Senin, 10 Mei 2021

 

Memaafkan dan Membangun Peradaban

Zuly Qodir ;  Ketua Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KOMPAS, 10 Mei 2021

 

 

                                                           

Kemarin aku merasa pintar, maka aku akan mengubah dunia. Sekarang aku lebih bijaksana, maka aku akan mengubah diriku sendiri. Jalaluddin Rumi

 

Tak satu pun umat manusia tanpa dosa. Inilah noda yang telah melanda setiap umat manusia di muka bumi sejak Adam-Hawa di hadapan Tuhan. Orang paling saleh itu bukanlah orang yang tak pernah berbuat dosa, karena itu tak punya dosa, tetapi mereka yang dengan sadar diri mengaku pernah berbuat salah.

 

Kesadaran inilah yang menjadikan seseorang bersedia berkhidmat untuk bersimpuh di hadapan Tuhan Sang Khalik untuk memohon ampunan.

 

Dalam tradisi agama-agama, dosa itu bawaan umat manusia. Menghapus dosa pun tradisi yang sama tuanya dengan dosa itu muncul. Tragedi Raja Midas yang dihukum umatnya karena dosa adalah bentuk paling nyata dari adanya para pendosa yang terjadi di sebuah negeri.

 

Kerajaan Tuhan pun penuh dengan para pendosa karena itu membutuhkan penyucian agar dunia ini tak penuh dengan angkara murka yang dapat berdampak pada adanya pertumpahan darah dan kehancuran hubungan sosial. Di sinilah orang yang berbuat dosa biasanya bersimpuh di hadapan Tuhan untuk berdoa memohon ampun melalui berbagai ritual doa-doa suci yang dipanjatkan.

 

Doa dipanjatkan baik secara pribadi maupun kolektif. Di masyarakat dipercaya doa kolektif lebih mujarab daripada doa individual karena itu sering dipanjatkan secara kolektif-kolegial (istighotsah). Kekuatan doa memohon ampun adalah kekuatan umat beragama mengharap (roja) pengampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Tak ada dosa yang tak diampuni Tuhan jika Tuhan berkehendak mengampuninya.

 

Tak ada yang berhak mengklaim bahwa doanya paling diterima di hadapan Tuhan sebab posisi semua hamba itu sama di hadapan Tuhan. Jika kamu berdoa, (maka) Aku akan kabulkan, demikian Tuhan berfirman.

 

Doa-doa, karena itu penting dilakukan. Doa sendiri menjadi pertanda seorang hamba atau komunitas tak sombong dengan kehidupannya. Doa itu berharap agar Sang Khalik mendengarkan apa yang jadi pengharapan dan permintaan. Tuhan berfirman, hanya orang-orang yang menyombongkan diri saja yang tidak berkenan memohon kepada-Nya.

 

Setiap manusia beriman, dengan caranya, akan berdoa sebagai ungkapan syukur dan berharap Tuhan mengabulkan permohonannya. Doa yang dipanjatkan, dikatakan Rabiah Adawiyah, merupakan kekuatan spiritual seseorang yang tak takut neraka, tetapi juga tak melulu berharap surga.

 

Doa dan dosa selalu seiring sejalan dengan kehidupan umat manusia. Hanya mereka yang sadar akan dosa-dosa yang diperbuatnya akan merunduk di hadapan Tuhan. Semakin banyak berdoa dan berharap diampuni, semakin seseorang bersih dari noda. Bukan tak pernah berbuat dosa, melainkan sadar karena berbuat dosa, maka segera berdoa dan berharap diampuni Tuhan.

 

Rekonsiliasi diri

 

Jiwa-jiwa yang bersih merupakan jiwa yang tak angkuh. Keangkuhan hanya akan menjadikannya menepuk dada. Dalam keangkuhan, seseorang merasa paling berhak menghukum orang lain. Karena keangkuhan juga merasa paling bersih dari segala kejahatan. Merasa paling berhak mengutip teks kitab suci untuk menuduh orang lain dengan berbagai ungkapan kasar, kotor, tak bermartabat serta menghujat. Keangkuhan itu tumbuh karena menganggap orang lain lebih rendah.

 

Keangkuhan seseorang itu sejatinya tumbuh karena tidak pernah merasa pada dirinya itu ada kekurangan. Jika ada kegagalan yang dialami, akan senantiasa menuduh orang lain yang culas. Jika mengalami kekalahan dalam pertandingan, akan menuduh ada pihak-pihak yang curang. Jika terjadi kegaduhan publik, akan menganggap lawan-lawannya yang berbuat kegaduhan. Pendek kata, keangkuhan itu tidak pernah bisa menempatkan diri dalam kekurangan apalagi kesalahan.

 

Oleh sebab itu, keangkuhan sebenarnya bentuk kekufuran paling nyata sekalipun seseorang lihai mengutip teks kitab suci dalam setiap pidatonya.

 

Seperti dikemukakan ahli tafsir M Quraish Shihab, kekufuran itu datangnya dari kesombongan. Dengan kesombongan seseorang tak bersedia melakukan koreksi dirinya sendiri. Segala sesuatu akan ditimpakan pada orang lain yang berbuat aniaya (dhalim) pada kelompoknya dan keluarganya.

 

Tidak pernah seseorang yang dalam dirinya tebersit kesombongan akan mampu melihat kebajikan pada pihak lainnya. Oleh sebab itu, sesungguhnya kekafiran paling nyata adalah karena kesombongan itu sendiri, bukan karena seseorang tidak beribadah kepada Tuhan. Seseorang boleh saja tampak beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan kebencian dan syahwat Rahwana.

 

Syahwat Rahwana merupakan syahwat yang menggiring seseorang pada keinginan-keinginan yang berlebihan. Keinginan tak pernah puas dengan apa yang telah diraih selama ini, baik secara pribadi, keluarga, maupun sanak saudaranya. Syahwat Rahwana menjadikan seolah seisi dunia harus menjadi miliknya. Dunia itu harus terpegang dalam genggamannya. Orang lain haruslah menjadi pengikutnya. Tak boleh ada orang lain berada di depannya.

 

Sungguh berbahaya syahwat Rahwana jika terus hinggap di dalam hati seseorang. Apalagi di hati sanubari tokoh politik, tokoh agama, dan pemimpin ormas keagamaan sebab akan berdampak pada munculnya kerusakan publik. Syahwat Rahwana tak akan mampu menciptakan kebajikan publik (public virtue) yang sangat diharapkan oleh semua warga negara yang ada di negeri ini. Public virtue hanya akan tumbuh pada pribadi-pribadi yang penuh ketundukan jiwa.

 

Ketundukan jiwa inilah yang dapat kita sebut sebagai rekonsiliasi antara keinginan dan nurani. Nurani akan membimbing umat manusia dari segala bentuk syahwat Rahwana. Manusia tak akan pernah mampu menghilangkan nafsu (keinginan). Namun, manusia akan mampu mengelola keinginan tatkala nurani dapat membimbingnya.

 

Mereka yang dibimbing nurani merupakan manifestasi dari manusia yang memiliki kesalehan individual (personal piety) dan memiliki public virtue. Ini pula yang sebenarnya oleh Tuhan dinyatakan sebagai seorang yang tidak mengkhianati agama.

 

Oleh sebab itu, kini saatnya kita secara individual dan kolektif melakukan rekonsiliasi antara kesombongan sebagai kekafiran dan kesalehan sehingga memunculkan manusia yang fitri, manusia yang terlahir kembali dalam kesucian jiwa dan pikiran karena angkara murka dan kebencian.

 

Kesalehan yang nyata adalah kesalehan yang dapat dirasakan dampaknya pada manusia lain, tidak hanya dinikmati dirinya sendiri sehingga ibarat lilin dia akan memakan dirinya sendiri sekalipun orang lain mendapatkan sinar terang.

 

Kita harus menjadi pohon yang rimbun daunnya sekaligus mampu merimbunkan sekitarnya sehingga orang nyaman berada di bawahnya.

 

Memupuk jejak

 

Momentum Idul Fitri pekan ini kita gunakan untuk memupuk jejak membangun negeri. Jangan jadikan negeri yang subur, indah, dan beragam ini hancur karena syahwat Rahwana. Kita perlu menjadikan negeri ini baldatun tayyibatun wa rabun ghafur (adil, makmur, sejahtera dalam limpahan karunia Tuhan). Oleh sebab itu, kita perlu menumbuhkan sikap-sikap optimistis dalam membangun peradaban dan kedamaian di Indonesia.

 

Kita butuh jiwa-jiwa yang kuat memupuk kebersamaan. Kita butuh pribadi-pribadi yang kuat mendidik masyarakat dari keculasan. Kita butuh pribadi-pribadi yang optimistis dalam menapaki hidup dengan berbagai tantangan serius seperti Covid-19.

 

Kita butuh pemimpin yang jujur, adil, dan mampu membawa bangsa ini lebih baik setiap saat. Pemimpin semacam inilah yang kita dapat katakan sebagai pemimpin transformatif. Kita tak butuh sosok pemimpin politik yang ingin menang sendiri.

 

Di sinilah jejak peradaban harus dibangun, sebab seperti dikatakan Sherif Haramain, Indonesia negeri tempat bermukim seperlima penduduk Muslim dunia dengan segala kekayaan alamnya, terlalu penting untuk dilupakan dan terlalu menjanjikan untuk disia-siakan. Inilah pesan Idul Fitri bagi kita sebagai caring society. ●

 

 

Tantangan Pertumbuhan Investasi

Santo Rizal Samuelson ;  Ekonom, Dosen, dan Finance & Economy Analyst di PT Graha Prima Energy

KOMPAS, 10 Mei 2021

 

 

                                                           

Relatif tidak ada kejutan berarti terkait penunjukan (kembali) Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset Teknologi dan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

 

Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud melahirkan kontroversi karena disinyalir akan mengecilkan peran riset dan teknologi. Fokus pengembangan riset dan inovasi akan terganggu. Negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, justru memisahkan kementerian pendidikan dengan kementerian riset dan teknologi/inovasi.

 

Pembentukan Kementerian Investasi adalah strategi Presiden Joko Widodo memacu pertumbuhan investasi agar menciptakan lebih banyak lapangan kerja sesuai arah kebijakan pemerintah dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

 

Sukses tidaknya kedua kementerian baru akan sangat bergantung pada kemampuan dan kecepatan dalam mengeksekusi visi dan misi Presiden. Pembentukan kementerian baru harus menjadi langkah maju membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) menuju negara dengan perekonomian berbasis industri maju. Bonus demografi menjadi modal besar menciptakan SDM unggul dan inovatif.

 

Indonesia harus belajar dari pengalaman buruk masa lalu. Sebelum krisis moneter melanda Asia Pasifik (1997-1998), Indonesia sudah menuju menjadi negara yang mengandalkan industri pengolahan. Ekspornya didominasi oleh industri padat karya, seperti tekstil, elektronik dan alas kaki. Setelah krisis moneter, Indonesia malah bergantung pada perdagangan sumber daya alam (SDA) hingga terlena bonanza komoditas (batubara dan minyak sawit/CPO) dalam rentang tahun 2007-2013.

 

Perlombaan menuju negara berkembang dengan kemajuan sektor manufaktur berbasis revolusi industri 4.0 semakin kompetitif. Apabila Indonesia masih menerapkan paradigma ekonomi kolonial (gali, ambil, dan jual) yang mengandalkan komoditas semata, niscaya akan semakin tertinggal dari negara kompetitor selevel Thailand, Malaysia, dan Vietnam dan malah berpotensi dikejar negara medioker, seperti Etiopia, Sri Lanka, dan Bangladesh.

 

Contoh sukses negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara industri maju adalah Jepang dan Korsel yang mengandalkan pembangunan SDM, riset, dan penguasaan iptek.

 

Pertumbuhan investasi menjadi critical point dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. UU Cipta Kerja diyakini mampu menarik investasi yang kemudian akan menciptakan banyak peluang kerja dan bisnis. Penerimaan devisa dan pajak juga akan terdongkrak naik. Semakin banyak orang bekerja dan berbisnis tentu berdampak positif pada penerimaan pajak, terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Aspek kritikal

 

Berikut beberapa aspek kritikal yang harus terus dibenahi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan pertumbuhan investasi. Pertama, pengendalian pandemi Covid-19, yang masih belum berakhir, secara cepat dan tuntas, agar dapat mendorong percepatan normalisasi ekonomi dan bisnis, menggenjot kinerja pertumbuhan sektor riil, serta peningkatan kepercayaan pasar dan masyarakat.

 

Peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat akan mendorong pembukaan lapangan kerja melalui ekspansi usaha dan peningkatan utilisasi pabrik-pabrik manufaktur.

 

Tanpa langkah nyata pengendalian pandemi, sangat sulit bagi pelaku usaha mempertahankan eksistensi bisnis. Modal yang dikeluarkan habis tergerus beban operasional yang lebih besar daripada pendapatan. Biaya operasional semakin berat karena kenaikan upah dan bahan baku di sejumlah wilayah, peningkatan biaya kesehatan karyawan (vaksinasi, disinfeksi ruang kerja, pemberian vitamin, dan tes kesehatan), hingga pemotongan subsidi pemerintah untuk korporasi.

 

Kedua, penyelesaian problematika tata kelola dan aturan pelaksana UU Cipta Kerja secara patuh (prudent) dan konsisten. Jangan sampai menimbulkan preseden buruk dengan membebani pelaku usaha dan investor secara berlebihan.

 

Implementasi aturan pelaksana omnibus law harus selaras dari pusat sampai daerah agar bisa menciptakan efisiensi riil sehingga menarik penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI). Arus masuk FDI menjadi katalis dalam peningkatan produktivitas ekspor serta percepatan adopsi teknologi dan integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global (global supply chain).

 

Permasalahan klasik terkait integrasi hulu-hilir industri serta daya saing produk dan ketersediaan data yang akurat harus segera dituntaskan. Reformasi struktural ekonomi dan bisnis yang belum tercakup di UU Cipta Kerja harus diselesaikan, seperti efisiensi rasio investasi kapital terhadap output (ICOR), efisiensi rantai pasok dan logistik, keterjangkauan biaya energi (listrik), keterbatasan tenaga kerja terampil (skilled workers), serta problematika skills mismatch pekerja dan produktivitas.

 

Tanpa pembenahan aneka persoalan industrial, kelemahan struktural ekonomi dan bisnis nasional akan terus berulang dan jadi beban berat bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, sudah tepat dan patut diapresiasi. Namun, percuma jika tak menaruh perhatian serius pada pembaruan tata kelola sistem dan pembangunan SDM berdaya saing, sehat, dan inovatif dalam mengarungi era revolusi digital.

 

Daya saing inovasi

 

Ketiga, peningkatan indeks inovasi, riset, dan pendidikan vokasi yang berfokus pada penguasaan keterampilan dan keahlian spesifik menjadi kunci sukses membekali anak bangsa bersaing di percaturan global. Dalam indeks inovasi global (IIG) 2020, Indonesia memiliki skor indeks 26,49, urutan ke-85 dari 131 negara. Kalah dari pesaing di ASEAN. Singapura (8), Malaysia (33), Thailand (44), Vietnam (42), dan Filipina (41). Posisi tiga besar adalah Swiss (skor indeks 66,08), Swedia (62,47), dan AS (60,56).

 

Semakin tinggi indeks inovasi, maka semakin maju perekonomian suatu negara. Indikator IIG meliputi institusi, infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, SDM dan riset, serta kecanggihan bisnis dan pasar. Pemerintah harus menaruh perhatian ekstra terhadap anggaran riset nasional meskipun menjadi tantangan tidak ringan karena fokus Kemendikbud-Ristek terbelah.

 

Konsep triple helix mendorong industri membentuk poros kerja sama solid dengan akademisi/peneliti dan pemerintah sebagai fasilitator pendanaan dan fasilitas riset. Riset dan inovasi harus jadi tulang punggung dalam proses berkesinambungan. Jika tidak, alamat buruk bagi hilirisasi produk yang dihasilkan.

 

Data Bank Dunia 2020 menyebutkan, anggaran riset Indonesia tergolong kecil, hanya 0,28 persen dari PDB. Rata-rata dunia 2,04 persen, Malaysia 1,4 persen, Singapura 1,9 persen, China 2,1 persen, Jepang 3,2 persen, dan Korsel 4,8 persen.

 

Data UNESCO (2018) menyebutkan, anggaran riset Indonesia masih ditopang kontribusi pemerintah (88 persen), sementara swasta 12 persen. Swasta di Thailand (81 persen), Singapura (52 persen), serta China dan Korsel (77 persen).

 

Keempat, pemerataan pertumbuhan investasi dan efisiensi rasio nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.  Berdasarkan data BKPM, realisasi penerimaan investasi kumulatif Januari-Desember 2020 sebesar Rp 826,3 triliun, terdiri dari PMDN Rp 413,5 triliun dan PMA Rp 412,8 triliun. Tumbuh 2,06 persen (yoy)  dan melampaui target Rp 817,2 triliun.

 

Realisasi investasi kuartal I-2021 sebesar Rp 219,7 triliun, terdiri dari PMA Rp 111,7 triliun dan PMDN Rp 108 triliun. Nilai investasi telah mencapai 24,4 persen dari target 2021 sebesar Rp 900 triliun dan meningkat 4,3 persen yoy. Penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi kuartal I-2021 sebanyak 311.793 orang.

 

Penyerapan tenaga kerja

 

Selain pemerataan secara kontribusi, aspek penyerapan tenaga kerja harus diperhatikan. Penerimaan investasi meningkat drastis lima tahun terakhir (2015-2020). Nilai investasi 2020 naik 51,5 persen dibandingkan 2015 (Rp 545,4 triliun). Namun, penyerapan tenaga kerja justru merosot 19,5 persen dari 1,43 juta jiwa (2015) menjadi 1,15 juta (2020). Adapun realisasi investasi 2016-2019 sebesar Rp 612,8 triliun Rp 692,8 triliun, Rp 721,3 triliun, dan 809,6 triliun. Serapan tenaga kerja 1,39 juta (2016), 1,17 juta (2017), 960.000 (2018), dan 1,03 juta (2019).

 

Selama masa pemerintahan Jokowi, kalkulasi rasio antara nilai penerimaan investasi terhadap jumlah serapan tenaga kerja adalah Rp 714,5 juta per tenaga kerja (2020), Rp 783,1 juta (2019), Rp 751,3 juta (2018), Rp 588,9 juta (2017), Rp 440,1 juta (2016), dan Rp 379,9 juta (2015). Faktor kritikal penurunan serapan pekerja adalah investasi manufaktur yang menyerap banyak pekerja melemah 35,7 persen dari Rp 335,8 triliun (2016) menjadi Rp 216 triliun (2019).

 

Wajib diperhatikan agar pertumbuhan investasi tak terpaku pada aspek kuantitas. Penanaman investasi 80-90 persen dalam bentuk bangunan (property asset), investasi dalam bentuk mesin dan peralatan masih di kisaran 10 persen. Komposisi seperti ini kurang mendongkrak produktivitas dan kinerja ekspor manufaktur. Padahal, jika dunia industri berhasil mencapai utilisasi kapasitas produksi hingga 90 persen, investor akan datang sendiri.

 

Kelima, tantangan menciptakan iklim investasi dan bisnis kondusif dan terhindar dari praktik koruptif. Perizinan dan proses akuisisi lahan untuk pembukaan pabrik jangan rumit dan tumpang tindih serta harus bebas pungutan liar. Reformasi birokrasi dan transformasi regulasi menjadi harga mati dalam upaya mendapatkan kepercayaan investor, pasar, dan dunia usaha.

 

Terakhir, politik kebijakan strategis dan komunikasi publik. Kesatuan derap langkah kebijakan antara pusat dan daerah serta antara kementerian dan lembaga menjadi vital. ●

 

 

Menangani Varian Baru Covid-19

Tjandra Yoga Aditama ;  Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Guru Besar FKUI, Mantan Direktur WHO Asia Tenggara

KOMPAS, 10 Mei 2021

 

 

                                                           

Harian Kompas pada 4 Mei 2021 menulis berita berjudul ”Tiga Varian Baru SARS-CoV-2 Masuk ke Indonesia”, sesuai keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan.

 

Kemudian, Kompas pada 5 Mei 2021 juga menulis ”Transmisi Lokal Varian Baru Telah Terjadi”. Hal ini karena sudah ada warga Indonesia yang positif terinfeksi varian B.1.1.7, B.1.351, dan juga B.1.617. Varian-varian ini kini memang jadi perhatian dunia.

 

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 27 April 2021 mengelompokkan B.1.1.7 dan B.1.351 tersebut sebagai variant of concern (VOC) serta juga sudah memasukkan B.1.617 sebagai variant of interest (VOI).

 

Data lain dari European Center for Disease Prevention and Control (E-CDC) per 4 Mei 2021 juga membuat pengelompokan yang sama dengan WHO, hanya saja mereka menambahkan B.1.1.7+E484K sebagai bagian dari VOC. Indonesia juga sudah melaporkan adanya mutasi E484K pada April lalu. Di sebagian negara, mutasi ini dikenal sebagai ”mutasi eek”.

 

Karena kini varian-varian baru ini sudah telanjur masuk ke negeri kita, maka memang perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat agar penyebarannya dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan peningkatan kasus secara berlebihan, seperti sudah terjadi di negara-negara lain. Setidaknya ada lima langkah yang dapat dipertimbangkan untuk kita lakukan bersama.

 

PE dan PPI

 

Pertama, tentu perlu dilakukan penyelidikan epidemiologik (PE) secara amat ekstensif pada mereka-mereka yang sudah ditemukan positif varian baru ini. Harus dideteksi dengan amat jelas dengan siapa saja mereka kontak dalam waktu terakhir ini dan semua yang kontak perlu diperiksa mendalam serta diikuti selama beberapa waktu.

 

Maksudnya, kalau toh kontak itu sekarang masih negatif, bukan tidak mungkin itu masih dalam masa inkubasi awal sehingga virusnya belum terdeteksi. Oleh karena itu, perlu pengamatan dalam beberapa waktu ke depan. Juga, harus dicek lini keduanya. Lini kedua adalah mereka yang melakukan kontak dengan para kontak yang langsung bertemu dengan pasien yang terinfeksi varian baru ini.

 

Aspek lain dari penyelidikan epidemiologik ini adalah mencoba menggali dari mana mereka tertular pertama kali. Kalau memang jelas tertular dari WNI yang datang, tentu lebih mudah dilokalisasi. Meski demikian, perlu dicari juga dengan teliti kemungkinan sumber penularan lain.

 

Semua kegiatan penyelidikan epidemiologik ini seyogianya juga meliputi pemeriksaan whole genome sequencing, yang bukan saja untuk mendeteksi ada tidaknya varian baru, melainkan juga untuk analisis rincinya lebih lanjut. Kita tahu bahwa B.1.617 setidaknya ada tiga jenis, yaitu B.1.671.1, B.1.671.2, dan B.1.671.3 yang masing-masing berbeda gambaran genomiknya serta harus dapat diidentifikasi dengan baik di negara kita.

 

Hal kedua adalah perlunya ditingkatkan program pengendalian infeksi/ PPI (infection prevention control/IPC) di berbagai klinik dan rumah sakit.

 

Publikasi WHO, akhir April 2021, jelas menyebutkan bahwa bukti dari berbagai negara yang mengalami penyebaran luas varian baru VOC Covid-19 menunjukkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan yang baik serta penerapan program pengendalian infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan ternyata efektif menurunkan insiden kasus Covid-19. Ini kemudian juga menurunkan angka perawatan di rumah sakit dan kematian akibat penyakit ini.

 

Untuk ini perlu dilakukan tiga hal, yakni kebijakan yang tepat di semua lini, pemahaman dan keterlibatan aktif semua tenaga kesehatan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

 

Surveilans dan ”unusual event”

 

Hal ketiga yang perlu dilakukan adalah terus menggiatkan kegiatan surveilans yang terstruktur dengan baik. Surveilans adalah pengamatan terus-menerus keadaan epidemiologi suatu penyakit yang diikuti dengan tindakan segera untuk mengatasinya, sesuai dengan perkembangan data hasil pengamatan itu.

 

Setidaknya ada tiga aspek surveilans yang perlu dilakukan. Pertama, surveilans epidemiologik keadaan penyakit di masyarakat, yang bukan hanya mencakup naik turunnya jumlah kasus dan kematian, melainkan juga pola penularan yang terjadi di masyarakat.

 

Dalam Weekly Situation Report WHO SEARO (South East Asia Regional Office) April 2021 disebutkan, Indonesia ada dalam status community transmission, penularan di masyarakat, sehingga tentu surveilans pada pola penularan ini menjadi bagian yang amat penting untuk mengendalikan pandemi dan juga mengendalikan varian baru yang sudah masuk ke negara kita.

 

Kedua, perlu dilakukan surveilans tentang pola keadaan penyakitnya, termasuk pola gejala yang ada, bagaimana kemungkinan perubahan gambaran klinik, hasil pengobatan yang dilakukan, dan lain-lain. Aspek ketiga dari surveilans adalah melibatkan surveilans genomik sehingga data sampai tingkat molekuler dapat diperoleh untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.

 

Hal keempat yang seyogianya dilakukan untuk pengendalian varian baru adalah kegiatan untuk terus mendeteksi dan menganalisis adanya kejadian-kejadian khusus yang tidak biasa terjadi atau kalau menurut WHO disebut sebagai detect unusual event.

 

Yang dimaksud di sini adalah kejadian-kejadian penyakit yang tidak biasa ditemui, misalnya orang muda yang tadinya sehat bugar dan selalu menjaga 3M dengan ketat, ternyata jatuh sakit Covid-19, atau mereka yang sudah divaksin dua kali secara baik ternyata jatuh sakit berat sampai masuk ICU. Atau terjadi kluster penyakit cukup berat di lingkungan tertentu, padahal tempat itu sudah menjaga ventilasi dan protokol kesehatan dengan baik dan contoh-contoh yang lain yang mungkin terjadi.

 

Kejadian tidak biasa (unusual event) ini memang mungkin saja terjadi karena berbagai sebab, tetapi kemungkinan terjadi akibat infeksi varian baru perlu amat diwaspadai. Jadi, kalau ada kecenderungan kejadian tidak biasa seperti di atas, sebaiknya dilakukan analisis mendalam, termasuk whole genome sequencing dan juga penelusuran kasus yang intensif.

 

Selain keempat hal di atas, untuk mengendalikan varian baru di negara kita, maka kita perlu melakukan hal yang kelima, yaitu terus menjaga 3M dengan ketat, terus meningkatkan kegiatan 3T, dan terus menambah jumlah warga kita yang dapat divaksin Covid-19.

 

Langkah 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Adapun 3T meliputi testing, tracing, dan treatment, atau melakukan tes Covid-19, penelusuran kontak erat, dan tindak lanjut berupa perawatan pasien Covid-19.

 

Hal kelima ini punya dua aspek penting. Pertama, untuk mencegah perluasan penularan varian baru yang datang dari luar negeri dan kedua untuk mencegah terbentuknya varian baru versi negara kita sendiri. Mutasi terjadi kalau virus memperbanyak diri.

 

Kalau virus bereplikasi, mungkin saja ada perubahan dari sebagian dirinya, dan inilah yang disebut sebagai mutasi. Ini terjadi kalau penularan masih terus meluas di masyarakat. Kalau kita tidak menjaga 3M dengan baik sehingga penularan di masyarakat terus meningkat, mungkin saja dapat terjadi mutasi-mutasi di dalam negeri.

 

Penerapan 3M tentunya juga amat penting untuk mencegah kita tertular dari varian baru luar negeri yang sudah masuk ke negara kita. Pelaksanaan tes yang tinggi sebagai bagian dari kegiatan 3T menjadi amat penting untuk menemukan kasus-kasus baru dan kalau itu tergolong dalam keadaan tidak biasa (unusual event), maka bukan tidak mungkin berhubungan dengan varian baru yang kini amat kita khawatirkan.

 

Tentu tes harus diikuti dengan telusur untuk mendapatkan kontaknya —apalagi kalau varian baru— dan terapi untuk mengobati mereka yang sakit. Kegiatan vaksinasi juga harus terus ditingkatkan karena vaksinasi dapat melindungi kita terhadap Covid-19.

 

Memang banyak diskusi tentang dampak varian dan mutasi baru ini terhadap efikasi vaksin, tetapi sejauh ini vaksin yang ada masihlah bermanfaat.

 

Untuk vaksin yang sekarang dipakai di negara kita, misalnya, dalam dokumen WHO tentang Emergency Use of Listing (EUL), disebutkan pada 10 Februari 2021 bahwa vaksin Astra Zeneca masih punya efektivitas yang tinggi terhadap varian B.1.1.7 dan mungkin kurang efektif pada varian B.1.351.

 

Kalau, toh, nantinya efikasi jadi amat terganggu, para pakar akan dapat melakukan modifikasi vaksin dalam waktu yang cukup pendek.

 

Covid-19 masih terus berkecamuk di dunia dan berbagai informasi serta perkembangan baru masih saja terus terjadi. Kita masih harus terus waspada dan senantiasa meningkatkan upaya penanggulangan agar pandemi ini dapat kita kendalikan dengan baik. ●

 

Minggu, 09 Mei 2021

BARANGKALI ANDA, KERABAT DAN TEMAN DEKAT ANDA, MEMBUTUHKAN JASA

ARSITEK UNTUK PEMBANGUNAN DAN RENOVASI RUMAH, SILAKAN HUBUNGI

(ANAK SAYA) CHANDRA (0856-2024-246) ATAU MONIK (0818-0667-7395)










                                                      
                                     PORTO FOLIO (DOC KARYA) CHANDRA & MONIK
                       

 

”Persetan”

Bre Redana ;  Penulis Kolom “UDAR RASA” Kompas Minggu

KOMPAS, 9 Mei 2021

 

 

                                                           

Hari-hari ini kita menyaksikan kalang kabutnya petugas membendung pemudik. Pemudik pulang kampung jauh hari sebelum Lebaran, lewat jalur tikus, memodifikasi alat angkut, gowes Jakarta-Jateng, siapa tahu nanti ada yang pura-pura gila jalan kaki Jakarta-Yogya.

 

Sebagian rakyat, terutama kaum miskin, terlatih bermuslihat, hasil hubungan timbal balik menghadapi penguasa yang kadang tak jujur. Resistensi rakyat kecil tak membutuhkan kata-kata, slogan, semboyan. Karena kalian sulaya (ingkar), maka kami sulaya.

 

Meminjam kenangan post-strukturalisme, Gayatri Spivak menyebut dengan istilah subaltern. Maksudnya kurang lebih kelompok tak berkelas, tidak ada suaranya. Mereka tidak punya bahasa untuk mendefinisikan dan mengekspresikan diri sendiri.

 

Nasib mereka dikriteriakan, dirumuskan, ditentukan, pendeknya diborong pihak lain, terutama penguasa. Kalian tak perlu berkata-kata. Kami tahu apa yang terbaik bagi kalian, begitu kurang lebih penguasa.

 

Silakan bingung: mudik dilarang piknik boleh; jangan berkerumun tapi belanjalah segera dengan tunjangan yang baru saja kalian terima; korupsi harap dimaklumi; menanam padi itu maju, bukan mundur; dan seterusnya. Kecuali kalian kaya, terkenal, selebritas, berada dalam lingkaran kekuasaan, semua ketentuan tadi boleh diabaikan.

 

Fenomena paling menonjol saat ini adalah apa yang diakrabi orang dengan sebutan politik identitas. Francis Fukuyama dalam Identity (Profile Books Ltd, 2019) juga tidak terlalu menyinggung mereka. Sebabnya kira-kira: apa juga mau dibahas dari kelompok yang tidak memiliki identitas ini.

 

Tinjauan utama dia adalah pada bangkitnya perlawanan dari kelompok yang dari segi kemakmuran meningkat, dan (mulai) menyadari bahwa selama ini mereka ternyata termarjinalisasi, terpinggirkan. Bangkitnya agama sebagai politik identitas adalah akibat dari kesadaran tersebut. Fukuyama memberi contoh, di Eropa para ekstremis rata-rata generasi kedua para emigran dari Timur Tengah serta sebagian Asia.

 

Berbeda dari generasi sebelumnya, generasi itu menerima pendidikan Barat, menguasai bahasa mereka, mencoba berbaur, sebelum kemudian sadar bahwa mereka ternyata tetap warga kelas dua.

 

Di sini Fukuyama memakai istilah thymos. Thymos adalah semacam jiwa yang menuntut pengakuan atas kehormatan (recognition of dignity). Pada tingkat tertentu orang butuh diterima dan dihargai. Di-wongke, bahasa Jawa-nya.

 

Agama melakukan pendekatan dan bujuk rayu terhadap generasi yang tengah mengalami krisis identitas tersebut. Bahwa mereka sejatinya memiliki nilai yang lebih bermartabat daripada masyarakat Barat. Agama sebagai politik identitas menjadi antitesis dari nasionalisme, produk politik identitas abad lalu.

 

Konflik ini terjadi di berbagai tempat. Dalam buku itu Fukuyama sempat menyinggung Ahok, korban gusuran politik identitas di Jakarta.

 

Di Eropa para orangtua bingung. Orangtua yang tadinya melihat anaknya baik-baik saja, main bola, bermusik, nongkrong di pub, pacaran dengan cewek bule, tiba-tiba menarik diri dari pergaulan. Sang anak menghilang, dan orangtua terperangah ketika melihat sang anak muncul di televisi, bercambang, menenteng senapan.

 

Versi lebih subtil dari persoalan ini pernah ditulis sebagai cerpen yang mengesankan oleh pengarang Inggris keturunan Pakistan, Hanif Kureishi. Judulnya ”My Son the Fanatic”. Karya itu pernah diangkat ke layar perak.

 

Di Indonesia, dalam kancah pertarungan politik identitas ini, siapa yang tak terwakili?

 

Orang-orang miskin. Merekalah penonton, tiap hari termangu-mangu menyaksikan penguasa mengistimewakan mereka yang mengasosiasikan diri dengan identitas agama, profesi, seniman, budayawan, dan lain-lain. Budayawan dalam pengertian penguasa sekarang adalah para selebritas, youtuber, influencer, dan semacamnya. Penguasa memahami kebudayaan sebagai industri.

 

Rakyat tanpa identitas diam. Membangkang tanpa kata.

 

Ketika kelompok tanpa suara di wilayah lain dikategorikan oleh penguasa sebagai teroris, basmi, urusan HAM belakangan, kelompok tanpa suara di wilayah lain lagi telah sampai kampung halaman.

 

Ha-ha, mereka menang.

 

Terhadap segala peraturan mungkin mereka berucap, "Persetan." ●