Penjaga Fatwa Resolusi Jihad Sumiati Anastasia  ;  Kolumnis dan Muslimah di Balikpapan

JAWA POS, 10 November 2014

                                                

                                                                                                                       

JELANG Hari Pahlawan, tepatnya pada 7 November 2014, sebutan pahlawan tanpa gelar bagi KH Abdul Wahab Hasbullah resmi berakhir. Sebab, pada tanggal itu presiden baru Indonesia, Jokowi, memberikan gelar pahlawan nasional kepada beberapa nama, antara lain Kiai Wahab, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab sangat layak mendapat gelar pahlawan nasional. Dia dilahirkan di Tambakberas, Jombang, 31 Maret 1888, dan wafat 29 Desember 1971. Sepanjang hayatnya, dia mendedikasikan diri sebagai ulama sekaligus aktivis dengan mendirikan berbagai organisasi untuk kebangkitan umat Islam, khususnya kaum nahdliyin,agar tidak makin terpuruk di tengah kondisi bangsa yang terjajah, mulai penjajahan oleh Belanda, Jepang, atau sesama bangsa sendiri. Simak ketika kembali dari Makkah 1914, Kiai Wahab tidak hanya mengasuh pesantrennya di Tambakberas, tetapi juga aktif dalam pergerakan nasional. Dia tidak tega melihat kondisi bangsanya yang terbelakang. Melihat kondisi itu, pada 1916 dia mendirikan organisasi pergerakan yang dinamai Nahdlatul Wathan (kebangkitan negeri) untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Untuk memperkuat gerakannya itu, pada 1918 bersama Kiai Hasyim Asy'ari, Wahab mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan saudagar) sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Jadi, berdagang atau entrepreneurship tidak dilarang dalam Islam karena Nabi Muhammad juga pernah berdagang. Sadar akan kekuatan dahsyat media, Kiai Wahab juga merintis beberapa majalah dan surat kabar. Antara lain, Berita Nahdlatoel Oelama, Oetoesan Nahdlatoel Oelama, Soeara Nahdlatoel Oelama, dan Duta Masyarakat. Mencermati gerakan Islam yang intoleran pada 1919, Kiai Wahab juga memberikan respons tepat. Seperti diketahui, ketika itu terjadi ekspansi gerakan Wahabi dari Najed, yang menguasai Hijaz tempat suci Makkah pada 1924 dan menaklukkan Madinah pada 1925. Gerakan tersebut hanya memberlakukan satu aliran, yakni Wahabi yang puritan dan eksklusif. Sementara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang hidup berdampingan di Tanah Suci itu tidak diperkenankan lagi. Lantas, Kiai Wahab bersama kiai lain mendirikan Komite Hijaz untuk mencegah cara beragama model Wahabi yang tidak toleran dan keras kepala. Namun, karena Komite Hijaz dinilai kurang kuat, karena yang diperlukan organisasi yang kuat dan besar, bersama KH Hasyim Asy’ari, didirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. Lalu, Kiai Wahab bersama Syekh Ghonaim Al Misri atas nama NU menemui Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Hasil pertemuan itu membuat makam Nabi Muhammad dan situs-situs sejarah Islam tidak jadi dibongkar serta praktik mazhab yang beragam diizinkan di Arab Saudi, walaupun belum boleh mengajar dan memimpin di Haramain. Keberhasilan Kiai Wahab itu mencerminkan ajaran ahlussunnah wal jamaah yang sudah dirintis Wali Sanga. Dengan demikian, Islam sungguh menjadi rahmat bagi semesta (rahmatan lil alamin). Maka, di tengah kebangkitan radikalisme yang alergi terhadap perbedaan seperti sekarang, spirit dan cara-cara beragama Kiai Wahab yang moderat masih sangat relevan. Lagi pula, NU selama ini dikenal sebagai ormas Islam terbesar yang moderat. Dalam menghadapi berbagai kesulitan berhubungan dengan pemerintah kolonial, Kiai Wahab selalu mampu mengatasinya. Lewat kemampuan melempar humor sebagai alat diplomasi, sebagaimana Gus Dur, Kiai Wahab jago melobi sehingga NU mampu mengatasi setiap kendala komunikasi dengan penjajah. Ketika penjajahan Jepang, Kiai Wahab menghadapi para kiai yang belum paham cara berpolitik dengan Jepang. Para kiai itu tidak bersedia menjadi anggota Jawa Hokokai, semacam perhimpunan rakyat Jawa untuk mendukung Jepang. ”Para kiai tidak susah-susah mencari dalil menjadi anggota Jawa Hokokai. Masuk saja dulu. Tenang saja, di dalam badan tersebut ada Bung Karno. Beliau tidak mungkin mencelakakan bangsa sendiri,” kata Kiai Wahab kepada para kiai. Namun, Kiai Wahab bukanlah sosok yang lembek dan tunduk pada setiap kemauan penjajah. Dialah penjaga fatwa Resolusi Jihad di lapangan. Seperti diketahui, fatwa itu dikeluarkan Rais Akbar PB NU KH Hasyim Asy'ari dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa serta Madura di Kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama di Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, pada 22 Oktober 1945. Ketika itu Kiai Wahab menjadi khatib am PB NU yang bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Fatwa itulah yang memotivasi arek-arek Suroboyo untuk bertempur habis-habisan pada 10 November guna mengusir Belanda yang membonceng NICA (sekutu). Saking heroiknya, 10 November lalu dinyatakan sebagai Hari Pahlawan. Dengan dinyatakan sebagai pahlawan, Kiai Wahab menyusul KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim (ayahanda Gus Dur) yang sudah dinyatakan sebagai pahlawan. Kita tinggal berharap KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang wafat pada 30 Desember 2009, tahun depan akan digelari pahlawan, menyusul tiga tokoh tersebut. ●

Presiden Baru, Pahlawan Baru Asvi Warman Adam ;  Sejarawan LIPI

KORAN TEMPO, 07 November 2014

                                                                                   

Pengangkatan pahlawan nasional yang baru menjelang 10 November 2014 merupakan hak prerogatif presiden yang baru, Joko Widodo. Presiden tentu perlu mengangkat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan yang baru karena yang lama sudah habis masa jabatannya selama lima tahun. Dewan tersebut terdiri atas tujuh orang, biasanya dipimpin Menkopolkam dengan komposisi 3 tokoh masyarakat, 2 anggota militer, dan 2 akademikus. Seyogianya kedua akademikus itu merupakan sejarawan. Sudah ada beberapa orang tokoh yang menjadi "stok" calon pahlawan nasional pada periode Susilo Bambang Yudoyono, seperti Jenderal Soeharto, Abdurrachman Wahid, dan Ali Sadikin. Pengangkatan mantan Presiden Soeharto jelas kontroversial, ada yang mendukung tapi banyak pula yang menentangnya. Jika Gus Dur diangkat sekarang, itu akan menimbulkan pertanyaan kenapa dia diangkat lebih dulu daripada Soeharto. Sejak diangkat pertama pada 1959, jumlah pahlawan nasional sudah mencapai 159 orang. Mungkin ini yang terbanyak di dunia, tapi sebetulnya tidak bermasalah karena kita adalah bangsa yang besar. Berpenduduk 240 juta, dengan asumsi seorang pahlawan nasional itu menjadi panutan bagi sejuta orang lainnya, kita dapat memiliki 240 orang. Tentu saja dapat dilakukan moratorium bila angka itu dianggap sudah terlalu banyak. Pengangkatan pahlawan nasional setiap tahun mencapai jumlah terbanyak pada 1964, yang lebih dari 10 orang, karena mengakomodasi tokoh komunis, agama, nasional, dan perempuan. Entah kenapa sebabnya selama beberapa tahun tidak ada pahlawan nasional yang diangkat pada 1978-1983. Yang jelas pada 1983 Presiden Soeharto diberi gelar "Bapak Pembangunan" oleh MPR. Kalau dilihat dari jumlah rata-rata pengangkatan dari dulu sampai sekarang, memang tiga orang per tahun. Karena itu, siapa tiga tokoh yang perlu diprioritaskan menjadi pahlawan nasional ? Menurut saya, hal ini bergantung pada nilai atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan bangsa dewasa ini. Semangat persatuan seperti dicantumkan dalam Sumpah Pemuda tentu perlu dilestarikan. Karena itu, tiga figur utama yang terkait dengan Sumpah Pemuda sebaiknya didahulukan. Pertama, Soegondo Djojopoespito yang menjadi Ketua Kongres Pemuda II, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Para panitia Kongres Pemuda II 1928 seperti M. Yamin (sekretaris) dan J. Leimena (Pembantu Umum IV) serta W.R. Soepratman, yang menyampaikan lagu Indonesia Raya secara instrumental dengan biola pada 28 Oktober 1928, telah diangkat menjadi pahlawan nasional. Soegondo adalah tokoh Taman Siswa, murid langsung Ki Hajar Dewantara. Sepanjang hayatnya ia membaktikan diri dalam bidang pendidikan. Sempat menjadi direktur Antara, ia pernah pula menjadi Menteri RI di Yogyakarta, yang ketika itu menjadi Negara Bagian RIS. Sewaktu menjadi menteri, ia lebih suka naik becak ketimbang naik mobil dinas menteri. Tokoh yang kedua adalah Soeratin, lulusan insinyur sipil dari Jerman yang meninggalkan pekerjaannya di perusahaan Belanda dan mengurus sepak bola nasional. Ia mendirikan PSSI pada 1930 sebagai realisasi dari Sumpah Pemuda, yakni meningkatkan nasionalisme dalam bidang olahraga. Selama 11 tahun berturut-turut ia menjadi Ketua PSSI. Soeratin meninggal di Bandung dalam keadaan miskin pada sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari bambu. Ia mengorbankan segalanya bagi sepak bola Indonesia. Yang perlu mendapat prioritas juga adalah Abdul Rahman Baswedan, yang mengikrarkan Sumpah Pemuda keturunan Arab pada 1934. Sumpah itu berbunyi bahwa tanah air bagi keturunan Arab adalah Indonesia, dan kedua, mereka wajib membaktikan diri bagi Indonesia. Ketiga, orang-orang keturunan Arab itu tidak boleh mengisolasi diri. A.R. Baswedan pernah bekerja pada perusahan pers milik orang Tionghoa. Baswedan juga Menteri Muda Penerangan yang ikut rombongan Agus Salim dalam mencari pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia dari negara-negara Timur Tengah. Karena misi diplomatik itu belum selesai, Agus Salim meminta Baswedan untuk pulang ke Tanah Air membawa surat pengakuan resmi dari Mesir. Karena Jakarta masih dikuasai Belanda, surat tersebut dimasukkan Baswedan dalam kaus kakinya sehingga ia lolos dari pemeriksaan di Kemayoran, Jakarta, dan selanjutnya membawa surat penting itu ke Ibu Kota, yang waktu itu adalah Yogyakarta. Tokoh keturunan Tionghoa John Lie sudah diangkat menjadi pahlawan nasional pada 2009, tapi sampai saat ini belum ada pahlawan nasional keturunan Arab. Ketiga tokoh tersebut patut dijadikan pahlawan nasional. Seandainya masih perlu ditambah lagi, saya kira Ali Sadikin yang berasal dari Angkatan Laut juga layak. Ia memimpin Jakarta selama dua periode dan berhasil membangun jalan-jalan besar dan jalan-jalan di kampung-kampung di tengah kota (proyek MHT). Tidak sekadar pembangunan fisik, Bang Ali pun membangun tempat kesenian seperti TIM, gelanggang remaja, tempat rekreasi Ancol, kebun binatang Ragunan, dan menyediakan bantuan hukum bagi rakyat (LBH). ●