Trump dan Polisi Dunia

Trump dan Polisi Dunia Dinna Wisnu ;  Associate Founder, Foreign Policy Community Indonesia; Vice Chair of Governing Board, Indonesian Council on World Affairs

                                                      KOMPAS, 20 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Selepas 20 Januari ini, dunia harus menerima, suka atau tidak, Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45. Membaca janji-janji kampanye Trump, saya berkesimpulan bahwa Trump mungkin lebih akan menjadi pelengkap dari kekurangan Barack Obama dalam hal kebijakan ekonomi dan politik AS di dunia ketimbang menjadi dua entitas berbeda. Trump berpotensi memperkuat AS sebagai polisi dunia karena segala warisan kebijakan presiden-presiden sebelumnya, khususnya Obama.Beberapa pengamat ekonomi-politik meyakini, kebijakan yang diambil Trump tak akan berbeda dengan Obama. Trump akan mengalami masa ”magang” 6-9 bulan di Gedung Putih di mana ia akan berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat struktural ketika akan melaksanakan janji kampanyenya. Setelah masa magang, ia akan menyadari dunia tak sesederhana yang ia bayangkan. Ia akan ”jinak” dan memerintah seperti halnya presiden terdahulu. Saya berpendapat, pandangan itu sebagian benar dan sebagian tidak. Trump memang akan melaksanakan janji-janji kampanyenya, tetapi kondisi di lapangan yang ditinggalkan Obama justru dapat memperkuat kepercayaan diri Trump menjadi polisi dunia. Ia akan melanjutkan kepentingan AS dalam liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia, tetapi tak sama dalam hal pilihan dalam menurunkannya sebagai kebijakan. Ia tak akan memilih kebijakan anti globalisasi dan superproteksionis dalam kebijakan ekonominya. Trump dan Obama akan berbeda dalam model agresivitasnya. Persamaan antara Obama dan Trump ini memang tertutup oleh perbedaan karakter yang antagonis antara Obama dan Trump. Perbedaan ini dieksploitasi oleh media di AS yang telah berpihak ke masing-masing kandidat sehingga persamaan kebijakan Obama dan janji-janji Trump dalam kampanye tidak terlihat nyata. Bagi masyarakat Barat, karakter Trump yang ceplas-ceplos, kurang sensitif, anti intelektual, patriarkis, narsis, dan Islamophobia sangat kontras dengan Obama yang persuasif, teratur tata bicaranya, terpelajar, menghargai peran perempuan dan keluarga, melankonlis, dan lebih akomodatif dengan masyarakat Muslim. Perbedaan karakter ini relevan bagi masyarakat Barat karena menyangkut nilai-nilai yang selama ini jadi dasar kebijakan ekonomi-politik negara dan bahkan dasar untuk intervensi ke negara lain. Contohnya nilai-nilai lingkungan hidup. Saat ini nilai-nilai itu telah menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi-politik dan gaya hidup masyarakat Barat. Masyarakat Barat yang menjadi kaya akibat eksploitasi lingkungan sejak revolusi industri 100 tahun lalu telah menyadari kesalahan itu dan mulai mempromosikan pentingnya kelestarian lingkungan. Nilai-nilai lingkungan hidup tak berlawanan lagi dengan semangat kapitalisme di masyarakat Barat karena mereka telah mampu menjadi pasar yang baru bagi energi alternatif terbarukan. Pasar baru pada akhirnya merangsang tumbuhnya industri baru terkait kelestarian lingkungan mulai dari perusahaan skala UMKM hingga industri besar, dari sektor jasa terkait sertifikasi produk ekspor dan impor dalam perdagangan komoditas dunia hingga manufaktur pembangkit listrik terbarukan. Oleh sebab itu, ketika Trump berkeyakinan bahwa perubahan iklim adalah hoax dan ia kemudian berkeinginan mendorong investasi di komoditas batubara dan minyak bumi, timbul kekhawatiran massal di dunia. Selain karena dianggap meremehkan keseriusan masalah lingkungan, pernyataan itu berpotensi meredupkan pasar dan industri terkait lingkungan hidup yang sedang tumbuh. Para investor khawatir investasi jutaan dollar di industri lingkungan hidup dan energi terbarukan akan merugi. Kekhawatiran juga menyangkut Perjanjian Paris yang menjadi komitmen negara-negara di dunia untuk mengontrol perubahan iklim dan perjanjian atau kesepakatan ekonomi yang menyertakan lingkungan hidup sebagai syarat perdagangan antarnegara. Kesamaan dan perbedaan Warga negara berkembang (emerging market/EM) yang berbeda kepentingannya dengan masyarakat AS atau negara maju di Barat melihat hal yang berbeda. Janji kampanye Trump terkait lingkungan hidup sesungguhnya tak berbeda dengan praktik di era Obama. Asaf Shalev dkk (2016) mengungkapkan, sebuah bank ekspor-impor di bawah pemerintahan Obama telah menandatangani bantuan 34 miliar dollar AS dengan bunga rendah dan jaminan kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah asing untuk membangun, memperluas, dan mempromosikan bahan bakar fosil di luar negeri! Jumlah itu hampir tiga kali dukungan serupa yang diberikan George W Bush pada dua periode pemerintahannya dan hampir dua kali yang diberikan lewat pinjaman dan jaminan selama pemerintahan Ronald Reagan, George HW Bush, dan Bill Clinton ketika dijumlahkan sekaligus. Terkait penggunaan cara-cara militeristik, kebijakan Trump diramalkan akan cenderung lebih keras dan agresif daripada Obama. Ini bisa jadi kenyataan jika merujuk pendapat Rex Tillerson, kandidat menlu Trump, yang menyerukan agar Tiongkok dihambat aksesnya ke pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pernyataan itu dibalas media Tiongkok bahwa larangan itu akan jadi konfrontasi yang merusak dan kedua belah pihak harus siap untuk terjadinya kekerasan militer. Apa persamaan dengan Obama? Kishore (2017) mencatat Obama adalah presiden yang dalam dua periode pemerintahannya terlibat perang tak berkesudahan. Mulai dari Afganistan dan Irak, pengeboman di Libya, perang proksi di Suriah, keterlibatan dalam konflik di Afrika, dan memberikan dukungan ke Arab Saudi untuk terlibatperang di Yaman.Keterlibatan dan operasi pasukan khusus juga meningkat di era Obama. Karen De Young dan Greg Jaffe (2010) mencatat, pada akhir pemerintahan Bush, Special Operation Forces (SOF) diterjunkan di 60 negara di seluruh dunia. Pada 2010 meningkat menjadi 75 negara. Nick Turse (2017) mengutip keterangan Ken McGraw, juru bicara Special Operations Command (SOCOM), bahwa keterlibatan pasukan AS bertambah lagi menjadi 135 negara di 2016. Angka itu peningkatan 80 persen selama lima tahun keterlibatan militer AS di hampir 70 persen negara di dunia. Obama dikenal sebagai ”Drone President”. Per Januari 2016, Obama telah mengizinkan 506 serangan drone terbuka dibandingkan ”hanya” 50 di era George W Bush. Gudang persenjataan drone AS meningkat eksponensial. Tahun 2000 militer punya sekitar 50 drone. Pada 2012 melonjak menjadi 7.000 atau 140 kali meningkat dalam 12 tahun (Hall-Blanco 2017). Penggunaan drone banyak dikritik karena ketakakuratan dalam menyasar target dan lebih banyak memberikan kematian pada warga sipil tak bersalah. Urusan ekonomi dan perdagangan mungkin adalah pembeda antara Trump dan Obama. Secara umum, kebijakan ekonomi di bawah Obama bergerak positif, tetapi dengan kelebihan dan kekurangannya. CNN dan Long (2016) mencatat beberapa kelebihan, antara lain terciptanya 14 jutalapangan kerja baru, pengangguran berkurang dari 10 persen (2010) menjadi 4,9 persen (2016), pertumbuhan ekonomi 2 persen (meski lebih rendah dari masa sebelum resesi yang 3 persen) dan meningkatnya harga perumahan. Kekurangannya adalah utang pemerintah berlipat ganda dari 10 triliun dollar AS (2009) menjadi 19 triliun dollar AS (2017), 70 persen mahasiswa terjebak utang pendidikan, dan upah buruh tak tumbuh 20 tahun terakhir. Jadi, secara umum, Trump akan menerima warisan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik daripada ketika Obama mulai menjabat (Cohen 2016). Yang membedakan Obama dan Trump adalah dalam cara mendorong liberalisasi dan globalisasi di dunia, tetapi dengan memaksimalkan manfaat sebesar-besarnya bagi AS. Obama mendorong seluas-luasnya perdagangan bebas dan menempatkan kepentingan perusahaan multinasional, khususnya obat-obatan dan Wall Street, di atas kepentingan negara melalui perjanjian perdagangan regional dan multilateral (Moberg 2015). Cara ini menurut Trump, merugikan kepentingan AS. Ia tak anti perdagangan bebas dan bukan isolasionis. Dalam wawancara dengan CNBC, ia mengatakan, ”Ketika saya melakukan negosiasi perdagangan, AS akan membuat kesepakatan yang bagus, tetapi kita pasti akan tetap berdagang. Saya bukan isolasionis. Mungkin ada yang berpikir demikian, padahal saya sama sekali bukan (isolasionis); saya seorang free trader. Saya ingin free trade, tetapi haruslah fair trade” (Domm, 2016). Trump melihat perjanjian perdagangan regional dan multilateral semata memfasilitasi negara lain untuk maju, khususnya Tiongkok, India, dan EM lain, sementara kepentingan AS tersubordinasi. Oleh sebab itu, ia mungkin akan berusaha memperlemah kekuatan perjanjian dan kesepakatan multilateral yang telah terjadi atau memperkuatnya jika perjanjian atau kesepakatan itu menguntungkan AS sambil melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang dianggap mitra. Apa yang akan terjadi? Obama mewariskan hal baik dan buruk kepada Trump. Obama memang melakukan terobosan-terobosan yang dapat menyumbang ke perdamaian dunia, seperti keberhasilan mencapai kesepakatan nuklir Iran atau membuka hubungan diplomatik dengan Kuba. Obama juga peduli hak-hak sipil minoritas, seperti LGBT dan kebebasan warga Muslim di AS. Dalam ekonomi, ia juga berusaha mencapai kesepakatan perdagangan dengan EM untuk bisa meningkatkan volume dan kualitas perdagangan dengan melakukan kerja sama dan bukan dengan persaingan secara langsung dan terbuka. Cara ini dianggap dapat lebih konstruktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, dalam konteks kebijakan politik luar negeri dan militer, pemerintahan Obama juga terlibat dan memfasilitasi ketakpastian di dunia jauh lebih buruk dibandingkan presiden sebelumnya. Saya pesimistis Trump akan lebih lunak mengingat karakter dan visi Trump yang jauh lebih konfrontatif. Tak tertutup kemungkinan ia melakukan hal lebih buruk daripada Obama. Contohnya, keinginan Trump meningkatkan hulu nuklir agar dapat mengimbangi kekuatan nuklir negara lain, terutama Rusia. Keinginan yang sebetulnya dapat diredam jika Obama tak mengusulkan anggaran pembaruan kemampuan nuklir AS 30 tahun kedepan dengan total dana 1 triliun dollar AS. Trump adalah pengusaha yang melihat segala sesuatu dari analisis untung-rugi. Segala langkah AS akan dihitung dari seberapa besar akan menguntungkan secara ekonomi. Jika ia menganggap Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, atau negara mitra di LTS harus membayar ”biaya keamanan” untuk kenyamanan yang sudah disediakan oleh AS, tidak tertutup kemungkinan ia akan melakukan hal itu. Dari sisi ekonomi, perang ekonomi terhadap Tiongkok yang awalnya dilakukan secara halus melalui perjanjian perdagangan dalam pemerintahan Obama mungkin akan lebih terbuka di era Trump. Perang ekonomi ini dapat saja menjalar ke ancaman perang secara fisik jika AS dan Tiongkok tak bisa menemukan titik temu untuk mengurangi perbedaan mereka. Dalam beberapa minggu terakhir masa jabatannya, Obama mencoba membatasi akses Trump atas segala keistimewaan yang ia miliki semasa menjabat. Contoh, dikeluarkannya aturan baru dalam Executive Order (EO) 12333, minggu lalu, yang mengizinkan National Security Agency (NSA) melepas data-data privat mentah yang dikumpulkan melalui penyadapan komunikasi di luar negeri kepada lembaga intelijen lain (AS memiliki 16 lembaga intelijen). Upaya ini juga salah satu cara mengembalikan lagi proses check and balance badan-badan lain di eksekutif, legislatif, atau yudikatif untuk keputusankeputusan terkait kepentingan di luar negeri yang selama ini, terutama sejak masa Reagan, kurang ditaati. EO ini mungkin dapat memperlambat nafsu Trump dalam mengambil kebijakan-kebijakan sepihak. Lebih dari itu semua, warisan kebijakan Obama yang melanggengkan ketakpastian dan kekerasan di dunia telanjur ada di luar sana. AS punya kepentingan nasional untuk mengubah dan mengatur pola-pola relasi antarnegara (dan antarkelompok) di dunia demi pemajuan agenda politik di dalam negerinya. Ini adalah pokok dalam keterlibatan AS di banyak isu di dunia. Indonesia yang belakangan ini sangat fokus ke dalam negeri dan isu-isu luar negeri yang terbatas pada perlindungan WNI di luar negeri, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya perdagangan, perlu menyadari bahwa negara dengan posisi geografis, sejarah, dan jumlah penduduk sebesar Indonesia tak akan sanggup menanggung akibatnya sekadar menunggu, merespons, apalagi ikut arus. Keaktifan yang dituntut dalam konstitusi kita dengan tegas menolak intervensi dan tekanan-tekanan dari negara-negara yang saling bersitegang di dekat kita, di kawasan kita, dan di negara-negara yang senasib sebagai negara berkembang. Menyuarakan penolakan dan menghentikan cara-cara negara lain yang tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia adalah suatu kewajiban. ●