|
NIAT MUNDUR GIBRAN, MEMATANGKAN DEMOKRASI DAN PENTINGNYA MEMPERKUAT
PRESIDEN PRABOWO Denny JA : Kolumnis/Akademisi/Konsultan Politik/pendiri
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) |
ORBIT INDONESIA, 11 November 2026
|
Ada
saat ketika sejarah tidak bergerak melalui suara meriam. Tidak melalui
demonstrasi besar. Tidak pula melalui pemilu yang mengubah peta kekuasaan. Sejarah
kadang bergerak dalam sebuah ruangan tertutup. Dua pemimpin duduk berhadapan.
Mereka berbicara, sementara jutaan orang tidak mengetahui apa yang sedang
dipertaruhkan. Selasa,
10 November 2026, sebuah pertemuan berlangsung selama sekitar dua setengah
jam. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming
Raka. Ketika
pertemuan itu berakhir, publik memperoleh sebuah kabar yang berpotensi
mengubah perjalanan politik Indonesia. Gibran telah menyampaikan niat
mengundurkan diri. Menurut
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, niat itu disampaikan di tengah
dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang dokumen
pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan 2024. Gibran juga meminta
kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui Peradilan Tata Usaha
Negara. Belum
ada pengunduran diri yang dinyatakan efektif. Belum ada pergantian wakil
presiden. Tetapi sebuah kemungkinan besar telah memasuki ruang sejarah. Pertanyaan
terpenting mungkin bukan lagi siapa yang akan menjadi wakil presiden
berikutnya. Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Dapatkah
sebuah bangsa menjadi lebih dewasa ketika pemimpinnya menghadapi ujian untuk
melepaskan kekuasaan? Dan
dapatkah peristiwa ini menjadi kesempatan memperkuat pemerintahan Presiden
Prabowo, tanpa melemahkan demokrasi yang menjadi fondasi republik? Di
sanalah kita perlu memulai perenungan. -000- Niat
mundur Gibran menambah keguncangan politik Indonesia, setelah skandal
penyadapan dan wacana hak menyatakan pendapat di DPR mengemuka. Dalam keadaan
seperti ini, kecemasan mudah tumbuh: apakah republik sedang kehilangan
keseimbangan, atau sedang belajar menemukannya kembali? Saya
teringat Friedrich Nietzsche dalam Twilight of the Idols: "Apa yang
tidak membunuhku membuatku lebih kuat." Namun, bagi sebuah bangsa,
kalimat itu memerlukan syarat. Sebab,
luka dapat menyembuhkan kesombongan, tetapi juga menumbuhkan dendam. Sebuah
krisis dapat mendewasakan demokrasi, sekaligus membuka jalan bagi mereka yang
ingin merusaknya. Bangsa
menjadi lebih kuat ketika keguncangan mendorongnya membuka fakta, memperbaiki
aturan, dan membangun lembaga yang mampu mencegah kesalahan serupa diwariskan
kepada generasi berikutnya. Tanpa
pembelajaran itu, kita hanya berganti kegaduhan. Nama pelakunya berubah,
sementara kelemahannya tetap sama, seperti rumah yang dicat ulang setiap kali
fondasinya retak. Bagi
saya, seluruh kegaduhan politik ini hanya memperoleh makna jika mengantarkan
Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang dan pemerintahan Prabowo yang
lebih efektif. Persoalan
Gibran menjadi salah satu ujian untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Cara
kita menyelesaikannya akan menentukan kepercayaan kepada hukum dan kemampuan
pemerintahan melanjutkan pekerjaannya. Gibran
berhak diperlakukan adil. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan. Lembaga
negara wajib memeriksa persoalan sesuai kewenangannya, dengan ukuran yang
berlaku sama bagi setiap orang. Keinginan
membuktikan keabsahan dokumen harus menempuh jalur hukum yang memang
tersedia. Bukti perlu diperiksa, kedudukan hukum dipastikan, dan putusan
dihormati sesuai ketentuan yang berlaku. Niat
mundur memperoleh bobot moral melalui tindak lanjutnya: kesediaan menghadapi
pemeriksaan, menerima konsekuensi yang sah, dan mendahulukan kepastian bagi
publik ketika kepentingan pribadi dipertaruhkan. Dalam
keadaan demikian, kita juga perlu menjaga kemanusiaan. Menuntut
pertanggungjawaban seorang pejabat dapat dilakukan dengan tegas, seraya tetap
menghormati martabatnya sebagai sesama manusia. -000- Juan
J. Linz dan Alfred Stepan memberikan kerangka penting dalam Problems of
Democratic Transition and Consolidation (1996), tentang bagaimana demokrasi
berakar setelah pergantian rezim. Bagi
keduanya, konsolidasi berlangsung ketika aturan demokratis menjadi pegangan
bersama, termasuk dalam krisis, dan konflik politik diselesaikan melalui
lembaga serta prosedur yang disepakati. Ujian
terberatnya datang ketika aturan menghasilkan sesuatu yang tidak kita sukai.
Pada saat itulah terlihat seberapa dalam demokrasi telah menjadi bagian dari
keyakinan kita. Mudah
menghormati pengadilan ketika putusannya menguntungkan. Lebih sulit menjaga
penghormatan itu ketika putusannya merugikan kepentingan sendiri, sementara
tersedia kekuasaan untuk menekan atau mengabaikannya. Demikian
pula, mudah membela kebebasan ketika kita berada di luar pemerintahan.
Kedewasaan diuji ketika kebebasan yang sama digunakan untuk mengkritik
pemerintahan yang kita dukung. Dari
ujian semacam itu, sebuah republik belajar menjadi dewasa: para pemimpinnya
menerima batas, para pengkritiknya menjaga tanggung jawab, dan lembaganya
bekerja tanpa harus menunggu persetujuan pihak terkuat. Selain
pengunduran diri, konstitusi menyediakan jalur lain. Pasal 7A dan 7B UUD 1945
mengatur pemberhentian wakil presiden melalui usul DPR, pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi, dan keputusan MPR. Jika
jabatan wakil presiden akhirnya kosong, baik karena pengunduran diri maupun
pemberhentian, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pemilihan penggantinya oleh
MPR, dari dua calon yang diusulkan presiden. Konstitusi
menetapkan batas paling lambat enam puluh hari. Kepastian prosedur tersebut
mengingatkan kita bahwa keberlanjutan republik harus melampaui nasib seorang
pemegang jabatan. Penyelesaian
yang sah memberi kepastian kepada masyarakat dan pemerintah. Kepercayaan
dapat pulih, sementara pelayanan publik tetap berjalan selama proses hukum
menempuh jalannya. Pada
titik ini, kematangan demokrasi membantu efektivitas pemerintahan. Lembaga
yang dipercaya memungkinkan konflik ditangani secara tertib, sehingga negara
tetap sanggup menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat. Tetapi
sekali lagi, belum tentu Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Dalam bulan-bulan ini, kita akan memperoleh kejelasannya. Penyelesaian
persoalan Gibran dapat membantu pemerintah memperoleh kepastian politik.
Manfaatnya bagi rakyat bergantung pada pembenahan cara kerja negara yang
mengikuti kepastian tersebut. -000- Pengalaman
ikut memenangkan lima pemilihan presiden membuat saya terus memikirkan satu
pertanyaan: setelah suara dihitung, bagaimana kekuasaan membuktikan
kegunaannya bagi kehidupan rakyat? Dalam
Pilpres 2024, data survei yang saya miliki menunjukkan bahwa kerja sama
Prabowo dan Jokowi, melalui pasangan Prabowo–Gibran, membuka peluang
kemenangan dalam satu putaran. Survei
LSI Denny JA pada 16–26 Januari 2024 mencatat kepuasan terhadap Jokowi
sebesar 80,8 persen dan elektabilitas Prabowo–Gibran 50,7 persen. Untuk
pertama kalinya dalam survei LSI Denny JA, pasangan tersebut melampaui ambang
50 persen. Peneliti
LSI Denny JA saat itu juga mencatat bahwa tingginya kepuasan terhadap Jokowi,
yang diasosiasikan dengan keberlanjutan pemerintahannya, menjadi berkah
elektoral bagi pasangan tersebut. Namun,
politik selalu memiliki dinamika dan kejutannya sendiri. Reuters, dalam
laporan yang juga dimuat The Jakarta Post pada 10 November 2026,
menggambarkan keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi yang kian melebar. Apa
pun yang terjadi di antara keduanya, mandat presiden hari ini berada di
tangan Prabowo. Bagi
saya, memperkuat pemerintahan Prabowo berarti membantu kebijakan yang
bermanfaat, mengoreksi yang keliru, dan menjaga agar setiap keputusan tetap
dapat diuji oleh rakyat. Mandat
politik perlu diterjemahkan menjadi kemampuan menggerakkan pemerintahan,
menyelesaikan persoalan, dan menghasilkan perubahan. Konsolidasi
kekuasaan presiden, dalam pengertian yang saya maksud, adalah penyelarasan
dukungan politik, kewenangan, dan tanggung jawab agar pemerintahan dapat
menjalankan prioritas yang jelas. Partai
pendukung menyepakati arah kebijakan. Para menteri bekerja dengan pembagian
tugas yang tegas. Perselisihan antarlembaga diselesaikan, sehingga keputusan
tidak berhenti di meja rapat. Para
menteri dan pimpinan lembaga penanggung jawab program presiden perlu
memastikan hasil evaluasi program diumumkan kepada publik. Setiap temuan
pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dalam tenggat yang jelas. Keberanian
memimpin tumbuh dari kesediaan menerima kenyataan, bahkan ketika menyakitkan,
lalu menjawabnya dengan perbaikan bagi rakyat yang menggantungkan harapan
pada keputusan negara. Pada
saat yang sama, parlemen tetap mengawasi, pengadilan tetap mandiri, dan
masyarakat tetap dapat bersuara. Melalui hubungan itulah kekuatan
pemerintahan memperoleh kepercayaan. Pengawasan
membantu menemukan kesalahan. Kecakapan administrasi mengolah temuan menjadi
perbaikan. Dukungan politik memungkinkan perbaikan itu dijalankan, sekalipun
mengusik kenyamanan sebagian pihak di dalam pemerintahan. Francis
Fukuyama, melalui State-Building: Governance and World Order in the 21st
Century (2004), membedakan luasnya kegiatan negara dari kekuatan lembaganya
dalam melaksanakan tugas. Pembedaan
itu relevan bagi Indonesia. Pemerintah dapat memiliki banyak program
sekaligus, sementara kemampuan melaksanakannya berbeda-beda, bergantung pada
tenaga, organisasi, pembiayaan, dan pengetahuan yang tersedia. Karena
itu, penguatan Prabowo perlu menyentuh kemampuan paling mendasar: memilih
prioritas, menunjuk pelaksana kompeten, memastikan koordinasi, serta
memperbaiki kebijakan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Presiden
juga perlu menerima kenyataan secara utuh. Sebuah pemerintahan kehilangan
kemampuan belajar ketika laporan bergerak ke atas sambil membuang setiap
fakta yang tidak menyenangkan. Kesetiaan
kepada presiden mencapai makna terdalam ketika seseorang berani menyampaikan
masalah lebih awal, sebelum masalah itu berubah menjadi penderitaan bagi
rakyat. -000- Prabowo
membawa agenda besar: makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih,
ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan, serta kesehatan. Semua itu
menyentuh kebutuhan yang menentukan masa depan masyarakat. Gagasan
tersebut berpotensi mengubah jalan hidup jutaan orang. Seorang anak yang
memperoleh gizi dan pendidikan lebih baik memiliki kesempatan lebih besar
untuk keluar dari kemiskinan. Namun,
antara gagasan besar dan perubahan kehidupan, terdapat pekerjaan panjang yang
menuntut ketelitian. Di sana, niat baik berhadapan dengan kemampuan
organisasi dan keterbatasan anggaran. Program
makan bergizi menuntut bahan yang aman, pengadaan yang bersih, distribusi
yang tepat, serta pengukuran dampak terhadap kesehatan anak. Koperasi Desa
Merah Putih memerlukan pengelola profesional, usaha yang layak, dan
pengawasan anggota. Ketahanan pangan memerlukan kepastian air, benih,
penyimpanan, dan akses pasar. Detail
seperti inilah yang menentukan apakah sebuah gagasan benar-benar menjadi
pengubah keadaan. Sejarah besar sering bergantung pada pekerjaan kecil yang
diselesaikan dengan benar. Konsolidasi
politik Prabowo dibutuhkan agar seluruh pekerjaan itu bergerak. Namun,
dukungan itu juga harus menghasilkan disiplin memilih. Ketika semua program
dinyatakan paling mendesak, anggaran dan perhatian birokrasi tersebar terlalu
tipis untuk menghasilkan perubahan berarti. APBN
memaksa kita mengakui bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di balik
tabel anggaran, ada kehidupan manusia: tambahan dana bagi sebuah proyek
selalu perlu ditimbang bersama kebutuhan sekolah, layanan kesehatan, dan
perlindungan keluarga miskin. Karena
itu, keberanian memimpin mencakup keberanian menentukan urutan: mana yang
harus segera dikerjakan, mana yang perlu diuji dahulu, dan mana yang harus
ditunda. Setiap
prioritas membutuhkan tujuan terukur, penanggung jawab yang jelas, serta
tenggat evaluasi. Program yang berhasil dapat diperluas. Program yang
tersendat perlu diperbaiki. Program yang tidak memberikan manfaat sepadan
harus dapat disesuaikan, sekalipun pernah diumumkan dengan meriah. Kematangan
demokrasi memberi manfaat langsung pada tahap ini. Keluhan warga, pemeriksaan
anggaran, dan kritik terbuka menjadi bahan bagi presiden untuk memperbaiki
pelaksanaan program. Ketika warga melihat suaranya menghasilkan perbaikan,
kepercayaan kepada pemerintah dan demokrasi tumbuh bersama. Saya
ingin melihat konsolidasi yang memperpendek jarak antara keputusan presiden
dan perubahan kehidupan rakyat. Di sepanjang jarak itulah kualitas
pemerintahan sesungguhnya diuji. -000- Jika
setelah kegaduhan ini hukum lebih dipercaya dan pemerintahan Prabowo lebih
mampu memenuhi kebutuhan rakyat, republik telah memperoleh sesuatu yang lebih
berharga daripada pergantian tokoh. Demokrasi
yang matang menjaga kekuasaan tetap terbuka terhadap koreksi. Pemerintahan
yang efektif memastikan koreksi itu menghasilkan perbaikan yang dapat
dirasakan dalam kehidupan warga. Itulah
syarat yang perlu kita tambahkan pada renungan Nietzsche. Sebuah bangsa
menjadi lebih kuat ketika ia bersedia mempelajari lukanya dan memperbaiki
penyebabnya. Di
awal tulisan ini, dua pemimpin duduk dalam sebuah ruangan tertutup. Makna
sejarah pertemuan tersebut kelak akan ditentukan oleh apa yang terjadi di luarnya. Di
luar ruangan itu, kehidupan terus berjalan. Ada keluarga yang menunggu
pekerjaan, anak yang membutuhkan gizi, serta warga yang ingin percaya kepada
keadilan. Mereka
memerlukan pemerintah yang mampu bekerja dan lembaga yang dapat dipercaya.
Mereka juga memerlukan kebebasan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah
berjalan keliru. Seluruh
kegaduhan politik ini memperoleh makna ketika kedua kebutuhan itu semakin
terpenuhi: rakyat lebih terlindungi oleh demokrasi, dan lebih terlayani oleh
pemerintahan Prabowo. Presiden
yang kuat mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Demokrasi yang matang
memastikan rakyat tetap dapat mengingatkannya pada janji, setiap kali arah
kekuasaan menyimpang. ● REFERENSI 1. Nietzsche, Friedrich. 1889. Twilight of the Idols, or, How to
Philosophize with a Hammer. Bagian "Maxims and Arrows", aforisme 8. 2. Linz, Juan J., dan Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic
Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and
Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 3. Linz, Juan J., dan Alfred Stepan. 1996. "Toward Consolidated
Democracies." Journal of Democracy, 7(2), hlm. 14–33. 4. Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order
in the 21st Century. Ithaca: Cornell University Press. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A
dan 7B tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, serta Pasal 8
ayat (2) tentang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. 6. ANTARA. 10 November 2026. "Wapres Gibran Tetap Bekerja seperti
Biasa meski Ajukan Mundur." Laporan atas keterangan Menteri Sekretaris
Negara Prasetyo Hadi. 7. Kompas.com. 10 November 2026. "Gibran Sampaikan Niat Mundur
dari Kursi Wapres, Ini Alasannya." 8. Kompas.com. 31 Januari 2024. "Survei LSI Denny JA:
Anies-Muhaimin 22 Persen, Prabowo-Gibran 50,7 Persen, Ganjar-Mahfud 19,7
Persen." 9. Reuters. 6 November 2026. "Explainer: The Schisms between
Indonesia's President and His Popular Predecessor." Dimuat ulang The
Jakarta Post, 10 November 2026, dengan judul "What's Behind the Schism
between President Prabowo and His Predecessor Jokowi." 10. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 15 Agustus
2025. "Dari Pangan hingga Investasi, Presiden Prabowo Sampaikan Delapan
Agenda Prioritas RAPBN 2026." Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sumber : https://orbitindonesia.com/detail/ioLhbiCvr5/denny-ja-niat-mundur-gibran-mematangkan-demokrasi-dan-pentingnya-memperkuat-presiden-prabowo
|
