Mobil Minus Kecerdasan Kolektif

Mobil Minus Kecerdasan Kolektif Indarto  ;  Ketua Program Magister Manajemen Universitas Semarang (USM) SUARA MERDEKA, 02 Oktober 2013

"Memudahkan tiap warga membeli mobil sama artinya dengan mendorong konsumsi BBM ke level tak terbatas"

PRO dan kontra kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low car green car/LCGC) yang diluncurkan pemerintah melalui PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan terus berkembang. Dengan berpayung regulasi itu, mobil dengan isi silinder di bawah 1.200 cc dan konsumsi BBM paling sedikit 20 km/ l bisa dipasarkan tanpa PPnBM. Sebagian masyarakat menyambut baik kebijakan tersebut, tetapi juga banyak yang menolak. Penolakan paling kuat datang dari Pemprov DKI Jakarta yang sedang berjuang mengatasi kemacetan dengan membenahi manajemen transportasi umum.

Kehadiran mobil murah  justru menambah parah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Bahkan Wapres Boediono seperti lupa pernah menginstruksikan 17 langkah guna mengatasi kemacetan di Jakarta. Instruksi Wapres mengarah pada pembangunan dan pengembangan transportasi massal.

Kemacetan di Jakarta yang diakibatkan dari pertumbuhan kendaraan yang melebihi pertumbuhan jalan, sangat merugikan perekonomian dan masyarakat. Beberapa pemda, selain DKI pun, menyatakan penolakan mereka. Penolakan kuat juga disuarakan para ekonom. Mereka berpendapat kebijakan itu salah sasaran. Pasalnya, peluncuran kebijakan itu dilakukan di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kondisi makro sosial sejumlah kota besar yang diwarnai masalah kemacetan sebagai salah satu masalah utama.

Program LCGC berbenturan dengan beberapa kebijakan sekaligus sehingga efektivitasnya diragukan. Semisal berbenturan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sebenarnya juga tidak murah karena struktur harga tidak memasukkan komponen pajak. Itu artinya  murah bagi kepentingan importir dan pengusaha, sementara negara kehilangan potensi pendapatan pajak.

Mobil murah juga berbenturan dengan upaya pemerintah menghemat energi serta berbenturan dengan program konversi dari BBM ke gas. Pemerintah pusat seperti lupa bahwa kita harus berhemat BBM karena Indonesia sudah menjadi net importer minyak. Pemerintah tidak peduli kuota BBM bisa menembus level 50 juta kiloliter bila mobil murah benar-benar dimiliki masyarakat.

Sementara pengamat transportasi dan YLKI menyatakan mobil murah hanya akan membuat konsumsi BBM bersubsidi meningkat tajam. Memang mobil murah didesain dengan spesifikasi hemat bahan bakar. Namun tetapi penghematan BBM dari mobil murah tidak akan berarti jika terjadi kemacetan yang makin parah. Tujuan ramah lingkungan pun tidak tercapai jika kemacetan terjadi di mana-mana. Kendati disebut-sebut irit BBM, tetap saja bakal menambah konsumsi bahan bakar karena ada pembelian kendaraan baru. Memudahkan tiap warga membeli mobil sama artinya mendorong konsumsi BBM ke level tak terbatas.

Pemerintah berargumen kebijakan mobil murah akan menyerap investasi 3,7 miliar dolar AS atau Rp 33,3 triliun. Selain itu, investasi tambahan pada tingkat industri komponen diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar AS dengan tambahan tenaga kerja baru 15.000-17.000 orang. Selain itu, dengan segera dimulainya pasar bebas ASEAN, Indonesia harus mempersiapkan diri. Jangan sampai pasar yang mengarah ke mobil ramah lingkungan dan hemat energi justru dimasuki produk sejenis dari negara lain. Kebijakan mobil murah diharapkan mendorong lebih cepat perkembangan industri otomotif di Indonesia.

Menjawab Persoalan

Banyaknya penolakan dan respons negatif terhadap kebijakan mobil murah menunjukkan pemerintah pusat tidak mengupayakan tata pemerintahan yang baik. Seharusnya  proses pengambilan keputusan perlu menjaring dan mempersandingkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Bahkan pemerintah pusat tidak mau mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi pemda. Pemerintah memilih meluncurkan kebijakan mobil murah minus kecerdasan kolektif yang berujung kontroversial. Penolakan dan keberatan masyarakat tentu saja berawal dari pertanyaan untuk siapakah sebenarnya kebijakan itu?

Seberapa banyak masyarakat mendapat manfaat dari kebijakan tersebut ? Berapa jumlah penduduk yang dapat membeli? Apakah jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk yang harus menerima dampak kemacetan yang makin parah? Berapa besar jumlah yang disejahterakan oleh kebijakan tersebut ?

Apakah kebijakan mobil murah menjawab persoalan transportasi murah, nyaman, hemat energi sekaligus ramah lingkungan? Jika persoalan tersebut dijawab kehadiran mobil murah maka yang diprioritaskan adalah masyarakat kelas menengah. Kebijakan mengenai mobil murah tapi minus kecerdasan kolektif telah diluncurkan, kini saatnya mengantisipasi segala risiko dan konsekuensi. Tak perlu saling menyalahkan dan merasa paling benar. Jika pada saat perumusan kebijakan mobil murah tidak mengedepankan kecerdasan kolektif, kini saatnya semua pihak mengembangkan kecerdasan kolektif. Upaya itu guna meminimalkan dampak buruk yang dikhawatirkan. Dengan demikian kehadiran mobil murah  tidak akan menimbulkan musibah tapi memberi manfaat bersama. ●

“Musibah” Mobil Murah

“Musibah” Mobil Murah Karyudi Sutajah Putra  ;  Tenaga Ahli DPR SUARA MERDEKA, 25 September 2013

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyo­no dan para pembantunya tampaknya sadar betul bahwa politik adalah seni memanfaatkan momentum. Maka ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai membenahi Jakarta dari kemacetan, serta popularitas dan elektabilitasnya kian tak terbendung, SBY memanfaatkan momentum: meluncurkan kebijakan mobil murah. Dia juga meneken PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC).

Implikasinya, pada 9 September 2013 Astra Daihatsu Motor meluncurkan LCGC melalui varian Daihatsu Ayla yang dibanderol Rp 99,9 juta-Rp 120,75 juta. Pada hari yang sama, Toyota Astra Motor meluncurkan Toyota Agya yang dibanderol Rp 76 juta-Rp 106 juta. Daihatsu menargetkan tahun ini memproduksi hingga 30 ribu unit dan Toyota 15 ribu unit mobil, termasuk Ayla dan Agya.

Mobil murah memukul Jokowi dari dua sisi: menambah kemacetan Ibu Kota dan menafikan Esemka yang digagas sebagai alternatif mobil nasional. Data dari Gabung­an Penjual Kendaraan Bermotor (GPKB) menyebutkan 65%-75% pemesan mobil murah berasal dari Jabodetabek. Di sisi lain, pertumbuhan pasar otomotif juga paling tinggi di Jakarta. Maka, Ibu Kota paling terkena dampak dari kebijakan mobil murah tersebut.

Bagaimana dengan Jawa Tengah? Se­panjang 2013, Nasmoco Group menjual 7.500 unit Toyota per bulan di Jateng dan DIY. Angka ini lebih besar daripada tahun 2012 yang rata-rata 5.000 unit per bulan. Mobil murah itu akan mendongkrak penjualan hingga 90 ribu unit pada akhir 2013, karena pada Januari-Agustus sudah 60 ribu unit terjual.

Kemacetan

Hal ini tentu akan menambah kemacetan lalu lintas di kota Semarang yang dalam pandangan Djoko Setijowarno, Kepala LabTransportasi Fakultas Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, sudah mirip Jakarta (SM, 12/7/13). Masuk akal bila Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengikuti jejak Jokowi menolak mobil murah, pun Wali Kota Sura­karta FX Hadi Rudyatmo dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Sebaliknya, Wapres Boediono berpendapat bahwa mobil murah hanya menyumbang 3% jumlah mobil di Jakarta. Padahal, kebijakan mobil murah tersebut bertentangan dengan 17 instruksi Wapres tentang Per­masalahan Ibu Kota. Dasar hukum kebijakan mobil murah juga masih dipertanyakan, semisal terkait dengan penetapan PPnBM.

Selain bukan produk lokal, bukankah LCGC hanya strategi dagang? Sifat green yang konon ramah lingkungan itu di mana, bila ternyata masih berbahan bakar premium atau pertamax? Di mana pula low cost-nya bila ternyata nanti harganya naik secara bertahap? Sekadar contoh, kali pertama diluncurkan harga Toyota Avanza juga di bawah Rp100 juta, namun kini mencapai Rp 170 juta. Toyota Agya yang diklaim sebagai LCGC pun diprediksi demikian.

Mengapa pemerintah dan juga elite politik bergairah terhadap kebijakan mobil murah, dari SBY (Partai Demokrat), Boe­diono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Perindustrian MS Hidayat (Partai Golkar), hingga Menteri Perda­gangan Gita Wirjawan (peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat)?

Tampaknya mereka ketar-ketir dengan elektabilitas Jokowi sebagai bakal calon presiden 2014 yang tidak terkejar oleh tokoh mana pun. Maka, Jokowi dijadikan common enemy atau musuh bersama. Sebelum ini, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais juga menyebut Jokowi tidak nasionalis.

’’Blessing in Disguise’’

Sebenarnya Jokowi bisa ngotot menolak kebijakan mobil murah dengan menggunakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta yang tentu kedudukannya lebih tinggi ketimbang PP Nomor 41 Tahun 2013. Regulasi tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Gubernur DKI membuat aturan tentang penataan Ibu Kota. Dalam konteks ini Jokowi perlu mengajak DPRD untuk bersama-sama membuat perda semisal membatasi peredaran mobil murah.

Jokowi mestinya juga tak perlu galau mengingat kebijakan mengenai mobil murah bisa menjadi pedang bermata dua, yang dapat menohok pemerintah pusat sendiri. Di satu sisi pemerintah pusat dinilai tidak berpihak pada industri lokal, semisal dalam kasus mobil nasional. Jokowi pernah mengeluhkan sikap pemerintah pusat yang masih angin-anginan memperlakukan rintisan industri lokal, khususnya otomotif yang mencoba berkembang, seperti pembuatan Esemka. Di sisi lain, pemerintah pusat bisa dituding ’’sengaja’’ memacetkan Ibu Kota demi keuntungan politik dan ekonomi semata.

Keuntungan politik? Para elite bisa menjegal elektabilitas Jokowi. Keuntungan ekonomi? Bisa jadi para pemangku kebijakan mendapat ’’upeti’’ dari produsen mobil murah atau rente dari impor LCGC.

Dalam konteks ini, Jokowi bisa menjadikan kebijakan LCGC sebagai blessing in disguise atau berkah di balik musibah. Musibah, karena Jakarta akan bertambah macet dengan kebertebaran mobil murah di jalanan. Berkah, Jokowi bisa menjadikan kebijakan tentang mobil murah dan ramah lingkungan tersebut sebagai alibi bila ternyata nanti ia tak berhasil mengatasi kemacetan Ibu Kota.

Yang jelas, bagi rakyat kebanyakan kebijakan mobil murah ini bisa menjadi berkah sekaligus musibah. Berkah, karena dengan harga murah mereka bisa memiliki mobil. Musibah, karena mereka bisa terjebak kemacetan luar biasa, terutama di Ibu Kota. ●