Bau Makar di Alat Sadap Soleman B Ponto :   Kepala Bais TNI 2011–2013.

MEDIA INDONESIA, 05 November 2026

 

                                                

 

DALAM dunia intelijen, ancaman jarang datang dengan wajah yang terang. Ia lebih dulu tercium: dari pola yang janggal, dari waktu yang kebetulan terlalu pas, dari jejak yang sengaja dihapus. Tugas orang intelijen ialah mengenali bau itu sebelum ancamannya menjadi kenyataan.   Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo, yang kini menjerat tiga jenderal polisi sebagai tersangka, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bagi saya, sebagai orang yang pernah memimpin intelijen strategis, ini bukan bau pelanggaran prosedur. Ini bau makar.   Saya tidak menyimpulkan siapa yang bersalah. Itu tugas penyidik dan pengadilan, dan para tersangka berhak atas proses hukum yang adil. Akan tetapi, bau ini terlalu kuat untuk diabaikan, dan negara wajib menelusuri sampai ke sumbernya.   LIMA BAU YANG MENYENGAT   Pertama, bau dari sasarannya. Yang disadap bukan satu orang dalam satu perkara. Menurut penyidik, sasarannya ialah presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Daftar seperti itu bukan daftar penyelidikan kriminal. Itu peta kekuasaan nasional: siapa pemimpinnya, siapa kawannya, siapa lawannya, siapa penyandang dananya, dan siapa pembentuk opininya.   Kedua, bau dari tujuannya. Penyidik menyebut penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Jika tidak untuk penegakan hukum, lalu untuk apa? Informasi tentang isi kepala kepala negara tidak dikumpulkan tanpa tujuan.   Ketiga, bau dari waktunya. Penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Jejaknya dihapus pada Oktober 2026, bersamaan dengan pergantian pucuk pimpinan Polri. Dalam intelijen, waktu yang terlalu pas bukan kebetulan. Pertanyaannya: rencana apa yang terganggu oleh pergantian itu sehingga jejaknya harus segera dihilangkan?   Keempat, bau dari jejak yang dihapus. Orang yang menjalankan tugas yang sah tidak perlu menghapus log. Penghapusan jejak adalah pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diketahui. Dan, yang paling berbahaya bukan yang dihapus, melainkan yang mungkin sudah disalin dan dibawa keluar sebelum penghapusan itu.   Kelima, bau dari pola penempatan. Pada periode yang sama, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 membuka jalan penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga, termasuk OJK, PPATK, KPK, BIN, dan BSSN, meskipun Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Penyadapan terhadap simpul kekuasaan dan penempatan personel di simpul data negara adalah dua sisi dari pola yang sama: menguasai informasi untuk menguasai keadaan.   MAKAR TIDAK DATANG DENGAN TANK   Banyak orang membayangkan makar sebagai pasukan yang mengepung istana. Itu gambaran abad lalu. Makar hari ini bekerja jauh lebih senyap. Untuk melumpuhkan seorang presiden, orang tidak perlu menculiknya. Cukup kuasai informasinya. Ketahui setiap rencananya lebih dulu daripada orang lain. Pegang kompromat atas para menteri, politisi, dan pengusaha di sekelilingnya. Arahkan opini lewat media dan ormas yang sudah dipetakan. Lalu kendalikan keputusan negara dari balik layar. Presiden tetap duduk di kursinya, tetapi negara sudah tidak sepenuhnya di tangannya.   Itulah sebabnya Pasal 191 KUHP tidak hanya bicara tentang membunuh atau merampas kemerdekaan presiden. Pasal itu juga mengancam makar dengan maksud menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pembuat undang-undang sudah memahami bahwa pemimpin bisa dilumpuhkan tanpa disentuh secara fisik. Dan, pintu masuk menuju semua itu ialah alat sadap. Bukan dengan tank, melainkan dengan data.   HUKUM SUDAH MENYEDIAKAN JERATNYA   Negara tidak perlu menunggu makar terlaksana untuk bertindak. KUHP sudah menyediakan jeratnya. Pasal 191 mengancam makar terhadap presiden, termasuk makar yang bermaksud menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Pasal 193 mengancam makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dengan penjara paling lama 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur makar.   Yang terpenting, Pasal 196 KUHP, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, menyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dimaksud Pasal 191 sampai Pasal 193 sudah dapat dipidana. Artinya, bila penyidik menemukan adanya kesepakatan untuk memanfaatkan hasil sadapan guna melumpuhkan presiden atau menggulingkan pemerintahan, hukum dapat bekerja sebelum rencana itu dijalankan.   Saat ini para tersangka baru dijerat pasal penyadapan ilegal, akses ilegal, dan UU ITE. Itu langkah awal yang benar. Akan tetapi, penyidikan tidak boleh berhenti di situ. Pertanyaan yang menentukan ialah satu: untuk apa dan untuk siapa hasil sadapan itu dikumpulkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan memastikan apakah bau ini memang bau makar.   YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA   Pertama, perlakukan kasus ini sebagai perkara keamanan negara, bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran disiplin. Kedua, libatkan BIN, Bais, dan BSSN. BSSN memulihkan data yang dihapus dan mengamankan seluruh barang bukti digital, termasuk data pembanding dari operator telekomunikasi. BIN menjalankan kontra-intelijen untuk melacak ke mana hasil sadapan mengalir. Bais menilai kerusakan atas informasi pertahanan, karena yang disadap ialah Panglima Tertinggi TNI.   Ketiga, ikuti aliran hasil sadapan sampai ke ujungnya. Siapa penerimanya, berapa salinannya, untuk keputusan apa dipakai, dan siapa yang membiayai. Keempat, uji unsur makar dan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 191, 193, dan 196 KUHP, berdasarkan bukti, bukan tekanan politik.   Kelima, telusuri keterkaitan dengan penempatan polisi aktif di kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada data negara lain yang ikut mengalir. Terakhir, lindungi pelapor internal melalui LPSK. Merekalah yang pertama mencium bau ini dan berani melaporkannya.   PENUTUP   Bau tidak selalu berarti api. Namun, orang yang mencium bau asap di rumahnya dan memilih tidur kembali adalah orang yang lalai. Negara pun demikian.   Bau makar di alat sadap ini sudah tercium. Tugas negara sekarang ialah memastikan dari mana bau itu berasal, siapa yang menyalakan apinya, dan seberapa jauh api itu sudah menjalar. Jika ternyata tidak ada makar, negara tetap telah menjalankan kewajibannya. Tetapi jika ada, dan negara memilih menutup hidung, maka yang dipertaruhkan bukan lagi nama baik institusi, melainkan keselamatan Republik.   Dalam intelijen, ancaman yang sudah terlihat berarti kita sudah terlambat. Jangan sampai kali ini kita terlambat. ● Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/952492/bau-makar-di-alat-sadap

 

 

 

Mengapa Uji Materi di MA Sepi Richo Andi Wibowo :   Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara UGM.

MEDIA INDONESIA, 05 November 2026

 

                                                

 

ADA potret yang kontras di dua lembaga peradilan tertinggi kita. Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran permohonan pengujian undang-undang (PUU). Sepanjang 2025, sebanyak 284 permohonan diregistrasi, melonjak lebih dari 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga awal Agustus 2026, jumlah permohonan PUU bahkan tembus 300 permohonan.   Di Mahkamah Agung (MA), situasinya jauh berbeda. Sepanjang 2025 hanya 61 perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (permohonan hak uji materiel/HUM) yang masuk. Angka itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 57 perkara (2024) dan 52 perkara (2023).   Benar bahwa MK dan MA menguji jenis peraturan yang berbeda. Namun, kesenjangan di atas tetap menimbulkan pertanyaan: mengapa para pencari keadilan begitu bersemangat ‘mengetuk’ pintu MK, tetapi relatif enggan mengajukan permohonan uji materi di MA?   Pertanyaan itu semakin relevan karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru banyak berhadapan dengan aturan di bawah UU seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden (perpres), peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Banyak kebijakan, tindakan faktual, dan keputusan pemerintah berasal dari aneka aturan di bawah UU tersebut. Bahkan sebagian di antaranya adalah regulasi-regulasi strategis yang kerap dianggap kontroversial seperti Perpres Proyek Strategis Nasional (PSN), program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sebagainya.   Jadi, persoalannya bukan pada minimnya peraturan perundang-undangan di bawah UU yang perlu diuji oleh MA, karena jumlahnya pasti jauh lebih banyak daripada jumlah UU. Patut dikhawatirkan persolannya justru ada pada MA sendiri. Salah satu yang patut dikhawatirkan ialah pada prosedur beracara di MA.   KEADILAN BERBASIS BERKAS   Bandingkan pengalaman pencari keadilan yang menguji UU di MK dengan seseorang yang memohon hak uji materiel peraturan di bawah UU di MA. Di MK, pemohon hadir di persidangan. Hakim dapat bertanya. Pemerintah dapat memberikan argumentasi. Ahli dan saksi dapat didengar. Pemohon memperoleh kesempatan menjelaskan mengapa suatu norma merugikan hak konstitusionalnya.   Publik juga dapat melihat proses tersebut. Persidangan disiarkan secara langsung dan dapat pula disaksikan secara tunda melalui kanal resmi MK. Media sosial MK, baik Facebook maupun Instagram, juga meringkas dan memosting hal hal penting dalam bahasa yang sederhana untuk publik di aneka tahapan sidang.   Hak uji materiel di MA bekerja dengan cara yang berbeda. Pemeriksaan pada pokoknya bertumpu pada dokumen. Pemohon menyerahkan argumentasi tertulis, termohon memberikan jawaban, lalu hakim memeriksa dan memutus. Secara prosedural cara di MA ini tentu lebih ringkas. Tetapi efisiensi memiliki ‘harga yang mahal nan merugikan’; tidak hanya untuk publik, tapi juga bagi MA itu sendiri.   Tidak adanya persidangan menghilangkan kesempatan pemohon, termohon, dan hakim untuk saling menguji argumentasi secara langsung. Pemohon kehilangan kesempatan mempertajam sesuatu yang mungkin sulit dituangkan dalam tulisan. Termohon tidak punya peluang untuk menjelaskan poin regulasinya. Hakim pun kehilangan kesempatan menggali fakta dan argumentasi melalui dialog.   Lebih celaka lagi, yang juga hilang ialah ruang publik untuk menyimak. Masyarakat tidak melihat bagaimana para pihak berdialog. Pers tidak dapat meliput pertarungan argumen. Biasanya pers hanya mengetahui kasus hak uji materi di MA jika ada dari para pihak yang menyampaikan press release saat memasukkan gugatan dan/atau saat mereka menerima putusan. Jika para pihak tidak melakukannya, besar kemungkinan kasus tidak akan pernah didengar publik.   Di sinilah MK secara perlahan ‘mengalahkan’ pamor MA dalam pengujian norma. Pengujian UU di MK telah menjadi peristiwa publik. Pengujian peraturan di bawah UU pada MA terasa seperti urusan privat yang diketahui hanya oleh para pihak semata; ini tampak seperti urusan berkas.   Padahal keterbukaan menjadi semakin penting ketika tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidak terlalu tinggi. Pada situasi ini, peradilan tidak bisa hanya meminta publik untuk percaya kepadanya. Peradilan tidak cukup membuat baliho atau leaflet tentang zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan sebagainya. Kepercayaan harus dibangun melalui proses yang dapat dilihat, diuji, dan dipertanggungjawabkan.   Apabila hal ini tidak diindahkan, MA pulalah yang akan rugi. MA gagal menjadi ‘top of mind’ di benak para pencari keadilan. Eksistensi MA sebagai lembaga pengadil seolah memudar.   MENGETUK PINTU MA   Maka, ada empat peta jalan yang dapat ditawarkan untuk reformasi pengujian peraturan perundang-undangan di MA. Pertama, MA perlu mengevaluasi kembali Peraturan MA (Perma) 1/2011 tentang Hak Uji Materiel (HUM) agar sesuai dengan tuntutan keterbukaan peradilan. Pembaruan HUM tidak cukup hanya dengan mendigitalisasi pendaftaran perkara. Membuka pengajuan HUM secara daring--berbasis berkas--oleh MA tetap dapat diapresiasi, terutama jika pemohon kesulitan ke Jakarta. Namun, akses digital tidak bisa disamakan dengan akses terhadap keadilan.   Kedua, pemohon perlu diberikan opsi untuk meminta persidangan dilakukan terbuka, terutama untuk perkara yang memiliki dampak publik luas atau persoalan hukum yang kompleks. Mungkin saja dapat dipikirkan untuk terbukanya opsi agar tidak seluruh tahapan perkara harus disidangkan secara terbuka. Pun demikian, cross-examination dan pembacaan putusan tetap penting untuk dilakukan secara terbuka.   Ketiga, untuk aneka tahapan persidangan yang wajib dilakukan secara terbuka di atas, MA juga perlu menyiarkan secara live melalui kanal resmi MA. Perlu ada ringkasan argumentasi para pihak yang diposting oleh humas MA baik di website maupun media sosial resmi MA. Publik perlu dapat menyaksikan bagaimana pemohon menyampaikan kerugian hukumnya, pemerintah mempertahankan regulasinya, dan hakim menguji keduanya.   Keempat, MA juga perlu memperjelas ruang lingkup dan mekanisme operasionalisasi Pasal 31 UU MA. Pasal ini memungkinkan hakim kasasi pemeriksa perkara faktual untuk melakukan tindakan kombo: selain memeriksa perkara, juga mengevaluasi sah tidaknya regulasi yang mendasari perkara tersebut. Jika hakim menilai bahwa perkara tersebut disebabkan oleh norma yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, norma tersebut dapat sekalian dibatalkan. Namun, hakim dapat gamang mengambil langkah di atas. Perlu dipikirkan lebih lanjut penegasan pengaturan di Perma agar hakim tidak dianggap memutus melampaui yang dimohonkan (ultra petita).   Relevan menegaskan bahwa peta jalan di atas bukan untuk membuat MA menyerupai MK, melainkan demi memastikan agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama baiknya untuk mencegah potensi kesewenang-wenangan pejabat, baik kewenangan yang dituangkan pada UU maupun peraturan di bawahnya. ● Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/952461/mengapa-uji-materi-di-ma-sepi