Memilih Wapres Ke-13

Memilih Wapres Ke-13 Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Kompas 1982-2017

                                                        KOMPAS, 21 Maret 2018

                                                           

Sejarah selusin wakil presiden sejak 1945 sampai kini membuktikan bahwa posisi RI-2 tersebut lebih banyak berfungsi sebagai ”ban serep” saja. Fungsi itu terasa sekali dalam era wapres-wapres pilihan Presiden Soeharto yang berasal dari Golkar. Para wapres tersebut adalah Adam Malik (1978-1983), Umar Wirahadikusumah (1983-1988), Sudharmono (1988-1993), Try Sutrisno (1993-1998), dan BJ Habibie (1998). Kelima wapres ini, plus Jusuf Kalla (2004-2009 dan 2014-2019), adalah orang-orang Golkar. Ada tiga wapres yang bukan orang partai, yakni wapres pertama Mohammad Hatta yang bertugas pada periode 8 Agustus 1945-19 Desember 1948, 3 Juli 1949-27 Desember 1949, dan 15 Agustus-1 Desember 1956. Jabatan wapres dalam era ini bahkan sempat lowong karena ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948-13 Juli 1949 dan berdirinya Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949-15 Agustus 1950. Hatta mengakhiri era keemasan dwitunggal setelah mengundurkan diri dari jabatan wapres pada tahun 1956 karena menganggap Presiden Soekarno semakin otoriter. Soekarno di sisi lain amat menghormati Hatta sebagai proklamator ataupun sebagai administrator yang memimpin kabinet sebagai perdana menteri (29 Januari 1948-20 Desember 1949). Hatta dipercaya pula oleh Soekarno sebagai menteri pertahanan dan juga menteri luar negeri dalam kisaran waktu kurang dari setahun. Konsep ”dwitunggal” ini barangkali sulit terulang kembali karena perjalanan unik Bung Karno dan Bung Hatta yang memperjuangkan, mendirikan, membentuk, dan menggembala republik ini sejak mereka berusia muda. Ketika Soekarno sakit, Hatta nekat minta izin menjenguk. Mereka menangis sambil bergenggaman tangan, dan dua hari kemudian Soekarno wafat. Wapres nonpartai kedua adalah Sultan Hamengku Buwono IX (1973-1978), wapres pertama Orde Baru sekaligus Presiden Soeharto. Portofolio Sultan sebagai Gubernur Yogyakarta, pejuang, jenderal bintang tiga, menteri, dan deputi PM pada masa Orde Lama, juga menko ekonomi Orde Baru, membuatnya lebih ”menjulang” daripada Presiden Soeharto. Sebagian kalangan bahkan menganggap Sultan sebagai pengganti Soeharto setelah ia magang sebagai wapres 1973-1978. Ketika Adam Malik menggantikan Sultan sebagai wapres, tak urung ada juga yang terkejut. Gosip-gosip menyebut dia sudah ”tua”, berusia 65 tahun—Soeharto baru 56 tahun. Untuk menangkal gosip itu, harian Kompas di halaman depan memuat foto besar Sultan sedang mengendarai sedan, pertanda dia masih ”muda”. Karier politik Sultan selesai sudah, dia lebih banyak berkiprah di bidang olahraga sebagai Ketua KONI Pusat dan juga sebagai ”Bapak Pramuka”. Dan, wapres nonpartai yang ketiga adalah Boediono (2009-2014). Sebelum menjadi wapres untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono bertugas sebagai menteri negara Bappenas (1998-1999) pada era Presiden BJ Habibie, menteri keuangan (2001-2004) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, menko ekonomi (2005-2008), dan gubernur Bank Indonesia (2008-2009) masing-masing pada era Presiden Yudhoyono. Presiden Yudhoyono memilih Boediono karena wapres dia sebelumnya, Jusuf Kalla, dinilai terlalu menonjolkan diri. Ada pula sebagian kalangan yang beranggapan Jusuf Kalla berprinsip ”lebih cepat lebih baik” karena Yudhoyono dianggap lamban dalam mengambil keputusan. Jusuf Kalla akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2009 dan kalah telak dengan suara cuma 12,41 persen di bawah Yudhoyono (60,8 persen) dan Megawati (26,79 persen). Mungkin, wapres Golkar yang paling menonjol adalah Adam Malik, yang berjuluk ”Si Kancil” yang terkenal dengan ucapan ”semua bisa diatur”. Adam Malik sebelumnya dikenal sebagai wartawan kawakan yang lebih banyak berkiprah di dunia internasional sebagai menteri luar negeri (1966-1977). Ia satu-satunya putra Indonesia yang pernah memimpin sebagai Ketua Sidang Umum PBB (1971-1972) dan juga sering berdiplomasi ke mancanegara untuk meyakinkan negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga internasional tentang perubahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Umar Wirahadikusumah dipilih Presiden Soeharto karena jasanya mengamankan ibu kota Jakarta pada saat-saat genting pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kala itu, salah satu pesaing Umar yang namanya sering beredar adalah Mendagri Amir Machmud. Amir salah seorang jenderal yang menjadi saksi mata penandatanganan Supersemar oleh Bung Karno di Istana Bogor, 11 Maret 1966. Amir menggantikan Umar sebagai Pangdam Jaya dan, juga seperti Umar, sesama warga Sunda. Sebagian elite Orde Baru tak setuju ketika Presiden Soeharto memilih Sudharmono sebagai cawapres di ajang Sidang Umum MPR. Nama lain segera digulirkan, Jaelani Naro, yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk pertama kalinya dalam sejarah ada dua cawapres, membuat terbukanya kemungkinan voting. Namun, pada saat-saat terakhir, PPP menarik pencalonan Naro dan Sudharmono menjadi calon tunggal. Cawapres selanjutnya, Try Sutrisno, langsung diumumkan ABRI tanpa sepengetahuan Soeharto yang dikabarkan ingin memilih BJ Habibie. Soeharto yang pada awalnya tidak menghendaki pencalonan Try akhirnya mengalah agar tidak terjadi konflik dengan ABRI. Terlebih lagi, nama Try telanjur beredar luas di media massa. Habibie tidak lama bertugas sebagai wapres, hanya kurang dari satu bulan. Sejak era Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menempatkan Wapres Megawati (1999-2001) dan dari PPP ada Hamzah Haz (2001-2004). Selebihnya, kita tahu Jusuf Kalla pertama kali cawapres yang didukung Golkar dan yang kedua kali didukung separuh hati oleh partainya yang kala itu mendukung duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tak mustahil Jusuf Kalla kembali menjadi cawapres Jokowi jika hambatan konstitusional di atas di Mahkamah Konstitusi. Untuk Pilpres 2019, nama cawapres yang mendampingi Jokowi mungkin lebih dari sepuluh. Sebuah hal yang pasti, mengulang pengalaman menjelang Pilpres 2014, peranan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan sangat dominan dalam menentukan nama cawapres bagi Jokowi. Ini lumrah mengingat Jokowi kader PDI-P yang akan sering terlibat dalam backroom deals dengan Megawati seperti, sekali lagi, menjelang Pilpres 2014. Akan menarik, siapa saja nama yang akan disodorkan Megawati kepada Jokowi? Bisa kader sendiri, bisa juga kader partai lain, dan tak mustahil pula nonkader partai yang dekat dengan PDI-P. Sebuah hal yang pasti, Megawati mungkin baru akan menentukan pilihan pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran 4-10 Agustus 2018. Siapa pun yang berminat, kader partai-partai, tokoh-tokoh nonpartai, menteri-menteri Kabinet Kerja, sejak kini sebaiknya mulai mengampanyekan diri. Sebagian sudah memulainya dan nama mereka rupanya mulai beredar di kalangan masyarakat karena dikenalkan lembaga-lembaga survei dan menjadi percakapan di media arus utama dan sosial. Eh, ngomong-ngomong, kita akan memilih wapres ke-13, moga-moga bukan angka sial, ya? ●

Pilkada-Pilpres: ”Faktor Rasa Asyik”

Pilkada-Pilpres: ”Faktor Rasa Asyik” Budiarto Shambazy  ;  Wartawan Kompas 1982-2017

                                                      KOMPAS, 29 Januari 2018

                                                           

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Legislatif-Pemilihan Presiden 2019 akan berlangsung aman. Indonesia tidak akan bergejolak alias bebas dari instabilitas politik, apalagi mengalami krisis seperti tahun 1998. Stabilitas politik tetap terjaga karena demokrasi kita telah terkonsolidasi dengan nyaris sempurna. Lagi pula, sepanjang sejarah kita, proses pemilu, pilpres, dan pilkada tidak pernah memicu gejolak besar yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadwal Pilkada 2018 memang padat. Dimulai dengan masa kampanye 15 Februari-24 Juni 2018, kemudian pilkada serentak itu sendiri digelar pada 27 Juni 2018. Total ada 579 pasangan calon yang berlaga untuk merebut kursi kepala daerah di 171 lokasi, termasuk di 17 provinsi atau separuh dari jumlah provinsi di negeri ini. Jumlah pemilih pada pilkada serentak ini mencapai sekitar 160 juta jiwa. Dari masa kampanye sekitar empat bulan itu, diperkirakan kampanyenya mereda ketika umat Muslim memulai ibadah puasa pada medio Mei. Kelesuan itu berlangsung lebih kurang satu setengah bulan mulai dari puasa hari pertama diikuti perayaan Idul Fitri, dan kemudian kesibukan para pemudik sekitar dua pekan setelah Lebaran. Jangan pula dilupakan pada pada 14 Juni-15 Juli 2018 akan berlangsung Piala Dunia sepak bola di Rusia yang dapat menjadi pengalih dari hebohnya Pilkada 2018. Setelah pencoblosan usai, penetapan hasil Pilkada 2018 untuk tingkat kabupaten/kota akan diumumkan pada 4-6 Juli dan untuk tingkat provinsi 7-9 Juli 2018. Apa yang terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan? Jika menilik pada penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya, tak mustahil terjadi amok massa berskala rendah, seperti pembakaran kantor-kantor KPU daerah (KPUD) di sejumlah lokasi rawan. Juga pasti terjadi perselisihan di antara pasangan calon yang akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah ingar bingar Pilkada 2018 rampung, masih ada proses Pileg-Pilpres 2019. Bersamaan dengan penetapan hasil Pilkada 2018 itu, KPU sudah harus memulai tugas mengurus Pileg-Pipres 2019. Dalam periode 4-17 Juli 2018, semua partai peserta Pileg 2019 mulai menyiapkan anggota DPR/DPRD masing-masing. Begitu juga dengan calon-calon ”senator” atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penetapan seluruh anggota DPR/DPRD yang berkompetisi diumumkan KPU pada 20-23 September 2018. Pilpres 2019 Jangan dilupakan pula, sejak Juli 2018 kita mulai dihebohkan oleh persiapan-persiapan final menjelang penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018. Tri Sukses Asian Games mencakup sukses penyelenggaraan (fasilitas olahraga dan infrastruktur), sukses prestasi (jumlah medali emas dan peringkat peserta), serta sukses ekonomi (pariwisata, merchandising, dan penjualan tiket). Tercapai atau tidaknya Tri Sukses ini, akan cukup berpengaruh terhadap popularitas Presiden Jokowi. Nah, sekarang mari kita tinjau jadwal Pilpres 2019. Sebagai petahana, Presiden Jokowi sudah harus mendaftar sebagai capres pada 4-10 Agustus 2018. Bukan saja dirinya, Jokowi juga sudah harus mendaftarkan cawapres pilihan dia pada hari-hari tersebut. Demikian pula tentunya, capres-cawapres lainnya. Pada 13 Oktober 2018, kampanya Pilpres 2019 sudah dimulai sampai 13 April 2019. Total ada waktu sekitar setengah tahun untuk kampanye capres-cawapres. Jeda politik dengan demikian hanya terjadi pada periode Juli-September 2018. Pada Oktober 2018, sudah dimulai pula kampanye Pilpres 2019 sampai April 2019. Bangsa ini jelas akan menjalani banyak agenda nasional tahun 2018-2019. Meski, sekali lagi, seluruh rangkaian Pilkada-Pileg-Pilpres 2018-2019 berlangsung aman. Tahun-tahun demokrasi Saya kurang setuju dengan istilah yang sering didengang-dengungkan, yakni ”tahun politik”. Istilah ini menimbulkan kesan agak muram, lebih kurang mencerminkan keterbelahan politik kita yang marak sekali ditampakkan di media sosial melalui fenomena hoaks beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, suasana politik kita juga agak terganggu akibat manipulasi politik identitas terutama yang menyinggung suku, agama, dan ras. Istilah yang lebih tepat adalah ”tahun-tahun demokrasi” pada dua tahun berturut-turut 2018 dan 2019. Apalagi, agenda politik nasional kita boleh padat, tapi diselingi pula oleh kesempatan beribadah sepanjang Ramadhan dan menikmati sajian olahraga Piala Dunia dan Asian Games 2018. Hidup pun serasa lengkap. Dalam bahasa Inggris, ”What’s more could you ask for?” Sebagai warga negara dalam sebuah demokrasi yang sehat, kita dapat menikmati seluruh sajian dengan rasa optimisme yang tinggi. Tahun-tahun demokrasi bermakna bahwa kita memiliki hak memilih kepala daerah, anggota legislatif, dan presiden-wakil presiden. Kita memilih mereka bukan untuk mengepalai suku kita atau berdasarkan kesamaan agama kita dengan mereka. Kita memilih mereka karena kemampuan mereka. Di lain pihak, kita tidak memilih calon-calon yang lain karena kita menganggap mereka kurang bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kita. Betul ada teori yang mengkhawatirkan menipulasi politik identitas akan di copy paste di daerah-daerah tertentu pada Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019. Kekhawatiran ini sepertinya agak berlebihan. Alasannya, kompetisi Pilkada 2018 umumnya tidak terjadi antara dua paslon (bipolaritas) yang konfrontatif dan kondusif untuk manipulasi politik identitas. Namun, antara lebih dari dua kontestan (multipolaritas) yang kurang konfrontatif dan kondusif untuk memanipulasi politik identitas. Dan, semangat menahan diri agar tak terjebak manipulasi politik identitas sudah diingatkan sebaik-baiknya oleh jajaran penyelenggara, pengamanan, dan pengawas pemilihan di tingkat lokal ataupun nasional. Dalam dunia ekonomi dikenal istilah ”faktor rasa asyik” (the feel-good factor) yang merujuk pada daya beli masyarakat yang mencukupi. Rasa asyik serupa juga sedang kita rasakan dalam menghadapi tahun-tahun demokrasi 2018-2019. Siapa bilang demokrasi tidak mengasyikkan? ●

La Nyalla, Puti, dan Tiga Jenderal

La Nyalla, Puti, dan Tiga Jenderal Budiarto Shambazy  ;  Wartawan Kompas 1982-2017

                                                      KOMPAS, 15 Januari 2018

                                                           

Ada tiga kejadian menarik yang mewarnai narasi jelang Pilkada 2018. Pertama, pernyataan La Nyalla Mattalitti tentang uang mahar pencalonan dia sebagai calon gubernur Jawa Timur. Tudingan La Nyalla sudah dibantah Partai Gerindra. Tetapi, benar atau keliru, jumlah uang mahar yang disebut La Nyalla membuat siapa pun terperangah: antara Rp 28 miliar sampai Rp 300 miliar. Bagaimana akhir drama ini, akan sulit diduga. Sejak dulu sering terdengar partai-partai sering meminta calon-calon kepala daerah menyerahkan mahar politik, salah satu bentuk praktik politik uang yang jelas melanggar undang-undang. Namun, sampai detik ini belum ada kasus pada tingkatan pencalonan gubernur yang pernah diperiksa aparat pemilihan yang berwenang. Kendati demikian, Gerindra sebaiknya segera menyelesaikan cerita tidak enak ini. Jika tidak, ia berakibat negatif terhadap citra partai. Betapapun, politik memang mahal. Untuk mengikuti pemilihan DPR pusat, misalnya, setiap partai butuh minimal Rp 1 miliar untuk membiayai kader yang dianggap mumpuni dan berpeluang merebut satu kursi. Untuk non-kader tarif itu lebih besar. Kampanye butuh dana tidak sedikit, mulai dari merchandising sampai honor saksi di TPS, mulai dari sewa aneka rupa sampai sangu untuk ”serangan fajar”. Kalau sang calon menang, modal akan kembali. Kalau kalah, Anda jelas rugi besar sia-sia membuang duit tak sedikit sambil menyesali sebegitu mahalnya ongkos politik. Ongkos politik yang mahal bisa dipelajari dari tempat kelahiran demokrasi, Amerika Serikat (AS). Pada Pilpres 2012, ketika Barack Obama terpilih kedua kalinya, biaya kampanye semua capres menembus angka 1 miliar dollar AS. Empat tahun sebelumnya, saat terpilih pertama kalinya, Obama sendirian mengumpulkan dana kampanye sekitar 670 juta dollar AS. Tapi hampir 100 persen dana itu terkumpul dari sumbangan pemilih, mulai dari sekadar puluhan sampai ribuan dollar AS, sesuai aturan. Dana dari partai ataupun pemerintah tidak begitu signifikan jumlahnya. Dengan kata lain, partisipasi pemilih, baik melalui fund raising atau iuran, sebenarnya bisa membiayai kampanye. Mustahil mengharapkan proses politik apa pun, termasuk pemilihan, bertarif nol rupiah. Ini tidak akan pernah terjadi. Paling penting, dana politik terpakai sebagaimana mestinya dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan, ironisnya, itu hanya bisa dilakukan justru oleh partai-partai politik itu sendiri. Kejadian menarik kedua, ditunjuknya Puti Guntur Soekarno oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai cawagub Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Puti, yang berumur 46 tahun, adalah anak tunggal Guntur Soekarno Putra, anak tertua Presiden Soekarno. Puti generasi ketiga Dinasti Soekarno bersama Puan Maharani, kini Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Muhammad Prananda Prabowo alias Nanan, yang sekarang salah seorang ketua DPP PDI-P. Puan dan Nanan dua anak Megawati Soekarnoputri, masing-masing berusia 44 dan 47 tahun. Puti anggota DPR dua periode (2009-2014 dan 2014-2019) mewakili Dapil Jawa Barat X. Puan dikenal publik lebih dulu ketika meniti menjadi anggota DPR, sampai akhirnya melewati ”seleksi” sebagai Menko PMK. Berbeda dengan Puti yang dari DPR mencoba peruntungan melewati ”eleksi” di Jawa Timur. Pencalonan Puti patut dipuji. Telah lama terdengar kabar Puti akan dicalonkan sebagai cagub atau cawagub di Jawa Barat. Ternyata, Megawati memilih Puti bertarung di ”kampung halaman” kakeknya, Bung Karno, yang lahir di Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Uji coba Puti akan menjadi uji coba kelangsungan generasi ketiga Dinasti Soekarno. Selain itu ada juga taruhan: sejauh mana pemilih pemula tertarik pada Soekarnoisme sebagai ideologi kaum nasionalis, baik yang berada di dalam maupun luar PDIP? Pemilih pemula pasti tahu Bung Karno, tetapi belum tentu tahu Soekarnoisme. Dan pada ”zaman now” ini sukar sekali berkampanye mempidatokan Soekarnoisme. Massa biasanya lebih tertarik kepada konser dangdut dan berbagai jenis hiburan lainnya. Kejadian menarik ketiga adalah pencalonan tiga jenderal TNI AD terkemuka: Edy Rahmayadi (56), Sudrajat (69), dan TB Hasanuddin (65). Edy yang letnan jenderal nyagub di Sumatera Utara, sementara Sudrajat dan Hasanuddin sama-sama dua bintang di Jawa Barat. Ketiganya menjalani karier cukup cemerlang dan tak ternoda selama mengabdi untuk TNI AD. Pencalonan ketiga jenderal ini diharapkan mereduksi upaya mereka yang akan memanfaatkan isu-isu SARA di Sumatera Utara dan Jawa Barat. TNI AD adalah salah satu tulang punggung nasionalisme kita. Memang dulu ada istilah ”TNI Hijau”, tetapi dari tahun ke tahun terbukti ”TNI Merah-Putih” lebih awet bertahan. Nah, pernyataan mengejutkan La Nyalla serta kemunculan Puti dan ketiga jenderal ke panggung nasional tentu menguntungkan publik. Pernyataan La Nyalla menambah kadar sinisme kita terhadap politik. Harap hati-hati dalam memilih, di depan masih banyak bahaya menghalangi kelancaran jalan Anda. Jika sudah mendengar atau menyaksikan pidatonya, Puti terbukti politisi yang berbakat. Ia ”dilempar” dari sebuah provinsi ke provinsi lainnya dan mungkin akan terbukti Puti tidak akan mengecewakan Megawati dan PDI-P. Pelajaran terpenting untuk kita, kedinastian politik hal yang tak terhindari sehingga kurang perlu dicibir. Kita tentu saja senang dengan kehadiran tiga jenderal di ajang pilgub di dua provinsi penting itu, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sekali lagi, kehadiran mereka kiranya bisa membuang mitos bahwa apa yang terjadi di pilgub DKI akan viral ke provinsi-provinsi lain. Selain itu, jenderal-jenderal purnawirawan masih menjadi daya tarik besar bagi sebagian pemilih dalam berbagai proses pemilihan. Jangan lupa juga, TNI AD sebagai institusi pernah menjadi salah satu dari tiga aktor politik pada masa Orde Lama, bersama Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dwifungsi ABRI yang berlaku selama Orde Baru telah berakhir digantikan  Reformasi TNI-Polri 1999. TNI-AD sebagai institusi tetap netral tidak akan mau lagi dijebloskan ke dalam politik untuk kepentingan sesaat. Militer pada dasarnya memang tidak kompatibel dengan demokrasi. Tahun ini, ada pemilihan gubernur di 17 provinsi dengan 57 pasangan calon, ditambah 115 pemilihan bupati dengan 374 pasangan calon, dan 39 wali kota dengan 137 pasangan calon. Pilkada 2018 akan melibatkan sekitar 78 persen dari total suara pemilih nasional yang mencapai sekitar 160 juta pemilih. Pilkada 2018 yang berlangsung secara serentak akan diselenggarakan 27 Juni mendatang. Mari kita tunggu kejadian-kejadian yang tidak kalah menarik dibandingkan pernyataan La Nyalla dan pencalonan Puti serta tiga jenderal purnawirawan. ●

Tahun Politik?

Tahun Politik? Budiarto Shambazy ;  Wartawan Kompas 1982-2017

                                                      KOMPAS, 08 Januari 2018

                                                           

Judul di atas diakhiri dengan tanda tanya karena istilah “tahun politik” mengernyitkan dahi. Dalam bahasa Inggris, tidak ada “political year”. Di negara-negara Barat dikenal sebutan “election year” (tahun pemilihan), merujuk pada pilpres atau pemilu yang diselenggarakan tahun tertentu. Di sini bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah beberapa kali mengucapkan kalimat “tahun politik” itu. Sebagian kalangan langsung teringat judul pidato Presiden Soekarno, “Tahun Vivere Pericoloso” dalam perayaan Proklamasi 17 Agustus 1964. Ada juga sejumlah kalangan menyingkat “tahun politik” menjadi “tapol”, entah apa maksudnya. Istilah tahun politik salah kaprah karena 2018 lebih tepat disebut “tahun pilkada”. Ini merujuk pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di provinsi dan kabupaten-kota di 171 lokasi. Beberapa tahun lalu berlangsung pilkada di 260-an lokasi, tapi ketika itu belum ada istilah “tahun politik”. Tahun 2019 akan diselenggarakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang berlangsung serentak 17 April 2019. Kalau 2018 diistilahkan sebagai tahun politik, lalu 2019 tahun apa? Kedua tahun tersebut memang mustahil dipisahkan. Apa yang terjadi pada tahun pilkada 2018, berkaitan erat dengan prospek pileg-pilpres 2019. Partai-partai yang moncer pada pilkada tentu berpeluang merebut suara secara signifikan pada pileg 2019, sementara yang kalah makin terpuruk. Benarkah? Lalu bagaimana hubungan antara pilkada 2018 dengan pilpres 2019? Ini masih jadi pertanyaan menarik, walaupun menurut berbagai survei Joko Widodo berpeluang besar terpilih lagi sebagai presiden 2019-2024. Jangan lupa, Prabowo Subianto juga masih berpeluang meskipun hasil beberapa survei masih menempatkan dia di urutan kedua. Bisa jadi 2018 disebut sebagai tahun politik karena spekulasi tentang siapa yang akan menjadi cawapresnya Jokowi dan Prabowo. Pendaftaran capres-cawapres dijadwalkan Agustus 2018, atau sekitar 7-8 bulan dari sekarang. Ini waktu yang tidak lama bagi Jokowi maupun Prabowo, yang mempunyai pilihan cawapres lumayan banyak. Tapi jangan cepat-cepat terpukau dengan 2018-2019 karena yang namanya tahun politik sudah terjadi sejak 16 November 2016, sewaktu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ditersangkakan karena menista agama. Cerita selebihnya, Anda sudah tahu. Jadi sebenarnya kita sudah kenyang dengan tahun politik sepanjang 2016-2017. Sebagian warga bahkan sudah muak dengan gonjang-ganjing politik yang sempat mempermainkan isu-isu SARA. Rasa bangga dan optimisme terhadap masa depan politik bangsa ini dikubur dalam-dalam oleh berbagai fitnah serta ujaran kebencian SARA. Kini ada bahaya politisasi agama ala Jakarta akan diviralkan ke pilkada 2018, terutama di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kecebong vs Kampret Saat ini, gonjang-ganjing politik sejak 2016 saling menghadap-menghadapkan dua kubu yang membelah Indonesia, yakni antara kubu pro-Jokowi versus anti-Jokowi. Dalam istilah media sosial, antara kubu kecebong melawan kubu kampret. Ya, Indonesia telah terbelah atas dua kelompok binatang. Dan, keterbelahan itu akan dengan mudah ditemukan begitu Anda membuka gawai setiap pagi. Siapa yang bisa mengakhiri keterbelahan ini? Jawabannya: ya diri kita masing-masing. Caranya? Ya dengan meyakini bahwa politik kita belum bangkrut. Relakanlah hak Anda dengan mengandalkan nurani dan akal sehat saat mencoblos, jangan golput. Seperti  dalam sepak bola, kalau jagoan Anda menang syukurilah dan jika kalah terima dengan besar hati. Kita sudah 20 tahun jungkir-balik bersama mengawali era baru bernama Reformasi sejak 1998. Kita yakin demokrasi pilihan yang terbaik setelah hidup dalam penindasan 32 tahun Orde Baru. Memang selama era Reformasi kita masih dalam tahap menjalani demokrasi yang prosedural, tetapi semakin terkonsolidasi dan berkualitas. Tentu saja demokrasi senantiasa menghadapi ancaman, seperti yang terjadi 4 November 2016 ketika sebuah aksi berusaha dimanipulasi menjadi kerusuhan dengan harapan bisa berujung pada pemakzulan Presiden. Dan, ingatlah, ancaman serupa bukan tak mungkin bisa terjadi kembali tahun ini atau tahun-tahun mendatang. Kinerja pemerintah memang belum sempurna, masih banyak yang harus dibenahi. Tak semua menteri tampil sesuai harapan sehingga sering muncul tuntutan merombak kabinet. Sejumlah kalangan pun, terutama dunia usaha, juga mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi. Namun, politik kita jauh dari gejala membusuk. Dari tahun ke tahun ia malah bertambah segar karena kepemimpinan nasional yang merakyat dan anti-korupsi, yang diamini oleh berbagai kalangan masyarakat sipil di dalam negeri dan diakui oleh dunia internasional. Selamat menikmati Tahun Politik 2018-2019! ●

Jampi-jampi "Saya Pancasila"

Jampi-jampi "Saya Pancasila" Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Senior Kompas

                                                         KOMPAS, 03 Juni 2017

http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2017/06/03/Jampi-jampi-Saya-Pancasila

                                                           

Istilah "republik hamil tua" menunjukkan ketegangan dalam hubungan PKI-TNI AD-Bung Karno. PKI merasa semakin berkuasa, membuat khawatir TNI AD dan kekuatan-kekuatan antikomunis lainnya. Bung Karno yang utopis ingin "berdiri di atas semua golongan" melalui Nasakom. Ia kerap menyebut dua putra mahkota: Menteri Panglima Angkatan Darat A Yani dan Ketua Umum PKI DN Aidit. Mengapa Bung Karno di saat-saat akhir lebih condong pada PKI? Fakta menunjukkan ia penemu marhaenisme sebagai marxisme Indonesia. Tradisi marxisme berurat akar dalam pergerakan nasional sejak era radikalisasi Sarekat Islam (SI) tahun 1917. PKI sudah memberontak terhadap Belanda di Silungkang tahun 1927. Tokoh-tokoh komunis/sosialis ikut berjuang melawan Belanda sejak era SI sampai Proklamasi 1945. Ada Semaun Prawiroatmodjo, Muso, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, sampai Sutan Sjahrir. Seperti tangan, ada yang "kiri" dan ada yang "kanan". Kalangan kanan menganggap PKI berkhianat sejak pemberontakan Madiun tahun 1948. Pertentangan ideologi domestik itu proxy war antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sejak Revolusi Rusia 1917. RI terjebak Perang Dingin sampai Bung Karno menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA). Bung Karno dalam periode 1955-1965 lelah mengurusi bangsa ini. Ia mencoba berbagai resep konsensus nasional, termasuk konsepsi, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Manipol-Usdek, Nasakom, dan sebagainya. Ia diganggu subversi AS, ditarik ke pusar persaingan Soviet-China, dan memperjuangkan Conefo. Ia diganduli pemberontakan PRRI/Permesta, operasi pembebasan Irian Barat, dan konfrontasi. Sebagai negara besar dan strategis, RI menjadi ajang pertempuran antarintelijen. Yang ikut bermain tidak cuma CIA, tetapi juga dinas intelijen Barat, komunis, Jepang, bahkan Malaysia dan Singapura. Sejak 1960 fitnah yang diembuskan dinas-dinas intelijen jadi santapan harian. Soal kudeta-lah, Dewan Jenderal-lah, dan yang teramat menarik, fitnah Bung Karno sakit keras. Wajar setiap tokoh, parpol, dan kekuatan politik ambil ancang-ancang seandainya Bung Karno tutup usia. Wajar juga konflik PKI-TNI AD semakin memanas. Sampai kini, Gerakan 30 September (G30S) sebuah enigma yang misterius. Namun, konstelasi politik berubah total akibat dari G30S yang berlangsung hanya dalam hitungan jam. G30S peristiwa yang terpisah dengan pembunuhan massal warga tak bersalah, apalagi dengan penangkapan tanpa prosedur hukum. Hak-hak, harta benda, dan martabat para korban dilenyapkan, dicuri, dan diinjak-injak. Amuk terhadap saudara sebangsa itu ditanggapi kemarahan pemerintah, pers, serta masyarakat AS dan negara-negara Barat. Mereka semakin geleng-geleng kepala melihat perlakuan terhadap tapol di Pulau Buru. Itu sebabnya, Presiden AS Jimmy Carter ogah ke sini. Ratu Elizabeth turun tangan agar eksekusi mati terhadap mantan Menlu Soebandrio dibatalkan. G30S melahirkan Orde Baru yang mengintroduksi budaya keras. Sikap enggan bertanggung jawab pemerintah tecermin dari kebiasaan mengoknumkan atau mengambinghitamkan siapa saja. Selain oknum dan kambing hitam, masih ada "ekstrem kanan", "ekstrem kiri", "setan gundul", bahkan "OTB" (organisasi tanpa bentuk). Jika sudah kepepet, masih ada "sisa-sisa PKI" atau "PKI gaya baru". Budaya keras lainnya bersiasat meletuskan kerusuhan dalam persaingan kekuasaan. Ada peristiwa Bandung '73, Malari '74, Lapangan Banteng '82, Tanjung Priok '84, "Petrus", 27 Juli '96, Kerusuhan Mei '98, atau Tragedi Semanggi I '98/Semanggi II '99. Dan, seperti biasa, tak ada tersangka karena semua merasa above the law. Anda dengan mudah menemukan mereka yang above the law cukup dengan mengikuti pemberitaan sehari-hari. Kesimpulannya, Orde Baru tak lebih baik daripada Orde Lama. Mereka penelikung sejati yang bertahan hidup di atas bahasa politik eufimistis. Kenaikan harga dipelesetkan jadi "penyesuaian harga", warga miskin menjadi "prasejahtera", atau penyebab banjir sebagai bencana buatan manusia adalah "fenomena alam". Ada sebuah perumpamaan bahasa Inggris, We've learnt that people don't actually change very much. Oleh sebab itu, Orde Reformasi tak ubahnya "Orde Baru Baru". Nyaris tak ada kultur yang berubah, hanya struktur yang berganti. Jika Orde Baru menerapkan demokrasi setengah hati, Orde Reformasi mempraktikkan demokrasi setengah jadi. Seperti biasa, Pancasila kembali jadi korban. Telah lama Pancasila jadi status simbol seperti benda keramat, mobil SUV, ikan arwana, atau smartphone paling anyar. Pelecehan terbesar terhadap Pancasila terjadi ketika Pak Harto bilang menyerang dirinya sama dengan menyerang Pancasila. Semoga slogan "Saya Pancasila" yang Anda ucapkan dengan lantang bukan jampi-jampi belaka. ●

Mari Bangkit Kembali

Mari Bangkit Kembali Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Senior Kompas

                                                          KOMPAS, 20 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2017/05/20/Mari-Bangkit-Kembali

                                                           

Ketika para pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dunia sedang menjalani masa kemakmuran. Tekad mereka menyatakan "satu nusa, satu bangsa, satu bahasa" ketika itu merupakan kulminasi dari perjuangan bangsa-bangsa yang ingin melepaskan diri dari penjajahan. Begitu banyak kebetulan sejarah yang menarik yang terjadi ketika dimulainya abad ke-20. Bangsa Asia cukup bangga ketika Jepang mengalahkan Rusia dalam perang tahun 1905 walaupun militerisme Jepang itu akhirnya tak dapat menahan nafsunya untuk menjajah saudara-saudaranya di China dan Korea. Perang Dunia I pecah tahun 1914 dan berakhir empat tahun kemudian, mengubah perimbangan kekuatan di Eropa. Negara-negara di benua itu mempertahankan stabilitas dan perdamaian sembari tetap melanjutkan dominasi kultural di negara-negara jajahan mereka. Mereka percaya pada suratan takdir yang rasialis, "white man's burden", yang pertama kali diperkenalkan Rudyard Kipling tahun 1899. Seolah-olah Tuhan membuat mereka sebagai bangsa yang secara kultural, sosial, dan ekonomis jauh lebih superior dari bangsa-bangsa lain. Di lain pihak, negara-negara Eropa akhirnya bersaing sendiri. Mereka mengaku beradab dan "demokratis", tetapi kemudian dipermalukan sendiri oleh fasisme ala Perdana Menteri Benito Mussolini di Italia atau ambisi ekspansionis oleh Kanselir Adolf Hitler di Jerman tahun 1930-an. Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengakhiri netralitas ketika Presiden Woodrow Wilson menyeret negaranya ke Perang Dunia I. Satu tahun setelah Sumpah Pemuda, AS dilanda "Depresi Besar" yang meluluhlantakkan ekonomi dan mendatangkan kemiskinan. Depresi itu tak berhenti di AS, tetapi melanda pula ke sebagian negara Eropa. Di saat yang bersamaan, Revolusi Bolshevik tahun 1917 dilanjutkan dengan serangkaian pembangunan lima tahunan oleh Joseph Stalin di Uni Soviet yang mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks dunia seperti itulah nasionalisme Indonesia tumbuh. Para pemuda ketika itu dipengaruhi pula oleh kebangkitan kebangsaan yang terjadi di negeri-negeri seperti Turki, India, dan China. Boedi Oetomo didirikan tahun 1908 oleh Wahidin Soediro Hoesodo, Raden Soetomo, dan Raden Goenawan Mangoenkoesoemo. Tujuannya nonpolitis alias sekadar mengimbau Belanda mengembangkan pendidikan yang tujuan akhirnya menjamin orang pribumi hidup mulia. Pada akhir 1909 anggota Boedi Oetomo berjumlah 10.000-an orang yang kebanyakan bermukim di Jawa dan Madura. Daya tarik Boedi Oetomo langsung berkurang ketika Hadji Samanhoedi dan Raden Mas Tirtoadisoerjo mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909. Tiga tahun kemudian SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang mengalami masa keemasan ketika dipimpin HOS Tjokroaminoto. Tahun 1920 SI mempunyai anggota sekitar 2,5 juta orang. Ada juga Nationale Indische Partij (NIP) yang didirikan tahun 1929 dan merupakan organisasi "campuran" orang Eurasia dan pribumi yang dipimpin Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soeryaningrat (belakangan menjadi Ki Hadjar Dewantoro). Seorang Belanda anggota NIP, Hendrik Sneevliet, melakukan infiltrasi ala Marxis ke dalam tubuh SI. Maka, dibukalah jaringan komunisme internasional di Indonesia yang antara lain melibatkan tokoh-tokoh komunis, seperti Semaoen, Darsono, dan Tan Malaka. Perserikaten Kommunist di India berdiri tahun 1920, melanjutkan persaingan perjuangan kebangsaan kelompok Islam SI melawan komunis. Maka, tokoh-tokoh Islam nasionalis yang tak mau terlibat dalam persaingan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 yang dipimpin KH Ahmad Dahlan. Lewat ideologi yang berlainan, semua kekuatan para pemuda itu bersama-sama memulai upaya untuk mencapai Indonesia merdeka. Bung Hatta juga berjuang sebagai Ketua Perhimpoenan Indonesia, kumpulan pemuda di Belanda, ikut ambil bagian mulai tahun 1922. Empat tahun kemudian, lahir Nahdlatul Ulama. Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Semua potensi pemuda itu digabungkan dalam Permoefakatan Perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang bertujuan mengusir Belanda. Selebihnya, Anda sudah tahu ketika para pemuda itulah yang berjuang bagi kemerdekaan tahun 1945. Pemuda Sudirman yang mengorganisasi laskar-laskar pemuda sekaligus meletakkan dasar-dasar TNI yang sarat ideologi kebangsaan. Pemuda DN Aidit, pemuda Achmad Yani, atau pemuda M Natsir "meramaikan" panggung politik kita. Perimbangan kekuatan politik nasionalis, komunis, militer, dan Islam telah menetapkan terjadinya "konflik dan konsensus" dalam perpolitikan Orde Lama. Pemuda Akbar Tandjung, pemuda Cosmas Batubara, serta pemuda dan pemudi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mendukung lahirnya Orde Baru. Pemuda Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, pemuda Sjahrir, dan pemuda Hariman Siregar mengoreksi Orde Baru. Para mahasiswa jadi the highest power yang menumbangkan Presiden Soeharto, 19 tahun lalu, 21 Mei 1998 atau sehari setelah Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Mari kita bangkit kembali menjaga NKRI, Pancasila, dan keberagaman kita bersama. ●

Kudeta

Kudeta Budiarto Shambazy  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                          KOMPAS, 06 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2017/05/06/Kudeta

                                                           

Tujuh tahun setelah kita merdeka, beberapa perwira TNI AD melancarkan coup de force di depan Istana Merdeka, 17 Oktober 1952. Pagi hari itu, ribuan orang datang dengan truk-truk militer dan memenuhi halaman depan Istana, menuntut Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Mereka dikawal ketat pasukan yang dengan sengaja mengarahkan moncong-moncong meriam ke Istana. Inilah upaya pertama TNI AD melancarkan gerakan ”mirip kudeta” yang kandas di tengah jalan. Sebuah delegasi masuk ke Istana diterima Presiden Soekarno. Gerakan ini akumulasi dari kedongkolan TNI AD terhadap sipil yang dianggap tak berjuang selama perang kemerdekaan dan menolak supremasi sipil atas militer. Namun, pidato pendek Soekarno dengan mudah menaklukkan massa yang langsung ”balik kanan”. Esoknya, segenap kekuatan politik mengutuk manuver atas nama TNI AD itu dan menyatakan kesetiaan kepada Bung Karno. Sudah beberapa bulan KSAD Kolonel AH Nasution dan rekan-rekannya merancang gerakan 17 Oktober 1952. Secara diam-diam, ia menyiapkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Panglima Teritori III (Jawa Barat) Kolonel Alex Kawilarang. Pak Nas juga merasa ditikam dari belakang karena the seven samurai alias tujuh panglima teritori tidak kompak. Pejabat Panglima Teritori V (Brawijaya) Letkol Suwondho, misalnya, pada saat-saat terakhir mencabut dukungan terhadap Pak Nas. Setelah itu, yang terjadi malahan ”kudeta internal” di kalangan TNI AD setelah beberapa perancang 17 Oktober 1952 malah dikudeta bawahannya sendiri. Contohnya, Panglima Teritori VII (Indonesia Timur) Kolonel Gatot Subroto didongkel kepala stafnya sendiri, Letkol Jacob Warouw. Seperti kata sebuah perumpamaan, old habits die hard, old soldiers just fade away. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 sampai pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta, hampir setiap tahun terdengar rumor kencang tentang kudeta terhadap Bung Karno. Di rumahnya di Jakarta, sekitar Agustus 1956, Deputi KSAD Kolonel Zulkifli Lubis menawarkan kudeta ”model Mesir” kepada para koleganya. ”Bung Karno tak perlu dijatuhkan. Namun, kita paksa dia membubarkan parlemen sekaligus membentuk sebuah junta militer,” ujar Lubis. Lubis tidak pernah berhenti menghimpun kekuatan sampai akhirnya muncul spekulasi mengenai rencana kudeta persis pada hari ulang tahun TNI, 5 Oktober 1956. Apalagi, Bung Karno sedang berkunjung ke China. Pak Nas, yang oleh Bung Karno dipulihkan kembali menjadi KSAD, dengan cepat memadamkan gerakan-gerakan pasukan pro-Lubis yang sebagian besar mencoba menguasai Jakarta dan Jawa Barat. Dua perwira pro-Lubis yang sukar dijinakkan adalah Komandan Resimen Ke-9 (Cirebon) Letkol Kemal Idris dan Komandan Resimen Ke-11 (Tasikmalaya) Mayor Suwarto. Sejak masa itu, salah satu tradisi upaya kudeta TNI AD yang tetap dilestarikan sampai tahun 1998 adalah pemanfaatan kelompok-kelompok milisi sipil yang umumnya tidak terlatih. Jika pada masa 1999 ada Pamswakarsa, pada 1950-an ada Front Pemuda Sunda. Tidak mengherankan jika pemberontakan PRRI/Permesta diotaki oleh para pelaku peristiwa 17 Oktober 1952, seperti Panglima Teritori I (Sumatera Utara) Kolonel Mauluddin Simbolon. Lalu, di Sumatera Barat ada Kolonel Achmad Hussein dan di Sulawesi Utara ada Kolonel Vence Sumual. Ciri penting lain dari fenomena upaya kudeta pada dekade 1950-an adalah tokoh-tokohnya itu-itu juga. Jika Pak Nas bersekutu dengan Kemal Idris pada peristiwa 17 Oktober 1952, lima tahun kemudian mereka ”pecah kongsi” sampai pasukan pendukung masing-masing saling tembak di Jakarta dan Bandung. Apa lacur. Rumor tentang kudeta juga tidak pernah padam sejak Bung Karno memaklumatkan Demokrasi Terpimpin tahun 1959. Berdasarkan laporan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat, rumor yang terdengar paling keras adalah kudeta yang terjadi 1 Januari 1960. Bung Karno akan digantikan oleh sebuah triumvirat yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Adam Malik. Dan, Adam Malik pula yang ngotot agar Pak Nas bertindak cepat mengambil alih kepemimpinan nasional dari tangan Menpangad Letjen Soeharto pada hari-hari menjelang kejatuhan Bung Karno. Waktu melancarkan kudeta 30 September 1965, Letkol Untung Sjamsuri mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok ”progresif-revolusioner” di dalam TNI. Ada dugaan kudeta ini konon merupakan upaya mendahului rencana kudeta Dewan Jenderal persis pada upacara hari ulang tahun TNI, 5 Oktober 1965. Pada saat upacara terdapat pasukan yang berdefile dengan peluru tajam untuk menembak Bung Karno di tribune kehormatan. Modus ini dipakai di Mesir terhadap Presiden Anwar Sadat yang tewas mengenaskan di tempat duduknya. Surat Perintah 11 Maret 1966 dianggap sebagai ”kudeta merangkak” terhadap Bung Karno. Selama lebih dari 32 tahun berkuasa, Orde Baru bersih dari usaha kudeta. Namun, pada periode kerusuhan 13-15 Mei dan tak lama setelah Pak Harto lengser keprabon 21 Mei 1998, terdengar rumor tentang upaya kudeta yang gagal. Apa lacur. Kudeta merupakan upaya mendongkel pemerintahan yang sah secara konstitusional oleh kelompok kecil elite politik—biasanya militer—untuk menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dipimpin rezim sipil atau militer. Upaya kudeta memerlukan dalih atau pemicu, misalnya dengan merekayasa kerusuhan yang diharapkan meluas sehingga menimbulkan instabilitas yang meresahkan rakyat. Setelah itu, baru dilakukan langkah-langkah ”konstitusional” untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah. TNI salah satu tulang punggung nasionalisme kita yang menjadi kekuatan politik yang senantiasa menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan kebinekaan kita. Dalam konteks dewasa ini, mustahil TNI melancarkan kudeta karena pemerintahan terpilih secara demokratis dan telah terbukti bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia bukanlah negara gagal, tak ada dalih apa pun bagi terbentuknya junta atau rezim militer yang utuh atau yang semu. ●