|
Membaca Berhadiah Koin Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 20 September 2026
|
Singapura
sampai memberi koin agar warganya mau membaca. Indonesia punya masalah yang
lebih besar: banjir informasi tanpa kedalaman. Singapura rupanya sedang mengajari
warganya membaca dengan cara yang agak ganjil: dibayar. Bukan dibayar besar,
tentu saja. Untuk membaca sedikitnya 15 menit sehari, warga yang mengikuti
ReadSG mendapat 20 koin virtual. Seribu koin bernilai S$1. Jadi, untuk
memperoleh satu dolar Singapura, seseorang harus membaca 15 menit selama 50
hari. Hadiahnya kecil, memang. Tapi pesannya besar: membaca sedang
diperlakukan seperti olahraga yang perlu dilatih kembali. Program lima tahun yang diluncurkan
National Library Board (NLB) awal September 2026 itu muncul justru di negeri
yang terkenal memiliki tradisi literasi kuat. Presiden Tharman Shanmugaratnam
menetapkan September sebagai National Reading Month. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa
orang Singapura sudah meninggalkan buku. Data NLB lebih menarik dari
kesimpulan itu. Dalam National Reading Habits Study 2024, 89 persen orang
dewasa Singapura membaca sesuatu lebih dari sekali seminggu. Tetapi yang membaca buku hanya 28
persennya. Yang lebih populer justru berita, pembacanya 76 persen, dan
artikel daring dengan jumlah pembaca 65 persen. Jadi, masalahnya bukan semata-mata
orang tak membaca. Masalahnya, apa yang dibaca, berapa lama dibaca, dan seberapa
dalam perhatian diberikan kepada bacaan itu. Orang bisa membaca sepanjang
hari tapi tetap kekurangan waktu membaca sebuah buku. Di situlah ReadSG menjadi menarik.
Singapura tidak sedang menjual buku dengan diskon. Mereka sedang mencoba
menjual kembali sebuah kebiasaan duduk, diam, berkonsentrasi, dan membiarkan
pikiran mengikuti gagasan yang tak selesai dicerna. Hadiah 20 koin itu sebenarnya bukan
upah. Ia lebih mirip uang receh yang dilempar ke mesin kebiasaan. Pemerintah
tahu, kalau mau mengalahkan ponsel, buku tidak cukup hanya mengatakan, “Saya
lebih bermutu.” Ponsel punya notifikasi, video pendek,
musik, komentar, algoritma, dan tombol yang selalu siap disentuh. Sementara
buku hanya punya halaman. Pertarungannya memang tidak seimbang. Buku seperti sumur. Kita harus menimba
untuk mendapatkan air. Video pendek seperti keran otomatis. Tekan sedikit,
air langsung mengalir. Masalahnya, kalau setiap haus kita hanya memilih
keran, otot menimba lama-lama ikut pensiun. NLB sendiri menyebut alasan yang lebih
serius. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi, membaca teks panjang
dianggap penting untuk melatih perhatian, pemikiran kritis, imajinasi, dan
kemampuan memahami perspektif. Dengan kata lain, persoalannya bukan
nostalgia terhadap buku. Persoalannya adalah kemampuan berpikir panjang di
zaman yang memuja perhatian pendek. Pertanyaan yang lebih menarik kemudian
muncul: kalau Singapura saja merasa perlu menghidupkan kembali kebiasaan
membaca, bagaimana dengan Indonesia? Kita sebaiknya tidak menjawabnya
dengan stereotip bahwa “orang Indonesia malas membaca”. Data tidak
sesederhana itu. BPS mencatat, pada 2024, sebanyak 53,09 persen penduduk
Indonesia berusia 10 tahun ke atas membaca dalam seminggu terakhir. Angka ini juga sangat bervariasi
antarprovinsi. Data Bali 69,52 persen, DKI Jakarta 65,20 persen, sementara
Jawa Barat 51,12 persen dan Jawa Timur 48,74 persen. Papua Pegunungan bahkan
tercatat 18,36 persen. Angka 53,09 persen itu pun harus kita
baca hati-hati. Ia tidak berarti hanya 53 persen orang Indonesia pernah
membuka buku. Indikator BPS tersebut mengukur aktivitas membaca secara umum,
bukan khusus membaca buku, apalagi membaca buku sampai tamat. Karena itu, kita tidak boleh
membandingkannya mentah-mentah dengan angka 28 persen pembaca buku di
Singapura. Sebab, ada angka lain yang jauh lebih menggelisahkan. Dalam
literasi membaca, level kita sangat rendah. Menurut PISA 2022, hanya sekitar 25
persen siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai Level 2. Rata-rata OECD
mencapai 74 persen. Hampir tidak ada siswa Indonesia yang mencapai Level 5
atau lebih, sementara rata-rata OECD mencapai 7 persen. Pada Level 2 tingkat itu, siswa baru
dituntut mampu menemukan gagasan utama teks dengan panjang sedang, mencari
informasi berdasarkan kriteria tertentu, serta melakukan refleksi sederhana
terhadap tujuan dan bentuk teks. Persoalannya adalah kemampuan memahami
dunia melalui teks. Dan dunia kita sekarang justru semakin penuh teks,
meskipun teks itu sering menyamar sebagai video. Indonesia sudah memasuki masyarakat
digital dalam skala raksasa. Data Digital 2025 dari DataReportal
memperkirakan 212 juta pengguna internet di Indonesia pada awal 2025, dengan
143 juta identitas pengguna media sosial. Angka itu memberi kita gambaran
tentang perubahan medan pertempuran. Anak Indonesia tidak hidup di padang
pasir informasi. Mereka justru berenang di dalamnya. Setiap hari mereka menerima berita,
ceramah, tutorial, podcast, debat, dakwah, gosip, ulasan produk, video
pendidikan, potongan film, dan entah berapa ribu potongan kehidupan orang
lain. Informasi tidak lagi perlu dicari.
Informasi datang mengetuk pintu, lalu kadang-kadang mendobrak masuk.
Pertanyaan yang kini lebih relevan, apakah orang Indonesia masih sanggup
memberi perhatian cukup lama untuk memahami sesuatu? Orang bisa menonton ceramah satu jam,
tapi belum tentu mampu menjelaskan kembali argumennya. Orang bisa mendengar
podcast dua jam, tetapi belum tentu mampu membedakan fakta, opini, asumsi,
dan kesimpulan. Itulah tantangan literasi baru. Maka
mungkin Indonesia perlu belajar dari keberanian Singapura, tanpa harus meniru
bentuk hadiahnya. Kita bisa membangun sistem yang membuat membaca menjadi
bagian alami dari kehidupan. Misalnya, 15 menit membaca sebelum pelajaran
dimulai. Atau, wajib baca satu buku per bulan
di pesantren, jurnal ringkas setelah membaca, klub diskusi berbasis buku.
Format perpustakaan benar-benar menjadi ruang hidup, bukan gudang buku yang
pintunya hanya dibuka ketika ada akreditasi. Lebih penting lagi, kita perlu menghubungkan
video dengan buku. Setelah siswa menonton video sejarah, misalnya, mereka
diminta membaca dua halaman sumber sejarah dan menemukan bagian yang berbeda.
Dengan cara itu, layar tidak menjadi musuh buku. Kita bahkan bisa membuat “15 menit
membaca” sebagai kebiasaan nasional. Bukan karena membaca harus dipaksa,
melainkan karena kebiasaan baik jarang lahir dari pidato tentang pentingnya
kebiasaan baik. Singapura tampaknya memahami satu hal
sederhana: kebiasaan membutuhkan desain. Indonesia memiliki masalah yang
sedikit berbeda. Kita bukan kekurangan cerita. Kita bahkan kebanjiran cerita
sejak di tempat tidur hingga warung kopi. Dan di negeri yang penduduknya gemar
mendengar cerita demikian, pekerjaan kita bukan mematikan pengeras suara.
Kita perlu mengajari telinga untuk menyimak, mata untuk membaca, dan otak
untuk memeriksa. Sebab bangsa yang hanya pandai
mengonsumsi cerita akan mudah menjadi penonton. Bangsa yang mampu membaca,
membandingkan, memeriksa, lalu berpikir sendiri akan menjadi penulis ceritanya.
Dan mungkin itulah nilai sebenarnya dari 15 menit membaca. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |