Mitos Satu Paket Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 10 November 2026

 

                                                

 

Satu paket ketika dipilih, belum tentu satu paket ketika diberhentikan. Konstitusi Indonesia punya jawaban yang sangat jelas. Mengapa pendukung Gibran justru mengabaikannya?   Politik Indonesia kembali memasuki babak yang menarik. Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi gelombang tekanan politik yang semakin terbuka.   Tamsil Linrung bersama Bachtiar Nasir mulai menggerakkan konsolidasi massa untuk menggelar aksi sejuta umat di Monas, Jakarta, dalam waktu dekat. Pemanasan sudah berlangsung Ahad lalu di lapangan hijau Masjid Al-Azhar.   Gerakan ini menarik perhatian karena berlangsung bersamaan dengan momentum DPR kembali bekerja pekan ini setelah masa reses.   Tekanan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh, dan kalangan pakar bisa bertemu dengan proses politik di Senayan.   Jika semuanya bergerak dalam satu irama, isu pemakzulan Gibran berpotensi memasuki babak yang lebih serius.   Namun, di tengah perkembangan itu, para pendukung Gibran dari lingkungan politik Geng Solo mengembangkan sebuah argumen tandingan.   Mereka mengatakan, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut turun. Alasannya sederhana: Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket.   Argumen itu terdengar masuk akal bagi orang yang hanya melihat surat suara pemilu. Namun, ketika kita membuka konstitusi, bangunan argumen tersebut ternyata kehilangan tiang penyangganya.   Menariknya, dalil satu paket ini pernah disampaikan langsung oleh Joko Widodo. Pada 6 Juni 2025, ketika menanggapi usulan pemakzulan Gibran kala itu, Jokowi mengajukan argumen sendiri.   Ia mengatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia berlangsung dalam satu paket. Ia membandingkannya dengan Filipina yang memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah.   Pernyataan Jokowi itu benar dalam konteks pemilihan. Rakyat memang memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, apakah cara memilih yang berpasangan otomatis membuat pertanggungjawaban konstitusional keduanya juga tak terpisahkan?   Di sinilah letak kekeliruannya. Pendukung Gibran sedang mencampuradukkan dua hal yang berbeda: mekanisme pemilihan dan mekanisme pemberhentian.   Konstitusi memiliki bahasa yang jauh lebih teliti daripada propaganda politik. Dan satu frasa dalam UUD 1945 cukup untuk membongkar mitos tersebut.   Pasal 7A UUD 1945 menyebut secara eksplisit bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.   Perhatikan kata "dan/atau". Perumus konstitusi sengaja menggunakan frasa itu untuk membuka tiga kemungkinan: Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya sekaligus.   Pasal 7B kemudian mengatur jalur pemberhentiannya. DPR harus lebih dahulu menyampaikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.   Jika MK membenarkan pendapat DPR, parlemen dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian mengambil keputusan melalui sidang dengan persyaratan kuorum dan suara yang ketat.   Presiden atau Wakil Presiden yang menghadapi usul pemberhentian juga berhak memberikan penjelasan.   Dengan demikian, DPR tidak bisa menjatuhkan Gibran hanya karena demonstrasi memenuhi Monas. Massa dapat menyampaikan aspirasi dan memberi tekanan politik.   Namun, proses konstitusional tetap membutuhkan alasan hukum, pembuktian, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR. Demokrasi jalan terus, tetapi konstitusi tetap menjadi relnya.   Lalu, bagaimana jika hanya Gibran yang diberhentikan? Pasal 8 ayat (2) sudah menyiapkan jawabannya. Presiden tetap menjabat.   Dan dalam waktu paling lambat 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden.   Ketentuan ini memperlihatkan betapa telitinya para perumus amendemen UUD 1945 mengantisipasi krisis kepemimpinan. Mereka merancang jalan keluar untuk berbagai kemungkinan.   Sejarah Indonesia juga memberikan pelajaran tentang kesinambungan kekuasaan. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya.   Tiga tahun kemudian, pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri naik menggantikannya.   Kedua peristiwa itu berlangsung dalam kerangka konstitusi yang berbeda dari aturan hasil amendemen UUD 1945 sekarang. Karena itu, kita tidak boleh menyamakan prosedur hukumnya.   Namun, keduanya memperlihatkan satu kenyataan penting: pergantian Presiden tidak otomatis mengharuskan seluruh struktur pemerintahan ikut tumbang.   Sementara itu, perkembangan politik hari ini memang patut dicermati. Aksi Rakyat Bela Indonesia telah berlangsung di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar pada 8 November 2026. Ribuan peserta menghadiri kegiatan tersebut.   Bachtiar Nasir menjadi salah satu penggerak, sedangkan Tamsil Linrung menyampaikan aspirasi mengenai persoalan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Panitia juga merencanakan kelanjutan aksi di Monas pada 15 November.   DPR sendiri dijadwalkan membuka masa sidang Selasa hari ini, 10 November. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai usulan pemakzulan Gibran.   Mereka masih menunggu pembukaan masa sidang dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Jadi, proses politik masih berada pada tahap penyerapan aspirasi dan pembahasan awal.   Di sinilah kita perlu membedakan tekanan politik, tuntutan hukum, dan keputusan konstitusional. Aksi massa dapat memperbesar perhatian publik. Organisasi masyarakat dapat mengajukan desakan.   Sementara anggota DPR, mereka dapat memperjuangkannya melalui mekanisme parlemen. Namun, setiap tuduhan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Popularitas sebuah tuntutan tidak otomatis membuktikan kebenaran tuduhannya.   Demikian pula, persoalan persyaratan pencalonan Gibran harus diperiksa berdasarkan fakta hukum dan putusan lembaga peradilan yang relevan. Jika terdapat pelanggaran yang memenuhi kategori Pasal 7A, jalur konstitusional tersedia.   Maka, para pendukung Gibran sebaiknya berhenti berlindung di balik mitos satu paket. Prabowo memiliki pertanggungjawaban konstitusional sendiri. Gibran juga memiliki pertanggungjawaban sendiri.   Jika salah satu melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat pemberhentian, proses hukum dapat menyasar orang tersebut tanpa harus menyeret pasangannya.   Konstitusi itu seperti sabuk pengaman dalam kendaraan negara. Ia melindungi perjalanan pemerintahan ketika salah satu penumpang kehilangan kelayakan untuk duduk di kursinya. Sabuk pengaman tidak harus dilepas dari seluruh penumpang hanya karena satu orang bermasalah.   Pada akhirnya, negara harus berdiri lebih kokoh daripada siapa pun yang sedang menduduki kursi kekuasaan.   Presiden datang dan pergi. Wakil Presiden datang dan pergi. Pemerintahan berganti. Namun, hukum harus tetap tegak dan negara harus terus berjalan.   Itulah makna sesungguhnya konstitusi. Ia menjaga kesinambungan negara, bukan menjamin keabadian jabatan seseorang. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha

 

 

Arus Muda Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 10 November 2026

 

 

 

Telah lahir: kepemimpinan muda baru. Di Amerika Serikat. Di Pemilu sela pekan lalu. Pemilu itu bukan hanya mengakibatkan partainya Presiden Donald Trump kalah tapi sekaligus memunculkan banyak tokoh muda. Bukan hanya muda tapi muda yang berpandangan baru.

 

Di Amerika, periode anggota Senat memang enam tahun, tapi bermula dan berakhirnya tidak bersamaan. Sepertiga berakhir tahun ini, sepertiga lagi berakhir dua tahun ke depan, sepertiga lainnya baru berakhir empat tahun lagi.

 

Maka di Pemilu pekan lalu hanya memilih sepertiga anggota Senat. Dengan demikian Senat tetap memiliki banyak anggota lama di setiap periode: dengan demikian agenda legislasi terus mengalir tidak putus.

 

Masa jabatan anggota ''DPR'' Amerika justru hanya dua tahun. Tiap dua tahun ada Pileg. Waktunya bersamaan dengan Pemilu sepertiga anggota Senat. Dengan demikian anggota DPR yang terlihat tidak cerdas dan tidak membela rakyat tidak harus berlama-lama di gedung DPR.

 

Sebenarnya para wajah baru itu bukan hanya muda dan berpandangan progresif melainkan juga cerdas-cerdas. Pendidikan dan profesi mereka keren-keren.

 

Salah satu yang seperti itu Anda sudah tahu namanya: Abdul El-Sayed dari Michigan. Muda, ganteng, atletis, dan menggemaskan. Lucu. Dokter. Doktor. Ayahnya seorang doktor teknik –kalau siang. Malamnya ia seorang imam masjid. Sang ayah kelahiran Alexandria, Mesir.

 

Presiden Donald Trump sudah mati-matian berusaha menghadang jangan sampai Abdul jadi Senator –Senator pertama yang beragama Islam. Wakil Presiden JD Vance tidak kalah habis-habisan. Tapi Abdul tetap terpilih dengan selisih suara telak.

 

"Kalau Abdul jadi Senator," kata Trump di saat kampanye anti Abdul, "ia harus melewati metal detector". Begitulah Trump mem-framing Abdul sebagai teroris.

 

Apa jawab Abdul?

 

"Tidak apa-apa saya lewat metal detector tapi Trump juga harus lewat lie detector," katanya lantas tertawa lebar. Lalu ia menyebut daftar kebohongan Trump.

 

Trump juga mengolok-olok nama Abdul yang sangat Islami dan Arabi. Trump lantas mengidentikkan itu sebagai ekstremis dan teroris. Maka Trump bergaya seperti mengalami kesulitan mengeja nama lengkap Abdul.

 

Tentu itu dibuat-buat. Orang Amerika sudah sangat familiar dengan nama Abdul. Misalnya saat artis Paula Abdul populer sejak tahun 1978 –kini penyanyi dan bintang film itu berusia 64 tahun.

 

Abdul El-Sayed santai saja. "Nggak apa-apa Trump mengalami kesulitan mengeja nama saya. Januari nanti ia tidak akan mengalami kesulitan lagi. Ia tinggal sebut saja nama saya Senator," katanya ngakak.

 

Hal lucu yang juga Abdul ungkapkan adalah ini: "Nanti itu JD Vance yang akan melantik saya sebagai Senator," katanya. "Maka skornya jadi Wolverines 1, Buckeyes 0," ujar Abdul.

 

Wolverines adalah nama klub sepak bola Universitas Michigan tempat Abdul kuliah. Buckeyes adalah nama klub sepak bola Ohio State University tempat JD Vance kuliah.

 

Nama hebat selain Abdul adalah James Talarico, 37 tahun. Ia dari Texas. Hampir seumur-umur Texas itu basis Republik. Berkat Talarico, pekan lalu jatuh ke Demokrat.

 

Talarico sendiri seorang Kristen dari gereja Presbyterian St. Andrew. Tapi ia mengecam munculnya gelombang aliran Kristen Nasionalis di Amerika –pendukung utama Donald Trump. "Itu bisa jadi kanker di dalam Kristen," kata Talarico. "Di ajaran Kristen tidak ada sebutan Kristen Nasionalis," tambahnya.

 

Meski gerakan itu kelihatannya sangat Kristen, kata Talarico, sebenarnya itu gerakan politik yang membawa-bawa nama Kristen.

 

Kata-kata Talarico itu sangat baik untuk didengarkan pun oleh kalangan Islam-politik. Intinya sama saja. "Jesus justru dipakai untuk melakukan kekerasan bersenjata, untuk cari uang, menolak ilmu pengetahuan, anti gay, dan melakukan represi," ujar Talarico.

 

Nama-nama hebat selain Abdul dan Talarico masih terlalu banyak. Anda sudah tahu semua. Salah satunya walikota baru Los Angeles: Nithya Varsha Ramana, 45 tahun. Dia wanita yang beragama Hindu.

 

Pokoknya ada arus baru di Amerika. Arus muda. Arus demokrasi. Di sana demokrasi begitu matang: pemilih tidak bisa dibayar. Padahal Trump sudah sampai menawarkan uang USD5000 untuk setiap orang yang sudah dewasa: di atas umur 18 tahun.

 

Toh kalah juga.

 

Trump sudah dianggap membawa kerusakan bangsanya yang luar biasa. Data terbaru menunjukkan pemilih berumur 30 tahun ke bawahlah yang membuat Republik kalah telak. Kalau saja Pemilu pekan lalu hanya diikuti oleh anak muda (18 - 30 tahun) angkanya lebih mengerikan: Republik kalah di semua negara bagian. Kalah total. Tidak satu pun negara bagian yang dimenangkan Republik. Kalau Pemilu diikuti 40 tahun ke bawah Republik hanya menang di tiga negara bagian saja.

 

Republik baru bisa menang kalau Pemilu hanya diikuti oleh orang-orang yang di pedesaan saja. Atau hanya diikuti oleh warga kulit putih yang tidak pernah masuk universitas.

 

Maka para analis demografi membuat kesimpulan: masa depan Amerika ada di Demokrat. Juga di anak muda. Basis pemilih Republik kian tua, kian kecil, dan kian lemah.

 

Pemilih muda yang progresif itu merata di seluruh negara bagian. Dampaknya sangat panjang bagi masa depan Amerika.

 

Anak muda kita juga sudah mulai tampil bahkan di pusat kepemimpinan nasional --kalau bisa bertahan. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/978325/arus-muda