Pemulihan Citra

Pemulihan Citra Arfanda Siregar  ;  Dosen Manajemen Industri Politeknik Negeri Medan

REPUBLIKA, 16 Mei 2013

Rencana pemerintah memberi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada warga miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM tahun ini mengingatkan kita terhadap program bantuan langsung tunai (BLT) yang ditebar pemerintah pada tahun 2005 lalu sebagai antisipasi kenaikan harga BBM kala itu. Resep kuno yang terbukti tak manjur mengurangi derita orang miskin seiring kenaikan harga BBM tersebut sengaja dipilih lagi. Apakah tak punya resep ampuh lain untuk menyelamatkan nasib orang miskin di tengah efek berantai kenaikan harga BBM? 

Resep tak manjur

Hasil evaluasi Bappenas pada tahun 2006 lalu tentang efektivitas program BLT di Indonesia menilai program tersebut tak berhasil. BLT tidak tepat sasaran karena banyak penerima BLT tergolong orang mampu yang punya akses memengaruhi perangkat desa sebagai penentu keluarga yang layak menerima.
Konon, selama masa pembagian BLT, banyak orang kaya yang mendadak jatuh miskin demi mendapatkan dana BLT yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Hasil evaluasi juga menyatakan bahwa cash transfer sebesar Rp 100 ribu sebulan tersebut juga membuat masyarakat menjadi konsumtif karena dana tersebut digunakan membeli barang konsumtif, seperti telepon seluler, televisi, dan barang konsumtif lain secara kredit. Tak salah kalau singkatan BLT kemudian diplesetkan menjadi bantuan langsung tekor. Dari sudut pandang psikologi pun bagi-bagi uang bak sinterkelas seperti BLT tak mendidik. Bukannya membuat penerima bantuan berdaya dan produktif, malah membuat kontraproduktif. Terlalu sering mendapat belas kasihan dengan gelontoran rupiah membuat si penerima menjadi malas dan tak berdaya.

Martin Seligman, seorang ahli psikologi, pun mengintroduksi konsep ketidakberdayaan (learned helplessness) sebagai penjelas atas dampak psikologis dari kesulitan hidup karena faktor struktural. Beliau mengatakan bahwa model-model pemberian santunan uang kepada orang miskin malah memunculkan suasana psikologis dalam bentuk ketidakberdayaan (helplessness) yang melumpuhkan hasrat si penerima santunan agar bisa bangkit secara psikologis. Sering-sering dicekokin uang membuat si penerima hilang percaya diri (uncontrollability) yang berujung kepada ketidakberdayaan.

Orang yang terbiasa berkerja keras pun akan menjadi pemalas karena dimanja oleh donatur. Memang , kalau dipandang dengan kacamata politik, bagi-bagi uang untuk meminimalkan dampak kenaikan harga BBM cukup ampuh menaikkan citra pemerintah. Dana BLSM senilai Rp 13 triliun yang akan dikucurkan kepada 65 juta warga miskin dan rentan miskin tersebut bakal disambut meriah oleh mereka. Bayangkan saja, dalam sejarah pemerintahan Indonesia, baru rezim Susilo Bambang Yudoyhono yang punya program bagi-bagi uang kepada rakyat. Bagaimana tak disambut suka cita?

Santunan dalam bentuk uang kas tentu menyenangkan warga yang tak pernah mendapatkan uang. Siapa sih yang menolak dikasih duit bulanan seperti pegawai negeri? Makanya, ketika ditanya kepada penerima BLSM atas program tersebut, jawabannya pasti setuju dan mendukung. Jelas, pendekatan ini sengaja dipergunakan sebagai senjata ampuh melawan reaksi masyarakat antikenaikan harga BBM.

Pengalaman pembagian BLT yang sukses menaikkan citra pemerintah sehingga menang mutlak pada Pemilu 2009 dan pilpres lalu hendak diulang pada Pemilu 2014. Paling tidak, pembagian BLSM dapat memperbaiki data kemiskinan di Indonesia. Bayangkan saja, kalau tahun depan--ketika menjelang pemilu--diadakan pendataan orang miskin, maka otomatis jumlah orang miskin akan berkurang. Logikanya mudah saja, uang BLSM yang dibagi-bagi akan menambah total pendapatan mereka. Bukankah penambahan pendapatan tersebut dapat menyulap pendapatan per kapita Indonesia menjadi lebih baik. Atau dengan kata lain, jutaan warga penerima BLSM tidak lagi dikategorikan sebagai keluarga miskin. 

Ketika program BLSM dihapus, keluarga-keluarga yang berhasil masuk kategori tidak miskin (near poor) praktis kembali masuk kategori miskin. Tapi, siapa peduli dengan fakta tersebut. Pemerintah SBY sudah memperkirakan bahwa bagi-bagi uang tunai langsung kepada masyarakat miskin jauh lebih ampuh menaikkan citra ketimbang membuat program yang bersifat pemberdayaan orang miskin. 

Padahal, orang Indonesia bukan tipe pemalas, tapi pekerja keras. Mereka miskin bukan karena malas, tapi keadaan yang memaksa mereka sulit bangkit dari kemiskinannya. Mulai dari ketiadaan akses, jaringan, kesempatan, dan diskiriminasi membuat kemiskinan seperti penyakit keturunan. Orang miskin di negeri ini pekerja keras. Mereka siap menempuh badai dan topan menyeberangi lautan demi mempunyai perkerjaan. Coba lihat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara asing itu.

Namun, uang tunai yang rutin diberikan pemerintah seperti BLSM selama beberapa bulan malah dapat membuat orang miskin menjadi pemalas, tak berdaya. Yang dibutuhkan orang miskin adalah program-program yang dapat memudahkan mereka mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dengan warga lain dalam mengubah hidupnya, seperti pembangunan infrastruktur.

Kegiatan pembangunan infrastruktur bakal menciptakan lapangan kerja untuk orang miskin. Atau, dana subsidi bisa dialokasikan untuk subsidi pupuk dan pembangunan irigasi yang bakal jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang bagi petani miskin. 

Jika pemerintah peduli atas nasib orang miskin di tengah kenaikan harga BBM, maka pemanfaatan dana kompensasi kenaikan BBM harus benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan warga miskin. Bukan sekadar bagi-bagi uang yang efeknya hanya sekadar kepentingan jangka pendek, yaitu kemenangan partai pimpinan Presiden pada Pemilu 2014. Persis ibarat pepatah yang mengatakan mencari kesempatan di tengah kesempitan. ●

Bantuan Langsung Tekor

Bantuan Langsung Tekor

Susidarto, ANGGOTA MASYARAKAT BIASA YANG AKAN TERKENA DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM

SUMBER : REPUBLIKA, 13 Maret 2012

Kalau ada beberapa pihak yang sinis dan kemudian memelesetkan BLT dengan kepan jangan bantuan langsung tekor (langsung habis, bahkan cenderung kurang), memang tidak terlalu salah. Maklum, rencana pemerintah untuk menggelar operasi bantuan langsung sementara mas yarakat (BLSM), pengganti BLT, sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM per1 April 2012 mendatang adalah sesuatu yang tidak mendidik sama sekali. Pemerintah tampaknya menempuh jalan pintas (instan) dan tidak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu.

Pengalaman selama ini dengan BLT tidak pernah menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat Indonesia. BLT adalah skema bantuan jangka pendek yang mungkin lebih cocok untuk mengatasi keadaan dan situasi darurat, seperti menghadapi terjadinya bencana alam atau situasi darurat lainnya. Bersifat sangat pendek (short term), bukan bantuan terencana jangka panjang (long term). Padahal, kenaikan har ga BBM yang akan mendongkrak   kenaikan harga-harga merupakan rea litas kehidupan yang akan dihadapi dalam jangka panjang.

Kegagalan akan program BLT, dari sisi keadilan, mulai dari data sensus penghitungan orang miskin yang tidak valid lagi karena menggunakan sensus 2005, hingga kemanfaatannya, tidak pernah dipelajari dan dijadikan rujukan di kemudian hari. Padahal, kenaikan har ga BBM tidak hanya terjadi sekarang ini.

Puluhan kali pencabutan subsidi yang berefek pada kenaikan harga BBM sudah dilakukan. Akan tetapi, ‘ritual’ BLT yang sama ternyata masih diulang-ulang. Pemerintah semestinya belajar untuk menciptakan jaring pengaman sosial lain sehingga akan dapat dinikmati masyarakat secara jangka panjang.

Jebakan Konsumtivisme

BLT selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Menurut rencana, pemerintah akan membagikan dana sebesar Rp 150 ribu untuk setiap keluarga miskin. Untuk pembagian kali ini, selain memberikan uang tunai kepada 18,5 juta keluarga, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan dalam bentuk beasiswa serta tunjangan kemiskinan lainnya. Bantuan semacam ini dikenal sebagai BLSM.

Sayangnya, bantuan tunai semacam ini sering kali disalahgunakan penggunaannya oleh sebagian besar masyara kat. Mengingat sifatnya tunai, mereka akan dengan mudahnya membelanjakan untuk berbagai keperluan konsumtif, bukan untuk kebutuhan hidup yang vital dan mendesak.

Bahkan, sebelum BLSM dibagikan, konon sudah ada beberapa keluarga miskin yang berencana membeli barang konsumsi secara cicilan sesuai dengan dana yang akan diterimanya setiap bulan. Pengalaman selama ini juga memprihatinkan di mana banyak keluarga miskin yang akhirnya membelanjakan sesuatu yang berbau konsumtif.

Jadilah akhirnya bantuan itu sama sekali tidak membekas dan menolong banyak kelompok sasaran yang dituju. Ingat bahwa semangat konsumtivisme ini tidak hanya berlaku bagi golongan masyarakat menengah ke atas, tetapi bagi kaum duafa, masyarakat miskin pinggiran. Mereka juga tidak rentan terhadap virus konsumtivisme.

Nah, kalau ini yang terjadi, BLT te lah berubah menjadi bantuan langsung tekor (amblas tanpa berbekas, bahkan kurang). Bahkan, mungkin menorehkan mimpi-mimpi yang belum terwujudkan. Hampir mustahil mendapati keluarga miskin yang menggunakan dana BLSM untuk memulai modal usaha atau menciptakan lapangan kerja baru.

Boro-boro ditabung, uang ini akan amblas hanya dalam hitungan hari, bahkan mungkin jam. Begitu menerima BLT, akan langsung amblas untuk membayar utang atau kegiatan lain yang se benarnya bersifat konsumtif. Kalau fenomena itu yang terjadi, BLSM menjadi sesuatu yang tidak produktif. Dana-dana BLSM justru menjadi pemancing bagi masyrakat mis kin untuk terjebak dalam budaya konsumtif di tengah-te ngah kepungan arus besar konsumtivisme.

Oleh sebab itu, masyarakat miskin yang menerima bantuan harus memahami bahwa bantuan langsung sesungguhnya ditujukan untuk meringankan beban (berat) yang harus ditanggung se bagai akibat kenaikan barang dan jasa. Konsekuensinya, dananya harus bisa dipakai untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang.

Dalam konteks ini, barangkali peme rintah juga perlu mengkaji, perlukah mempertahankan keberadaan skema BLSM atau harus menggantinya dengan model lain. Misalnya, dalam bentuk pem berian modal kerja, dukungan pendidikan dan kesehatan, atau skema lainnya yang bersifat lebih jangka panjang? Seperti operasi pasar sembako dengan semacam smart card khusus untuk orang miskin (semacam kartu kemiskinan).

Hanya mereka yang memiliki kartu ya ng bisa membeli sembako dengan harga murah meriah. Atau, skema-skema cerdas lainnya sehingga dana yang disalurkan bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka agak panjang. Terakhir, pilihan harga BBM yang mahal sekarang ini sangat bersifat stuktural. Karena itu, manfaatnya apabila ditarik subsi dinya, semestinya harus bersifat struktural pula. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan skema yang benar-benar bisa mereformasi orang miskin.

Tidak sekadar menghilangkan kemis kinan fisik, tetapi kemiskinan mental yang bersifat struktural harus bisa di kikis habis. Misalnya, banyak dilakukan pelatihan-pelatihan praktis memulai usaha sendiri (mandiri) sehingga mereka tidak terus-menerus terjebak dalam kemiskinan yang akut dan sistemis.  ●