Tampilkan postingan dengan label Darminto M Sudarmo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Darminto M Sudarmo. Tampilkan semua postingan

Senin, 19 April 2021

 

Humor di Mata Daniel Dhakidae

Darminto M Sudarmo; Pemerhati Humor dan Co-Founder Institut Humor Indonesia Kini (Ihik3)

KOMPAS, 17 April 2021

 

 

                                                           

Sejujurnya, tak banyak cendekiawan Indonesia yang memiliki perhatian serius pada humor. Berbeda dengan Daniel Dhakidae (22 Agustus 1945 - 6 April 2021). Sebagai ilmuwan sosial, ia juga menyisakan sebagian waktunya untuk mempelajari humor secara ilmiah. Sebagaimana yang dilakukan Arwah Setiawan, Jaya Suprana, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan beberapa peminat studi humor lainnya.

 

Di mata Daniel humor itu sebuah fenomena yang khas. Karena itu ia punya rasa kepenasaran besar untuk menyingkap misteri di baliknya. Ia pelajari batang tubuh humor secara seksama. Kemudian, tak lupa ia cermati juga dahan ranting, daun, bunga dan buahnya.

 

Humor sebagai induk seni lelucon yang anak-cucu-cicitnya cukup banyak itu sangat menarik perhatiannya, seperti: lelucon tulis/ucap (joke), pertunjukan (lawak/stand up comedy,pembicara publik, teater, musik, pantomim, film/animasi), gambar (kartun, karikatur, meme) dan beberapa lainnya telah merasuk dalam peta pemahamannya.

 

Pendek kata Daniel terus berburu pengetahuan tentang humor hingga paham anatomi, ruas-ruas persendian, bahkan proses kerja julur-julur saraf dan metabolisme, hingga aliran darah.

 

Sebagai cendekiawan, Daniel punya perhatian besar pada masalah politik dan kekuasaan. Begitu juga selera humornya. Lebih banyak mengerucut ke sana.

 

Di mata Daniel (2016), kaum pelawak, penulis lelucon, justru berada di dalam dunia: serius dan main-main. Tanpa bermain-main mereka tidak bisa bersungguh-sungguh. Mereka hanya bisa bersungguh-sungguh ketika mereka bermain-main.

 

Paada saat yang sama, mereka berada di tengah modal, money capital, dan social capital, dan knowledge, pengetahuan. Dalam posisinya mereka menggabungkan beberapa perkara berbeda yaitu pengetahuan, modal, dan kekuasaan. Hampir semua kaum pekerja humor adalah mereka yang berkecimpung dengan pengetahuan dalam arti seluas-luasnya, dalam science dan humanities, sejarah, musik, olahraga, dan lain-lain.

 

Dunia Antara

 

Di tengah dunia antara itulah, menurut Daniel, kaum pekerja humor, dengan kata-kata, gerak, lukisan, drama dan lain-lain menjadi intelektual/cendekiawan yang mempermainkan fakta untuk mencari makna di baliknya. Mereka membawa hidup ke titik ekstrim untuk menemukan sesuatu yang tidak terduga. Inilah suatu kerja kaum cendekiawan sesungguhnya.

 

Daniel melihat kaum pekerja humor sebagai kelas sosial. Tidak mudah mengatakan bahwa kaum pekerja humor itu adalah suatu kelas tersendiri di dalam masyarakat sebagaimana buruh, dan kaum kapitalis.

 

Namun, bila diperhatikan posisinya yang unik dalam hubungan dengan kapital, mereka dibayar untuk membanyol, menjadi bagian tak terpisahkan dalam kapital pertelevisian, seperti dalam kasus kelompok pembanyol seperti kelompok “Srimulat”, “Warung Kopi, Warkop Prambors, DonoKasino- Indro” hampir tidak mungkin membayangkan mereka bukan sebagai suatu kelas tertentu yang dibentuk dalam hubungannya dengan modal, pengetahuan, dan kekuasaaan.

 

Munculnya istilah “Tukang Insinyur” dalam Film Si Doel Anak Sekolahan, juga contoh bagaimana “realitas” sindiran dimunculkan sebagai paradoks antara sistem nilai yang rendah (tukang) dan insinyur (tinggi) agar terjadi silang persepsi yang mengapung dan terus-menerus menggelitik rasa humor masyarakat.

 

Kelas Baru - Sekutu Lama

 

Di mata Daniel, cendekiawan, termasuk kaum pelawak, pekerja humor, sebagai kelas baru, juga bisa dilihat sebagai suatu momen baru dalam suatu rentetan panjang sirkulasi elite historis. Kelas baru cendekiawan tersebut bisa juga muncul sebagai aliansi kelas lama, as old class ally, seperti para punakawan istana dalam tradisi Jawa. Mereka terdiri dari kaum “profesional” penuh dedikasi yang akan mengangkat kelas berharta lama, old moneyed class, menjadi elite yang berorientasi kolektif.

 

Kelas baru kaum cendekiawan tersebut dalam pandangan kritis Daniel bisa juga terdiri dari mereka yang menjadi budak kekuasaan. Kelas baru ini berada di bawah kelas berharta yang masih ingin mempertahankan hartanya dan hanya memakai kaum cendekiawan itu untuk mempertahankan dominasinya di dalam masyarakat.

 

Bagi Daniel, posisi mereka benar-benar berada “in the eyes of the beholder” dengan alasan yang sekiranya sudah jelas, karena critical discourse yang dipakainya tidak pernah netral. Mereka membagi dua masyarakat ke dalam kelompok yang pro dan anti, suka dan benci; meski dalam kebencian selalu ada senyum di ujung mulutnya.

 

Bagi yang tidak terkena sindiran mereka adalah pahlawan karena mengangkat soal yang tidak biasa, yang orang biasa tidak lihat maupun berpikir tentangnya, ujar Daniel menjelaskan. Dalam alur diskursusnya mereka selalu mampu “menelikung” audiens, berbelok ke wilayah yang tidak pernah terduga sebelumnya sehingga semuanya “aneh”, “lucu”, “menggelikan”.

 

Mereka meloncat masuk ke dalam akar-akar soal. Bagi politisi dan kaum birokrat yang sering menjadi sasarannya, mereka adalah momok dan terutama bagi rezim otoriter mereka adalah “setan” yang harus dihabisi hidupnya.

 

Daniel mencontohkan, Uni Soviet membuat undang-undang menghukum para pekerja humor dengan hukuman yang bervariasi dari 10/15 tahun sampai 25 tahun. Setiap lelucon yang menertawakan dan menghina Lenin mendapat hukuman mati, vishki.

 

Pandangan Daniel yang sebenarnya tajam dan esensial ini memang sulit untuk ditarik dalam diskusi yang lebih holistik dan komprehensif, karena faktanya sejak era tahun 1950-an (awal debut “Srimulat”, karya tulis, gambar, ucap dll dibuat) hingga hari ini, nyaris belum ada “humoris” yang berurusan dengan pihak otoritas karena gagasan humor perlawanan politik maupun satire-nya membuat ia harus digelandang ke meja hijau atau dijebloskan ke penjara (kecuali kasus Augustine Sibarani-- kemudian cair setelah ia mendapat penghargaan budaya beberapa tahun lalu -- dan pehumor lain yang terimbas karena haluan politik kiri) .

 

Kalau ada dari mereka yang kemudian berurusan dengan pihak berwajib, lebih karena kasus-kasus non-politis/ideologis, seperti narkoba, disalahpahami sebagai SARA dan sebagainya.

 

Sebagian besar sinyalemen Daniel nyaris terbukti sesuai fakta, bahwa “kelas baru” para pekerja humor itu, juga bagian dari agen pendukung kemapanan, kelompok yang lebih memilih jalan selaras dengan garis-garis elit penguasa sampai akhir hayat mereka.

 

Berikut sebagian contoh lelucon politik yang disenangi Daniel baik yang terjadi di Uni Soviet maupun di Indonesia pada masa Orde Baru.

 

Central Planning yang dijalankan Uni Soviet tidak pernah memberikan hasil selayaknya bagi kemakmuran rakyat. Yang makmur dan hidup bermewah-mewah adalah elite partai komunis Uni Soviet.

 

Di tengah ketidakmampuan mengurus ekonomi Ketua Brezhnev mendapat pertanyaan yang tidak terduga dari tamu seorang menteri RRT tentang bagaimana keadaan ekonomi bangsanya.

 

Sebaiknya saya jawab begini saja, kata Breznev: “Reagan punya 100 penasihat ekonomi dan salah satunya adalah seorang agen mata-mata (Soviet, DD), tapi dia tidak tahu yang mana. Mitterand punya 100 kekasih selingkuhan, dan salah satunya mengidap AIDS tapi dia tidak tahu yang mana. Saya punya 100 ekonom dan salah satunya brilian; tapi saya tidak tahu yang mana.”

 

Namun, ketika Gorbachev mengumumkan “Glasnost dan Perestroika”/Keterbukaan dan Restrukturisasi keadaan menjadi kacau-balau. Ketergantungan kepada negara dihilangkan dan ekonomi dikembalikan menjadi pekerjaan individu. Semuanya menghasilkan frustrasi sosial yang dengan gamblang dilukiskan sebagai berikut:

 

Dua orang antre membeli Vodka. Setelah satu jam, dua jam, baris antrean tidak bergerak. Semua menjadi tidak sabaran. Akhirnya salah satunya tidak kuasa menahan diri: “Sudah cukup! Saya muak dengan hidup begini. Di mana-mana orang antre, tidak ada yang bisa dibeli, laci toko kosong-melompong. Semua ini gara-gara Gorbachev dengan perestroika konyol itu. Sekarang saya akan ke Kremlin untuk membunuhnya.”

 

Sesudah dua jam orang itu kembali, dan masih marah-marah, dan berkata:

 

“Bangsat! Di Kremlin baris antrean orang untuk membunuh Gorbachev lebih panjang lagi dari ini.”

 

Menurut penulis Nikolai Zlobin, Gorbachev sangat suka dengan lelucon di atas tentang dirinya, yang selalu diceritakannya sendiri dalam berbagai pertemuan, dan diulang-ulang dalam berbagai kesempatan.

 

Menurut Daniel, tidak banyak humor terbuka yang bisa dikumpulkan tentang

 

Orde Baru. Butet pada saat-saat terakhir ketika Orde Baru sudah hampir jatuh membuat banyolan dengan meniru suara Soeharto dalam monolog yang memukau. Namun, humor tertulis sebagaimana di Uni Soviet tidak banyak bisa ditemukan; kalaupun ada banyak yang dibuat, setelah Orde Baru jatuh.

 

Jenderal Soeharto tanpa mengumumkan dirinya menjadi presiden seumur hidup menjalankan kepresidenan seumur hidup dan tidak pernah diprotes kecuali oleh mahasiswa 1974-1978; dan terakhir ketika menjatuhkannya pada tahun 1998.

 

Alkisah, Cak Lontong dalam suatu pertemuan ketika Presiden Gus Dur hadir di gedung pusat NU di Kramat, Jakarta Pusat, membanyol sebagai berikut.

 

+ Gus Dur itu Presiden RI kesembilan kan ...?

 

- Presiden keempat---sela tamu-tamu secara serempak

 

sambil tertawa.

 

+ Oh bukan ... Presiden pertama kan Soekarno; kedua

 

Soeharto, ketiga Soeharto, keempat Soeharto, kelima

 

Soeharto, keenam Soeharto, ketujuh Soeharto, kedelapan

 

Soeharto! ●

 

Senin, 05 April 2021

 

Jurus Kontemplasi Kartunis lewat Lambang dan Analogi

 Darminto M Sudarmo ; Pemerhati Humor, Co-Founder Kokkang (Kelompok Kartunis Kaliwungu) dan Institut Humor Indonesia Kini (Ihik)

                                                         KOMPAS, 04 April 2021

 

 

                                                           

Misalkan komedian Pramono itu tetap bisa lucu walau pakai jas dan dasi. Dia itu kartunis priyayi ndeles yang “kesasar” di pekerjaan mbanyol. Sebenarnya akan lebih klop bila jadi Pak Guru atau Pak Dosen. Tapi tunggu dulu.

 

Kalau menyimak dari seluruh karya karikaturnya, baik yang dipamerkan di Balai Budaya, Jakarta (9-1-2021) maupun yan telah dipublikasikan di berbagai surat kabar atau media online, tampak bahwa dia itu dengan berbekal analisa/opini seorang jurnalis, pelukis dan humoris dapat lebur menjadi “filosof”. Sebuah absurditaskah? Tidak. Itu kelebihan yang tak sembarang orang mampu mencapainya.

 

Hanya “orang edan” yang bisa begini. Sebagai seniman dia itu tidak urakan dan tidak suka nabrak-nabrak kelaziman; dia benar-benar tertib, bersih, rapi, disiplin dalam banyak hal; termasuk ngreksa raga, disiplin menjaga kesehatan. Jadi tidak usah heran kalau Alhamdulillah, beliau berumur panjang.

 

Kalau ada yang menyebut kritik-kritiknya santun, tentu saja itu tidak keliru. Sebagai apa saja Pramono itu orang yang santun. Senda gurau, ngobrol, ngritik tetap tak meninggalkan tata krama. Dia itu jembar dan sabar. Nguwongke siapa saja, kepada yang muda, apalagi kepada yang sepantar atau lebih tua.

 

Sebagai manusia, terutama dalam hal berelasi dengan yang lain, Pramono benar-benar orang yang pakem. Janjinya pantas dihargai, karena dia akan mencoba dengan segala daya untuk memenuhinya. Sebetulnya kalau dia jadi pejabat atau katakanlah gubernur, menteri atau presiden, mestinya pasti tidak akan mengecewakan. Karena hati nurani dan moral terdalam yang tersimpan dalam dirinya akan menegur dan menghardiknya, jika dalam praktik ia slenca-slenco, tak sesuai antara kata dan perbuatan atau laku ngiwa, melakukan perbuatan buruk.

 

Syahdan, seniman Heri Dono menandai bahwa supremasi seni itu, pertama-tama terwujud dalam laku dan karya yang mampu menyuguhkan kecerdasan seni, kemudian disusul estetika yang sesuai, dan ketiga artistik yang memadai. Jelas itu cukup keren. Khususnya dalam perwacanaan abad kontemporer, posmodern dan post-art.

 

Sebagai kartunis yang sudah di kelas maestro (seperti halnya juga kartunis Augustine Sibarani, GM Sudarta, Dwi Koendoro dan Priyanto Sunarto) tahapan mempersembahkan ketiga supremasi itu sudah terlampaui. Tentu saja dalam bingkai seniman kartun yang memiliki konteks dan ukuran tersendiri.

 

Dalam karya kartun politik atau karikatur, Pramono itu lebih terasa beraroma dan berspirit klasik; tapi klasik yang telah mencapai puncak stilisasi. Sehingga ibarat kata musik klasik barat atau seni gamelan Jawa atau seni wayang purwa, ia sangat adaptif dengan situasi dan kondisi. Tak bisa ditinggalkan begitu saja. Orang akan kangen, orang akan merasa ada sesuatu yang hilang atau belum lengkap bila ia tak hadir.

 

Sekilas menyimak dari melihat garis dan corak, dari gaya dan aksentuasi, kita seperti merasakan rambatan atau katakanlah gerumutan DNA jiwa wujud kartunis Augustine Sibarani yang menyurupi (ingat kata kesurupan) ke GM Sudarta dan Pramono. Dari Pramono ke Non-O S Purwono dan Gatot Eko Cahyono. Sementara Sibarani sendiri, dalam kredonya dianggap sangat terpengaruh, terinspirasi oleh gaya salah satu perupa Perancis terkemuka.

 

Genre baru seni rupa kritis dan lucu

 

Alkisah kata sahibul hikayat, pada tahun 1840 - 1850-an ada sejumlah seniman (satiris) yang mempublikasikan karya-karya “nakal”-nya lewat Majalah Punch; sejenis majalah humor saat ini, bila saya tak silaf besar kemungkinan yang pertama di dunia; mereka adalah John Leech, Richard Doyle, John Tenniel dan Charles Keene.

 

Sebagai komunitas Persaudaraan Punch (Punch Brotherhood) mereka dianggap pesohor yang menarik perhatian. Gerakannya di kemudian hari menjadi sangat penting. Di antaranya memicu lahirnya genre baru seni rupa yang sekarang disebut sebagai kartun, karikatur atau gambar lucu. Salah satu yang paling mencolok, John Leech, yang juga perupa andal, acapkali melukis orang dengan adegan-adegan (realis) tapi dengan ide yang sering membuat pembacanya tergelak-gelak atau marah kebakaran jenggot.

 

Seiring perjalanan waktu, corak realis itu pelan-pelan bermetamorfosa menjadi kartunal atau karikatural. Dan akhirnya menjadi salah satu cabang seni rupa yang kita impor. Kita lestarikan, karena sangat efektif sebagai sarana komunikasi. Industri media cetak pun ramai-ramai menyambutnya.

 

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Pramono dalam mengritik atau bersatire lebih suka menggunakan lambang atau simbol? Padahal nenek moyangnya (John Leech dll) berekspresi lewat visual yang mempermainkan psikologi pembacanya? Atau setidaknya membentur-benturkan nilai sosial yang anomalistik? Bahkan polarisatif dan agak vandalistik, meski tujuannya untuk mengkritisi gaya hidup kaum borjuis yang resisten terhadap nilai-nilai kebersamaan yang diyakini kala itu.

 

Seorang teman dengan gurauannya berteori: pertama karena Pramono tak ingin cepat-cepat masuk penjara dan kemungkinan kedua, lambang atau simbol itu multi-interpretatif, sehingga mudah untuk ngeles atau setidaknya kabur dari “pengadilan liar” seorang oknum tentara yang pernah hendak main hakim sendiri kepada Pramono.

 

Berkontemplasi lewat lambang memang salah satu pilihan yang cerdik untuk seorang karikaturis, seperti halnya seorang komika yang menyajikan tema politik rentan garis singgung dengan jurus metafora atau analogi, agar aman. Bagaimana kalau ada yang mensomasi dan memperkarakannya, ladeni saja asal pengadilannya juga di dunia lambang atau analogi. ●

 

Jumat, 10 April 2015

Nasib Kartun Politik di Negeri Jiran

Nasib Kartun Politik di Negeri Jiran

Darminto M Sudarmo  ;  Budayawan, Mantan Pemred Majalah HumOr
SUARA MERDEKA, 04 April 2015

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           

NURUL Izzah (34), politikus, putri sulung pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim telah ditangkap penguasa atas dakwaan penghasutan, Senin (16/3/15). Penangkapan atas tuduhan serupa pernah menimpa kartunis beken Malaysia, Zunar (Zulkifli Anwar Ulhaque, 52).

Bila Nurul Izzah ditahan setelah membacakan penggalan pidato ayahnya di depan anggota parlemen yang mengkritik vonis penjara yang dijatuhkan pada Anwar, Zunar ditahan karena statusnya di Twitter.

Pada Selasa (10/2/15) malam, beberapa jam setelah hakim MA  menolak kasasi tokoh oposisi Anwar Ibrahim, Zunar ditangkap dengan tuduhan menghasut. Lewat karikatur yang diunggah di Twitter, ia menggambarkan hakim sesungguhnya yang memutus perkara Anwar adalah PM Najib Razak. Ia pun dianggap menghina Najib dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

Kartun politik, atau di Indonesia lebih populer dengan istilah karikatur, dalam setengah dekade ini sangat merepotkan pemerintah Malaysia. Tradisi lakaran (guyon) para kartunis Malaysia yang sebelumnya berkutat pada kelucuan dan hal ringan, sejak kemunculan kartunis Zunar berubah orientasi 180 derajat. Zunar seperti membawa tradisi baru dengan sindirannya yang menohok, khususnya kepada penguasa, bahkan istri penguasa.

Keberaniannya berkarya menyebabkan ia sering “diburu” penguasa. Penyitaan 155 buku dan serbuan di kantornya pada awal Januari 2015 bukan kali pertama. Penggerebekan oleh polisi itu merupakan yang ketiga, yang pertama terjadi pada Agustus 2009 dan kedua pada September 2010, lebih dari 500 eksemplar komik “Gedung Kartun” dan “Cartoon-O-Phobia” dirampas.

Pemerintah Malaysia takut kartun, sebegitu takutnya sampai harus mencekal dan merazia hasil karya kartunis seperti Zulkifli Anwar Ulhaque atau Zunar. Mencetak, mendistribusikan, atau memiliki material yang dilarang dapat dikenai hukuman sampai 3 tahun penjara. Terutama karya-karya koleksi komik Zunar, dan kartunis lokal lainnya, yang sangat kritis menyorot kejadian terkini di Malaysia, seperti penembakan polisi dan pengadilan sodomi pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

Zunar menghasilkan karya pertamanya pada 1973 dan diterbitkan di majalah Bambino. Atas dorongan keluarga dan teman, karyanya mulai menyebar ke koran Mingguan Perdana dan majalah Kisah Cinta sebelum menetap di majalah Gila-Gila terbitan Creative Enterprise Sdn Bhd.

Zunar kemudian melebarkan sayapnya ke Berita Harian dengan strip kartun berjudul ’’Papa’’. Nama Zunar makin dikenal ketika ia terlibat gerakan reformasi menyusul pemecatan Anwar Ibrahim dari jabatan wakil perdana menteri tahun 1998. Keterlibatannya dalam gerakan tersebut menyebabkan ia ditahan di bawah Akta Keamanan Dalam Negeri (ISA) bersama beberapa aktivis reformasi.

Justru Menindas

Setelah dibebaskan, Zunar kembali menekuni karier kartunnya, terutama berkait dengan politik. Dia juga menghasilkan beberapa buku kartun yang banyak mengungkap gerakan reformasi yang diikutinya. Sampai sekarang ia masih terus menggambar kartun, khususnya untuk koran-koran milik partai politik, di antaranya Harakah.

Meskipun karyanya tidak diterima pemerintah dan seringkali diancam penguasa, namanya  makin kokoh di tingkat internasional. Terbaru, ia yang memicu kontroversi dengan insiden penggerebekan polisi di kantornya pada awal bulan lalu, memberitahu The Malaysian Insider bahwa ia diundang berbicara dalam forum PBB di Jenewa, 6 Maret 2015. Forum itu, berhubungan dengan “Sesi HAM” PBB. Dia berpidato berdasarkan judul program tersebut, yaitu “Melindungi Hak Eksperasi Artis”.

Zunar, penerima penghargaan “Keberanian dalam Menggambar Kartun Editorial” dari Jaringan Hak Kartunis Internasional (Crni) saat terjadi penggerebekan di kantornya, sedang berada di London karena urusan kerja.

Penghargaan dari Crni bukanlah satu-satunya pengakuan internasional yang diterimanya karena ia juga dianugerahi “Hellman Hammett” sebagai pembela hak asasi dari Human Rights Watch.

Sebelumnya, Crni mengecam Malaysia karena tidak memperlakukan Zunar dengan baik atas  bakatnya, sebaliknya justru menindas. Surat LSM berbasis di Amerika Serikat itu juga dikirim ke beberapa badan independen internasional, di antaranya ke Human Rights Watch PBB untuk HAM dan Persatuan Kartunis Editorial Amerika.

Crni merupakan LSM yang memantau kebebasan bersuara kartunis politik di dunia, dan ia memantau perkembangan Zunar sejak tiga tahun lalu. Apa yang menimpa Nurul Izzah, Zunar, dan beberapa politikus oposisi terkemuka di negeri jiran tersebut, seperti mengingatkan pada Indonesia beberapa dekade lalu, khususnya semasa rezim Orde Baru berkuasa.

Selasa, 16 Desember 2014

Kontroversi Karikatur ISIS

                                      Kontroversi Karikatur ISIS

Darminto M Sudarmo  ;   Pemerhati Humor
dan Bergiat di Komunitas Studi Humor Indonesia Kini (Ihik3.com)
JAWA POS,  15 Desember 2014

                                                                                                                       


PADA 3 Juli 2015 di halaman 7 (opini) harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, dimuat karikatur karya Stephane Peray (Stephff), kartunis asal Prancis yang tinggal di Bangkok, Thailand, selama 23 tahun terakhir dan bekerja sebagai karikaturis (editorial cartoonist) untuk media The Nation. Selain itu, Stephff memublikasikan karikaturnya untuk berbagai penerbitan di dunia (Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia). Tak terduga, karikatur yang dimuat di The Jakarta Post itu mendapat reaksi keras dari sebagian umat Islam di Indonesia dan menuai kontroversi, yang akhirnya berujung pada penetapan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Karikatur itu menggambarkan bendera berlambang tengkorak dengan kalimat tauhid di atasnya. ”Penetapan status tersangka setelah penyidik memeriksa saksi ahli pidana, ahli agama, dan Dewan Pers,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di kantornya, Kamis, 11 Desember 2014.

Dalam satu hal, fakta di atas dapat menjadi ”drama” yang mengusik kebebasan pers di Indonesia, kaitannya dengan kasus pidana atau etika atas karikatur yang disangkakan itu; padahal karikatur yang sama, karya Stephane Peray (berinisal Stephff), sebelumnya telah dimuat di sebuah situs berbahasa Arab, Al Quds Al Arabi (www.alquds.co.uk/?p=187054) pada 30 Juni 2014, yang sejauh ini tidak terlihat ada gejolak atau kontroversi.

Menjadi pertanyaan kita, apa pertimbangan The Jakarta Post memuat karikatur tersebut? Pada tanggal pemuatan karikatur itu, umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa dan eskalasi emosi sosial masyarakat tentang pemilu pilpres sedang hangat-hangatnya, sementara The Jakarta Post sendiri mendapatkan ”stigma” pro-Jokowi-JK atau dituduh sebagai media yang tidak independen. Latar belakang sosio-budaya tersebut juga menjadi bagian dari pemicu persepsi dan keresahan atau pre-assumption yang emosional beragam atas karikatur tersebut.

Muatan Kritik dan Humor dalam Karikatur

Karikatur (political/editorial cartoon) secara universal dipahami oleh semua kartunis di seluruh dunia sebagai karya yang harus mengandung kritik dan humor dalam setiap opininya. Opini yang tampaknya ”paradoks” tersebut dimaksudkan agar karikatur dapat dibedakan dari gambar yang berisi penghakiman atau propaganda sepihak. Gambar yang menghakimi secara sepihak tentang benar atau salah, semacam doktrin. Sedangkan propaganda sepihak, semacam iklan atau poster.

Karikatur adalah produk yang berbeda. Di dalamnya memuat cerita yang menawarkan ”pesan” serius tapi santai tentang suatu nilai. Khususnya pesan yang memuat tentang isyarat dini pada bahaya yang akan datang (early warning system). Dengan teknik penyajiannya yang khas itu, serius tapi santai, ia juga dapat mengeliminasi agresivitas yang berlebihan. Kartun opini bertema politik, lebih-lebih, ia perlu menyengat, namun juga harus menggelitik saraf senyum tawa pembacanya.

Bagaimana dengan karikatur ISIS Stephane Peray yang dimuat di The Jakarta Post pada 3 Juli 2014? Dalam tataran konsep dan profesionalitas, Stephff telah bekerja sesuai dengan kaidah seorang profesional. Salah satu contoh, dia tidak secara eksplisit mencantumkan kata ISIS dalam gambarnya karena secara intelektual dia tahu siapa pembaca karikaturnya, yaitu masyarakat melek informasi dan up-to-date. Selain itu, dengan deskripsi simbol dalam bentuk adegan visual yang mengerucut pada satu terminologi atau makna, pembaca dilibatkan dalam proses menemukan jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang menyelinap dalam hati. Ini sebuah strategi yang lazim dilakukan semua karikaturis (political cartoonist) untuk menarik perhatian pembaca.

Bagaimana dengan substansi yang terkandung dalam karikatur tersebut? Ini yang menjadi perdebatan ramai. Ada yang menganggap wajar-wajar saja atau pro karena melihat sisi positif dari pesan yang disampaikan, namun ada pula yang mempersoalkan sebagai penistaan agama yang sangat serius.

Bagi yang pro, karikatur itu merupakan kritik dan ejekan terhadap ISIS sebagai kelompok brutal yang membunuhi sesama muslim. Bukan hinaan atas kalimah syahadat.

Bagi yang kontra, yang dimaksud oleh harian The Jakarta Post pada karikatur tersebut bisa jadi sebenarnya ingin menyindir sebuah kelompok yang mengatasnamakan Islam, dalam hal ini ISIS; namun karena simbol yang digunakan oleh ISIS adalah simbol Islam, yaitu kalimat tauhid ”Laa ilaaha illallah”, The Jakarta Post telah ”terjebak” melakukan tindakan pelecehan terhadap Islam dengan karikatur tersebut, yang kemudian banyak diprotes masyarakat.

Parodi Bendera ISIS

Mencermati terjadinya silang sengkarut persepsi atas karikatur tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi kegagalan komunikasi karikatur itu bagi sebagian pembaca. Pangkal persoalannya pada keputusan yang ditempuh Stephff dalam memarodikan bendera ISIS yang dipelesetkan dengan memberi gambar tengkorak manusia secara mencolok di tengah bendera ISIS.

Kartunis Stephff mungkin telah menjalankan fungsinya sebagai karikaturis yang berasumsi bahwa masyarakat pembacanya pasti sudah mengenal dan bisa membedakan seperti apa bendera ISIS yang asli dan bendera ISIS yang sudah dia parodikan. Hal yang sama mungkin juga asumsi yang ada dalam pertimbangan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat; maka dia meloloskan karikatur itu untuk dimuat pada edisi hari Kamis, 3 Juli 2014.

Persoalan mungkin akan menjadi sederhana dan selesai andai bendera hitam itu hanya menampilkan gambar tengkorak putih dan bertulikan kata ISIS, tetapi karikatur itu hanya akan menjadi ilustrasi saja, dengan meninggalkan kesan yang seram dan menakutkan. Begitu pula ketika gambar tengkorak itu dihilangkan, karikatur itu akan berhenti sebagai ilustrasi juga. Pada akhirnya mungkin kita harus belajar dan bertanya, bagaimana masyarakat pembaca situs Al Quds Al Arabi dapat merespons karikatur yang sama itu secara dewasa dan percaya diri. Itu kalau kita mau terbuka dan bersama-sama mawas diri.

Senin, 10 Maret 2014

Pemilu Elektronik

Pemilu Elektronik

Darminto M Sudarmo  ;   Wartawan Senior
JAWA POS,  10 Maret 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                                             
DI ERA teknologi tinggi (high-tech) seperti saat ini, sudah selayaknya pemilu elektronik dijadikan salah satu pilihan model untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pada masa mendatang. Selain untuk mereduksi besarnya biaya penyelenggaraan, sistem tersebut dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya berbagai hambatan maupun penyimpangan.

Sistem pemilu elektronik itu dibuat secara online untuk seluruh Indonesia. Diharapkan, ia dapat menjadi salah satu solusi yang logis untuk menghindari silang sengkarut persoalan yang terjadi selama ini. Dengan demikian, kehadirannya dapat mendorong terjadinya validitas penghitungan suara secara cepat, akurat, dan menyeluruh.

Benarkah pemilu dengan menggunakan sistem manual selama ini menuntut konsekuensi biaya sangat besar? Menurut Komisi Pemilihan Umum, anggaran biaya pemilu 2014 di kisaran Rp 14,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD; termasuk untuk pemilihan presiden-wakil presiden.

Bagaimana sistem pemilu elektronik memungkinkan terjadinya penghematan biaya? Pertama, perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) dapat digunakan secara berulang-ulang (termasuk, untuk mengakomodasi pilkada di berbagai daerah) tanpa beban pembiayaan rutin yang sangat signifikan. Kedua, pemutakhiran (updating) data peserta pemilu dapat dilakukan secara parsial, tanpa mengubah secara total software inti. Ketiga, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, dan lain-lain dapat dieliminasi sehingga komposisi biaya relatif lebih ramping dan efisien.

Pemilu elektronik juga terhindar dari berbagai biaya rutin yang rentan risiko dan kerusakan. Cetak kartu suara, pembuatan kotak suara, pengepakan, dan distribusi ke berbagai lokasi di Indonesia yang rumit dan perlu pengawalan terus-menerus bukanlah prosesi sederhana dan berbiaya murah.

Hambatan pemilu sering terjadi karena berbagai faktor; salah satu yang paling signifikan adalah metode rekapitulasi suara yang dilakukan secara manual. Selain memakan waktu lebih lama, hal itu rentan terjadi kesalahan.

Sengketa tentang validitas jumlah suara juga menjadi salah satu biang masalah laten dan terjadi di mana-mana. Itu semua tidak terlepas dari motif pintas dan sesaat sebagaimana disebutkan di atas; untuk itu, mereka kadang-kadang tidak sungkan melakukan berbagai penyimpangan. Dalam sistem pemilu elektronik, motif-motif semacam itu tidak akan terakomodasi karena data primer juga terakses secara nasional.

Casing dan Hardware

Mengacu kepada kotak kaca ATM (anjungan tunai mandiri) yang efisien dan secure, tersambung online secara nasional ke pusat input data, pengecekan (crossing) jumlah suara yang masuk akan dapat dirujuk secara cepat dan akurat. Sistem tersebut dapat menghindari berbagai kemungkinan kecurangan (memanipulasi, mengurangi, menambah, menghilangkan) jumlah suara yang masuk di masing-masing kontestan.

Casing dan hardware pemilu elektronik dapat disesuaikan, baik desain maupun aplikasi tombolnya, dengan kebutuhan praktis yang memudahkan pengguna. Atau dalam tampilan layar sentuh yang dapat dioperasikan secara mudah.

Bagi pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri, partisipasi ''pencoblosan'' dapat dilakukan secara online lewat situs khusus yang disediakan untuk pemilu elektronik tersebut. Sosialisasi sistem pemilu dapat dilakukan lewat kedutaan besar di masing-masing negara di mana warga Indonesia berada.

Desain dan Konsep Software

Indonesia memiliki tenaga-tenaga IT andal dan berkualitas internasional. Mereka tentu akan dapat menciptakan desain dan konsep software yang efektif, efisien, dan bebas gangguan dari para peretas (crakers-hackers) saat peng-input-an data terjadi. Selain data terakses nasional ke pusat input data, setiap anjungan dari setiap TPS juga mem-back up data di hardisk lokal. Fungsinya sangat vital. Selain untuk keperluan verifikasi data, itu dapat menjadi bukti faktual data pertama yang solid dari setiap TPS.

Selain profesionalitas dan kecanggihan teknis yang dimiliki tim IT yang akan diberi tanggung jawab menyelenggarakan proyek software dan hardware pemilu elektronik tersebut, komitmen ''kenegarawanan'' dan nasionalisme mereka juga perlu diikat dalam kontrak ''Demi Kedaulatan dan Kehormatan Negeri'' secara eksplisit. Lengkap punishment dan reward-nya. Kewajiban dan haknya.

Kedudukan ikatan kontrak itu sangat strategis karena kelemahan IT, selain pada faktor software-hardware, pada soliditas jaringan. Semua unit, semua unsur, harus kompak dan padu. Akan sangat pedih seandainya gangguan terjadi pada saat berlangsung inputting data.

Kelemahan yang mungkin terjadi dalam sistem itu adalah pada instalasi awal. Prosesnya cukup rumit dan berbiaya lumayan besar. Namun, pada event-event berikutnya, termasuk pelaksanaan pilkada, kebutuhan biayanya relatif kecil.

Sosialisasi dan implementasi sistem di lapangan bukannya tidak menemui hambatan. Namun, dengan adanya penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan jauh waktu sebelumnya, tantangan tersebut bukannya tidak dapat diatasi.

Rabu, 20 Maret 2013

Peran Media dan Rezim Isu


Peran Media dan Rezim Isu
Darminto M Sudarmo  ;  Wartawan Senior
SUARA MERDEKA, 20 Maret 2013


"Ada apa dengan media kita? Mengapa ia menjadi sedemikian ramah dan mesra kepada rezim isu?"

POLITIKUS buruk adalah sekelompok politikus yang hanya sibuk memperkaya diri dan golongannya; sedangkan politikus baik adalah sekelompok politikus yang belum ketahuan ke­dok atau belangnya. Sa­tire tersebut tergolong sindiran yang sangat ta­jam.

Kasus Anas Urbaningrum yang seharusnya berada di ranah hukum misalnya, menjadi bias ketika ia membelokkan topik ke ranah politik lewat retorika yang penuh teka-teki dan perlawanan.
Media dan masyarakat pun terpancing mengikuti kelanjutan misteri – karena secara tersirat pernyataan Anas yang menjanjikan – sejumlah kasus besar yang sekian lama menggantung; dan Century salah satunya. Tak hanya terpancing, media bahkan ikut ter­seret dalam permainan itu.

Satu celah yang dilupakan oleh media dan ba­nyak pengamat, berhasil dibuka oleh Prof Sahetapy pada tayangan ''Indonesia Lawyer Club'' TVOne, pada 5 Maret 2013 terkait moralitas Anas sebenarnya. Seandainya benar Anas mengetahui sejumlah kejahatan besar atau skandal di lingkungan elite penguasa, mengapa ia sekian lama mendiamkan? Baru setelah tersandung kasus, Anas bertekad membuka itu lewat halaman per halaman karena merasa menjadi korban konspirasi.

Mungkin benar anggapan bahwa mustahil kita mengharapkan ucapan jujur dari seseorang yang saat itu berada dalam risiko dan tekanan. Tapi seseorang yang berjiwa negarawan dan memiliki komitmen tinggi terhadap kebenaran, seberat apa pun risiko yang dihadapi seharusnya bukan menjadi alasan.
Skandal demi skandal hilang timbul tanpa ada kejelasan. Konspirasi demi konspirasi diciptakan untuk mengalihkan perhatian. Isu demi isu datang dan pergi seenak hati. Semua itu seperti memberi bukti bahwa republik ini bergerak tanpa visi. Akan dibawa ke mana sebenarnya negeri ini?

Agenda 2014

Tumpang-tindih arus wacana terkesan berisik, membingungkan, dan bikin pening orientasi. Apakah semua itu akan mengantarkan kita pada substansi yang produktif dan membawa pencerahan baru? Atau sekadar hiruk-pikuk spekulasi yang berujung pada antiklimaks persepsi.

Hiruk-pikuk kasus korupsi, prahara pada partai politik, bab-bab lanjutan perang urat saraf antara Anas dan pihak yang disebutnya Sengkuni atau Cikeas sekalipun, hingga tuntutan kejelasan siapa pihak di balik kebocoran sprindik; terasa paling mewarnai kemeriuhan opini pada media. Ada apa dengan media kita? Mengapa ia menjadi sedemikian ramah dan mesra kepada rezim isu?

Hampir luput dari perhatian kita, sejumlah agenda tersembunyi untuk menyongsong 2014 yang sudah di ambang pintu; mungkinkah itu yang membuat sejumlah partai politik tiba-tiba menjadi sangat paranoid? Seakan-akan di negeri, yang masih menanggung utang berbagai persoalan krusial dan substantif, tak ada urusan lain yang lebih penting selain menyiapkan segala perangkat dan mental untuk menyongsong 2014?

Bukan rahasia lagi, kesulitan parpol mencari kader caleg bersih dan bermutu ditambah tanda-tanda masyarakat mulai surut kepercayaan dan skeptis terhadap partai, makin menguatkan sinyalemen bahwa eksistensi parpol berada dalam tekanan psikologis serius.

Media sesungguhnya punya peran besar untuk fokus pada figur calon pemimpin yang akan mengawal Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dengan mewacanakan mereka, apakah dari unsur parpol atau independen, barangkali akan lebih hemat energi dan pemikiran. Apalagi bila media mengakomodasi partisipasi masyarakat lewat ruang atau forum yang disediakan.

Tradisi model kampanye pemilu perlu di-set up ulang karena hanya akan melahirkan spekulasi dan biaya tinggi. Biaya tinggi hanya akan melahirkan pemimpin yang sibuk dengan hitungan untung rugi. Ongkos politik dan biaya politik harus direduksi secara frontal supaya kita kembali ke model demokrasi yang murah dan alami. Salah satu cara untuk mencapai itu, media perlu melakukan wacana dan bursa calon pemimpin masa depan sedini mungkin.

Medialah sesungguhnya pemegang kendali opini masyarakat. Pada pundaknya termuat tanggung jawab besar untuk ikut mengawal arah dan orientasi bangsa. Potret DPR dalam satu dekade ini yang penuh anomali dan ambivalensi, biarkanlah jadi cerita lama.

Untuk menyiapkan perbaikan negeri ini ke depan, media perlu memberi perhatian istimewa pada isu 
kepemimpinan dan kebangsaan.

Salah satu solusi untuk Indonesia yang masuk akal ternyata dibutuhkan pemimpin yang baik. Dari pemimpin yang baik akan lahir sistem yang baik (tradisi paternalistik membuat peran pemimpin menjadi penentu, bukan sistem). Dari sistem yang baik akan tercipta birokrasi yang baik. Dengan birokrasi yang baik, masyarakat akan menikmati kenyamanan dan kesejahteraan. ●