Akrobat Riskan Saldo Anggaran Editorial 3 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Penempatan dan penarikan dana saldo anggaran lebih di bank memicu problem fiskal dan keuangan baru.   ·      Penempatan dana SAL untuk proyek prioritas membuat tata kelola anggaran publik makin goyor.   ·      Kredibilitas kebijakan fiskal runtuh dan kini membuat bank mendapat masalah baru.   TARIK-SEROK dana saldo anggaran lebih dari dan ke bank-bank negara menunjukkan tata kelola anggaran yang serampangan. Dana SAL yang seharusnya menjadi bantalan pada saat darurat dikucurkan ke bank dan bermuara di proyek favorit Presiden Prabowo Subianto. Ketika dana sudah masuk ke bank, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menariknya lagi sehingga memicu persoalan baru.   Sejak September tahun lalu, Menteri Purbaya menyalurkan dana SAL Rp 200 triliun, separuh dari simpanan di Bank Indonesia, ke bank negara. Purbaya berdalih dana SAL ditarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daripada menganggur di rekening pemerintah.   Nyatanya, dana itu mengucur untuk proyek koperasi merah putih dan makan bergizi gratis yang tak memberikan daya ungkit ekonomi. Setelah bank negara menyalurkannya sebagai kredit bertenor tiga tahun, Purbaya memintanya kembali. Walhasil, pengurus bank pusing tujuh keliling mencari sumber baru penambal SAL.   Dampaknya tak main-main. Selain terjadi tarik-menarik likuiditas antarbank, suku bunga pinjaman antarbank naik. Jika sudah begini, alih-alih menggerakkan ekonomi, dana SAL memicu problem baru di perbankan Indonesia. Sebelum ada dana SAL pun bank sudah ribet menghadapi likuiditas yang tak terserap.   Data Bank Indonesia menunjukkan kredit yang belum dicairkan debitor umum mencapai Rp 2.576 triliun atau 22,41 persen dari plafon. Para pengusaha tak berani mencairkan utang karena daya beli sedang melemah dan biaya produksi meningkat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Laporan S&P Global tentang indeks manajer pembelian atau purchasing managers’ index (PMI) manufaktur pada Juni 2026 mengkonfirmasi kelesuan industri.   Menurut S&P, nilai PMI manufaktur Indonesia 46,9, anjlok dari 50 pada bulan sebelumnya. Indeks di bawah 50 menunjukkan industri sedang menahan produksi atau berhenti berekspansi. Ekonomi Indonesia makin dekat dengan tubir jurang karena ancaman nyata lesunya industri manufaktur adalah pemecatan massal pekerjanya.   Maka dalih Menteri Purbaya menarik dan menambah dana SAL untuk menggerakkan ekonomi tak hanya menggantang asap, tapi juga mengelabui publik. Penarikan dana SAL seyogianya diputuskan bersama Dewan Perwakilan Rakyat karena uang ini bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tarik-serok dana SAL ala Purbaya membuat tata kelola anggaran makin runyam.   Sesungguhnya inilah pangkal soal kelesuan ekonomi hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Kredibilitas fiskal makin jatuh, yang membuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah anjlok. Pemilik modal tak lagi percaya bahwa para pengurus negara bisa mengelola ekonomi dengan benar. Lembaga-lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P dan MSCI, terus menilai buruk indikator-indikator ekonomi Indonesia.   Tak ada cara menyehatkan kondisi fiskal selain menyetop proyek-proyek boros dan terindikasi korupsi seperti koperasi merah putih dan makan bergizi gratis. Pemotongan anggaran dan penataan ulang proyek ini akan memberikan harapan bahwa pemerintah mau mengoreksi kebijakan yang keliru. Walhasil, Menteri Purbaya tak perlu berakrobat memakai tabungan negara sebagai bantalan darurat menyuntikkan kredit perbankan dengan dalih mendorong pertumbuhan ekonomi. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/masalah-baru-penempatan-dana-sal-2273568

 

 

Berita Sepekan Vonis Nadiem dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook Egi Adyatama :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menjadi tersangka kasus suap pengisian jabatan.   ·      DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.   ·      Kelompok bersenjata membakar pesawat penumpang di Yahukimo, Papua Pegunungan.   MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 2019-2022. “Terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah pada Selasa, 30 Juni 2026.   Pendiri layanan aplikasi Gojek itu juga didenda Rp 1 miliar dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp 809,59 miliar. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan praktik rasuah dalam pengadaan laptop dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,56 triliun. Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut hukuman 18 tahun penjara untuk Nadiem.   Hakim anggota bernama Andi Saputra menyatakan dissenting opinion. Hakim Andi berpendapat bahwa Nadiem semestinya dibebaskan karena tak ada cukup bukti untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum. Kata Andi, korupsi merupakan kejahatan kerah putih sehingga memerlukan standar pembuktian yang lebih progresif.   Tim kuasa hukum Nadiem mengaku kecewa terhadap putusan majelis hakim. Mereka berencana mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi.   Ketua tim pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengklaim fakta yang muncul dalam persidangan menunjukkan tak ada uang negara yang mengalir ke rekening pribadi Nadiem. “Saksi ahli yang dihadirkan jaksa menyatakan tak ada bukti transfer dari perusahaan ke Pak Nadiem,” tuturnya. ●   Bupati Kuantan Singingi Jadi Tersangka Suap   KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada Rabu, 1 Juli 2026. Suhardiman menyerahkan diri setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sepuluh orang sejak Senin, 29 Juni 2026.   Politikus Partai Gerindra itu diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, Zulkarnain. “Zulkarnain lalu terpilih menjadi sekretaris daerah periode 2025,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.   Suhardiman juga diduga menerima gratifikasi dalam pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Padahal kewenangan itu berada di bawah Kementerian Kehutanan. Komisi antikorupsi berencana memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. “Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti atau memperkuat fakta,” kata Achmad. ●   RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Bergulir di DPR   DEWAN Perwakilan Rakyat mulai membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber pada Selasa, 30 Juni 2026. Kelompok masyarakat sipil yang bergiat dalam isu hak digital mengatakan sejumlah pasal dinilai berpotensi melegalkan pengawasan massal, menerobos privasi, hingga melahirkan lembaga siber yang tak dapat dikontrol. “Saya menyarankan rancangan peraturan ini ditangguhkan dan dikaji ulang secara menyeluruh,” ujar Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.   Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi sektor komunikasi dan pertahanan, Dave Laksono, berjanji melibatkan publik dalam pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Politikus Partai Golkar itu menyatakan pembahasan masih berada pada tahap awal. “Pasti ada partisipasi yang bermakna,” kata Dave. ●   Narapidana Ikut Program Ketahanan Pangan   PEMERINTAH menyiapkan program pelatihan bagi narapidana yang akan menerima amnesti untuk terlibat dalam program ketahanan pangan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan program tersebut berlaku untuk narapidana yang masih dalam usia produktif. “Presiden ingin narapidana yang berumur produktif diberi amnesti agar ditempatkan di unit usaha di sektor ketahanan pangan,” ujarnya di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026.   Supratman, politikus Partai Gerindra, mengatakan penerima amnesti tak serta-merta bebas tanpa menerima pembinaan. Amnesti itu rencananya diberikan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-81. ●   Pesawat AMA Dibakar di Yahukimo   PESAWAT milik Associated Mission Aviation (AMA) dengan kode penerbangan PK-RCY dibakar di Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis, 2 Juli 2026. Kepolisian Resor Yahukimo menduga pelaku pembakaran adalah kelompok bersenjata. Pesawat AMA menempuh rute penerbangan dari Wamena dengan membawa tujuh penumpang.   Pilot pesawat yang berkebangsaan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas dalam peristiwa tersebut. “Tim diterbangkan ke Balinggama untuk mengevakuasi pilot,” tutur Kepala Penerangan Komando Operasi Habema, Letnan Kolonel Wirya Artadiguna. Evakuasi, kata Wirya, mengalami kendala cuaca dan lokasi pesawat yang sulit dijangkau. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/vonis-nadiem-laptop-chromebook-2273583