Membenahi Komunikasi Pandemi Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

KOMPAS, 5 Agustus 2021

 

 

                                                           

Pandemi kini menjadi realitas yang berkelindan dengan kehidupan kita sehari-hari. Situasi yang tak mudah diatasi dan menimbulkan tingkat ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang sangat tinggi.   Pemerintah sudah pasti tidak mungkin bisa mengatasi ini sendiri. Melihat dinamika penanganan pandemi saat ini, ada satu urgensi untuk membenahi para bisa digma dan cara berkomunikasi pemerintah agar turut mengakselerasi pengendalian Covid-19 di negeri ini. Jangan pernah memosisikan penanganan komunikasi di peran pinggiran.   Satu di antara yang harus dibenahi dalam proses penanganan Covid-19 adalah performa komunikatif, di luar sumber daya manusia seperti aparat, dan anggaran yang kini banyak dilakukan refocusing. Michael Pacanowsky dan Nick O’Donnell Trujillo di bukunya Communication and Organizational Culture (1982), mendefinisikan performa sebagai proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia di sebuah organisasi.   Modal sosial   Dalam konteks ini, organisasi yang dimaksud tentu saja birokrasi pemerintah yang dituntut untuk mengoptimalisasi komunikasi guna mengelola kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang menjadi substansi modal sosial dan teramat sangat menentukan dalam penanganan pandemi.   Sebagai bahan refleksi, menarik membaca data survei terkait tingkat keyakinan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 yang dilakukan Litbang Kompas secara periodik sejak Juni 2020. Survei terbaru dilakukan 10-17 Juli 2021 dengan 839 responden di 34 provinsi.   Hasilnya menunjukkan, tingkat keyakinan yang menurun. Responden yang yakin dengan kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ada 60,7 persen, yang tidak yakin ada 36,4 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab ada 2,9 persen. Ini menurun dibandingkan dengan survei Juni 2020. Saat itu, yang yakin 72,7 persen, tak yakin 16,2 persen, tidak menjawab 11,1 persen. Pada Oktober 2020, yang yakin turun tajam menjadi 55,6 persen, tidak yakin 36,4 persen, tidak tahu/tidak menjawab 8,1 persen.   Pada survei Desember 2020, ada 67,9 persen responden yang yakin, sementara yang tidak yakin 26,3 persen, yang tidak tahu/tak menjawab 5,8 persen. Pada Februari 2021, ada 67,9 persen yang yakin, 31,2 persen tak yakin, 0,9 persen tidak tahu/tak menjawab. Benang merah data-data ini menunjukkan tren angka keyakinan cenderung landai-menurun.   Tentu, banyak hal telah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan patut diapresiasi sebagai ikhtiar mengatasi pandemi. Namun demikian, membaca tren persepsi serta mendengar suara masyarakat dari bawah juga diperlukan sebagai cara mengevaluasi kinerja pemerintah.   Mengutip ucapan populer Peter Ferdinand Drucker, seorang penulis terkenal dalam interview di program A World of Ideas with Bill Moyers (1989), hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan.   Mengelola komunikasi di era pandemi memerlukan perubahan paradigma secara mendasar. Komunikasi bukan semata proses untuk membangun pemahaman bersama, niat baik bekerjasama, serta penghargaan, melainkan komunikasi menjadi cara melindungi dan menyelamatkan warga negara dengan informasi yang jelas, akuntabel, dan menggerakan kesadaran bersama.   Begitu banyak nyawa terancam, kesehatan masyarakat dipertaruhkan, serta beragam dampak ikutan yang mengiringi pandemi, tak hanya bisa diselesaikan melalui pendekatan kesehatan atau ekonomi, melainkan butuh kerja-kerja komunikasi terintegrasi.   Pada Januari 2021, The Lowy Institute, sebuah lembaga yang berbasis di Sydney, New South Wales, Australia, merilis Covid Performance Index. Mereka membuat peringkat kinerja dari 98 negara di dunia dalam menangani pandemi Covid-19. Selandia Baru ada di urutan pertama. Indonesia peringkat 85, terpaut satu peringkat di atas India.   Salah satu yang dianggap menonjol dalam penanganan Covid-19 di Selandia Baru adalah soal pengelolaan komunikasi. Pada akhir Maret 2020, pemerintah Selandia Baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern, mempersiapkan publik menghadapi situasi yang berubah cepat dengan memperkenalkan sistem peringatan empat tahap. Keempat tahap meliputi: level-1 persiapan, level-2 pengurangan, level-3 pembatasan, dan level-4 lockdown. Informasinya rinci, terukur, jelas, serta persuasif bahwa hal ini menjadi agenda bersama seluruh warga.   Tentu saja, solusi di sebuah negara dalam mengatasi pandemi belum tentu sama dan relevan untuk dipraktikkan di negara lain. Tidak pas membandingkan kondisi obyektif Indonesia dengan Selandia Baru dengan hanya kurang lebih lima juta penduduk. Keragaman masalah dari banyaknya penduduk di Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri, terlebih di saat warga terpolarisasi begitu tajam sebagai dampak kontestasi elektoral.   Belum lagi kondisi literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah, sekaligus pola konsumsi media sosial yang sangat tinggi. Namun demikian, satu pelajaran penting dari Selandia Baru adalah tentang cara penanganan komunikasi publik pemerintah yang jelas, akuntabel dan menggerakkan warga.   Masalah komunikasi   Ada tiga masalah utama komunikasi pandemi yang harus segera dibenahi. Pertama, ketidakjelasan substansi pesan komunikasi kebijakan. Contoh nyata dalam kasus vaksinasi berbayar. Informasinya simpang siur tentang apa yang dimaui pemerintah dengan vaksin berbayar ini. Presiden Jokowi tegas menyatakan vaksin gratis. Kemudian muncul mekanisme vaksin gotong royong oleh perusahaan.   Ini masih bisa dimaklumi. Gangguan komunikasi muncul saat PT Kimia Farma (Persero) Tbk lewat jaringan klinik dan apoteknya membuka layanan vaksin Covid-19 berbayar. Muncul kebingungan di masyarakat soal vaksin berbayar individu, karena tidak jelasnya narasi komunikasi terkait hal ini.   Sejumlah aktivis dari lembaga kajian hukum, NGO, akademisi pun mensomasi Menteri Kesehatan dan mendesak untuk segera membatalkan dan atau mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi.   Permenkes ini mengatur ketentuan vaksinasi berbayar yang sebelumnya telah dibatalkan Presiden Jokowi pada 16 Juli 2021. Permenkes No 19 Tahun 2021 ini dinilai para pegiat kemanusiaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UUD 1945 yaitu Pasal 28 Ayat 1 dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.   Permenkes itu juga dianggap bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang layak, di mana Presiden RI telah membuat pernyataan secara terbuka bahwa vaksin akan dilakukan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.   Dalam mengkomunikasikan kebijakan, pemerintah tidak boleh menggunakan komunikasi yang samar (equivocal communication). Menurut Janet Beavin Bavelas dalam bukunya Equivocal Communication (1990), istilah ini memiliki makna pengemasan pesan yang sengaja dibuat tidak jelas, tidak langsung dan tidak lugas. Ambiguitas pesan dapat menimbulkan kerancuan tindakan di tingkat operasional.   Kedua, prinsip komunikasi publik yang tumpang tindih. Pesan komunikasi harus mudah dipahami, sehingga secara persuasif berpotensi mengubah perilaku warga. Mengapa pemerintah harus sibuk bongkar pasang istilah? Hal ini berdampak pada sulitnya membangun pemahaman. Misalnya, pemerintah menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 4.   Jika istilahnya saja sering gonta-ganti, apa mungkin masyarakat memahami dan turut ambil bagian dari gerakan bersama lawan Covid-19 ini?   Ketiga, sensitivitas retoris dan kurangnya empati publik dalam komunikasi elite. Masih sering muncul pernyataan pejabat, baik dari lingkungan eksekutif maupun legislatif yang terkesan tak peka dengan situasi. Ada pejabat di jajaran kabinet yang menunjukkan agresivitas verbal saat dikritik.   Menantang publik bukan solusi, saatnya justru membangun harmoni. Ada juga politisi dan anggota DPR yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat. Bahkan muncul rencana menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) anggota DPR yang positif Covid-19. Pesan-pesan tersebut dinyatakan di tengah sulitnya warga mendapatkan fasilitas kesehatan dan antre di rumah sakit. Saatnya elite punya sensitivitas retoris, sekaligus mengedepankan komunikasi persuasif untuk bersama-sama mengatasi pandemi.   Langkah perbaikan   Langkah perbaikan harus terus diupayakan. Komunikasi pandemi butuh basis data terintegrasi untuk menunjang komunikasi yang jelas, akuntabel, dan menggerakkan kesadaran bersama.   Misalnya, memperbaiki data bantuan sosial (bansos). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam FGD Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi, 1 Maret 2021, mengakui bahwa data yang selama ini digunakan pemerintah sebagai acuan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) belum terintegrasi dengan baik.   Ketidakjelasan data menimbulkan kerawanan, seperti penyaluran tidak tepat sasaran atau pun membuka celah bagi mereka yang kerap memanfaatkan keadaan. Basis data juga sangat diperlukan misalnya dalam mengkomunikasikan soal vaksinasi.   Langkah lain yang harus mendapatkan perbaikan adalah narasi komunikasi. Salah satu kunci keberhasilan dalam komunikasi pandemi adalah mengelola narasi di tengah era keberlimpahan komunikasi. Fokusnya bukan pada bongkar pasang istilah, melainkan memperkuat resonansi narasi kebersamaan dengan persuasi pada tumbuhnya kesadaran bersama. Dalam perspektif akademik, menguatkan konvergensi simbolik.   John F Cragan, Understanding Communication Theory: the Communicative Forces for Human Actions (1998), memaknai konvergensi simbolik sebagai kekuatan komunikasi di balik penciptaan kesadaran umum. Hal ini bisa menyangkut cara pandang, ideologi, ataupun paradigma berpikir. Intinya komunikasi publik perlu memperkuat lagi narasi yang menggerakkan kesadaran dan perubahan perilaku warga.   Terakhir, menata kembali peran-peran informasi (information roles) dalam komunikasi publik pemerintah. Pembagian peran dan pesan harus jelas dan terukur baik individu maupun lembaga dalam komunikasi yang merepresentasikan pemerintah. Jangan sampai saat ada kesalahan, baru saling lempar tanggung jawab. Saatnya komunikasi dibenahi dan pemerintah terus bersinergi mengatasi pandemi. ●

 

 

Sensitivitas Retoris Elite Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

SINDONEWS, 3 Agustus 2021

 

 

                                                           

SITUASI pandemi yang dialami masyarakat saat ini, tak hanya memunculkan kerawanan dari sisi kesehatan, melainkan juga dari sisi sosial dan psikologis. Dampak ikutan nyata yang kerap kita temukan antara lain terpuruknya banyak usaha terutama skala menengah dan kecil, pemutusan hubungan kerja karyawan, dan hilangnya kemampuan bertahan di tengah tekanan yang dialami masyarakat. Butuh peran serta semua pihak, terutama hadirnya negara dalam menopang optimisme warga dengan menghadirkan manajemen kebencanaan nasional yang terukur, memberi keyakinan dan berdampak pada perbaikan mendesak. Hal lain yang diperlukan adalah kemampuan membangun empati di situasi sulit seperti saat ini. Mereka yang menjadi tokoh, public figure, opinion makers dan lain-lain harus mengembangkan sensitivitas retoris saat berkomentar di media massa maupun di media sosial.   Komunikasi Empatik   Salah satu yang dapat menciptakan kondusifnya situasi di kala pandemi adalah komunikasi empatik. Dalam perspektif akademik, komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Tujuan dari komunikasi empatik mengutip tulisan Cristina Lundqvist-Persson, Empathic Communication, its Background and Usefulness in Paediatric Care (2017), mencegah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari komunikasi yang sembrono dan non-profesional. Komunikasi empatik juga dapat menjadi salah satu bentuk promosi kesehatan, karena menciptakan kondisi untuk perubahan, pertumbuhan dan perkembangan dalam hubungan interpersonal secara umum. Dengan demikian benang merah dari komunikasi empatik tertuju pada perbaikan kualitas komunikasi dengan mengembangkan cara memahami, saling menguatkan dan meminimalkan potensi komunikasi yang dapat menjatuhkan mental komunikan.   Coba bayangkan di saat situasi serbasulit, ada sejumlah pejabat dan politisi yang seharusnya berkomitmen mengayomi tetapi justru berkomunikasi yang tidak menunjukkan sesitivitas retorisnya. Contoh, beberapa waktu lalu ada politisi dan juga anggota DPR RI dari sebuah partai yang menyampaikan usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat. Sontak pernyataan yang disampaikan Rabu (7/7/2021) tersebut memantik kekesalan publik dan membuat partai tempat politisi tersebut bernaung, harus meminta maaf secara terbuka. Komunikasi yang sembrono, dan tidak peka dengan kondisi yang sedang dialami banyak orang.   Belum usai polemik pernyataan tersebut, muncul lagi usulan tidak simpatik dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka berencana menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri atau isoman anggota DPR yang positif Covid-19. Meskipun penyediaan fasilitas isoman akan menggunakan dana dari anggaran perjalanan dinas luar negeri atau honor narasumber kegiatan yang tidak terpakai di masa pandemi, tetap saja hakikat uang yang digunakan tersebut adalah yang rakyat! Sementara rakyat sedang membutuhkannya. Lihat saja antrean pembelian oksigen, penuhnya rumah sakit, antrian pembelian obat di apotik dan lain-lain.   Di lain waktu, ada juga salah seorang pejabat yang menunjukkan ketidaksukaannya dikritik atas kekurangan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal yang lumrah di era demokrasi terbuka, kritik menjadi masukan dan sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Pernyataan verbal agresif dari salah seorang menteri di kabinet Jokowi menunjukkan abainya dia dengan aspek ethos dan phatos dalam beretorika di hadapan warga yang lagi terluka. Dia berperhatian pada aspek logos yang berkaitan dengan penggunaan argumentasi dan fakta-fakta, tetapi aspek ethos kredibilitas komunikator dan pathos berkaitan yang dengan dimensi yang menyentuh emosi diabaikan. Sebagai representasi pemerintah, pernyataannya harus lebih bijak, mengayomi, memberi arahan, menumbuhkan keyakinan, jangan true claim bahwa pihaknya telah dapat mengendalikan keadaan.   Pandemi tak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Oleh karenanya jangan menantang publik, justru harusnya merangkul bukan memukul, menciptkan harmoni bukan memaki.   Kekuatan Komunikasi   Pandemi global Covid-19 ini secara faktual melahirkan disonansi kognitif di kalangan masyarakat. Istilah disonansi kognitif ini dikenalkan oleh Leon Festinger dalam buku lawasnya A Theory of Cognitive Dissonance(1957). Festinger memaknainya sebagai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Salah satu yang bisa menyebabkan disonansi ialah inkonsistensi logis, yaitu logika berpikir yang mengingkari logika berfikir lain.   Lihat saja ketidakpastian dan ketidaknyaman akibat pandemi ini telah melahirkan berbagai informasi yang memenuhi kanal-kanal percakapan warga. Mulai dari informasi cara mengatasi virus, prosedur isolasi mandiri, dampak paparan virus, hingga hal-hal lain yang dialami sehari-hari warga selama pemberlakukan berbagai aturan yang diterapkan pemerintah. Di situasi yang menunjukkan kuatnya gejala disonansi kognitif inilah, salah satu solusinya adalah kekuatan komunikasi. Para pihak yang berkaitan dengan optimalisasi kekuatan komunikasi harus bersinergi mengatasi pandemi.   Pertama, pemeritah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi beragam kebijakan dari pusat hingga ke daerah. Potensi birokrasi, mulai dari anggaran, sumberdaya manusia, hingga kewenangan yang ada harus dioptimalkan untuk menunjang komunikasi publik pemerintah yang jelas dan terarah. Target capaian setiap tahapannya harus terkontrol dan memiliki strategi dalam arus besar manajemen bencana nasional Covid-19. Performa komunikatif baik ritual, hasrat, sosial, politis maupun enkulturasi harus dioptimalisasi guna penanganan pandemi. Ego sektoral kelembagaan, absurditas kewenangan, ambiguitas pesan, ketidakjelasan anggaran, serta ketidaksiapan penyesuaian implementasi strategi di lapangan, harus mendapatkan perhatian untuk menguatkan komunikasi pandemi.   Kedua, media massa yang menjadi kanal informasi warga harus lebih terpercaya. Salah satu problem nyata di era pandemi adalah gelombang informasi yang tak bertanggungjawab yang hampir setiap saat diproduksi dan didiseminasikan ke khalayak. Media massa harusnya menjadi garda terdepan yang mengabarkan kebenaran. Salah satu pembeda media massa dari media sosial adalah proses seleksi informasi. Selama masa pandemi, media harus all out menyeleksi beragam informasi yang masuk ke redaksi. Betul-betul memilah dan memilih, bukan hanya soal akurasi informasi, melainkan juga memerhatikan konteks sosio-psikologis warga. Media bisa memerankan diri sebagai katalisator kebersamaan, motivator untuk membangun optimisme sekaligus pengontrol dari beragam potensi penyelewengan. Ketiga, kelompok elite baik di suprastruktur maupun infrastruktur politik harus turut menciptakan situasi kondusif dengan pernyataan-pernyataan dan sikapnya yang solutif. Bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompok semata dengan menjadi penunggang gelap di tengah keterpurukan, melainkan bisa menjadi suar. Bangsa ini lagi memerlukan sosok-sosok pemimpin transformatif yang bisa menggerakkan perubahan secara bersama-sama. Sekat-sekat politis baik partai politik, ideologi, kepentingan kontestasi dan lain-lain harus ditekan di bawah kepentingan bersama, yakni keluar dari keterpurukan pandemi Covid-19.   Komunikasi empatik dengan mengembangkan sensitivitas retoris harus menjadi kesadaran untuk dipraktikkan bersama, agar tak ada warga yang makin terluka. ●

 

 

Drama Kudeta di Demokrat  Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                                  DETIKNEWS, 04 Februari 2021

 

 

                                                           

PANGGUNG politik nasional kembali diramaikan pernyataan panas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang adanya upaya kudeta oleh anggota dan mantan anggota Partai Demokrat yang terhubung dengan orang luar. AHY secara eksplisit menyebut pihak luar yang dimaksud ialah pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.   Meski AHY tak langsung menyebut nama, setelah konferensi pers para politikus Partai Demokrat di sekitar dia ramai-ramai mengonfirmasikan salah satu nama dari pihak istana yang dimaksud ialah Moeldoko, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Komunikasi politik AHY sontak menjadi kegaduhan dan memantik ragam pandangan dalam memaknai konteks dan dampak dari pernyataan itu.      Gerakan politik   Apa yang dilakukan AHY dan para petinggi Partai Demokrat bisa dimaknai dalam dua konteks. Pertama, ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan diri AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama jajaran kepengurusan yang dibentuknya saat ini. Pesan benderang disampaikan AHY yang menunjukkan kegundahannya sebagai nakhoda Partai Demokrat. Menurutnya, ada gerakan politik yang mengarah ke upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.   Itu semacam pernyataan menyerang, yang sesungguhnya bisa kita maknai sebagai upaya melindungi diri. Dengan membuka pernyataan ke publik, sepertinya diharapkan skenario faksi-faksi di luar AHY, yang awalnya bergerak senyap melalui jejaring antarpribadi dan organisasi di daerah, akan didorong muncul ke permukaan.   Pun demikian dengan pernyataan yang menyerang pejabat di sekitar Jokowi, sekaligus mengirim surat permintaan klarifikasi, menjadi cara AHY yang mungkin juga dipandu SBY untuk membawa pertarungan di bilik senyap internal Partai Demokrat ke tengah pergumulan opini publik multikanal. Cara seperti ini mengingatkan langgam komunikasi politik SBY di masa menjabat Presiden RI dan juga nakhoda Partai Demokrat.   Kedua, konteksnya ialah manajemen isu. Khususnya, terhubung dengan meresonansikan persoalan yang dihadapinya menjadi publisitas politik. Suka tidak suka, saat pernyataan panas ini keluar dari AHY, media massa sontak mengulasnya, termasuk jejaring media sosial diramaikan dengan polemik ini.   Drama politik yang tadinya bersifat internal dibawa ke panggung depan, dibumbui dengan diksi-diksi menyentak seperti kudeta, gerakan politik, keterlibatan orang istana, dukungan sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Jokowi. Seakan mau memberi gambaran, betapa gentingnya persoalan yang kini dihadapi AHY sebagai nakhoda Partai Demokrat.   Jika kita tempatkan narasi kudeta di tubuh Partai Demokrat dari sisi pengelolaan partai, tampak memang ini menjadi semacam gelembung isu yang ditiupkan. Mudahkah mengganti ketua umum sebuah partai jika struktur kepengurusan partai dari pusat hingga daerah solid mendukung AHY? Tentu tidak mudah, bukan? Semua partai mempunyai mekanisme internal yang bersandar pada konstitusi organisasi.   Jikapun ada gerakan penggulingan AHY, butuh upaya penggalangan basis dukungan secara masif dari pengurus-pengurus daerah. Jikapun orang dari internal, baik masih anggota maupun mantan anggota Partai Demokrat, melakukan gerakan politik dengan menggandeng Moeldoko sebagai katalisator perubahan rezim di Demokrat, jalan ini pun masih membutuhkan proses panjang berliku untuk akhirnya bisa bermanuver menggoyang dan mengudeta AHY.     Substansi persoalan    Tentu, publik jangan terjebak pada panggung drama elite semata, tetapi harus melihat substansi persoalan utamanya agar mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini. Hal substantif yang penting diberi catatan ada dua. Pertama, soal mekanisme tata kelola parpol di Indonesia. Kritik tajam dalam tulisan Thomas Carothers, di Jurnal Carnegie Endowment in International Peace (2006), Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies, yang mendeskripsikan partai di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader-centric. Partai didominasi suatu lingkaran kecil elite politikus.   Situasi ini biasanya bermula dari seseorang yang merasa menjadi pemilik saham terbesar dalam partai. Padahal, partai itu ialah entitas publik yang menuntut perlakuan demokratis bagi semua anggota yang ada di dalamnya. Tata kelola organisasi parpol wajib dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan dioptimalkan dan membangun identitas, serta budaya partai yang jelas.   Kekuatan figur yang begitu dominan membuat partai berada dalam situasi yang mengalami penurunan kualitas, misalnya, tidak memberi ruang kompetisi yang demokratis dalam pengisian jabatan-jabatan utama partai. Seorang peneliti Paige Johnson Tan dalam tulisannya, Reining the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia, di Asian Journal of Political Science, vol 20, nomor 2 2012, mendeskprisikan sistem kepartaian Indonesia sedang berada dalam proses deinstitusionalisasi, dan memprediksi bahwa partai-partai akan melemah dengan cara yang tak jelas.   Figur utama akhirnya bisa melampaui kewenangan konstitusi organisasi. Meskipun secara formal seremonial mekanisme demokratisasi ditunjukkan ada sebagai proses, dari sisi kualitas penyelenggaraannya jauh dari nilai demokratis. Misalnya di kasus Partai Demokrat, agenda pemilihan ketua umum baru di Kongres V yang digelar di JCC Senayan, Minggu (15/3/2020), hanya memunculkan AHY menjadi satu-satunya kader yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mekanisme seperti ini suatu hari bisa memunculkan ketidakpuasan sebagian kader dan akan meledak menjadi konflik organisasi pada waktunya.   Saat ini, mengutip mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Yus Sudarso, yang membeberkan paling tidak ada empat faksi di luar AHY. Ada faksi pendiri yang notabenenya faksi dari ketua umum pertama, Subur Budi Santoso. Faksi Ketua Umum Partai Demokrat hasil kongres 2005 di Bali, yaitu Hadi Utomo. Ada faksi Anas Urbaningrum hasil dari Kongres Bandung 2010, serta faksi Marzuki Alie. Faksi di tubuh partai itu hal biasa. Yang terpenting, bagaimana mengelola konflik secara baik melalui mekanisme organisasi dan kepiawaian nakhoda partai dalam mengelolanya.   Kedua, soal posisi Moeldoko dan pejabat lain yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi, jika memang ada upaya gerakan politik untuk penetrasi ke Partai Demokrat tentu tidak bisa dibenarkan. Saat ini demokrasi kita sedang ditata secara bersama-sama. Jangan karena motif politik elektoral di masa mendatang, sebut saja 2024, tergoda untuk menempuh cara instan menjadi nakhoda partai orang lain.   Indonesia butuh ekosistem politik yang demokratis melalui penguatan institusi partai. Presiden Jokowi juga akan dirugikan manuver orang-orang yang membantunya jika ada di antara mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok mereka di masa mendatang.   Jika membaca peta saat ini, untuk kepentingan politik keseimbangan Kabinet Indonesia Maju, dukungan nyata kekuatan politik sudah lebih dari cukup. Jadi, tak perlu dan memang tidak seharusnya penetrasi ke Partai Demokrat. Untuk apa? Kecuali memang ada orang per orang di sekitar Jokowi yang bermain untuk masa depan. ●

 

 

Kritik dan Retrogresi Demokrasi  Gun Gun Heryanto  ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                                     KOMPAS, 19 Februari 2021

 

 

                                                           

Harian Kompas (15/2/2021) mengangkat berita menarik dengan judul ”Pertahankan Ekosistem Demokrasi”. Berita ini relevan memantik kesadaran kita tentang perlunya perlindungan atas kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi di negara demokrasi.   Saat ini muncul dan menguat gejala retrogresi demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retrogresi dimaknai sebagai kemunduran, pemburukan, penurunan. Secara terminologis, retrogresi demokrasi mengacu pada kemunduran kualitas demokrasi yang diakibatkan oleh hilangnya kepekaan dan komitmen untuk menghormati hukum dan keadaban.   Kualitas diskursus publik di berbagai kanal warga menampakkan wajah paradoks. Banyak elite politik dan para pendukungnya yang tidak siap dengan kritik memarginalkan dialektika dan mengedepankan kedangkalan nalar kekelompokan.   Ekosistem demokrasi   Keberlimpahan informasi memunculkan sisi gelap perang opini di berbagai lini masa media sosial. Sayangnya, perbincangan warganet banyak yang tak mengacu ke rasio emansipatoris dan kepentingan publik, tetapi lebih ke sentimen pribadi dan kekelompokan yang kerap berujung pada saling lapor ke polisi atas nama pelanggaran undang-undang (UU), seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).   Perundungan siber, persekusi, doxing, dan pembunuhan karakter yang melibatkan para pendengung (buzzer) semakin menjadi-jadi. Padahal, perbedaan pandangan dan kritik sangatlah diperlukan untuk membangun ekosistem demokrasi yang sehat.   Presiden Jokowi beberapa kali menyampaikan pentingnya fungsi kritik. Saat pidato di puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara, 9 Februari lalu, Presiden meminta pers turut memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Pun demikian saat memberikan sambutan pada acara Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI, 8 Februari 2021, Presiden juga meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik atas potensi malaadministrasi dari para penyelenggara pelayanan publik.   Di waktu lain, saat berpidato di hadapan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, 16 Agustus 2018, Presiden Jokowi menekankan pentingnya ekosistem demokrasi yang kondusif dan stabilitas keamanan.   Ibarat alam, ekosistem itu merupakan sistem ekologi yang terbentuk secara timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pun demikian ekosistem demokrasi, banyak faktor yang harus dijaga agar kondusif, sehat, dan berkelanjutan. Misalnya proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta tentunya kebebasan sipil.   Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi 2020 seharusnya menjadi lecutan untuk Indonesia. Indeks demokrasi kita merosot dari 6,48 ke 6,3 dan Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.   Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.   Yang menarik kita cermati sebagai bahan evaluasi, EIU memberikan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7,50, partisipasi politik 6,11, budaya politik 4,38, dan kebebasan sipil dengan skor 5,59. Dengan melihat skor tersebut, yang mencolok tentu saja budaya politik dan kebebasan sipil yang masih rendah.   Upaya menguatkan dan mengokohkan kebebasan sipil menjadi hal fundamental. Pemerintah ataupun masyarakat harus menjadikan ini sebagai agenda kerja bersama bukan sekadar menjadi pemanis retorika belaka.   Harus ada perlindungan yang jelas atas kebebasan berpendapat dalam arti sesungguhnya. Konstitusi kita, terutama Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945, jelas dan eksplisit menyatakan bahwa ”setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.   Paradoks kebebasan   Ada sejumlah data dan catatan penting dari berbagai lembaga yang menarik dicermati secara serius. Catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hingga Oktober 2020, ada sepuluh peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi.   Selain itu, ada 14 peristiwa, dengan 25 orang diproses dengan obyek kritik Polri, dan empat peristiwa dengan empat orang diproses karena mengkritik pemda. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri ataupun UU ITE.   Freedom House (FH) merilis hasil penelitian yang menunjukkan kualitas kebebasan berinternet di Indonesia memburuk. Dilansir dari freedomhouse.org, kebebasan internet Indonesia pada 2019 mencapai nilai 51 dari skala 0-100, sementara di 2020 nilainya memburuk menjadi 49.   Dari sejumlah faktor yang menurunkan ini, antara lain karena adanya intimidasi dan doxing terhadap aktivis serta jurnalis. Peretasan terhadap akun media sosial aktivis prodemokrasi hingga pengkritik kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang semakin marak pada 2020. Kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil lainnya yang mengkritik kebijakan pemerintah lokal.   Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 24-30 September 2020 mengonfirmasi persepsi yang muncul di publik. Jajak pendapat yang melibatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen itu mendapati, 21,9 persen warga sangat takut untuk berpendapat dan 47,7 persen berpendapat agak takut untuk berpendapat.   Kasus mutakhir yang perlu diberi catatan, misalnya pelaporan Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terbayang, jika semua dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) dalam tulisan dan perbincangan publiknya melakukan kritik kepada pemerintah, apakah dianggap melanggar karena posisinya sebagai ASN?   Intelektual berhak memiliki nalar kritis yang mencerminkan sikap akademisnya, selama basisnya nalar rasional yang bisa diuji dan data yang bisa dipertanggungjawabkan.   Jika dia melampaui batas, misalnya memprovokasi melakukan makar, menyebarkan kebencian (hatespeech) atas nama suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dan kelompok disabilitas bisa diproses di ranah hukum sebagai pertanggungjawaban.   Untuk kasus Din Syamsuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menegaskan, pemerintah tak akan menindaklanjuti proses hukum terhadap Din. Ini merupakan sikap terang benderang yang dikomunikasikan kepada publik dan layak diapresiasi, jika tidak tentu secara langsung atau tidak akan muncul prasangka negatif kepada pemerintah.   Catatan perbaikan   Paling tidak ada dua hal yang perlu diperbaiki. Pertama, sifatnya struktural, yakni menyangkut aparat dan produk undang-undang. Aparat penegak hukum, seperti polisi, harus bersikap imparsial. Jangan ada tendensi mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum, terlebih jika dibaca publik membedakan perlakuan antara kepada mereka yang prokekuasaan dan yang kontrakekuasaan. Selain itu, perlu evaluasi dan kontrol terkait dengan beragam pasal karet yang bisa menjerat orang dengan kelenturan tafsir yang ada di dalamnya.   Salah satunya adalah Pasal 27 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal seperti ini bisa jadi pintu masuk mudah bagi orang atau kelompok tertentu untuk menjerat orang lain atas nama penghinaan dan pencemaran nama baik.   Kedua, peran yang harus diambil oleh mereka yang menjadi gatekeeper sekaligus jangkar komunikasi warga. Misalnya, orang atau lembaga yang berada di balik bekerjanya para pendengung. Tanggung jawab politik dan sosial harus ditradisikan. Narasi ataupun kontranarasi basisnya argumen dan data, bukan dengan cara kill the messenger! Menghantam dengan segala cara yang mengarah pada pembunuhan karakter akan membuat tradisi kritik dan berdebat di ruang publik sirna.   Mark Poster dalam tulisannya, Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere (1995), memberi optimisme bahwa media daring bisa menjelma menjadi harapan ketersediaan ruang publik baru yang dapat menyediakan suatu situasi komunikasi tanpa dominasi.   Namun, harapan tersebut bisa menjadi utopia dan tak akan pernah mewujud jika pengkritik diserbu habis-habisan oleh pasukan pendengung tanpa mengindahkan etika dan hukum dengan modus bersembunyi di ruang gelap jagat maya. Terlebih kalau mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari aparat. Biarlah narasi dilawan narasi, data dengan data, argumen bekerja di ruang dialektika. Ekosistem demokrasi perlu dirawat secara bersama-sama. ●

 

KOMUNIKASI POLITIK

Gun Gun Heryanto: Daulat Rakyat

GUN GUN HERYANTO

 

KOMPAS 3 Oktober 2019

 

Perjalanan demokrasi Indonesia lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kiprah para wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden terpilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 yang dilantik pada 1 Oktober 2019. Sementara presiden dan wakil presiden akan dilantik 20 Oktober 2019. Sudah seharusnya, mereka merawat daulat rakyat yang sudah dimandatkan kepada mereka untuk lima tahun ke depan.