|
Habis
Kebakaran Hutan Terbitlah Ide Menanam Sawit Daniel Ahmad Fajri : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 18 Oktober 2026
|
· Presiden Prabowo Subianto mendapat
laporan soal luas lahan yang masih terbakar sekitar 600 hektare. · Organisasi pemerhati lingkungan
mencatat total luas hutan dan rawa gambut yang terbakar mencapai lebih dari
1,4 juta hektare. · Ada area kebakaran yang berada di dalam
wilayah konsesi perusahaan dan ide memanfaatkan lahan untuk perkebunan bahan
baku biodiesel. PETANG
belum datang. Tapi asap pekat di cakrawala membuat Palangka Raya terlihat
kelam pada Senin, 12 Oktober 2026. Hari itu, sekitar pukul 3 sore, angin juga
menerbangkan jerubu yang memedihkan mata akibat kebakaran hutan dan rawa
gambut yang melanda Pulau Kalimantan sejak Juli 2026. Di ibu
kota Kalimantan Tengah itu, jarak pandang saat mengendarai kendaraan bermotor
tak lebih dari 10 meter. Pengemudi ojek daring di Palangka Raya seperti Ahmat
Maulana hanya berani memacu kendaraannya dengan kecepatan 20-30 kilometer per
jam. Ahmat
bercerita, ia terpaksa berkegiatan di luar ruangan di tengah asap kebakaran
karena mesti menafkahi keluarga. Bekerja dikepung jerubu selama
berpekan-pekan, Ahmat sudah terserang batuk. “Kondisi udara di sini sudah
enggak normal,” ujarnya di Palangka Raya pada Senin, 12 Oktober 2026. Berjarak
sekitar 220 kilometer dari Palangka Raya, Desa Mantangai Hulu yang masuk
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, juga diselimuti asap. Warga Desa
Mantangai Hulu, Reni, mengatakan dadanya kerap mengalami sesak ketika tidur
karena asap sudah masuk ke rumahnya. Menurut
Reni, bantuan dari pemerintah daerah tak kunjung tiba meski pasien dengan
keluhan infeksi saluran pernapasandi Pos Kesehatan Desa Mantangai Hulu
beberapa kali membeludak. “Kami tak bisa lagi mengandalkan pemerintah,”
tuturnya. Kalimantan
Tengah, daerah tempat tinggal Ahmat dan Reni, merupakan satu dari lima
provinsi yang punya titik kebakaran hutan dan rawa gambut terbanyak sepanjang
2026. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 16 Oktober
2026, ada 2.852 titik panas di Kalimantan Tengah. Empat provinsi lain yang
punya titik panas terbanyak adalah Sumatera Selatan (2.898 titik panas),
Kalimantan Selatan (681), Kalimantan Barat (412), dan Riau (188). Juru
Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Rio Rompas mengatakan pemerintah lambat
menanggulangi kebakaran hutan dan rawa gambut di sejumlah provinsi. Menurut
dia, pemerintah sudah memperoleh peringatan soal risiko kemarau panjang dan
El NiƱo sejak awal 2026. “Api sudah membesar sehingga terlambat jika cuma
mengandalkan pemadaman,” katanya. Sejak
kebakaran hutan dan rawa gambut meluas pada pertengahan 2026, Presiden
Prabowo Subianto telah menggelar sedikitnya lima kali rapat koordinasi. Ia
terakhir kali membahas penanganan kebakaran dalam pertemuan dengan sejumlah
pejabat dalam rapat secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin,
12 Oktober 2026. Panglima
Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto yang datang dalam rapat
itu bercerita, ia menjelaskan sejumlah upaya tentara ikut memadamkan api.
Contohnya mengerahkan tim penerjun dan mengirim alat pemadam. “Kami juga
mengebor tanah untuk mendapatkan sumber air yang dipakai menyiram lahan yang
terbakar,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Tempo pada Rabu, 14 Oktober
2026. Menteri
Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman yang turut hadir dan
duduk di sisi Presiden bercerita, para pejabat menjelaskan progres penanganan
dengan didukung data. Itu yang dilakukan Suharyanto, waktu itu masih menjadi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, saat menerangkan luas kawasan
hutan dan lahan yang masih terbakar di hadapan Prabowo. Presiden mencopot
Suharyanto dari posisinya pada Kamis, 15 Oktober 2026, atau tiga hari seusai
rapat terbatas itu. “Di enam
provinsi, lahan yang harus dipadamkan atau masih terbakar adalah 639,23
hektare. Apa benar itu?” tanya Prabowo kepada Suharyanto. “Betul,
Bapak Presiden,” ujar Suharyanto. Prabowo
lantas menimpali dengan berkata, “Saya kira masih ratusan ribu atau puluhan
ribu hektare, ternyata sudah jauh.” Dudung
mengklaim data lahan terbakar seluas 639,23 hektare seperti yang disampaikan
Presiden Prabowo dan Suharyanto merupakan luas kawasan yang sedang ditangani
otoritas pada hari dilaksanakannya rapat itu saja. “Kalau total luas lahan
yang terbakar mencapai 100 ribu sekian hektare,” kata Ketua Pengarah Desk
Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut dalam wawancara
khusus dengan Tempo pada Selasa, 13 Oktober 2026. Potongan
foto berisi data luas lahan kebakaran dalam rapat di Istana Merdeka itu
kemudian menjadi gunjingan publik. Organisasi independen yang berfokus pada
kampanye lingkungan seperti Greenpeace Indonesia menyatakan data dalam rapat
koordinasi tersebut tak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Juru
Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan
pemerintah semestinya tak memakai data sisa lahan terbakar dan penurunan
jumlah titik panas sebagai bahan rapat penanggulangan kebakaran. Sebab,
pemadaman api di rawa gambut tak serta-merta berhasil karena bara boleh jadi
masih berpendar di bawah permukaan gambut sehingga api bisa mengamuk lagi.
“Butuh waktu lama untuk memadamkan api di gambut,” tutur Belgis. Belgis
menunjukkan data pembanding seperti yang terpampang di situs Nusantara Atlas.
Situs penyedia informasi geospasial terbuka itu menunjukkan total titik panas
di Indonesia sepanjang 2026 mencapai lebih dari 1 juta dengan luas area hutan
dan rawa gambut yang terbakar sekitar 1,4 juta hektare. Selain
itu, pemerintah tak memasukkan kebakaran di Papua ke data penanganan yang
dibahas dalam rapat di Istana Merdeka. Padahal, menurut catatan Greenpeace
Indonesia, ada 1.413 sumber titik asap di Bumi Cenderawasih hingga 1 Oktober
2026. Beberapa titik di antaranya berada di dalam kawasan konservasi. Pelaksana
Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton S.P. Panjaitan
menjelaskan, data luas lahan kebakaran yang dibicarakan di Istana Merdeka
merupakan statistik yang berasal dari sistem informasi Kementerian Kehutanan.
Berton mengakui bahwa api di rawa gambut tak mudah dipadamkan. “Itu memang
prediksi karena kami tak mungkin mengukur saat api masih menyala,” ujar
Berton dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Kepala
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan
Ristianto Pribadi menerangkan, lembaganya memadukan pantauan satelit dengan
hasil pemeriksaan lapangan serta informasi cuaca, sebaran asap, kualitas
udara, dan jarak pandang untuk menyajikan data kepada pengambil kebijakan. Menurut
dia, data mengenai penurunan jumlah titik panas dan luasan lahan terbakar
dalam sehari belum tentu mengindikasikan api telah betul-betul dipadamkan.
“Kementerian Kehutanan memahami kekhawatiran masyarakat terhadap kebakaran
hutan yang masih terjadi serta dampak asap yang dirasakan,” katanya melalui
pesan WhatsApp pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Seorang
penyelenggara negara menunjukkan kepada Tempo mengenai data pembanding yang
dilaporkan kepada Presiden soal kebakaran hutan. Dalam dokumen milik lembaga
negara di sektor perekonomian yang dilihat Tempo, lembaga negara itu
mengidentifikasi melalui pantauan satelit bahwa ada lebih dari 112 ribu titik
panas sepanjang 2026—lebih tinggi ketimbang kebakaran hebat yang terjadi pada
2015 dengan 95 ribu hotspot. Walhasil, asap menyebar ke berbagai wilayah,
bahkan hingga Singapura dan Malaysia. Otoritas
Singapura sudah menghubungi Indonesia setelah jerubu menyelimuti negeri
jiran. Menteri Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengaku telah
berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Grace Fu
mendukung berbagai inisiatif di tingkat regional untuk membahas kerja sama
kawasan mengatasi asap kebakaran. “Kami siap membantu semampu kami,” tuturnya
melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar Singapura di
Jakarta kepada Tempo pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dimintai
tanggapan mengenai komunikasinya dengan pemerintah Singapura, Jumhur
menjelaskan bahwa Indonesia telah berupaya seoptimal mungkin menanggulangi
kebakaran. “Kami belum tahu bentuk bantuan dari mereka seperti apa,” ujar
Jumhur melalui sambungan telepon. Dewan
Perwakilan Rakyat juga menyoroti penanganan kebakaran hutan oleh pemerintah.
Anggota Komisi IV yang mengurus sektor kehutanan, Daniel Johan, mengatakan
respons pemerintah saat terjadi bencana asap di Kalimantan dan Sumatera amat
lamban. Ia mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional.
“Masyarakat tak boleh dibiarkan terlalu lama menghirup racun,” kata politikus
Partai Kebangkitan Bangsa itu. Komisi
IV sudah meminta penjelasan Menteri Kehutanan Raja Juli Anton soal kebakaran
hutan dalam rapat dengar pendapat pada 18 Agustus 2026. Dua anggota Komisi IV
yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, Raja Juli sempat meminta dukungan
DPR supaya pemerintah mencairkan dana siap pakai sebesar Rp 290,9 miliar
untuk penanganan kebakaran hutan dan rawa gambut. Wakil
Ketua Komisi IV Abdul Kharis Almasyhari membenarkan kabar bahwa ada
permintaan Raja Juli soal dana siap pakai dan dukungan pencairan anggaran
tersebut. “Tapi tampaknya belum dicairkan Kementerian Keuangan,” ujar Kharis
pada Rabu, 14 Oktober 2026. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Sidarto belum merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Menurut
Kharis, Raja Juli kembali meminta tambahan anggaran Kementerian Kehutanan
untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 4,6 triliun dalam rapat terpisah pada
awal September 2026. Tambahan bujet itu, kata dia, ditujukan untuk mendukung
kegiatan mitigasi kebakaran hutan. Namun Badan Anggaran DPR memutuskan
Kementerian Kehutanan tak mendapat tambahan bujet. Padahal
Kharis mendengar kabar dari sejumlah pejabat di Kementerian Kehutanan bahwa
keterbatasan anggaran membuat mitigasi bencana tak optimal. Selain itu,
pejabat takut dipersoalkan penegak hukum ketika mengerjakan program mitigasi.
“Nanti menjadi temuan karena pegawai Kementerian mengerjakan sesuatu sebelum
peristiwa kebakaran terjadi,” tutur Kharis menirukan curhat para pejabat
Kementerian Kehutanan. Juru
bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa usulan
penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027 berbeda dengan kebutuhan dana
darurat pada tahun ini. Menurut dia, kecukupan anggaran sangat penting dalam
menentukan kesiapan operasi. “Efektivitas mitigasi perlu dinilai secara
menyeluruh,” katanya pada Sabtu, 17 Oktober 2026. ••• ORGANISASI
di bidang lingkungan mencermati pola kebakaran hutan dan rawa gambut yang
berulang. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari serta
Greenpeace Indonesia mengidentifikasi sebagian area kebakaran hutan berada di
kawasan yang dekat serta masuk wilayah konsesi perusahaan. Kajian
Greenpeace Indonesia terhadap 6.811 titik asap yang teridentifikasi pada
periode 8 Agustus-1 Oktober 2026 menunjukkan ada 1.950 titik asap yang
mengepul di dalam 300 wilayah konsesi, baik perkebunan sawit maupun kawasan
perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Selain itu, 2.719 titik yang
teridentifikasi pada 2026 berada di area yang pernah terbakar pada 2015-2023. Temuan
Greenpeace Indonesia mirip hasil pemantauan Jikalahari. Koordinator
Jikalahari Okto Yugo Setiyo mengatakan area sekitar konsesi merupakan wilayah
abu-abu yang bisa dimasuki siapa pun. “Perbatasan wilayah konsesi itu
biasanya bercampur dengan belukar,” ujarnya kepada Tempo pada Selasa, 13
Oktober 2026. Okto
pernah mendapat cerita dari seorang kepala desa di Kabupaten Siak, Riau,
bahwa kepala desa itu pernah melihat seorang pria yang diduga suruhan
perusahaan muncul dari dalam area konsesi yang kering. “Tak lama setelah
orang itu pergi, api membesar dari wilayah perusahaan,” kata Okto menirukan
kisah kepala desa yang ditemuinya. Menurut
Okto, pembakaran merupakan metode paling murah untuk membuka lahan milik
perusahaan. Jika menyewa alat berat, biayanya bisa mencapai Rp 5-7 juta per
hektare dengan sistem borongan, tergantung kondisi dan tingkat kesulitan
lahan. Pola
pembakaran juga ditemukan dalam kasus kebakaran tahun ini. Mantan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Suharyanto, pernah
melapor kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal September 2026 soal pelaku
pembakaran hutan di Jambi. Suharyanto menyebutkan pelaku mengaku mendapat
upah Rp 500 ribu untuk membakar lahan dan menunjukkan foto pelaku yang membawa
tas kecil berisi korek. Identitas
terduga pelaku pembakaran itu adalah Muhammad Tohid Nurulah dan Abdul Kodir.
Balai Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Daerah
Jambi telah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus penguasaan lahan.
Status Tohid disematkan tambahan, yakni tersangka pembakaran hutan di kawasan
milik perusahaan. Pengacara
Tohid dan Kodir, Muhammad Diyah, membantah tuduhan penguasaan lahan. Menurut
Diyah, Tohid dan Kodir telah membeli lahan seluas 2 hektare dari seorang
warga Kecamatan Bukit Asam, Jambi. Ihwal tuduhan membakar lahan, Diyah
mengklaim Tohid tak sengaja menyenggol tungku memasak ketika beristirahat
setelah bertani. “Dia juga tak tahu status kawasan itu sebagai kawasan
lindung perusahaan,” katanya. Pemerhati
lingkungan seperti Jikalahari juga mencermati pola lain, yakni padamnya
kebakaran lahan di wilayah konsesi diikuti penanaman tanaman komoditas
seperti kelapa sawit dan pohon akasia. Koordinator Jikalahari Okto Yugo
Setiyo mencontohkan, ada perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang
wilayah konsesinya terbakar hebat pada 2019. Seraya
menunjukkan pantauan satelit, Okto menyebutkan area bekas kebakaran itu kini
sudah ditanami pohon akasia. “Muncul tanaman perusahaan di area bekas terbakar,”
ujarnya. Mantan Kepala BNPB, Suharyanto, juga pernah melaporkan kepada
Presiden Prabowo bahwa ada bibit sawit yang langsung ditanam di bekas area
terbakar dalam rapat terbatas pada Senin, 7 September 2026. Ketua
Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono tak terima jika
perusahaan perkebunan sawit dituding sebagai pelaku pembakaran hutan yang
terjadi belakangan ini. Eddy menuturkan, perusahaan dalam dua tahun terakhir
belum memperoleh hak guna usaha yang telah diajukan permohonannya. “Logikanya
di mana jika kami menyuruh orang membakar lahan,” tutur Eddy. Dugaan
pemanfaatan lahan setelah kebakaran sedikit tersibak dari cerita Okto Yugo
Setiyo. Ia menyatakan ada seorang perwira menengah Tentara Nasional Indonesia
yang menyambangi kantornya, sekitar September 2026. Kepada Okto, tentara itu
mengaku berasal dari Markas Besar TNI dan diutus orang dekat Presiden. Menurut
Okto, perwira berpangkat letnan kolonel itu bertanya soal titik-titik
kebakaran yang dikaji Jikalahari. “Jika ketahuan aktor besarnya, mungkin ada
satuan tugas yang akan mengambil alih lahan bekas terbakar itu,” ujar Okto
menirukan ucapan tamunya. Melalui
pesan pendek kepada Tempo pada Rabu, 14 Oktober 2026, Panglima TNI Jenderal
Agus Subiyanto mengatakan prajuritnya turun ke lapangan untuk mensosialisasi
cara mencegah kebakaran. “Agar masyarakat tak membakar lahan saat membuka
ladang,” katanya. Setelah
kunjungan perwira menengah itu ke kantor Jikalahari di Riau, Utusan Khusus
Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan ingin
memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan dan lahan yang rusak untuk pengembangan
perkebunan yang bisa memproduksi biodiesel, seperti B-50 dan B-100. Juru
bicara Hashim, Ariseno Ridhwan, belum merespons pesan dan panggilan telepon
Tempo hingga Jumat, 16 Oktober 2026. Adapun juru bicara Satuan Tugas
Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengatakan ide
Hashim selaras dengan rencana swasembada energi yang dicanangkan pemerintah. Menurut
Barita, Hashim dan timnya menyerap data Satgas PKH soal 6,2 juta hektare
lahan yang dikelola secara ilegal oleh korporasi. Sebanyak 4,1 juta hektare
telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. “Mereka akan menentukan
turunan minyak sawit yang menjadi komoditas untuk ketahanan energi kita,”
ujar Barita kepada Tempo pada Kamis, 15 Oktober 2026. ● Klik link “Habis Kebakaran Hutan
Terbitlah Ide Menanam Sawit” berikut : https://images-tm.tempo.co/all/2026/10/17/923118/923118_1200.jpg https://images-tm.tempo.co/all/2026/10/17/923119/923119_1200.jpg https://images-tm.tempo.co/all/2026/10/17/923120/923120_1200.jpg Sumber :
https://www.tempo.co/politik/kebakaran-hutan-prabowo-perkebunan-sawit-2300813 |
