Umur dan Ijazah: Sumber Krisis Legitimasi Gibran Raymundus Rikang :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Gibran tak pernah sepi dari desakan pemakzulan selama dua tahun menjabat.   ·      Pada April 2025, sekelompok purnawirawan tentara menggulirkan gagasan melengserkan mantan Wali Kota Surakarta itu.   ·      Putusan Mahkamah Agung serta temuan Mahkamah Konstitusi membuat Gibran makin tersudut.   DI negara modern dan demokratis, legitimasi politik dibangun dari kepatuhan terhadap sistem hukum, birokrasi, dan prosedur formal yang berlaku. Lain halnya dengan pemerintahan bersistem monarki atau negara yang belum lama lepas dari revolusi yang dipimpin tokoh karismatik.   Pada dua model pemerintahan itu, legitimasi dapat diwariskan secara turun-temurun atau bersumber dari daya tarik individu. Dalam konteks politik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, anak presiden ketujuh Joko Widodo, tak punya legitimasi politik sejak hari pertama ia menjadi wakil presiden.   Berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum 2024, Gibran menggunakan pasal Undang-Undang Pemilihan Umum yang kontroversial karena gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk mendaftar sebagai kontestan pemilihan presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah pasal yang mengatur batas umur minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.   Melalui putusan nomor 90, hakim konstitusi menyatakan kandidat yang belum berumur 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kita tahu putusan itu bermasalah.   Liputan mendalam majalah ini pada 2023 membuktikan putusan mengenai batas umur itu diwarnai cawe-cawe Anwar Usman, paman Gibran yang pada waktu itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar etik dalam gugatan Undang-Undang Pemilu.   Karena skandal konstitusi itulah Gibran tak pernah sepi dari desakan pemakzulan selama dua tahun menjabat. Pada April 2025, sekelompok purnawirawan tentara menggulirkan gagasan melengserkan mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu karena melihat proses pencalonannya sebagai wakil presiden bermasalah. Setahun berselang, sejumlah kelompok menggugat keabsahan ijazah setara sekolah menengah atas milik Gibran. Surat keterangan tamat belajar ini menjadi sumber krisis legitimasi berikutnya terhadap Gibran.   Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas saat membacakan uraian putusan sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mempersoalkan syarat pendidikan Gibran yang dipakai untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden ke KPU.   Uraian Mahkamah Konstitusi itu diikuti putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026. Majelis hakim di tingkat kasasi mengabulkan gugatan yang diajukan advokat bernama Subhan Palal yang meminta pengadilan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Agung serta temuan Mahkamah Konstitusi membuat Gibran makin tersudut.   Merespons putusan lembaga peradilan itu, partai politik pendukung Prabowo Subianto ataupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tak berada di dalam koalisinya mulai bermanuver.   Kami menemui dan mewawancarai lebih dari sepuluh politikus anggota Koalisi Indonesia Maju Plus dan PDIP. Mereka bercerita bahwa kalangan internal partai bergerak untuk menggulirkan gagasan pelengseran Gibran dengan menggunakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat.   Ada juga partai yang sudah menerima audiensi dari kelompok masyarakat sipil yang mendukung pemakzulan. Meski demikian, partai masih gamang. Sejumlah petinggi partai memerintahkan kadernya tak berbicara mengenai pemakzulan dan polemik ijazah Gibran.   Faktornya bermacam-macam, dari menjaga hubungan dengan Partai Gerindra hingga kedekatan dengan Jokowi. Manuver partai dalam mendorong pemakzulan Gibran itu dapat dibaca dalam artikel berjudul “Apa yang Membuat Partai Ragu Memakzulkan Gibran Rakabuming”, “Hakim MA Juga Menilai Keterangan Ijazah Gibran Tak Sah”, dan "Mengapa Purnawirawan Tentara Ngotot Memakzulkan Gibran”. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/kasasi-mahkamah-agung-pemakzulan-gibran-rakabuming-raka-2302953

 

 

Senyap DPR Setelah Putusan Gibran Redaktur Editorial 2 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Tanggung jawab politik partai-partai diuji setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka.   ·      Partai semestinya mengurai perkara, memanggil lembaga yang berkaitan dengan isu ini, dan memastikan catatan MK ditindaklanjuti.   ·      Kesetiaan kepada koalisi tak boleh menghapus kewajiban memastikan pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan.   PARTAI-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat mendadak senyap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ihwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal sejumlah anggota lembaga itu sebelumnya menerima masyarakat sipil yang meminta pengguliran hak angket untuk menyelidiki polemik ijazah Gibran.   Mahkamah memang tidak membatalkan pencalonan ataupun mendiskualifikasi Gibran. Gugatan atas syarat pencalonan pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun hakim konstitusi mencatat tidak adanya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran—syarat minimal pencalonan. Mahkamah menyatakan tidak memiliki kewenangan membatalkan atau mencopot jabatan. Karena itu, konsekuensi hukum putusan tersebut masih menjadi pertanyaan.   Di sinilah tanggung jawab politik partai diuji. Mereka tak perlu buru-buru memvonis Gibran melanggar hukum atau mendorong pemakzulan. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden: proses di DPR, pengujian MK, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun kehati-hatian hukum bukan alasan mengabaikan pengawasan. Partai semestinya mengurai perkara, memanggil lembaga yang berkaitan dengan isu ini, dan memastikan catatan MK ditindaklanjuti. Kenyataannya, sebagian elite justru meminta polemik dikubur “demi stabilitas nasional”.   Dalih stabilitas menutupi persoalan lebih besar: keberanian partai mengontrol kekuasaan ketika perkara menyentuh lingkaran Istana. Berlindung di balik proses hukum di pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung bukan alasan untuk lepas tangan. Peradilan dan pengawasan parlemen memiliki fungsi berbeda. Setelah MA mengabulkan gugatan kasasi terkait dengan surat keterangan ijazah Gibran, partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto perlu menjelaskan sikap.   Kalkulasi koalisi tampaknya lebih menentukan sikap ketimbang suara pemilih. Gejala ini mengingatkan pada konsep competitive authoritarianism Steven Levitsky dan Lucan Way: sistem yang mempertahankan pemilu, parlemen, dan pengadilan, tapi arena persaingannya tidak setara. Institusi demokrasi tetap hidup, tapi dominasi elite menjinakkan daya kritisnya. Pengawasan melemah karena aktor politik memilih tiarap demi kenyamanan. Partai menghitung risiko berseberangan dengan Istana, termasuk dampaknya terhadap logistik dan karier elite.   DPR memang bukan hakim. Namun, ketika muncul kejanggalan dalam pemenuhan syarat pejabat negara, parlemen wajib memastikan publik memperoleh jawaban berdasarkan fakta hukum. Polemik ini bukan sekadar urusan dokumen administratif, melainkan juga ujian hubungan partai, parlemen, dan eksekutif.   Demokrasi diukur dari kesediaan wakil rakyat mengawasi penguasa, terutama saat pengawasan mengusik koalisi. Mandat partai berasal dari bilik suara, bukan beranda Istana. Kesetiaan kepada koalisi tak boleh menghapus kewajiban memastikan pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan. Catatan MK menuntut jawaban: akankah partai menggunakan kewenangannya atau membiarkan pengawasan surut demi keharmonisan dengan kekuasaan? ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/sikap-partai-dpr-pemakzulan-gibran-2302869