Kacamata Mata Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 11 Oktober 2026

 

 

 

Kami, satu meja, bergantian mencoba kacamata istimewa itu. Yang diminta mencoba pertama adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang baru: Gus Kikin (lihat foto). Lalu pengusaha besar pemilik grup Maspion, Alim Markus. Pindah ke Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Pindah lagi ke istri Wagub, artis yang 5i itu. Masih berpindah ke satu lagi: Indah Kurnia, anggota DPR dari PDI-Perjuangan dapil Surabaya. Terakhir saya.

 

Awalnya kami tidak tahu kalau kacamata yang dipakai Ye Su, konsul jenderal Tiongkok untuk Jatim, Jateng, DIY, Maluku, dan Maluku Utara itu, istimewa. Terlihat seperti kacamata biasa. Kami baru tahu setelah Ye Su turun dari podium –usai memberi sambutan ulang tahun ke-75 RRT.

 

Begitu duduk kembali di kursinya ia berkata: "Saya tadi pakai ini. Sedikit agak besar". Ye Su berkata begitu sambil melepas kacamata itu. Sambil menikmati hidangan hotel Vasa Surabaya saya memperhatikan penjelasan Ye Su tentang kacamata itu. Waktu berpidato ia memang tidak terlihat membaca teks. Ia memang terlihat tidak membawa teks.

 

Teks pidato yang dibaca Ye Su ternyata ada di kacanya kacamata itu. Ia bisa membaca teks pidato langsung di kacamata itu. Saya baru percaya setelah dapat giliran mencobanya.

 

Begitu saya mengenakannya langsung terlihat baris-baris kalimat pidatonya. Meski kaca di kacamata itu sangat dekat di mata ternyata teksnya terlihat seperti jauh di depan sana. Tidak ada bedanya dengan kita membaca teks film di layar lebar. Bahkan terlihat lebih jelas.

 

Saya jadi ingat mobil listrik BYD yang jenis sedan. Waktu kita mengemudikannya kita bisa melihat angka kecepatan kita jauh di depan sana. Bukan di speedometer yang di dashboard.

 

Angka kecepatan itu terlihat seperti sekitar 10 meter di depan mobil. Kita tidak perlu menunduk ke speedometer untuk mengecek kecepatan. Dengan tanpa perlu melihat dashboard wajah, mata kita, tetap bisa fokus ke jalan raya. Mungkin seperti itu juga kacamata istimewa Ye Su tadi.

 

Maka era teleprompter segera lewat. Seorang presiden, termasuk presiden direktur perusahaan, tidak perlu lagi membaca layar. Pun penyiar TV. Bahkan paparan materi rapat tidak perlu lagi ditayangkan di layar. Cukup masing-masing peserta rapat mengenakan kacamata jenis itu.

 

Tentu kacamata seperti itu bukan baru. Sudah banyak negara yang memproduksinya. Negara pertama adalah Amerika. Lalu Jepang. Tapi tidak segera memasyarakat: mahal. Kurang praktis. Itu tahun 2012–2013.

 

Anda pun sudah bisa menebak Tiongkoklah yang kemudian mengambil alih semuanya. Menyederhanakannya. Membuatnya lebih praktis. Dan yang utama: murah. Seperti yang saya coba itu adalah produk Tiongkok.

 

Saya tidak bertanya mereknya. Juga tidak sempat mengamati –karena harus bergantian mencoba. Hampir pasti kacamata itu disebut smart glasses teleprompter. Merek yang paling terkenal adalah Rokid, bikinan Hangzhou. Ada juga merek Even G2.

 

Tiongkok memang bukan yang pertama. Tapi yang bentuknya sangat mirip kacamata adalah buatan Tiongkok. Sampai saya pun tidak menduga kalau yang dipakai Konsul Ye Su adalah smart glasses teleprompter. Kita semua baru tahu setelah Ye Su memberi tahu kami dengan cara melepas kacamata diplomasinya --untuk kita coba bergantian.

 

Selamat tinggal teleprompter tradisional. Para penyiar TV pun bisa ganti ke smart glasses teleprompter. Bagi investor itu berarti penghematan investasi bikin stasiun televisi. Siapa tahu kelak Tiongkok juga memproduksi kacamata untuk melihat berapa isi dompet para perusuh Disway. Atau isi tas yang dibagi-bagi dalam sebuah Muktamar. Atau yang bisa memproduksi suara gemuruh tepuk tangan untuk menambah semangat yang sedang berpidato. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/972888/kacamata-mata

 

 

Akhir Zaman Baru Ayu Utami :  Bekerja di dunia sastra sebagai penulis, kurator dan direktur Literature & Ideas Festival (LIFEs) di Komunitas Salihara

TEMPO MINGGUAN, 11 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Demokrasi tak membuat Indonesia lebih demokratis karena penguasanya dari zaman ke zaman sama saja, yakni oligarki.   ·      Eropa setelah Perang Dunia I juga masuk ke era gelap berikutnya menjelang Perang Dunia II.   ·      Dunia seperti sedang mengulang siklus yang sama ketika akal imitasi makin menyurutkan eksisten kemanusiaan manusia.   EROPA. Seabad silam. Menjelang Perang Dunia II. Para cendekiawan merasakan awan gelap menyelimuti benua itu. Mereka mengantisipasi akhir zaman dan datangnya suatu era baru yang mungkin tak terperi.   Sebutlah dua filsuf di antara yang tidak meninggalkan Eropa sekalipun dipersekusi: Edmund Husserl, seorang Yahudi Jerman yang kehilangan putranya dalam Perang Dunia I, lalu juga kehilangan karier di bawah rezim Nazi; dan Nikolai Berdyaev, seorang pemikir Rusia yang diusir pemerintah Soviet pimpinan Stalin. Husserl menulis Krisis Ilmu Pengetahuan Eropa dan Fenomenologi Transendental. Berdyaev menulis Abad Pertengahan Baru. Kritik mereka diarahkan kepada rasionalitas modern yang menghasilkan perkembangan teknologi yang justru membuahkan dehumanisasi.   Tidakkah kita sekarang, seabad kemudian, merasakan kegelisahan yang mirip, untuk wilayah yang lebih luas dari Eropa? Gaza, Iran, Ukraina; ketegangan antara Jerman dan Rusia, Tiongkok dan Taiwan; serta sederet lagi. Juga cemas akan kemajuan teknologi—dalam hal ini adalah akal imitasi (AI) yang mengancam manusia? Rasa muram itu pun makin menekan ketika kita membaca buku karya Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia.   Kajian akademis ini sebetulnya sudah lama muncul dalam bahasa Inggris (2004). Edisi Indonesianya baru terbit tahun ini. Dan, anehnya (atau sedihnya), tetap relevan. Dengan rincian yang sungguh serius, Robison dan Hadiz menunjukkan bahwa aliansi kuasa politik dan bisnis berhasil melakukan reorganisasi diri dan bertahan melewati masa Reformasi. Kalau kita katakan dengan bahasa warung kopi: Indonesia tidak menjadi makin demokratis. Kekuasaan tetap di tangan kaum oligarki. Apa yang Hadiz dan Robison tulis 20 tahun silam, saat orang banyak masih optimistis pada Reformasi, justru makin nyata hari-hari ini.   Sebagai akademikus, mereka sebenarnya menantang beberapa asumsi teoretis penting, yang barangkali mengandung bias ideologi. Sederhananya, dalam contoh lain adalah pandangan bahwa sejarah berjalan secara progresif menurut pola yang bisa diprediksi. Inilah cara umum kita melihat sejarah Indonesia: berkembang maju meski dengan naik-turunnya, dari kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah yang pernah dipersatukan Majapahit, lalu dijajah Eropa, lalu bersatu lagi, lalu merdeka, lalu dipimpin oleh pemerintahan otoriter, lalu menjadi demokratis. Tapi tahapan-tahapan perkembangan ini adalah mitos, kata sebagian orang. Dan mitos juga bisa tampak ilmiah.   Di kalangan kesarjanaan Barat, demokrasi kerap dihubungkan dengan liberalisasi politik dan ekonomi. Ada asumsi bahwa keterbukaan politik dan pasar akan memperkuat demokrasi. Ada asumsi bahwa perubahan lembaga akan membawa transformasi sosial. Ada asumsi bahwa teknokrat adalah rasional dan akan mengimbangi oligark yang irasional dan tamak.   Penelitian Robison dan Hadiz menunjukkan tidak demikian. Dalam pengalaman Indonesia, perubahan terjadi sebagai hasil pertarungan kekuatan-kekuatan sosial, bukan akibat langsung dari liberalisasi pasar, reformasi institusi, dan peran teknokrasi. Dan, dalam perjalanannya, “Demokrasi tidak menggantikan oligarki, melainkan menyediakan bentuk-bentuk baru bagi reproduksi dan reorganisasi kekuasaan oligarkis,” tulis Hadiz. Kita sekarang bahkan melihat aliansi dan reorganisasi kekuasaan oligarkis belakangan ini juga terjadi di Amerika Serikat dan Eropa Barat atau menjadi tren global.   Sebagian besar masyarakat kita, yang tidak membaca teori politik, ekonomi, atau filsafat apa pun, mungkin memang tak pernah punya asumsi apa pun. Mereka (atau kita?) tidak berasumsi tentang adanya subyek, yaitu manusia yang rasional. Jika mau bersikap nyinyir, kita yang tidak suka membaca pun bisa bilang: ya dari dulu memang tidak ada manusia yang sungguh otonom dan rasional. Kita yang suka membaca filsafat bisa menambahkan: itu kan mitos Pencerahan saja! Kenyataannya, manusia dikuasai hasrat dan ketamakan, sehingga politik bukanlah proses deliberasi yang rasional, melainkan pertarungan kepentingan belaka. Dari dulu juga gitu.   Tapi sikap ini, jika kita larut di dalamnya, akan membawa kita pada kemuraman dan apatisme mengenai kebaikan bersama. Kita melihat sosok-sosok yang dulu kritis kini terserap ke dalam kekuasaan. Di balik pragmatisme ini, barangkali ada kehilangan rasa percaya kepada kemanusiaan, yang justru mendapat amunisi canggih dari filsafat postmodernism.   Kita bisa mengambil posisi sebagai akademikus yang mengamati dari kejauhan dan menghasilkan kajian rinci yang hasilnya bisa dibaca sebagai kegagalan masyarakat sipil melawan oligarki. Orang juga bisa mengambil posisi sebagai pemain yang tak peduli lagi pada nilai, jika bukan sekadar mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok, bahkan sambil menggunakan filsafat yang canggih untuk mendungukan lawan debatnya. Kedua posisi itu, bagi saya, mengundang kabut asap makin pekat, sehingga suatu hari anak-anak kita tak bisa lagi bernapas.   Dalam suasana gelap begini, kita bisa mengambil posisi yang dulu pun diambil orang-orang sebelum kita: menyalakan lilin. Membentuk harapan.   Kegelisahan dua pemikir Eropa Barat dan Timur menjelang Perang Dunia II boleh dibaca ulang. Husserl, meski kehilangan putra dan karier, teguh memilih dunia fenomena menjadi kajiannya sekaligus tidak memberi banyak harapan. Berdyaev, yang terusir dari tanah air, mengutamakan dunia noumena, yaitu dunia semangat (dunia roh yang hidup), yang baginya memungkinkan harapan radikal.   Husserl mendirikan fenomenologi. Berdyaev adalah seorang eksistensialis. Kita membutuhkan keduanya, tapi pada saat paling gelap, yang kedualah yang paling dibutuhkan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/akhir-zaman-oligarki-reformasi-2299702