Motif Listyo Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 04 November 2026

 

                                                

 

Listyo Sigit pernah menjadi ajudan Jokowi, lalu menjadi Kapolri atas pilihan Jokowi. Kini ia tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Kepada siapa sebenarnya loyalitas seorang pejabat negara?   Sebuah pertanyaan menggantung di langit politik Indonesia hari ini: siapa yang sebenarnya menyuruh Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto?   Pertanyaan itu terasa semakin berat setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri tersebut sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.   Dua perwira tinggi Polri lainnya ikut terseret dalam perkara ini. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026. Penyidik juga menduga para tersangka menghapus jejak log pada Oktober 2026.   Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendapat pertanyaan tentang motif di balik perkara ini. Jawabannya, saat jumpa pers di kantornya, singkat: Wallahu a'lam.   Tentu Allah lebih mengetahui. Jawaban itu memang aman secara hukum. Namun, publik tentu membutuhkan jawaban yang lebih membumi: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa, dan ke mana hasil penyadapan mengalir?   Publik dengan enteng menghubungkan Listyo Sigit Prabowo dengan mantan presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kariernya menanjak berkat hubungannya dengan Jokowi sejak di Solo.   Untuk jelasnya, mari kita mundur sedikit, melihat perjalanan seorang jenderal yang kini menghadapi perkara luar biasa serius dan mengguncang jagat nasional.   Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon pada 5 Mei 1969. Ia lulus Akademi Kepolisian pada 1991. Kariernya bergerak melalui sejumlah jabatan kepolisian, termasuk Kapolres Solo pada 2011.   Ketika Jokowi masih memimpin Kota Solo, Listyo bertugas di sana. Pada 2014, setelah Jokowi menjadi Presiden, Listyo mendapat tugas sebagai ajudan Presiden hingga 2016.   Sesudah itu, ia memimpin Polda Banten, menjadi Kadiv Propam, lalu Kabareskrim. Pada 13 Januari 2021, Jokowi mengusulkan namanya sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.   Dua pekan kemudian, pada 27 Januari 2021, Jokowi melantiknya menjadi Kapolri. Dalam waktu 30 tahun, ia sudah di puncak. Riwayat jabatan itu tercatat dalam profil resmi Polri.   Rangkaian tersebut memperlihatkan hubungan profesional yang panjang antara Listyo dan Jokowi. Ia menjadi ajudan, menduduki sejumlah jabatan strategis, sampai akhirnya menerima tongkat komando kepolisian tertinggi dari presiden yang sama.   Tentu, perjalanan karier seseorang tidak otomatis membuktikan hubungan patronase politik, meskipun publik dengan tak sabar mengira kuat begitu.   Jokowi berhak memilih Kapolri berdasarkan pertimbangan dan kewenangan konstitusionalnya. Listyo juga berhak memperoleh promosi berdasarkan prestasi dan pengabdiannya.   Namun, kedekatan historis itu tetap relevan ketika publik berusaha memahami kemungkinan motif di balik sebuah perkara yang melibatkan mantan Kapolri dan Presiden yang sedang menjabat.   Menariknya, selama dua presiden berkuasa, dialah yang menjadi Kapolri. Ketika Jokowi mengakhiri masa jabatannya, Listyo tetap duduk di kursi Kapolri.   Prabowo Subianto yang mulai memimpin pemerintahan pada Oktober 2024 mempertahankan Listyo selama hampir dua tahun. Masa kepemimpinan Listyo bahkan berlangsung sampai 1 Oktober 2026.   Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih menarik. Ketika penyidik menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026, itu berarti masa ketika Prabowo sudah menjadi Presiden.   Secara struktural, Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, menurut keterangan Bareskrim, nomor telepon Presiden sendiri masuk dalam daftar target penyadapan ilegal Listyo.   Bayangkan ironi itu. Orang yang memimpin lembaga penegak hukum diduga memerintahkan pemantauan komunikasi orang yang secara konstitusional berada di puncak pemerintahan.   Jika penyidik kelak membuktikan dugaan tersebut, perkara ini akan memperlihatkan betapa berbahayanya ketika kekuasaan teknis dan kekuasaan politik bertemu tanpa pengawasan yang memadai.   Prabowo akhirnya mengganti Listyo pada 1 Oktober 2026. DPR menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada hari yang sama, lalu Prabowo melantiknya di Istana Negara hari itu juga.   Peralihan itu berlangsung begitu cepat. Dalam hitungan hari, Listyo berpindah dari pucuk pimpinan Polri ke lingkungan Istana. Ia boleh jadi tak sempat mengemas dokumen miliknya dari meja.   Dari sini, dugaan Listyo berusaha melakukan penghapusan jejak penyadapannya dari server Polri pada Oktober 2026 menemukan konteksnya. Bahkan, ia justru menimbulkan pertanyaan baru.   Kita boleh bertanya, apakah perubahan kekuasaan di tubuh Polri ikut memengaruhi tindakan para tersangka? Apakah mereka merasa kehilangan kendali atas sistem yang selama ini mereka gunakan?   Publik berharap, penyidik dapat menjawab pertanyaan itu melalui bukti digital, kesaksian, dan alur perintah. Kita belum boleh mengubah urutan waktu menjadi kesimpulan sebab-akibat.   Di sini lain, Listyo sulit lepas dari bayang-bayang patron lamanya. Di sinilah nama Jokowi sulit dihindari.   Orang bisa bertanya: apakah Listyo masih memelihara loyalitas politik kepada patron lama yang mengangkatnya? Apakah ia menjalankan agenda tertentu yang tidak sejalan dengan pemerintahan baru?   Masih banyak pertanyaan yang mesti dijawab. Apakah penyadapan itu berkaitan dengan kepentingan politik, pengamanan jaringan, pengumpulan informasi, atau sekadar penyalahgunaan kewenangan oleh sekelompok pejabat?   Semua pertanyaan itu layak masuk dalam penyelidikan. Namun, sampai sekarang, informasi yang tersedia belum membuktikan Jokowi memerintahkan penyadapan atau menerima hasilnya. Karena itu, menuding Jokowi sebagai dalang mesti kita tunda.   Meski demikian, penyidik juga tidak boleh menutup pintu pemeriksaan hanya karena sebuah nama pernah menduduki jabatan tertinggi negara.   Jika aliran komunikasi, perintah, pembiayaan, atau penerima hasil sadapan mengarah kepada pihak tertentu, penyidik harus menelusurinya. Hukum tidak mengenal masa kedaluwarsa untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang pernah berkuasa.   Motif menjadi bagian paling penting dari perkara ini. Orang menyadap seseorang biasanya ingin memperoleh informasi yang tidak tersedia melalui saluran biasa.   Informasi itu bisa menyangkut keputusan politik, strategi pemerintahan, percakapan pribadi, hubungan antarpejabat, atau rencana yang sedang disusun.   Namun, siapa yang membutuhkan informasi tentang komunikasi Presiden? Apakah kelompok tertentu ingin mengetahui langkah Prabowo? Apakah seseorang ingin mengantisipasi perubahan kebijakan?   Yang tak kalah penting, apakah ada pihak yang ingin memetakan hubungan Presiden dengan para pembantunya? Atau apakah tindakan itu lahir dari kepentingan lain yang sama sekali berbeda? Kepentingan asing, misalnya.   Kita belum mengetahui jawabannya. Justru karena itu, penyidikan harus bergerak melampaui perangkat dan nomor telepon.   Penyidik perlu memeriksa siapa yang menyusun daftar target, siapa yang memasukkan nomor hp Prabowo ke server LIMS, siapa yang mengakses hasil sadapan, siapa yang mengunduh atau menyalinnya, serta siapa yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.   Jumlah data hasil penyadapan yang mungkin tersimpan selama periode 2025–2026 juga menimbulkan persoalan besar. Saya membayangkan jumlahnya bisa bertera-tera.   Berapa banyak nomor yang masuk? Berapa lama sistem merekam komunikasi? Apakah hasilnya tersimpan di server, perangkat lain, atau media penyimpanan eksternal? Apakah seseorang sempat menyalin data sebelum penyidik mengamankan barang bukti?   Sebelas telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk yang disita Bareskrim perlu menjadi pintu untuk menelusuri seluruh rantai data itu.   Pemeriksaan forensik digital harus menjelaskan isi perangkat, jejak akses, waktu penghapusan, dan kemungkinan perpindahan data. Sebab, jangan-jangan Listyo sudah punya salinannya.   Karena itu, penyelidikan jangan berhenti pada tiga nama. Apalagi, ada pengamat yang menyebut puluhan nama yang terlibat. Jika sudah banyak begitu, apakah mereka berencana makar? Hingga Selama malam, pengamanan Jakarta tampak ditingkatkan.   Yusril menyatakan bahwa sejauh ini penyidik belum menemukan indikasi makar. Ia menegaskan bahwa perkara yang ditangani berkaitan dengan penyadapan dan pelanggaran hukum terkait informasi elektronik.   Kita perlu menghormati batas hukum tersebut. Penyadapan ilegal terhadap Presiden memang perkara serius, tetapi penyidik tetap harus membuktikan setiap unsur tindak pidana sebelum publik menjatuhkan vonis.   Namun, penyidikan jangan berhenti pada tiga tersangka. Jika ketiganya bertindak berdasarkan perintah orang lain, siapa pemberi perintah itu? Siapa dalang atau otak inetelektual yang sesungguhnya.   Jika mereka bertindak atas inisiatif sendiri, apa kepentingan yang mendorong mereka? Siapa yang menikmati hasil sadapan? Apakah ada pihak di luar Polri yang mengetahui atau memanfaatkan data tersebut?   Polri juga harus membuka informasi yang memungkinkan publik mengawasi proses hukum tanpa membocorkan materi penyidikan.   Publik perlu mengetahui jumlah target, kategori sasaran, prosedur yang dilanggar, dan langkah pengamanan data. Identitas korban tentu perlu mempertimbangkan keselamatan dan privasi mereka.   Perkara ini menyangkut jantung kekuasaan negara. Karena itu, penyidik harus bekerja dengan transparan, independen, dan profesional. Jangan sampai lembaga yang sedang membersihkan rumahnya sendiri justru hanya menyapu debu ke bawah karpet.   Satu lagi pertanyaan terakhir. Listyo Sigit pernah mengucapkan sumpah untuk setia kepada negara dan menjalankan peraturan perundang-undangan.   Jokowi pernah memilihnya menjadi Kapolri. Prabowo pernah mempertahankannya, kemudian menggantinya, bahkan memberinya jabatan baru di Istana.   Kini, nama yang sama muncul dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden. Riwayat ini menghadirkan pertanyaan tentang loyalitas yang jauh lebih besar daripada persoalan pribadi seorang jenderal.   Kepada siapa seorang pejabat negara harus setia? Kepada presiden yang mengangkatnya? Kepada presiden yang sedang memerintah? Kepada jaringan yang membesarkan kariernya? Atau kepada konstitusi dan negara?   Jawabannya seharusnya sederhana: kepada negara dan hukum. Namun, perkara ini menunjukkan bahwa jawaban sederhana itu membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana.   Siapa yang menyuruh Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo? Apakah ia bertindak sendiri? Apakah ada jaringan yang lebih besar? Apakah nama Jokowi akan muncul dalam penyidikan?   Wallahu a'lam.   Tetapi kali ini, kita tidak cukup hanya menyerahkan jawabannya kepada Allah. Penyidik harus menemukannya. Publik berhak mengetahuinya. Dan siapa pun yang berada di balik perkara ini harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha

 

 

Lama Profesor Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 03 November 2026

 

 

 

Harusnya lima tahun yang lalu pun Dr dr Brahmana Askandar sudah layak dikukuhkan jadi profesor. Tapi nyatanya baru Rabu pagi ini gelar guru besar itu diperoleh –di Universitas Airlangga Surabaya.

 

Ia ahli kanker kandungan terkemuka. Tapi ia juga seorang aktivis. Akseptabilitasnya yang tinggi di kalangan mana pun membuat dirinya sering terpilih sebagai pengurus di berbagai macam organisasi. Termasuk sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya. Bahkan ia dokter pertama Indonesia yang jadi pengurus asosiasi dunia untuk kanker kandungan. "Tidak sempat mengurus guru besar," katanya.

 

Bulan lalu Prof Brahmana kirim WA ke saya. Ia baru mendarat di Toronto, Kanada. Ia akan menghadiri rapat organisasi dunia itu di Montreal. "Kalau ada waktu mampirlah ke Quebec City. Pasti terkesan," jawab saya yang sebulan sebelumnya melakukan perjalanan dari Toronto-Ottawa-Montreal-Quebec City.

 

Tiga hari kemudian Prof Brahmana kirim foto: ia sedang di Quebec City –di depan hotel tempat saya bermalam. Ia sudah beberapa kali ke Kanada tapi baru sekali itu ke Quebec City. "Serasa di Prancis," tulisnya.

 

Brahmana tergolong penggemar bandara –bisa jadi pesaing berat saya. Ia juga suka membanding-bandingkan penerbangan. Saat ke Kanada itu misalnya ia ambil penerbangan yang jarang dipikirkan orang: Saudi Arabia Airlines –Jakarta-Jeddah-Toronto. Ia sering naik Saudia tapi kalau naik haji atau umrah. Kali ini ke Jeddah hanya transit.

 

Ke mana pun pergi Prof Brahmana selalu bersama istri –putri Mayjen TNI Purn Imam Utomo, gubernur Jatim pada masanya. Saya lihat kiriman fotonya bersama istri: ke berbagai belahan dunia.

 

Sang istri sedang mendapat tantangan berat: kanker paru. Karena itu Prof Brahmana tahu persis kondisi psikologi keluarga pasiennya yang sakit kanker. "Setiap mengobati pasien awalnya saya bicara sebagai dokter. Setelah itu saya bicara sebagai keluarga," ujar Brahmana kemarin.

 

Bahkan Brahmana pernah dapat tantangan mengatasi kanker yang menyerang anak laki-lakinya: kanker darah. Sang anak masih sangat muda saat itu: 20 tahun. Masih di semester lima fakultas kedokteran Unair.

 

Sang anak, Nadhif Rashesa Brahmana, harus menjalani transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi transplant itu baru bisa dilakukan kalau level kankernya di bawah lima. Untuk itu Nadhif harus menjalani kemoterapi tiga seri. Setiap seri tujuh kali –tujuh hari. Di tahap awal kemo, Nadhif sampai merasa mual. Tapi apa boleh buat: harus diteruskan.

 

Awalnya Nadhif merasa cepat lelah. Terutama kalau lagi main basket –ia sering latihan basket di halaman Masjid Cheng Hoo Surabaya. Setelah diperiksakan ke rumah sakit, dokter langsung minta Nadhif menjalani transplantasi sumsum di Singapura.

 

Ada persoalan teknis: siapa yang akan menunggui Nadhif selama di Singapura. Setidaknya ia akan tiga bulan di sana. Saat itu Nadhif sudah pacaran serius dengan adik kelasnya di SMAN-5 Surabaya: Nurvania Aurelia Budirahmadina –seorang putri pimpinan bank asing di Surabaya.

 

Keputusan keluarga: dikawinkan saja. Agar Aurelia bisa menunggui Nadhif di Singapura. Maka pernikahan pun dilakukan. Sangat sederhana. Di kamar opname di rumah sakit. Hanya keluarga dekat dan penghulu yang hadir.

 

Di awal perkawinan itu terpikir untuk menyimpan sperma Nadhif di bank sperma: siapa tahu dalam proses transplantasi sumsum nanti terjadi akibat pada kesuburan.

 

Setelah tiga seri kemo level kanker Nadhif turun banyak: tinggal 2. Maka transplant sumsum dilakukan. Kebetulan darah adik Nadhif sangat cocok sebagai donor. Sebanyak 300 ml sel darah sang adik pun disuntikkan lewat pembuluh darah utama di leher. Sel-sel baru itu akan menuju tulang belakang –menggantikan sel lama. Dengan begitu produksi darah Nadhif dilakukan oleh sel-sel darah baru dari adiknya itu: Alisha Princessa Brahmana.

 

Kini Aurelia sudah punya dua anak. Proses kehamilannya normal –tidak perlu menggunakan sperma yang disimpan di bank sperma.

 

Sudah lama saya tidak bertemu Aurelia. Bertemu terakhir di pesawat, saat sama-sama pulang dari Singapura. Saat itu saya ke Singapura untuk menjenguk Ibu Ani Bambang Yudhoyono, almarhumah. "Suami saya pernah dirawat di sebelah kamar Bu Ani di rumah sakit yang sama," ujar Aurelia kala itu.

 

Kini Brahmana tinggal konsentrasi menyembuhkan sang istri –menderita kanker paru sejak 2021.

 

Di pidato pengukuhan guru besarnya pagi ini Prof Brahmana akan menguraikan terapi presisi, bedah robotik, dan kecerdasan buatan di bidang ongkologi ginekologi menyongsong Indonesia Emas 2045.

 

Bersamaan dengan Prof Brahmana, dua guru besar lainnya juga dikukuhkan: Prof Dr Sri Endah Kinasih SSos di bidang antropologi hukum dan migrasi, serta Prof Dr drh Rochmah Kurnijasanti di bidang ilmu natural product farmakoterapi dan toksikologi.

 

Selama ini saya banyak berdiskusi dengan Prof Brahmana. Juga beberapa kali diundang podcast IDI Surabaya. Saya mendapat pandangan tajam darinya: kelemahan utama dokter di Indonesia adalah sulitnya membentuk tim yang sehati, permanen, dan solid.

 

"Kalau keahlian dokternya kita tidak kalah dengan dokter di negara maju. Kelebihan mereka adalah punya tim yang kuat. Kita sulit membentuk tim seperti itu," katanya kepada saya suatu ketika.

 

Pendapat Prof Brahmana itu terus saya ingat. Harus dicarikan jalan untuk bisa terwujud. Mungkin kuatnya dokter memegang prinsip sebagai profesi punya dampak sampingan: para dokter menjadi sangat egois.

 

Saya juga akan terus ingat kata-kata ketua tim dokter yang melakukan transplantasi hati saya –meski sudah 20 tahun lalu. Yakni saat ia mengumpulkan tim dokter yang menangani pemulihan saya –karena tidak segera menemukan jalan keluar dari keluhan saya.

 

"Kalian ini, setelah berhasil jadi dokter, lalu berhenti sebagai ilmuwan. Tidak boleh begitu. Dokter harus terus jadi ilmuwan. Temukan apa penyebab keluhan pasien kita ini," katanya yang terus terngiang di telinga saya. Mungkin ia mengira saya tidak mengerti bahasa Mandarin.

 

Terapi presisi memang kian jadi tuntutan. Tentu dokter bisa melakukan terapi presisi kalau di tingkat pemeriksaan sebelumnya sangat tepat. Teknologi untuk pemeriksaan itu kian maju.

 

Presisi, untuk kanker, juga berarti targeted. Harus memilih obat yang bisa langsung menuju ke sel kanker. Tapi ada kendala besar. Kanker banyak macamnya. Pun bisa berubah. Pemeriksaan harus kian presisi. Juga kian up-to-date. Hasil pemeriksaan sebelumnya bisa saja sudah tidak sama.

 

Prof Brahmana termasuk dokter yang tidak berhenti sebagai ilmuwan. Ia terus belajar –termasuk dalam melakukan operasi pakai robot dan pakai kecerdasan buatan.

 

Di dalam praktik dokternya ia sering menemukan kasus yang memerlukan keilmuan. Misalnya ada pasien kanker ovarium. Kankernyi sudah metastasis ke liver. Brahmana harus melakukan operasi konservatif. Ia pertahankan rahim dan satu indung telur pasien. Lalu mengangkat bagian liver yang ada metastasisnya. Setelah itu baru dikemoterapi.

 

"Sekarang dia sehat. Anaknyi sudah dua orang," katanya.

 

Lalu ada kasus seorang ibu hamil anak pertama. Ibu itu mengidap mioma (tumor jinak rahim). Tumornyi sudah 30 cm. Akhirnya bayi bisa lahir sehat melalui operasi sesar. Saat itulah sekaligus diangkat miomanyi. Tanpa harus mengangkat rahimnyi. Sekarang ibu itu sudah punya anak dua.

 

Ada lagi yang terkena kanker serviks. Hamil. Ketika ditemukan stadium kanker serviksnyi termasuk lanjut –stadium IIB. Pasien mendapat kemoterapi enam seri saat hamil. Setelah cukup bulan dilakukan operasi caesar –sekalian operasi untuk kanker serviks. Termasuk mengangkat rahim dan kelenjar getah bening. Itu termasuk operasi histerektomi radikal. Saat ini ibu dan bayinyi sehat.

 

Memang baru hari ini Prof Brahmana menerima gelar guru besar. Tapi sudah agak lama saya memanggilnya profesor. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/977226/lama-profesor