Dari Realisme Sosialis ke Realisme Kapitalis Ayu Utami :  Bekerja di dunia sastra sebagai penulis, kurator dan direktur Literature & Ideas Festival (LIFEs) di Komunitas Salihara

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Tahun 1960-an kita mengenal paham realisme sosialis yang menggedor kesadar estetika mereka yang berkhidmat pada ideologi kiri.   ·      Bahkan novel Korupsi Pramoedya Ananta Toer masih menyisakan tokoh seorang perempuan yang mandiri.   ·      Keluguan tahun 1960-an berakhir begitu kita memasuki masa realisme kapitalis: menghidupkan harapan makin tak muda.   TIGA dekade silam Tahar ben Jelloun ingin bertemu dengan Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan Prancis-Maroko itu berkunjung ke Jakarta. Waktu itu kuasa pemerintahan militer Soeharto sedang memuncak. Karya-karya Pramoedya masih dilarang dan hidupnya dimata-matai. Ben Jelloun mendapat peringatan dari seseorang: jangan menemui Pram karena kunjunganmu justru akan menimbulkan masalah baginya.   Sebagai ganti niat yang diurungkan, Ben Jelloun menulis sebuah novel untuk menghormati Pramoedya. Judulnya Korupsi, merespons novel Pramoedya dengan judul sama yang ia baca selagi di Indonesia. Novel Pram ditulis tahun 1950-an, novel Ben Jelloun 1990-an. Kita sekarang berada di 2020-an, dengan persoalan yang lebih rumit.   Setelah demonstrasi warga Pati di DPR, 27 Agustus lalu, ada janji bahwa undang-undang perampasan aset koruptor akan disahkan sebelum akhir tahun. Demonstran juga menuntut ganjaran keras, bahkan hukuman mati, bagi koruptor. Tapi keadaan kita jauh lebih berbahaya daripada sesaat setelah kemerdekaan atau sebelum Reformasi. Setelah kasus Tom Lembong mencuat, juga sederet sidang dan vonis korupsi lain, kita melihat bahwa kasus korupsi sangat bisa menjadi alat sewenang-wenang untuk menghancurkan lawan politik atau orang tak bersalah yang dikambinghitamkan. Atau, setidaknya, digunakan dengan tebang pilih.   Novel Pram, Korupsi, jika dibaca sekarang terasa menggambarkan masa yang begitu lugu.   Bakir adalah seorang kepala kantor yang awalnya bersahaja. Ia masih mengayuh sepeda kumbang, sementara beberapa sejawatnya telah mulai naik mobil, yang didapat dari manipulasi anggaran dan pengadaan barang—modus yang memang tetap ada sekarang. Mariam, istrinya, kerap mengeluh. Sebagai kepala keluarga, Bakir pun merasa bersalah karena bahkan anak-anaknya jarang makan berlauk ayam. Selangkah demi selangkah, ia masuk dalam kebiasaan korup.   Di masa kini, rasanya tak ada lagi pegawai negeri yang tak mampu membeli fried chicken. Selain itu, dua hal dalam novel Pram ini mungkin tidak ada lagi di masa kita: aparat hukum yang sungguh-sungguh menegakkan hukum dan hati nurani yang terganggu oleh korupsi. Setelah mengabaikan anak-anaknya dan ibu mereka, seraya berasyik masyuk dengan istri muda, Bakir mulai merasa dikejar dosa. Hidupnya jadi tak tenang—tapi barangkali ini hanyalah harapan moralitas kita sendiri dan tak ada dalam kenyataan. Akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Ini mengandaikan polisi, jaksa, dan hakim yang tidak terjamah korupsi itu sendiri.   Korupsi dalam kisah Pram tahun 1950-an tak menodai aparat hukum. Sekarang?   Hal yang sedikit membungahkan jika kita bandingkan novel Korupsi Pram dengan karya Ben Jelloun adalah bahwa tokoh Mariam lebih mandiri dan punya prinsip ketimbang Halimah, istri Mourad. Mariam akhirnya memilih hidup bersahaja dengan uang halal keringatnya sendiri, membuat novel Pram masih menyisakan harapan—cukup khas dalam novel realisme sosialis.   Kedua novel ini sama-sama menunjukkan bahwa korupsi punya awal dalam sesuatu yang paling pribadi: istri, anak, suasana rumah. Tapi, di era yang tak lugu ini, skala dan paradigma telah berubah. Korupsi tidak dilakukan atas desakan kebutuhan obyektif, tapi atas desakan hasrat yang tak pernah terpuaskan—jika kita tidak melatih diri mengendalikan hasrat.   Jadi kuncinya adalah pengendalian diri? Tidakkah menyedihkan saat dalam membayangkan perbaikan struktural negeri ini kita jatuh lagi dalam anjuran pengendalian diri? Dalam membayangkan gerakan sosial, kita justru terbentur pada latihan batin? Dari analisis Marxis, kita dibawa pada ajaran Ki Ageng Suryomentaram atau Stoikisme? Dari yang sistemik, kita tersandung yang personal?   Keadaan yang tak lugu ini bolehlah kita sebut kondisi “realisme kapitalis”, dari judul buku Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, yang terbit hampir 20 tahun lalu. Istilah ini, kata penulisnya, berasal dari sebuah grup musik pop Jerman tahun 1960-an yang memparodikan istilah “realisme sosialis”.   Tahun 1960-an, realisme sosialis masih suatu ideologi seni yang dianut banyak orang, termasuk Pramoedya. Fisher mengartikannya secara lain. Ia menggambarkan masyarakat yang telah menciptakan “ontologi bisnis”, yaitu bisnis menjadi dasar keberadaan apa pun. Realitas kita adalah realitas kapitalisme, sehingga segala yang tak logis tampak seperti tak mungkin. Dan, kita tahu, kapitalisme bergerak karena hasrat. Kita tidak hendak mengatakan bahwa di luar kapitalisme tidak ada korupsi.   Tapi kemenangan kapitalisme, setidaknya setelah runtuhnya blok sosialis-komunis yang mengakhiri Perang Dingin, telah menyebabkan dominasi ontologi baru, sehingga, kata Fisher, “Lebih mudah membayangkan akhir dunia ketimbang akhir kapitalisme.” Sayangnya, seolah-olah membenarkan adagium itu, Fisher bunuh diri, menyelesaikan dunianya sendiri.   Memang hari-hari ini tak mudah lagi untuk punya harapan akan perbaikan besar. Sementara menunggu momentum tiba, hal-hal kecil bisa dilakukan. Ya, yang mengandalkan latihan batin dan pengendalian diri seperti yang dianjurkan Suryomentaram atau kaum Stoik. Tidak melakukan korupsi dari yang terkecil, menolak kemewahan, tidak pamer, juga tidak flexing foto bareng presiden atau anak kucingnya atau menteri dan pejabat lain. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/realisme-kapitalis-peristiwa-hari-ini-2284436

 

 

Terpelecok Lidah saat Berpidato Hardian Putra Pratama :  Redaktur Bahasa Tempo

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Dalam pidato kenegaraan, satu kekeliruan kecil kerap lebih diingat daripada keseluruhan gagasan yang disusun dengan rapi.   ·      Ketika berpidato dalam sidang tahunan parlemen, Presiden Prabowo Subianto tampak hendak menyajikan kisah rakyat kecil yang terbantu oleh kehadiran negara.   ·      Tapi yang diingat orang justru satu detail janggal: upah Rp 700 ribu per kilogram pengupas bawang.   DALAM pidato kenegaraan, satu kekeliruan kecil kerap lebih diingat daripada keseluruhan gagasan yang disusun dengan rapi. Ketika berpidato dalam sidang tahunan parlemen pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto tampak hendak menyajikan kisah rakyat kecil yang terbantu oleh kehadiran negara. Tapi yang diingat orang justru satu detail janggal yang terlalu manis untuk dilupakan: upah Rp 700 ribu per kilogram pengupas bawang.   Kita boleh menyebutnya terpelecok lidah atau slip of the tongue. Dalam kajian linguistik, keseleo lidah adalah kekeliruan spontan dalam produksi ujaran yang terjadi ketika pikiran dan ujaran tidak sepenuhnya sinkron. Namun, di ranah politik, kesalahan ini tidak berhenti hanya sebagai fenomena kebahasaan, tapi juga bisa segera berubah menjadi peristiwa sosial.   Menurut Erving Goffman, sosiolog yang melihat kehidupan sosial sebagai panggung sandiwara, setiap interaksi publik adalah pertunjukan lewat teori dramaturgi. Individu, termasuk pejabat publik, memainkan peran di hadapan audiens dan berusaha mengelola kesan yang muncul. Upaya ini disebut sebagai impression management, yakni usaha mengontrol cara orang lain memandang diri kita agar sesuai dengan kesan yang diinginkan seturut normal sosial.   Dalam kerangka dramaturgi Goffman, pidato kenegaraan adalah panggung depan (front stage), tempat setiap kata dan data disusun untuk membangun citra kepemimpinan yang kredibel. Di ruang ini, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga bagian dari pertunjukan yang menentukan apakah peran yang dibawakan aktor di panggung bisa dipercaya atau tidak.   Masalah muncul ketika sesuatu yang tidak semestinya tampil justru ikut naik ke panggung. Kesalahan ujar yang tampak hanya berupa gangguan kecil dalam produksi bahasa bisa menjadi problem besar di panggung sosial. Keseleo lidah Presiden tentang upah pengupas bawang menjadi contoh bagaimana satu kesalahan linguistik langsung menjelma menjadi gangguan dramaturgis.   Saat mendengar ucapan Presiden bahwa ada orang yang mendapat upah Rp 700 ribu per kilogram dari mengupas bawang, publik tidak lagi membayangkan buruh yang bekerja sambil berebes mili karena terlepasnya gas sin-propanetial S-oksida—atau upahnya yang kecil—tapi seseorang yang secara ajaib bisa beroleh penghasilan luar biasa dengan pekerjaan sederhana.   Dalam pidato itu, Presiden sepertinya hendak menghadirkan representasi kinerja melalui kisah seorang buruh yang dapat hidup sejahtera berkat program pemerintah. Satu nama itu dianggap dapat mewakili banyak figur serupa. Namun, ketika angka penunjuk kesejahteraan yang menyertainya melenceng, representasi itu gagal mendarat sempurna.   Salah satu dampaknya, sang buruh tidak lagi menjadi simbol empati dan gagal membawa bukti keberhasilan pemerintah. Ia justru menjadi tokoh dalam anekdot publik yang menggoyang panggung pertunjukan sosial kepala negara.   Publik tidak menerima kalimat itu sebagai informasi yang benar, tapi sebagai kejanggalan yang menggelikan. Dalam waktu singkat, kejanggalan itu berkembang menjadi lelucon di warung kopi dan café hingga meme kreasi akal imitasi di media sosial. Setiap orang pun bebas menambahkan tafsir sendiri dan menciptakan versi-versi baru yang makin menjauh dari maksud awal.   Lebih-lebih bukan baru kali ini Kepala Negara dianggap luput saat berbicara—baik dalam hal data maupun diksi—di hadapan publik. Kekeliruan dalam pidato terbaru itu seperti membuka laci memori kolektif masyarakat. Mereka tidak lagi menilai satu kata atau kalimat yang keliru secara terpisah, tapi merangkainya menjadi pola kekeliruan yang berulang.   Menurut teori Goffman, audiens selalu membaca performa secara menyeluruh untuk mencari konsistensi pertunjukan. Ketika satu bagian pertunjukan gagal, bagian lain pun dipertanyakan. Kegagalan performa berulang akan menggerogoti kepercayaan audiens terhadap kemampuan aktor dalam konsistensi menjaga perannya.   Apalagi kemudian muncul fakta bahwa pekerjaan orang yang disebut dalam pidato itu bukan pengupas bawang seperti tertulis pada teks yang disiapkan, melainkan penjahit kain majun dan karyawan dapur makan bergizi gratis. Kombinasi kesalahan di belakang dan depan panggung ini membuat pertunjukan makin kehilangan dayanya dalam meyakinkan audiens.   Sebagian kalangan mungkin menganggap kekeliruan informasi dari pejabat publik tersebut sebagai masalah kebahasaan yang sepele. Namun, ketika komunikasi pejabat publik karut-marut, kepercayaan masyarakat menjadi pertaruhan. Jika pola ini terus berlanjut, tatkala pemerintah mempertunjukkan tingginya capaian kinerja, jangan heran bila lebih banyak muncul raut muka penuh syak wasangka daripada tepuk tangan membahana. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/keseleo-lidah-pidato-prabowo-2284435