Kemarahan Kolektif terhadap Pemerintahan Kakistokrasi Sukidi :  Pemikir kebinekaan. Ia meraih Master of Arts di Ohio University pada 2004, Master of Theological Studies di Harvard Divinity School, Harvard University pada 2006, dan Doctor of Philosophy di the Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University pada 2019.

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      Para politikus melontarkan janji-janji besar tapi hampir tidak memberikan hasil apa pun.   ·      Pram pada masanya dan kita pada masa kini sama-sama terbakar amarah secara kolektif.   ·      Mencintai negeri, meski luka hati, berarti mengakui kegagalan demi kegagalan para penyelenggara negara yang berjiwa jahat.   ADA dua kabar di republik kita. Kabar buruk selalu datang dari pengurus negara. Republik tidak dinakhodai oleh para pengurus negara yang berjiwa luhur (decent souls), seperti keteladanan para pendirinya, tapi oleh para politikus yang berjiwa jahat (evil souls). “Ketika kita berbicara tentang para politikus dan sistem pemerintahan kita saat ini,” meminjam tesis Profesor Lawrence Lessig di Harvard University, Amerika Serikat, dalam Republic, Lost (2011), “banyak dari kita menganggap pemerintah kita tidak lebih dari sekadar kelompok kriminal, atau kejahatan yang hampir tidak disembunyikan.”   Kejahatan demi kejahatan datang silih berganti yang menghancurkan republik kita secara sempurna. Bangsa dengan sistem yang sudah rusak (broken system) hanya bergerak secara gradual dan pasti ke arah penghancuran diri (self-destruction). Penghancuran bangsa terlihat jelas pada pertunjukan benturan perebutan kekuasaan di antara para politikus yang berjiwa jahat.   Kita pun berhak kecewa dan marah kepada para politikus yang tak bermoral. Sebab, kata Profesor Hélène Landemore di Yale University, Amerika, dalam Politics Without Politicians (2026), “Para politikus telah mengecewakan kita. Mereka dibeli oleh kelompok kepentingan, terputus dari kehidupan nyata, dan terobsesi untuk terpilih kembali. Para politikus melontarkan janji-janji besar tapi hampir tidak memberikan hasil apa pun, serta terus mengatur jalannya sistem agar selalu menguntungkan mereka sendiri.”   Itulah wajah sejati politikus kita. Setiap pemikiran tentang Indonesia yang dikelola para politikus yang hanya mengejar keuntungan dirinya dan golongannya dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan bersama pasti berujung pada kekecewaan dan kemarahan. “Kaum elite yang memperkaya dirinya sendiri dengan menjarah bangsanya sendiri berarti melakukan perbuatan tidak bermoral,” ujar Pramoedya Ananta Toer dalam perbincangan dengan André Vltchek dan Rossie Indira dalam buku Saya Terbakar Amarah Sendirian (2006).   Bagi Pram, “Masa penjajahan Belanda dan Jepang masih lebih baik daripada masa penjarahan membabi-buta yang dilakukan oleh kaum elite Indonesia.” Inilah tamparan Pram yang paling keras kepada kaum elite Indonesia yang menjarah bangsanya dengan tingkat kerusakan yang jauh lebih sadis dari praktik kolonialisme Belanda selama hampir 350 tahun (1600-1942) dan Jepang selama tiga setengah tahun (1942-1945).   Pram pada masanya dan kita pada masa kini sama-sama terbakar amarah secara kolektif dengan praktik kejahatan yang merajalela dalam pemerintahan kakistokrasi. Kabar buruk tentang penghancuran bangsa sendiri dari dalam membuat hati kita terluka dan bahkan hancur. Kita pun menghadapi suatu dilema moral. Di satu sisi, kita selalu diajari mencintai Indonesia dengan segenap jiwa dan raga. Namun, di sisi lain, rasa cinta itu dihancurkan oleh perilaku politikus yang busuk. Sebagai warga negara, kita tetap bisa menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai tanah air, meskipun dengan hati yang terluka.   Secara historis, pentingnya patriotisme yang tulus itu dapat kita pelajari dari pesan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier saat mengekspresikan rasa cinta pada negeri meskipun dengan hati yang hancur dalam sebuah pidato tahun 2020: “Rabi Nachman pernah berkata: 'Tidak ada hati yang begitu utuh selain hati yang hancur.' Masa lalu (negara kita: Jerman) adalah masa lalu yang retak—dengan tanggung jawab atas pembunuhan jutaan orang dan penderitaan jutaan lainnya. Hal itu menghancurkan hati kita hingga hari ini. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa negara ini hanya bisa dicintai dengan hati yang hancur.”   Dengan merawat ingatan kolektif pada sejarah masa lalu bangsa yang retak dan pengalaman Indonesia yang membusuk pada hari-hari ini, kita pun hanya mungkin bisa menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai negeri dengan hati yang terluka dan bahkan hancur. Mencintai negeri, meski luka hati, berarti mengakui kegagalan demi kegagalan para penyelenggara negara yang berjiwa jahat. Mereka telah menjerumuskan kondisi Republik berada di titik nadir, tanpa adanya perasaan bersalah dan rasa malu sedikit pun. Dengan pengakuan yang pahit ini, kita tergerak untuk memperbaiki kerusakan Indonesia dengan rasa cinta pada negeri dan perjuangan bersama warga negara yang berbudi pekerti luhur—virtuous citizens.   Inilah sesungguhnya kabar baik Indonesia yang harus kita jaga dan perjuangkan bersama, yaitu kualitas warga negara yang berbudi pekerti luhur dan tangguh, dengan menjiwai spirit handarbeni—sesuai dengan petuah bijak Romo Y.B. Mangunwijaya dalam Gerundelan Orang Republik (1995), yakni kualitas jiwa warga negara yang mau melibatkan diri dan peduli pada tanah air justru karena ia mencintai Indonesia.   Spirit melibatkan diri sebagai bentuk rasa memiliki dan mencintai tanah air tecermin pada gerakan anak-anak muda yang memilih perlawanan sipil terhadap pemerintahan militer. Ada yang menuntut kembali api reformasi dan ada pula yang berjuang secara radikal dengan revolusi.   Pekik revolusi hari-hari ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Pramoedya lebih dari dua dekade silam, sekitar tahun 2003-2004: “Apa yang bisa dilakukan? Jawabnya hanya satu: Revolusi total!” Apa pun pilihan perjuangannya, anak-anak muda berani berjuang di garda terdepan sebagai generasi penyerang kejahatan yang tidak hanya menebas “cabang-cabang kejahatan” (the brances of evil) dalam pemerintahan populisme otoriter yang mengerikan, tapi juga menyerang “akar kejahatan” (the root of evil) yang bercokol dalam pemerintahan militer dengan kekuasaan yang totaliter. ●   Sumber :    https://www.tempo.co/kolom/kemarahan-kolektif-terhadap-pemerintahan-kakistokrasi-2303771

 

 

Mau atau Akan, Mengapa Kata Ini Acap Salah Dipakai Hardian Putra Pratama  :  Redaktur Bahasa Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      Kita acap mempertukarkan, bahkan salah memakai, kata 'mau' sebagai 'akan' atau 'hendak'.   ·      Ketika 'mau' dipakai dalam kalimat artinya menjadi rancu dan menghilangkan makna bahasa.   ·      Bahasa Indonesia membedakan bahasa lisan atau percakapan dengan bahasa tulis.   SUATU sore, saya tak sengaja mendengar seorang anak berucap kepada ibunya, “Bu, tadi aku mau dikasih permen temenku, tapi aku enggak mau.” Sekonyong-konyong saya menoleh penasaran: mau tapi enggak mau? Saya jadi teringat ujaran sudah tapi belum yang viral karena membingungkan beberapa waktu silam.   Tapi sejurus kemudian saya paham, anak itu tidak sedang bermain teka-teki dengan ibunya yang menjawab, “Tumben kamu enggak mau permen.” Si anak bukannya ingin menerima permen pemberian temannya. Ia justru menolak.   Kata mau dalam kalimat tersebut menyatakan keinginan atau kehendak. Maka, dalam konstruksi demikian, mau lazimnya dipahami sebagai kehendak pihak yang menjadi subyek. Saya mau dikasih permen berarti ada orang yang hendak memberi saya permen dan saya ingin menerimanya.   Namun, dalam kalimat tadi aku mau dikasih permen temenku, tapi aku enggak mau yang diucapkan bocah itu, kehendak yang dinyatakan lewat kata mau bukan milik aku, melainkan temenku yang hendak memberikan permen. Kehendak itu seolah-olah kehilangan pemiliknya lantaran subyek kalimat dan pemilik kehendak tidak selaras.   Perkara ini bersinggungan dengan diatesis, yakni tata bahasa yang memperlihatkan hubungan antara subyek dan predikat dalam suatu kalimat, terutama menyangkut peran pelaku dan sasaran tindakan. Diatesis menentukan dari sisi mana sebuah peristiwa disajikan, apakah dari pihak pelaku atau sasaran.   Pelaku adalah pihak yang melakukan suatu tindakan, sementara sasaran adalah pihak yang dikenai tindakan tersebut. Dengan demikian, dalam kasus ujaran anak itu, kalimat yang lebih tepat ialah, “Bu, tadi ada temenku yang mau ngasih permen, tapi aku enggak mau.”   Namun penggunaan kalimat yang jernih secara semantis itu tampaknya tidak selalu laku dalam percakapan atau bahasa lisan. Percakapan memiliki unsur intonasi, situasi, dan mimik, juga pengetahuan bersama antara penutur dan pendengar yang tak selalu hadir dalam bahasa tulis. Walhasil, orang cenderung tak terlalu memperhatikan kelengkapan atau ketepatan struktur ketika berbicara.   Tapi pola yang sudah terasa akrab itu dapat menyeret kita ke kalimat dengan pembagian peran yang membingungkan. Dalam ranah formal, termasuk tulisan jurnalistik, kekaburan peran itu bisa menghasilkan makna yang berbeda dengan yang dimaksudkan, bahkan menyesatkan—kadang juga menggelikan.   Hal ini antara lain terlihat dalam penggunaan kata berhasil dan sukses yang kerap keliru. Misalnya bola sukses ditepis penjaga gawang. Juga tersangka korupsi berhasil ditangkap polisi dan api sukses dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Maksud kalimat-kalimat itu memang bisa dipahami. Namun, jika dicermati, ada ketidakselarasan antara subyek kalimat dan pihak yang sesungguhnya melakukan tindakan atau mencapai keberhasilan.   Siapa yang sukses menepis bola? Penjaga gawang. Siapa yang berhasil menangkap tersangka korupsi? Polisi. Api pun tentu bukan pihak yang sukses dalam usaha pemadaman itu. Tampaknya kata berhasil dan sukses di situ disamakan dengan telah atau sudah, padahal maknanya berbeda.   Bahkan pernah ada judul berita “Buaya 4 Meter Nyaris Terkam Warga saat Berusaha Ditangkap”. Secara gramatikal, kalimat ini bisa saja dibentuk. Namun, secara semantis, kalimat itu dapat membuat pembaca menangkap bahwa buayalah yang berusaha agar dirinya ditangkap. Padahal sangat mungkin maksud penulis judul itu ialah warga berusaha menangkap si buaya yang melawan dengan terkaman.   Bahasa jurnalistik semestinya lebih waspada. Kalimat-kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat aktif yang justru lebih tepat. Polisi berhasil menangkap tersangka korupsi, misalnya. Bahkan kalimat itu bisa dibuat lebih efektif dengan membuang kata yang tidak diperlukan, yakni berhasil.   Dalam hal ini, persoalannya bukanlah kalimat pasif yang harus diubah menjadi kalimat aktif. Bentuk pasif mungkin dibutuhkan karena unsur yang hendak ditonjolkan bukan pelakunya. Yang jadi masalah adalah tatkala bentuk pasif menempatkan kata yang menyatakan kehendak, usaha, atau keberhasilan itu seolah-olah berasal dari pihak yang sebenarnya menjadi sasaran tindakan, bukan pelaku.   Ada cara sederhana untuk menghindari kekeliruan ini. Setiap kali menemukan atau akan menggunakan kata seperti mau, berusaha, berhasil, atau sukses dalam kalimat pasif, tanyakan: siapakah pihak yang menghendaki, berusaha, berhasil, atau sukses itu?   Pertanyaan sederhana itu dapat menjadi semacam rem sebelum kalimat masuk ke halaman berita. Jangan buru-buru pula menyatakan kalimat semacam itu keliru. Misalnya ujaran menteri-menteri kita mau disogok. Bisa jadi memang para menteri itu ingin disogok, kan? Wong sudah banyak juga buktinya. ●   Sumber :   https://www.tempo.co/kolom/mau-atau-akan-mengapa-kita-acap-salah-dipakai-2303564