Visi Mochtar tentang Indonesia Eko Sulistyo ;  Sejarawan

KOMPAS, 11 Juni 2021

 

 

                                                           

Kepergian Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja SH LLM, adalah kehilangan besar satu pemikir sekaligus pejuang diplomasi tangguh bagi Indonesia.   Berkat kosepsinya tentang archipelagic state yang diterima United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia dan negara kepulauan lain diakui memiliki kedaulatan atas perairan kepulauannya. Keberhasilan diplomasi ini tak hanya menempatkan Indonesia sebagai “aktor besar” di panggung internasional, tetapi juga nama Mochtar sebagai pakar hukum internasional disegani.   Penerimaan konsepsi itu menandai babak baru perjuangan diplomasi Indonesia dalam forum internasional yang memakan waktu hampir 25 tahun sejak Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda sendiri merupakan konsepsi baru yang radikal tentang Indonesia kontemporer sebagai suatu wilayah tunggal yang bersatu. Menurut Butcher dan Elson, Sovereignty and The Sea: How Indonesia Became An Archipelagic State, Deklarasi Djuanda mencerminkan kejelasan visi Mochtar tentang Indonesia.   Deklarasi Djuanda   Deklarasi yang ditandatangani Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja (1957-1959) menjadi tonggak historis yang mengakhiri diskusi panjang pemimpin Republik tentang yurisdiksi perairan laut Indonesia.   Konstitusi yang diadopsi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tak menyebutkan yurisdiksi atas air, selain menyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".   Namun tujuan utama deklarasi itu adalah untuk membuat perubahan pada Ordonansi Wilayah Laut dan Pemerintahan Maritim 1939 (Ordonansi 1939) peninggalan kolonial Belanda, guna disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terutama masalah yurisdiksi perairan teritorial 3 mil dan kedaulatan nasional atas zona perlindungan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya laut. Sejak 1950-an, energi para pemimpin Republik tercurah untuk merumuskan dan mengonseptualisasi perjuangan kedaulatan maritim ini.   Deklarasi yang sempat mengagetkan dan membuat marah kekuatan maritim Barat terutama Belanda ini, menyatakan Pemerintah RI memiliki kedaulatan mutlak atas semua perairan yang berada di garis pangkal lurus yang ditarik di antara pulau-pulau terluar Indonesia. Garis-garis pangkal lurus ini meliputi semua pulau yang membentuk negara, membentuk Indonesia. Di atas entitas itu, Pemerintah RI menegaskan kedaulatan menjadi satu wilayah tunggal untuk pertama kalinya.   Sebagai tokoh sentral penyiapan rancangan Deklarasi Djuanda, Mochtar memulai konsepsinya dengan menjelaskan keunikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan sebagai entitas sejak zaman dahulu. Untuk kesatuan teritorial dan melindungi sumber daya negara Indonesia, seluruh Nusantara bersama laut yang ada di dalamnya harus dianggap satu unit integral.   Maka ketentuan Pasal 1 Ordonantie 1939, dianggap membatasi laut teritorial Indonesia karena membagi wilayah darat Indonesia menjadi bagian-bagian terpisah yang memiliki perairan teritorial sendiri.   Oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan yang mengelilingi, antara, dan menghubungkan pulau-pulau milik negara Indonesia, tanpa memandang dimensi dan lebarnya, merupakan bagian dari wilayah dan kedaulatan negara Indonesia. Pemerintah RI wajib menjamin lalu lintas damai di laut dalam oleh kapal asing, selama tidak mengancam kedaulatan negara Indonesia.   Secara implisit, disebut penentuan batas laut teritorial luasnya 12 mil diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau negara Indonesia. Demikian visi Mochtar telah memberi landasan konsep bagi diplomasi Indonesia di konferensi-konferensi dan perundingan internasional mengenai yurisdiksi perairan laut Indonesia.   Ada dua substansi penting pemikiran Mochtar di sini. Pertama, tentang pengaturan yang memberikan wilayah lautan Indonesia seluas mungkin yang dapat dipertahankan sesuai hukum internasional. Kedua, dan yang terpenting, tentang karakter khusus Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diterima sebagai prinsip archipelagic state di UNCLOS.   Dalam dokumen UNCLOS, disebutkan “Negara Kepulauan” adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan “kepulauan” adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungan satu sama lainnya demikian eratnya sebagai suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik". Jelas, disini kontribusi konsepsi Mochtar tentang negara kepulauan akhirnya menyatukan wilayah Indonesia sebagai kesatuan geografis yang utuh dengan batas-batas terluar rangkaian kepulauan dikelilingi laut teritorial sampai jarak 12 mil laut.   Visi Besar   Kini, kita mengenang Mochtar tak hanya sebagai Bapak Hukum Internasional Indonesia, guru besar, dan sederet jabatan yang pernah diemban, mulai dari Menteri Kehakiman (1974- 1978) sampai Menteri Luar Negeri dua kali (1978-1988) di era Orde Baru. Almarhum meninggalkan warisan tentang konsep Wawasan Nusantara sebagai implementasi negara kepulauan yang diperjuangkannya.   Wawasan Nusantara sendiri merupakan konsepsi kesatuan wilayah yang mencakup kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi segala bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan.   Bagi generasi milenial dan para diplomat muda, pelajaran penting dari dedikasi almarhum di bidang hukum dan diplomasi adalah menempatkan diplomasi sebagai perjuangan tanpa meletuskan sebutir peluru.   Sebagai diplomat pemikir, almarhum tak hanya merumuskan konsep, tapi juga meletakkan visi besar menyatukan bangsa dan memberikan kedaulatan wilayah yang utuh pada Indonesia. Sehingga, kita dapat menikmati hasilnya seperti “merdeka kedua kali” atas wilayah yang belum disatukan oleh Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.   Tantangan kita hari ini sebagai bangsa adalah mempertahankan warisannya yang telah menjadi prinsip hukum laut internasional dan telah ditandatangani Indonesia bersama 118 negara lain. Di tengah dinamika politik internasional di kawasan dan global, Indonesia dapat menggunakan hukum internasional ini sebagai cara penyelesaian masalah, baik isu-isu perbatasan maupun hukum laut internasional lainnya. ●

 

BUDAYA POLITIK

”Lamun Siro Sekti, Ojo Mateni”

EKO SULISTYO

 

KOMPAS, 12 Agustus 2019

 

Tiba-tiba kalimat berbahasa Jawa, lamun siro sekti, ojo mateni, yang diunggah Presiden Joko Widodo di media sosial pribadinya, Twitter dan Instagram, viral dan menjadi perbincangan publik.

Forum Indonesia-Afrika 2018

Forum Indonesia-Afrika 2018 Eko Sulistyo  ;   Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi,  Kantor Staf Presiden

                                                         KOMPAS, 09 April 2018

                                                           

Pada 10-11 April 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018 di Bali. Dijadwalkan forum ini akan dibuka Presiden Jokowi pada hari pertama dan dipimpin Wapres Jusuf Kalla pada hari kedua. Meski forum ini bukan pertemuan tingkat menteri luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI mengundang sejumlah menteri negara Afrika. IAF tak hanya membahas agenda kerja sama ekonomi dan perdagangan, tetapi juga menjadi media pencapaian diplomasi Pemerintah Indonesia ke Afrika sejak kepemimpinan Jokowi. Seperti pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT G20 di Berlin, 8 Juli 2017, kedekatan politik Indonesia dan negara-negara Afrika yang telah dibangun sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 harus diwujudkan menjadi kedekatan ekonomi yang nyata dengan menggalakkan investasi, mengurangi dan meniadakan hambatan perdagangan serta meningkatkan kerjasama teknik. Karena itu, Afrika perlu menjadi prioritas dalam diplomasi, kerja sama pembangunan, investasi, dan perdagangan Indonesia. Potensi Ekonomi Afrika Indonesia dan Afrika diramalkan akan jadi kekuatan strategis bagi ekonomi global di masa depan. Pricewater Copper pada Februari 2017 merilis laporan tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga 2050 dan meramalkan 32 negara yang akan jadi kekuatan ekonomi dunia. Laporan ini menyatakan pertumbuhan ekonomi Asia dan Afrika akan jadi penggerak mesin ekonomi global. Pada 2050 Indonesia diramalkan akan jadi negara ke-4 kekuatan ekonomi dunia. Beberapa negara di Afrika ikut menyusul Indonesia seperti Nigeria di urutan ke-14, Mesir (15), dan Afrika Selatan (27). Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Afrika akan jadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia antara 2016 dan 2020 dengan pertumbuhan tahunan 4,3%. McKinsey Global Institute (MGI) menggambarkan potensi dan kemajuan ekonomi Afrika sebagai “singa yang sedang bergerak“. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan Afrika akan terus naik. Di saat banyak negara di dunia masih bergelut dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti ekonomi Uni Eropa yang tumbuh hanya 1.6%, ekonomi Afrika tumbuh sekitar 3.5%, tertinggi kedua di dunia setelah Asia. Ada tiga trend positif yang dianggap mendukung perkembangan ekonomi Afrika. Pertama, benua ini memiliki populasi muda yang bekerja jadi buruh. Pada 2034, Afrika diperkirakan punya populasi usia kerja terbesar di dunia, yaitu sebanyak 1,1 miliar. Kedua, Afrika masih mengalami urbanisasi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada dekade berikutnya sebanyak 187 juta orang Afrika akan tinggal di kota. Ekspansi urban ini akan berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan bisnis. Diperkirakan konsumen Afrika akan menghabiskan sekitar 2 triliun dolar AS pada 2025. Ketiga, perkembangan teknologi juga berdampak positif bagi ekonomi Afrika untuk dapat keuntungan dan membuka pertumbuhan ekonomi. Mario Pezzini dalam ulasannya tentang “Africa’s transformation: Open for business” dimuat The Africa Investment Report 2016, memprediksi sektor ekstraktif tak akan lagi jadi penggerak utama ekonomi Afrika. Akan terjadi dua transformasi ekonomi Afrika di masa depan. Pertama, pertumbuhan pasar domestik Afrika yang meningkat secara signifikan akan jadi pasar besar dan penggerak utama perekonomian. Indikatornya, pertumbuhan populasi Afrika yang terus meningkat. Pada 2010 populasi Afrika sudah mencapai 1 miliar. Diproyeksikan 30 tahun lagi mencapai lebih 2 miliar dan akan lebih 4 miliar di penghujung abad. Semua manusia ini membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, transportasi dan koneksi dengan telepon seluler. Kedua, Afrika tak cukup hanya jadi pasar yang besar, tapi juga akan menjadi produsen barang dan jasa dengan nilai yang tinggi. Hal ini akan mengakselerasi integrasi regional dan reformasi domestik untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan berbagai halangan bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor infrastruktur, energi dan keahlian. Peluang Indonesia Indonesia perlu memanfaatkan transformasi ekonomi masa depan Afrika. Indonesia telah melakukan berbagai upaya intensif menggarap pasar Afrika. Penjajakan pembentukan mekanisme pengurangan tarif melalui Preferential Trade Agreement (PTA) dengan sejumlah negara kunci seperti Angola dan Mozambik serta pengelompokan regional di kawasan Southern African Customs Union dan Economic Community of West African State. Meningkatkan intensitas saling kunjung antar-pejabat tinggi, pelaku usaha, akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya. Di tataran multilateral, Indonesia telah memanfaatkan kehadiran di Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam Ke-44 di Pantai Gading, Juli 2017, untuk melanjutkan komunikasi dengan sejumlah negara Afrika. Strategi diplomasi Indonesia juga dilengkapi kerja sama teknik. Sejak 2006, Indonesia telah banyak mendapatkan pengakuan dari negara-negara Afrika atas peran dan kontribusi aktif dalam mendukung pembangunan di Afrika. Hal ini terutama dilakukan melalui kerja sama pelatihan di bidang pertanian, perikanan, dan UKM. Indonesia juga berkomitmen memajukan pembangunan di Afrika dengan dukungan Indonesia untuk G20 Africa Partnership dan pencapaian Agenda 2063 Uni Afrika. Berdasarkan data perdagangan Indonesia-Afrika dari Kementerian Perdagangan, selama 2017 total perdagangan dan investasi Indonesia dengan Afrika senilai 8,83 miliar dolar (4,86 miliar dolar ekspor dan 3,97 miliar dolar impor). Saat ini lebih 28 perusahaan swasta dan BUMN Indonesia melakukan perdagangan, bisnis dan investasi di Afrika. Sementara investasi Afrika di Indonesia secara kumulatif sejak 2010 mencapai 5,23 miliar dollar AS untuk 1.270 proyek. Pelajaran paling baik mengombinasikan kerja diplomasi dan politik dengan dunia bisnis dan kemitraan ekonomi adalah dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Afrika, dengan PDB 314,6 miliar dolar (2015) yang mencakup 20 persen total keseluruhan Benua Afrika, setelah Nigeria dan Mesir. Afrika Selatan juga mendapat predikat negara berpenghasilan menengah ke atas dari Bank Dunia. Indonesia dan Afrika Selatan memiliki mekanisme konsultasi bilateral berupa Sidang Komisi Bersama (SKB), Joint Trade Committee (JTC), serta telah menandatangani sejumlah perjanjian maupun MoU di berbagai bidang, seperti perdagangan, pertanian, pertahanan, budaya, transaksi keuangan, perpajakan dan riset teknologi. JTC telah dilaksanakan tiga kali: 2006 di Afrika Selatan, 2012 di Indonesia; dan terakhir pada 2017 di Pretoria, Afrika Selatan. Sebagai sesama negara yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme Barat, kerja sama Indonesia-Afrika harus didasarkan pada semangat “Dasasila Bandung”, yakni saling menguntungkan, non-eksploitastif dan memajukan peradaban bersama. IAF 2018 harus menjadi momentum bersejarah untuk mentransformasikan ikatan politik dan potensi Indonesia-Afrika menjadi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang konkret dan berkesinambungan. ●

Politik Elektoral Tanpa Ujaran Kebencian

Politik Elektoral Tanpa Ujaran Kebencian Eko Sulistyo  ;   Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

                                                  KORAN SINDO, 08 Maret 2018

                                                           

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Ame­rika Serikat yang diuntungkan dengan maraknya po­litik identitas, seperti anti-imi­gran dan anti-Islam menjadi pe­nanda mundurnya kualitas po­litik elektoral di tingkat glo­bal. Slogan Trump "Make Ame­ri­ca Great Again" menjadi rally­ing cause berbagai kelompok anti-imigran dan anti-Islam di Ame­rika. Ini mengingatkan pa­da slogan "Jerman Raya" yang men­jadi pusat konsolidasi kelompok-kelompok kanan dan anti-Yahudi ke dalam Partai Na­zinya Hitler. Majalah The Econ­omist dalam edisi 4 Juli 2016 menyatakan, "Trump­isme" akan mendapatkan entri ka­musnya sendiri berupa cam­pur­an populisme, nativisme, dan xenofobia yang tidak menyenangkan namun sering ber­ha­sil secara politis. Setelah terpilihnya Trump, po­la politik identitas dengan ce­pat menyebar ke berbagai ne­ge­ri, termasuk di Indonesia. Da­lam Pilkada DKI Jakarta 2017, peng­gunaan ujaran ke­ben­cian (hate speech) berbasis aga­ma, suku, ras, dan antar­go­long­an (SARA) berpotensi men­­cip­ta­kan ketegangan sosial serta pem­belahan mas­yara­kat. Sen­ti­­m­­en agama yang di­ba­wa ke ra­nah politik pada ak­hir­nya men­ja­di ujian bagi de­mo­krasi di Indonesia. Strategi memanfaatkan m­a­rak­nya politik identitas dan ujar­an kebencian menjadi jalan mu­dah dan murah untuk menang dalam kompetisi ele­kt­o­ral. Mencegahnya tentu tidak mu­dah. Kunci utamanya adalah pe­negakan hukum tanpa hitung-hitungan politik. Ka­re­na upaya menghasilkan pemilu yang jujur tidak cukup dengan im­bauan moral. Harus di­per­kuat koridor hukum yang jelas dan tegas agar bisa dimin­im­a­li­sa­sikan dampak merusaknya ba­gi sistem demokrasi. Standar Internasional Dalam Konvensi Hak Asasi Ma­nusia (HAM) yang telah di­ra­tifikasi Indonesia, ujaran ke­ben­cian dalam kompetisi elekto­ral adalah sebuah bentuk pe­lang­garan HAM. Karena itu, ujar­an kebencian tidak bisa dianggap sebagai masalah bagi In­do­nesia, tapi juga bagi dunia. Kon­vensi tersebut mengatur atur­an dan standar yang harus di­pa­tuhi dan dijalankan oleh ne­g­ara yang menandata­nganinya seperti dalam pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam DUHAM dinyatakan bah­wa semua orang mempu­nyai ­martabat dan hak sama. Pa­sal 2 menyatakan kesetaraan ­da­lam hak dan kebebasan tanpa mem­bedakan ras, warna kulit, je­n­is kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan, hak milik, ataupun kelahiran. Pa­sal 7 memberikan pe­r­lin­dung­an setara bagi semua orang dari diskriminasi. Norma universal lainnya ada­lah Konvensi Internasional ten­tang Penghapusan Segala Ben­tuk Diskriminasi Rasial yang diadopsi Majelis Umum Per­serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1965. Pasal 4 kon­ven­si ini mengidentifikasi e­m­pat jenis kebencian, yaitu pe­nye­baran ide berdasarkan su­pe­rio­ritas rasial, kebencian rasial, peng­ha­sutan untuk diskri­mi­na­si rasial, dan penghasutan un­tuk tindak kekerasan ber­ba­sis rasial. Konvensi yang juga mel­a­rang ujaran kebencian adalah Kon­vensi Internasional Hak Si­pil dan Politik yang diadopsi tahun 1976. Dalam Pasal 20 ne­ga­ra diberi wewenang untuk m­e­la­rang secara hukum hasutan keben­cian dalam bentuk apa pun me­lalui advokasi kebencian na­sional, rasial, dan keagamaan, ­ter­masuk hasutan untuk dis­kri­mi­nasi, permusuhan, atau k­e­ke­rasan. Dalam Pilkada DKI J­a­kar­ta lalu, ujaran kebencian meng­gunakan sentimen agama dan anti-China dipakai untuk men­cegah publik memilih Ahok se­bagai gubernur. Konvensi lain yang me­la­rang ujaran kebencian adalah Kon­ven­si tentang Peng­ha­pus­an Se­ga­la Bentuk Diskriminasi Ter­ha­dap Perempuan. Konvensi ini se­cara spesifik me­larang ujar­­an kebencian ­ter­hadap perempuan dan me­nge­cam dis­kri­mi­nasi atas pe­rem­puan dalam se­­gala ben­tuk. Di In­do­ne­sia, peng­­gunaan fat­wa aga­ma un­tuk me­la­rang pemimpin ­pe­rem­­pu­an per­nah diguna­kan da­lam Pe­mi­lih­an Pre­si­den 1999, di­arah­­­kan un­tuk meng­ga­lang ke­kuat­­an di MPR oleh pihak yang anti-Mega­wati Soekarnoputri. Selain itu, ujaran ke­ben­­cian ju­ga dapat di­ang­gap melanggar be­be­rapa konvensi lainnya, se­per­ti Konvensi Pencegahan dan Peng­h­ukuman Tindak Pidana Ge­n­osida, Kon­vensi Hak-Hak Pe­­­nyandang Disabilitas, dan De­­klarasi PBB Tentang Hak Penduduk Asli. Hukum dan Sanksi Tegas Dalam hukum Indonesia se­­be­tulnya sudah diatur pro­duk per­undangan terkait de­ngan ujar­an kebencian. Mi­sal­nya da­lam Kitab Undang-Undang Hu­kum Pidana (KUHP) Pasal 156-157. Be­be­ra­pa undang-undang (UU) dan ke­tentuan lain juga bisa men­ja­di landasan memi­da­na­kan ujar­an keben­ci­an, se­per­ti UU No­mor 11 Ta­hun 2008 ten­tang In­formasi dan Transak­si Elek­tro­nik, UU Nomor 40 T­ahun 2008 tentang Peng­­ha­pus­an Dis­kriminasi Ras dan Et­nis, UU Nomor 7 Tahun 2012 ten­tang Penanganan ­Konflik So­sial, dan Peraturan Ka­polri No­m­or 8 Tahun 2013 ten­tang Tek­­nis Penanganan Ko­nflik Sosial. Dalam Laporan Resmi In­ter­na­tional Foundation for Elec­to­ral System (IFES) yang berjudul "Me­lawan Ujaran Kebencian Da­lam Pemilu", Januari 2018, d­isebutkan berbagai negara de­mo­kratis telah melakukan tin­dak­an hukum yang tegas atas ujar­an kebencian. KUHP Ka­na­da mengatur tindakan meng­ha­sut kebencian sebagai sebuah pelanggaran yang dapat ditun­tut ke pengadilan dengan sanksi pen­jara maksimum 2 tahun. KUHP Norwegia melarang ujar­an kebencian didefinisikan se­ba­gai pernyataan publik yang meng­ancam atau mencemooh se­seorang atau menghasut keben­cian, persekusi, atau me­ren­dah­kan seseorang berdasarkan war­na kulit, etnis, orientasi sek­sual, agama, atau filosofi hidup. Di Republik Ceko, negara me­­la­rang ujaran kebencian de­ngan sanksi penjara maksimal dua tahun bagi setiap orang yang melakukan hasutan ke­ben­­ci­an berbasis ras, etnis, aga­ma, kelas, atau kelompok ma­na­pun. Namun, dalam kasus po­li­tik elektoral yang melibatkan par­­tai politik tidak cukup h­anya men­dasarkan hukum nor­matif. Kar­ena perlu ada panduan ha­rus dipatuhi partai politik yang men­­jadi pelaku pemilu. Di Kenya, pemerintah me­­­nge­­luarkan panduan p­e­­rilaku un­tuk partai po­li­tik dengan me­la­rang peng­­gunaan kekerasan, mencegah digun­a­kan­nya keben­cian, peng­ha­sut­an et­nis, dan fitnah. Di N­i­ge­ria, Komisi In­de­pen­den Pemilihan Umum Na­­sional me­la­rang peng­gu­­na­an ujaran ke­bencian dan re­to­ri­ka dis­krim­inasi da­lam kampanye. Di India, Komisi Pe­m­i­­lihan Umum (KPU) me­reka menge­luar­kan P­e­doman Perilaku yang me­nya­takan bahwa partai po­li­tik atau kandidat tidak di­per­bo­leh­kan melakukan kegiatan mem­­perburuk perbedaan ser­ta men­ciptakan kebencian atau ke­tegangan antar-kasta dan agama.  Panduan dan hukum akan ber­wibawa jika mampu m­e­nye­ret politisi yang dianggap men­g­an­jurkan ujaran kebencian ke pengadilan. Namun, pemberian s­anksi hukum pada politisi bu­kan perkara mudah. Karena akses dan pengaruh politik m­e­re­ka dalam lembaga negara, hu­k­um, sistem peradilan, dan pem­bangunan opini melalui me­dia. Keberhasilan sebagian pen­dukung Trump meng­gu­n­a­kan ujaran kebencian untuk memenangkan pemilihan pre­si­den di Amerika Serikat me­nun­jukkan bahwa menjerat po­li­tisi bukanlah soal mudah. Di beberapa negara sanksi hu­kum diberlakukan  pada elite po­litik yang menggunakan ujar­an kebencian. Di Belgia, ang­gota parlemen dari partai sa­­yap kanan Front Nasional Bel­gia diadili karena mendi­s­tri­bu­sikan selebaran anti-muslim dan anti-imigran. Di Turki pada 2006, Perdana Menteri juga di­aju­k­an ke pengadilan karena di­tu­duh dalam pidatonya mela­ku­kan penghasutan kebencian dan intoleransi agama. Namun, putusan pengadilan mem­be­bas­kan dari semua tuduhan de­ngan alasan kebebasan ber­pen­da­pat diperlukan dalam ma­sya­ra­kat demokratis. Di India, siapa pun yang per­nah divonis dengan pasal ujaran ke­bencian kehilangan hak un­tuk ikut dalam kompetisi elek­to­ral. KPU India mendapatkan du­kungan dari Mahkamah Agung agar pemerintah mengambil tindakan untuk menge­kang ujaran kebencian. Di Indonesia sendiri se­ka­rang masih dalam perdebatan apa­kah KPU dan Badan Peng­awas Pemilu (Bawaslu) dapat mendiskualifikasi atau menghen­­tikan kampanye bagi par­tai po­litik atau kandidat meng­­gu­­na­kan ujaran ke­be­n­ci­an. Per­lu konsensus ber­sa­ma, ter­uta­ma par­tai politik dan po­li­ti­si, untuk ti­dak meng­gunakan ujar­an k­e­ben­cian. Kita berha­rap agar agenda politik elek­to­ral; Pil­ka­da Se­rentak 2018 dan Pe­milu Se­ren­tak 2019 ber­lang­sung tan­­pa ujaran kebencian. ●

Medsos dan Fenomena ”Post-Truth”

Medsos dan Fenomena ”Post-Truth” Eko Sulistyo ;  Deputi Komunikasi Politik  dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

                                              KORAN SINDO, 28 November 2017

                                                           

MAJALAH The Economist edisi 4 November 2017 membuat laporan utama dengan judul ”Social mediaís threat to democracy”. Tulisan ini seperti mengingatkan kita bahwa media sosial (medsos) bisa memiliki dua muka, sisi baik dan buruk. Medsos bisa bermanfaat untuk pencerahan dan memajukan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan. Seperti dikatakan filsuf Jerman Jurgen Habermas, konektivitas medsos akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Medsos bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global serta menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun di sisi lain medsos dapat menjadi ancaman bagi demo­krasi dan pluralisme. Di Ukrania, tumbangnya presiden mereka diawali dengan sebuah status di medsos yang dibuat seorang jurnalis di Facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di Lapangan Maidan di Kiev. Di Mesir, medsos mengambil pe­ran penting dalam penum­bang­an Presiden Husni Mubarak, 2011. Sementara di Jerman, partai ultrakanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui medsos bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan daripada orang asli Jerman. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membuat keyboard army  untuk menyebarluaskan narasi palsu. Di Rusia, Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya seperti Ukraina, Prancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan Google, Facebook dan Twitter dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia. Referendum Brexit di Inggris secara efektif meng­gunakan medsos seperti Face­book untuk memasang iklan. Trump juga menggunakan medsos untuk kampanye memengaruhi pemilih dengan membuat 50.000-60.000 iklan yang berbeda di medsos, utamanya di Facebook. Fenomena ” Post-Truth” Dengan fakta politik kontem­porer yang terjadi di berbagai ne­gara seperti ditulis The Economist, kita bisa melihat begitu baha­ya­nya ancaman medsos yang disalahgunakan bagi demokrasi dan pluralisme. Memang berkat internet, per­tukaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun kemajuan tersebut telah me­lahir­kan juga apa yang disebut sebagai fenomena post-truth. Istilah post-truth menjadi populer ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai word of the year tahun 2016. Post-truth menunjukkan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Era post-truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media mainstream  yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Tertangkapnya para penge­lola ”bisnis hoax” dan kabar bohong Saracen menunjukkan bahwa fenomena post-truth  juga terjadi di Indonesia. Se­bagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial men­jadi target fenomena post-truth. Baik untuk tujuan ekono­mi maupun kepentingan politik. Fenomena post-truth di Indonesia dapat meluas karena empat sebab. Pertama, kemaju­an teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan ma­syarakat. Kedua, adanya kom­petisi politik yang tidak ber­kesudahan sejak Pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideo­logi ekstrem anti-Pancasila. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaik­an sistem yang dilakukan pe­me­rintahan saat ini. Pendekatan Keras dan Lunak Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak bisa dihentikan. Pemerintah selalu berupaya mencari kesimbangan antara kebebasan demokrasi dalam hal informasi dan akses pada internet. Semen­tara fenomena post-truth tidak hanya menjadi ancam­an bagi demo­krasi, tapi juga bagi kebebasan sipil. Kita bisa belajar dari ber­bagai negara dalam merespons era post-truth. Pemerintah Jerman telah mengesahkan undang-undang yang dapat mendenda 50 juta euro bagi platform yang men­distri­busi­kan atau gagal menghapus kon­ten berita palsu.Kementerian Dalam Negeri Jerman juga se­dang mengusulkan pem­ben­tuk­an Center of Defense Against Misinformation untuk mem­berantas berita palsu. Pemerintah RRC sejak 2013 membuat ”rumor online” untuk melindungi hak dan kepen­ting­an warga negara dan mem­promosikan internet sehat. Selain menghapus tulisan di media sosial seperti Wechat, Pemerintah RRC juga telah me­maksa operator untuk meng­hapus konten yang diang­gap rumor dan hukuman penjara 3 tahun bagi pelakunya serta ke­wajiban suspend account untuk penyebar fake-news. Pemerintah Indonesia se­benarnya tidak kalah responsif dalam menerapkan tindakan, baik yang bersifat hard approach maupun soft approach, dalam menanggapi era post-truth. Pendekatan keras dilakukan Pemerintah Indonesia bila fenomena post-truth masuk dalam kategori hate speech  seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157). Beberapa undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan memidana­kan ”ujaran kebencian”. Misal­nya UU No 11 Tahun 2008 ten­tang Infor­masi dan Transaksi Elektronik, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2013 tentang Teknik Pe­na­ngan­an Konflik Sosial. Kebijakan terbaru, peme­rin­tah mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melaku­kan registrasi ulang dengan meng­gunakan nomor induk ke­pen­dudukan (NIK) sampai de­ngan Maret 2018. Kartu akan otomatis nonaktif apabila registrasi tidak dilakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang me­laku­kan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal pengguna kartu per­dana telepon selular di Indonesia men­capai 128 juta. Pemerintah juga bekerja sama dengan operator telepon seluler terkait dengan peng­gunaan NIK pada KTP elek­tronik. Ketentuan khusus juga akan diberlakukan di mana satu orang hanya boleh meng­guna­kan tiga kartu perdana saja. Ke depan, pendekatan lunak dengan fokus pada literasi digital akan menjadi pekerjaan serius pemerintah. Literasi dan edukasi akan dilakukan ter­utama kepada kelompok yang dianggap rentan. Pemerintah akan bekerja sama dengan masyarakat sipil menciptakan hoax buster untuk menangkal berita-berita palsu. Pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dan kebinekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu, dan hoax yang memecah belah ma­syarakat. Fenomena post-truth memberikan tantangan ke­pada pemerintah dan ma­syarakat bah­wa medsos dapat diguna­kan dengan bijak, tapi juga bisa menjadi sumber m­asalah baru.  ●

Upaya Preventif Melawan Terorisme

Upaya Preventif Melawan Terorisme Eko Sulistyo  ;   Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

                                                         KOMPAS, 24 Juni 2017

                                                           

Aksi terorisme sudah menjadi ancaman global bagi umat manusia. Belum lama kita dikejutkan oleh bom bunuh diri di Halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta, yang menewaskan beberapa orang dan melukai puluhan lainnya. Dalam waktu berdekatan aksi serupa dilakukan di Inggris, Pakistan, dan Mesir. Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) mengklaim bertanggung jawab atas berbagai aksi terorisme itu. Dalam waktu yang hampir sama, Pemerintah Filipina mengumumkan ada empat teroris asal Indonesia yang terlibat dalam pertempuran di kota Marawi yang diduduki para teroris kelompok Maute. Sementara Polri merilis informasi bahwa tujuh warga Indonesia (WNI) terlibat aksi terorisme di Marawi, Filipina selatan. Peristiwa di Inggris, Filipina, dan Indonesia terkait satu sama lain sebagai aksi global terorisme yang dikoordinasikan oleh NIIS. Karena itu, diperlukan perencanaan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Perencanaan ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi preventif melawan terorisme. Revisi UU No 15/2003 Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di DPR perlu dibahas secara komprehensif, baik dari pendekatan pemberantasan (hard approach) maupun pencegahan (soft approach). Pemberantasan memiliki pengertian dilakukan setelah peristiwa terjadi. Sementara pencegahan memiliki arti agar tindakan terorisme tidak terjadi. Tulisan ini menekankan upaya memperkuat langkah preventif sebagai strategi pencegahan agar terorisme tidak berkembang. Langkah ini perlu melibatkan masyarakat sipil sebagai pembawa pesan melawan narasi dan pengaruh kelompok pendukung terorisme. Dalam rangka tindakan preventif melawan terorisme dan membangun kontra narasi, maka berbagai kelompok sosial dapat menjadi pembawa pesan strategis dalam upaya pencegahan. Kelompok strategis yang dapat dilibatkan untuk melakukan kontra narasi ini meliputi; tokoh masyarakat dan pemimpin agama, para mantan teroris, keluarga, korban dan orang-orang yang selamat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi strategis. Badan ini dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, strategi, dan program serta mengoordinasikan berbagai lembaga negara yang terkait dalam implementasi kebijakan melawan terorisme (counter-terrorism). Kontranarasi radikalisme Salah satu langkah strategis sebagai upaya preventif menghadang pengaruh paham ekstrem dan terorisme adalah dengan melakukan gerakan melawan narasi terorisme dengan sasaran masyarakat umum, pemberi pengaruh utama, simpatisan gagasan ekstrem, dan pelaku terorisme itu sendiri. Sara Zeiger (2016) dalam "Melemahkan Narasi Ekstremis Brutal di Asia Tenggara", menyatakan untuk membuat kontra narasi dari kelompok radikal dan terorisme perlu dilakukan analisis faktor-faktor pendorong dan penarik yang menjadi penggerak radikalisme dan rekrutmen. Faktor pendorong merujuk pada keluhan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan kekuatan dan tekanan eksternal pada seseorang, misalnya ketegangan etnis, kurangnya peluang ekonomi, pengangguran, pendidikan rendah, tindakan pemerintah atau militer. Faktor penarik merujuk pada berbagai faktor psikososial yang menarik seseorang ke arah ekstremisme brutal, misalnya ideologi, keinginan menjadi pahlawan, dan insentif ekonomi. Selama ini ada empat narasi utama yang digunakan dalam melakukan rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok teroris, yaitu narasi religius atau ideologis, narasi politik, narasi sosial, dan narasi ekonomi. Dengan memahami narasi dominan tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan militer dan penghukuman tidak cukup untuk memberi dampak mencegah pengaruh paham terorisme. Langkah tersebut harus komplementer dengan kontra narasi yang dilakukan di luar operasi represif, melalui penyadaran kognitif. Upaya pencegahan atas bahaya terorisme juga dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melakukan kontra radikalisme kepada berbagai kelompok yang belum terinfeksi dengan ideologi ekstrem. Kelompok korban dan mantan teroris yang sudah sadar dapat terlibat dengan melakukan kampanye di sekolah-sekolah tentang bahaya terorisme. Kedua, melakukan disengagement kepada anggota kelompok radikal dan mantan teroris untuk memutus penggunaan kekerasan. Ketiga, upaya program deradikalisasi kepada mantan anggota jaringan terorisme untuk menanggalkan ideologinya yang ekstrem dan berkampanye menentang terorisme. Selain itu, pendekatan untuk mencegah publik mendukung radikalisme dan terorisme adalah dengan cara melibatkan para korban terorisme itu sendiri yang kebanyakan adalah orang biasa, dan banyak yang satu agama dengan pelaku. Para korban dan keluarganya akan lebih menyentuh hati dan perasaan publik, bahwa korban utama dari terorisme adalah kemanusiaan. Karena itu, terorisme harus dihentikan. Korban dan orang-orang yang selamat dari terorisme adalah pembawa pesan utama yang kredibel, karena mereka mengungkapkan dampak yang nyata dari kekerasan dan kisah mereka dapat mematahkan legitimasi terorisme dan menunjukkan wajah manusiawi dari konsekuensi aksi terorisme. Pada akhirnya, terorisme adalah musuh kemanusiaan dan musuh semua agama. Karena itu, upaya preventif bukan saja menjadi urusan pemerintah, tetapi juga urusan semua orang yang ingin melindungi kemanusiaan. Upaya preventif haruslah merupakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara itu ruang gerak terorisme tidak memiliki masa depan. ●

Pancasila dan Tantangan Zaman

Pancasila dan Tantangan Zaman Eko Sulistyo  ;   Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

                                                    KORAN SINDO, 31 Mei 2017

                                                           

Pancasila adalah konsensus nasional yang menyatukan Indonesia yang majemuk menjadi satu ikatan bangsa bernama Indonesia.  Para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila menyadari bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, dengan tradisi budayanya yang beragam. Untuk itu, diperlukan landasan bernegara yang bisa diterima semua pihak. Dengan demikian, Pancasila selain menjadi dasar dan falsafah negara sekaligus alat pemersatu bangsa. Selain itu, Pancasila juga menjadi “roh” penggerak bangsa Indonesia dalam menapaki setiap tantangan zaman. Dalam menghadapi tantangan ini, nilai-nilai ideal yang terkandung dalam kelima sila Pancasila harus menjadi realitas bangsa. Sebagai penggagas Pancasila, Soekarno sendiri pernah mengatakan, Pancasila baru akan menjadi realitas dengan “perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan.” Perjuangan itu akan berlanjut terus dalam Indonesia merdeka sebagai sebuah bangsa. “Nanti kita ber sama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan dalam Pancasila” (Soenardi, 1978). Untuk itu, Pancasila adalah ruang yang hidup dan dinamis dalam merespons tantangan zaman. Sebagai ruang hidup, Pancasila mempunyai sejarah dan proses penerimaan yang dinamis di antara warga negara. Proses dinamis yang menye - jarah ini akan terus berlangsung selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri. Konsensus Bangsa Pancasila juga dapat di ang - gap sebagai konsensus bangsa untuk memperjuangkan lima agenda pokok visi kebangsaan. Di mana nilai-nilai funda men - tal yang positif dari ideologi modern diakomodasi seperti keadilan sosial, HAM, kesetara - an, persatuan bangsa, demo - krasi, serta paham religiusitas. Dalam konteks ini, Pancasila dapat dikatakan kristalisasi semua ideologi bagi panduan bangsa Indonesia melintasi tantangan zaman. Sementara upaya menuju nilai ideal kelima sila Pancasila adalah sebuah proses sejarah panjang bangsa Indonesia yang terus berlangsung sampai hari ini. Karena itu, Pancasila terus berproses secara dialektis antara manusia Indonesia dan ide Pancasila di setiap kurun zaman. Tulisan Yudi Latief, “Soekarno sebagai Penggali Pancasila” dapat membantu kita memahami visi Pancasila sebagai pokok-pokok moralitas dan haluan kebang sa - an di setiap sila yang ada (Yudi Latief, 2013). Dalam sila pertama Pancasila adalah nilainilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas kehidup - an bernegara. Sebagai negara yang dihuni multiagama dan ke - yakinan, negara harus melin d - ungi dan mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/ keyakinan. Nilai-nilai sila kedua Pan ca - sila adalah “prinsip kebang sa - an” yang mengarah pada per - sau daraan dunia. Keluar, bang - sa Indonesia akan ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ke da - lam, bangsa Indonesia meng - akui dan memuliakan hak-hak dasar warga negaranya. Sila ketiga dari Pancasila menyatakan bahwa Indonesia adalah negara persatuan ke - bang saan yang mengatasi pa - ham golongan dan perse orang - an. Persatuan dari kebinekaan masyarakat Indonesia, yang memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan agama/ keyakinan, budaya, bahasa, dan suku bangsa. Pada sila keempat Pancasila dapat dianggap sebagai per - wujudan kedaulatan rakyat. Dalam prinsip musyawarah mufakat keputusan tidak di - dikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elitepolitik dan pengusaha. Semen - tara sila kelima Pancasila dapat dibaca bahwa bila empat sila dijalankan akan melahirkan ke - adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah Masa Depan Menjadikan Pancasila se - bagai “realitas” bangsa jelas tidak mudah. Dinamika politik sangat memengaruhi bagai - mana Pancasila ditafsirkan dan dijalankan. Era Presiden Soekarno, penafsiran Pancasila dianggap sebagai alat mem per - satukan bangsa untuk meng - hantam apa yang disebutnya bahaya neokolonialisme dan neoimperialisme (Neokolim). Pada zaman Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan “ideologi negara” untuk mem - benarkan kekuasaan politik otoritarianisme. Sementara era reformasi setelah Soeharto (1998), Pancasilaseperti“rumah megah yang kosong” yang di - ting galkan para penghuninya. Lalu bagaimana kita menem - patkan Pancasila dalam tan - tang an zaman saat ini? Dalam konteks global saat ini, banyak ideologi-ideologi seperti komunisme, liberal - isme, sosialisme, nasionalisme, bahkan spiritualisme meng - alami krisis dan kehilangan legitimasi. Ketika ideologi-ideologi besar itu dianggap gagal, maka pencarian ideologi menemukan dirinya pada cara yang ekstrem, antikemanusia - an dan antiperadaban. Masya - ra kat yang putus asa lalu meng - gantungkan harapan dan masa depannya pada “monster po - litik” antiperadaban. Seperti ISIS di Suriah dan Irak. Bagi kelompok ini, masa depan umat manusia jalan ke - luarnya adalah dengan ekstre - mitas dalam menafsirkan agama, bila perlu dengan mem bunuh, membasmi umat manusia yang tak sepaham. Ironisnya, se bagi - an dari anak bangsa termakan ideologi ini. Bahkan ada yang mencoba menerapkannya di Indonesia. Bangsa Indonesia patut ber - syukur bahwa pada masa lalu para pendiri bangsa sudah men - ciptakan Pancasila sebagai “ideo - logi alternatif” yang visioner. Dengan Pancasila, ketika ideo - logi besar bertum bangan dan mengalami krisis, kita tidak perlu mencari lagi ideologi alter natif. Sebab, Pancasila adalah ideologi masa depan yang sudah ada pada masa lalu dan masa kini. Dalam menghadapi krisis ideologi besar saat ini, yang perlu dilakukan adalah me wujud kan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi realitas. Per - juangan itu harus dimulai dari dalam diri bangsa kita sendiri. Seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam sebuah kesem - patan, “Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja, yang ter - lembagakan dalam sistem, dalam kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya”. Karena itu, ide Presiden Jokowi menggagas Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila adalah hal yang patut didukung. Presiden merasa Pancasila makin men - jauh, tidak hanya dalam hati dan pikiran, tapi juga aktivitas warga negara. Sementara ancam an intoleransi, kekeras - an atas nama agama, terorisme bisa mengganggu ketertiban sosial. Namun, pemerintah tidak perlu mengulangi cara Orde Baru menjadikan Pancasila se - bagai indoktrinisasi untuk men dukung kekuasaan. Panca - s ila harus menjadi nilai-nilai kewarganegaraan yang dijalan - kan secara konkret dalam ke - hidupan sehari-hari. Pancasila harus bermakna bagi petani, buruh, perempuan, kaum miskin, intelektual, dan ekonomi rakyat. Akhirnya, masa depan Pancasila tidak bisa hanya tergantung pada negara dan pemerintah. Pancasila harus menjadi realitas yang mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat secara nyata. ●

(Mohon maaf, karena proses edit belum diselesaikan )