Mendengar
Pidato Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR 2026
|
KUATNYA VISI INDONESIA, TAPI PROBLEMA DI EKSEKUSI Denny JA : Kolumnis/Akademisi/Konsultan Politik/pendiri
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) |
FACEBOOK DENNY JA'S WORLD, 15 Agustus 2026
|
Di
Papua, Christina Bano menerima sepiring Makan Bergizi Gratis. Jarak ribuan
kilometer dari Jakarta mendadak terasa dekat ketika Prabowo menceritakan
kisahnya. Di
hadapan Christina, negara tidak hadir sebagai istana, kementerian, atau angka
anggaran. Negara hadir sebagai makanan yang memberinya tenaga untuk belajar
dan bermimpi. Saya
membayangkan anak itu membuka makanannya. Ia mungkin tidak mengetahui betapa
rumit birokrasi yang bekerja agar makanan tersebut akhirnya tiba di
hadapannya. Ia
juga mungkin tidak mengetahui bahwa namanya kelak disebut Presiden Republik
Indonesia dalam pidato besar menjelang peringatan kemerdekaan bangsanya yang
ke-81. Namun
justru ketidaktahuan itulah yang menyentuh saya. Anak seperti Christina tidak
membutuhkan teori tentang negara. Ia hanya membutuhkan negara yang
sungguh-sungguh bekerja. Satu
piring makanan kemudian menjadi lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia
menjadi metafora tentang janji republik kepada mereka yang lahir jauh dari
pusat kemakmuran. Tetapi
kisah Christina sekaligus melahirkan pertanyaan yang lebih sulit: sanggupkah
niat baik tetap baik setelah melewati anggaran besar, birokrasi panjang, dan
kepentingan manusia? Di
situlah, bagi saya, pidato Prabowo menemukan pertanyaan terpentingnya. Bukan
seberapa besar negara mampu bermimpi, melainkan seberapa baik negara mampu
bekerja. -000- Saya
mendengar pidato Prabowo menyambut Proklamasi 2026 bukan sekadar sebagai
laporan setelah 21 bulan pemerintahan. Saya mendengarnya sebagai sebuah
manifesto tentang negara. Setelah
lebih dari tiga dekade mengamati politik Indonesia melalui riset dan survei,
saya belajar membedakan popularitas sebuah gagasan dengan keberhasilan sebuah
kebijakan. Saya
berkali-kali melihat rakyat mencintai sebuah gagasan ketika diumumkan,
kemudian kecewa bukan karena gagasannya keliru, tetapi karena implementasinya
tak memenuhi harapan. Saya
juga belajar sesuatu yang lebih mendasar. Dalam politik, pemimpin dapat
mengubah arah dengan sebuah keputusan. Tetapi mengubah kenyataan membutuhkan
institusi yang bekerja. Karena
pengalaman panjang itulah saya mendengar pidato Prabowo dengan dua telinga
sekaligus: telinga seorang warga yang berharap dan seorang peneliti yang
bertanya. Harapan
membuat saya menangkap besarnya visi. Pengalaman membuat saya bertanya
tentang detail, institusi, insentif, data, pengawasan, dan manusia yang kelak
menjalankannya. Dari
pidato yang panjang itu, saya menangkap tiga gagasan besar. Ketiganya
memperlihatkan dengan cukup jelas filsafat pemerintahan yang sedang dibangun
Prabowo. -000- Negara Harus Mampu Menentukan Nasib Ekonominya
Sendiri Gagasan
pertama adalah kedaulatan ekonomi. Indonesia tidak cukup hanya memiliki
kekayaan. Indonesia harus mempunyai kemampuan menguasai dan menciptakan nilai
dari kekayaan tersebut. Indonesia harus berdaulat tak hanya soal pangan, tapi
juga soal energi, dan budaya. Swasembada
pangan, B50, hilirisasi, Danantara, bank emas, koperasi, pengawasan ekspor,
restrukturisasi BUMN, semuanya tumbuh dari akar pemikiran yang kurang lebih
sama. Indonesia
terlalu lama mengalami paradoks negara kaya: memiliki sumber daya berlimpah,
tetapi sebagian nilai tambah terbesar justru tercipta atau dinikmati di
tempat lain. Prabowo
ingin membalik hubungan tersebut. Kekayaan alam harus menjadi kapasitas
industri, teknologi, pekerjaan, devisa, pembiayaan pembangunan, dan akhirnya
kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Ini
bukan nasionalisme ekonomi yang hendak mengunci Indonesia dari dunia.
Investasi asing, teknologi, perdagangan, dan pasar global tetap memperoleh
tempat penting dalam strateginya. Yang
ingin diubah adalah posisi Indonesia dalam hubungan itu. Kita tidak boleh
selamanya menjadi pemasok bahan mentah sekaligus konsumen produk bernilai
tambah tinggi. Karena
itu hilirisasi dalam pidato Prabowo sebenarnya bergerak lebih jauh daripada
pembangunan smelter. Ia menuju pembangunan kemampuan industri nasional dan
penguasaan teknologi. Danantara
bahkan dibayangkan dapat membeli perusahaan asing yang memiliki teknologi,
intellectual property, pasar, dan manajemen yang dibutuhkan untuk mempercepat
transformasi industri Indonesia. Jika
berhasil, Indonesia bergerak dari resource nationalism menuju industrial
capability building. Kita tidak hanya mempertahankan kekayaan, tetapi
membangun kemampuan menghasilkan kekayaan baru. Kemerdekaan
1945 dengan demikian memperoleh makna ekonomi kontemporer: kemampuan sebuah
bangsa untuk semakin menentukan sendiri arah, ketahanan, dan masa depan
ekonominya. Namun
kedaulatan ekonomi pun tunduk pada hukum state capacity yang sama. Danantara
mengelola aset ratusan miliar dolar; skala tersebut menuntut tata kelola
setara sovereign wealth fund kelas dunia, bukan sekadar holding BUMN yang
diperbesar. Hilirisasi
nikel telah memperlihatkan pelajaran awal: nilai ekspor melonjak, tetapi
persoalan lingkungan, keselamatan kerja, dan distribusi manfaat bagi
masyarakat lingkar tambang belum sepenuhnya terjawab. Karena
itu ujian kedaulatan ekonomi bukan hanya seberapa cepat smelter dibangun atau
seberapa besar Danantara mengakuisisi, melainkan apakah tata kelola,
transparansi, dan mitigasi risikonya tumbuh setara dengan ambisinya. -000- Kemerdekaan Harus Dapat Dirasakan Rakyat Gagasan
kedua lebih menyentuh sisi moral pemerintahan Prabowo: keberhasilan negara
tidak boleh berhenti pada statistik, tetapi harus menjadi pengalaman konkret
dalam kehidupan rakyat. Pertumbuhan
ekonomi dapat tinggi. Investasi dapat mencetak rekor. BUMN dapat menghasilkan
keuntungan. Tetapi seluruh angka kehilangan kemegahannya ketika rakyat masih
hidup tanpa kesempatan. Karena
itu Prabowo berulang kali mengubah angka menjadi manusia: petani, nelayan,
pengemudi, anak miskin, pelajar Papua, keluarga tanpa rumah, dan masyarakat
yang membutuhkan pelayanan kesehatan. MBG,
Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan, rumah, jembatan
desa, air bersih, koperasi, semuanya ditempatkan dalam satu filsafat
kesejahteraan yang sama. Saya
merasakan sisi Prabowo yang paling kuat justru di sini. Ada kepekaan yang
nyata terhadap mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan. Kemiskinan
dalam kerangka ini bukan sekadar kekurangan uang. Ia juga kekurangan gizi,
pendidikan, kesehatan, jaringan sosial, kesempatan, bahkan kemampuan
membayangkan masa depan berbeda. Karena
itu keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu yang sama kepada semua
orang. Keadilan kadang menuntut negara memberi lebih kepada mereka yang
tertinggal. Sekolah
Rakyat adalah contoh paling eksplisit. Kemiskinan orang tua tidak boleh
menjadi hukuman seumur hidup yang otomatis diwariskan kepada anak-anak
mereka. Di
sinilah demokrasi memperoleh ukuran substantif. Pemilu memberikan legitimasi
kepada pemerintah, tetapi kesejahteraan rakyat menentukan apakah legitimasi
tersebut menghasilkan sesuatu yang bermakna. Negara
akhirnya memperoleh wajah manusia. Dan ukuran moral sebuah republik terlihat
dari bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia yang memiliki kekuasaan paling
sedikit. -000- Dari Political Will Menuju State Capacity Gagasan
ketiga justru membawa kita kepada persoalan paling menentukan. Indonesia
sesungguhnya tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang adalah kapasitas
mengubah potensi menjadi hasil. Kita
mempunyai laut, mineral, energi, tanah, BUMN, pasar domestik, tenaga kerja,
serta jutaan anak muda yang mampu menjadi modal transformasi bangsa. Namun
seluruh modal itu berhadapan dengan penyakit lama: birokrasi lamban, korupsi,
data buruk, kebocoran, koordinasi lemah, inefisiensi, serta kepentingan
kelompok yang mengakar. Prabowo
menawarkan political will yang kuat. Tetapi ilmu kebijakan publik
mengingatkan bahwa political will tidak identik dengan state
capacity. State capacity
adalah kemampuan negara mengumpulkan informasi, mengoordinasikan organisasi,
mengelola sumber daya, menegakkan aturan, serta memastikan kebijakan
benar-benar mencapai sasaran. Seorang
Presiden dapat mengubah arah pemerintahan dalam satu rapat. Tetapi keputusan
itu kemudian harus melewati kementerian, badan, daerah, kontraktor, petugas,
hingga warga. Di
setiap mata rantai itu, visi besar berhadapan dengan kemampuan manusia biasa.
Di sanalah sejarah sesungguhnya sebuah kebijakan ditentukan. Saya
mengenali persoalan ini pula dari pengalaman berada di lingkungan korporasi
besar. Keputusan ruang rapat tidak pernah otomatis menjadi kenyataan di
lapangan. Semakin
besar organisasi, semakin panjang perjalanan antara keputusan dan hasil.
Karena itu keberanian pemimpin harus berpasangan dengan kekuatan sistem yang
menjalankan keberanian tersebut. Dan
justru di titik inilah saya melihat tantangan terbesar pemerintahan Prabowo. -000- MBG Sebagai Ujian Makan
Bergizi Gratis adalah contoh paling jelas untuk menguji hubungan antara
gagasan besar, keberanian politik, kapasitas institusi, dan kualitas
pelaksanaan. Sulit
membantah kekuatan moral gagasannya. Seorang anak tidak memilih dilahirkan
miskin. Kekurangan gizi tidak boleh menentukan kapasitas otaknya sebelum
kehidupan benar-benar dimulai. Karena
itu investasi gizi anak dapat dibaca sebagai investasi keadilan. Negara
berusaha memperbaiki titik awal kehidupan yang sejak kelahiran memang tidak
pernah sama. Tetapi
kebijakan publik mempunyai hukum yang keras: niat baik tidak memberikan
kekebalan terhadap kegagalan administrasi, korupsi, kesalahan data, atau
lemahnya pengawasan. Pada
Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan sejumlah pejabat dalam
perkara dugaan korupsi tata kelola MBG, termasuk mantan pimpinan Badan Gizi
Nasional. Sepanjang
paruh pertama 2026 pula, sejumlah insiden keracunan massal tercatat di
berbagai daerah, melibatkan ribuan siswa dari Sukabumi, Cianjur, hingga
sekolah-sekolah di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Proses
hukum harus dihormati dan asas praduga tidak bersalah tetap berlaku. Namun
bagi institusi, munculnya perkara hukum dan insiden lapangan tersebut sudah
merupakan alarm yang serius. Evaluasi
pelaksanaan juga memperlihatkan persoalan akurasi data penerima, kesiapan
SPPG, keamanan pangan, kepatuhan prosedur, pengawasan, dan tata kelola yang
memerlukan perbaikan. Di
sini kita harus adil. Masalah tersebut tidak membuktikan MBG sebagai gagasan
gagal. Jutaan penerima dapat tetap memperoleh manfaat nyata dari program
tersebut. Tetapi
keberhasilan juga tidak boleh dihitung hanya berdasarkan jumlah porsi. Angka
besar dapat menghasilkan ilusi keberhasilan apabila kualitas di balik angka
tidak diperiksa. Pertanyaannya
harus lebih keras: apakah makanan aman, gizinya benar, penerimanya tepat,
mitranya transparan, anggarannya terlindungi, dan penyimpangan cepat
ditemukan? Bagi
birokrasi, kesalahan mungkin tercatat sebagai persentase. Bagi seorang anak,
satu porsi makanan bermasalah adalah seratus persen dari makan siangnya hari
itu. -000- Mengapa Gagasan dan Eksekusi Dapat Berjarak? Ada
tiga penjelasan dari perspektif kebijakan publik yang membantu memahami
mengapa tujuan MBG yang begitu kuat dapat menghadapi problem implementasi. Pertama adalah scale
before system. Skala program
berkembang sangat cepat, sementara kapasitas organisasi, pengawasan, data,
SDM, dan rantai pasok memerlukan waktu untuk matang. MBG
membutuhkan dapur layak, ahli gizi, pemasok terpercaya, sistem pembayaran,
standar keamanan, audit, data penerima, logistik, serta mekanisme pengaduan
yang bekerja bersamaan. Ketika
ekspansi mendahului kapasitas, kesalahan kecil ikut mengalami eskalasi.
Risiko yang dapat dikelola pada seratus titik menjadi persoalan besar pada
ribuan titik. Kecepatan
tetap diperlukan. Anak yang kekurangan gizi tidak dapat diminta menunggu
birokrasi sempurna. Tetapi kecepatan harus mengikuti tingkat kesiapan
institusi pelaksana. Kebijakan
yang matang bukan memilih antara cepat atau aman. Tantangannya adalah
membangun sistem yang memungkinkan negara bergerak cepat justru karena
pengaman sudah tersedia. -000- Kedua adalah governance
gap. Anggaran besar dan jaringan operasi luas
menghasilkan ribuan transaksi, pemasok, mitra, dapur, kontrak, serta
keputusan administratif setiap hari. Setiap
titik pelayanan sekaligus merupakan titik risiko. Konflik kepentingan,
favoritisme, mark-up, kelalaian, manipulasi data, bahkan korupsi dapat masuk
melalui celah tersebut. Karena
itu besarnya pengawasan harus tumbuh setara dengan besarnya program. Anggaran
raksasa memerlukan transparansi, audit digital, keterlacakan transaksi, dan
akuntabilitas raksasa pula. Kita
sering membayangkan pengawasan sebagai rem pembangunan. Padahal pengawasan
yang dirancang baik justru sabuk pengaman yang memungkinkan kendaraan melaju
dengan percaya diri. Program
sosial juga memerlukan transparansi publik. Semakin mudah masyarakat
mengetahui siapa mitra, berapa anggaran, dan bagaimana hasilnya, semakin
sempit ruang penyimpangan. -000- Ketiga adalah
implementation gap. Kebijakan nasional
dirumuskan di pusat, tetapi nasib akhirnya ditentukan oleh ribuan keputusan
kecil yang berlangsung jauh dari Jakarta. Standar
yang sama bertemu realitas berbeda di Papua, Jawa, Maluku, Sumatra, kota
besar, pulau terpencil, sekolah padat, dan desa dengan logistik terbatas. Di
sinilah pelaksana lapangan menjadi sangat menentukan. Mereka bukan mesin.
Mereka menafsirkan aturan sambil menghadapi keterbatasan waktu, informasi,
tenaga, dan sumber daya. Bayangkan
seorang kepala SPPG di sebuah kabupaten yang harus menyiapkan ribuan porsi
sebelum matahari terbit, dengan pemasok yang terlambat, ahli gizi yang
merangkap tugas, dan tenggat yang tidak mengenal cuaca. Ia bukan koruptor dan
bukan pahlawan. Ia manusia biasa yang setiap pagi memilih antara memenuhi
standar dan memenuhi target. Pada
momen itulah nasib kebijakan nasional benar-benar diputuskan, jauh dari ruang
rapat di Jakarta. Karena
itu standardisasi harus dipadukan dengan adaptasi lokal. Pusat menetapkan
hasil minimum yang tidak boleh ditawar, sementara daerah menyesuaikan metode
berdasarkan kondisi setempat. Kesalahan
desain terbesar adalah membangun sistem yang hanya berhasil apabila setiap
orang di dalamnya selalu kompeten, jujur, disiplin, dan mempunyai informasi
sempurna. Institusi
justru diperlukan karena manusia dapat salah. Sistem yang baik membuat
kesalahan cepat terlihat, mudah diperbaiki, dan sulit berkembang menjadi
penyimpangan sistemik. Solusinya
bukan sekadar memperbesar program, melainkan memperkuat fondasinya. Bangun
audit digital yang bekerja secara real-time, hadirkan pengawasan independen
yang berakar pada komunitas lokal. Lalu biarkan kecepatan ekspansi mengikuti
kesiapan nyata setiap daerah. Sebab
dalam kebijakan sebesar ini, keberanian bukan hanya soal melaju cepat, tetapi
juga mengetahui kapan sistem telah cukup kuat untuk melangkah lebih jauh. -000- Kontra-Argumen yang Harus Didengar Ada
kritik terhadap kritik semacam ini. Program sebesar MBG mustahil menunggu
sistem sempurna karena penundaan juga mempunyai biaya sosial bagi jutaan
anak. Argumen
tersebut valid. Hampir semua kebijakan transformatif mengalami periode
pembelajaran. Kekurangan pada fase awal tidak otomatis membuktikan bahwa
kebijakan secara keseluruhan telah gagal. Tidak
adil pula menghakimi seluruh MBG hanya berdasarkan dugaan korupsi beberapa
individu atau kegagalan pada sebagian dapur yang menjalankan program
tersebut. Tetapi
justru karena penerimanya anak-anak, standar kehati-hatiannya harus lebih
tinggi. Kesalahan tidak boleh dinormalisasi sebagai harga rutin yang harus
dibayar demi kecepatan. Jawaban
terbaik pemerintah terhadap kritik bukan menyangkal kekurangan. Pemerintahan
justru menjadi kuat ketika mampu mengubah kritik menjadi informasi untuk
memperbaiki dirinya sendiri. Pemimpin
besar bukan hanya berani memulai kebijakan besar. Ia juga berani mengoreksi
desainnya, menghukum penyimpangan, dan mengubah arah ketika bukti menuntut
perubahan. -000- Dua Buku untuk Memperdalam Wawasan Buku
pertama adalah Implementation: How Great Expectations in Washington Are
Dashed in Oakland, karya Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky,
University of California Press, 1973. Pressman
dan Wildavsky menunjukkan paradoks kebijakan publik: tujuan yang baik,
anggaran tersedia, dan dukungan politik ternyata belum cukup menjamin hasil
yang baik. Implementasi
membutuhkan rangkaian keputusan dari banyak aktor. Semakin panjang rantainya,
semakin banyak titik tempat koordinasi dapat terputus atau tujuan awal
mengalami distorsi. Pelajaran
tersebut sangat relevan bagi MBG. Instruksi Presiden harus melewati lembaga
pusat, daerah, pengelola SPPG, pemasok, ahli gizi, sekolah, hingga akhirnya
mencapai anak. Pada
setiap mata rantai terdapat kemungkinan keterlambatan, interpretasi berbeda,
insentif menyimpang, keterbatasan kapasitas, bahkan penyalahgunaan kekuasaan
yang tidak dirancang oleh pembuat kebijakan. Pesan
terpenting buku ini sederhana tetapi mendalam: implementasi bukan tahap
administratif setelah kebijakan. Implementasi sesungguhnya adalah bagian
paling menentukan dari kebijakan itu sendiri. -000- Buku
kedua adalah Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in
Public Services, karya Michael Lipsky, Russell Sage Foundation, 1980. Lipsky
mengalihkan perhatian kita dari Presiden dan menteri kepada manusia yang
berdiri di ujung paling bawah rantai negara: pelaksana pelayanan publik
sehari-hari. Mereka
mempunyai diskresi karena peraturan pusat tidak mungkin mengantisipasi setiap
situasi. Dalam praktiknya, merekalah yang ikut menentukan bagaimana kebijakan
benar-benar dialami masyarakat. Dalam
MBG, pengelola dapur, ahli gizi, sekolah, pemasok, serta petugas lokal ikut
menentukan apakah kebijakan nasional berakhir sebagai makanan berkualitas
atau sekadar target. Lipsky
menunjukkan bagaimana keterbatasan sumber daya dan tekanan target dapat
melahirkan jalan pintas. Karena itu desain kebijakan harus realistis terhadap
perilaku manusia. Institusi
yang matang tidak mengasumsikan semua orang sempurna. Ia menciptakan
insentif, transparansi, pengawasan, umpan balik, dan koreksi ketika manusia
melakukan kesalahan. Di
sinilah Lipsky bertemu dengan kisah Christina: negara akhirnya bukan apa yang
dikatakan Presiden, melainkan apa yang dialami warga ketika bertemu pelaksana
terakhirnya. -000- Dari Visi Menuju Warisan Setelah
mendengar pidato Prabowo, saya tetap membawa optimisme. Indonesia membutuhkan
pemimpin yang berani membayangkan sesuatu yang lebih besar daripada keadaan
hari ini. Terlalu
banyak persoalan bangsa dibiarkan begitu lama sehingga kita akhirnya
menganggapnya sebagai kodrat. Kepemimpinan diperlukan justru untuk menolak
kepasrahan semacam itu. Namun
pengalaman panjang mengamati politik membuat saya percaya bahwa warisan
seorang pemimpin tidak ditentukan oleh banyaknya gagasan yang ia umumkan
ketika berkuasa. Warisan
lahir ketika gagasan tersebut berubah menjadi institusi yang terus bekerja
bahkan setelah pemimpinnya tidak lagi berada di dalam ruangan tempat
keputusan dibuat. Karena
itu tantangan Prabowo bukan memperkecil mimpinya. Indonesia justru memerlukan
mimpi besar. Tantangannya adalah membangun institusi sebesar mimpi yang ingin
diwujudkannya. MBG
tidak perlu kehilangan ambisinya karena menemukan masalah. Sebaliknya,
masalah harus menjadi kesempatan membangun sistem yang lebih transparan,
adaptif, profesional, dan terukur. Taruhannya
tidak kecil. Jika institusi tidak dibangun setara ambisi, MBG dapat berubah
dari monumen keadilan menjadi monumen kebocoran; hilirisasi dapat berubah
dari kedaulatan menjadi ketergantungan baru; Danantara dapat berubah dari
mesin transformasi menjadi beban fiskal generasi berikutnya. Sebaliknya,
jika institusi tumbuh setara mimpi, 2029 dapat mencatat sesuatu yang jarang
terjadi dalam sejarah republik: sebuah pemerintahan yang mewariskan bukan
hanya program, tetapi kemampuan negara untuk terus menjalankan program
tersebut tanpa bergantung pada siapa yang berkuasa. Jika
itu tercapai, Christina Bano bukan hanya menjadi kisah menyentuh dalam sebuah
pidato. Ia menjadi ukuran apakah republik benar-benar mampu memenuhi
janjinya. Delapan
puluh satu tahun setelah proklamasi, mungkin inilah makna kemerdekaan yang
semakin dewasa: bukan hanya memiliki negara, tetapi memiliki negara yang
mampu bekerja. Dan
akhirnya sejarah tidak akan bertanya seberapa besar negara bermimpi dari
podium, tetapi apakah ketika Christina membuka makanannya di Papua, republik
benar-benar hadir di dalamnya. Sebab
gagasan besar dapat menyalakan harapan, tetapi hanya negara yang mampu
bekerja yang dapat mengubah harapan menjadi sejarah. ● REFERENSI Jeffrey
L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in
Washington Are Dashed in Oakland*, University of California Press, 1973. Michael
Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public
Services*, Russell Sage Foundation, 1980. |
