Wabah Disinformasi Irwan Julianto ;  Wartawan Senior, MPH Harvard University, Dosen Fikom UMN

KOMPAS, 28 Juni 2021

 

 

                                                           

Adalah David Rothkopf, jurnalis dan pakar ilmu politik yang menciptakan kata infodemic ketika menulis kolom opini di The Washington Post 11 Mei 2003 tentang pandemi SARS atau severe acute respiratory syndrome yang melanda dunia waktu itu.   Seperti kita ketahui, SARS adalah sindrom pernapasan akut dan parah yang disebabkan virus korona yang masih semarga dengan SARS- CoV-2, virus penyebab Covid-19. Pandemi yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia ini hingga kini belum terkendali, termasuk di Indonesia.   Menurut Merriam-Webster Dictionary, kata infodemic bukan kata baru, melainkan paduan kata information dan epidemic atau an Epidemic of Information. Begini kutipan opini Rothkopf: “SARS adalah kisah tentang bukan cuma satu epidemi melainkan dua, dan epidemi kedua adalah wabah yang memiliki implikasi jauh lebih besar dibanding penyakitnya sendiri. Ini karena ia bukan epidemi virus, namun lebih ke “epidemi informasi” yang telah mengubah SARS dari suatu krisis kesehatan regional China yang ditangani dengan ceroboh menjadi suatu bencana ekonomi dan sosial global. Epidemi informasi –atau "infodemic—telah membuat krisis kesehatan masyarakat menjadi lebih sulit dikontrol dan dibatasi ruang geraknya.”   Rothkopf lebih lanjut memperjelas apa yang dimaksudnya dengan infodemic: “Sejumlah kecil fakta, berbaur dengan ketakutan, spekulasi dan rumor, diamplifikasi dan disebarkan dengan cepat lewat teknologi informasi modern, telah berdampak terhadap ekonomi, politik dan bahkan keamanan nasional maupun internasional sedemikian rupa yang sama sekali tak sebanding dengan realitas awalnya. Ini adalah suatu fenomena yang kita saksikan dalam frekuensi dahsyat beberapa tahun terakhir –bukan cuma reaksi kita terhadap SARS, namun juga reaksi kita terhadap terorisme dan bahkan masalah yang relatif sepele.”   Wabah disinformasi   Setidaknya ada dua kamus lain yang juga membuat rumusan tentang infodemi. Cambridge English Dictionary menyebut infodemi situasi di mana banyak informasi palsu yang disebar masif hingga membahayakan. Sedang Kamus Oxford mendefinisikan infodemi sebagai melimpahnya informasi yang sebenarnya tak dapat diandalkan tentang suatu masalah, yang menyebar dengan cepat dan membuat penanganannya menjadi lebih sulit.   Ketika Covid-19 yang berawal di kota Wuhan di China pada akhir 2019, kemudian merajalela ke seluruh dunia sejak awal 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan bahaya lain: “disinformasi yang berkelindan di seputar pandemi Covid-19 adalah suatu infodemi yang masif dan memperparah pandemi itu sendiri.” Adalah UNESCO yang kemudian menciptakan terminologi baru, memodifikasi kata infodemi menjadi disinfodemi, karena memang ancaman pandemi Covid-19 dibayangi oleh wabah disinformasi. Julie Poseti dan Kalina Bontcheva tahun lalu menulis Policy Brief 1 UNESCO berjudul Disinfodemic – Deciphering Covid-19 Disinformation.   Menurut Poseti dan Bontcheva, mengapa akses terhadap informasi berkualitas, penting selama krisis Covid-19, karena setidaknya ada dua hal. Pertama, konektivitas digital berkecepatan tinggi adalah saluran vital yang membantu kita mengatasi pandemi dengan memungkinkan para wartawan dan media yang kredibel menjangkau khalayak luas tentang Covid-19. Juga menghubungkan para pakar kedokteran satu sama lain, termasuk dengan perantara seperti para wartawan secara real time.   Kedua, pada saat yang sama konektivitas massa membawa ancaman informasi yang sesat dan palsu yang diproduksi dan dibagi secara viral. Akibatnya, para wartawan dan tenaga medis yang mengungkap disinformasi ini justru menjadi target serangan mereka yang sudah termakan oleh disinformasi.   Contoh paling gamblang adalah soal tokoh seperti Bill Gates yang sudah memperingatkan ancaman pandemi virus korona seperti SARS dan MERS pada 2015 dan perlunya masyarakat dunia menyiapkan diri dengan penelitian, termasuk penciptaan vaksin terhadap infeksi virus korona, tetapi malah dituding dengan aneka teori konspirasi. Kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk menciptakan herd immunity (imunitas kawanan) sempat menghadapi resistensi di beberapa daerah Indonesia. Ada pula seorang pesohor awak band yang menuding Ikatan Dokter Indonesia adalah kacung WHO.   Kaitan dengan “Post-Truth”   Baik kata infodemi maupun disinfodemi sebenarnya berkaitan erat dengan kata post-truth, kata yang dinobatkan oleh Kamus Oxford sebagai kata paling populer pada 2016 gara-gara pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang dimenangi Donald Trump.   Trump menaklukkan Hillary Clinton dengan cecaran dan semburan disinformasi, kebohongan, hoaks, hasutan, fitnah, ujaran kebencian, hingga pembunuhan karakter. Taktik agitasi ini lazim dikenal sebagai firehose of falsehood yang sebenarnya diciptakan di Rusia ketika menganeksasi Semenanjung Crimea. Mantra firehose of falsehood sebenarnya mirip demagogi Adolf Hitler, yaitu bahwa kebohongan yang dicecarkan berulang kali akhirnya akan diterima sebagai kebenaran.   Trump juga memanfaatkan strategi propaganda politik komputasional dengan microtargeting terhadap para pemilih AS menggunakan data demografi/psikografi mereka dari hasil penyedotan data puluhan juta akun Facebook oleh Cambridge Analytica. Ini menjadi skandal politik yang mencoreng reputasi Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Cambridge Analytica pun akhirnya tutup, walau sempat masuk ke Indonesia sebelum Pemilihan Presiden 2019.   Membaca data ratusan ribu akun Twitter netizen Indonesia, Cambridge Analytica membagi profil psikografi pemilih Indonesia menjadi tiga kluster. Selain kluster calon pemilih yang cenderung golput (25 persen), ada kluster calon pemilih lain sebanyak 33 persen yang bersifat altruistik atau gampang iba. Terhadap kluster altruistik ini rupanya sudah ada rencana pesan yang diciptakan, yaitu seorang perempuan pada awal Oktober 2018 mengaku ia dipukuli sampai babak belur di Bandung.   Terbukti kemudian ia menjalani operasi plastik di Jakarta. Bisa dibayangkan, jika kebohongan ini tak terungkap, maka sebagian besar dari 33 persen calon pemilih akan beralih pilihan atau jadi golput. Semakin besar golput, akan menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon lain. Ini juga terjadi di pilpres AS 2016 yang dimenangi Trump dan referendum Brexit di Inggris.   Post-truth sendiri adalah suatu keadaan di mana individu atau sekelompok orang lebih memercayai apa yang sesuai dengan emosi mereka ketimbang logika dan fakta. Tak berlebihan jika hoaks yang tak lain adalah disinformasi, dijuluki Haryatmoko SJ sebagai “anak kandung” post-truth. Agar post-truth bermanifestasi, dibutuhkan prakondisi yaitu “ruang gaung” (echo chamber). Orang dan masyarakat yang dicecar dengan semburan propaganda dan demagogi ala Hitler dan Trump dengan frekuensi tinggi dan diulang-ulang, di bawah sadar mereka akan terbentuk pembenaran terhadap informasi sesat atau disinformasi tadi.   “Share-bait” dan “Dark Social”   Menghadapi gempuran dan wabah disinformasi atau disinfodemi, seperti dirumuskan oleh Poseti dan Bontcheva untuk UNESCO di atas, kita membutuhkan media pers dan wartawan yang kredibel. Apalagi saat ini media arus utama/konvensional seperti media cetak dan media elektronik makin terdisrupsi oleh media baru berbasis internet atau digital. Memang sekarang media konvensional nyaris semuanya memiliki portal berita/opini online.   Namun alih-alih menjadi portal berita/opini yang kredibel seperti induknya, sebagian lalu tergoda membuat berita sensasional, mengejar kesegeraan dan click-bait. Dari sekitar 40.000-an portal berita/opini online yang ada di Indonesia, hanya sekitar 200-an saja yang terverifikasi di Dewan Pers.   Jika media konvensional ditambah media daring di Indonesia jumlahnya puluhan ribu, maka jumlah akun media sosial (Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram), di negeri ini mencapai sekitar seratusan juta. Melubernya informasi dan disinformasi di media sosial jauh lebih dahsyat lagi. Namun yang paling spektakuler jumlahnya adalah akun jejaring sosial seperti WhatsApp, Line dan lain-lain, yang mencapai lebih dari 300 jutaan, melebihi jumlah penduduk Indonesia.   Di jejaring sosial yang dinamai dark social oleh Alexis Madrigal inilah terjadi aktivitas berbagi informasi dan disinformasi yang luar biasa. Click-bait media online ditaklukkan oleh share-bait. Semuanya mengakibatkan maraknya epidemi disinformasi atau disinfodemi.   Menyambut hari lahir ke-56 Harian Kompas tanggal 28 Juni ini, makin penting mencamkan pendapat dan saran Ashadi Siregar, agar media arus utama seperti Kompas tetap mempertahankan diri menjadi media pers yang kredibel. Menjadi rumah pencerah (clearing house), tidak tergoda mengejar sensasi dan jurnalisme berselera rendah. ●

 

Jurnal “Pseudo-ilmiah” yang Siap Memangsa

Jurnal “Pseudo-ilmiah” yang Siap Memangsa Irwan Julianto  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 17 April 2013

  

Tak kurang dari Gina Kolata, jurnalis sains-kesehatan kawakan koran New York Times, menaruh perhatian pada jurnal online ”pseudo-ilmiah” alias jurnal predator. Ilmuwan yang dimuat tulisannya malah harus membayar. Tulisan Gina Kolata berjudul ”Scientific Articles Accepted (Personal Checks, Too)” dimuat di New York Times, 8 April 2013, dan dimuat ulang di International Herald Tribune pada 9 April 2013 dengan judul ”Taken in by Pseudo-Academic Journals”. Sebenarnya topik ini sudah ditulis fisikawan Universitas Indonesia, Terry Mart, sepekan sebelumnya dengan judul ”Jurnal Predator” di Opini Kompas, 2 April 2013. Baik Gina Kolata maupun Terry Mart sama-sama merujuk pada Jeffrey Beall, pustakawan riset Universitas Colorado di Denver, Amerika Serikat. Beall mempunyai daftar hitam jurnal abal-abal yang dijulukinya sebagai predatory open-access journals. Tahun 2010, baru ada 20 penerbit jurnal predator, tetapi saat ini membengkak menjadi lebih dari 300. Ia memperkirakan ada sekitar 4.000 jurnal tipu-tipu saat ini yang siap memangsa ilmuwan yang membutuhkan publikasi artikel ilmiah mereka. Jumlah ini merupakan sedikitnya 25 persen jurnal online atau jurnal akses terbuka yang ada di dunia. Maraknya jurnal ilmiah online, termasuk yang predator, merupakan akibat tingkat kebutuhan (demand) yang tinggi. Ilmuwan dan akademisi dari negara-negara sedang berkembang membutuhkan publikasi hasil riset mereka di jurnal-jurnal internasional. Di Indonesia, misalnya, akhir Januari 2012 Dirjen Dikti Kemdikbud mewajibkan para kandidat doktor sejak Agustus 2012 mengirimkan karya ilmiah ke jurnal internasional. Prasyarat ”yang betul-betul salah kaprah” ini pernah dikecam habis oleh Franz Magnis-Suseno lewat tulisannya di Kompas, 8 Februari 2012, ”Dikti di Seberang Harapan?”. Juga oleh Inaya Rakhmani lewat tulisannya ”Publikasi Ilmiah dan Solusi Jangka Pendek” di Kompas, 25 Februari 2013. Jalan Pintas Tuntutan untuk publikasi ke jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional ini tak jarang juga berkaitan dengan syarat kenaikan pangkat dan sertifikasi dosen serta dana hibah riset yang jumlahnya besar. Jurnal cetak internasional bergengsi, seperti Nature dan Science, ataupun jurnal-jurnal ilmu sosial yang diakreditasi nyaris mustahil bisa ditembus karena standar yang tinggi selain penulis harus menunggu antrean amat lama. Jurnal-jurnal bergengsi ini dikenal untuk artikel-artikel ilmiah yang ditelaah pakar seilmu (peer-reviewed) yang teramat ketat. Karena itu, jurnal online merupakan alternatif atau jalan pintas yang menggiurkan. Jurnal open-access baru muncul sekitar 10 tahun lalu, tetapi segera mendapatkan sambutan antusias. Di AS, awalnya jurnal online yang dipublikasikan Public Library of Science amat disegani karena ditelaah pakar seilmu dengan amat ketat. Khusus untuk artikel-artikel ilmu kedokteran didata oleh PubMed, yang diseleksi karena kualitasnya tak perlu diragukan. Namun, celakanya, keberadaan jurnal-jurnal online bergengsi mulai disaingi oleh jurnal-jurnal predator yang memungut bayaran cukup mahal sebagai imbalan tulisan yang pasti dimuat tanpa seleksi oleh tim pakar seilmu. Para editor jurnal predator ini hanya jadi pajangan, tak jarang mereka dijebak dengan iming-iming imbalan 20 persen penghasilan jurnal, seperti yang dilakukan The Journal of Clinical Trials & Patenting yang diterbitkan Avens Publishing Group, jurnal dan penerbit yang ada dalam daftar hitam Jeffrey Beall. Thomas Price, asisten profesor endokrinologi reproduksi dan fertilitas di Fakultas Kedokteran Universitas Duke di North Carolina, AS, misalnya, bergabung dalam dewan redaksi The Journal of Gynecology & Obstetrics karena ia melihat nama-nama pakar yang disegani di situs web. Ia heran karena berkali-kali diminta mencari penulis dan memasukkan tulisannya sendiri. Ia menolak karena jurnal ilmiah yang benar tidak perlu melakukan cara-cara seperti itu. Ia sudah berkali-kali, selama tiga tahun terakhir, meminta namanya dicabut, tetapi tetap saja terpampang. Sekali seorang ilmuwan masuk, namanya sulit dicabut. Penerbit lain yang juga ada dalam daftar hitam Beall adalah Omics Group yang dipimpin Srinubabu Gedela: memiliki 250 jurnal dan memungut bayaran sampai 2.700 dollar AS per makalah! Gedela mengaku seorang doktor dari sebuah universitas di India dan pakar bioteknologi. Lain lagi dengan pengalaman Paulino Martinez, seorang dokter di Meksiko yang mengirimkan dua artikel sebagai respons terhadap surat elektronik yang ia terima dari The Journal of Clinical Case Reports. Keduanya diterima dan tentu saja ia senang. Namun, datanglah tagihan 2.900 dollar AS sebagai ongkos publikasi. Martinez minta kedua artikelnya ditarik, tetapi tetap saja diterbitkan. Sempat didiskon jadi 2.600 dollar AS, tetap Martinez tak mampu dan tak mau membayar. Akhirnya, setelah setahun berdebat lewat e-mail dan telepon, ia tak ditagih lagi walaupun ia tetap dianggap berutang. Situasi di Indonesia Terry Mart, ketika dihubungi kemarin, mengatakan, ilmuwan Indonesia seyogianya mengutamakan integritas ilmiah di atas kum dan gairah untuk mengejar akreditasi dosen serta hibah riset. Masalah jurnal predator akan dia bahas dalam seminar di Kampus UI Depok, Kamis besok. Sunarto, doktor komunikasi UI yang sekarang mengepalai Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, juga menyatakan keprihatinannya jika ada dosen yang hanya mengejar kepangkatan ketimbang pendalaman ilmu sehingga tak memedulikan kualitas jurnal ilmiah karena yang penting artikelnya bisa dimuat. Ia menyebutkan, ada penerbit di Yogyakarta yang secara khusus memublikasikan jurnal dengan biaya sekitar Rp 3 juta untuk setiap artikel. Dirjen Dikti Kemdikbud punya daftar hitam jurnal dalam dan luar negeri yang tak diakui. Daftar jurnal internasional jauh dari lengkap. Di dalam negeri ada enam, lima di antaranya diterbitkan universitas negeri. ●

Endang Sedyaningsih, Peneliti yang Menjadi Birokrat

Endang Sedyaningsih, Peneliti yang Menjadi Birokrat

Irwan Julianto; Wartawan KOMPAS

SUMBER : KOMPAS, 03 Mei 2012

Ketika bertemu Dr Endang Sedyaningsih, MPH di Konferensi Influenza Eropa III di kota Vilamoura, Algarve, Portugal, pertengahan September 2008, ia tampak terkejut. Ia berpesan agar presentasinya tentang kesiapan Indonesia menghadapi epidemi flu burung di sidang pleno forum amat bergengsi itu tidak dilaporkan.

Alasannya karena ia baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Departemen Kesehatan. Ia tak ingin ditegur oleh Menteri Kesehatan waktu itu, Siti Fadilah Supari.

Di forum, dengan lancar dan jernih ia memaparkan situasi flu burung di Indonesia, yang tergolong paling tinggi jumlah kasus dan tingkat kematian korbannya di kawasan ASEAN.

Di luar dugaan, setahun kemudian namanya diumumkan menjadi Menteri Kesehatan yang baru. Namanya muncul pada saat-saat terakhir karena calon kuat sebelumnya, Prof Nila Moeloek, batal dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Endang, dari seorang peneliti yang sempat menduduki posisi pejabat eselon dua di Balitbang Depkes, kemudian setahun lebih non-job, langsung melejit menjadi seorang menteri. Ini mematahkan tradisi karena selama ini para menteri kesehatan biasanya dokter klinis atau dokter yang pernah menjadi pejabat struktural di kanwil atau direktur rumah sakit di daerah. Sementara Endang adalah seorang peneliti biasa walaupun ia menyandang gelar master dan doktor ilmu kesehatan masyarakat dari Universitas Harvard.

Ada saja yang tak suka ia jadi Menkes. Misalnya, ia dituding mencuri virus flu burung dari Indonesia dan dikirim ke Amerika yang diduga bakal dijadikan cikal bakal vaksin yang nantinya akan dikomersialkan tanpa Indonesia menikmati hak dan royaltinya. Ada pula spekulasi bahwa virus flu burung asal Indonesia itu akan dikembangkan menjadi senjata biologis di AS.

Hal yang belakangan berkembang malah tudingan bahwa Endang bertanggung jawab untuk pengadaan reagensia untuk pemeriksaan infeksi flu burung pada 2006-2007, dan ia dianggap menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, sebagai Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi ia tak memiliki wewenang untuk pengadaan barang.

Kondisi sakitnya yang parah tak memungkinkan ia datang sebagai saksi kasus korupsi di KPK. Lewat pesan Blackberry-nya tanggal 3 April lalu ia menjelaskan duduk soalnya.

”Sori nulis salah-salah. I can’t really see. My health problem is serious,” tulisnya. ”Terapi medik saya pun belum settled. Tim dokter saya sangat besar.... Beberapa hari sekali mendapatkan regimen terapi saya.” Itulah pesan tertulis terakhir yang saya terima. Setelah itu pesan-pesan saya tak pernah dibaca dan dibalas. Yang tersisa adalah personal statusnya yang berbunyi: Be strong.

Ia tetap tegar ketika mengajukan permohonan dirinya untuk mundur sebagai Menkes kepada Presiden SBY yang menjenguknya, Kamis pekan lalu, di RSCM.

Menurut Prof David Muljono, dokter yang juga peneliti hepatitis di Lembaga Eijkman, Endang adalah tokoh yang paling berjasa untuk meloloskan usulan ke sidang Dewan Kesehatan Sedunia di Geneva pada Mei 2010. Atas usulan itu hepatitis diakui sebagai wabah dunia dan harus diperingati secara rutin setiap tahun. ”Beliau mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional,” kata David.

Bersahaja

Kebersahajaan Endang sebagai peneliti ilmu kesehatan masyarakat masih lekat di ingatan. Suatu hari di bulan Agustus 1996 di Bandara Logan, Boston, AS, Endang menyambut saya dan keluarga. Sebagai mahasiswa doktoral di Universitas Harvard ia jauh dari kesan snob. Ketika itu ia bergaun terusan panjang di bawah lutut dan memanggul ransel. Apartemennya sederhana, tetapi tertata rapi dan bersih.

Bulan Maret 1997 ia berhasil mempertahankan disertasinya tentang kehidupan para pekerja seks komersial di Kramat Tunggak, Jakarta Utara, dan perilaku para pelanggan mereka yang rawan bagi penularan HIV/AIDS. Ketika itu, isu AIDS sedang naik daun di dunia, termasuk Indonesia.

Terkait penyakitnya, Endang menjadi perokok pasif karena Indonesia adalah ”surga” bagi perokok. Asap rokok lingkungan (environmental tobacco smoke) jauh lebih beracun dan karsinogenik dibandingkan asap rokok utama (mainstream smoke). Ini yang mungkin memicu kanker paru yang diidap Endang.

Ia dan keluarganya untuk pertama kali mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker paru ketika melihat hasil rontgen parunya pada 22 Oktober 2010.

Endang tetap tegar. Tanggal 22 Desember 2010 ketika meluncurkan buku Perempuan-perempuan Kramat Tunggak di Bentara Budaya Jakarta, ia masih terlihat sehat dan segar. Dan ia tetap tegak tegar ketika diwawancara di rumah dinasnya beberapa pekan kemudian (Kompas, 23 Januari 2011). Malah ia bisa menertawakan dirinya sendiri sambil menyanyikan lagu David Bowie ”Dead Man Walking”.

Salah satu perjuangan Endang yang berani melawan arus adalah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Kantor Kemenkes tak jarang didemo oleh para petani tembakau dan buruh industri rokok. Bahkan fotonya pernah terpampang di baliho besar sebagai salah satu dari 10 musuh petani tembakau dan buruh industri rokok (Buku Indonesia–The Heaven for Cigarette Companies and the Hell for the People, FKM UI, 2012).

Padahal, tujuan RPP itu tak lain adalah mengamankan mereka yang belum menjadi perokok dan para perokok pasif. Tidak dimaksudkan untuk mematikan industri rokok dan melarang penanaman tembakau.

Disalahpahami dan difitnah memang risiko jabatan bagi pejabat tinggi negara. Namun, Endang telah membuktikan bahwa ia tetap bekerja sampai saat-saat terakhir, sebelum akhirnya ia menyerah dan harus meminta cuti sebulan untuk berobat, lalu dipuncaki dengan permohonannya mengundurkan diri. Ini menunjukkan kejujurannya untuk tidak mengangkangi jabatan yang diamanahkan kepada dirinya. ●