Dewi Roro Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 09 November 2026

 

 

 

Sampai di Ciracap saya minta berhenti: saya ingin bertemu masyarakat setempat. Saya ingin bertanya: sudah berapa lama jalan raya di Ciracap bopeng-bopeng keriting seperti itu.

 

Kemarin saya memang lewat Ciracap –dalam perjalanan dari dekat Pelabuhan Ratu menuju Pangandaran: menyusuri jalur selatan Jawa Barat. Total perjalanan 13 jam di mobil. Sehari sebelumnya enam jam dari Jakarta ke Curug Cimarunjung –setengah jam lebih jauh dari Pelabuhan Ratu.

 

Sebenarnya perjalanan itu bisa hemat dua jam kalau jalan di Ciracap tidak sebopeng itu. Saya heran di tahun 2026 masih ada jalan seburuk itu di Jabar. Gara-gara dana daerah dikurangi? Gara-gara gubernur KDM belum pernah lewat Ciracap? Gara-gara wilayah Sukabumi terlalu luas sehingga bupatinya tidak mampu memelihara jalan di pedalamannya?

 

Saya berhenti di Ciracap, juga agar punggung istri saya tidak berteriak kelelahan. Sudah dua jam disiksa jalan penuh bopeng.

 

Di depan sebuah toko saya ngobrol dengan warga setempat. Ia sedang istirahat bergerombol di situ. Saya lirik sepeda motornya yang sedang diparkir: plat nomornya sudah lama mati –bertahun 2022.

 

Ia tahu saya melirik nomor motornya agak lama. Ia pun tahu maksud saya. Lalu tanpa saya tanya sudah bicara sendiri.

 

"Saya tidak mau membayar pajak sebelum jalan di sini dibuat mulus," katanya. Berkali-kali ia ulangi bicara seperti itu. Seperti bangga bisa membangkang. Berarti sudah lama ia jengkel dengan kondisi jalan di situ.

 

Saat malam sebelumnya saya bermalam di Ciletuh saya tidak membayangkan akan melewati jalan seperti di Ciracap. Sudah lama saya mendengar bahwa Jalan Lintas Selatan Jawa Barat itu mulus seperti paha balerina. Kok ternyata seperti ini.

 

Di Ciletuh kini memang sudah ada hotel bagus. Di pinggir laut yang pantainya curam. Cukup ramai –mungkin karena malam Minggu.

 

Tidak jauh dari hotel baru itu ada patung Dewi Kwan Im yang terkenal. Tergolong baru. Banyak yang datang untuk ke Dewi Kwan Im.

 

Maka di lengkung teluk Pelabuhan Ratu kini tidak hanya ada Ratu Nyi Roro Kidul. Saya pernah ke kamar Nyi Roro Kidul di sebuah hotel milik negara di situ: di hotel Inna Samudera Beach. Waktu itu Dewi Kwan Im belum berdiri di Ciletuh –di sisi seberang teluk yang sama.

 

Maka di belakang hotel baru itu, malam-malam, sambil memandang laut malam Samudera Hindia, saya membayangkan: jangan-jangan di langit Pelabuhan Ratu, dua dewi itu sedang bertempur: Nyi Roro Kidul v Dewi Kwan Im.

 

Kalau Dewi Kwan Im yang menang mudah-mudahan segala badai yang melanda Indonesia segera berlalu. Tapi kalau sampai Nyi Roro Kidul yang menang bisa jadi badai itu masih bisa berlalu tapi berlalu-lalang.

 

Awalnya dari Ciletuh kami ingin balik ke Jakarta. Tapi istri keberatan. Dia tidak ingin melihat pemandangan sepanjang jalan antara exit tol Cibadak sampai Pelabuhan Ratu: sumpek. Tidak terlihat sama sekali pemandangan kanan-kiri jalan. Penuh dengan bangunan kumuh. Sambung-menyambung. Padat.

 

Lalu lintas pun sesak. Jalan yang sempit kian menyempit. Dia tidak menemukan apa yang dulu dia lihat: keindahan bumi Parahyangan. Dia merasa penat sepanjang jalan. Itulah jalan utama ke Pelabuhan Ratu.

 

Maka saya pikirkan pilihan lain: lewat situ lagi tapi tengah malam. Siapa tahu lebih lancar. Kegelapan malam juga bisa menutup kekumuhan kiri kanan jalan.

 

Saya lama memikirkan bagaimana cara mengatasi persoalan itu: betapa sulit. Menyangkut kehidupan rakyat kecil. Tidak boleh digusur begitu saja.

 

Misalkan jadi gubernur Jabar saya mengaku: tidak mampu mengatasi persoalan sepanjang jalan itu. Rasanya hanya orang seperti KDM yang mampu. Kang Dedi Mulyadi adalah tokoh yang sangat populer. Dicintai rakyatnya. Luar biasa. Hanya tingkat kecintaan seperti itu yang bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan rakyat tentang perlunya penataan. Tanpa itu rakyat akan melawan dan pejabatnya akan kewalahan.

 

"Kembalikan Priangan" termasuk misi KDM. Di sepanjang jalan yang saya lalui ini misalnya, sudah berdiri tiang listrik baru ''ala Sunda''. Merata. Tidak habis-habisnya. Sebagian terlihat cantik dengan warna aksesori emasnya, sebagian tenggelam oleh kekumuhan sekitarnya. Semangat mendirikan ''tiang listrik khas Sunda'' itu seperti tidak ada duanya.

 

Maka begitu istri mengeluh soal jalan menuju Pelabuhan Ratu saya ingat informasi lama: jalan lintas selatan Jawa Barat sangatlah mulus. Baik. Saya putuskan tidak balik ke Jakarta. Pilih lewat lintas selatan –entah ke mana.

 

Ternyata tidak semulus di pikiran. Sejak pertigaan Waluran jalan penuh bopeng. Keriting. Mobil terus terguncang. Rasanya biar pun naik mobil hanya bisa secepat orang jalan kaki: 5 km/jam.

 

Baru menjelang Surade bopengnya berkurang. Berarti dua jam lebih terasa tersiksa. Kalau sampai ada warga yang tidak mau bayar pajak sampai jalan dibuat mulus berarti kemarahan rakyat memang sudah sangat dalam.

 

Jalan mulus itu baru benar-benar ditemukan setelah Surade. Mulusnya luar biasa. Mulus terus. Sampai Sindangbarang. Sampai Cidaun. Sampai Ciheras. Pun sampai Pangandaran. Tentu kami mampir Ciheras. Apalagi Ricky Elson buka kafe di bibir pantai: Cafe Senja by Lentera Bumi.

 

Dari Ciheras kami langsung ke Pangandaran. Akhirnya tujuan kami: Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien. Kami bermalam di pesantren, sedikit di timur kota Pangandaran.

 

Baru kali ini saya menjelajah jalan selatan Jabar. Dari Pelabuhan Ratu sampai Pangandaran. Secara utuh. Dulu-dulu hanya sepotong-sepotong.

 

Sudah beberapa kali saya ke pesantren ini meski di sini tidak ada perkelahian antara Nyi Roro Kidul dan Dewi Kwan Im. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/978100/dewi-roro

 

 

Menuju Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 09 November 2026

 

                                                

 

Jimly Asshiddiqie membawa dua pesan penting dari Al-Azhar: putusan pengadilan soal Gibran harus ditindaklanjuti dan reformasi Polri jangan berhenti di atas kertas.   Merah Putih berkibar di atas panggung. Spanduk raksasa bertuliskan "Aksi Rakyat Bela Indonesia" membentang di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.   Sebagian mereka mengenakan baju putih, peci, dan ikat kepala Merah Putih. Mereka duduk berjajar menghadap ribuan orang yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026.   Sejak dinihari, massa berdatangan untuk shalat Subuh berjemaah. Seusai shalat, mereka sarapan dengan bekal masing-masing atau hidangan yang disediakan panitia. Ketika matahari mulai meninggi, lapangan semakin padat.   Di jalan sekitar Blok M dan Sudirman, warga menikmati olahraga dalam kegiatan car free day. Sementara itu, di halaman Al-Azhar, berlangsung sebuah pertemuan kebangsaan yang membawa persoalan serius tentang arah negara.   Para tokoh berorasi secara bergantian. KH Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, menyebut aksi kali ini dipersiapkan sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.   Ia memperkenalkan simbol lima jari, memperkuat demo sebelumnya yang mengusung hanya tiga jari. Itulah simbol lima tuntutan yang ingin disampaikan para tokoh bangsa yang mewakili puluhan ormas Islam.   Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, lawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, lawan oligarki dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, tegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.   Kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten. "Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara," tegas Bachtiar Nasir.   Namun, tuntutan kelima dinilai terlalu samar oleh Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini hadir di panggung, dan mengaku sudah bertemu Kapolri pada hari sebelumnya.   Jimly, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), itu menghendaki agar tuntutan kelima lebih tegas: putusan MK dan MA harus menjadi pegangan bagi lembaga negara untuk mengambil keputusan mengenai persoalan Gibran.   Dalam konteks aspirasi sebagian masyarakat, tuntutan itu menjadi semakin jelas arahnya. Para tokoh umat menghendaki pemakzulan Gibran, sebaimana banyak mereka kemukakan dalam berbagai kesempatan.   Jimly menegaskan, soal Gibran mesti segera diselesaikan melalui jalur konstitusional. Ia mengingatkan, keributan yang tak kunjung selesai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan.   Karena itu, ia berharap para pimpinan delapan partai politik yang menentukan konfigurasi politik saat ini segera bermusyawarah dan mengambil keputusan. Mereka mesti menuntaskannya dalam masa persidangan yang akan datang.   Pernyataan Jimly menarik. Ia tidak sedang meminta masyarakat terus-menerus memperpanjang perdebatan. Ia justru meminta para pemegang kewenangan politik menyelesaikan persoalan yang sudah memasuki ranah hukum.   Kita mengetahui, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Kontitusi (MK) menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.   Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.   Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.   Kedua putusan itu memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Namun, keduanya menambah bobot persoalan yang harus dijelaskan oleh negara.   Kedua putusan itu memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi pendidikan, sementara putusan MK memuat pertimbangan mengenai bukti persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara yang diajukan ke lembaga tersebut.   Tentu, pemakzulan wakil presiden yang dituntut para tokoh tidak berlangsung otomatis akibat putusan administrasi tadi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden dan wakil presiden.   DPR harus menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, persoalan mendesaknya ialah bagaimana DPR dan pemerintah menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut.   Jimly, untuk itu, menghendaki keputusan politik terhadap Gibran melalui musyawarah para pemimpin partai. Publik pun berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum dan langkah penyelesaiannya.   Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini menjadi bola liar yang terus menggelinding selama sisa masa pemerintahan. Ketidakjelasan berkepanjangan dapat menggerogoti kepercayaan publik sekaligus mengganggu konsentrasi pemerintahan.   Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dimotori Bachtiar Nasir kini bergerak menuju konsolidasi yang lebih besar. Jika rencana Aksi Sejuta Umat di Monas terlaksana, tuntutan penyelesaian persoalan Gibran akan memasuki babak politik yang lebih luas.   Pertanyaannya, apakah para pimpinan partai dan lembaga negara akan segera mengambil keputusan? Ataukah rakyat harus kembali memenuhi lapangan dan jalan-jalan untuk menyuarakan tuntutan yang sama?   Walhasil, lima jari telah diangkat di Al-Azhar, dan nanti di Monas. Bola pun berada di tangan para pemegang kekuasaan. Mereka harus menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki arti dan konsekuensi dalam kehidupan bernegara.   Indonesia milik seluruh rakyat. Jabatan publik harus tunduk pada konstitusi. Itulah pesan yang hendak dibawa Aksi Rakyat Bela Indonesia menuju Monas. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha