Senin, 19 Oktober 2026

 

Singa Podium Pemadu Mazhab Gontor-Sidogiri

Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 19 Oktober 2026

 

                                                

 

Singa Podium Telah Pergi, Siapa Berani Menegur Penguasa? KH Syukron Ma’mun meninggalkan pelajaran penting tentang dakwah, politik, dan keberanian moral.

 

Pagi kemarin, Ahad, 18 Oktober 2026, kabar duka datang dari Jakarta. Prof. KH Syukron Ma’mun, pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman, mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah.

 

Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn. Usianya 84 tahun. Umat Islam kehilangan seorang ulama yang suaranya menggelegar, kritiknya tajam, dan keberaniannya berhadapan dengan kekuasaan meninggalkan kesan mendalam.

 

Saya membayangkan kembali suara seraknya yang khas. Ketika Kiai Syukron naik ke podium, jamaah segera mengenali karakter suaranya. Ia berbicara dengan tenaga penuh, membawa persoalan besar ke hadapan orang banyak dan menuntut jawaban.

 

Julukan Singa Podium melekat karena kemampuannya menguasai forum sekaligus keberaniannya menyampaikan pendirian. Pendidikan muhadlarah di Gontor menempanya menjadi orator ulung, yang di mimbar selalu menempatkan soal kekuasaan sebagai inti dakwahnya.

 

-000-

 

Kiai Syukron lahir di Sampang, Madura, pada 21 Desember 1941. Ia tumbuh dalam keluarga pesantren. Ibunya mengajarkan Al-Qur’an dan kitab-kitab klasik.

 

Setelah menempuh pendidikan dasar dan madrasah, ia belajar di Pesantren Sidogiri, Pasuruan, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.

 

Ia menyelesaikan pendidikan Kulliyatul Mu’allimin dan melanjutkan studi di Institut Pendidikan Darussalam Gontor hingga memperoleh gelar sarjana muda.

 

Sidogiri mewakili kekuatan tradisi salafiyah dengan pengkajian kitab kuning yang mendalam. Gontor mengembangkan sistem pendidikan modern, kedisiplinan, penguasaan bahasa, dan pembentukan karakter.

 

Dari pengalaman itulah, pada 11 Januari 1975, Kiai Syukron mendirikan Pesantren Daarur Rahman di Jakarta Selatan. Pesantren ini memadukan pengajaran kitab-kitab klasik dengan pendidikan modern, termasuk penguasaan bahasa Arab dan Inggris.

 

Lembaga itu kemudian berkembang melalui sejumlah cabang. Dengan menggabungkan Mazhab Sidogiri dan Mazhab Gontor, Kiai Syukron boleh dibilang sebagai perintis perpaduan dua sistem pendidikan tersebut.

 

Pada peringatan 50 tahun Daarur Rahman tahun lalu, Kiai Syukron secara simbolis mempertemukan keluarga pesantren Sidogiri dan Gontor sebagai bagian dari pengenalan sanad keilmuan kepada santri dan alumni.

 

Perpaduan tersebut mempunyai makna lebih luas. Pesantren perlu menjaga akar keilmuan, tetapi juga harus mempersiapkan santri menghadapi masyarakat yang terus berubah.

 

Tradisi memberi kedalaman; sistem modern membantu santri mengembangkan keterampilan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila pesantren memiliki visi yang jelas.

 

Pengaruh Kiai Syukron tumbuh melalui tiga jalur: mimbar dakwah, lembaga pendidikan, dan organisasi politik. Ketiganya saling berhubungan, meskipun masing-masing mempunyai ukuran keberhasilan berbeda.

 

Melalui mimbar, ia menyampaikan ajaran Islam kepada jamaah lintas daerah. Melalui Daarur Rahman, ia membangun lingkungan pendidikan yang membentuk generasi santri. Melalui organisasi dan partai, ia memasuki ruang politik sebagai ruang dakwah.

 

Pesantrennya juga melahirkan jaringan alumni yang tersebar di berbagai bidang. Kementerian Agama pernah mencatat bahwa lulusan Daarur Rahman melanjutkan pendidikan dan bekerja di sejumlah negara, seperti belajar tentang pesawat tempur di Moskow, Rusia.

 

Itu mengingatkan kita bahwa pendidikan pesantren tidak harus membatasi cakrawala santri. Seseorang dapat belajar kitab fikih sekaligus menekuni ilmu penerbangan, teknologi, ekonomi, atau ilmu sosial.

 

Dalam politik, pengaruh Kiai Syukron tampak melalui kiprahnya mendirikan dan memimpin PPNUI. Upaya tersebut memperlihatkan keyakinannya bahwa umat membutuhkan saluran untuk menyampaikan aspirasi.

 

Tapi, pengalaman politik Indonesia juga mengajarkan bahwa popularitas ulama dan besarnya jaringan santri tidak dengan sendirinya menghasilkan kekuatan elektoral yang besar.

 

Karena itu, kita perlu membedakan pengaruh moral dari kekuatan politik praktis. Seorang ulama mungkin tidak memenangkan banyak kursi, tetapi suaranya tetap dapat memengaruhi cara masyarakat menilai pejabat dan kebijakan.

 

-000-

 

Di tangan Kiai Syukron, mimbar keagamaan berubah menjadi tempat menguji tanggung jawab pemimpin, mengingatkan pejabat, dan membela kepentingan rakyat. Dari mimbar yang satu ke mimbar yang lain, ia berbicara konsisten. Selalu begitu.

 

Enam tahun lalu, misalnya, Kiai Syukron menyampaikan ceramah dalam acara haul KH Abdul Hamid bin Abdullah Umar di Pesantren Salafiyah, Pasuruan. Di hadapan ribuan jamaah, ia mengingatkan pemerintah dan pejabat agar tidak mempersulit kehidupan rakyat.

 

Ia juga menyampaikan pesan yang penting bagi kehidupan demokrasi. Baginya, kiai mengkritik pemerintah justru cinta Indonesia. Karena itu, masyarakat dan penguasa tidak semestinya menganggap kritik sebagai permusuhan.

 

Pesan itu sederhana, tetapi menghantam kebiasaan buruk politik kita. Sebagian pejabat senang menerima pujian, tetapi cepat meradang ketika seseorang menunjukkan kesalahan mereka. Mereka menghendaki ulama menjadi pemberi restu, bukan pengingat.

 

Padahal, ketika seorang pemimpin menyimpang, siapa yang lebih berkepentingan mengingatkannya selain orang yang masih mempunyai keberanian moral? Kiai Syukron mengembalikan kritik ke tempatnya: sebagai bagian dari tanggung jawab mencintai negeri.

 

Logikanya terang. Jika seorang pejabat membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat, orang yang mencintai Indonesia harus berani menyatakannya. Membiarkan kesalahan terus berjalan demi menjaga hubungan baik dengan penguasa justru merugikan bangsa.

 

Ia juga mengingatkan, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis menjadikan seseorang musuh negara. Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat, sementara kekuasaan membutuhkan pengawasan. Tanpa itu, pemerintahan mudah berubah menjadi ruangan tertutup.

 

Kiai Syukron mempunyai gaya komunikasi yang khas. Ia tidak selalu membungkus kritik dengan metafora panjang. Ia cenderung menyampaikan persoalan secara langsung, dengan intonasi kuat dan argumentasi keagamaan yang tegas.

 

Sikap itu tampak pula dalam keterlibatannya pada politik praktis. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), yang dideklarasikan pada 5 Maret 2003, dan pernah memimpin partai tersebut.

 

Sebelumnya, ia telah berkecimpung dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), termasuk lama didapuk sebagai Ketua Umum Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ia juga pernah menjadi penasihat Partai Persatuan Pembangunan.

 

Riwayat ini menunjukkan bahwa ia memahami politik dari dekat. Ia mengenal dunia dakwah, organisasi, dan persaingan partai. Pengalaman tersebut memberinya ruang melihat bagaimana kekuasaan bekerja dan kepentingan politik memengaruhi sikap tokoh agama.

 

Tentu, keterlibatan politik tidak otomatis membuat seseorang selalu benar. Ulama juga perlu menguji keputusan politiknya sendiri.

 

Justru karena itu, keberanian mengkritik pemerintah menjadi semakin berarti apabila seorang pengkritik bersedia menerapkan ukuran moral yang sama kepada kelompok dan kepentingannya sendiri.

 

Di sinilah warisan Kiai Syukron perlu kita baca secara utuh. Kita dapat menghargai keberaniannya tanpa menganggap setiap pilihan politiknya kebal dari penilaian.

 

Salah satu kesaksian yang menyentuh datang dari Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus mantan santri Daarur Rahman. Dalam kenangannya, Ray menceritakan perhatian khusus yang diterimanya dari sang kiai.

 

Kiai Syukron mengetahui bahwa Ray membaca buku-buku yang ketika itu tidak lazim dikonsumsi sebagian besar santri. Rak bukunya menyimpan karya Nurcholish Madjid, Kuntowijoyo, Muhammad Abduh, Hamka, dan sejumlah pemikir lain.

 

Suatu sore, ketika Kiai Syukron memberikan pengajaran umum kepada santri kelas enam, Ray mengajukan tiga pertanyaan sekaligus mengenai dinul Islam.

 

Sang kiai merespons dengan suara keras, dengan tujuan menarik perhatian santri lain agar menyimak jawaban serius atas pertanyaan serius. Di akhir pengajaran, Kiai Syukron bahkan mempersilakan Ray mengunjungi perpustakaan pribadinya.

 

Ray memang tak sempat memenuhi undangan itu, tetapi ia menangkap pesan penting dari pengalaman tersebut. Sang guru memberi ruang bagi santri yang ingin membaca dan berpikir lebih jauh.

 

Dalam kenangan yang sama, Ray menyebut bahwa dari Kiai Syukron ia belajar menjaga independensi, memegang prinsip, bersabar, dan menolak kompromi terhadap kekuasaan yang menindas.

 

Kesaksian itu penting. Kita sering mengukur keberhasilan pesantren dari banyaknya hafalan, ketertiban ibadah, atau jumlah alumninya. Semua itu bernilai.

 

Namun, pendidikan juga harus menghasilkan manusia yang mampu berpikir mandiri, menguji pendapat, dan mempertahankan kebenaran ketika berhadapan dengan tekanan.

 

Ray kemudian dikenal sebagai pengamat politik dan aktivis yang kritis. Pengalaman pendidikannya memperlihatkan bagaimana pesantren dapat menyediakan ruang bagi tumbuhnya keberanian intelektual.

 

Kiai yang baik tidak merasa terancam ketika santrinya membaca buku yang berbeda. Ia justru membantu mereka memahami perbedaan dengan ilmu dan akal sehat.

 

Kiai Syukron kini telah tiada. Keluarga dan para penerus Daarur Rahman mempunyai tanggung jawab besar menjaga keberlanjutan pendidikan yang telah ia bangun.

 

Mereka perlu merawat tradisi keilmuan, memperkuat mutu pengajaran, membuka ruang dialog, dan memastikan alumni tetap memiliki hubungan yang sehat dengan masyarakat.

 

Para ulama lain juga dapat mengambil pelajaran dari ketegasan Kiai Syukron. Mimbar keagamaan mempunyai tanggung jawab sosial. Dari sana, ulama perlu membantu masyarakat memahami persoalan sekaligus mengingatkan penguasa dengan argumentasi yang kuat.

 

Keberanian itu perlu berjalan bersama ketelitian. Kritik harus bertumpu pada fakta. Tuduhan harus mempunyai bukti. Perbedaan politik tidak boleh menghapus adab. Dengan cara itu, suara ulama dapat menjadi penuntun masyarakat.

 

Kiai Syukron, si Singa Podium itu kini telah pergi. Namun, suara yang berani membela kepentingan rakyat tidak boleh ikut terkubur. Kita membutuhkan lebih banyak ulama yang menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.

 

Semoga Allah SWT mengampuni KH Syukron Ma’mun, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, dan memberikan ketabahan kepada keluarga, santri, serta seluruh pihak yang berduka.

 

Selamat jalan, Pak Kiai. Semoga ilmu dan keberanian yang engkau wariskan terus hidup dalam generasi yang engkau didik. ●

 

Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha

 

 

Kawin Stunting

Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 19 Oktober 2026

 

 

 

Spontan. Begitu ketemu Wali Kota Hasto Wardoyo, pekan lalu, saya langsung ingat ”perkawinan stunting”.

 

Saya pernah ngobrol panjang soal itu saat sang wali kota Yogyakarta masih menjabat kepala BKKBN. Saat itu upaya untuk mencegah stunting sampai harus ”mencampuri” urusan perkawinan.

 

Waktu itu setiap rencana perkawinan harus didahului tes lingkar lengan calon pengantin perempuan. Lengan atas. calon pengantin yang ukuran lengan atasnya kurang dari 35 cm, diberi kartu kuning: dia berpotensi akan melahirkan bayi stunting.

 

Kartu kuning memang tidak sekeras kartu merah. Setidaknya calon pengantin tahu risiko itu: melahirkan bayi stunting. Menakutkan. Tentu tidak ada seorang ibu yang senang punya anak stunting.

 

Maka dia tahu: sejak sebelun kawin sudah harus memperhatikan kualitas makanannyi.

 

Angka ukuran lengan itu masuk ke BKKBN. Lengkap dengan nama dan alamat calon pengantin. Lembaga yang mengurus kependudukan itu lantas memberikan bantuan makan bernutrisi gratis. Perkembangan ukuran lengan pun dimonitor. Kalau sampai hari perkawinan belum banyak berubah maka ada kartu kuning kedua: usahakan jangan punya anak dulu. Harus menggunakan kontrasepsi sambil terus memperbaiki kondisi tubuhnyi.

 

Saat dilakukan pengukuran lingkar lengan atas itu sekalian diperiksa indikasi lainnya: HB darah, gula darah, dan apakah mengidap hepatitis. Waktu itu BKKBN sangat fokus mencari akar persoalan stunting. Ibarat berburu, teknik yang digunakan adalah: tembak jitu. Senjata yang dipilih adalah sniper. Tepat sasaran. Hemat biaya.

 

"Apakah warisan tembak jitu itu masih dilaksankan sekarang? Apakah calon pengantin masih harus menjalani pengukuran lingkar lengan?" tanya saya.

 

"Mohon maaf. Saya tidak dapat info yang baru," jawabnya.

 

Hasto seorang dokter. Kini ia sibuk mengurus Sumbu Malioboro warisan dari pendiri keraton Mataram Sultan Hamengku Buwono I. Teori tembak jitu sudah ia wariskan ke pejabat BKKBN penggantinya yang kini sudah diganti lagi.

 

Nama BKKBN pun di zaman Hasto berubah menjadi BKKBN --dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

 

Di balik warisan ”tembak jitu stunting” itu sebenarnya ada rumus: "ketepatan mencegah lahirnya bayi stunting punya tingkat keberhasilan 80 persen. Sedang keberhasilan mengatasi bayi stunting yang sudah terlanjur lahir hanya 20 persen".

 

Teori itu ia temukan mungkin karena ia seorang dokter --yang terbiasa melihat penyakit dari akar persoalan. Saat mendiagnosis pasien, seorang dokter tidak pernah bisa tertipu oleh simpton. Misalnya tubuh pasien panas. Dokter tidak mengobati panasnya, melainkan mencari penyebab panas itu.

 

Maka pengobatannya pun bisa tepat. Dan ketika memberikan obat juga selalu melihat kemampuan pasien.

 

Hasto menjabat kepala BKKBN tidak sampai akhir masa jabatan. Ia mengundurkan diri karena dapat tugas baru dari partai: maju Pilwali Yogyakarta. Toh ia sudah merasa tidak mungkin masuk dalam jajaran kabinet baru Presiden Prabow Subiantoo. PDI-Perjuangan sudah memutuskan tidak ikut dalam koalisi pemerintah.

 

Ia harus mengundurkan diri karena waktu pendaftaran calon wali kota pun sudah mepet. Tinggal satu minggu. Belum pula punya persiapan bagaimana harus menggalang suara. Ternyata terpilih. Hasto jadi wali kota pertama yang PDI-Perjuangan.

 

Selain merealisasikan Warisan Sumbu Malioboro, sebenarnya Hasto punya persoalan besar: bagaimana muwujudkan ekonomi kerakyatan tanpa lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).

 

Di kota Yogyakarta tidak ada satu pun KDMP. Bukan karena wali kotanya PDI-Perjuangan, tapi karena tidak mendapat lahannya. Tidak ada aset Pemkot yang bisa diubah jadi KDMP.

 

Pun Sekolah Rakyat yang di bawah Kementerian Sosial itu. Tidak satu pun ada di Yogyakarta.

 

Tapi Hasto punya track record istimewa saat menjabat bupati Kulonprogo. Ia konsisten memutar ekonomi rakyat lewat Perda wajib beli produk setempat. Anda sudah tahu: tidak ada Indomart dan Alfamart satu pun di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Warisan itu bertahan sampai sekarang.

 

Tentu itu tidak bisa di-copy paste di Yogyakarta --yang full perkotaan. Tapi Hasto sedang menyiapkan modifikasinya. Yogyakarts bisa berlomba memutar ekonomi rakyat dengan daerah lain yang melakukannya lewat KDMP.

 

Hasto Wardoyo masih seorang dokter --masih berpraktik seminggu sekali. Diagnosisnya atas Yogyakarta tentu masih bisa setepat saat mendiagnosis Kulon Progo maupun stunting di BKKBN. Mestinya. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/974236/kawin-stunting