Rabu, 23 Juni 2021

 

SEBAGIAN FILE KOMPRESI OPINI BISA DI DOWNLOAD PADA LINKS BERIKUT INI :  (ANDA SUDAH BISA DOWNLOAD 2012, 2013, 2014, 2015)

 

(FILE OPINI SELENGKAPNYA BISA DIPEROLEH DENGAN CARA BERGABUNG KE DALAM GRUP WA)


 

 

2104 KOMPAS in Word         2104 in Html

 

2103 KOMPAS in Word         2103 in Html

 

                                                  2102 in Html  

 

                                                  2101 in Html  

 


 

2015 in Word 



2014 in Word



2013 in Word

 

 

2012 in Word

 

BARANGKALI ANDA, KERABAT DAN TEMAN DEKAT ANDA, MEMBUTUHKAN JASA

ARSITEK UNTUK PEMBANGUNAN DAN RENOVASI RUMAH, SILAKAN HUBUNGI

CHANDRA (0856-2024-246) ATAU MONIK (0818-0667-7395)










                                                      
                                     PORTO FOLIO (DOC KARYA) CHANDRA & MONIK


SEBAGIAN FILE KOMPRESI OPINI BISA DI DOWNLOAD PADA LINKS BERIKUT INI :

(FILE OPINI SELENGKAPNYA BISA DIPEROLEH DENGAN CARA BERGABUNG KE DALAM GRUP WA)




                                                2102 in Html  

                                                2101 in Html  






                       

 

Pengkhianatan Kurikulum Pendidikan

Ardhie Raditya ;  Sosiolog Pendidikan Kritis dan Kajian Budaya di Departemen Sosiologi Unesa

KOMPAS, 23 Juni 2021

 

 

                                                           

Kurikulum ibarat lintasan dalam balapan. Seberapa hebatnya kendaraan yang turun balapan, tidak akan berarti apa-apa tanpa lintasan. Karena sangat menentukan arah lintasan pendidikan, maka kurikulum harus diperhatikan.

 

Perhatian menyeluruh terhadap kualitas kurikulum bukan terletak pada kelatahan “ganti menteri, ganti kurikulum”. Namun, mempertimbangkan beragam aspek, baik sosial, budaya, hingga ekonomi masyarakat sebagai lokomotif pendidikan.

 

Sudah tidak lagi terhitung jari jumlah kurikulum pendidikan kita yang silih berganti. Mulai dari kurikulum CBSA hingga merdeka belajar. Seringnya kurikulum berganti karena arah perubahan politik, maka masyarakat kadangkala sulit mencerna apa esensi kurikulumnya.

 

Masyarakat pendidikan di level pelaksana hanya menduga, kadangkala saling curiga. Pergantian kurikulum bukan diperuntukkan bagi masa depan pendidikan mereka, melainkan untuk melayani kehendak kuasa, tuntutan koalisi politik, agenda temporal rezim kebenaran, dan dekomposisi pemodal yang sedang bernegosiasi.

 

Elizabet Vallance (2014) melalui karyanya Hiding the Hidden Curriculum menjelaskan dasar perubahan kurikulum. Setidaknya, terdapat tiga hal penyebab perubahan kurikulum di suatu negara. Pertama, penyempurnaan. Kedua, kontrol sosial. Ketiga, menyembunyikan kepentingan politik di level pemerintahan. Kita sering mendengar reproduksi wacana perubahan kurikulum pendidikan kita atas dasar dua hal itu: penyempurnaan dan kontrol sosial.

 

Tetapi, nyaris tidak satu pun terdengar jelas dari para penentu kebijakan pendidikan tentang kepentingan politiknya. Mereka sibuk mengatur strategi wacana untuk menyembunyikannya. Agar, masyarakat percaya bahwa pendidikan kita adalah lembaga bebas nilai. Dengan begitu, siapa pun yang berada dalam rantai sistem pendidikan dituntut kepatuhannya, sukarela maupun terpaksa. Makanya, kurikulum pendidikan sesungguhnya berpotensi membungkam kritik secara hegemonik.

 

Kaum intelektual yang berkumpul dan tersebar di kampus semestinya memiliki sikap otonom untuk membongkarnya. Persoalannya, sebagian besar dari mereka rupanya terjerumus dalam urusan kerja-kerja praktis dan administratif. Gugatan terhadap kurikulum pendidikan yang merenggut mutu humanitas pendidikan sering berakhir pada acara seminar.

 

Terkadang, perubahan kurikulum menjadi momentum untuk menyerap anggaran proyek penelitian. Hampir tidak banyak dari mereka yang ikut berkoalisi antar intelektual demi gerakan perlawanan secara konsisten. Jika pun ada, segelintir darinya biasanya memanajemen kesan panggung depannya. Setelah mendapatkan mandat menentukan arah pendidikan, maka kostum dan kesan dramatis heroiknya mereka tanggalkan.

 

Mereka ibarat intelektual terompet. Suara mereka terdengar lantang demi menarik perhatian massa. Mereka bukan hendak mendidik dan mencerahkan massa yang terbungkam. Melainkan, untuk menyalurkan narsisismenya dalam rangka mobilitas sosial dirinya.

 

Pada situasi ini, otonomi dan sikap mandiri dalam dunia intelektualitas yang mereka geluti seakan tumpul, bahkan mati suri. Boleh jadi, inilah yang sering kita sebut sebagai pengkhianatan kaum terdidik. Imbasnya, dunia pendidikan tinggi kita bukan sarana melestarikan agen-agen perubahan. Apalagi, institusi bebas nilai. Melainkan, sarana mengembangbiakkan tenaga kerja terdidik yang lihai menyelamatkan diri sendiri.

 

Idealisme dan cita-cita luhur pendidikan yang disuarakan di kelas seakan memudar setelah ujian mahasiswa usai. Atau, mereka lupakan ketika mengisi beban kerja dosen untuk mencairkan tunjangan dan kenaikan pangkat.

 

Kurikulum pendidikan kita selama ini berpusat pada penuntasan materi tekstual. Maka, proses pendidikan tidak pernah berlangsung sepanjang hayat. Standar mutu terdidik atau tidaknya seseorang terkesan disederhanakan pada tumpukan ijazah dan deretan gelar. Padahal, ukuran ini memperkuat modal simbolik. Budaya mengkultuskan modal simbolik mencerminkan bahwa bangsa kita menyukai teater monumental. Pameran foto kelulusan, kemegahan gedung pendidikan, dan cantuman gelar di surat undangan adalah contoh teater monumental.

 

Alih-alih mengkonstruksi kultur pendidikan, teater monumental mendekonstruksinya. Karena, intensitas kesadaran historis dan pengalaman belajarnya terikat pada reproduksi inderawinya. Tetapi, ingatan batiniah berupa panggilan membangun bangsa, mengemansipasi, merawat kebinekaan, dan keadilan sosial tidak berkelanjutan.

 

Pasca lulus sekolah atau kuliah, yang mereka ingat bagaimana cara mengembalikan biaya yang habis terpakai selama belajar. Maka, kita semua perlu merenungkan ulang kurikulum pendidikannya. Mengapa dari mereka yang lulus sekolah atau kuliah ada yang mengkhianati bangsa, mengkorupsi uang rakyat, dan menjajah sesamanya?

 

Bangsa ini membutuhkan terobosan radikal agar merombak ulang arah pendidikan kita. Kita membutuhkan kurikulum berbasis masyarakat yang terdiferensiasi pada tiga sektor. Pertama, sektor kawasan: kota-desa, Jawa dan non Jawa. Kedua, sektor ekonomi unggulan: industri-agraris, pelayanan publik-wirausaha kreatif. Ketiga, sektor spesialisasi keilmuwan: teknologi-humaniora, sosial-eksakta, terapan-murni. Ketiganya disesuaikan dengan karakteristik persoalan masyarakat sekitar di masing-masing lokasi lembaga pendidikan berada.

 

Kurikulum berbasis masyarakat merupakan pengejawantahan spirit zaman pasca orde baru. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kemerdekaan sebagai spirit otonomi dan keberagaman pendidikan. Kemerdekaan pada kurikulum ini tidak terpisah dari tuntutan dan panggilan hati pendidikan sepanjang hayat. Apa gunanya kata “merdeka” menjadi tempelan nama kurikulum, jika pendidikan diarahkan mereproduksi budak, kuli, dan buruh terdidik di negeri sendiri. Tanyalah pada hatimu, kawan. ●

 

 

Evaluasi ”Detektif” Program Kampus Mengajar

JC Tukiman Taruna ;  Pengajar Pascasarjana pada Matakuliah Community Development Planning; Ketua Dewan Penyantun Unika Soegijapranata Semarang

KOMPAS, 23 Juni 2021

 

 

                                                           

Sekadar mengingatkan, Program Kampus Mengajar (PKM) secara resmi dimulai pada 25 April 2021 dan segera akan berakhir pada 25 Juni 2021. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Evaluasi mandiri ini bercorak ”detektif” dalam arti hanya fokus mendeteksi gejala perubahan yang terjadi di locus-nya, yakni sekolah-sekolah target, terutama ada-tidaknya gejala perubahan pada pembelajaran guru dan pembinaan pengawasnya.

 

Dalam rangka mengurangi kemungkinan salah deteksi, evaluasi mandiri atas PKM ini sengaja memilih pengawas sekolah dasar (SD) yang berprestasi sejak dulu sebagai guru, kepala sekolah, ataupun sekarang sebagai pembina pembelajaran guru-guru SD. Maka, evaluasi detektif ini hanya terfokus pada satu daerah binaan di suatu kecamatan; dan gejala perubahan yang terdeteksi juga terfokus pada diri mahasiswa, guru, dan pengawas.

 

Pembekalan awal

 

Salah satu titik lemah PKM ini (harap jangan mengambinghitamkan karena adanya pandemi Covid-19) ialah pembekalan awal yang rupanya tidak komplet/matang. Akibatnya, pada diri mahasiswa, misalnya, justru cenderung lebih ingin ”cari pengalaman” daripada siap transfer pengetahuan dan kolaborasi dengan guru-guru dalam hal metode pembelajaran, misalnya.

 

Ada kelompok mahasiswa sekadar menyajikan model-model pembelajaran (pasti teori), lalu guru-guru diminta menuliskan model pembelajaran mana yang pernah guru lakukan di kelasnya berikut alasannya. Berhenti di situ saja sebab yang kemudian terjadi ialah guru kembali mengajar di kelasnya seperti biasa, dan mahasiswa sekadar pesan apabila ada kesulitan, silakan bertanya.

 

Apa yang selanjutnya terjadi sudah dapat diduga, yakni guru tidak cenderung bertanya, sebaliknya mahasiswa semakin jarang datang ke sekolah karena merasa tidak ada pertanyaan apa pun dari guru. Jelas, belum terjadi gejala perubahan apa pun dan di pihak siapa pun karena ada kecenderungan saling menunggu. Guru menunggu apa yang akan dilakukan mahasiswa selanjutnya setelah membeberkan berbagai metode pembelajaran. Di sisi lain,  mahasiswa menunggu ada pertanyaan dari guru. Perubahan sekecil apa pun akan terjadi apabila ada salah satu pihak memulainya secara konsisten.

 

Ada contoh menarik di satu sekolah, yaitu terkait dengan HOTS (higher order thingking skill atau konsep berpikir tingkat tinggi), dan dapat menegaskan bahwa gejala perubahan dapat mulai terjadi ketika hal-hal yang dirasakan sebagai kebutuhan guru/sekolah terjawab oleh mahasiswa dalam PKM ini.

 

Seperti diketahui, saat ini, terutama guru sedang sangat membutuhkan penjelasan komplet tentang model HOTS, dan yang paling dibutuhkan guru ialah cara membuat atau menyusun pertanyaan, berikut cara penilaiannya, sesuai dengan syarat berpikir lebih tinggi. Tegasnya, guru-guru ingin semakin terampil mengajukan pertanyaan dan menilai sesuai ”tuntutan” HOTS.

 

Gejala perubahan yang terjadi di sekolah ini, antara lain, ialah dua tiga guru semakin senang mengajak siswanya terus bermain-main pertanyaan model HOTS. Apabila gejala perubahan seperti ini terus berlanjut, niscaya baik guru maupun siswa akan semakin terangsang oleh model HOTS ini.

 

Peran pengawas

 

Pembekalan awal bagi mahasiswa yang akan terlibat dalam PKM akan semakin terfokus dan menunjang perubahan di sekolah itu apabila ada langkah deteksi awal oleh kampus terkait dengan kebutuhan riil guru/sekolah (school needs). Maksudnya, pihak kampus perlu mengawali pembuatan peta kebutuhan riil dan terfokus setiap sekolah terkait dengan pembelajaran guru dan kepemimpinan kepala sekolah, misalnya; dan atas dasar peta kebutuhan sekolah itu mahasiswa diberi pembekalan awal yang riil dan terfokus juga sesuai dengan peta kebutuhan setiap sekolah sebelum terjun langsung ke sekolah.

 

Ke depan, PKM sebaiknya benar-benar difokuskan ke sekolah berakreditasi C, maka mau tidak mau program ini harus juga berpikir tentang cara-cara mengoptimalisasikan peran pengawas. Di sinilah peran utama dosen dalam konteks PKM ini, yaitu mendorong pengawas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara semestinya, yakni pembinaan pembelajaran guru dan kepemimpinan kepala sekolah di daerah binaannya.

 

Evaluasi detektif atas PKM yang dirumuskan oleh pengawas mengerucut pada empat substansi. Pertama, gejala perubahan terjadi pada guru/sekolah di daerah binaan pengawas yang memang aktif dan mau terlibat dalam PKM. Kedua, ada pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dan pengawas di tingkat kecamatan, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekolah terkait dengan PKM karena informasi dan komunikasi berhenti pada koordinator wilayah pengawasnya.

 

Ketiga, setiap kampus adalah penentu sukses tidaknya PKM, dan semata-mata kuncinya ada pada terfokus serta lengkapnya pembekalan awal. Keempat, perlu dibuat daftar kegiatan harian yang disusun bersama antara pihak mahasiswa PKM dan sekolah untuk menghindari saling menunggu. Ke depan, perubahan pada diri mahasiswa perlu dirumuskan lebih rinci dan terfokus juga, terutama terkait dengan bagaimana dan komunikasi harian seperti apa saja telah dilakukan terhadap pihak guru dan lainnya di sekolah yang bersangkutan.

 

Simpulannya, PKM ”tahap permulaan” telah terjadi dan menemukan beberapa evaluasi detektif saat ini, dan pasti akan semakin komplet deteksinya apabila dilengkapi daerah lain. Karena itu, evaluasi ini perlu dilanjutkan karena akan menunjang percepatan konsep Kampus Merdeka sejauh setiap kampus benar-benar tepat menjawab kebutuhan riil sekolah dalam hal pembelajaran guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan peran pembinaan pengawas sekolah. ●

 

 

Tumpukan Tradisi dalam Buku Bekas

Putu Fajar Arcana ;  Penulis Kolom “Sosial Budaya” Kompas

KOMPAS, 23 Juni 2021

 

 

                                                           

Lukisan tradisi Bali itu seperti buku bekas. Sampulnya boleh usang, tetapi isinya berupa tumpukan pengetahuan, yang bahkan pernah mengisi kepala orang-orang pintar dari generasi ke generasi. I Wayan Pendet (81), I Made Kartika (60), dan I Wayan Mardiana (52) sudah puluhan tahun menjadi pelukis. Gambarnya selalu dimulai dari ngorten (membuat sketsa) dan kemudian melalui tahapan-tahapan yang rumit agar menjadi lukisan yang utuh dan selesai.

 

Sore sudah hampir rebah ketika I Made Kartika bengong di depan lukisannya yang besar. Pohon maja di halaman tengah Museum ARMA Ubud mengembuskan angin sampai ke Bale Bengong. Anak Agung Rai, pemilik ARMA, sedang berbincang dengan pelukis (kontemporer) Putu Wirantawan di sebuah bangku panjang, tak jauh dari Bale Bengong.

 

”Sudah enam bulan belum akan selesai,” kata Kartika. Wajahnya tak lepas menatap lukisannya.

 

”Kapan kira-kira selesai?” tanyaku.

 

”Mungkin tiga bulan lagi, tapi belum tentu,” jawabnya singkat.

 

”Saya sudah sepuh, jadi kerja semampunya.”

 

”Mengapa membuat lukisan begitu besar?”

 

”Kalau kecil cepat selesai, tapi mata sudah tak sanggup.”

 

”Tapi lukisan ini, kan, detail sekali? Apa itu sanggup?”

 

”Ya memang begitu lukisan Bali.”

 

Kartika belum memberi judul lukisannya yang berukuran hampir dua meter itu. Ia cuma memberi isyarat bahwa gambarnya tentang aktivitas ritual di Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar. Di seberangnya, I Wayan Pendet sedang ngorten di atas kanvas putih. Ia menggores-goreskan pensil  untuk membentuk beberapa ekor ikan yang sedang bercengkerama di antara ganggang dan batu-batu. Proses membuat sketsa itu, kata Pendet, bisa berjalan sebulan lebih.

 

Jika proses itu berhasil dilalui dengan baik, melukis bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni melakukan nyawi (menegaskan garis dengan tinta cina), lalu ngucak (proses memberi efek jauh dekat dan gelap terang). ”Ini bisa berjalan 3 bulanan kalau lukisannya besar,” kata Agung Rai. Jangan berpikir bahwa lukisan akan selesai sebelum memasuki tahap berikutnya, yakni menyunin (membuat volume), ngasir (memberi ornamen), dan ngewarna (memberi warna).

 

Begitulah tahapan-tahapan yang harus dilalui kalau kau mau melukis dengan metode Kamasan, Ubud, Batuan, atau Sanur. Setiap langkah harus benar-benar menjejak pada tahapan-tahapan yang telah digariskan, tidak ada langkah melompat. Tradisi-tradisi seperti melukis Bali dan menenun kain sesungguhnya gabungan antara pengetahuan dan keindahan. Jika pengetahuan dihasilkan dari proses belajar berabad-abad melalui trial and error, keindahan memberinya perspektif berdasarkan fungsi. Lukisan-lukisan klasik bergaya Kamasan, dimulai dari tradisi rerajahan (kaligrafi) yang menggunakan huruf-huruf sebagai aksara suci. Rerajahan memiliki fungsi ritual, yang dibutuhkan saat-saat upacara untuk memuja dan mengagungkan Tuhan.

 

Artefak lukisan klasik tertua berada di Pura Besakih, Karangasem, yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Ada pula di langit-langit Bale Kertagosa, sebuah bangunan yang diperkirakan berfungsi sebagai ruang sidang di masa Kerajaan Gelgel, Klungkung, dilukis oleh I Gede Mersadi sekitar abad ke-19. Mersadi bahkan diberi gelar sangging oleh Raja Gelgel Dalem Waturenggong. Gelar ini semacam pengukuhan eksistensi seorang seniman yang diakui kepiawaiannya oleh kerajaan.

 

Kalau kau menyaksikan pameran Wana Jnana: Wanda, Rimba, dan Spiritualitas, yang dihelat dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke-43, kau akan melihat bagaimana praktik melukis tradisi itu terlihat semakin menyenangkan. Beberapa karya yang dipajang di Museum ARMA, Museum Puri Lukisan, dan Gedung Kriya Taman Budaya Denpasar menunjukkan bahwa pewarisan terhadap pengetahuan, metode, dan corak melukis klasik/tradisi itu berjalan baik sesuai dengan perspektif generasi kini.

 

Kurator pameran Kun Adnyana, misalnya, menggambarkan ada perbedaan signifikan pada cara-cara generasi sepuh, seperti Pendet, dan generasi baru, seperti I Made Karsa (55) serta I Made Griyawan (42), dalam memandang tradisi. Ketiga generasi seniman Bali ini tetap memegang teguh proses kerja dalam melukis Bali, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Jika Pendet tetap kukuh dengan gaya, tahapan, dan obyek karya yang adiluhung, Karsa meletakkan tradisi sebagai sesuatu yang bisa ”diberi” muatan berbeda. Karya Karsa berjudul ”Barong Membajak Sawah” tak hanya menggambarkan kenakalan, tetapi “Memberi tafsir baru terhadap artefak tradisi,” ujar Kun Adnyana, yang juga Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

 

Barong, kata Kun, sebenarnya simbol pemberi kesuburan. Jadi, ketika Karsa menggunakannya sebagai ”binatang” pembajak sawah, sesungguhnya ia telah melakukan penyodoran makna yang sebenarnya tersembunyi dalam tradisi. Meski begitu, penggunaan barong dalam aktivitas keseharian, seperti membajak sawah, bukanlah sesuatu yang lumrah. Barong sesungguhnya artefak tradisi yang sangat disakralkan sebagai simbol kebenaran.

 

Dalam obyek berbeda, I Made Griyawan memamerkan karyanya berjudul ”Rapat Para Binatang untuk Corona”. Kontekstualitasasi terhadap obyek sebuah karya sebenarnya sudah diajarkan dua seniman asing, Rudolf Bonnet dan Walter Spies, ketika turut mendirikan organisasi seniman bernama Pita Maha pada pertengahan tahun 1930-an. Obyek-obyek lukisan Bali yang tadinya hanya bersumber dari cerita wayang sebagaimana dikerjakan oleh para pelukis Kamasan bergeser menyodorkan obyek sehari-hari, seperti pasar atau kehidupan sehari-hari orang Bali.

 

Griyawan melakukan pemutakhiran sebagai respons terhadap merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Dipimpin raja hutan (seekor singa), para bintang secara tekun mengikuti sebuah rapat untuk membahas perihal virus korona yang telah menyerang manusia. Pertanyaan penting yang disodorkan karya ini, apakah virus korona bisa dimasukkan ke dalam kelompok binatang atau binatang buas sekalian? Dalam bidang gambar, Griyawan turut menyertakan empat virus yang turut serta ”menghadiri” rapat di tengah hutan lebat itu. Ada kenakalan di dalamnya, tetapi juga ada pertanyaan eksistensial: binatang saja serius menghadapi Covid-19, seharusnya manusia juga. Bukankah selalu begitu dari kisah-kisah fabel? Dia sengaja ditulis sebagai alegori, justru untuk semakin menegaskan maksud sesungguhnya. 

 

Dua contoh ini memberi makna penting dari pameran Wana Jnana, yang menggeber lebih dari 100 karya rupa. Penggelaran karya-karya para perupa klasik dan tradisi ini menunjukkan bahwa tradisi bukan sesuatu yang beku, apalagi mati. Ia tetap dihayati, dipraktikkan dalam ritus, dan memperkaya dimensi hidup manusia. Lewat perjalanan generasi Pendet sampai ke Karsa dan Griyawan, kita mendapatkan bentangan kekayaan intelektual yang begitu kaya.

 

Karya-karya ketiga pelukis ini lahir menjadi sesuatu yang ”ikonik”, yang menjadi patok-patok perjalanan tradisi. Jika pada Pendet unsur makna sangat erat kaitannya dengan ritus-ritus dan praktik keberagamaan, pada dua generasi berikut tradisi diperkaya dengan tantangan hidup di masa pandemi. ”Ada penajaman makna yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan akan tuntunan hidup di masa kini,” kata pengkaji budaya Bali asal Perancis, Jean Couteau, yang berbicara dalam Webinar Bali Kandarupa, Selasa (15/6/2021) di kompleks Museum ARMA Ubud.

 

Banyak yang sesat melihat tradisi karena hanya memperlakukannya sebagai ritus dan artefak. Lukisan-lukisan klasik dan tradisi Bali telah lama menjadi bukti bahwa warisan leluhur tidak cuma bertumbuh sebagai modal pengembangan industri pariwisata. Ia juga membawa satu perangkat sistem nilai, yang berisi etika dan estetika untuk melampaui garis zaman. Dengan perspektif semacam ini, kita akan mengerti lebih banyak mengapa orang-orang seperti Pendet, Karsa, Griyawan, dan para perupa yang lebih muda, seperti I Gede Feby Widi Cahyadi (22) serta I Komang Erik Setiawan (24) tetap kukuh bertahan melukis tradisi.

 

Estetika yang diwarisi oleh generasi terkini telah membuat mereka percaya tentang identitas, yang pada suatu masa terus menebal dan akan membawa entitas kultural mereka terus berkembang ke  arah yang semestinya. Di dalamnya ada optimisme dalam menatap hidup. ”Ini seperti kerja di sawah, selalu ada yang dinanti untuk terus hidup,” kata Pendet. Menurut dia, keasyikannya melukis sejak remaja dulu telah memberinya pelajaran penting dalam melakoni hidup.

 

”Sejak membuat sketsa sampai memberi warna, yang bisa makan waktu berbulan-bulan, sama dengan bertani, yang memupuk kesabaran untuk mendapatkan hasil bagus,” katanya. Terasa ada sentakan kecil, tetapi membuatku terperangah. Seseorang yang setiap hari selama lebih dari setengah abad menatap kanvas terus-menerus telah memberi perspektif penting dalam menjalani hidup.

 

Kanvas putih adalah sawah. Sketsa adalah menyemai benih. Nyawi dan ngucak adalah proses membajak sawah, mempersiapkan lahan untuk menanam padi. Menyunin mungkin serupa dengan meratakan hamparan sawah agar benar-benar siap ditanami padi, agar petak-petak itu tampak bervolume, dan ngasir tak lain adalah proses menanam padi. Sawah-sawah yang tadinya kosong diberi ”hiasan” tanaman padi. Terakhir tentau saja ngewarna, yakni merawat padi sehingga menjadi tanaman yang menghasilkan biji-biji yang bernas.

 

Kau boleh memandang ini sebagai tradisi agraris yang ketinggalan zaman. Namun, dengan etika bertanam padi yang benar, kau akan menghasilkan padi-padi yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Bukankah ini bisa menjadi sebuah metafor tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sekarang ini?

 

Bahwa hasil yang baik dan bernas tak pernah mengingkari proses panjang yang telah dilalui secara benar. Etika yang disemai dalam tradisi telah mengajarkan kita untuk bekerja keras dan tekun sebelum memetik hasilnya. Tindakan subversif sedikit saja akan menjerumuskanmu ke jurang kehancuran. Kau bisa contohkan soal prilaku koruptif, yang sejak dulu sampai kini seolah tak bisa kita berantas. Tindakan semacam itu didasari oleh keinginan, sedikit kerja, tetapi memetik hasil yang berlimpah.

 

Lewat Pendet yang sepuh dan para generasi ahli waris lukisan Bali, kita belajar tentang nilai-nilai keadaban yang menegakkan martabat diri sebagai manusia yang berakal budi. Jadi, lukisan tak sekadar pajangan keindahan, kau harus mereguk nilai terdalam darinya sampai benar-benar tandas. ●

 

 

Refleksi 17 Tahun RUU Perlindungan PRT

Diah Irawaty ;  Kandidat PhD di Departemen Antropologi, State University of New York, Pendiri LETSS Talk

KOMPAS, 23 Juni 2021

 

 

                                                           

Sudah 17 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diajukan JALA PRT mengendap tak jelas perkembangan proses legislasi -nya di DPR.

 

Sebuah periode sangat lama untuk pembuatan sebuah produk hukum terkait persoalan yang familiar dalam kehidupan kita. PRT dengan segala persoalannya, menjadi hal yang kita dengar dan kita “berinteraksi” dengannya langsung dalam keseharian, namun banyak persoalan yang belum disentuh, apalagi secara akademik dan serius.

 

Cerita tentang diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap PRT bukan sesuatu yang asing. Fakta bahwa PRT tak diakui sebagai pekerja, bahkan tak masuk dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan kita, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja sering dilanggar. Hal ini seharusnya menjadikan RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT) sebagai prioritas dalam pembuatan hukum.

 

Mengapa begitu sulit membuat aturan hukum terkait PRT? Jawaban paling mudah tentu saja karena keengganan DPR memproses pembuatan UU ini, akibat bias kelas.

 

Bagaimana mungkin, para anggota DPR yang berada pada posisi majikan yang mempekerjakan para PRT akan bersedia melakukan pembahasan, apalagi secara adil, RUU yang akan sedikit banyak menggerogoti posisi kuasanya sebagai majikan? Keengganan seperti ini representasi dari kuatnya bias kelas di masyarakat ketika berurusan dengan PRT.

 

Obrolan keseharian kita saat menyentuh PRT akan selalu berisi stereotip, pandangan diskriminatif, dan bahkan kompromi terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan ketidakadilan yang mereka alami.

 

Berbagai produk entertainment, dari sinetron, lagu hingga video klipnya, stand-up comedy, film, dan lainnya yang ditayangkan stasiun TV kita hanya konfirmasi sikap dan pandangan kita dalam keseharian.

 

Maka, saat DPR mem-freeze proses legislasi RUU PPRT dalam kurun waktu tak masuk akal itu, publik tak menganggap ada persoalan. Kita semua diam. Hanya PRT yang terus mengalami stereotip, kekerasan, diskrimanasi, dan eksploitasi di tempat kerjanya yang dianggap privat, dan tak tersentuh mata, telinga, dan tangan publik.

 

Persoalan yang lebih kompleks terkait sejauhmana kita, dan DPR, memahami perlindungan hak-hak PRT sebagai kepentingan publik. Banyak di antara kita, saya yakin anggota DPR tidak terkecuali, memandang persoalan PRT termasuk kebutuhan akan perlindungan hak-haknya merupakan urusan remeh temeh.

 

Stereotip PRT sebagai warga kelas dua yang berakar pada sejarah pembantu yang diproduksi dan direproduksi lama sejak masa feodalisme dan kolonialisme Belanda (Irawaty, 2011) berpengaruh pada paradigma menganggap persoalan PRT sebagai persoalan remeh temeh yang tak perlu dikontekstualisasi sebagai kepentingan publik.

 

Mempertimbangkan situasi ketidakadilan dan kekerasan yang dihadapi para PRT baik di tempat kerjanya maupun di masyarakat, termasuk sebagai warga negara, seharusnya sudah cukup menjadi argumen untuk mengklaim bahwa persoalan PRT merupakan persoalan publik di mana kita punya tanggungjawab untuk ikut mengatasinya.

 

Di tempat kerja, jika tidak mengalami berbagai bentuk kekerasan –fisik, verbal, emosional, ekonomi, bahkan seksual—PRT menjalani pekerjaannya tanpa kontrak yang membuat waktu dan batasan kerja mereka tidak memiliki “aturan jelas.” Mereka bisa kerja 24 jam sehari dengan pekerjaan apa saja yang diinstruksikan majikannya tanpa tambahan kompensasi finansial dan lain-lain.

 

Apakah PRT memiliki jaminan perlindungan sosial, keamanan dan keselamatan kerja? Sangat sulit menemukan PRT dengan “keistimewaan” hak kerja seperti itu. Di luar tempat kerja, akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas. Kita hanya butuh sikap terbuka (open-mindedness) agar bersedia melampaui posisi kelas kita dan lalu menunjukkan empati pada para PRT itu, sebagai penegasan bahwa persoalan PRT adalah persoalan publik.

 

Secara konseptual-akademik, paradigma kerja domestik atau kerja rumah tangga, apalagi dilakukan perempuan, sebagai pekerjaan “informal”, tak butuh keterampilan dan pengetahuan (unskilled labor), bukan pekerjaan produktif, tidak memiliki nilai sosial, ekonomi, dan politik, dilakukan di ranah privat, bahkan bukan sebuah pekerjaan atau profesi, sama sekali sangat mungkin masih menjadi mainstream cara berpikir kita saat berhadapan dengan persoalan PRT. Paradigma ini berefek pada keengganan kita memosisikan PRT sebagai persoalan publik, sebagai persoalan yang memiliki kaitan dengan kepentingan publik.

 

Nyatanya, banyak studi tentang kerja dan perempuan atau pekerjaan domestik, misalnya yang lama dilakukan Ratna Saptari (1997), telah memberikan argumen baru tentang tidak berlakuknya segala label bagi pekerjaan domestik tersebut, bahkan dalam konteks Indonesia. Segregasi kerja produktif dan reproduktif dalam realitas sosial tidak berjalan linear dan statis.

 

Perubahan sosial menuntut perubahan pembagian kerja secara seksual yang membuat kerja rumah tangga sering tidak bisa dilekatkan hanya pada perempuan. Demikian juga kategorisasi kerja formal dan informal, publik dan privat, yang dipenuhi berbagai dinamika dan membuatnya tidak selalu berjalan linear dalam kenyataan sosial. Studi ini bisa menjadi argumen untuk menolak pandangan tentang persoalan PRT sebagai persoalan privat yang tidak memiliki dimensi kepentingan umum.

 

Salah satu gambaran kategori dan segregasi ketat tidak bisa diterapkan adalah saat kita melihat, misalnya, proses industrialisasi dan modernisasi di Indonesia, sejak Orde Baru. Kampanye modernisasi dan industrialisasi dengan memusatkan proyek pembangunan di perkotaan sebagai simbol modernitas juga berimbas pada identitas perempuan urban yang mulai “go public” dan meninggalkan kerja domestik. Hal ini menuntut mobilisasi perempuan perdesaan untuk diurbanisasi agar bisa mengisi kerja rumah tangga di keluarga-keluarga urban.

 

Tanpa keterlibatan perempuan desa sebagai PRT, proses modernisasi ini tidak akan berjalan. Artinya, PRT memiliki peran penting dalam proses pembangunan berorientasi modernisasi dan industrialisasi ini, yang menjadi indikasi segregasi privat-publik, formal-informal, produktif-reproduktif menjadi tidak berlaku. Inilah yang perlu dipahami publik, terutama anggota DPR, dan menuntut perubahan cara pandang mereka agar bersedia menempatkan persoalan PRT sebagai persoalan publik dan bersentuhan dengan kepentingan umum.

 

17 tahun proses pembuatan sebuah UU sungguh tidak bisa diterima. Di balik macetnya proses legislasi ini terdapat sikap dan cara pandang kita yang bias, diskriminatif, dan tidak adil terhadap PRT. Selain didasari bias kelas, mungkin saja, cara pandang diskriminatif ini karena mereka tidak menemukan argumen-argumen yang dianggap meyakinkan terkait berbagai persoalan PRT.

 

Kajian, riset, dan berbagai kegiatan akademik lain dibutuhkan untuk menguatkan dan memperkaya argumen-argumen tersebut. Meski pada akhirnya RUU ini akan disahkan DPR, semoga tidak lama lagi, kajian-kajian itu tetap dibutuhkan untuk membangun pengetahuan akademik tentang kenyataan sesungguhnya terkait PRT di Indonesia. ●