Tampilkan postingan dengan label Fluktuasi Harga Pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fluktuasi Harga Pangan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 09 April 2013

Votalitas Harga Pangan


Votalitas Harga Pangan
Ihwan Sudrajat ;  Pengamat Masalah Perekonomian
SUARA MERDEKA, 09 April 2013


Laporan Badan Pusat Statistik menyatakan, tingkat inflasi Maret 2013 mencapai 0,63%, angka yang sangat tinggi dibanding inflasi pada bulan yang sama tahun 2012 (0,07%) dan 2011 (minus 0,31%). Total inflasi Januari-Maret 2013 mencapai 2,43%, adapun target inflasi tahun 2013 adalah 4,9%. Hal itu mengindikasikan setengah dari target inflasi terpenuhi hanya dalam 3 bulan, dan kita berharap inflasi tahun 2013 tidak melampaui target karena merugikan perkembangan ekonomi nasional.

Namun ada satu hal yang harus kita waspadai, yakni kemeningkatan tekanan bahan makanan terhadap inflasi nasional, yang terlihat dari dominasi kontribusi, yaitu 80,95% untuk inflasi Maret 2013 (2,4%). Kondisi itu tidak biasanya karena selama 7 tahun (2006-2013) indeks harga konsumen untuk bahan makanan selalu defisit tiap Maret. Inflasi bahan makanan hanya terjadi tahun  2008 (1,44%) dan 2007 (0,16%), yang jauh di bawah angka Maret 2013.

Inflasi tinggi tak terlepas dari kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan daging sapi yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi selama 7 tahun terakhir, sehingga berdampak pada kenaikan inflasi sektor-sektor lain. Secara kebetulan tiga komoditas itu masih diimpor dalam volume besar, terutama bawang putih (90%) dan daging sapi (kuota 18%).

Tahun 1990-an bawang putih masih banyak dibudidayakan petani dengan total produksi 119 ribu ton, dan impor hanya 13 ribu ton. Namun untuk realisasi semester I-2012 saja, kita sudah mengimpor 200 ribu ton. Adapun bawang merah, kita sudah mengimpor 88 ribu ton, dan daging sapi tahun 2012 sekitar 82.500 ton, atau 20% dari kebutuhan 450 ribu ton.

Kebijakan pengendalian impor beberapa komoditas hortikultura lewat Permendag Nomor 60 Tahun 2012 dan Permentan Nomor 60 Tahun 2012 mempunyai tujuan visioner, yaitu mendorong produksi hortikultura dalam negeri.  

Kebijakan ini secara efektif telah mengurangi impor buah pada tahun 2011, dari 1,2 juta ton menjadi 800 ribu ton. Namun dampak terhadap inflasi menjadi signifikan. Hal ini menunjukkan  pendapatan masyarakat makin membaik, makin terbiasa mengonsumsi buah impor yang  telah lama mengisi pasar domestik dengan volume dan sebaran distribusi yang luar biasa

Pendataan yang lebih baik tampaknya perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat. Mengumpulkan data yang benar dan riil bukan pekerjaan mudah. Saya masih ingat ketika swasembada gula ditargetkan Kementan akan tercapai tahun 2007, yang kemudian terus diundur ke tahun berikutnya,  hingga tahun 2012 pun belum juga tercapai tanpa ada evaluasi secara komprehensif.

Seakan-akan begitu mudah merancang target dan tidak ada hal yang salah ketika target itu tidak tercapai. Hal yang sama sepertinya menjadi alasan yang mendasari Menperdag  menerbitkan peraturan pengendalian impor hortikultura, meskipun pasar domestik belum siap mengisi kekosongan akibat kemenurunan impor hortikultura.

Data yang lemah ternyata juga diikuti dengan koordinasi yang lemah, yang akhirnya merugikan masyarakat.  Harga bahan makanan yang tinggi dan gejolak ketidakpastian harga terus-menerus akan berdampak negatif terhadap setiap usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat pengeluaran rumah tangga 54,56% dari total produk domestik bruto 2012, sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran makanan, tatkala daya beli untuk membeli bahan pangan berkurang maka akan mengakibatkan kemeluasan ketidakadilan sosial dan kemiskinan bertambah karena tingkat inflasi yang tinggi.

Menjaga Inflasi

Indonesia telah membuktikan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, sejajar dengan China dan India. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah juga paling cepat dibanding  negara ASEAN lainnya, termasuk tenaga produktifnya, sehingga kita berpotensi menjadi kekuatan ekonomi ke-6 di dunia.
Realitas itu diikuti oleh peningkatan kebutuhan bahan makanan sehingga pemerintah perlu mengantisipasi kemelonjakan permintaan komoditas tersebut. Termasuk mengurangi ketergantungan dari pasar pangan internasional supaya kita terhindar dari tekanan harga internasional.

Ketergantungan yang besar terhadap pasar internasional akan mengurangi kekuatan ekonomi domestik guna menjaga inflasi dan memaksimalkan investasi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target akan mendorong peningkatan suku bunga bank dan membuat investasi menjadi tak lagi menarik.
Langkah mewujudkan swasembada beberapa komoditas penting harus terus dilakukan melalui APBN dan APBD serta memberi insentif besar kepada swasta yang mengembangkan usaha pertanian berskala besar. Mewujudkan swasembada bahan makanan bukanlah hal mudah, mengingat selain berisiko tinggi karena sangat bergantung pada kemurahan alam, juga mempunyai margin relatif rendah sehingga kurang menarik dibanding sektor lain.

Untuk itu, kita memerlukan data yang akurat dan koordinasi yang intensif antarinstitusi pemerintah supaya makin banyak ’’tongkat kayu yang bisa jadi tanaman’’, dan fluktuasi harga bahan makanan tidak membuat kita mudah terserang ’’penyakit jantung’’. Artinya, kita benar-benar bisa mendayagunakan rahmat yang telah diberikan Tuhan, berupa keberlimbahan sumber daya alam di negeri yang subur, gemah ripah loh jinawi.  

Selasa, 19 Maret 2013

Fluktuasi Harga Pangan


Fluktuasi Harga Pangan
Dwi Andreas Santosa  ;  Ketua Program Studi S-2 
Bioteknologi Tanah dan Lingkungan IPB
KOMPAS, 19 Maret 2013

  
Pada Juli 2012 terjadi lonjakan harga kedelai yang lebih tinggi dibandingkan saat krisis pangan 2007-2008.

Unjuk rasa besar-besaran kalangan pengusaha tahu dan tempe terjadi beberapa kali. Seperti biasa, pemerintah menjawab persoalan ini dengan solusi instan, menghapuskan bea masuk dan mendorong impor besar-besaran. Solusi ini ternyata tak menyelesaikan persoalan dan harga tetap tinggi hingga sekarang. Solusi lain yang ditawarkan, penyusunan harga patokan petani atau harga pembelian pemerintah untuk kedelai yang hampir delapan bulan ini tidak selesai. Krisis kedelai belum terselesaikan. Akhir 2012 muncul krisis daging sapi yang harganya menembus Rp 100.000 per kg, dan menjadi Rp 120.000 pada Februari 2013. Hal ini menjadikan harga daging sapi di Indonesia termahal di dunia. Krisis ini juga membuka tabir gelap permainan kotor partai dan petinggi partai yang menari di atas penderitaan rakyat.

Pada Februari itu juga, harga bawang putih merambat naik dan menembus Rp 28.000 per kg. Hanya dalam tempo singkat, saat ini harganya naik 100 persen menjadi Rp 60.000-Rp 70.000 per kg. Angka yang sangat menggiurkan para pemburu rente karena harga internasional saat ini hanya 518-612 dollar AS per metrik ton (FOB China, 15/3) atau Rp 5.051- Rp 5.968 per kg. Pada 2012, harga bawang putih pernah mencapai rekor tertinggi 1.800 dollar AS, tetapi itu pun kalau dikurskan hanya Rp 17.500 per kg.

Belum selesai krisis bawang putih, harga bawang merah meroket hingga Rp 45.000, dan hari ini Rp 50.000 per kg. Sangat fantastis bagi petani dan konsumen karena beberapa bulan lalu petani Brebes menumpahkan bawang merah ke jalan sebagai bentuk protes karena masuknya bawang merah impor murah yang menyebabkan petani merugi sangat besar.

Belum reda dengan kedelai, daging sapi, bawang merah, dan bawang putih, harga tomat dan cabai juga melonjak. Bulan lalu, harga tomat mencapai Rp 10.000 per kg, dan cabai Rp 18.000-Rp 25.000 per kg. Saat ini, harga tomat bertahan di Rp 10.000 dan cabai Rp 30.000 per kg. Padahal, beberapa bulan lalu (November 2012) harga kedua komoditas ini sangat rendah sehingga banyak petani membiarkan tomat dan cabai tak mereka panen karena ongkos petik lebih mahal daripada harga jual. Pada bulan itu, harga tomat di sentra-sentra produksi hortikultura pernah terjerembap ke Rp 200, dan cabai Rp 1.000 per kg.

Kenaikan harga beberapa komoditas rakyat tersebut membuat marah dan jengkel Presiden SBY. Ia menegur keras menteri terkait, Jumat (15/3), karena ketakbecusan mereka mengatasi masalah ini. Pak Presiden, rakyat dan petani jauh lebih marah dan jengkel terkena dampak fluktuasi harga pangan beberapa tahun terakhir ini. Petani juga sakit hati dengan pernyataan Menteri Pertanian dan beberapa orang yang menyatakan harga yang tinggi menguntungkan petani. Petani sama sekali tidak menikmati karena mereka juga konsumen.

Faktor Penyebab dan Solusi

Terdapat empat penyebab volatilitas harga pangan menurut pemerintah dan pengamat. Pertama, harga energi. Harga minyak bumi berpengaruh langsung pada sejumlah proses produksi di bidang pertanian, seperti harga pupuk dan pestisida, serta pemrosesan dan transportasi. Kenaikan harga minyak lima tahun terakhir menyebabkan harga pangan juga meningkat. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan memperkirakan akan terjadi penurunan produksi pertanian di seluruh dunia pada dekade mendatang karena tingginya harga bahan bakar dan pupuk (Johnson, Council on Foreign Relations). Estimasi itu sangat mengkhawatirkan terutama negara berkembang karena 70 persen negara berkembang importir pangan.

Kedua, stok pangan atau biji-bijian. Stok komoditas pangan nasional, termasuk hortikultura, menurun sehingga harga meningkat. Misalnya, stok global biji-bijian menurun dari 110 hari pasokan menjadi 64 hari pasokan. Hal itu menyebabkan krisis pangan 2007-2008, dan diperkirakan kian menurun pada 2013. Ketiga, kecenderungan peningkatan kelas menengah di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang meningkatkan konsumsi daging. Keempat, bencana dan perubahan iklim yang menurunkan stok pangan.

Keempat hal itu selalu menjadi alasan klasik dalam situasi harga pangan yang tak menentu. Di balik itu, ada hal lain yang diperkirakan menyebabkan volatilitas tinggi lima tahun terakhir. Dari beberapa studi, yang berpengaruh besar terhadap fluktuasi harga bukanlah keempat faktor itu, tetapi spekulasi finansial (Bar-Yam and Lindsay, 2012). Sekitar 40 persen volatilitas, bila dirunut, berakhir di institusi finansial. 

Dalam lima tahun terakhir, uang yang disalurkan bank untuk spekulasi di perdagangan komoditas pangan meningkat dari 65 miliar dollar AS menjadi 126 miliar dollar AS atau Rp 1.228 triliun.
New England Complex Systems Institute membangun model matematis untuk menerangkan penyebab krisis pangan 2007-2008 dan 2010-2011. Bila parameter stok pangan, harga minyak bumi dan iklim dimasukkan, baru mencukupi untuk menerangkan kenaikan harga pangan, tetapi tak bisa menerangkan fluktuasi harga yang sangat tinggi. Jika spekulasi finansial dimasukkan ke dalam model itu, dengan tepat hal itu bisa diterangkan.

Pemerintah dan pengamat sering kali memercayakan diri pada pasar yang dengan sendirinya akan menyelaraskan pasokan dan permintaan pangan pada harga yang menguntungkan petani, dan di sisi lain menjamin sebagian besar masyarakat mampu mengakses harga tersebut.

Kesetimbangan itu hancur dengan adanya spekulasi finansial yang kian diperparah tangan-tangan partai yang korup. Di Indonesia, hal itu tampaknya tidak disadari para perumus kebijakan sehingga dengan mudah harga sejumlah komoditas dipermainkan untuk keuntungan segelintir orang. Hal lain adalah menyangkut data dan perencanaan pertanian di Indonesia. Seorang teman, ketua organisasi tani di Jawa Timur, menanyakan ke penulis, ”Apakah orang-orang yang duduk di pemerintahan ini sedemikian bodoh sehingga mengelola produksi dan permintaan saja tidak sanggup?” Data pertanian kita benar-benar perlu dipertanyakan. Sudah jadi rahasia umum, data produksi, konsumsi, luas tanam, luas panen, dan produktivitas yang dipasok dari daerah ke pusat banyak yang sekadar copy and paste sehingga menghasilkan kebijakan dan perencanaan yang salah.

Solusi

Ada beberapa solusi. Pertama, meretas jaringan spekulan pangan. Baru-baru ini enam bank di Eropa menghilangkan produk pertanian dalam mekanisme pendanaan komoditas karena menyadari bahaya spekulasi pangan. Kedua, menegaskan kembali pentingnya kedaulatan pangan yang kini hanya jadi jargon tanpa arti. Orientasi kebijakan ke arah kesejahteraan petani jadi sangat penting, sedangkan lainnya (produksi) akan ikut dengan sendirinya. Ketiga, pembenahan data pertanian. Keempat, semoga pada kabinet mendatang kementerian pertanian tak lagi dipegang orang-orang yang ”mendua hati” karena hajat hidup sebagian besar rakyat bergantung kinerja kementerian ini. ●