M e s i r

M e s i r Sarlito Wirawan Sarwono  ;    Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia KORAN SINDO, 25 Agustus 2013

Saya pertama kali ke Mesir pada tahun 1976. Pada waktu itu saya sedang menyelesaikan disertasi saya di Leiden, Belanda, dengan kopromotor mendiang Prof D Joos Jaspars dari Universitas Leiden dan promotor almarhum Prof Dr Fuad Hassan, guru besar psikologi UI yang pada waktu itu kebetulan sedang menjadi Dubes RI di Kairo. 

Untuk berkonsultasi dengan promotor saya itu saya terbang ke Kairo dan menjadi tamu Yang Mulia Dubes Fuad Hassan di Wisma Indonesia, Kairo. Siang hari saya diajak jalan-jalan oleh Bu Fuad (panggilan akrabnya: Bu Cip), yang kebetulan juga dosen Fakultas Sastra UI, dan malamnya diskusi tentang tesis sampai menjelang pagi. Kesempatan kedua datang pada tahun 1980. Prof Fuad masih jadi dubes di Kairo. 

Kebetulan saya mendapat job sebagai konsultan SDM untuk pemasangan jaringan telepon di Mekkah dan Madinah. Mumpung sudah dekat, bersama rekan saya Drs Aswad Dipo, yang menjabat manajer SDM di perusahaan telekomunikasi tersebut, dan kebetulan juga seorang psikolog, mantan mahasiswa Prof Fuad Hassan (sama seperti saya), kami berdua melancong ke Kairo. Dalam kedua kunjungan itu saya betul-betul menikmati Mesir yang masih damai, padat penduduk, dan agak jorok seperti di Indonesia. 

Berisik juga, tetapi penuh dengan objek turis yang selalu ramai dengan turis: piramida, patung Sphinx, kota kuno Giza, tari perut di kapal-kapal pesiar sepanjang Sungai Nil, museum Mesir yang berisi ratusan mumi Pharaoh Mesir kuno, restoran-restoran sepanjang Sungai Nil (pada tahun 1976, karena kesulitan daging, masyarakat dan restoran-restoran diwajibkan hanya mengonsumsi daging unggas pada hari-hari tertentu) dan pada tahun 1980 kami sempat diantar mobil KBRI menelusuri Sungai Nil sampai ke Alexandria, kota wisata yang eksotis di tepian laut tengah yang sensual. 

Pokoknya antara tahun 1976 dan 1980 Mesir tidak banyak berubah, meskipun di antara dua tahun itu pernah terjadi peristiwa-peristiwa sangat penting di Timur Tengah, yaitu perang Mesir melawan Libya (1977) dan pembajakan Kakbah oleh kaum Islam radikal (1979). Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian negara yang rakyatnya mengagumi Bung Karno ini tetap menjadi negara damai yang menjadi tujuan wisata bangsa-bangsa sedunia, walaupun pada tahun 1981 (setelah saya mengunjungi Mesir), Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh anggota pasukan pengawalnya sendiri.

Pada tahun 2007 saya datang lagi ke Kairo. Kali ini untuk sebuah kongres keluarga berencana. Kairo masih seperti yang dulu. Piramid, Sphinx, Giza, museum, tari perut, restoran di tepi Sungai Nil (sudah full menu, termasuk aneka daging). Tetapi staf KBRI yang menemani saya berbisik agar jangan bicara mengenai IM (Ikhwanul Muslimin) terlalu keras. IM adalah gerakan ilegal yang tidak disukai pemerintah, sehingga mereka selalu bergerak di bawah tanah. 

Padahal malam hari beberapa hari sesudah itu saya memberi ceramah kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Mesir (bukan hanya dari Kairo) dan pertanyaan-pertanyaan mereka tentang IM dan bagaimana pengaruhnya di Indonesia kencang sekali (pada waktu itu sedang heboh-hebohnya pengeboman di Indonesia oleh kaum radikal Islam).

Terakhir saya berkunjung ke Kairo lagi awal tahun 2012. Kali ini bersama tim peneliti deradikalisasi teroris. Kami jadi tamu KBRI dan Universitas Al-Azhar. Kami ditempatkan di sebuah hotel ”Moven Pick” di Giza yang langsung bisa melihat Piramid yang sudah sangat sepi dari turis, hanya tinggal segelintir pedagang asongan dan pemilik unta yang masih mencoba mengadu nasib di sana. Negaranya sudah hampir bangkrut, dan kata Pak Dubes Komjen Pol Nurfaizi (yang masih menjabat sampai sekarang), beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia sudah dihentikan. 

Tetapi ketika kami bertemu dengan para pemimpin Jamaah Islamiyah, Dr Karom Zuhdi (Dewan Sura JI) dan Dr Najib Ibrahim (mantan ketua JI Mesir) yang selama ini belasan tahun mendekam di penjara di bawah rezim Hosni Mubarak, mereka bersuara optimistis. Pandangan mereka jauh dari radikal. Ideologi mereka penuh dengan masa depan Mesir yang berjaya. Bisa dimaklumi, karena saat itu pemilu baru saja memenangkan Mursi yang tokoh IM sebagai presiden.

Tetapi suasana hari ini sangat berbeda. Entah karena apa, militer tiba-tiba mengudeta Presiden Mursi. Akibatnya bisa kita saksikan semua, Mesir menjadi tanah tertumpah darah. Korbannya adalah rakyat Mesir juga yang tertembus peluru-peluru tajam serdadu-serdadu Mesir. 

Tepat bersamaan dengan pertumpahan darah di Mesir, saya menyaksikan di televisi Indonesia, serdadu-serdadu TNI sedang ramai-ramai membersihkan kali Ciliwung. Membantu program Gubernur Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, operasi sweeping Sungai Ciliwung ini dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal Muldoko. 

Alangkah berbeda antara Mesir dan Indonesia. Bagaikan bumi dan langit. Mungkin perjalanan reformasi masih jauh dari memuaskan untuk banyak politisi, pengamat, pakar, atau penggembira. 

Tetapi bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa Allah telah membimbing para pemimpin bangsa di awal era reformasi (1998-1999), sehingga mengambil langkah yang tepat tentang status TNI dan dari pihak TNI pun tidak ada pembantahan, apalagi perlawanan sama sekali. Kalau tidak, hari ini kita pun akan mengalami seperti di Mesir. ●

Konflik Mesir dan Indonesia

Konflik Mesir dan Indonesia Hery Sucipto  ;   Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

REPUBLIKA, 30 Juli 2013

  

Sejak dikudeta oleh militer, para pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, terus melakukan pembelaan dengan turun di jalan-jalan utama negeri itu. Aksi damai puluhan ribu massa itu, yang berlangsung tiap hari, menunjukkan proses inkonstitusional yang dilakukan militer Mesir tidak bisa diterima sebagian besar rakyat Mesir.

Sementara itu, pada saat yang sama, kepala angkatan bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sissi, serta pihak istana kepresidenan, menyerukan rakyat Mesir turun ke jalan menentang para pendukung Mursi. Militer meminta mandat rakyat Mesir untuk menumpas apa yang mereka sebut sebagai `teroris'. Itu ditujukan untuk membasmi para pendukung Mursi dan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), tempat Mursi aktif di dalamnya.

Jalan kehancuran Seruan militer dan istana itu setidaknya menyiratkan dua hal: Pertama, bentuk kepanikan politik militer dan pemerintah menghadapi perlawanan para pendukung Mursi dan IM. Di satu sisi, militer ingin segera kondisi Mesir segera membaik sehingga pemerintahan sementara di bawah komando Presiden Adly Mansur dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. 

Namun di sisi lain, pencabutan mandat secara tidak sah melalui kudeta tidak diterima para pendukung IM. Mereka menuntut Mursi dikembalikan pada jabatannya sebagai presiden yang sah. Seharusnya, pencabutan secara konstitusional adalah melalui pemilu, karena pemilik mandat sejati adalah rakyat, bukan militer.

Kedua, tindakan militer yang meminta rakyat mendukung mereka untuk menumpas para pendukung IM, tidak saja semakin menambah rumit dan pelik persoalan yang dihadapi rakyat negeri itu.  Akan tetapi, juga menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat. Partai Noor yang berafiliasi dengan gerakan Islam Salafi , misalnya, dan merupakan koalisi dalam pemerintahan Mursi, namun mendukung kudeta, secara tegas menolak ajakan militer. Demikian institusi al-Azhar, yang semula cenderung mendukung kudeta, belakangan justru menolak seruan militer Mesir untuk turun ke jalan, memakai cara kekerasan untuk menghentikan aksi pendukung IM dan Mursi.

Militer Mesir tidak seharusnya mengeluarkan seruan tersebut. Justru seruan itu sama halnya mengobarkan perang saudara dan mengajak rakyat Mesir membawa negerinya menuju kehancuran. Faktanya, hampir setiap hari jatuh korban, bahkan militer semakin telanjang menembak mati para pendukung Mursi, seperti terjadi pada Sabtu dini hari (sebelum Subuh) pekan lalu, sekitar 70 pendukung IM diberondong peluruh saat mereka duduk-duduk santai di pinggir jalan. Para elite Mesir, baik IM, oposisi, maupun militer, seharusnya dapat menahan diri sebagai upaya mencegah negeri itu pada kehancuran. Justru dengan cara kekerasan, bukan saja merugikan Mesir, tapi juga mengundang kekuatan asing untuk `bermain' memperumit kondisi di negeri itu. 

Konflik yang terus memakan korban di Mesir itu sekaligus menunjukkan bagaimana para elite di negeri itu telah membunuh logika politik (uqul assiyasah), yang sesungguhnya memiliki tujuan dan cita-cita menyejahterakan rakyat. Logika politik sebagai sarana mewujudkan kedamaian, keamanan, dan ketenteraman umum. Yang berkembang kini justru logika kekuatan (uqul al-quwwah), di mana yang kuat, lebih-lebih memiliki senjata, akan dapat sewenang-wenang bertindak dan menindas yang lemah. Dalam logika kekuatan, para elite saling mengerahkan kekuatan, dan lagi-lagi mereka pula yang menjadi korban, sebaliknya para elite tiarap selamat.

Peran Indonesia

Secara historis, Indonesia memiliki hubungan sangat kuat dengan Mesir.
Negeri piramid ini pula yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI, disusul kemudian negara-negara Arab lainnya. Selain itu, juga sama-sama berpenduduk Muslim terbesar. Dalam konteks ini saja seharusnya Indonesia lebih bisa memainkan peran signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik di Mesir.

Pemerintah kita terkesan `bermain aman', hanya sesekali mengeluarkan imbauan agar para pihak di Mesir dapat menahan diri supaya tidak terjadi aksi kekerasan lebih besar lagi. Langkah maksimal sebenarnya dapat diambil Indonesia. Misalnya, dengan memprakarsai sidang darurat OKI membahas khusus soal Mesir, atau mendorong PBB menurunkan pasukan perdamaian, serta mendorong pembentukan tim investigasi internasional.

Memiliki potensi peran politik luar negeri yang besar, namun tidak ditunjang dengan grand strategi yang jelas dan tegas, membuat Indonesia sebagai negara besar tapi tidak diperhitungkan di kancah internasional. Tentu ini pekerjaan besar pemerintahan SBY agar kemaslahatan politik bebas aktif kita dapat diejawantahkan lebih tegas, berani, dan transparan, bermanfaat bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian dunia. ●

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir?

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir? Ted Spraque ;   Aktivis-Cum Pengelola majalah online Militan

INDOPROGRESS, 05 Juli 2013

‘MILITER Mesir Menumbangkan Morsi’  begitu tajuk utama BBC ketika Morsi jatuh. ‘Presiden Mersi Ditumbangkan di dalam sebuah Kudeta,’ lapor CBC. The Guardian menulis, ‘Militer Mesir Menyingkirkan Presiden Mohamed Morsi.’ Dengan berita bertubi-tubi dari berbagai media ini, tiba-tiba sejumlah Kiri menjadi khawatir dan ikut-ikutan latah: ‘Bahaya kudeta militer, bahaya kudeta militer!’ Tetapi benarkah ada kudeta militer di Mesir?

Setelah disahkannya UU Ormas, dan juga karena trauma kediktatoran militer Orde Baru di Indonesia, memang kawan-kawan kita di Indonesia agak terlalu paranoid terhadap apapun yang berhubungan dengan militer. Tetapi bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri lain juga urat saraf Kiri-kiri kita juga begitu sensitif dan mudah latah.

Militer Mesir mengintervensi dan melengserkan Morsi karena tekanan yang begitu besar dari jutaan rakyat Mesir, yang membanjiri jalan-jalan dan alun-alun di semua kota di Mesir. Menurut laporan dari Menteri Interiornya Morsi sendiri, 17 juta rakyat Mesir turun ke jalan. Laporan lain mengatakan 20 juta, dan bahkan sampai 30 juta rakyat. Ini adalah demonstrasi terbesar di dalam sejarah umat manusia, yang jauh lebih besar dibandingkan revolusi dua tahun yang lalu ketika Mubarak tumbang. Pada revolusi babak kedua ini, seluruh lapisan rakyat – bukan hanya yang paling maju saja, tetapi juga yang paling terbelakang – terlempar ke dalam arena politik dan meletup-letup.[1] Bahkan orang-orang yang setahun yang lalu memberikan suara mereka kepada Ikhwanul Muslimin, juga turun ke jalan menuntut lengsernya Morsi. Mereka tidak lagi punya ilusi pada demokrasi borjuasi, tidak lagi menunggu sampai masa jabatan orang yang mereka pilih habis. Mereka membawa demokrasi langsung ke jalan-jalan. Inilah demokrasi sesungguhnya, dan bukan setiap lima tahun sekali mengikuti pemilu.

Rakyat Mesir dalam jutaan bergerak dengan sendirinya dan bukan atas komando militer sama sekali. Bukanlah militer yang mengumpulkan 22 juta tanda tangandari rakyat yang menuntut diturunkannya Morsi, dan bukanlah militer yang mengorganisir tanggal demonstrasi. Militer hanya mengintervensi ketika situasi sudahlah sangat gawat dan dapat meledak menjadi revolusi rakyat sepenuhnya di luar kendali siapapun. Rakyat sudah mengelilingi gedung-gedung pemerintah dan istana presiden, dan siap merangsek dan membakarnya. Morsi sebenarnya sudah kehilangan kekuasaan, tetapi dia tetap keras kepala. Bahkan para menterinya sudah turun dan meminta dia untuk turun juga karena rakyat sudah begitu geram. Sebagian kelas penguasa paham bahwa mereka harus mengorbankan Morsi dan Ikhwanul Muslimin demi menjaga keberlangsungan seluruh sistem politik ini.

Kalau militer tidak campur tangan, dengan berbicara di atas nama rakyat, tidak diragukan kalau revolusi ini akan menjadi di luar kendali siapapun. Rakyat akan mengambil kekuasaan di tangannya sendiri dan bahkan mempersenjatai diri mereka sendiri. Kelas penguasa Mesir, dari yang berjenggot sampai yang berdasi rapi, dan juga para petinggi Miiter, akan kehilangan seluruh kekuasaan mereka di Mesir. Yang kita saksikan di sini bukanlah kudeta militer, tetapi manuver kelas penguasa untuk menyelamatkan situasi.

Dua tahun yang lalu ketika Mubarak ditumbangkan oleh rakyat, skenario yang serupa juga terjadi. Militer campur tangan karena sang presiden terlalu keras kepala. Dewan Agung Militer, setelah demonstrasi rakyat menjadi tambah radikal dan tidak menampakkan tanda-tanda akan surut, lalu menyatakan ‘dukungannya terhadap tuntutan-tuntutan sah rakyat,’ dan dengan ini secara resmi mencampakkan dukungannya terhadap Mubarak. Militer lalu membentuk pemerintahan interim yang ada di tangan Dewan Agung Militer. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun pemerintahan di dunia yang mengutuk ini sebagai sebuah kudeta militer terhadap Mubarak, padahal salah satu perintah pertama dari militer setelah Mubarak jatuh adalah mengosongkan lapangan Tahrir dan melarang demonstrasi. Kelas penguasa dunia justru menghela napas panjang bahwa Militer Mesir telah menyelamatkan situasi ini dan mengambil kendali, dan mereka segera menyatakan bahwa era demokrasi telah dimulai di Mesir. Militer Mesir lalu melakukan berbagai manuver dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi borjuasi lainnya, yang mereka lihat sebagai sekutu-sekutu yang dapat diandalkan untuk menghentikan laju revolusi.

Ketika Ikhwanul Muslimin, yang merupakan seksi borjuasi yang berjenggot, terpilih dalam pemilu tahun lalu, Militan (International Marxist Tendency) mengatakan dengan jelas bahwa rejim ini tidak akan dapat bertahan lama, karena ia tidak akan bisa menyelesaikan krisis di dalam masyarakat Mesir hanya dengan ayat-ayat suci. Masalah fundamental di Mesir adalah masalah roti. Seperti yang dikatakan salah seorang demonstran muda di Alexandria beberapa hari lalu: ‘Tidak ada yang berubah sama sekali; gaji saya tidak naik. Istri saya hamil, bagaimana saya dapat memberi makan bayi saya?’ Selama sistem ekonomi di Mesir adalah sistem kapitalisme, tidak peduli dibungkus dengan ekonomi syariah atau ekonomi keagamaan apapun, maka rakyat miskin tidak akan bisa keluar dari jurang kemiskinan mereka. Ini bukanlah protes menentang Islam, karena jelas terlihat banyak perempuan berkerudung yang tumpah ruah di jalan. Ini adalah protes menentang sistem ekonomi yang tidak adil dan tidak dapat mensejahterakan rakyat, sebuah sistem yang diwakili oleh Mubarak dan sekarang oleh Morsi. Jutaan rakyat Mesir mungkin belum sampai ke kesadaran bahwa mereka sedang berjuang melawan sistem kapitalisme, tetapi mereka dengan cepat sedang bergerak ke arah kesadaran ini. Inilah yang mengkhawatirkan para penguasa. Satu hari saja Morsi – ataupun Mubarak dua tahun yang lalu – terus memaksa bertahan, maka kesadaran rakyat akan melompat bahkan lebih jauh, dan inilah alasan mengapa sebagian seksi kelas penguasa – tidak hanya para petinggi militer – mendorong agar mereka turun.

Selain itu, para petinggi Militer ini takut kalau revolusi yang semakin meluas ini akan berpengaruh pada tentara bawahan mereka. Pada revolusi pertama dua tahun yang lalu, jelas para tentara bawahan mulai bersimpati pada rakyat dan revolusi. Angkatan bersenjata, di bawah hantaman revolusi, mulai retak. Al Jazeera melaporkan bagaimana sejumlah tentara meletakkan senjata mereka dan ikut turun berdemonstrasi dengan rakyat. Oleh karenanya para petinggi Militer saat itu tidak bisa menggunakan tentara untuk menumpas revolusi sama sekali. Kalau mereka mencoba melakukan ini, jelas moncong senjata akan berbalik ke para petinggi militer ini. Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman, menulis sebuah puisi yang dengan gamblang menggambarkan ini:

Jenderal, Tankmu adalah Kendaraan Hebat
Bisa meratakan hutan dan menggilas ratusan orang
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia butuh pengemudi

Jenderal, Pesawat Pengebommu sangatlah kuat
Bisa terbang lebih cepat dari badai  dan mengangkut barang lebih besar dari gajah
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia butuh mekanik

Jenderal, manusia sangatlah bermanfaat
Dia bisa terbang dan bisa membunuh
Namun ia punya satu kelemahan:
Ia bisa berpikir

Hal yang sama terjadi, dalam skala yang lebih luas dan dalam, pada revolusi babak kedua ini. Kalau dua tahun lalu demonstrasi hanya dalam jumlah jutaan, kali ini dalam jumlah puluhan juta. Setiap tentara pasti punya ayah atau ibu, anak atau keponakan, paman atau bibi, saudara sepupu atau kawan, yang terlibat di dalam demonstrasi ini. Para tentara bawahan ini tidak buta dan tidak tuli. Mereka adalah manusia yang bisa berpikir, dan para petinggi Militer Mesir paham ini. Mereka tahu mereka tidak bisa serta-merta memerintahkan bawahan mereka untuk menumpas revolusi. Militer ada dalam posisi yang lemah, dan bukan dalam posisi yang kuat sama sekali. Inilah kenyataan yang sesungguhnya. Inilah alasan mengapa kali ini pemerintahan interim yang dicanangkan oleh militer bukanlah di tangan Dewan Agung Militer seperti dua tahun yang lalu, tetapi diberikan kepada Kepala Hakim Pengadilan Konstitusi, Adly Mahmud Mansour. Ini adalah indikator jelas dari lemahnya intervensi Militer kali ini. Dua tahun yang lalu ketika pemerintahan interim dipegang oleh Dewan Agung Militer, mereka sangatlah dibenci oleh rakyat dan berkali-kali terjadi baku hantam dengan demonstran yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Petinggi Militer kali ini tidak berani mengulang hal yang sama, apalagi dengan puluhan juta rakyat yang telah tumpah ruah.

Pada akhirnya, kita harus memahami karakter dari Negara. Negara, pada analisa terakhir, setelah dilucuti dari semua pernak-perniknya, adalah badan orang-orang bersenjata yang merupakan alat penindas satu kelas terhadap kelas yang lainnya. Ia adalah, seperti kata Engels, komite eksekutif untuk mengurus masalah-masalah kelas penguasa. Tetapi ini barulah ABC dari Marxisme, setelah ABC ada abjad-abjad lainnya, dan lalu ada suku-suku kata, dan kalimat-kalimat. Negara, dalam situasi tertentu, dapat menjadi independen dari kelas yang dia layani. Engels menulis:

Akan tetapi, ada pengecualian, pada saat periode dimana kelas-kelas yang berbenturan memiliki kekuatan yang seimbang sehingga kekuasaan Negara sebagai penengah memperoleh, untuk sementara, kemandirian pada tingkatan tertentu dari keduanya … ‘

Pada momen-momen kritis dimana tidak ada satu kelaspun yang bisa menang, maka Negara, terutama badan bersenjatanya, akan memperoleh kemandirian tertentu untuk mengintervensi di luar kehendak kelas penguasa. Bahkan kadang-kadang Negara akan melakukan hal-hal yang tidak disetujui sepenuhnya oleh kelas penguasa, tetapi sebenarnya untuk melayani kepentingan kelas penguasa secara keseluruhan. Jadi hubungan antara kelas penguasa dan Negara bukanlah bersifat satu arah dan formalistik, tetapi bersifat dialektis. Namun secara umum Negara borjuasi akan tetapi melayani kepentingan kelas borjuasi. Dalam konteks Mesir, Militer campur tangan dan menumbangkan rejim Morsi (dan Mubarak) demi menyelamatkan kapitalisme secara keseluruhan. Tetapi mereka melakukan ini dari posisi yang sangat lemah dan dengan tangan yang terikat, yakni karena tekanan puluhan juta rakyat Mesir.

Contoh ekstrim, dengan situasi yang berbeda, adalah Indonesia pada tahun 1965, Negara (badan orang-orang bersenjata atau militer) juga melakukan intervensi, tetapi dari posisi yang sangat kuat. Pada 1960an, kita saksikan sebuah pertempuran kelas yang sangatlah tajam,  tetapi tidak ada satu kelaspun yang bisa menang dan merebut kekuasaan. Kelas buruh, yang sebenarnya mampu merebut kekuasaan, disuruh oleh PKI dan Soekarno untuk tidak merebut kekuasaan dan tidak bergerak ke sosialisme, dengan dalih bahwa revolusi ini adalah revolusi nasional. Sementara kelas borjuasi nasional Indonesia terlalu lemah untuk mengalahkan kelas buruh. Situasi yang menggantung ini harus diselesaikan, dan Militer akhirnya melakukan intervensi dalam bentuk kudeta yang berdarah-darah. Tidak hanya kelas buruh yang dihancurkan, bahkan sejumlah lapisan kaum borjuasi hak-haknya dirampas dan seluruh ekonomi diserahkan kepada militer. Namun pada akhirnya ini dilakukan demi keberlangsungan kapitalisme dan kelas borjuasi secara keseluruhan. Inilah fenomena yang disebut Bonapartisme, yang dalam sejarah perjuangan kelas – tidak hanya dalam kapitalisme – telah kita saksikan berulang kali, yakni dimana Negara memperoleh kemandirian tertentu dari kelas yang dia layani.

Media kapitalis dan penguasa seluruh dunia hari ini punya kepentingan mereka sendiri untuk menggambarkan bahwa jatuhnya Morsi adalah karena kudeta militer. Mereka mencoba mengaburkan kenyataan bahwa ada 30 juta rakyat Mesir yang turun ke jalan. Mereka ingin mengecilkan peran rakyat, dan juga menyebarkan prasangka rasis kalau rakyat Arab adalah barbar yang membenci demokrasi dan hanya menyukai kudeta militer. Kelas penguasa dunia takut kalau-kalau revolusi Mesir ini ditiru oleh rakyat pekerja dunia. Dalam satu bulan ini saja sudah ada empat pemberontakan besar, di Turki, Brazil, Portugal, dan Mesir. Kita cukup ingat apa yang terjadi dua tahun yang lalu dimana revolusi di Tunisia menyebar dengan cepat, dan bahkan menginspirasi sejumlah perjuangan di Amerika Serikat. Oleh karenanya, kalau kita tidak memahami situasi politik yang sesungguhnya di Mesir dan ikut-ikutan latah ‘kudeta militer,’ kita akan menemukan diri kita menjadi pelayan media kapitalis untuk mengecilkan peran rakyat dan mencegah menyebarkan revolusi ini. Disinilah kita lihat bahwa pemahaman Marxisme secara mendalam adalah krusial dalam gerakan. Tanpa Marxisme sebagai pegangan, kita akan jadi bulan-bulanan dari opini publik borjuasi dan segala prasangka yang disebarkannya. Tidak cukup hanya memahami ABC Marxisme mengenai Negara dan merasa puas. Justru yang paling berbahaya adalah pemahaman Marxisme yang setengah-setengah, dan tidak sedikit revolusi yang gagal dengan pahit karena pemahaman yang setengah-setengah ini.

Rakyat Mesir telah menumbangkan Morsi dan Ikhwanul Muslimin. Ini adalah pukulan besar terhadap Islam Politik, yang adalah Islamnya kaum borjuasi. Di Turki, Erdogan dan partai Islamisnya telah tergoncang. Di tanah air, PKS sudah terbukti bobrok dan tidak lebih dari kumpulan pencoleng. Dengan menyedihkan, para petinggi PKS mencoba membela Erdogan dan Morsi. Inilah solidaritas kelas antara PKS, Ikhwanul Muslimin dan AKP, yakni solidaritas kelas kaum borjuasi yang kebetulan beragama sama. Rakyat Mesir dalam jutaan telah menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah agama, bukan masalah Islam versus sekularisme. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk melawan penderitaan kemiskinan di bawah sistem kapitalisme. Hari ini rakyat Mesir telah meraih satu kemenangan, tetapi perjuangan belumlah selesai. Tidak adanya sebuah partai revolusioner telah memungkinkan militer untuk melakukan manuver dan menyelamatkan situasi dengan menaruh Tuan Mansour sebagai kepala negara sementara. Inilah kelemahan dari gerakan Mesir hari ini, dan tidak ada jalan pintas selain terus membangun kekuatan sosialis revolusioner di dalam gerakan ini. Selama kapitalisme masih berkuasa di Mesir, maka tidak akan ada jalan keluar bagi rakyat Mesir. Hanya ada satu jalan keluar: rakyat pekerja Mesir menyita hak milik orang-orang kaya yang mengendalikan ekonomi bangsa ini, yang kebanyakan dari mereka punya hubungan dengan rejim Mubarak yang lama, dengan para petinggi Militer, dan dengan para borjuasi berjubah putih. Dengan merebut kekuatan ekonomi dari para penguasa, maka rakyat akan sungguh-sungguh berkuasa dan dapat, untuk pertama kalinya, mengambil nasib mereka ke tangan mereka sendiri.  ●

[1] Untuk laporan lebih detil mengenai keterlibatan massa dan situasi di dalam demonstrasi ini, baca ‘Jutaan Massa Membanjiri Jalan Menandai Akhir dari Rezim Morsi.’

Bharatayudha di Mesir

Bharatayudha di Mesir Omar Abshour ;  Dosen Senior Studi Keamanan dan Politik Timur Tengah pada University Of Exeter, Pengarang Buku “The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements” dan “From Good Cop to Bad Cop: The Challenge of Security Sector Reform in Egypt”

KORAN TEMPO, 05 Juli 2013

Dengan merebaknya unjuk rasa protes di seantero Mesir pada 30 Juni-tepat setahun setelah rakyat Mesir memilih presiden sipil mereka yang pertama-suatu gerakan yang beragam dan tidak tersentralisasi telah menantang Muhammad Mursi sebagai presiden negeri itu. Ratusan ribu orang telah dikerahkan ke jalan-jalan raya. Banyak di antara mereka kemudian menyerbu dan membakar markas besar Al-Ikhwan al-Muslimun di Kairo. 

Pada akhir hari itu, Mursi diberi ultimatum. Pernyataan "revolusioner" pertama yang dikeluarkan Tamarod, gerakan akar rumput yang baru di Mesir, menuntut Mursi mundur dalam waktu dua hari atau menghadapi demonstrasi besar-besaran menuju istana kepresidenan. "Atas nama 22 juta warga Mesir, kami menyatakan Muhammad Mursi bukan lagi Presiden Mesir yang sah." Para pemrotes kemudian menyerukan kepada "lembaga-lembaga negara, angkatan bersenjata, polisi, dan lembaga kehakiman, agar memihak rakyat."

Angkatan bersenjata sudah mengeluarkan ultimatumnya sendiri kepada Morsi: layani tuntutan para pemrotes atau menghadapi penyelesaian cara militer untuk mengakhiri krisis. Sementara hari itu berakhir, juru bicara kepresidenan menyatakan bahwa Mursi tidak dikonsultasi sebelum dikeluarkannya pernyataan angkatan bersenjata itu. Puluhan ribu pendukung presiden serempak mengadakan demonstrasi di beberapa kota pada tengah malam itu juga.

Jadi apa yang bakal terjadi nanti? Dan dampak apa yang bakal dibawakan Tamarod dan intervensi militer terhadap proses demokratisasi di Mesir di saat yang genting dan berbahaya ini?

Jalan menuju krisis yang terjadi saat ini sudah bisa diprediksi. Mursi memenangi pemilihan presiden hanya dengan 51,7 persen suara, sementara 48,3 persen suara lainnya mencakup kekuatan-kekuatan yang sangat besar, termasuk tokoh-tokoh rezim Mubarak dan para pendukungnya. Oposisi terhadap Mursi mengeras setelah dibatalkannya deklarasi konstitusi November 2012. Dengan deklarasi ini, Mursi berusaha memperoleh kekuasaan yang menyeluruh-katanya untuk melindungi lembaga-lembaga baru yang terpilih dari hakim-hakim yang sudah terpolitisasi. 

Tidak adanya manfaat materi yang nyata bagi warga awam Mesir juga menambah kemarahan rakyat. Semua calon presiden telah membuat janji-janji yang liar; tapi tidak adanya pencapaian yang berarti, seperti diakhirinya kelangkaan gas dan listrik yang kronis di Mesir, ikut mendorong mobilisasi masif anti-Mursi. Tidak kompetennya pemerintah selama transisi politik harus dibayar mahal.

Tapi Mursi bukan sama sekali tanpa pencapaian atau pendukung. Agustus tahun lalu, ia menyeleksi pimpinan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF). Di bidang ekonomi, laporan yang dikeluarkan Bank Sentral Mesir untuk periode Juli 2012 sampai Maret 2013 menunjukkan defisit neraca pembayaran turun dari US$ 11,2 miliar menjadi US$ 2,1 miliar berkat meningkatnya penerimaan dari sektor pariwisata dan penghapusan utang.

Manfaat dari pencapaian ini tidak menetes ke bawah dan dinikmati rakyat awam. Tidak ada strategi media dan komunikasi yang efektif untuk memanfaatkan pencapaian-pencapaian ini. Namun inti pendukung Mursi tetap pada komitmen mereka. Sementara itu, hanya beberapa ratus orang muncul mendukung Mubarak selama pergolakan yang menggulingkan presiden yang terpilih dengan curang itu, ratusan ribu rakyat Mesir berdemonstrasi selama dua pekan berturut-turut di lapangan Rabi'a al-'Adawiyya, dekat istana kepresidenan, untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada Mursi.

Jika Mursi berhasil mempertahankan kedudukannya, ia harus bergantung pada militer untuk menjamin kelangsungan pemerintahannya. Ia juga butuh unjuk kekuatan yang masif dari para pendukungnya. Tapi ini akan berarti kembalinya militer ke pusaran politik-dan dengan demikian mengorbankan pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh Mursi dengan memperketat kontrol sipil Agustus tahun lalu. Dan ultimatum militer itu menunjukkan bahwa tentara sedang bergerak ke arah suatu kudeta.

Mobilisasi Al-Ikhwan al-Muslimun dan kelompok-kelompok Islamis lainnya yang mendukung Mursi juga riskan. Sesungguhnya langkah-langkah revolusioner yang mengarahkan kelompok-kelompok Islamis yang dulu bersenjata itu ke dalam politik pemilihan dan konstitusi bisa kembali berbalik arah dalam power struggle yang berlangsung saat ini.

Jika Mursi akhirnya dilengserkan, hal ini banyak bergantung pada bagaimana caranya ia dilengserkan. Ketergantungan pada mobilisasi di jalan-jalan raya serta intervensi militer untuk melengserkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat dukungan di lapangan besar kemungkinan tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Sebaliknya, pola ini-yang tampak di Spanyol pada 1936, Iran pada 1953, Cile pada 1973, Turki pada 1980, Sudan pada 1989, serta Aljazair dan Tajikistan pada 1992-biasanya berujung pada kediktatoran militer, perang saudara, atau kedua-duanya.

Tapi ada juga preseden adalah lengsernya Charles de Gaulle secara damai dari kedudukannya sebagai seorang presiden terpilih. Protes yang masif di Prancis pada 1968 berujung pada pemilihan dini parlemen yang dimenangi secara telak oleh para pendukung de Gaulle. Namun de Gaulle kemudian mengundurkan diri atas kemauannya sendiri karena suatu persoalan yang tidak penting.

Persoalannya dengan preseden ini adalah bahwa Mursi tidak memiliki latar belakang seperti yang dimiliki de Gaulle, dan transisi politik di Mesir yang kacau pada 2013 ini jauh daripada demokrasi yang terkonsolidasi di Prancis pada 1968. Para pendukung de Gaulle tidak mengalami pengejaran; beberapa tokoh oposisi Mesir telah mengemukakan bahwa Al-Ikhwan al-Muslimun akan berbuat demikian. Inilah yang meningkatkan taruhan survival politik, terutama mengingat tidak adanya sama sekali jaminan norma dan perilaku konstitusional yang kredibel.

Lagi pula, belum jelas siapa yang akan menggantikan Mursi. Sebagian dari oposisi berbicara mengenai "dewan (transisi) kepresidenan". Tapi ide itu pernah diajukan tapi gagal selama kekuasaan dipegang oleh SCAF (Februari 2011-Juni 2012) karena tidak adanya mobilisasi massa di belakang tokoh yang mempersatukan dan karena ego-sesungguhnya karena megalomania-dari para politikus yang terlibat.

Mursi hampir pasti tidak akan dilengserkan tanpa keterlibatan militer dan unsur-unsur keamanan. Dan para pemenangnya mungkin akan mencoba sekuat-kuatnya untuk mencegah kembalinya kekuatan-kekuatan Islamis, dengan implikasi timbulnya kembali siklus persaingan politik tanpa kekangan-dan mungkin fisik-di mana demokrasi digunakan sebagai topeng untuk memberi legitimasi menyingkirkan dan mungkin menghancurkan lawan-lawan politik. ●

Ikhwanul Muslimin Tumbang

Ikhwanul Muslimin Tumbang Zuhairi Misrawi ;  Analis Pemikiran dan Politik Timur Tengah The Middle East Institute

KOMPAS, 05 Juli 2013

Akhirnya, Dewan Agung Militer (SCAF) mengeluarkan putusan perihal berakhirnya masa jabatan Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir. Hal itu sesuai dengan ultimatum SCAF dua hari sebelumnya agar Mursi memenuhi tuntutan rakyat melaksanakan pilpres dini. Jika tidak, militer akan mengambil langkah politik menyusun peta jalan masa depan Mesir melalui kudeta.

Hingga batas waktu yang ditentukan, Mursi tak merespons tuntutan rakyat. SCAF pun tak punya pilihan lain, kecuali kudeta dengan menggunakan mandat revolusi rakyat Mesir. Mandat itu berasal dari petisi mosi tak percaya dan pembangkangan (al-tamarrud) terhadap rezim Mursi dan Ikhwanul Muslimin (IM). Gerakan itu diprakarsai kaum muda revolusi yang memandang pemerintahan Mursi melenceng jauh dari cita-cita revolusi: hidup layak (’aisy), kebebasan (hurriyyah), kemanusiaan (karamah insaniyyah), dan keadilan sosial (’adalah ijtima’iyyah).

Dalam memimpin Mesir, Mursi―, dianggap oleh kaum muda, hanya memikirkan kelompoknya, IM, yang hampir memonopoli jabatan politik dan kantong ekonomi. Terakhir, Mursi mengangkat sejumlah gubernur dari kalangan IM sehingga menimbulkan kemarahan di sejumlah provinsi. Kaum muda yang tak berafiliasi dengan IM hampir dipastikan tak mendapatkan tempat yang layak. Karena itu, Mursi dipandang sebagai presiden yang tidak mampu mengemban amanat revolusi serta memupus cita-cita dan masa depan kaum muda.

Gerakan pembangkangan itu sebenarnya sudah bergerak lama, sekitar tiga bulan terakhir. Mereka memulainya dengan mengalahkan para kandidat IM di pemilihan senat di sejumlah perguruan tinggi Mesir. Selama ini, IM selalu merajai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan kampus. Namun, kepemimpinan Mursi yang hanya mengedepankan kepentingan kelompoknya membangkitkan kesadaran di kalangan kaum muda untuk menaklukkan basis-basis IM di lingkungan kampus. Kaum muda revolusi hampir memenangi setiap pertarungan kepemimpinan di lingkungan kampus sehingga mereka punya energi positif melanjutkan perlawanan terhadap IM.

Dalam waktu relatif singkat, kaum muda revolusi mengumpulkan 22 juta tanda tangan, melebihi target maksimal 15 juta tanda tangan. Hal itu yang memantapkan mereka menjadikan momentum satu tahun pemerintahan Mursi pada 30 Juni sebagai saat yang tepat memberikan ”kartu merah” kepada Mursi dan IM.

Demonstrasi terbesar

Sebagaimana kita cermati, demonstrasi pada 30 Juni merupakan yang terbesar dalam sejarah revolusi Mesir dan menjadi bukti kuat, rakyat Mesir menghendaki agar revolusi jilid dua dapat diwujudkan dengan mendesak Mursi melakukan pilpres dini. Menurut Alaa Aswany, aktivis dan analis politik Mesir, di harian al-Mashry al-Youm, langkah meminta Pilpres dini bersifat demokratis mengembalikan cita-cita revolusi kepada relnya. Petisi al-tamarrud merupakan fakta yang tak bisa diabaikan bahwa Mursi dan IM sudah kehilangan kepercayaan dari publik.

Karena itu, al-tamarrud merupakan murni gerakan perlawanan yang diinisiasi anak muda. Sebagaimana revolusi 25 Januari 2011 yang diprakarsai Wael Ghanim, al-tamarrud juga dipimpin anak muda yang merasa tak punya masa depan cerah di bawah rezim Mursi dan IM.

Pada awalnya, IM cenderung meremehkan gerakan ini karena memang tak punya kaki-tangan politik dari pihak oposisi. Mereka bergerak dalam senyap dan mendapat kepercayaan publik yang sangat luar biasa, yang merasa tak punya harapan pada pemerintahan Mursi. Maka, analisis yang menyatakan tumbangnya Mursi akibat perseteruan antara kubu Islamis dan kubu Liberal sama sekali tak benar. Tumbangnya Mursi semata-mata karena Mursi mengabaikan harapan kaum muda dan rakyat Mesir pada umumnya yang telah berkorban dengan nyawa dan harta melengserkan rezim Hosni Mubarak.

IM lupa, kemenangan Mursi dalam pilpres putaran kedua bukan hanya karena dukungan dari IM dan Salafi, melainkan juga kubu liberal dan sosialis yang memandang memilih Mursi sebagai presiden lebih tepat dalam mewujudkan cita-cita revolusi daripada Ahmad Syafiq yang didukung sepenuhnya oleh antek-antek Hosni Mubarak.

Dilema IM

Kudeta militer tak bisa dilepaskan dari dilema internal IM. Sebagai penguasa, IM tak cermat mendengarkan dan melakukan dialog dengan pihak oposisi. Dari waktu ke waktu, dalam satu tahun terakhir, IM kerap melakukan manuver politik yang sebenarnya tak perlu. Dekrit presiden yang memberikan otoritas absolut kepada Mursi membangkitkan curiga di pihak oposisi dan rakyat Mesir pada umumnya: Mursi ingin menjelma sebagaimana Hosni Mubarak. Belum lagi, konstitusi yang sebenarnya masih prematur dipaksakan untuk dilakukan referendum. Maklum, Mursi masih berkeyakinan menang karena kaum Salafi masih setia mendukung IM.

Yang paling mencolok, dan ini yang merupakan klausul penting dalam gerakan al-tamarrud, menolak ”Ikhwanisasi Mesir”. Mursi, secara pribadi, orang baik dan kapabel, tetapi tekanan yang kuat dari elite IM (maktab al-irsyad), khususnya Muhammad Badi dan Khayrat el Shater, menyebabkan Mursi mengabaikan suara lain dari lingkarannya. Maka, tak ayal kaum muda melampiaskan kemarahannya: membakar kantor pusat IM di Moqattam dan beberapa kantor cabang.

Sebenarnya, jika IM mau memenuhi tuntutan demonstrasi pada 30 Juni, militer tak punya alasan melakukan kudeta. Mursi dengan jantan mesti menerima tuntutan menggelar pilpres dini sehingga demonstrasi bisa terhenti dan rakyat kembali ke rumah. Namun, Mursi justru menuduh demonstrasi yang diprakarsai kaum muda itu sebagai demonstrasi bayaran dari rezim Mubarak. Hal inilah yang menyebabkan 17 juta rakyat Mesir turun ke jalan meneriakkan yel-yel irhal... irhal..., yang berarti lengser.

Puncak dilema kaum Islamis, tidak terkecuali IM, adalah absennya ideologi kebangsaan dalam langgam politik mereka. Menurut Hazem Shaghiya dalam al-Inhiyar al-Madid: al-Khalfiyyah al-Tarikhiyyah li Intifadhat al-Syarq al-Awsath al-’Araby, masalah serius kaum Islamis: menguatnya ideologi agama, anti-impreslisme, dan absennya nasionalisme.

Tak diragukan lagi, masalah utama IM adalah kerap kali mengeksploitasi agama di dalam politik. Karena itu, yang menonjol adalah kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat banyak. Bahkan, menurut IM, hanya merekalah yang paling ”islami”, sedangkan kubu lain dianggap ”kafir”. Untuk membela jabatan Mursi, mereka pun selalu menggunakan istilah ”membela konstitusi dan syariah”.

Kudeta militer harus diakui dapat membawa preseden buruk bagi demokrasi yang sedang bersemi di Mesir. Namun, sebagaimana disampaikan Grand Syaikh al-Azhar yang mendukung sepenuhnya langkah militer, kudeta adalah pilihan yang paling kecil resikonya (akhaffu al-dhararayn) dalam rangka melanjutkan cita-cita revolusi.

Kini, rakyat Mesir harus memonitor dan mengontrol kekuasaan militer sebagaimana komitmen mereka menggelar pilpres dini, amandemen konstitusi, dan rekonsiliasi nasional, termasuk melibatkan kembali IM dalam panggung politik. ●

Militer Tentukan Masa Depan Mesir

Militer Tentukan Masa Depan Mesir Musthafa Abd Rahman ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 05 Juli 2013

Massa penentang mantan Presiden Muhammad Mursi bersorak-sorai setelah mendengar siaran pernyataan militer lewat televisi dan radio pada Senin (1/7) sekitar pukul 16.30. Militer saat itu memberi ultimatum kepada semua kekuatan politik agar mencapai kesepakatan kompromi selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam. Jika gagal mencapai kesepakatan dalam tenggat itu, militer akan menyampaikan peta jalan baru bagi masa transisi di Mesir. Massa penentang Mursi menilai ultimatum militer itu sebagai kemenangan karena militer dianggap memihak mereka.

Beberapa hari sebelum 30 Juni, massa penentang Mursi membangun puluhan tenda dan memasang spanduk di depan Kementerian Pertahanan di Distrik Abbasiah. Spanduk itu antara lain bertuliskan ”Mursi.. Pergi. Sisi... Presiden Kami”. Sisi, lengkapnya Abdel Fattah Sisi, adalah Menteri Pertahanan.

Tanggal 30 Juni merupakan peringatan satu tahun naiknya Mursi sebagai presiden yang juga dijadikan hari penggulingan Mursi oleh para penentangnya.

Butuh militer

Mengamati langsung di lapangan, gerakan massa penentang Mursi sejak menjelang 30 Juni hingga keluarnya ultimatum 48 jam dari militer pada hari Senin, mengesankan betapa massa penentang Mursi membutuhkan militer dalam pertarungan menghadapi Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin (IM).

Sejak Revolusi 1952 yang mengubah sistem pemerintahan di Mesir dari monarki ke republik, militer telah tiga kali turun tangan mengembalikan keamanan.

Pertama, ketika meletus Intifada Roti tahun 1977 pada era Presiden Anwar Sadat. Saat itu, pemerintah menaikkan harga roti yang menjadi makanan pokok rakyat Mesir. Rakyat secara spontan menggelar unjuk rasa. Militer turun tangan mengembalikan keamanan dan pemerintah akhirnya menurunkan harga roti. Rakyat pun kembali tenang.

Kedua, ketika satuan keamanan anti-huru-hara memberontak pada 1986 di era Presiden Hosni Mubarak. Saat itu, Mubarak meminta militer turun tangan menghadapi satuan keamanan anti-huru-hara itu.

Ketiga, ketika Mubarak meminta militer turun tangan menghadapi aksi unjuk rasa luas pada 25 Januari 2011 yang akhirnya menumbangkan rezim Mubarak.

Kini, kubu penentang Mursi kembali meminta militer turun tangan. Ini bisa dipahami sebab militer adalah satu-satunya institusi di Mesir yang mampu menandingi kekuatan IM saat ini.

Itulah realitas yang terjadi. Ketika keluar ultimatum 48 jam dari militer, perimbangan kekuatan di lapangan mulai bergeser memihak ke kubu oposisi. Presiden Mursi dan IM mulai terjepit, hingga akhirnya Mursi dilengserkan pada Rabu malam.

Karena itu, krisis politik di Mesir pasca-keluarnya ultimatum 48 jam itu sesungguhnya menjadi pertarungan langsung IM-militer. Hal itu yang memang diinginkan kubu oposisi.

Jika melihat ke belakang, pertarungan IM-militer dalam krisis politik Mesir terakhir ini mengulang pertarungan IM-militer pasca-revolusi Mesir tahun 1952.

Menjelang Revolusi 1952, IM-militer bekerja sama berjuang melawan monarki di Mesir. Berkat kerja sama itu, militer dengan dukungan IM berhasil menumbangkan monarki pada Juli 1952 yang kemudian disebut Revolusi 1952.

Namun, pasca-keberhasilan Revolusi 1952, militer cenderung memonopoli kekuasaan tanpa melibatkan IM. IM marah besar karena merasa dikhianati.

Pada 1954, IM melakukan percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Presiden Gamal Abdel Nasser yang berasal dari militer di kota Alexandria.

Sejak saat itu, konflik terbuka IM-militer dimulai. Militer memburu dan menangkap tokoh-tokoh IM pada era 1950-an dan 1960-an itu. Salah satu tokoh IM, Sayid Qutub, dihukum gantung oleh Presiden Gamal Abdel Nasser.

Bagi tokoh-tokoh IM saat itu hanya ada dua pilihan, dipenjara atau lari ke luar negeri. Banyak tokoh IM saat itu lari ke negara-negara Arab Teluk, seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Kembali pulih

Pasca-meninggalnya Presiden Gamal Abdel Nasser dan naiknya Anwar Sadat sebagai presiden Mesir pada 1970, hubungan IM-militer pulih.

Anwar Sadat meminta dukungan IM untuk memukul sisa-sisa loyalis Gamal Abdel Nasser yang menentang naiknya dia sebagai presiden.

Hubungan harmonis IM-Anwar Sadat (militer) terus berlanjut hingga kunjungan kontroversial Sadat ke Jerusalem tahun 1977. Puncak kerenggangan hubungan IM-Sadat terjadi ketika Sadat menandatangani kesepakatan damai dengan Israel di Camp David, Amerika Serikat, tahun 1979.

Saat itu banyak tokoh Islamis yang berfatwa menghalalkan darah Sadat. Itulah yang akhirnya membuat sejumlah aktivis Islamis bisa menyusup ke tubuh militer dan berhasil membunuh Sadat saat acara parade militer, Oktober 1981.

Pada era Presiden Hosni Mubarak, 1981-2011, hubungan militer-IM (kubu Islamis) selalu diwarnai ketegangan. Mubarak berusaha menurunkan ketegangan itu dengan mengizinkan aktivis IM ikut pemilu parlemen, tetapi usaha Mubarak gagal. Pada 1995, kelompok Islamis melakukan percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Mubarak di Etiopia.

Tidak ada perbaikan hubungan antara Mubarak dan kubu Islamis, khususnya IM, hingga meletus revolusi 25 Januari 2011 yang mengempaskan rezim Mubarak.

Pada revolusi Mesir 2011 itu, lagi-lagi militer turun tangan memihak revolusi yang menumbangkan rezim Mubarak.

Pasca-Revolusi 2011, IM-militer bergandengan tangan, yang mengantarkan IM dengan mudah memenangi pemilu parlemen dan pemilu presiden dengan menempatkan kader IM, Muhammad Mursi, sebagai presiden Mesir. Hubungan harmonis IM-militer itu sempat memunculkan tuduhan dari kubu sekuler-liberal bahwa ada main mata antara IM dan militer.

Akan tetapi, kebijakan pemerintahan Mursi selama satu tahun terakhir ini—yang dianggap gagal memperbaiki ekonomi dan hubungan harmonisasi masyarakat Mesir—menyebabkan renggangnya kembali hubungan IM-militer.

Akhirnya, militer memihak massa penentang Mursi dengan menggulingkan sang presiden pada Rabu malam lalu. Hal itu menunjukkan bahwa penguasa de facto di Mesir adalah militer. ●

Tahrir Square, a celebration

Tahrir Square, a celebration Budi Akmal Djafar ;  Teacher at Binus International University, Jakarta; He is part of a team of Indonesian Experts on Democracy who are visiting Cairo to discuss the process of democratic transition there

JAKARTA POST, 04 Juli 2013 

Descending down a sandy landscape, we knew immediately that our Sunday evening was going to be like no other. From our window seat, we saw people stretching far along the October Bridge toward Tahrir Square, like ants marching for an abandoned piece of candy. 

That was precisely June 30, which many predicted to be the beginning of the second wave of revolution against President Mohamed Mursi, Egypt’s newest president since the Arab Spring revolution that toppled president Mubarak’s authoritarian regime last year. 

Cairo International Airport never seemed so empty. And evidently, as we drove toward the city, we sensed that something monumental was happening. The few cars and motorcycles that passed looked cautious and the people on street corners were simply disinterested in our presence. In other areas, there were people jumping, chanting and waving the red, white and black flag under the street lights. Though, we couldn’t tell if they were in support or against the current regime.

Some streets were blocked but our driver swerved around the backstreets to get us into the heart of the city. The ambience was vibrant. People were excited to be able to express their political views freely. 

As night approached, trumpets were blown, drums rolled and fireworks permeated our hotel walls. Despite the media depiction, the massive Egyptian demonstration felt more like a New Year celebration in our part of the world.

Like Indonesians who endured over 14 years of reformasi, the Egyptians’ experience seemed rather typical: the noise of the crowd is reminiscent of the beginnings of our own democratic process. 

Demonstrations are today a daily occurrence in Indonesia. Now, it is the Egyptians who are enthusiastically parading their democracy regardless of the victims that have fallen foul of the events of the last few days. Then again, like many aspiring democracies, periods of intense reconciliation are part of the package.

Certainly, the festive-like demonstrations are not without consequences. Hotel rooms are empty, local markets are less crowded and business is slow. As described by our local guide: “The regime doesn’t care about us, only the Muslim Brotherhood”, with a slight stint of protest toward the administration’s public policies neglecting the voices of others. It is unclear whether the slumping economy is due to the protests or simply a reflection of the government’s failure to revamp the economy. 

There is not a better time to be in Cairo and witness the process of democratization. Dialogue with Egypt led to the consensus that Indonesia is the ideal model for democratic transition. 

At a discussion at the Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies we expressed the need for both countries to share their experiences and best practices so as to not repeat the same mistakes. Certainly, no states are identical. But the root causes of problems we face may be similar. 

In the case of Egypt and Indonesia, there is an imbalanced concept of development by which economic growth is more heavily weighed than progress in politics. That is why it is essential we stress to Egypt to not neglect the political aspects of their nation building process. What is even more appalling from our discussions with Egyptian intellectuals and media actors was the acknowledgement of the Indonesian values of inclusiveness that allows channels for consensus. This, so they claim, was missing in Egypt. 

The Egyptian Armed Forces presented its own roadmap for the country if ongoing political fighting between the president and his opposition is unresolved. 

The military reiterated its call to meet the demands of the people and gave everyone a deadline to shoulder the burden of the historic circumstances the country currently faces. The Army will not tolerate anyone doing less than what is necessary. 

Despite the demand, the army pledged to maintain its previous rhetoric that it will not become a political actor. Ministers are gradually resigning by the hour. It is only a matter of time until all follow suit. 

The people on the streets of Cairo are continuing to build up in numbers and in force. Women, children, men and elders are together hand-in-hand to set a new course in the history of their nation. 

No matter the outcome, the process of democratization today will continue to reach up to new dynamics. There is always something new to share with one another. In a relatively short period of time, what Egypt has shown the world is the true power of the people determining their rightful future in their rightful hands. ●

Mesir dan Nasib Islamis

Mesir dan Nasib Islamis Azis Anwar Fachrudin ;  Pengajar Pesantren Nurul Ummah, Yogyakarta

REPUBIKA, 04 Juli 2013

Bandingkan dengan artikel penulis yang sama di MEDIA INDONESIA 04 Juli 2013

http://budisansblog.blogspot.com/2013/07/krisis-mesir-dan-nasib-islamis.html

Mesir memanas kembali. Mesir sudah terbelah tajam sejak Muhammad Mursi menduduki takhta kepresidenan. Friksi politik Mesir mencapai puncak ketegangannya pada Ahad (30/6), tepat setahun masa jabatan Presiden Mursi. Jutaan massa antara pendukung Mursi dan oposisi bentrok di Alun-Alun Tahrir.

Dikabarkan, gelombang protes kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah Mesir-lebih besar daripada revolusi pada 25 Januari. Gerakan protes itu terencana rapi. Disebut dengan `Tamarod' (pemberontakan). Jubir gerakan Tamarod Mahmud Badr mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 22 juta tanda tangan (petisi) menentang Mursi. Itu jumlah yang melebihi jumlah pemilih Mursi pada pemilu tahun lalu, 13,23 juta.

Hingga artikel ini ditulis, kubu Mursi masih bertahan. Mursi dan pendukungnya menolak memenuhi tuntutan mundur.

Dalam wawancaranya dengan the Guardian, Mursi menyatakan secara implisit bahwa ia ingin mempertahankan legitimasi pemerintahan. Menurutnya, jika tuntutan Tamarod itu dipenuhi, ia bisa jadi preseden sejarah: tiap presiden akan mudah terancam lengser. Argumen ini masuk akal. 

Mursi ingin menjaga wibawa pemerintahan. Kubu pendukung Mursi pun berulang-ulang menekankan bahwa jika pemilu digelar lagi dan yang jadi presiden bukan dari kalangan Islamis, misalnya, tiada jaminan negara akan lebih aman.

Bila tiap presiden yang terpilih melalui pemilu demokratis dilengserkan dengan protes maka imbas ke depannya minimal ada dua. Pertama, pemilu tak punya legitimasi sebab tiap hasilnya selalu diprotes. Kedua, negara semakin dilanda chaos sebab friksi Islamis-sekuler ini bukannya mereda, justru makin menegang.

Betapa pun, fakta besarnya pemberontakan ini tak bisa dikesampingkan.
Ikhwanul Muslimin (IM) mencatat sejarah baru di Mesir: tertimpa kemarahan besar dari begitu banyak elemen rakyatnya. Ini tak dialami oleh Nasser, Sadat, dan Husni Mubarak. IM dulu mendapat banyak simpati sebab sikap oposannya. Kini, IM dan kaum Islamis lainnya menjadi musuh bersama.

Pemberontakan ini memang disinyalir dipropagandakan oleh politikus oposan yang tak terima dengan hasil pemilu lalu. Namun, persoalannya tak sesederhana itu. Besarnya gerakan pemberontakan ini lebih mencerminkan begitu tajamnya polarisasi sosial-politik di tubuh masyarakat Mesir.

Tajamnya polarisasi ini, misalnya, sangat tampak dari pengunaan retorika untuk menuduh lawan politiknya. Sementara, liberal menuduh kaum Islamis tak mengerti dasar-dasar negara demokrasi modern, kaum Islamis menjatuhkan vonis bahwa yang melawan mereka berarti anti-Islam, mode penghalusan dari `kafir'. Benturan truth-claim semacam ini mempertajam friksi sosial.

Persoalan mendasar yang terjadi pada para tiran Arab sebenarnya bukan pada lamanya mereka menduduki takhta, melainkan seberapa besar kuasa yang dipunya. Inilah yang kini terulang pada rezim IM: lack of power sharing. 

Revolusi pada 25 Januari menandakan gejolak psikis: rakyat Mesir tidak sabar menghadapi otoritarianisme yang hanya berganti baju (Islamisme). Kaum Islamis dominan di parlemen bahkan hendak mengeruk semua institusi yang mestinya berguna demi prinsip check and balances ala demokrasi. Setahun perjalanan pemerintahan Mursi dipenuhi dengan pertarungan politis antara Islamis dan sekularis-militer.

Yang disayangkan, dalam setiap pertarungan itu, kaum Islamis selalu menutup pintu negosiasi (ingat dekrit Mursi akhir tahun lalu). Akibatnya, terjadilah kebuntuan saluran politik oposisi. Islamisme Mesir, setelah berhasil melenggang ke kursi kuasa, memainkan manuver politik the winner takes all.

Ini menjadi pelajaran pertama bagi kaum Islamis: mengenyahkan watak otoritarianisme dalam ideologi Islamisme itu sendiri. Gerakan pemberontakan itu bisa diibaratkan semprotan aliran yang kencangnya seirama dengan kerasnya sumbatan politik yang diperbuat IM dan pendukungnya.

Kaum Islamis perlu menyadari bahwa dalam sistem demokrasi, ia harus mampu koeksis dengan oposisinya, bukan menumpas dan menyumbat saluran politiknya. Beberapa analis menyebutkan, salah satu gejolak psikis yang menyebabkan sikap otoritarianisme IM itu ialah besarnya rasa kerentanan akan perbedaan pendapat yang menjadi keniscayaan demokrasi.

Kita tahu Mursi adalah wakil pertama kalinya dari kaum Islamis yang menduduki takhta kepresidenan Mesir. Mereka belum punya pengalaman. Bisa dikatakan, mereka `gagap' dengan `liarnya' demokrasi modern. Gejolak psikis semacam ini menyebabkan kaum Islamis begitu khawatir pada serangan dari mereka yang dianggap `kafir'. Gejolak psikis itu mengejawantah pada retorika para loyalis IM yang kalau tidak menyalahkan oposisi sebagai penentang Islam, mengarahkan kesalahan pada antek asing alias ada konspirasi. 

Krisis politik Mesir kali ini mestinya bisa menjadi pelajaran bagi kaum Islamis untuk lebih terbuka. Demokrasi di Mesir masih bayi. Peristiwa `Tamarod' ini selayaknya menjadi pengingat bagi pemerintahan Islamis pada kemudian hari seandainya Presiden Mursi bersedia mengadakan pemilu lagi. Di atas segalanya, 

Mursi kali ini bisa terjebak dilema. Mursi mesti hati-hati sebab di balik gerakan protes, ada kelompok militer yang mengintip, wait and see, menunggu kesempatan untuk keluar dengan jemawa. Krisis Mesir kali ini tak mudah diatasi. ●

Krisis Mesir dan Nasib Islamis

Krisis Mesir dan Nasib Islamis Azis Anwar Fachrudin ;  Koordinator Forum Studi Arab dan Islam (FSAI), Pengajar PP Nurul Ummah, Yogyakarta

MEDIA INDONESIA, 04 Juli 2013

MESIR memanas kembali. Mesir sudah terbelah tajam sejak Muhammad Mursi menduduki takhta kepresidenan. Friksi politik Mesir mencapai puncak ketegangannya pada Ahad (30/6), tepat setahun masa jabatan Presiden Mursi. Jutaan massa, antara pendukung Mursi dan oposisi, bentrok di Alun-Alun Tahrir.

Dikabarkan, gelombang protes kali ini yang terbesar dalam sejarah Mesir--lebih besar daripada Revolusi 25 Januari. Gerakan protes itu terencana rapi. Disebut dengan tamarod (pemberontakan). Juru bicara gerakan tamarod Mahmud Badr mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 22 juta tanda tangan (petisi) menentang Mursi. Itu jumlah yang melebihi jumlah pemilih Mursi pada pemilu tahun lalu yang mencapai 13,23 juta.

Hingga artikel ini ditulis, kubu Mursi masih kukuh bertahan. Mursi dan pendukungnya menolak memenuhi tuntutan tamarod yang melantangkan suara irhal... irhal (pergilah, hengkanglah!).

Dalam wawancaranya dengan the Guardian, Mursi menyatakan secara implicit bahwa ia ingin mempertahankan legitimasi pemerintahan. Menurutnya, jika tuntutan tamarod dipenuhi, itu bisa jadi preseden sejarah kelam bahwa setiap presiden akan mudah terancam lengser. Argumen itu masuk akal.

Mursi ingin menjaga wibawa pemerintahan. Kubu pendukung Mursi pun berulangulang menekankan bahwa jika pemilu digelar lagi dan yang jadi presiden bukan dari kalangan islamis, misalnya, tiada jaminan negara akan lebih aman.

Bila tiap presiden yang terpilih melalui pemilu demokratis dilengserkan dengan protes, imbas ke depannya minimal ada dua. Pertama, pemilu tak punya legitimasi, sebab tiap hasilnya selalu diprotes. Kedua, negara semakin dilanda chaos sebab friksi islamis-sekuler ini bukannya mereda, justru makin menegang.

Betapapun, fakta besarnya pemberontakan ini tak bisa dikesampingkan. Ikhwanul Muslimin (IM) mencatat sejarah baru di Mesir: tertimpa kemarahan besar dari begitu banyak elemen rakyatnya. Itu tak dialami Gamal Abdel Nasser Hussein, Anwar El Sadat, dan Muhammad Hosni El Sayed Mubarak. IM dulu mendapat banyak simpati karena sikap oposannya. Kini IM dan kaum islamis lainnya menjadi k musuh bersama.

Pemberontakan ini memang diduga dipropagandakan politikus-oposan yang tidak terima dengan hasil pemilu lalu. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Besarnya gerakan pemberontakan ini lebih mencerminkan begitu tajamnya polarisasi sosial-politik di tubuh masyarakat Mesir.

Tajamnya polarisasi itu, misalnya, sangat tampak dari penggunaan retorika untuk menuduh lawan politiknya. Sementara liberal menuduh kaum islamis tak mengerti dasar-dasar negara demokrasi modern, kaum islamis menjatuhkan vonis bahwa yang melawan mereka berarti anti-Islam, mode penghalusan dari `kafir'. Benturan truth-claim semacam itu mempertajam friksi sosial.

Problem Otoriterisme

Persoalan mendasar yang terjadi pada para tiran Arab sebenarnya bukan pada lamanya mereka menduduki takhta, melainkan seberapa besar kuasa yang dipunya. Inilah yang kini terulang pada rezim IM; lack of power sharing.

Revolusi 25 Januari menandakan gejolak psikis, rakyat Mesir tidak sabar menghadapi otoriterisme yang hanya berganti baju (islamisme). Kaum islamis dominan di parlemen bahkan hendak mengeruk semua institusi yang mestinya berguna demi prinsip check and balances ala demokrasi. Setahun perjalanan pemerintahan Mursi dipenuhi dengan pertarungan politis antara islamis dan dengan pertarungan politis antara islamis dan sekularis-militer.

Yang disayangkan, dalam setiap pertarungan itu, kaum islamis selalu menutup pintu negosiasi (ingat dekrit Mursi akhir tahun lalu). Akibatnya, terjadilah kebuntuan saluran politik oposisi. Islamisme Mesir, setelah berhasil me lenggang ke kursi kuasa, memainkan manuver politik sang pemenang meraup semua (the winner takes all).

Ini menjadi pelajaran pertama bagi kaum islamis agar mengenyahkan watak otoriterisme dalam ideologi islamisme itu sendiri. Gerakan pemberontakan itu bisa diibaratkan semprotan aliran yang kencangnya seirama dengan kerasnya sumbatan politik yang diperbuat IM dan pendukungnya.

Kaum islamis perlu menyadari bahwa dalam sistem demokrasi, ia harus mampu koeksis dengan oposisinya, bukan malah menumpas dan menyumbat saluran politiknya. Beberapa analis menyebutkan, salah satu gejolak psikis yang menyebabkan sikap otoriterisme IM itu ialah besarnya rasa kerentanan akan perbedaan pendapat yang menjadi keniscayaan demokrasi.

Kita tahu, Mursi adalah wakil pertama kalinya dari kaum islamis yang menduduki takhta kepresidenan Mesir. Mereka belum punya pengalaman. Bisa dikatakan, mereka `gagap' dengan `liarnya' demokrasi modern. Gejolak psikis semacam itu menyebabkan kaum islamis begitu khawatir pada serangan dari mereka yang dianggap `kafir'. Gejolak psikis tersebut mengejawantah pada retorika para loyalis IM yang, kalau tidak menyalahkan oposisi sebagai penentang Islam, mengarahkan kesalahan pada antek asing, alias ada konspirasi.

Krisis politik Mesir kali ini mestinya bisa menjadi pelajaran bagi kaum islamis untuk lebih terbuka. Demokrasi di Mesir masih bayi, dan mereka belum jadi negara new-democracy. Mesir adalah negara democracy-inprogress.

Peristiwa tamarod ini selayaknya menjadi pengingat bagi pemerintahan islamis di kemudian hari, seandainya Presiden Mursi bersedia mengadakan pemilu lagi. Di atas segalanya, Mursi kali ini bisa terjebak dilema. Mursi mesti hati-hati sebab di balik gerakan protes ada kelompok militer yang mengintip, dan menunggu kesempatan untuk keluar dengan jemawa. Krisis Mesir kali ini tak mudah diatasi. ●