Selasa, 17 November 2026

 

Akhir Anak Haram Konstitusi

Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 15 November 2026

 

 

                                                           

·      Pengkhianatan Jokowi terhadap partai lamanya berbalas dengan ditinggalkannya dia dan anaknya hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan partai pengusung.

 

·      Pertautan kepentingan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan kekuasaan ganda.

 

·      Kasus penyadapan ilegal dan tuduhan makar oleh Listyo Sigit Prabowo mengunci ruang gerak kelompok Solo.

 

KARMA politik menimpa Gibran Rakabuming Raka dan bapaknya, Joko Widodo. Naik ke tampuk kekuasaan dua tahun lalu dengan menyiasati aturan pencalonan pemilihan presiden, Gibran lengser setelah manipulasi syarat ijazahnya terbongkar di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

 

Sejarah mencatat: setelah mengakali aturan, Gibran terpilih menjadi wakil presiden berkat bapaknya yang saat itu menjabat presiden. Gagal memperpanjang masa jabatan, Jokowi menyorongkan anaknya kepada Prabowo yang meminang Gibran sebagai pendampingnya meskipun harus berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi sejak di Solo. Dia kemudian mengerahkan segenap sumber daya pemerintah untuk memenangkan pasangan ini.

 

Pertautan kepentingan Jokowi yang berambisi terus berkuasa lewat anaknya dengan Prabowo yang sudah lama ngebet menjadi presiden menyebabkan timbulnya kekuasaan ganda. Meskipun tak lagi menjabat presiden, Jokowi tetap memiliki pengaruh di kabinet Prabowo. Apalagi sejumlah menteri Prabowo adalah mantan pembantu Jokowi. Pada awal masa pemerintahannya, Prabowo terkesan memberikan angin kepada Jokowi untuk cawe-cawe.

 

Namun setiap bulan madu ada ujungnya. Kekuasaan ganda pada akhirnya melahirkan loyalitas ganda. Terkuaknya penyadapan ilegal terhadap Prabowo oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo sewaktu dia menjabat Kepala Kepolisian RI menunjukkan adanya persaingan kekuasaan. Terbongkarnya kasus itu yang berujung pada tuduhan rencana makar merupakan puncak friksi matahari kembar di pucuk kekuasaan.

 

Hanya berselang beberapa hari setelah penyadapan ilegal dan tuduhan makar diungkap, Gibran pun mundur dari jabatannya. Rencana para politikus memakzulkan Gibran memang menggelinding deras setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran. Tapi penyadapan terhadap Prabowo dan tuduhan makar oleh Listyo, loyalis utama Jokowi, menjadi faktor yang meluruhkan rencana Gibran dan bapaknya melawan balik. Kasus itu mengunci ruang gerak kelompok Solo.

 

Gibran pun jadi tumbal. Para politikus mencari kambing hitam atas “kejahatan” politik mereka tiga tahun lalu. Ketika itu mereka pura-pura bisu dan tuli soal problem pencalonan Gibran dan malah berlomba-lomba menjadi pembelanya. Kini, setelah posisi politik tak lagi menguntungkan, mereka melepeh Gibran. Seharusnya, jika masih punya malu, mereka yang mendapatkan keuntungan dari kemenangan Prabowo-Gibran ramai-ramai mundur dari jabatan masing-masing.

 

Tak terkecuali Prabowo. Dialah yang paling diuntungkan oleh laparnya Jokowi akan kekuasaan. Jika tak didukung Jokowi pada pemilihan presiden 2024, kuat diduga Prabowo akan kalah. Elektabilitas dan dana kampanyenya menggelembung setelah mendapatkan sokongan presiden berkuasa. Itu belum termasuk “dukungan” negara selama kampanye seperti pengerahan bantuan sosial dan aparat. Setelah pemilihan umum dua tahun lalu terbukti cacat moral dan prosedur, Prabowo semestinya ikut meletakkan jabatan.

 

Banyak yang mengira setelah Gibran tersingkir dan Jokowi terkucil secara politik negara kembali ke jalan konstitusi. Atau berpikir bahwa Prabowo kini tak lagi diganggu oleh Jokowi dan jaringan politiknya. Tak dimungkiri bahwa Prabowo mendapatkan keuntungan dari keriuhan politik belakangan ini. Setidaknya tingkat popularitasnya yang terjun bebas kembali terungkit. Dengan mudah dia bisa beralasan bahwa, dua tahun ini, pemerintahannya diganggu kelompok Solo.

 

Di balik itu semua, justru kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi: kekuasaan makin terpusat di tangan Prabowo dan akhirnya Indonesia jatuh menjadi negara otokrasi. Karena itu, bagi warga negara, mundurnya Gibran sebenarnya tak banyak memberikan manfaat.

 

Setelah persaingan elite tak ada lagi, dengan pengawasan dan perimbangan dari lembaga politik resmi yang lebih dulu tumpul, pemerintahan Prabowo seakan-akan tak punya lagi rem. Dia akan leluasa mengendalikan negara. Jika warga negara tak bersatu padu mengingatkan, pengelolaan negara yang sudah amburadul bakal makin hancur lebur. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/anak-haram-konstitusi-gibran-mundur-2304947

 

 

Tenang, Saya Sudah Tak di Sini

Anton Septian :  Redaktur Eksekutif Tempo

TEMPO MINGGUAN, 15 November 2026

 

 

                                                           

·      Faisal Basri meramalkan bahwa Prabowo Subianto akan meninggalkan Joko Widodo dalam dua tahun masa pemerintahannya.

 

·      Menurut penelitian ilmiah, bayang-bayang pemimpin sebelumnya cenderung membatasi secara informal kekuasaan penerusnya.

 

·      Barang siapa menjadi sebab seseorang berkuasa, kata Machiavelli, dia akan binasa sendiri.

 

DUA setengah tahun lalu, ekonom Faisal Basri memprediksi bahwa Prabowo Subianto yang saat itu baru memenangi pemilihan presiden akan meninggalkan Joko Widodo. Pecah kongsi itu, kata Faisal, paling lambat terjadi pada 2026. Kejadian tersebut berbarengan dengan melemahnya kurs ke level Rp 18 ribu per dolar Amerika Serikat dan pemerintah tak bisa mengeluarkan subsidi lebih besar karena kas negara sudah terkuras.

 

Seolah-olah nubuat, ketiga prakiraan Faisal itu terjadi hari ini. Nilai dolar sudah di atas Rp 18 ribu. Seiring dengan ambruknya rupiah dan membubungnya harga energi dunia, subsidi dan kompensasi yang mesti dibayarkan pemerintah tahun ini jauh melampaui kemampuan anggaran yang tekor karena dipaksa membiayai proyek makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.

 

Prabowo dan Jokowi resmi berpisah jalan begitu Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti sebagai wakil presiden. Putra sulung Jokowi itu mundur setelah para politikus menggulirkan pemakzulan yang dipicu terbongkarnya manipulasi syarat ijazah sekolah menengah dia dalam pencalonan wakil presiden tiga tahun lalu. Tapi tanda-tanda Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, yang membantunya habis-habisan dalam pemilihan presiden 2024, mulai terlihat setidaknya sejak gugatan keabsahan ijazah Gibran bergulir di Mahkamah Konstitusi.

 

Prabowo, misalnya, tak terlihat membentengi Gibran dari gugatan tersebut. Dia juga menggeser orang-orang Jokowi yang tersisa di kabinetnya ke posisi yang tak strategis. Malah, dalam kejadian terbaru, Prabowo menginstruksikan polisi menangkap loyalis Jokowi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan tuduhan menyadap Presiden dan makar. Terkunci perkara ini, untuk sementara waktu Jokowi urung melawan balik.

 

Sebelum Faisal Basri meramalkan akhir hubungan Prabowo dengan Jokowi, Junyan Jiang dan kawan-kawan menuliskan hasil penelitian mengenai bayang-bayang penguasa terdahulu terhadap penerusnya. Dalam artikel berjudul “In the Shadows of Great Men: Retired Leaders and Informal Power Constraints in Autocracies", Jiang menemukan bahwa pemimpin sebelumnya, yang turut mendudukkan penguasa berikutnya, memiliki pengaruh dalam kekuasaan penerusnya hingga 17 persen dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang, pengaruhnya mencapai 24 persen. Jiang dan kawan-kawan meneliti ratusan rezim di lebih dari seratus negara pada 1950-2019.

 

Menurut Jiang, bayang-bayang pemimpin sebelumnya cenderung membatasi secara informal kekuasaan penerusnya. Sejarah mencatat, sejumlah pemimpin dunia cepat ataupun lambat, diam-diam ataupun terang-terangan, melepaskan diri dari pengaruh tersebut. Di Kazakstan, misalnya, Presiden Jomart Tokayev meninggalkan Nursultan Nazarbayev, penguasa sebelumnya yang mendukung dia dalam pemilihan umum, yang masih merecoki pemerintahannya.

 

Contoh yang lebih dekat dengan kita: Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. memenangi pemilihan presiden 2022 berkat berkoalisi dengan Sara Duterte, putri inkumben Rodrigo Duterte. Dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya, Marcos Jr. secara bertahap mencopot loyalis Duterte dari pos strategis di kabinet dan membiarkan penyelidikan dugaan korupsi Sara Duterte berjalan. Dia pun membuka akses bagi proses hukum Mahkamah Pidana Internasional terhadap Rodrigo Duterte pada 2025, yang mencerminkan perpecahan total antara presiden dan kingmaker-nya.

 

Naiknya Prabowo ke kursi kekuasaan juga memanfaatkan dilema kingmaker yang dialami Jokowi. Menjelang Pemilihan Umum 2024, Presiden Jokowi menginginkan penggantinya bisa meneruskan apa yang telah dia rintis, tapi masih bisa ia “pegang”. Setelah gagal memperpanjang masa kekuasaannya, Jokowi menyorongkan Gibran kepada Prabowo yang meminangnya sebagai wakil presiden agar tetap punya kaki di pemerintahan berikutnya. Sudah bukan rahasia, jika Jokowi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang membesarkannya, dia akan berebut pengaruh dengan Megawati Soekarnoputri dalam pemerintahan baru bila Ganjar terpilih sebagai presiden.

 

Dengan mendukung Prabowo, Jokowi seakan-akan mendapat garansi untuk tetap berkuasa lewat Gibran dan sejumlah menteri yang pernah jadi bawahannya. Pengaruh Jokowi terhadap kedua jangkarnya tersebut kemudian melahirkan kekuasaan ganda yang pada akhirnya menimbulkan persaingan kekuasaan.

 

Apa yang ditulis Niccolò Machiavelli dalam Il Principe lebih dari lima abad lalu kemudian terbukti. Barang siapa menjadi sebab seseorang berkuasa, kata Machiavelli, dia akan binasa sendiri. Sebab, penguasa baru tidak akan pernah merasa aman selama orang yang telah mengangkatnya masih memiliki kekuatan yang sama besar untuk menjatuhkannya kembali.

 

Maka Gibran akhirnya angkat kaki dari Istana Wakil Presiden. Jangkar terakhir Jokowi di pemerintahan Prabowo pun tanggal. Sementara dulu pada masa kampanye Gibran berkata, “Tenang, Pak Prabowo, saya sudah di sini”, sekarang dia bisa bilang, “Tenang, Pak Prabowo, saya sudah tidak di sini”. ●

 

Sumber :     https://www.tempo.co/prelude/gibran-mundur-prabowo-jokowi-surat-dari-redaksi-2305061