Selasa, 27 Oktober 2026

 

Sarmuji: Kami Harus Ngomong Impor Tidak Dibuka Lebar-lebar

Friski Riana :  Jurnalis Tempo

TEMPO HARIAN,  25 Oktober 2026

 

 

 

·      Sarmuji menyatakan akan memproteksi secara selektif produk-produk dalam negeri.

 

·      Ia menilai industri pertembakauan sulit tumbuh karena banyaknya rokok ilegal.

 

·      Sarmuji mengatakan BUMN tekstil bisa menyelamatkan tenaga kerja yang terkena PHK.

 

SETELAH dilantik menjadi Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji tak meninggalkan hobi memasak. Bersama istrinya, Luluk Maqnuniah, ia masih berbelanja di Pasar Bukit Duri, Jakarta Selatan, tak jauh dari rumahnya di kawasan Manggarai. Aktivitas itu biasanya mereka lakukan setelah menunaikan salat subuh.

 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu bercerita, ia terbiasa memilih sendiri bahan makanan yang akan dimasaknya. Termasuk untuk memasak makanan kesukaannya, rawon. “Saya masih suka cari daging di pasar,” kata pria yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, 52 tahun lalu itu di kantornya di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026.

 

Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang hampir tujuh tahun menjabat. Penggantian itu diumumkan mendadak saat Agus Gumiwang berada di Amerika Serikat. Sejumlah petinggi Golkar menyebutkan penggantian itu disebabkan oleh perselisihan di partai beringin.

 

Kepada jurnalis Tempo, Adil Al Hasan, Yosea Arga, Friski Riana, Hussein Abri Dongoran, dan Erwan Hermawan, serta fotografer Tony Hartawan, Sarmuji bercerita soal penunjukannya sebagai pengganti Agus Gumiwang. Ia membantah kabar bahwa penggantian posisi itu disebabkan oleh perselisihan di partai beringin.

 

Dalam wawancara selama sekitar satu jam, mantan Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat itu juga menjelaskan masalah yang dihadapi industri tekstil. Termasuk soal rencana pembatasan impor tekstil dari luar negeri. Ia pun membeberkan rencana pembentukan badan usaha milik negara yang mengurus tekstil dan menjelaskan soal kolapsnya sejumlah smelter di dalam negeri.

 

Bagaimana Anda menjadi Menteri Perindustrian?

 

Saya tidak tahu persis dinamika yang terjadi. Tapi, pada Rabu malam (30 September 2026), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hanya menanyakan posisi saya. Saya jawab di Jakarta. Kamis siang, saya dikabari akan dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

 

Sebelumnya nama Anda kan memang sudah santer disebut bakal jadi menteri....

 

Ya, mungkin ada bocor halus kali. Dalam rapat paripurna DPR sudah ada rumor-rumor itu. Dalam politik, banyak rumor.

 

Anda menghubungi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebelum dilantik?

 

Kami berangkat bareng dari kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Istana. Pak Bahlil kan dilantik juga sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi.

 

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Anda dipilih menggantikan Agus Gumiwang karena apa?

 

Saya enggak tahu. Kepercayaan ini dari Presiden. Tapi komunikasi sangat penting karena kinerja Kementerian Perindustrian melibatkan banyak sektor. Misalnya, kalau mau menarik investasi sektor industri dalam negeri, kami butuh insentif dari Kementerian Keuangan. Kalau mau buat industri di luar Jawa, kami harus ngobrol sama Kementerian Pekerjaan Umum supaya infrastrukturnya disiapkan. Untuk impor yang selektif, kami berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan.

 

Artinya, Menteri Perindustrian sebelumnya kurang dalam hal komunikasi?

 

Wallahualam kalau itu. Kan, saya bukan orang Istana. Saya menerima jalan takdir saja.

 

Penggantian Menteri Perindustrian terasa mendadak. Bahkan, saat dicopot, Agus Gumiwang sedang berada di luar negeri....

 

Kalau bagi saya dan kita semua mungkin mendadak. Tapi kita kan tidak tahu alam pikir Presiden, apakah benar-benar mendadak atau sudah dipikirkan sebelumnya.

 

Apakah kinerja Agus Gumiwang dianggap kurang?

 

Kalaupun ada hubungannya sama kinerja, saya tidak tahu bagaimana perspektif Presiden. Tapi yang jelas beliau ingin sektor industri tumbuh lebih besar. Mungkin ada hal yang sudah baik dikerjakan Pak Agus Gumiwang. Tapi ada ekspektasi yang juga tinggi terhadap Kementerian Perindustrian untuk menjadi backbone perekonomian nasional. Bisa jadi itu.

 

Kami mendapat informasi penggantian ini dilakukan karena ada perselisihan di Golkar. Benarkah?

 

Saya tidak tahu. Faksi di Golkar itu cair. Tidak ada faksi yang dibatasi dinding tebal. Kalau ada hubungan, misalnya sekarang baik, besok bisa kurang baik. Sekarang kurang, besok jadi baik. Saya pikir itu tak menjadi faktor. Pertimbangan persisnya, yang tahu hanya Presiden dan Allah.

 

Kabarnya terkait dengan perombakan struktur Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat tahun lalu. Agus Gumiwang berselisih dengan pengurus pusat Golkar....

 

Itu alasan yang tidak terlalu signifikan. Kejadiannya sudah lama.

 

Ada pesan khusus dari Presiden Prabowo kepada Anda?

 

Tanpa ada pesan pun, kami tahu bahwa industri sektor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kami pasti berusaha supaya sektor ini menjadi leverage bagi perekonomian. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dan kalau bisa 8 persen pada 2029. Maka yang pertama harus ditengok adalah sektor industri.

 

Mengapa sektor industri menjadi tumpuan?

 

Karena kemampuan daya ungkitnya lebih besar dibanding sektor lain. Apalagi kalau berbicara tentang tenaga kerja. Penyerapannya paling besar di sektor industri. Kami bisa membaca arah Presiden supaya sektor industri lebih kuat.

 

Bagaimana cara Anda memperkuat sektor industri?

 

Kami akan menggenjot kontribusi industri terhadap produk domestik bruto. Syukur-syukur tahun depan bisa 20-21 persen lebih (sekarang masih 19,2 persen). Kami berharap lima atau tujuh tahun lagi bisa 25 persen. Tentu itu bukan hal yang mudah. Yang harus kami letakkan dasarnya adalah penciptaan ekosistem industri yang lebih baik.

 

Pada masa Prabowo, industri manufaktur yang selama ini menjadi andalan tertatih-tatih....

 

Jujur, harus diakui ada keluhan-keluhan ke nomor WhatsApp saya tentang perizinan yang lama. Padahal sudah berjalan secara digital. Tentu harus kami benahi. Kami tidak cukup hanya menjadi regulator dan fasilitator. Kami akan menjadikan Kementerian Perindustrian sebagai akselerator supaya sektor industri tumbuh lebih tinggi.

 

Industri tekstil juga banyak yang tutup lantaran banjir barang dari Cina hingga daya beli masyarakat yang turun. Apa mitigasi Anda?

 

Pertumbuhan tekstil sebenarnya positif, bahkan masih baik. Cuma, kalau berbicara trademark tekstil, kami ingin mengembalikan kejayaan tekstil ke masa lalu. Dulu kita jagoan tekstil. Pertama, kami harus ngomong supaya impor tidak dibuka lebar-lebar, terutama untuk produk jadi. Dengan kondisi saat ini, mungkin kami masih perlu melakukan proteksi selektif terhadap produk-produk kita.

 

Produk apa yang akan Anda batasi?

 

Akan kami cek lagi satu per satu. Yang jelas, barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri jangan diimpor ugal-ugalan. Impor saja seharusnya enggak boleh, apalagi yang tanpa batas. Kalau kita sudah bisa produksi sendiri, apalagi industri itu menyerap tenaga kerja dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sudah layak kami proteksi.

 

Apa cukup hanya dengan membatasi impor?

 

Kita juga harus berinvestasi pada teknologi, dimulai dari mesin tekstil. Dengan persaingan yang kian ketat, kita tidak bisa lagi mengandalkan mesin baheula. Faktor lain adalah soal desain, warna, komposisi, jenis bahan, dan sebagainya. Tentu perlu ada riset yang memadai kalau mau membangkitkan kejayaan tekstil. Kami juga harus memperkuat sumber daya manusia. Kalau ada teknologi baru dan bagus tapi yang memakainya tidak bisa, ya tidak akan maju juga.

 

Pemerintah berniat membuat badan usaha milik negara tekstil. Perkembangannya seperti apa?

 

Kemarin saya kirim pesan kepada Pak Dony Oskaria (Kepala Badan Pengaturan BUMN) agar kami, yang mengampu secara teknis, diajak berbicara dalam masalah tekstil. Kami mendukung kalau pemerintah mau membuat BUMN tekstil, terutama menyelamatkan tenaga kerja yang kena layoff, dari Sritex dan lain-lain. Semua industri tekstil juga harus dibina. Bukan hanya BUMN.

 

Akan ada skema penggabungan Sritex dengan perusahaan tekstil lain?

 

Tidak ada masalah. Kalau masing-masing punya keunggulan yang bisa disatukan menjadi keunggulan bersama, bagus-bagus saja. Malah bisa menjadi satu kekuatan baru.

 

Kenapa belum berjalan sampai sekarang?

 

Persiapannya tidak mudah. Kalaupun kami memesan mesin, enggak langsung jadi. Tidak mungkin kami membeli mesin yang dijual bebas. Kalau mesinnya besar, pasti kami pesan. Itu saja sudah butuh waktu lama. Belum lagi tata kelolanya, suntikan modalnya pakai bank atau duit hasil dividen.

 

Apa urgensi pembentukan BUMN tekstil?

 

Ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan BUMN. Barangkali ada pandangan bahwa industri tekstil termasuk strategis, banyak kepentingannya. Peran BUMN jadi strategis supaya market ini tidak dikuasai segelintir pihak. Negara punya instrumen untuk mengintervensi dan membenahi market failure.

 

Pertumbuhan industri tembakau melambat. Apa sebabnya?

 

Industri pertembakauan tidak tumbuh karena mungkin banyak rokok ilegal.

 

Salah satu faktor peredaran rokok ilegal adalah mesin pelinting yang mudah diimpor. Bagaimana pembatasannya?

 

Mesin pelinting itu satu hal. Asalkan ada penegakan aturan yang jelas, peredaran rokok ilegal pasti akan mengecil. Selanjutnya, bisa dilakukan pembinaan, yang ilegal menjadi legal. Mereka harus diyakinkan bahwa produksi rokok, meskipun kecil, bisa juga bersaing dengan industri besar. Kan, ada perbedaan tarif cukainya juga. Kalau ada cukai, kan jadi rokok legal.

 

Bagaimana sikap Anda terhadap polemik sertifikasi halal untuk rokok?

 

Halal dan haram bukan urusan perindustrian, melainkan fatwa ahli agama. Saya belum bisa membayangkan label halal rokok. Perdebatan soal hukum fikih rokok spektrumnya lebar. Ada yang bilang makruh. Ada yang mengharamkan juga. Mungkin ada yang menyebut halal meskipun minoritas. Mengkonsolidasikan fatwa yang haram, makruh, dan halal saja sudah susah. Belum bisa saya bayangkan bagaimana membuat petunjuk teknis label rokok halal.

 

Soal penghiliran, beberapa smelter kolaps. Apa problemnya?

 

Saya belum mendapat data mengenai berapa yang kolaps. Kalaupun ada, perlu dicari tahu faktornya apa. Apakah bahan bakunya atau teknologinya yang tidak mampu bersaing. Kalau kami enggak teliti, jangan-jangan yang diharapkan sebagai solusi justru menjadi tambahan masalah.

 

Lantas apa yang perlu diperbaiki?

 

Yang perlu ditanyakan bukan apakah menciptakan satu produk baru, melainkan apakah ada produk-produk lanjutan. Penghiliran pasti akan mengubah bahan mentah minimal menjadi bahan baku. Tapi kan enggak cukup. Harus diteruskan menjadi barang jadi. Akan lebih bermanfaat kalau produk jadi juga menumbuhkan industri baru. Value added-nya akan lebih tinggi.

 

Rantai produksinya jadi lebih panjang, ya….

 

Kita juga mungkin perlu berpikir dengan cara pikir ekonomi sirkular. Satu bahan bisa menjadi bahan selanjutnya dan terus-menerus menjadi bahan sehingga rantainya lebih panjang. Dengan rantai produksi lebih panjang, otomatis nilai tambahnya juga makin panjang dan besar.

 

Bicara soal penghiliran, Anda tahu bagaimana awalnya Bahlil ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi?

 

Saya tidak tahu persis. Saya pernah guyon sedikit pada waktu itu sama dia. Konteksnya tentang hilirisasi. “Jangan-jangan nanti nambah judul kementeriannya.” Dia ketawa. Tapi sebenarnya saya hanya menebak, bukan Pak Bahlil kasih info kepada saya.

 

Apa karena semua ketua umum partai menjadi menteri koordinator?

 

Enggak tahu juga. Yang jelas, Golkar mendapat kehormatan dengan Pak Bahlil diangkat sebagai menko. Kami berterima kasih kepada Presiden.

 

Bahlil akan melepas jabatan di Kementerian Energi?

 

Kalau Presiden mengamanatkan untuk merangkap, ya dijalankan dengan baik. Ketua umum bisa menjalankan, insyaallah. ●

                                                                                         

Sumber : https://www.tempo.co/wawancara/sarmuji-menteri-perindustrian-stop-barang-impor-2301508

 

 

Memo Bisnis

Transaksi Ekonomi Digital Mencapai Rp 6.636 Triliun

Fery Firmansyah :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company menyebutkan GMV ekonomi digital Asia Tenggara naik tahun ini.

 

·      Danantara menyelesaikan akuisisi Novotel Makkah berikut lahan seluas 4,4 hektare untuk layanan jemaah haji.

 

·      Tingkat investasi di kawasan ekonomi khusus menurun pada kuartal III tahun ini.

 

LAPORAN e-Conomy SEA 2026 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company pada 21 Oktober 2026 menyebutkan nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital di enam negara Asia Tenggara mencapai US$ 368 miliar atau Rp 6.636 triliun tahun ini. Berdasarkan angka tersebut, ada pertumbuhan 17 persen meski Asia Tenggara terkena turbulensi ekonomi global.

 

Menurut riset tersebut, GMV ekonomi digital sepuluh negara Asia Tenggara akan mencapai US$ 1,139 triliun pada 2035. Angka itu mencakup niaga elektronik atau e-commerce, perjalanan daring atau e-travel, media digital, serta layanan mobilitas dan pesan-antar makanan. "Peluang berikutnya terletak pada upaya mengubah jangkauan akal imitasi menjadi nilai ekonomi yang nyata," demikian petikan laporan e-Conomy SEA 2026.

 

Indonesia, menurut laporan Google dan Temasek, memiliki posisi strategis dalam pertumbuhan tersebut. Dengan populasi sekitar 286 juta jiwa pada 2025, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar di antara enam pasar utama. Besarnya pasar domestik menjadi basis konsumen yang luas bagi perdagangan elektronik, layanan transportasi online, pembayaran digital, dan berbagai layanan berbasis aplikasi. ●

 

Danantara Selesaikan Akuisisi Aset di Mekah

 

DANANTARA Indonesia melalui holding investasi PT Danantara Investment Management menyelesaikan akuisisi aset berupa lahan seluas 4,4 hektare di kawasan Thakher, Mekah, Arab Saudi, pada Senin, 19 Oktober 2026. Akuisisi ini mencakup Hotel Novotel Thakher Makkah berkapasitas 1.461 kamar dan suite yang diserahterimakan pada 11 Agustus 2026.

 

Serangkaian transaksi ini merupakan tindak lanjut kesepakatan strategis yang diumumkan Danantara Indonesia dan Thakher Development Company pada 14 Desember 2025. Menurut Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, transaksi ini menandai investasi jangka panjang Danantara di sektor perhotelan serta ekosistem layanan jemaah haji dan umrah. "Fokus kami adalah mengelola aset-aset ini dengan disiplin investasi yang ketat," katanya.

 

Menurut Rosan, pengembangan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap bersama Al-Khomasiah, mitra pengembang lokal yang mendukung penyelesaian transaksi ini, dengan kehadiran Danantara Indonesia di Kerajaan Arab Saudi. Studi kelayakan, persetujuan, serta dokumen perizinan yang dipersyaratkan untuk bidang lahan tersebut akan disiapkan dan disampaikan sesuai dengan tahap pengembangan.

 

Chief Executive Officer Thakher Development Faisal Shaker mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki properti di Arab Saudi. Menurut dia, hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Thakher Makkah sekaligus terhadap langkah Kerajaan Arab Saudi membuka Mekah bagi mitra jangka panjang yang berkomitmen melayani jemaah haji. ●

 

Tingkat Investasi di KEK Turun

 

REALISASI investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) hingga triwulan III 2026 mencapai Rp 46 triliun, turun 9,09 persen secara tahunan. Jika dibandingkan dengan target hingga akhir tahun, investasi yang sudah terealisasi baru 67 persen. "Harapannya bisa mencapai 100 persen pada kuartal IV karena semua sedang dalam proses pembangunan," tutur Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu, 21 Oktober 2026.

 

Dari seluruh modal baru yang tercatat, tingkat investasi asing mencapai Rp 33 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp 13 triliun. Investasi di KEK sepanjang Januari-September 2026, menurut Airlangga, sudah menyerap 53.190 tenaga kerja yang terdiri atas 50.479 warga negara Indonesia dan 2.711 pekerja asing. Penambahan tenaga kerja itu sudah melampaui target 51.315 orang tahun ini.

 

Secara kumulatif, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus mencapai Rp 382,1 triliun dari 509 badan usaha dengan serapan tenaga kerja 302.262 orang. Di Indonesia, KEK beroperasi di berbagai sektor yang terdiri atas 13 kawasan industri, 6 kawasan pariwisata, 2 kawasan kesehatan, 1 kawasan digital, 2 kawasan teknologi dan edukasi, serta 1 kawasan jasa lain. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/transaksi-ekonomi-digital-mencapai-rp-6-636-triliun-2301492