Kiri tanpa Sosialisme, 'Sosial-isme' tanpa Kiri Robertus Robet :  Sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Ia salah satu anggota tim evaluator editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 27 September 2026

 

 

                                                           

·      Sosialisme pernah mengisi posisi penting dalam imajinasi politik pascakemerdekaan.   ·      Kekerasan politik pada 1965-1966 menghancurkan seluruh ekologi politik kiri.   ·      Kiri masa kini lebih merupakan sebuah posisi moral dan kultural ketimbang sebuah proyek politik massa.   KIRI di Indonesia tidak selamanya ada di pinggiran. Dalam dekade-dekade setelah kemerdekaan, sosialisme dan berbagai varian egalitarianisme mengisi posisi penting dalam imajinasi politik pascakemerdekaan.   Esai Kevin Fogg dalam Third World Quarterly menyajikan bahwa, antara 1945 dan 1965, hampir semua partai politik mengklaim memiliki pertautan—entah semuanya, entah sebagian—dengan sosialisme. Ekspresi sosialis di Indonesia yang paling kuat tentu saja datang dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dibangun dengan basis kelompok sosial luas seperti buruh, petani, serta organisasi afiliasi lain. Selain itu, ada Partai Sosialis Indonesia, yang dibubarkan Sukarno.   Kekerasan politik pada 1965-1966, yang diikuti dengan politik antikomunis sistematis, tak hanya memusnahkan organisasi-organisasi komunis, tapi juga menghancurkan basis institusional dan kultural dari seluruh imajinasi sosialis. Sebagaimana dikemukakan oleh Vedi Hadiz, kekalahan politik kiri pada 1960-an telah sedemikian rupa membentuk karakter ideologi politik Indonesia ketika memori keburukan komunisme diinkorporasikan ke dalam legitimasi politik Orde Baru.   Dengan kata lain, penghancuran politik kiri pasca-1966 tidak hanya menghapus PKI. Ia juga menghancurkan seluruh ekologi politik kiri. Orde Baru tidak sekadar melarang kiri. Lebih dari itu, mereka membuat kiri historically unintelligible. Sosialisme dibuat identik dengan komunisme dan komunisme identik dengan pengkhianatan.   Jatuhnya pemerintahan rezim Soeharto pada 1998 membuka kembali ruang politik. Partai-partai politik baru didirikan, organisasi-organisasi masyarakat sipil tumbuh subur. Gerakan mahasiswa mendapatkan tempat serta pengakuan. Gerakan buruh dan agraria juga tampil dan menguat secara institusional. Diskursus intelektual radikal mengemuka dan mendapatkan jalan untuk tampil kembali.   Namun kekuatan kiri yang terorganisasi tetap tak kunjung muncul. Ed Aspinall menangkap kondisi ini dan menyatakan bahwa jatuhnya Soeharto telah memproduksi ledakan aktivisme, tapi tidak berhasil merekonstruksi tradisi-tradisi organisasi yang eksis sebelum 1965. Pasca-1998, concern intelektual kiri tumbuh, tapi kekuatan sayap kiri tetap absen.   Buruh diorganisasikan dan dimobilisasi, tapi tanpa konstruksi organisasi sosialis. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat membela berbagai kaum pinggiran dengan pemberdayaan, tapi tanpa basis teori transformasi kelas. Aktivis-aktivis hak asasi manusia menentang kekerasan negara, tapi tentangan mereka tidak mempertanyakan struktur akumulasi kapitalis yang bekerja di belakang kekerasan negara. Aktivis lingkungan berjuang mendampingi korban pertambangan, tapi tetap berada di luar proyek sosialis. Ringkasnya: Reformasi 1998 telah merekonstruksi ruang politik perlawanan, tapi ia tidak merekonstruksi kembali infrastruktur politik sosialis.   Jadi apakah ada orang kiri di Indonesia kini? Tentu ada! Namun kiri Indonesia kontemporer harus dibedakan dengan kiri Indonesia klasik/lama. Kiri lama bukan sekadar sekelompok orang dengan ide progresif, melainkan juga sebuah proyek politik yang terorganisasi. Mereka memiliki teori dan analisis masyarakat yang jelas. Mereka hidup di dalam massa, terdisiplin secara organisasional, dan memiliki visi tatanan sosial alternatif.   Kiri masa kini adalah fragmen dari sebagian elemen lama ini: kiri sebagai “gaya politik”. Di Indonesia masa kini, leftisme lebih merupakan sebuah posisi moral dan kultural ketimbang sebuah proyek politik massa. Sebagai gaya intelektual tentu tetap bagus dan bermanfaat, tapi dari sini jangan dibayangkan hadirnya sebuah proyek politik.   Inilah kiri tanpa sosialisme: fragmen tanpa totalitas sosialis. Karya Marx, Lenin, dan Gramsci tetap dibaca, tapi tak ada organisasi yang dibangun dengan basis itu. Kelas didiskusikan, tapi organisasi buruhnya terus lemah. Kapitalisme selalu dikritik sebagai biang kerok, tapi tak pernah ada kesepakatan mengenai modus kehidupan apa yang hendak dibangun sebagai gantinya. Oligarki dikutuk, tapi pertanyaan tentang model solidaritas apa yang hendak dibangun tetap tak pernah diajukan. Persis sebagaimana diajukan oleh Ed Aspinall: disiplin dan keketatan intelektual kiri lama melemah, tapi vokabulari populisnya bertahan dan merebak kembali pasca-1998.   Barangkali inilah pangkal menguatnya “moralisasi kiri” di kalangan segelintir kiri Indonesia kontemporer. Tatkala ideal politik tumbuh tanpa basis proyek politik terorganisasi, perbedaan internal dimoralisasi menjadi kompetisi “mana yang lebih kiri? siapa yang lebih radikal/merakyat?”. Otentisitas politik menggantikan ideologi. Sementara dulu orang bertanya bagaimana kita mengorganisasi yang tertindas, kini yang ditanya: “bagaimana saya lebih murni secara teori/politik dibanding yang lain?”.   Persis dalam psikologi dan kekosongan inilah retorika “kiri” Prabowo Subianto kemudian muncul dan mengambil tempat. Di Indonesia, boleh dibilang, tiap kali menjelang pemilihan umum, hampir semua calon presiden dan wakil presiden mendadak menjadi kiri. Retorika kiri, populisme, dan anti-elitisme adalah menu tetap politik elektoral.   Namun, dalam hal Prabowo, retorika kirinya bergerak sedikit lebih jauh. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, di depan pimpinan serikat dan buruh, ia ikut menyanyikan lagu gerakan sosialis internasional, “Internasionale”, yang pada zaman Soeharto bisa bikin orang dipenjara. Ia secara determinan menekankan kebijakan makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih (KDMP) sebagai flagship pemerintahannya.   Pemerintah menetapkan MBG dan KDMP dalam kerangka redistribusi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat. Pada Mei 2026, pemerintah mempresentasikan MBG dan KDMP sebagai mekanisme sirkulasi sumber daya ekonomi melalui desa dan penguatan ekonomi rakyat.   Di titik inilah kita kemudian menghadapi suatu pembalikan yang membingungkan dan mengecoh: sebuah pemerintahan yang sangat menekankan peran militer dan jelas berada di luar argumen historis kiri tampil di depan kita dengan kebijakan-kebijakan yang secara sepintas dapat diinterpretasikan berasosiasi kiri: redistribusi, provisi sosial, koperasi, subsidi, pendidikan gratis, dan intervensi negara atas pasar. Kita tentu saja tidak dapat menyederhanakan kebijakan-kebijakan ini sekadar sebagai propaganda, mengingat keseriusan dalam pengerahan sumber daya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang demikian besar. Namun menyebut ini sebagai hadirnya pemerintahan sosialis juga terasa ganjil.   Sementara sosialisme secara sederhana didefinisikan sebagai state provision of social goods, MBG dapat secara mudah disebut sosialis. Namun definisi ini jelas terlalu longgar. Pendidikan gratis eksis di banyak negara kapitalis. Demikian pula rumah sakit gratis, makanan bersubsidi, bahkan social security, tunjangan anak dan keluarga.   Redistribusi tidak serta-merta berarti sosialisme. Sebuah negara kapitalis dapat melakukan redistribusi sembari mempertahankan struktur pemilikan yang timpang. Demikian pula koperasi, tak selamanya sosialistis. Koperasi banyak tumbuh di negara kapitalis dan dapat menjadi sangat birokratis serta berfungsi sebagai perpanjangan, baik elite atas maupun lokal, ketimbang memberdayakan rakyat.   Di sini pula kita mesti berhati-hati: redistribusi dapat diadopsi oleh klaim nasionalisme. Koperasi dapat diadopsi oleh developmentalisme. Kebijakan sosial dapat diklaim oleh populisme dan intervensi negara lebih sering dilakukan rezim-rezim otoritarian.   Secara historis, kaum kiri mengklaim merepresentasikan kelas pekerja, petani, dan kaum miskin, tapi kaum populis-nasionalis kontemporer dapat mengklaim hal yang sama secara lebih artikulatif dan licin. Di sini tibalah kita pada paradoks: ide dan kebijakan dalam retorika sosialis berbunyi justru di luar sejarah gerakannya sendiri. Kiri tanpa sosialisme, “sosial-isme” tanpa ideologi kiri. Persis seperti yang dikatakan Aspinall: In Indonesia, it sometimes seems that the left is everywhere yet nowhere.   Di dunia sekarang, praktis hanya ada dua negara dengan papan nama sosialis, yakni Cina dan Kuba. Kuba sengsara. Cina dipimpin partai tunggal dengan presiden seumur hidup. Indonesia tidak dapat meniru keduanya karena sejarah politik, struktur sosial, dan ekonomi kita jauh berbeda.   Kalau mau sedikit sosialis, sebaiknya Indonesia melakukannya dengan strategi perluasan hak. Strategi ini jauh lebih pas untuk gaya kiri yang sekarang tersisa karena mendorong mereka bisa bekerja sama dengan kalangan civil society yang lebih luas. Selain itu, perluasan hak bisa lebih diterima dalam kosakata umum politik di Indonesia. Adagiumnya jelas: intervensi negara tanpa didahului perluasan hak tak lain adalah represi. ●   Sumber :   https://www.tempo.co/kolom/sosialisme-komunisme-soeharto-orde-baru-2294318

 

 

BERITA SEPEKAN

Untuk Siapa Rumah Mewah di Penjara Cibinong Daniel Ahmad Fajri :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 27 September 2026

 

 

                                                           

·      Kru kapal yang membawa lima jurnalis peliput erupsi Gunung Anak Krakatau ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu.   ·      Presiden Prabowo Subianto melontarkan ide menggratiskan pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas.   ·      Pemerintah menetapkan Korps Kadet sebagai ekstrakurikuler pilihan.   OMBUDSMAN Republik Indonesia menggelar inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 23 September 2026. Pemeriksaan itu dihadiri dua anggota Ombudsman, Fikri Yasin dan Syafrida Rachmawati. Mereka menemukan kompleks hunian yang terdiri atas sepuluh unit rumah yang berjarak sekitar 300 meter dari bangunan lembaga pemasyarakatan.   Fikri mengatakan timnya pernah mendatangi kompleks penjara tersebut pada Juli 2026, tapi petugas melarangnya masuk. Ia sempat cekcok dengan penjaga lembaga pemasyarakatan. “Banyak sekali rumah yang diduga menjadi tempat para narapidana tinggal di dalam sana,” tuturnya.   Rekaman milik Ombudsman menayangkan sebuah rumah yang berisi furnitur dan peralatan elektronik. Di antaranya sofa, penyejuk udara, televisi, serta perangkat dapur. Ada juga ruang dengan alat kebugaran dan kasur berukuran king size.   Dalam konferensi pers pada Kamis, 24 September 2026, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno menjelaskan, bangunan dengan berbagai fasilitas di dekat area lembaga pemasyarakatan itu merupakan rumah dinas jabatan. Menurut Yudi, lokasi yang didatangi tim Ombudsman merupakan kompleks asimilasi. “Kami akan mengambil tindakan jika ada hal yang tak semestinya,” kata Yudi.   Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi menyatakan lokasi asimilasi diperlukan bagi warga binaan yang akan bebas dari penjara. Ia mengklaim setiap lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas asimilasi yang berbeda-beda. “Tergantung kreativitas setiap pengurus lembaga pemasyarakatan,” kata perwira Kepolisian RI itu.   Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi imigrasi dan pemasyarakatan, Willy Aditya, mengklaim akan meminta keterangan dari Menteri Imigrasi Agus Andrianto. “Fasilitas mewah itu muncul karena ada supply and demand,” ujarnya. ●   Kuliah Gratis ala Prabowo   PRESIDEN Prabowo Subianto membentuk tim khusus buat menghitung anggaran untuk menggratiskan pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Tim itu dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. “Bapak Presiden menginstruksikan kami menyiapkan kajian yang lebih dalam,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang menjadi anggota tim persiapan itu seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026.   Brian sudah menghitung perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menggratiskan semua mahasiswa yang belajar di kampus negeri. Berdasarkan analisis awal Kementerian Pendidikan Tinggi, total bujet yang dibutuhkan mencapai Rp 93 triliun.   Gagasan Prabowo soal kuliah gratis muncul saat Presiden berpidato dalam peringatan ulang tahun Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026. Prabowo menyatakan dana pendidikan itu bisa diambil dari uang yang dirampas dari para koruptor. ●   Banjir di Kabupaten Solok   BANJIR menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin malam, 21 September 2026. Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang melaporkan bencana terjadi karena intensitas hujan yang lebat. Menurut catatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, ada satu orang yang tewas dan dua masih dalam pencarian.   Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan banjir merendam sejumlah kantor pemerintah daerah, seperti Dinas Kesehatan dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan banjir telah merusak jalan yang menghubungkan Kabupaten Solok dengan Kota Padang. “Aksesnya sempat terputus,” ujar Tito pada Rabu, 23 September 2026. ●   Kru Kapal Rombongan Jurnalis di Selat Sunda Ditemukan   KEPOLISIAN memastikan identitas jenazah pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, pada Sabtu, 12 September 2026, merupakan awak kapal Arupadhatu I yang membawa lima jurnalis ketika meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berdasarkan hasil tes asam deoksiribonukleat atau DNA, polisi mengkonfirmasi identitas jenazah itu adalah Surakman.   Kepala Kepolisian Daerah Banten Hengki menjelaskan, aparat dan tim gabungan belum dapat memastikan keberadaan kapal Arupadhatu I kendati sudah ada kru yang ditemukan dalam kondisi tewas. “Kapal itu masih berstatus dalam pencarian,” tutur Hengki pada Rabu, 23 September 2026. ●   Korps Kadet Jadi Ekstrakurikuler Pilihan   PEMERINTAH menetapkan program Korps Kadet Republik Indonesia yang digagas Kementerian Pertahanan sebagai ekstrakurikuler pilihan. Pelaksanaan program bagi siswa sekolah menengah atas dan sederajat itu akan melibatkan tentara. “Kami akan menurunkan dari tingkat rayon sampai distrik militer,” kata Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Gabriel Lema di Jakarta Timur pada Rabu, 23 September 2026.   Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri mengatakan materi wawasan kebangsaan dan bela negara sebetulnya sudah ada dalam kegiatan Pramuka. “Korps kadet berpotensi tumpang-tindih dengan kegiatan yang sudah berjalan,” ujarnya. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/rumah-mewah-lapas-cibinong-ombudsman-2294315