Saatnya Reformasi Kelembagaan BGN dan Tata Kelola MBG Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D. :  Ekonom Senior Indef, Rektor Universitas Paramadina

ORBIT INDONESIA, 06 Juni 2026

 

 

 

Ada masalah besar di BGN setelah diketahui banyak moral hazard dan korupsi di lembaga, yang kontroversial ini. Presiden melakukan pembersihan swecara tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di BGN.   Ini patut dihargai sehingga program MBG, yang banyak kritik ini, menjadi jauh lebih baik ke depan. Seperti pengakuan sendiri, Presiden mendengar kritik dan menerima laporan adanya penyimpangan di BGN, maka tindakan hukum segera dilakukan dengan menangkap langsung kepala BGN.   Banyak kritik yang diterima oleh pemerintah kini sudah dijawab langsung, yang korupsi dan menyimpang ditangkap. Tetapi langkah ini belum cukup sehingga harus dilanjutkan dengan Keharusan Reformasi kelembagaan dan tata kelolanya.   Tujuan MBG saya pandang sangat mulia. Kritik masyarakat tidak terletak pada tujuannya melainkan pada desain kelembagaan, tata kelola, pengadaan, pengawasan, dan kapasitas implementasi.   Dalam ilmu kebijakan publik, program yang sangat besar, menyentuh jutaan penerima manfaat, dan melibatkan rantai pasok pangan yang kompleks memang rentan mengalami masalah tata kelola (governance failure). Karena itu, reformasi kelembagaan BGN dan tata kelola MBG menjadi suatu keharusan.   Sekarang saatnya mengambil momentum ini sebagai peluang emas untuk melakukan reformasi kelembagaan BGN dan tata kelola MBG agar menjadi jauh lebih baik ke depan. Reformasi harus dilakukan dengan memisahkan fungsi regulator.   Kita harus membangun model kelembagaan yang lebih kuat dan lebih baik dimana BGN berperan sebagai regulator, bukan operator utama. BGN fokus pada standar gizi, standar operasional, sistem data nasional, dan evaluasi. Sedangkan operasional dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM pangan lokal. BGN ke depan sebagai Negara mengarahkan, bukan mengerjakan semuanya.   Meskipun kita sudah mereformasi kelembagaan dan tata kelolanya, sistem pengawasan harus dibangun. Karena magnitute progam ini besar dan luas, maka harus dibangun dewan atau komite atau apa pun namanya yang independen.   Anggota dewan pengawas ini mewakili banyak elemen, seperti ahli gizi, akademisi, BPKP, masyarakat sipil, dan organisasi profesi. Fungsinya jelas, yakni audit kualitas, audit anggaran, danaudit kepatuhan. Model sepeerti ini cocok dipakai dalam program sosial besar.   Sekarang zaman teknologi maju sehingga sudah sepatutnya menerapkan transparansi digital penuh, yang dapat dilihat oleh publik karena jumlah anggaran negara yang sangat besar.   Refomasi dengan dimensi teknologi ini akan lebih menjamin transparansi, sekaligus menjadi proses demokratisasi program pemerintah dan rertanggungjawaban tamabahan kepada publik. Teknologi digital dapat membantu perbaikan kelembagaan BGN dan Tata kelola MBG.   Reformasi yang substansial lagi adalah desentralisasi pelaksanaan program agar semakin banyak yang terlibat dimana pemerintah daerah menjadi ujung tombaknya. Jangan lagi melanjutkan program yang tersentralisasi, yang hanya dikendalikan oleh pusat dengan “span of control” sangat luas dan mustahil mampu diawasi.   Program MBG sudah saatnya mengambil momentum ini melibatkan pemerintah daerah secara nyata di lapangan, kemudian memberikan tugas dan kewajiban dengan menghubungkan MBG dengan petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal.   Sekarang masih banyak kasus seperti peternak rugi karena kelebihan pasokan dan kemudian membagikan ratusan ribu dan jutaan produk telurnya gratis kepada masyarakat karena BGN tidak menyerap maksimal.   Kelemahan yang sangat mendasar dari tata kelola MBG adalah sentralisasi yang terlalu kuat. Perencanaan dan target ditentukan dari pusat, pemerintah daerah dan ekosistem sekolah dan elemen masyarakat menjadi pasif.   Mekanisme dilaksanakan dengan cara bisnis murni sehingga biaya kelembagaan, organisasi dan pengelelolaannya lebih mahal dari biaya makanannya. Potensi pemborosan logistik menjadi tinggi dan marak dengan moral hazard.   Dalam teori ekonomi politik, semakin besar anggaran MBG, maka semakin besar peluang perburuan rente (rent seeking). Saya yakin korupsi MBG tidak hanya berhenti di level kepala dan wakil kepala MBG. Itu hanya puncak gunung es, yang di bawahnya tersimpan lebih banyak lagi moral hazardnya.   Jika reformasi ini berhasil, MBG dapat berkembang dari sekadar program bantuan makan menjadi instrumen pembangunan manusia dan ekonomi lokal, seperti yang terjadi di Brasil dan Jepang.   Jika tidak dilakukan reformasi kelembagaan maka tata kelolanya lemah sehingga risiko moral hazard, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan akan terus menjadi sumber masalah dari program ini. ●     Sumber :  https://orbitindonesia.com/detail/mDDMPo10jd/didik-j-rachbini-saatnya-reformasi-kelembagaan-bgn-dan-tata-kelola-mbg

 

 

TNI AD DI UJUNG TANDUK: BERHENTI BERMIMPI, MULAI BERADAPTASI! Mayjen TNI Purn. Fulad :  Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019

ORBIT INDONESIA, 03 Juni 2026

 

 

 

Dunia saat ini tengah berubah dengan cepat. Pola persaingan antarnegara tidak lagi semata-mata mengandalkan kekuatan otot atau jumlah tank, tetapi lebih pada penguasaan data, teknologi drone, dan kecepatan beradaptasi.   Peristiwa perang antara Iran melawan AS dan Israel pada Februari 2026 menjadi momentum penting bagi kita semua. Bukan karena skala kerusakannya, melainkan karena cara perang itu berlangsung sangat berbeda dari ekspektasi kita selama ini. Sekitar 300 drone dan rudal murah mampu melumpuhkan sistem pertahanan yang tergolong paling mahal di dunia. Markas militer lumpuh akibat serangan siber, bukan karena bom. Opini publik pun diarahkan oleh hoaks, bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan.   Tentu ini bukan berarti TNI AD tidak mampu. Namun, sebagai bagian dari institusi yang saya cintai, saya merasa perlu mengajak kita semua bertanya secara jujur: jika besok kejadian serupa menimpa kita, apakah doktrin dan alutsista kita saat ini sudah cukup? Apakah kita masih akan mengandalkan tank dan semangat juang '45 tanpa diimbangi penguasaan teknologi digital dan kesiapan siber?   Saya tidak bermaksud merendahkan. Saya hanya prihatin. Karena keterlambatan kita dalam membaca tanda-tanda zaman, pada akhirnya, bisa membahayakan nyawa prajurit-prajurit terbaik kita. Mari kita buka mata, tanpa harus menghakimi diri sendiri.   BERHENTI OBSESI TANK, MULAI WARAS MELAWAN SWARM   Kita masih terbuai. Anggaran miliaran rupiah masih kita bakar untuk beli tank berat, meriam, panser. Bagus untuk parade. Tapi tidak untuk perang masa depan.   Iran membuktikan: satu drone kamikaze Rp5 juta bisa membuat tank Leopard Rp100 miliar jadi peti mati berjalan. Iron Dome Rp800 triliun kewalahan menghadapi "banjir nyamuk baja".   Ini kritik saya yang tegas: kalau TNI AD masih berpikir perang itu soal "siapa tanknya lebih tebal", maka kita sedang menyiapkan prajurit kita untuk dibantai.   Yang kita butuh sekarang: jamming gun di setiap pos. Radar anti-drone di setiap Kodam. Ribuan prajurit Kostrad/Kopassus yang jago menerbangkan drone FPV rakitan anak bangsa. Perisai anti-drone, bukan hanya baja anti-peluru.   Berhentilah bermimpi tentang perang WW2. Musuh kita besok tidak akan mengirim divisi tank. Dia akan mengirim 10.000 drone dari kontainer.   MARKAS KITA LUMPUH LEBIH DULU – ITU FAKTA, BUKAN FITNAH   Ini bagian paling menyakitkan. Perang Iran dimulai bukan dengan sirene, tapi dengan layar hitam. Hacker mematikan listrik, rumah sakit, bank, komunikasi.   Berani jujur? Seberapa kuat server Kodam kita? Data logistik gudang munisi kita kalau dibobol hacker, prajurit kita mau makan apa? Komunikasi radio kita kalau dijamming, Dandim mau perintah pakai teriakan?   Jangan salahkan BSSN saja kalau nanti Kodam lumpuh. Itu tanggung jawab Pangdam. Keamanan siber bukan "urusan IT". Itu urusan komando. Itu urusan nyawa prajurit.   Perintahkan setiap Kodam wajib punya Tim Cyber AD. Latihan "Mati Lampu Digital" setiap 6 bulan. Kalau internet mati 3 hari, rantai komando harus tetap jalan pakai HF, kurir, dan peta kertas. Kalau tidak bisa, berarti kita sudah kalah sebelum perang.   BABINSA KALAH DI MEDSOS = KITA KALAH DI PAPUA   Saya lihat sendiri di PBB 2017–2019. Hoaks "Pasukan PBB perkosa warga" lebih efektif menjatuhkan misi perdamaian daripada satu batalyon musuh.   Di Papua, KKB sudah menang telak di ranah ini. 70% "kemenangan" mereka bukan dari baku tembak, tapi dari satu video hoaks "TNI nembak warga sipil" yang viral dan membuat TNI dibenci rakyatnya sendiri.   Ini kritikan paling pahit: kita punya Babinsa terbaik di dunia soal berbincang dengan warga. Tapi Babinsa kita kalah telak melawan satu bocah buzzer dengan 10 akun palsu.   Tuntutannya: lahirkan "Cyber Babinsa" sekarang juga. Bekali mereka HP, powerbank, Starlink, dan kemampuan OSINT. Tugas mereka bukan hanya cegah maling ayam. Tugas mereka cegah "pencurian pikiran warga".   Senjata Babinsa masa depan: SS2 di tangan kanan, HP berisi data kebenaran di tangan kiri. Kalau Babinsa kalah di grup WA desa, maka satu batalyon di hutan pun tidak ada artinya.   TUNTUTAN KONKRET KEPADA NEGARA: BERHENTI BICARA, MULAI BEKERJA   Kritik tanpa solusi itu omong kosong. Sebagai mantan Penasihat PBB, saya tahu: pembuat kebijakan hanya bergerak kalau ada angka, target, dan batas waktu. Ini tiga harga mati yang harus ditandatangani tahun 2026:   1. ANGGARAN: ALIHKAN 20% UNTUK "PERISAI ANTI-DRONE NASIONAL"   Stop beli alutsista "gagah-gagahan" yang hanya buat parade. Alihkan 20% anggaran alutsista TNI AD 2026–2027 khusus untuk radar frekuensi rendah, jamming gun, dan drone FPV rakitan lokal. Kita harus bisa "membanjiri" musuh dengan drone kita sendiri, sebelum dibanjiri drone musuh.   1. BENTUK "KOMANDO PERTAHANAN SIBER AD" SETINGKAT KOSTRAD   Jangan lagi taruh urusan siber di bawah sub-dinas yang anggaran dan personelnya meminta-minta. Bentuk Kotersiber AD. Kasih bintang tiga. Kasih wewenang. Tugasnya satu: jaga gawang data Kodam-Kodam. Kalau markas lumpuh, jenderal mana pun tidak bisa berbuat apa-apa.   1. 10.000 BABINSA WAJIB SERTIFIKASI "CYBER BABINSA" DALAM 2 TAHUN   Ini paling penting. Dalam 24 bulan, 10.000 Babinsa terdepan wajib lulus uji: bedah hoaks OSINT, buat konten klarifikasi 1 menit, operasi radio HF saat internet mati. Negara wajib memberi mereka HP militer, powerbank, dan kuota Starlink. Babinsa adalah firewall terakhir kita. Jangan biarkan dia bertarung dengan bambu runcing di era AI.   PENUTUP   Saya bicara keras bukan karena benci. Saya bicara keras karena saya sayang sama prajurit TNI AD. Saya tidak mau anak buah kita mati konyol karena jenderalnya masih hidup di masa lalu.   Pengalaman saya di PBB mengajarkan satu hukum rimba baru: yang didengar dunia bukan yang teriak paling keras, tapi yang datang dengan data paling valid dan adaptasi paling cepat.   TNI AD punya dua pilihan:   Berubah: akui kita tertinggal. Bakar ego. Laksanakan tiga tuntutan konkret di atas. Cetak prajurit yang tangannya pegang senjata, otaknya paham AI.   Mati bersama ego: pertahankan doktrin lama. Bangga dengan parade tank. Lalu kaget, menangis, dan menyalahkan Tuhan saat markas kita gelap, prajurit kita buta, dan rakyat kita termakan hoaks.   Indonesia tidak mencari perang. Tapi kalau perang datang menjemput, maka TNI AD harus siap. Siap bukan hanya dengan baja, tapi dengan otak, data, dan kecepatan. ●     Sumber :  https://orbitindonesia.com/detail/GhyQmcvLYY/tni-ad-di-ujung-tanduk-berhenti-bermimpi-mulai-beradaptasi