|
Partai Arab Menguat Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 29 Oktober 2026
|
Partai-partai
Arab mengantongi 17 kursi dan bisa membantu menggulingkan Netanyahu. Mengapa
oposisi masih ragu mengajak mereka berkoalisi? Bayangkan sebuah restoran yang
menyediakan 120 kursi. Dua kelompok berebut hak menguasai meja utama.
Kelompok pertama membawa 54 kursi, kelompok kedua 49. Tiba-tiba datang
rombongan yang menguasai 17 kursi. Secara hitungan, rombongan itu bisa
menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Namun, kedua kelompok utama masih
hitung-hitungan untuk mengajak mereka makan bersama. Begitulah kira-kira
drama politik Israel setelah pemilu parlemen 28 Oktober 2026: suara warga
Arab-Palestina menguat, tapi pintu pemerintahan belum sepenuhnya terbuka bagi
wakil-wakil mereka. Hasil sementara yang dilaporkan Al
Jazeera memperlihatkan kebuntuan. Blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu
diproyeksikan memperoleh 54 kursi, sedangkan blok oposisi yang dipimpin Gadi
Eisenkot meraih 49 kursi. Partai-partai Arab diperkirakan mengantongi total
17 kursi. Namun, belum ada blok yang mencapai 61
kursi, jumlah minimal untuk membentuk mayoritas di Knesset, parlemen Israel
yang memiliki 120 anggota. Dalam sistem parlementer Israel, partai yang
memperoleh suara terbanyak tidak otomatis berhak memerintah. Pemerintahan hanya lahir melalui
koalisi, yakni kesepakatan sejumlah partai untuk mengumpulkan dukungan
mayoritas. Karena itu, perolehan kursi Likud, partai pimpinan Netanyahu, tak
langsung menentukan nasibnya. Penentunya, kemampuan menggalang dukungan
politik untuk membentuk pemerintahan. Maka, meskipun pemilu telah selesai,
pertarungan kekuasaan belum mencapai garis akhir. Netanyahu kini menghadapi
pesaing kuat dari Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel yang
mendirikan partai Yashar pada 2025. Eisenkot memimpin blok oposisi yang
berusaha mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Tapi ia masih harus meyakinkan
partai-partai sekutunya dari kalangan Yahudi agar bersedia berkoalisi dengan
partai-partai Arab. Jika Eisenkot berhasil menjalin
kesepakatan dengan partai-partai Arab, gabungan mereka berpotensi mencapai 66
kursi, melampaui ambang mayoritas 61 agar bisa membentuk pemerintahan. Namun, politik tidak bekerja seperti
soal matematika di papan tulis. Setiap partai memiliki kepentingan, batas
kompromi, dan pemilih yang harus mereka pertanggungjawabkan. Eisenkot harus meyakinkan tokoh-tokoh
penting dalam bloknya, termasuk Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman, agar
menerima dukungan partai-partai Arab. Masalahnya, Eisenkot mengajukan
sejumlah persyaratan, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara
Yahudi dan demokratis serta kewajiban menjalani dinas nasional bagi seluruh
warga. Persyaratan tersebut membuat peluang
kerja sama agak rumit. Pihak Arab pun mempertanyakan mengapa mereka harus
melewati ujian loyalitas yang tidak selalu diterapkan dengan cara serupa
kepada partai-partai Yahudi. Dua kekuatan utama mewakili pemilih
Arab dalam pemilu ini. Joint List, aliansi partai-partai Arab, yang dipimpin
Yousef Jabareen. Dan partai Ra’am, yang dipimpin Mansour Abbas. Abbas merupakan politikus tangguh. Ia
pernah mengambil langkah bersejarah dengan membawa partainya ke koalisi
pemerintahan Naftali Bennett pada 2021. Dukungan Ra’am ikut membantu
pembentukan pemerintahan yang mengakhiri masa jabatan Netanyahu. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa
kerja sama partai Arab dengan pemerintahan Israel memiliki preseden. Hambatan
terbesarnya terletak pada kemauan politik para pemimpin partai. Abbas bahkan membuka kemungkinan
mendukung pemerintahan Eisenkot dengan syarat partainya memperoleh peran
dalam penanganan persoalan keamanan internal. Jabareen dan Ahmad Tibi juga
menyatakan kesiapan memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mengakhiri
pemerintahan Netanyahu. Jika partai-partai Arab masuk koalisi dengan
kesepakatan program yang jelas, mereka berpeluang memperjuangkan kepentingan
konstituennya secara lebih langsung. Daniel Shek, mantan duta besar Israel,
melihat kebangkitan suara Arab sebagai salah satu fenomena terpenting dalam
pemilu ini. Besarnya dukungan tersebut mengirim pesan bahwa politik Israel
tidak dapat terus mengabaikan bagian besar dari pemilihnya. Namun, Honaida Ghanam, Direktur
Jenderal Palestinian Forum for Israeli Studies di Ramallah, menyoroti
hambatan yang lebih mendasar: penolakan politik terhadap warga Arab sebagai
mitra pemerintahan. Netanyahu secara terbuka menyebut
pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis sebagai
sesuatu yang memalukan. Bennett juga menegaskan keinginannya
membentuk pemerintahan yang hanya melibatkan partai-partai Zionis. Sebaliknya, Yair Golan, pemimpin
Partai Democrats yang berada dalam blok Eisenkot, menyerukan agar kubunya
menghentikan pemisahan politik berdasarkan suara Yahudi dan Arab. Perbedaan sikap itu memperlihatkan
bahwa oposisi terhadap Netanyahu tidak otomatis berarti kesamaan pandangan
tentang representasi warga Palestina. Sejumlah partai oposisi menginginkan
perubahan kepemimpinan, tetapi tetap mempertahankan batas ideologis dalam
memilih mitra pemerintahan. Mereka menghadapi dilema: menerima
dukungan partai-partai Arab demi mencapai mayoritas, atau mempertahankan
prinsip koalisi meskipun pilihan itu mempersempit jalan menuju kekuasaan. Lalu, bagaimana akhir drama ini? Para
pengamat menyebut beberapa kemungkinan: pemilu ulang, pemerintahan minoritas
yang memperoleh dukungan dari luar partai-partai Arab, perpindahan sejumlah
anggota parlemen ke kubu Netanyahu, atau pemerintahan persatuan nasional. Semua opsi itu bergantung pada
negosiasi yang masih berlangsung. Proyeksi hasil dan hitungan kursi belum
cukup untuk memastikan siapa yang akhirnya membentuk pemerintahan. Pemilu ini memperlihatkan bahwa
kemenangan elektoral dan kemenangan politik dapat berjalan pada jalur
berbeda. Partai-partai Arab berhasil memperbesar representasi mereka, tetapi
keberhasilan itu belum menjamin akses ke pusat kekuasaan. Pertanyaan utamanya ialah siapa yang
bersedia mengakui hak pihak lain untuk ikut menentukan arah pemerintahan. Di restoran politik Israel, rombongan
pemilik 17 kursi sudah tiba. Persoalannya, apakah mereka akan memperoleh
tempat di meja perundingan, atau hanya diminta menunggu di luar ketika menu
kekuasaan dibagikan? ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |