Mendesak, Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Asvi Warman Adam ; Profesor Riset LIPI; Narasumber pada CAVR (2004) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2008) di Dili

KOMPAS, 16 April 2021

 

 

                                                           

Terhitung April 2021 sampai pemerintahan Joko Widodo berakhir, tinggal tersisa waktu sekitar tiga tahun lagi. Apakah dalam waktu singkat itu masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dituntaskan?   ”Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan, yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional.” Demikian perintah Presiden Jokowi yang disampaikan dalam acara virtual peringatan Hari HAM Sedunia (Kompas, 11/12/2020).   Sebetulnya ini bukan hal baru karena sudah menjadi bagian dari program Nawacita, kampanye presiden tahun 2014. Namun, dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, ini belum terpenuhi. Pada 16 Desember 2020, Presiden menyerahkan bantuan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme Rp 39,2 miliar untuk 215 korban dan ahli waris dari 40 peristiwa.   Yudisial dan non-yudisial   Setelah melewati pemerintahan rezim otoriter menuju demokrasi, biasanya pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui pengadilan HAM berat dan/atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bersifat non-yudisial. Pengadilan HAM berat ad hoc pernah dijalankan dalam kasus Timor Timur walaupun tidak seorang pun yang dijatuhi hukuman dalam pengadilan pada tingkat banding.   Peristiwa Tanjung Priok juga pernah disidangkan dan hanya menghukum pelaku yang bukan berpangkat perwira. Setelah UU KKR dibuat pada 2004 dan seleksi komisioner dilakukan beberapa tahap, beberapa pihak mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 27 yang dipersoalkan mengaitkan kompensasi dengan amnesti. Kompensasi kepada korban baru diberikan setelah pelaku meminta maaf, lalu diberi amnesti oleh Presiden.   Jika pelaku tak meminta maaf, berarti kompensasi terhadap korban tak dapat diberikan. MK melakukan ultrapetita tahun 2006. Mengabulkan penghapusan pasal ini sekaligus membatalkan UU No 27/2004 karena jika pasal itu dihapus, akan hilang fungsi rekonsiliasinya.   Setelah itu masih sempat dibahas UU penggantinya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa LSM dilibatkan dalam pembahasannya, tetapi kemudian prosesnya mandek entah di mana. Betapa banyak waktu yang terbuang.   Dalam penyelesaian kasus Tanjung Priok muncul istilah islah (damai antara pelaku dan korban, sementara korban memperoleh santunan dari pelaku). Demikian pula wacana Dewan Kerukunan Nasional semasa Wiranto menjadi Menko Polkam juga tak dapat sambutan dari korban karena gagasannya tak jelas.   Beberapa waktu lalu muncul terobosan dari Kemenkumham dengan rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Nonyudisial (UKP-PPHB). Fokusnya pemulihan dan rekonsiliasi korban.   Menurut saya, lebih baik jika konsentrasi pada pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. Dalam hal ini, modelnya seperti Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Komisi ini memeriksa beberapa kasus berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan beberapa lembaga. Berdasarkan temuan itu, komisi itu turun ke lapangan mengumpulkan dokumen dan wawancara saksi dan seterusnya.   Dalam keputusan akhirnya, komisi ini menguraikan berbagai kasus tersebut, menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dan menyebutkan lembaga yang bertanggung jawab. Jadi, tak ada individu yang diadili. Untuk pemulihan korban, selama ini upaya yang telah dilakukan secara lokal ataupun sektoral terbatas pada bantuan kebutuhan dasar. Wali Kota Palu dalam Peraturan Wali Kota No 25/2013 (Rencana Aksi Nasional HAM Daerah) memberi bantuan kesehatan kepada korban peristiwa 1965 setelah secara terbuka meminta maaf.   Sejak 1966 sampai 1978, sebanyak 300 tahanan politik (tapol) 1965 ini melakukan kerja paksa membangun 17 proyek infrastruktur di Palu tanpa dibayar, antara lain proyek Kali Palu untuk mencegah banjir, pembangunan kantor korem, pengaspalan jalan, termasuk landas pacu bandara.   Tahun 2013, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan bantuan medis dan psikososial (BMP) untuk korban peristiwa 1965 (434 orang), korban penghilangan paksa (12 orang), dan kasus Tanjung Priok (6 orang). Tahun 2015, yang meminta bantuan ini 1.275 orang.   Makin lama makin banyak korban yang mendaftar dan belum dapat bantuan. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris sesuai kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan fisik dan mental (Pasal 1.6 UU KKR yang dibatalkan).   Dalam Prolegnas 2021, RUU KKR tak masuk di dalamnya. Jika UU KKR yang baru itu disusun, tentu akan memakan waktu. Belum lagi proses selanjutnya pembentukan panitia seleksi, proses penyaringan calon anggota KKR yang berlangsung berapa tingkat. Dan setelah itu akan memakan tempo pula bagi komisi untuk bekerja. Oleh sebab itu, tak cukup waktu tiga tahun untuk menyelesaikan semua tahapan ini sampai KKR mengambil keputusan.   Sementara, UKP-PPHB bisa dibentuk dalam waktu singkat. Yang dapat diperiksa UKP-PPHB adalah sekitar 10 kasus yang dipilih pada kurun 1945-2000. Jika penahanan terhadap tokoh Masyumi dan PSI tahun 1960-an (termasuk Hamka) dianggap pelanggaran HAM berat, kasus ini juga bisa dimasukkan.   Seyogianya UKP-PPHB tak meniadakan pengadilan HAM berat dengan pertimbangan bahwa kasus pelanggaran HAM berat itu tak mengenal kedaluwarsa. Dalam UU Pengadilan HAM Tahun 2000 memang disebut KKR sebagai alternatif KKR. Namun, karena KKR tak jadi terbentuk, UKP-PPHB bisa dianggap sebagai penggantinya.   Menurut hemat kami, kasus pembunuhan misterius 1982-1985 bisa diselesaikan secara non-yudisial. UKP-PPHB memeriksa kasus, menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, dan menyebutkan instansi yang bertanggung jawab. Kemudian diberikan kompensasi kepada keluarga korban.   Mengenai kasus Timor Timur, Indonesia telah menyelenggarakan pengadilan HAM berat ad hoc Timor Leste sendiri telah membentuk dan menyelenggarakan CAVR tahun 2004 yang mencatat semua pelanggaran HAM pada 1979-1999. Setelah itu diadakan pula Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang disetujui dan melibatkan kedua negara. Apa kasus ini masih mau dibahas lagi?   Selain pembentukan UKP-PPHB, dapat diselesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui Pengadilan HAM. Terkait berbagai kasus yang terjadi setelah Soeharto berhenti jadi presiden, Mei 1998, sampai UU Pengadilan HAM dikeluarkan, November 2000, UKP-PPBH dapat menemui para korban dan menanyakan apakah kasusnya akan diselesaikan secara non-yudisial atau melalui pengadilan HAM ad hoc. Peristiwa yang terjadi setelah pembentukan UU pengadilan HAM November 2000 ditangani pengadilan HAM berat.   Tragedi 1965   Menyangkut tragedi 1965, sebaiknya kasus itu dipilah-pilah. Peristiwa pembunuhan massal yang memakan korban 500.000 orang (termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida) sebaiknya diselesaikan lewat pengadilan HAM ad hoc yang tak mengenal kedaluwarsa.   Ada dua kasus yang dapat diselesaikan lebih dahulu. Pertama, kasus pencabutan kewarganegaraan orang Indonesia yang berada di luar negeri tahun 1965/1966. Kedua, kasus pembuangan paksa ke Pulau Buru tahun 1969-1979. Kedua kasus itu murni kebijakan negara, tetapi merugikan dan bahkan menghancurkan kehidupan warga negara Indonesia.   Terhadap kasus pertama, tinggal diakui bahwa terjadi kekeliruan pada masa lampau dan untuk itu pemerintah meminta maaf kepada para eksil tersebut. Dalam kasus Pulau Buru, Presiden dapat memberikan rehabilitasi. Syaratnya, rehabilitasi ini perlu disetujui Mahkamah Agung. Dulu, Ketua MA Bagir Manan pernah membuat surat mengenai ini.   Dengan pembentukan UKP-PPHB, terbuka peluang untuk menyelesaikan sebagian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini sekaligus menepati janji Presiden Jokowi dalam Nawacita. Dalam perspektif korban, tentu yang diharapkan kebenaran diungkapkan, pelaku dihukum, dan kompensasi diberikan. Dalam kenyataan, seiring waktu yang terus berjalan, tidak semua bisa terwujud. ●

 

Pentingnya Kementerian Kebudayaan

 ASVI WARMAN ADAM

 

KOMPAS, 24 Agustus 2019

 

Setelah tertunda bertahun- tahun, baru di era pemerintahan Jokowi, UU No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan. Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia (KNI) yang mencakup Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan.

Riset Indonesia-Belanda : Kerja Sama dalam Perbedaan

Riset Indonesia-Belanda : Kerja Sama dalam Perbedaan Asvi Warman Adam  ;   Sejarawan LIPI

                                                     KOMPAS, 08 Februari 2018

                                                           

Akhir 2017, sebanyak 126 warga Belanda dan Indonesia memprotes riset mengenai periode 1945-1950 yang dibiayai Belanda dengan melibatkan sejarawan Indonesia. Ada kekhawatiran hasil riset itu mengubah sejarah Indonesia dengan mempersoalkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan konsekuensinya agresi militer Belanda tahun 1947 dan 1948 akan disebut sebagai aksi polisional belaka. Benarkah demikian?    Riset bertajuk ”Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia 1945-1950” dilakukan selama empat tahun untuk meneliti kondisi dan tingkat kekerasan dalam konflik di masa operasi militer Belanda di Indonesia. Riset bernilai 4,1 juta euro (Rp 67 miliar) dilakukan tiga lembaga penelitian di Belanda bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mengapa Pemerintah Belanda terdorong membiayai riset ini? Tahun 1969 diterbitkan laporan Excessennota tentang kekerasan tentara Belanda di Indonesia periode 1945-1950 yang mencatat 110 kasus sebagai ekses. Namun, dalam disertasi Remy Limpach yang diterbitkan tahun 2016 terungkap bahwa kekerasan itu tak hanya sekadar ekses, tetapi bersifat struktural. Peristiwa ini cukup sensitif di negeri Belanda. Terdapat 220.000 tentara Belanda yang dikerahkan selama perang 1945-1949 di Indonesia. Sebanyak 160.000 adalah orang Belanda, sedangkan 60.000 tentara KNIL lokal (Ambon, Minahasa, Jawa, dan lain-lain). Dari 160.000 tentara Belanda itu, 100.000 tentara wajib militer, 50.000 sukarelawan, dan hanya 10.000 tentara profesional. Kebanyakan dari wajib militer dan sukarelawan itu berusia sekitar 20 tahun yang sebagian besar belum mendapat pelatihan militer dan memiliki pengetahuan minim tentang Indonesia dan orang Indonesia.  Belanda tak serta-merta membantah temuan disertasi tersebut, tetapi ingin melakukan penelitian yang menyeluruh untuk mengetahui penyebab, latar belakang, termasuk situasi internasional waktu itu. Keterlibatan sejarawan Indonesia dipandang memperkaya perspektif riset ini. Program riset tersebut terdiri atas sembilan subproyek, dua di antaranya melibatkan sejarawan Indonesia yang dikoordinasi oleh Bambang Purwanto dan Abdul Wahid (UGM). Dalam hal ini, kita perlu belajar dari Belanda. Apabila ada kajian ilmiah tentang kekerasan pada masa lampau di Tanah Air, jangan disangkal secara emosional, tetapi diteliti dulu secara mendalam. Perbedaan sudut pandang Perbedaan sejarah yang tidak bisa dipertemukan antara Indonesia dan Belanda adalah persoalan tanggal kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda menganggap bahwa penyerahan kedaulatan baru terjadi pada 27 Desember 1949. Oleh sebab itu, Indonesia memandang serangan tentara  Belanda di beberapa tempat  di Pulau Jawa pada 1947 dan 1948 sebagai agresi militer, di lain pihak Belanda menyebutnya aksi polisional. Mustahil memaksa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945  karena itu berarti, kegiatan tentara mereka di Indonesia tahun 1945-1949 termasuk kejahatan perang. Biarlah kedua negara menulis sejarah periode 1945-1949 secara berbeda bahkan berlawanan, hal ini tidak mengganggu hubungan bilateral yang sejak lama sudah berjalan baik. Sementara itu, pada 2011 dan 2012, kasus kekerasan oleh tentara Belanda di Rawagede, Bekasi, dan Sulawesi Selatan (Westerling) disidangkan di pengadilan Belanda yang menyebabkan Pemerintah Belanda meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada (keluarga) korban kedua peristiwa tersebut yang berada di Indonesia. Namun, jangan lupa bahwa korban tersebut dianggap masih warga negara Belanda karena peristiwa itu terjadi sebelum 27 Desember 1949. Upaya KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda) yang diketuai Jeffry Pondaag yang membela korban peristiwa berdarah tersebut patut dihargai dan bagus dilanjutkan. Saling menguntungkan Riset ini tidak akan mengubah sejarah Indonesia, tetapi diperlukan Pemerintah Belanda sebagai pertanggungjawaban kepada warga mereka. Belanda tentu akan tetap menganggap 27 Desember 1949 sebagai penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, sebaliknya Indonesia memandang 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan. Tentu kasusnya berbeda dengan riset besar PJ Drooglever pada 2000 atas permintaan parlemen Belanda. Riset itu tentang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat tahun  1969. Ada kekhawatiran di Indonesia hasil riset itu akan menolak Pepera dan dijadikan argumen sejarah bagi kelompok separatis. Namun, ketika penelitian itu diterbitkan pada 2005 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada 2010, ketakutan itu tidak beralasan. Walaupun menganggap ada masalah di Irian Barat, riset itu membenarkan bahwa Pepera diakui sah oleh PBB.  Riset periode 1945-1950 ini sepenuhnya dibiayai Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana. Sejarawan Indonesia yang terlibat dalam proyek ini dapat melakukan penelitian regional yang perlu diketahui masyarakat Indonesia, seperti kekerasan di Jakarta sehingga ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta pada Januari 1946. Revolusi sosial di tiga daerah (Brebes, Tegal, Pemalang) serta di Sumatera Timur perlu diungkapkan secara utuh. Kekerasan dan penjarahan terhadap etnisitas Tionghoa sehingga mereka membentuk satuan pengamanan sendiri Po An Tui tentu baik diteliti. Demikian pula dengan peristiwa Madiun tahun 1948 yang banyak menimbulkan korban. Yang tak kalah penting adalah penelitian tentang KMB (Konferensi Meja Bundar) yang menyebabkan Indonesia harus melunasi  utang Pemerintah Hindia Belanda tahun 1942-1949 kepada pihak ketiga. Sikap Indonesia yang kendur dalam pengurusan utang sejak dulu sampai sekarang dapat dilacak dari KMB tahun 1949. ●

Sejarah Indonesia Tahun 2018

Sejarah Indonesia Tahun 2018 Asvi Warman Adam  ;  Sejarawan LIPI

                                                      KOMPAS, 10 Januari 2018

                                                           

Sejarah adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Namun, apa yang menimpa pada masa lampau bisa menjadi pelajaran untuk sekarang dan masa mendatang. Sejarah merupakan persambungan antara kemarin, hari ini, dan esok. Bulan Januari baru dimulai, tetapi kita bisa menulis sejarah tahun 2018 dengan mencatat apa yang akan terjadi pada masa depan dengan bekal peristiwa terdahulu. Dua peristiwa yang akan terjadi di tahun ini. Pertama adalah Asian Games XVIII  yang akan berlangsung pada 18 Agustus-2 September. Kedua, peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober yang kini mencapai 90 tahun. Untuk kedua kalinya Asian Games berlangsung di Indonesia. Tahun 1962, kita tampil sebagai juara kedua, mengapa tahun ini untuk menduduki peringkat ke-10 saja tidak yakin?  Dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 diikrarkan untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kenapa belakangan ini bahkan menjelang pemilihan kepala daerah serempak, tanggal 27 Juni 2018, bahasa Indonesia cenderung menjadi bahasa perpecahan? Presiden Soekarno sangat peduli dengan kejuaraan olahraga tingkat Asia. Ia mempersiapkan Stadion Utama Senayan dengan pinjaman dana, yang kemudian dibayar lunas, kepada Uni Soviet. Sebanyak 50.000 warga Senayan direlokasikan, antara lain, ke daerah Tebet. Bung Karno juga mempersiapkan segala fasilitas untuk olahragawan yang datang dari luar negeri. Dengan bantuan pampasan perang dari Jepang, dibangunlah Hotel Indonesia, Sarinah, hotel untuk atlet dan wartawan. Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia merupakan patung yang disiapkan untuk menyambut para atlet yang tiba di Bandara Kemayoran. Bung Karno sempat mengecek proses pembuatan patung perunggu itu di studio Edhi Sunarso di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Hasil dari kerja keras itu, Indonesia menjadi juara kedua dalam pesta olahraga Asia yang diikuti oleh 12 negara. Ketika event ini tidak diakui oleh Komite Olimpiade karena Indonesia tak memberikan visa kepada atlet Israel dan Taiwan, Soekarno membuat semacam olimpiada tandingan, yaitu Ganefo (Games of the New Emerging Forces) tahun 1963, hanya dengan persiapan 200 hari. Dalam pesta olahraga internasional yang diikuti oleh 51 negara itu, kita jadi juara ketiga. Dalam peringatan setahun Ganefo, tahun 1964, Bung Karno berpidato, ”Hai rakyat Indonesia, tua-muda, terutama sekali yang muda-muda, latih kau punya diri sehebat-hebatnya agar di dalam waktu sepuluh tahun paling banyak, sepuluh tahun, Indonesia, rakyat Indonesia menduduki tempat yang paling tinggi di lapangan olahraga”. Apakah bangsa Indonesia mampu menunaikan pesan Bung Karno setengah abad silam? Rasanya masih jauh panggang dari api. Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan oleh korupsi sekian miliar rupiah dana sosialisasi Asian Games. Namun, waktu yang tinggal setengah tahun ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan melibatkan masyarakat seluas-luasnya (termasuk relawan dari mahasiswa-pelajar). Para atlet harus terus berlatih di dalam dan luar negeri. Berita persiapan (dan penyelenggaraan) Asian Games seyogianya mendapat prioritas liputan  oleh media massa. Bahasa pemecah-belah Sumpah Pemuda 1928 merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah Indonesia ketika para pemuda/i dari berbagai etnis dan agama menyatakan tekad satu bangsa dan satu Tanah Air. Mereka juga menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada sidang Kongres Pemuda II itu, pada pagi/siang harinya dilangsungkan seminar yang mewajibkan pembicara berbahasa Indonesia. Kalangan terpelajar Indonesia yang fasih dan terbiasa berbahasa Belanda saat itu dengan susah payah menyampaikan pemikirannya dalam bahasa Indonesia. Namun, mereka mencoba dan berusaha, dan akhirnya bisa. Mereka menyadari bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa yang mempersatukan kita meski berbeda suku bangsa dan agama. Kita bersyukur punya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. India, negara berpenduduk lebih banyak dari kita, sesungguhnya tak punya satu bahasa yang mempersatukan mereka, kecuali secara pragmatis bahasa penjajah: bahasa Inggris. Fungsi bahasa itu tentu terkait substansi dan gaya bahasa. Sejak pemilihan kepala daerah tahun lalu, terasa sekali bahwa bahasa Indonesia mulai digunakan untuk melontarkan isu SARA; mengenai etnis dan agama. Terasa sekali bahwa luka politik akibat terbelahnya masyarakat berdasarkan etnis dan agama, lama sembuhnya. Tentu tidak kita inginkan hal yang sama terulang lagi pada pemilihan kepala daerah 2018. Diharapkan terpilih pemimpin yang berkualitas dan berkinerja baik, bukan tokoh yang menang karena lawannya dipecundangi dengan isu SARA atau  foto-foto masa lalu yang direkayasa. Kita menginginkan bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa yang memecah belah bangsa. Kita semua yang akan melengkapi sejarah Indonesia tahun 2018 ini: apakah secara eksternal kita mampu menyelenggarakan pesta olahraga Asia dengan lancar dan semarak serta memperlihatkan prestasi olahraga yang tidak memalukan dalam berhadapan dengan negara lain? Kita juga yang akan melaksanakan apakah secara internal, dalam pilkada bulan Juni 2018, kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa perpecahan?  Praktik kebahasaan ini akan tercatat dalam Kongres Bahasa Indonesia pada Oktober 2018 mendatang, yang sekaligus merupakan peringatan 90 tahun Sumpah Pemuda. ●

Eddie Lembong, Tionghoa dalam Keindonesiaan

Eddie Lembong, Tionghoa dalam Keindonesiaan Asvi Warman Adam  ;   Anggota Dewan Pakar Yayasan Nabil

                                                    KOMPAS, 04 November 2017

                                                           

Eddie Lembong meninggal 1 November 2017 dalam usia 81 tahun. Ia pendiri perusahaan farmasi Pharos yang sejak 1999 selama dua periode menjadi Ketua Perhimpunan Inti (Indonesia-Tionghoa). Tahun 2006, ia memimpin Yayasan Nation Building yang bergerak dalam bidang kebangsaan. Kerusuhan Mei 1998 yang ikut mengoyak tenunan kebangsaan dengan penjarahan terhadap harta milik etnis Tionghoa menyebabkan Lembong berpikir, ada sesuatu yang salah dalam hubungan antaretnis di negara ini. Oleh sebab itu, ia mendirikan perhimpunan Indonesia-Tionghoa yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara etnis Tionghoa dengan etnis lain di Nusantara ini. Organisasi ini berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa, antara lain penuntasan masalah Tionghoa di Indonesia warisan masa lalu.   Saling pengertian antaretnis itu terbentuk karena saling mengenal sejarah masing-masing. Masalahnya, sepanjang Orde Baru, sejarah mengenai etnis Tionghoa dihilangkan dalam pengajaran sejarah Indonesia. Nama Tionghoa diganti China dengan konotasi yang negatif. Orang- orang Tionghoa harus berganti nama Indonesia. Tiga pilar budaya Tionghoa (pendidikan, pers dan organisasi) dilarang. Ada kuota untuk etnis Tionghoa masuk perguruan tinggi negeri. Eddie Lembong terkena dampak kebijakan ini ketika ia ikut seleksi masuk Fakultas Kedokteran UI. Akhirnya ia diterima di jurusan Farmasi ITB. Seusai kerusuhan di Kalimantan Barat akhir Orde Baru, peneliti Benny Subianto menemukan penyebabnya tiga hal, karena adanya kesenjangan ekonomi, etnis Tionghoa itu hidup pada pemukiman yang nyaris eksklusif dan orang Tionghoa itu tak ikut dalam perjuangan kemerdekaan.  Persoalan kesenjangan ekonomi memang harus diatasi dan ini menyangkut bukan hanya orang Tiongoa melainkan semua etnis. Kalau ada kelompok yang hidup eksklusif tentu harus dinasihati dan dibuat aturan agar itu tak terjadi. Namun, informasi orang Tionghoa tak ambil andil dalam perjuangan kemerdekaan adalah keliru dan harus diluruskan. Peran Tionghoa John Lie telah berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pasca-1945 dengan menerobos blokade Belanda dari Sumatera menuju semenanjung Malaya dan Phuket Thailand untuk barter hasil bumi dengan senjata untuk pejuang kita. Dengan menyabung nyawa ia berhasil beberapa kali melakukan tindakan heroik ini. Tahun 2009 ia diangkat menjadi pahlawan nasional, untuk pertama kali bagi orang Tionghoa setelah proses pengangkatan pahlawan itu berlangsung selama 50 tahun. Ada empat orang Tionghoa menghadiri Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahkan, tempat berlangsung kongres adalah asrama mahasiswa milik seorang Tionghoa. Syair lagu ”Indonesia Raya” pertama kali dimuat 10 November 1928 pada surat kabar milik orang Tionghoa, Sin Po. Bahkan, Sin Po mencetak syair dan partitur lagu ”Indonesia Raya” sebanyak 5.000 eksemplar untuk dibagikan kepada masyarakat. Kalangan Tionghoa itu juga ikut menyusun konstitusi Indonesia, UUD 1845. Empat orang Tionghoa menjadi anggota BPUPKI dan seorang pada PPKI. Terdapat beberapa orang Tionghoa yang jadi menteri sejak pemerintahan Soekarno sampai kini. Etnis Tionghoa sama etnis lain di Indonesia telah sama-sama berjuang merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Jauh sebelum Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan Nation Building (Nabil) yang dipimpin Eddie Lembong telah mengusulkan agar AR Baswedan diangkat menjadi pahlawan nasional. Sampai sekarang terdapat 169 pahlawan nasional, tetapi tak seorang pun dari keturunan Arab. AR Baswedan penggagas Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1932 yang menegaskan bahwa para pemuda keturunan Arab juga bagian dan setia kepada Indonesia. Ia kemudian mendirikan Partai Arab Indonesia.  Baswedan bekerja sebagai wartawan pada surat kabar milik etnis Tionghoa. Ia berjasa dalam membawa pulang pengakuan diplomatik Mesir atas kemerdekaan Indonesia hasil lawatan delegasi yang dipimpin Agus Salim ke Timur Tengah. Agar lolos dari penjagaan polisi Belanda di Jakarta tahun 1947, ia menyembunyikan surat dalam kaus kakinya sehingga bisa selamat sampai di Yogyakarta, ibu kota pemerintahan waktu itu. Upaya pencalonan AR Baswedan belum berhasil sampai sekarang. Eddie Lembong juga berjasa dalam menggagas dan membiayai penerbitan buku Tionghoa dalam Keindonesiaan tahun 2015. Buku itu terdiri atas tiga jilid setebal 1.500 halaman berisi sumbangan budaya Tionghoa bagi peradaban Indonesia. Terdapat 73 penulis (15 orang dari mancanegara) dengan keseluruhan 129 tulisan di bidang agama, sosial, pendidikan, budaya, seni, olahraga, iptek, ekonomi, industri, perdagangan, politik, pemerintah dan kemiliteran. Buku ini sumber atau rujukan bagi peran dan kontribusi Tionghoa dalam konteks sejarah nasional Indonesia. Pada olahraga bulu tangkis ditampilkan tulisan tentang  Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Liem Swie King, dan Susi Susanti yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.  Saling mengenal, saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik di antara berbagai  etnis di Indonesia akan menyebabkan kohesi kebangsaan tetap terjaga di Tanah Air. Apa yang telah dirintis Eddie Lembong adalah bagian dari upaya menjadikan etnis Tionghoa bagian integral bangsa Indonesia.  Selamat jalan Pak Lembong. ●

Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk!

Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk! Asvi Warman Adam ;   Sejarawan LIPI

                                            MEDIA INDONESIA, 19 Oktober 2017

                                                           

TAHUN 1854 kewarganegaraan di Hindia Belanda terbagi atas golongan Eropa, Timur Asing (Vreemde Osterlingen), dan inlander yang kemudian diterjemahkan pribumi. Orang-orang Tionghoa termasuk golongan kedua. Bagaimana perlakuan terhadap kaum pribumi terlihat dari papan yang dipasang di pintu masuk kolam renang; 'Verboden voor honden en inlander' (Anjing dan pribumi dilarang masuk). Peran sebagai perantara ekonomi yang diberikan kepada kelompok Tionghoa (pemungut pajak, penjual opium, pengelompokan mereka di suatu tempat yang kemudian disebut pecinan) menyebabkan mereka relatif kuat sebagai pelaku ekonomi. Kesenjangan tersebut kian menguat pascakemerdekaan. Pada 1959 dikeluarkan PP No 10 Tahun 1959 yang melarang orang-orang China warga negara asing untuk tinggal dan beraktivitas di daerah di bawah tingkat dua. Jadi mereka harus pindah dari desa atau kecamatan ke ibu kota kabupaten. Di dalam praktiknya aturan ini juga berlaku bagi orang-orang Tionghoa yang sudah memilih menjadi warga negara Indonesia. Itulah sebabnya kemudian sekitar 140 ribu orang harus dipulangkan ke RRT. Kenyataannya hanya 40 ribu orang yang terangkut oleh kapal yang dikirim dari Tiongkok. Selebihnya sebanyak 100 ribu orang tetap tinggal di Indonesia tanpa kejelasan status kewarganegaraan. Kebijakan ini mempunyai dampak ekonomi dan politik yang buruk. Para petani kehilangan pedagang perantara yang membeli hasil bumi mereka dan menjualnya ke kota. Timbul sentimen rasial di tengah masyarakat. Pada masa Orde Baru etnik Tionghoa ini mendapat perlakuan diskriminatif. Tuduhan keterlibatan RRT membantu G-30-S menyebabkan dibekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Agar terputus hubungan antara orang-orang Tionghoa yang di Indonesia dan negara musuh (RRT), maka terhadap mereka diberlakukan kebijakan ganti nama. Keharusan ganti nama adalah ganti identitas, dan ini sangat menyakitkan bagi siapa pun yang mengalaminya. Tiga pilar budaya Tionghoa (sekolah, pers, dan organisasi) dilarang. Diberlakukan semacam pembatasan bagi orang-orang Tionghoa untuk bekerja di pemerintahan dan masuk perguruan tinggi negeri. Secara umum disebut bahwa etnik Tionghoa ini nonpribumi, sedangkan suku bangsa lain di Indonesia disebut pribumi. Sementara beberapa konglomerat Tionghoa dirangkul bekerja sama oleh penguasa dan siap membantu dana bila diperlukan. Ketika kesenjangan ekonomi semakin melebar, pengusaha Tionghoa itu menduduki posisi teratas (walaupun ada juga orang Tionghoa yang miskin di beberapa tempat). Manipulasi sejarah yang dilakukan Orde Baru tidak menyebutkan sumbangan budaya Tionghoa itu bagi peradaban Indonesia, termasuk peran orang-orang Tionghoa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ada empat orang Tionghoa yang ikut Sumpah Pemuda pada 1928. Ketika membicarakan dasar negara dan UUD 1945 terdapat empat tokoh Tionghoa pada sidang BPUPK (seorang pada PPKI). Orang Tionghoa juga berjuang pasca-1945 seperti John Lie yang kemudian menjadi pahlawan nasional pada 2009. Semuanya ini tidak ada dalam memori kolektif masyarakat sehingga mereka hanya melihat komunitas Tionghoa ini sebagai 'binatang ekonomi'. Tambahan lagi rezim Orde Baru dengan sengaja memakai istilah 'Cina' bagi mereka dengan konotasi negatif. Ketika terjadi kerusuhan pada 1998 saat pergantian kekuasaan, etnik Tionghoa menjadi sasaran kemarahan dan target penjarahan serta pemerkosaan. Di berbagai tempat, toko-toko atau bangunan yang ingin terhindar dari perampokan ditulisi 'Milik Pribumi'. Dengan kata lain, itu bukan milik orang-orang nonpribumi. Pada saat krisis 1998 itu kata nonpribumi menjadi menakutkan bagi orang yang dilabeli istilah tersebut karena itu berarti 'mereka boleh dijarah dan boleh diperkosa'. Itulah sebabnya Presiden BJ Habibie kemudian secara bijaksana mengeluarkan instruksi presiden yang melarang penggunaan istilah itu di kalangan pemerintahan. Setelah itu dikeluarkan berbagai kebijakan yang positif terhadap etnik Tionghoa menyangkut kewarganegaraan dan kependudukan. Konghucu diakui kembali sebagai agama resmi dan Imlek dijadikan hari libur. Tidak ada persyaratan 'Indonesia asli' dalam pencalonan presiden sehingga seorang Tionghoa pun dapat menduduki posisi tersebut bila terpilih. Presiden SBY kembali menetapkan istilah 'Tionghoa' untuk menyebut komunitas ini dan Tiongkok untuk menyebut negara yang beribu kota di Beijing tersebut. Belakangan timbul persoalan terkait dengan kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya dan raksasa ekonomi yang juga melakukan ekspansi ke Indonesia. Maka bermunculan di media sosial foto-foto imigran dari Tiongkok yang berambut cepak (untuk mengesankan bahwa mereka militer) dan jumlahnya 10 juta jiwa. Padahal ini tidak benar. Jumlah 10 juta jiwa itu ialah target wisatawan dari Tiongkok. Tentu ada saja pekerja asing itu yang melanggar aturan keimigrasian, tetapi tidak berjumlah jutaan. Ada kesengajaan untuk membaurkan sentimen anti-Cina yang terkait dengan negara Tiongkok yang secara formal masih berideologi komunisme dengan pengusaha Tionghoa yang ada di Indonesia. Maka diciptakanlah istilah 'asing-aseng'. Seyogianya harus dibedakan antara Tiongkok sebagai sebuah negara besar dengan komunitas Tionghoa yang menjadi bagian seutuhnya dari bangsa Indonesia. Kita menghadapi negara Tiongkok seperti halnya kita berurusan dengan AS, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Kita bisa bekerja sama dengan mereka, bisa bersaing dalam komoditas tertentu bahkan bisa bermusuhan bila meletus konflik Laut China Selatan. Di sisi lain, kita menyadari bahwa etnik Tionghoa itu seperti suku bangsa lainnya di Tanah Air yang sudah sama-sama berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kita juga bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan terutama dalam bidang perekonomian. Munculnya kembali dikotomi pribumi versus nonpribumi, pribumi muslim versus pribumi nonmuslim, ialah mimpi buruk yang merusak sendi-sendi kebangsaan yang telah ditancapkan para pendahulu kita. Ada inpres dan ada andang-undang yang melarang praktik diskriminasi. Pihak kepolisiaan seyogianya bertindak tegas terhadap mereka yang melanggarnya, terhadap kelompok yang mengeluarkan spanduk pribumi-nonpribumi selain ujaran kebencian di media sosial. ●

Penetapan Makam Tan Malaka

Penetapan Makam Tan Malaka Asvi Warman Adam  ;  Sejarawan LIPI; Penasihat Tim Penggalian Tan Malaka Tahun 2009

                                                        KOMPAS, 11 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas di Jawa Timur. Setelah melakukan penelitian selama berpuluh-puluh tahun, sejarawan Harry Poeze menyimpulkan bahwa Tan Malaka  ditembak di Desa Selopanggung, Kediri. Keberadaan makam tokoh yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1963 ini penting untuk kejelasan sejarah nasional, di samping untuk keperluan ziarah. Sangat urgen pemerintah segera menetapkan makam pahlawan nasional ini tanpa membiarkan masalahnya terkatung-katung. Tahun 2009, dilakukan penggalian di Selopanggung, Kediri. Jenazah yang ditemukan secara antropologi forensik sesuai dengan ciri-ciri fisik Tan Malaka. Maka, para sejarawan yang terlibat dalam pencarian ini beranggapan bahwa 90 persen jenazah itu memang Tan Malaka dan makamnya ada di lokasi tersebut. Namun, demi kesempurnaan investigasi dilakukan pembandingan DNA dari keponakan Tan Malaka (Zulfikar) dengan DNA pada tulang yang ada di makam tersebut. Namun, DNA Tan Malaka itu tidak kunjung muncul, diduga karena keasaman tanah yang tinggi. Kemudian dilakukan pertemuan di rumah keponakan Tan Malaka, Zulfikar, di Jakarta, pada 15 Desember 2013. Pada kesempatan itu diperoleh kesepahaman bahwa dokter forensik dan pihak keluarga menginginkan proses penentuan makam itu tidak berlarut-larut. Kepastian sejarah dan forensik bahwa jenazah itu 90 persen adalah Tan malaka, dianggap cukup untuk mengambil keputusan. Ahli forensik Dr Djaja Surya Atmadja akan meneruskan membawa beberapa gram tulang dan gigi Tan Malaka keliling dunia pada seminar forensik regional dan internasional, sementara keluarga ingin memindahkan makam Tan Malaka dari Selopanggung ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Bulan April 2017, menurut rencana, Dr Djaja mengikuti seminar forensik internasional di AS dan membawa serpihan tulang Tan Malaka yang tersisa untuk dikeluarkan DNA-nya. Jika sejarah Tan Malaka menjadi penelitian seumur hidup Harry Poeze, DNA Tan Malaka tampaknya menjadi obyek riset abadi Dr Djaja. Namun, penetapan makam harus dilakukan pemerintah tanpa menunggu 10-20 tahun lagi. Apakah yang dipindahkan dari Selopanggung itu kerangka jenazah secara keseluruhan atau hanya sekepal tanah secara simbolis untuk  untuk dimakamkan kembali di TMP Kalibata? Pemakaman kembali Yang terakhir ini lebih praktis karena Kementerian Sosial tak memiliki pos anggaran untuk pemindahan jenazah kecuali pemugaran makam. Penguburan simbolis pernah dilakukan terhadap pahlawan nasional lain, yaitu Otto Iskandar Dinata yang dibunuh di Pantai Mauk, Tangerang, Desember 1945, dan jenasahnya dibuang ke laut. Tanah dari Pantai Mauk itu diambil, dibungkus dengan kain kafan, lalu dimakamkan di Lembang. Tentu saja kasusnya berbeda dengan Tan Malaka karena kerangkanya masih ada di Selopanggung. Setelah proses ini sempat terhenti beberapa tahun, muncul prakarsa dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, untuk memindahkan makam Tan Malaka ke kampung di Desa Pandan Gadang. Mereka sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah setempat di Kediri tentang rencana tersebut. Namun, ternyata dari pemerintah setempat terdapat keinginan untuk mempertahankan makam tersebut di sana. Sebanyak 200 orang dari Sumatera Barat  datang ke Kediri pada 21 Februari 2017 untuk memperingati 68 tahun kematian Tan Malaka sekaligus melakukan upacara adat. Di sana diselenggarakan penyempurnaan penyematan gelar Datuk Tan Malaka kepada penerusnya, Henky Novaron Arsil. Kegiatan penjemputan jasad Tan Malaka diubah menjadi upacara adat. Dalam penentuan tempat makam seseorang, yang paling berhak menentukan adalah pihak keluarga. Ada tokoh nasional yang sebelum wafat berpesan kepada keluarga agar tak dimakamkan di TMP Kalibata dengan alasan tertentu. Sebetulnya ada tiga tempat yang bisa menjadi lokasi makam, yakni TMP Kalibata; Selopanggung, Kediri; dan Pandam Gadang, Kabupaten Limapuluh Kota. Kementerian Sosial tentu akhirnya harus menetapkan salah satu lokasi karena anggaran pemugaran makam hanya untuk satu tempat. Untuk pengajaran sejarah juga perlu kejelasan dan kepastian letak makam pahlawan nasional. Jika diputuskan makam tetap di Selopanggung, Kediri, sebetulnya itu bukan hal unik. Dalam sejarah Indonesia terdapat beberapa pahlawan nasional yang dimakamkan di daerah lain bukan di kampungnya, seperti Tjut Njak Din (asal Aceh) di Sumedang, Jawa Barat; Pangeran Diponegoro di Makassar, Sulawesi Selatan; dan Tuanku Imam Bonjol di Manado, Sulawesi Utara. ●