Bencana Asap Buatan Manusia di Provinsi Riau Sri Mariati  ;   Lulusan Doktoral Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

SINAR HARAPAN, 03 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Fenomena pembakaran lahan yang membuka hutan untuk kebun sawit dan permukiman marak terjadi di Provinsi Riau dalam sepuluh tahun terakhir. Adanya izin untuk hutan tanaman industri (HTI) bagi perusahaan pulp and paper dan kebun sawit di Riau telah membuka akses ke suaka margasatwa maupun taman nasional, seperti Taman Nasional Tesso Nilo. Akses yang dibuka perusahaan HTI telah memberi jalan bagi tokoh adat menjual tanah ulayat Tesso Nilo yang merupakan kawasan hutan negara. Modus perambahan yang dilakukan di Hutan Tesso Nilo diawali pengakuan hutan ulayat di kawasan tersebut, setelah beberapa batin/tokoh adat mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) dari bupati, atas nama koperasi. Batin-batin tersebut kemudian mulai menawarkan lahan hutan tersebut kepada pemodal melalui broker atau spekulan tanah. Spekulan tanah bekerja sama dengan kepala desa untuk mendapatkan pengesahan surat pemilikan tanah (SPT). Deforestasi di Hutan Tesso Nilo pada 2000-2012 telah mencapai 98.883 hektare, berada di HPH PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, dan Taman Nasional Tesso Nilo. Perambah yang telah membeli dari tokoh adat membakar lahan untuk pembersihan lahan hingga bisa ditanami kelapa sawit dan permukiman liar. Perambahan ini awalnya kepada 15 kepala keluarga (KK) pada 2005. Saat ini telah menjadi 20.000 KK. Setiap tahunnya, lokasi ini menyumbang asap yang tidak sedikit untuk Provinsi Riau. Saat ini, yang menjadikan Provinsi Riau sebagai negeri asap adalah terbakarnya Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil oleh 2.000 warga pendatang dari Sumatera Utara, seperti di Tesso Nilo, modusnya adalah penjual, backing serta akses jalan. Ini karena lemahnya penegakan hukum. Pemerintah pusat—dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut)--juga lebih fokus menanggulangi pembalakan liar dibandingkan ancaman perambahan liar yang telah marak terjadi di taman nasional dan suaka margasatwa. Itu bukan hanya di Sumatera, melainkan juga Kalimantan. Ancaman perambahan liar lebih besar dibandingkan pembalakan liar karena perambah menduduki dan menguasai hutan negara. Mereka mengubah hutan menjadi kebun sawit atau penggunaan lain. Hal ini yang menyebabkan Riau setiap tahunnya (terutama di musim kemarau) selalu memproduksi asap. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil memiliki gambut dalam 10-20 meter yang sering disebut dome. Jika ini dibakar, sulit dipadamkan karena membutuhkan air yang banyak untuk mematikan api sekam yang ada dalam gambut tersebut. Hal tersebut yang saat ini terjadi di Provinsi Riau hingga indeks udara dalam kondisi berbahaya. Gambut di Riau merupakan ekosistem lahan basah yang unik dan berpotensi besar mendukung kehidupan manusia. Gambut terbentuk dari penimbunan/ akumulasi bahan organik di lantai hutan dalam kurun waktu yang sangat lama, antara 3.000-10.0000 tahun. Secara alami, lahan gambut umumnya selalu jenuh air dan tergenang sepanjang tahun. Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14/2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Valuasi Ekosistem Gambut, dibukanya gambut menjadi tanaman industri dan kebun sawit menyebabkan fenomena asap yang kian hari kian mengkhwatirkan. Terkait isu perubahan iklim, cadangan karbon yang tersimpan dalam gambut Indonesia sekitar 132 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) di bawah permukaan, serta 4,2 gigaton karbon di atas permukaan. Apabila gambut dan drainase terbakar, karbon yang tersimpan akan terlepas ke atmosfer dan menjadi gas rumah kaca. Ini dapat mengganggu kestabilan iklim. Sebuah studi menunjukkan, kebakaran hutan dan lahan gambut tidak saja melepaskan karbon ke atmosfer, tetapi juga merupakan sumber utama asap. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kebakaran asap di Riau mencapai Rp 10 triliun. Itu terjadi selama tiga bulan pertama pada tahun ini. Untuk itu, perlu dilakukan kebijakan yang ketat terhadap pengeluaran kebijakan izin HTI dan kepala sawit di ekosistem gambut Riau dan daerah lain di Indonesia. Ringannya hukuman bagi pembakar lahan dan penjual hutan negara menyebabkan perambahan hutan terus terjadi di Indonesia. Cukong dan backing jarang terjamah. Bahkan anggota DPRD Kabupaten yang terang-terangan mengakui memiliki kebun sawit di Taman Nasional Tesso Nilo tidak tersentuh hukum. Asap setiap tahunnya di Riau dapat diatasi dengan kerja sama semua pihak, baik di tingkat desa hingga provinsi. Tokoh adat dan kepala desa yang menjual lahan dan hutan di Riau harus ditangkap dan diadili sesuai peraturan yang berlaku. Perambah yang telah membeli lahan dan hutan harus dikembalikan ke daerah asalnya. Hutan yang telah ditebang dan dijadikan kebun kelapa sawit dan permukiman liar juga harus dikembalikan menjadi hutan. ●

Tolonglah Riau Fachruddin Mangunjaya  ;   Dosen Universitas  Nasional, Jakarta

TEMPO.CO,  18 Maret 2014

                               

                                                                                         

                                                                                                             

Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali merepotkan. Sebagai kasus lingkungan, hal ini dapat menjadi momok pada setiap tahun, bahkan beberapa kali dalam setahun. Kejadian yang berulang merupakan sebuah ironi, yang menunjukkan gagalnya semua sektor dan penanggung jawab untuk belajar tentang upaya penanggulangan yang tepat dan cepat untuk kebakaran hutan dan lahan. Dalam sebulan ini, asap menyelimuti Riau. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan membawa kematian. Belum lagi kerugian materi seperti kebun masyarakat yang ikut terbakar dan terjadinya gagal panen, tertundanya penerbangan, serta ditutupnya kantor dan sekolah yang tidak dapat ditoleransi. Kerugiannya dikabarkan mencapai Rp 15 triliun (Koran Tempo, 15 Maret 2014). Kesedihan dan keprihatinan tentu sangat mendalam dan kontra-produktif, terutama dalam upaya pengurangan emisi global dan pencegahan perubahan iklim. Kebakaran hutan sudah pasti akan menambah jumlah emisi karbon tahunan Indonesia. Padahal, negara ini berupaya keras menurunkan emisi sebesar 26 persen, yang umumnya bersumber dari kebakaran dan alih guna lahan. Kasus kebakaran di Riau sesungguhnya merupakan ujung dari sebuah kesemrawutan tata kelola perizinan dan pembukaan lahan yang tidak terkendali. Selain perusahaandengan jutaan hektare konsesi kayu pembuatan pulp yang mendapatkan izin sejak awal 1980-an,perizinan tambahan diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan rente ekonomi pembangunan. Tentu saja, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan-dipastikan-banyaknya kolusi dan pelanggaran aturan serta korupsi, sehingga gubernurnya dipenjara hingga 14 tahun. Akibatnya, dalam kurun waktu tiga dekade, tercatat hutan alam di Riau telah mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Sejak 1982, tutupan hutan alam Provinsi Riau menciut hingga 65 persen. Dalam rentang waktu tersebut, lebih dari 4 juta hektare hutan Riauatau seluas Provinsi Sumatera Barat lenyap hanya dalam 25 tahun. Bila dihitung secara kasar, hutan seluas dua kali lebih luas wilayah Jakarta atau Singapura lenyap dari Riau setiap tahun. Ke mana perginya hutan itu? Ternyata, sebanyak 53 persen berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri untuk bubur kertas. KampanyeGreen Peace beberapa waktu lalu menyatakan industri dan perkebunan pun telah merambah habis lahan gambut yang sangat tinggi ikatan karbonnya. Hal ini akan sangat berbahaya apabila kebakaran lahan terjadi. Jadi, apa solusinya? Melihat besarnya investasi di Riau, selain penegakan hukum yang mempunyai efek jera,Riau seharusnya ditolong, dikawal, serta mendapatkan perhatian dan pengawasan yang baik, termasuk oleh badan penegakan hukum seperti KPK.Tinjau kembali izin para pengusaha yang nakal dan cabut izinnya.Kemudian, lantaran investasi yang terlampau mahal, pengamanan atau safeguard bagi Riau pun harus memadai. Bagaimanapun, negara harus berpihak pada masyarakat dan 6 juta warga Riau yang menjadi korban. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang telah berupaya keras membuat satuan-satuan untuk penanggulangan kebakaran hutan. Di Kementerian Kehutanan masihada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) yang juga dapat diberdayakan untuk tanggap darurat kebakaran hutan. Sayangnya, upaya ini ternyata tidaklah cukup, ketika tantangan yang dihadapi melebihi kapasitas tenaga di satu kementerian saja. Jadi, penanggulangan yang dilakukan pun harus dibuat secara sistematis. Riau merupakan aset besar bangsa Indonesia. Selain potensi mineralnya yang kaya akan minyak bumi dan berkontribusi bagi negara, hutan alamnya pun telah telanjur dibuka pula untuk kepentingan ekonomi. Pepatah Melayu mengatakan, "nasi sudah jadi bubur." Untuk itu, sudah sewajarnya bila Riau mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengawalan. Sebagai negara besar,dengan kekayaan alam dan jarak yang jauh terpisah dan luas, Indonesia sewajarnya mempunyai koordinasi yang baik dalam penanggulangan api liar, yang potensinya tidak saja ada di Sumatera, tapi juga di pulau-pulau lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, bahkan Papua. Bila kebakaran terjadi, kepanikan yang muncul adalah soal penanggung jawab, pemerintah pusat dan daerah, atau kementerian mana yang bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, dapatlah kita belajar dari pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan mempunyai pusat koordinasi interagency, semacam The National Interagency Coordination Center (NICC). Lembaga ini bisa melibatkan angkatan udara (air force) yang terlatih untuk membawa pesawat pengebom air dan pasukan angkatan darat untuk memadamkan api secara cepat. Lembaga ini mempunyai perjanjian kerja sama dengan Departemen Pertahanan, Kementerian Perkebunan/Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, lembaga ini mempunyai intelijen untuk memprediksi api atas laporan masyarakat secara langsung. Dengan cara ini, bencana tidak menjadi berlarut-larut dan parah seperti bencana api liar yang kita jumpai setiap tahun di negara tercinta ini. ●

Menelusuri Jejak Asap Riau Aripianto  ;   Wakabid Litbang dan Infokom DPC GMNI Pekanbaru, Mahasiswa PKn/FKIP/Universitas Riau

OKEZONENEWS,  12 Maret 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                             

Saat ini Riau berstatus tanggap darurat karena kabut asap yang melanda. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan jika kita amati dengan kondisi udara yang hari ini kita hirup tentu sudah di luar batas wajar yang artinya kondisi udara di Riau sudah tergolong tidak sehat untuk di konsumsi. Kondisi udara di Riau terus menunjukkan ke arah yang terus memburuk. Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), sudah ada beberapa wilayah pada posisi status berbahaya ini menunjukkan harus ada tindakan cepat dan tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait kabut asap. Jika kita amati ada peringatan yang terpampang di setiap sisi jalan yang melihatkan  empat tingkat status kualitas udara. Pertama 'baik' pada posisi warna hijau, 'sedang' posisi warna biru, 'tidak sehat' pada posisi warna kuning, 'sangat tidak sehat' warna merah dan terakhir 'berbahaya' pada warna hitam. Dari media yang penulis baca ada sembilan provinsi yang tengah mengalami kebakaran hutan. Lima provinsi berada di wilayah Sumatera, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Lalu, empat provinsi di  Kalimantan. Khusus wilayah Sumatera salah satu sumber kepekatan asap berasal dari daerah Riau. Pantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, jika titik api di Riau tidak terpantau oleh satelit NOAA18. Sebab, kebakaran di Riau terjadi di lahan gambut. Api berada di bawah gambut, dan yang muncul ke permukaan hanya asapnya. Satelit hanya mencatat titik api di Aceh (17), Kaltim (12), Kalbar (10), Sumut, dan Kaltara (4). Saat ini, Pemprov Riau menyediakan anggaran Rp10 miliar untuk menanggulangi bencana tersebut. Jika kurang, akan dibantu oleh dana siap pakai BNPB. Hasil pantauan menggunakan helikopter menunjukkan jika kebakaran sudah parah dan harus dipadamkan dari udara memakai pesawat berkapasitas besar. Asap dan Kesadaran Masyarakat Hal yang mesti dilakukan adalah melakukan  penyadaran di masyarakat agar mereka tidak membakar lahan dan hutan serta memberi sanksi kepada perusahaan yang ketahuan membakar lahan. Selain itu, perlu ditegakkan sanksi hukum yang wajar terhadap para pelaku pembakaran. Siapapun yang ketahuan membakar lahan atau hutan, dia bisa dituntut ke pengadilan. Jika ini dapat diterapkan, sudah tentu orang akan takut membakar sembarangan. Adapun lahan atau hutan yang rentan terbakar sendiri secara alamiah, yang dapat mengetahuinya adalah para ahli. Dengan peralatan canggih sekarang ini, titik-titik api yang terekam di foto satelit mungkin dapat menjadi acuan awal dalam rangka pencegahan ke depan. Selebihnya, para ahli tentu lebih tahu, mana yang mudah terbakar dan mana yang tidak, sehingga bisa diantisipasi. 17 Tahun Asap Riau Tanpa Solusi Menurut Pakar lingkungan dari Universitas Riau Prof Adnan Kasri menyatakan, pada tahun 1997, kasus kebakaran hebat memang sempat terjadi. Namun, masih melanda sebagian besar kawasan hutan alam. Dampak kabut asapnya ketika itu juga tidak separah kali ini, di mana pencemaran udara sudah jauh berada di atas ambang normal. Namun berbeda dengan kasus-kasus kebakaran di era tahun 1990 hingga tahun 1997 yang sempat menjadi puncak terparah pada peristiwa kebakaran lahan atau hutan di Riau. Pada tahun 1990  kawasan yang terbakar atau dibakar adalah kawasan hutan alam yang memang dahulu masih banyak di provisi ini. Sedangkan pada tahun 1997 pada waktu itu  menjadi puncak kebakaran hebat, luas lahan yang terbakar juga begitu parah. Selama 17 tahun masyarakat di Riau telah menghirup udara yang tidak sehat, dan itu tanpa solusi yang dilakukan oleh pemerintah, ada kesan bahwa pemerintah melakukan pembiaran selama ini. Hal ini tentunya membuat kita gerah akan sikap pemerintah yang tidak mampu mengatasi masalah asap, serta tidak bertindak tegas terhadap para pelaku pembakaran sehingga tindakan ini terus dilakukan baik secara individu maupun perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Ada pun usaha yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam menghadapi asap patut kita apresiasi. Walaupun sampai hari ini belum membuahkan hasil yang maksimal tentunya dalam berbagai usaha memadamkan sejumlah titik api sudah dilakukan, baik dengan alat pemadam kebakaran, atau dengan membuat hujan buatan. Tetapi kalau dicermati, semua usaha itu bersifat sementara belaka. Ia ibarat obat penenang, yang berfungsi mengurangi rasa sakit, sedangkan sumber penyakitnya, tetap tak terobati. Maka tak heran jika tahun depan, hal serupa hampir bisa dipastikan akan terjadi lagi. Bahkan boleh jadi, lapisan asapnya lebih tebal dari yang kita saksikan tahun ini. Harapan kita tentunya permasalahan asap ini dapat segera diatasi sehingga kondisi seperti ini tidak terulang lagi. Kita tak mungkin memusnahkan asap secara total, tetapi kita bisa bertindak untuk berbuat menyongsong Riau tanpa asap. ●