|
Wawancara Jokowi
tentang Prabowo hingga Pemilu 2029 Stefanus
Pramono : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 23
Agustus 2026
|
· Jokowi sering bertemu dengan
konglomerat dan politikus. Ada yang mengeluhkan kondisi saat ini. · Ia pernah memberi saran penanganan
demonstrasi Agustus 2025 kepada Presiden Prabowo. · Jokowi juga menjelaskan soal
kemerosotan demokrasi pada masa pemerintahannya. DI
sela-sela kunjungan mantan presiden Joko Widodo ke Lampung pada Sabtu, 27
Juni 2026, ajudannya, Syarif Muhammad Fitriansyah, menghubungi jurnalis
Tempo, Francisca Christy Rosana. Polisi berpangkat ajun komisaris besar itu
mengatakan Jokowi ingin bertemu dengan tim siniar Bocor Alus Politik (BAP) di
Solo, Jawa Tengah. Dalam
hitungan menit, kabar itu meriuhkan grup WhatsApp BAP. Siang itu juga kami
mengadakan rapat online. Pertanyaan pertama yang muncul dalam diskusi itu
sederhana: akankah kami menerima tawaran tersebut? Empat jurnalis Tempo yang
juga host BAP, yakni Francisca alias Cica, Hussein Abri Dongoran, Raymundus
Rikang, dan Stefanus Pramono, satu suara setuju bertemu dengan Jokowi. Sudah
lama kami ingin mewawancarai Jokowi. Ia tokoh politik yang setara dengan
Presiden Prabowo Subianto dan dua mantan presiden lain, yaitu Megawati
Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak Prabowo memimpin, baru
Yudhoyono yang mau kami wawancarai. Itu pun secara tertulis. Terakhir
kali Jokowi menerima permintaan wawancara Tempo pada Agustus 2019. Setelah
itu, ia tak menanggapi tiap permintaan wawancara khusus meski kami berulang
kali menulis tentang kebijakan dan manuvernya. Sejak Jokowi menjadi presiden
hingga pensiun pada 20 Oktober 2024, Tempo telah 113 kali menampilkan wajah
dan sosoknya di halaman muka dalam bentuk karikatur atau foto. Setelah
Jokowi pensiun, kami masih menjadikannya sebagai laporan utama. Terakhir pada
edisi 21 Juni 2026 dengan judul cover “Panas-Dingin Prabowo-Jokowi”. Edisi
itu bercerita soal relasi yang memburuk antara Jokowi dan penerusnya.
Lagi-lagi permintaan wawancara yang dikirim lewat Syarif tidak mendapat
tanggapan. Tentu
kami tidak memberikan cek kosong kepada Jokowi. Bagaimanapun, ia tokoh
politik yang tak ujug-ujug menerima permintaan wawancara jurnalis. Apalagi di
tengah relasinya dengan Presiden Prabowo yang mulai merenggang. Kami pun
berusaha mencari tahu motif politik di balik keinginan Jokowi. Dua
orang dekatnya bercerita, Jokowi sempat bertanya kepada beberapa koleganya
soal rencana menerima permintaan interviu Tempo. Jokowi masih ragu karena
kami kerap mengkritiknya. Ia mendapat saran menerima tim Tempo karena bisa
berdampak positif untuk citranya, yaitu bersedia meladeni wawancara dengan
media yang selama ini gencar mengkritiknya. Akhirnya
Syarif mengatakan Jokowi bisa bertemu pada Rabu, 22 Juli 2026. Selama sekitar
dua jam, Jokowi meladeni pertanyaan empat host BAP. Ia memberikan berbagai
informasi off the record. Di ujung pertemuan, Jokowi menyatakan
bersedia diwawancarai secara on the record. “Tapi saya tidak mau
menjawab soal kebijakan Presiden Prabowo. Tidak etis,” katanya. Pertemuan
di Solo pun viral—mungkin juga sengaja diviralkan oleh media dan kreator
konten yang selama ini meliput di depan rumah Jokowi. Banyak yang penasaran.
Tak sedikit yang menyayangkan karena Tempo selama ini dikenal kritis kepada
Jokowi. Syarif
meminta daftar pertanyaan. Semuanya diterima, kecuali soal kebijakan
pemerintah. Ajudan Jokowi juga sempat menanyakan kemungkinan melihat hasil
penyuntingan tayangan Bocor Alus sebelum dirilis. Tentu saja permintaan itu
kami tolak. Pada
Ahad, 9 Agustus 2026, Syarif menyatakan Jokowi bersedia menerima permintaan
wawancara on the record dua hari lagi atau Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Syarif, Jokowi akan mengosongkan waktu satu hari, tapi sesi wawancara
di depan kamera dibatasi hanya 30 menit. Nyatanya, interviu berjalan selama
sekitar 1 jam 15 menit. Selama wawancara, Jokowi sama sekali tak menyentuh
teh hangat yang tersaji di depannya. Dalam
wawancara, Jokowi beberapa kali menggetarkan kaki sehingga membuat tubuhnya
goyah ketika menjawab pertanyaan. Ia menjelaskan manuver politiknya selama
dan setelah menjadi presiden. Misalnya keterlibatan dia serta istrinya dalam
pencalonan dan pemenangan putra mereka, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil
presiden. Jokowi juga membeberkan hubungannya dengan Presiden Prabowo dan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri Kami
juga tetap menanyakan program Prabowo, meski tim Jokowi sempat meminta tak
membahas topik tersebut. Pertanyaan mengenai kebijakan Prabowo, seperti makan
bergizi gratis dan koperasi merah putih, disisipkan ketika membahas situasi
ekonomi dan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Ketua Umum Partai
Gerindra itu. “Jangan pemerintahan terus,” ujar Jokowi ketika rehat
wawancara. Wawancara
dalam versi cetak dan digital memiliki beberapa perbedaan dengan tayangan
Bocor Alus Politik. Versi tertulis mengalami penyuntingan agar percakapan
lebih mengalir tanpa mengubah substansi. Wawancara ini juga dilengkapi dengan
penelusuran kami terhadap jawaban Jokowi. Anda
pernah bilang akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Nyatanya, Anda terus
berpolitik. Saya
sudah kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, jadi orang kampung, orang daerah.
Saya ingin sedikit berkontribusi pada kehidupan sosial-politik di lingkungan
saya, di daerah, mungkin di tingkat nasional. Mengapa
Anda menerima banyak sekali tamu? Rumah
saya terbuka untuk siapa pun. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping
terbuka untuk siapa pun, apalagi untuk Bocor Alus Politik. Selama
Anda berkuasa, Tempo lebih dari 100 kali memuat wajah Anda. Isi laporannya
mengkritik Anda. Yang
sering komplain cucu saya. “Mbah, kok digambar seperti itu.” Buat saya biasa
saja. Katanya demokrasi. Banyak
tamu datang diam-diam? Saya
ngomong apa adanya, ya. Ada yang datangnya siang secara terbuka, tapi ada
juga yang minta datang malam karena tidak mau terekspos. Sejumlah
menteri kabinet Prabowo juga berkunjung ke rumah Anda. Apa saja yang Anda
bicarakan? Dengan
para menteri, saya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas
beliau-beliau. Kalau urusan ekonomi, bicara soal pertumbuhan ekonomi,
inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Kami
mendapat informasi, banyak konglomerat juga menemui Anda. Karena
mereka pelaku bisnis, ya, berbicara mengenai investasi, ekonomi, umum saja.
Enggak mungkin konglomerat berbicara mengenai politik. Kabarnya
mereka mengeluh karena dipaksa membeli Patriot Bond.... Enggak
sampai ke hal yang sangat teknis seperti itu. Saya juga enggak akan ikut
campur ke masalah itu karena wilayahnya sudah berbeda. Saya bukan pejabat
pemerintah lagi. Kalau itu, ya, berbicara kepada pemerintah, kepada Presiden
Prabowo. Sejumlah
kepala daerah mengaku bertemu dengan Anda dan mengeluhkan kondisi saat ini
karena dana transfer ke daerah dipotong signifikan. Pembangunan infrastruktur
dan pelayanan publik di daerah menjadi terganggu. Ya, saya
dengar. Yang datang ke sini kan bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima.
Tapi semua pemerintahan memiliki policy yang berbeda-beda. Pasti ada
tujuannya. Saya enggak mau intervensi, nanti dibilang cawe-cawe. Setelah
lengser, Anda diterpa isu ijazah palsu. Sebenarnya Anda lulus dari
Universitas Gadjah Mada atau tidak? Itu
sudah saya jawab berkali-kali. Yang pertama, Ova Emilia, Rektor UGM, sebagai
lembaga yang menerbitkan ijazah, sudah menyampaikan bahwa ijazah saya sah dan
asli dari UGM. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarto juga menyampaikan sah
dan asli. Laboratorium Forensik Polri juga sudah mengecek dan menyampaikan
bahwa ijazah saya identik dan otentik. Ketika dibandingkan dengan ijazah
teman seangkatan saya, sama. Menjawab
tudingan itu sebenarnya mudah saja. Anda tinggal menunjukkan ijazahnya.... Menunjukkan
itu gampang. Tapi orang yang menuduh itu yang harus membuktikan. Sekarang
masih proses di pengadilan. Nanti di pengadilan dia harus membuktikan. Mereka
melihat ijazah saya saja belum pernah tapi sudah mengatakan palsu. Anda
bersedia menunjukkan kepada kami? Ijazahnya
ada di kepolisian, sekarang sudah di kejaksaan. Nanti, jika diundang ke
pengadilan, saya akan menunjukkan ijazah dari sekolah dasar sampai S-1. Anda
akan datang ke pengadilan? Iya,
dong. Kan, saya yang mengadukan. Enak sebetulnya yang menuduh itu. Tinggal
tunjukkan buktinya. Tapi mereka malah menggugat praperadilan. Ini sebenarnya
masalah ringan, tapi “digoreng” bertahun-tahun. Ada
anggapan bahwa isu ijazah ini dibiarkan agar orang terus membicarakan
Jokowi.... Ini
sudah menjadi masalah hukum. Sekarang sudah masuk di pengadilan, ya, kita
tunggu saja bukti-bukti hukum yang mereka miliki. Jangan-jangan mereka punya
ijazah asli. Omong-omong,
banyak orang bertanya-tanya soal kondisi kesehatan Anda. Ada yang bilang Anda
sakit medis, ada juga nonmedis, bahkan ada isu Anda disantet. Biasanya
nyantet, kok, disantet. Ha-ha-ha.... Ndak, ndak, ndak. Saya sudah setahun
lebih mengalami alergi kulit. Kulit saya pecah-pecah, enggak tahu apa
penyebabnya, dan terus didampingi dokter. Saya sehat, belum 100 persen, tapi
sudah 95 persen. Nyatanya saya sudah keliling ke Tegal (Jawa Tengah),
Lampung, Nusa Tenggara Timur. ••• Hubungan
dengan Prabowo MENJAWAT
tangan Joko Widodo setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada Senin, 17
Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengajak predesesornya itu duduk
bersamanya. Prabowo memanggil Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan
memintanya menyiapkan kursi. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,
Prabowo dan Jokowi duduk bersebelahan. Kepada
jurnalis di Istana Negara, Prasetyo mengatakan ide Prabowo untuk posisi duduk
tersebut muncul secara spontan. “Presiden Prabowo dan Pak Jokowi akrab, di
media sosial disebut bestie,” kata Prasetyo. Pejabat
negara yang dekat dengan Prabowo bercerita, Presiden sengaja duduk bersama
Jokowi untuk menunjukkan hubungan mereka tak bermasalah. Adapun orang dekat
Jokowi mengatakan eks Gubernur Jakarta itu tak banyak mengobrol dengan
Prabowo. Jokowi, yang pada pemilihan presiden 2024 mendukung Prabowo-Gibran,
langsung pergi dari Istana setelah acara rampung. Dalam
setahun terakhir, Prabowo dan Jokowi jarang bertemu empat mata. Mereka
terakhir kali berbicara secara khusus di rumah peninggalan orang tua Prabowo
di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada awal Oktober 2025. Selebihnya,
Prabowo dan Jokowi hanya bercengkerama ketika bertemu dalam acara kenegaraan
atau resepsi perkawinan yang diadakan sejumlah pejabat. Dua
kolega Jokowi mengatakan bahwa mantan Wali Kota Solo itu lima kali meminta
waktu bersua dengan Prabowo. Namun permintaan yang disampaikan melalui
Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, yang bertugas mengatur
semua jadwal Prabowo, tak bersambut. Narasumber
yang sama mengatakan Jokowi ingin memberi saran kepada Prabowo soal proyek
makan bergizi gratis. Kepada sejumlah orang dekatnya, Jokowi menyebut desain
MBG tak sesuai dengan rencana awal. Anggaran yang semula Rp 30 triliun
meroket jadi Rp 335 triliun per tahun. Dampaknya, sejumlah program
pemerintahan Jokowi, seperti Ibu Kota Nusantara, terbengkalai. Jokowi
sempat menghubungi menteri di sektor ekonomi dan menyampaikan risiko jika
anggaran MBG melonjak. Ketua Umum Projo, kelompok pendukung Jokowi, Budi Arie
Setiadi mengkonfirmasi kabar bahwa Jokowi mencermati berbagai situasi ekonomi
pada masa pemerintahan Prabowo. “Tapi bukan intervensi,” tutur mantan Menteri
Koperasi itu pada Selasa, 18 Agustus 2026. Hubungan
Jokowi dengan Prabowo juga merenggang akibat perlakuan Presiden dan
orang-orang dekatnya terhadap Gibran, putra sulungnya. Tiga menteri dan dua
mantan pejabat mengatakan Prabowo melarang anak buahnya menggelar rapat
dengan Gibran. Istana pun membuat aturan tak tertulis yang mewajibkan pejabat
meminta izin Istana jika hendak bertemu dengan Gibran. Sejumlah
koleganya bercerita bahwa Jokowi juga kecewa terhadap posisi duduk Gibran
dalam sidang kabinet pada 20 Juli 2026. Saat itu Gibran duduk sejajar dengan
para menteri dan tak bersebelahan dengan Presiden. Menurut
mereka, Jokowi juga menilai orang-orang di sekitar Prabowo memberi pengaruh
buruk dan menutup akses bertemu dengan Presiden. Hingga Sabtu, 22 Agustus
2026, Teddy Indra Wijaya dan Prasetyo Hadi tak merespons permintaan wawancara
Tempo untuk mengkonfirmasi informasi tersebut. Anda
sudah lama tidak berbicara empat mata dengan Presiden Prabowo. Saya
sudah lama sekali tidak berbicara dengan Presiden Prabowo. Jarang terjadi.
Cuma empat kali. Terakhir ketemu di acara kawinan (resepsi anak pengusaha
Garibaldi Thohir pada 26 Juli 2026) atau di Hari Bhayangkara. Ya, kami
salaman. Apa yang
membuat pertemuan empat mata tak terjadi lagi? Pak
Prabowo sangat sibuk. Saya juga, meskipun pensiunan, bukan pengangguran. Dari
pagi sampai tengah malam saya kerja terus. Semuanya memiliki kesibukan
masing-masing. Saya memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin dan
mengelola negara ini dengan baik. Kami
mendapat informasi bahwa Anda ingin memberikan berbagai masukan terhadap
Presiden, misalnya soal kondisi ekonomi. Enggak,
saya enggak mau memberikan saran kecuali diminta. Nanti dibilang intervensi,
dibilang cawe-cawe. Presiden punya tim ekonomi yang kuat, ekonom dan profesor
yang semuanya pintar. Saya tidak perlu memberi masukan karena beliau sudah
tahu semua. Anda
melihat indikator ekonomi hari ini lebih parah ketimbang pada masa pandemi
Covid-19? Pertumbuhan
ekonomi sangat baik. Pada kuartal pertama tumbuh 5,6 persen. Mungkin,
dibandingkan dengan negara-negara G20, kita nomor satu atau dua. Bahwa ada
tantangan-tantangan yang dihadapi, saya kira semua negara sekarang menghadapi
tantangan dan hambatan yang besar. Pertama karena perubahan iklim yang
mengakibatkan banjir bandang di mana-mana dengan jumlah korban tidak sedikit.
Lalu ada kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, perang Iran melawan
Israel dan Amerika yang mempengaruhi harga minyak. Penelusuran
Tempo menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sudah diutak-atik agar lebih
tinggi dari kondisi riil. Lembaga seperti Fitch Ratings juga memangkas
outlook utang Indonesia menjadi negatif. Itu
namanya negative thinking. Tapi, kalau punya data mengenai itu, sampaikan
saja. Kita berpikiran positif, lah. Menurut saya, angka-angka itu riil.
Memang kadang-kadang ada petani yang diuntungkan, penjual di pasar dirugikan.
Perputaran uang di daerah mungkin berkurang, tapi di Jakarta bertambah. Tapi
memang kalau kita hanya bergantung pada APBN dan APBD, sangat tidak cukup
untuk negara sebesar ini, sehingga diperlukan capital inflow, investasi. Informasi
yang kami peroleh, Presiden masih meminta pendapat Anda. Misalnya saat
terjadi demonstrasi Agustus 2025, Anda menyatakan unjuk rasa itu lebih ringan
dari yang pernah Anda hadapi dan menyarankan Presiden tak menerapkan darurat
militer. Saya
hanya berbicara, enggak usah khawatir, Pak. Biasa dalam negara besar ada
demonstrasi. Kita kan katanya berdemokrasi. Biasa saja ada demonstrasi. Kami
mendapat informasi, salah satu penyebab hubungan Anda dengan Presiden
berjarak adalah orang-orang Anda disingkirkan atau pengaruhnya dibatasi.
Misalnya Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani, dan Erick Thohir. Itu
kewenangan dan hak prerogatif presiden. Saya enggak ingin berkomentar atau
ikut campur. Program
prioritas Anda seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara sepertinya lamban
berjalan pada masa pemerintahan Prabowo. Itu
sudah menjadi tugas pemerintah berikutnya. Saya kira setiap pemerintahan
memiliki prioritas dan policy sendiri-sendiri. Semuanya pasti sudah lewat
kalkulasi, sudah lewat hitungan. Jangan kita terlalu berharap ini dijadikan
prioritas atau ini dimasukkan ke skala yang sangat penting. Sudah saya
sampaikan berulang-ulang, IKN itu butuh 15-20 tahun. Dalam
wawancara dengan Tempo, pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, pernah
mengatakan bahwa ia berinvestasi di IKN untuk menyelamatkan wajah Presiden,
yaitu Anda. Apakah itu berarti investasi di IKN memang tak menguntungkan? Untung
dan rugi itu kalau dilihat sekarang. Kita semua mesti berhitung juga prospek
ke depan seperti apa. IKN itu sudah diputuskan lewat undang-undang, disetujui
oleh 93 persen fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, dan sudah dilaksanakan.
Tapi memang itu bukan proyek jangka pendek. Kalau kita lihat Brasília di
Brasil dan Astana di Kazakstan, semuanya jadi setelah 15-20 tahun. Kita baru
3-4 tahun. Anda
yakin IKN bakal selesai? Saya
yakin IKN akan selesai tahap demi tahap. Lebih cepat lebih baik. Tapi enggak
usah kita bermimpi cepat selesai. Berjalan alami saja. Saya kira yang paling
penting bagaimana agar investor datang dan mau berinvestasi di IKN. Sekarang
investor dari Korea Selatan sudah memulai konstruksi. Dari Dubai juga. Yang terakhir
dari Cina juga sudah mulai berinvestasi. Dengan
pembangunan IKN yang tak menjadi prioritas pemerintah saat ini, hubungan Anda
dengan Presiden sepertinya cukup berjarak. Enggak,
baik-baik saja. Anda
mendukung Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024. Sejumlah hasil survei
menunjukkan approval rate dan elektabilitas Prabowo merosot jauh. Apa pun
itu, hasil survei harus menjadi evaluasi dan koreksi. Saya enggak secara
detail melihat angka-angkanya. Tapi perlu evaluasi. Apa yang
paling harus dievaluasi? Saya
enggak tahu. Survei biasanya komplet. Bisa karena urusan ekonomi,
sosial-politik, penegakan hukum. Saya kira dilihat semuanya. Biasanya, kalau
disurvei, detail sekali itu angka-angkanya. Yang mana yang harus dievaluasi,
dikoreksi, dan diperbaiki. Ada dua
program yang dianggap membuat tingkat kepuasan dan elektabilitas Prabowo
merosot, yaitu makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Anda
menilai dua program itu harus dievaluasi total? Sudah
dievaluasi. Kepala Badan Gizi Nasional sudah berganti tiga kali. Ada
perbaikan di sana-sini. Saya kira itu evaluasi. Ini program besar, program
unggulan. MBG itu Rp 335 triliun tahun ini. Koperasi desa itu seingat saya Rp
240 triliun. Program besar memang harus direncanakan dan diorganisasi dengan baik.
Kalau ada hal-hal yang kurang dan harus diperbaiki, ya wajar. ••• Dinasti
Politik DENGAN
helikopter kepresidenan, Gibran Rakabuming Raka tiba di Desa Kendawi, Dabun
Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Wakil presiden
yang juga putra sulung Joko Widodo itu meninjau jembatan putus di Kendawi
yang membuat anak-anak menyeberangi sungai dengan meniti tali baja. “Wakil
Presiden memberikan beasiswa untuk beberapa anak,” kata Wakil Gubernur Aceh
Fadhlullah, yang mendampingi Gibran, dalam wawancara lewat sambungan telepon
pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kunjungan
ke Aceh menambah panjang daftar daerah yang disambangi Gibran. Belum dua
tahun menjadi wakil presiden, ia telah blusukan ke lebih dari 100 lokasi.
Jumlah kunjungan Gibran terhimpun dalam dokumentasi anggota staf Sekretariat
Wakil Presiden yang ditemui Tempo pada Juni 2026. Empat
orang dekat Jokowi yang pernah berdiskusi dengan Gibran mengatakan mantan
Wali Kota Solo itu memilih bepergian karena tak mendapat penugasan khusus
dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden mempercayakan pemantauan program
prioritas kepada orang dekatnya, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra
Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam
kunjungannya, Gibran dibantu Tim 9 Iswara. Tim beranggota sembilan orang ini
dipimpin Devid Agus Yunanto, mantan sekretaris pribadi Jokowi. Seorang
pejabat di Istana Wakil Presiden bercerita, Tim 9 Iswara memprioritaskan
kunjungan Gibran ke daerah basis pendukung Jokowi pada 2014-2024. Setiap
kali Gibran blusukan, Tim 9 Iswara membawa paket bantuan sosial. Bingkisan
itu dikemas di dalam tas biru bertulisan “Bantuan Wapres Gibran”. Wakil
Gubernur Aceh Fadhlullah melihat kemasan biru dibagikan kepada penduduk.
Namun ia tak melihat tulisan “Bantuan Wapres Gibran”. “Saya hanya melihat
alat tulis yang diberikan kepada anak-anak,” tuturnya. Dua
pejabat pemerintah dan orang dekat Gibran yang mengetahui isi berbagai rapat
perencanaan blusukan menuturkan, Gibran tak mau pembagian paket itu tersorot
kamera. Alasannya, ia ingin menjaga hubungannya dengan Prabowo. Jalan
politik Gibran mendampingi Prabowo tak lepas dari berbagai kontroversi. Pada
Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi—saat itu masih dipimpin Anwar Usman, adik
ipar Jokowi—mengeluarkan putusan yang membolehkan kepala daerah berusia
kurang dari 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden. Gibran saat
itu berusia 36 tahun. Presiden
Prabowo Subianto diapit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi di
Istana Merdeka saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Tempo/Imam
Sukamto Laporan
Tempo pada 19 November 2023 mengungkap peran istri Jokowi, Iriana, dalam
pencalonan Gibran. Iriana menggalang dukungan dari keluarga Jokowi dan
berbagai pihak untuk memastikan kemenangan Gibran. Dua kerabat Jokowi
menyebutkan Iriana juga menyampaikan rencana pencalonan Gibran dalam
pemilihan presiden 2024 kepada pengusaha senior di Solo. Majunya
Gibran, juga manuver Jokowi untuk memenangkan putranya itu, membuat Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat keduanya. “Jokowi dan Gibran biarlah
menjadi sejarah dan masa lalu partai,” ujar Ketua Bidang Kehormatan Partai
PDIP Komarudin Watubun saat dihubungi pada Rabu, 19 Agustus 2026. Seberapa
sering Anda berdiskusi dengan Gibran soal kondisi mutakhir? Saya
enggak pernah berbicara mengenai itu karena sibuk dengan urusan saya sendiri.
Mas Wapres juga sangat sibuk dengan tugas pemerintah, tugas dari presiden.
Dia sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri. Ngapain saya
diberi tahu? Kalau ada hal yang penting dan dia telepon, saya tanggapi. Tapi
itu jarang sekali. Yang satu di Solo, satu lagi di Jakarta. Anda
pernah bilang “ojo kemajon” kepada Gibran. Apa maksudnya? Ojo
kemajon itu artinya jangan terlalu maju. Jangan sering mendahului karena kebijakan
dan kewenangan itu ada di presiden. Seratus persen ada di presiden. Wakil
presiden itu pembantu utama presiden. Kalau diminta membantu, ya, bantu.
Kalau enggak, ya, enggak. Enggak bisa wakil presiden membuat kebijakan
sendiri atau bekerja seenaknya sendiri. Siapa
yang pertama kali punya ide menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden
untuk Prabowo? Tim Pak
Prabowo. Kami enggak pernah menenteng Gibran dan menawar-nawarkan jadi calon
wakil presiden. Benarkah
Prabowo lima kali meminang Gibran.... Betul.
Yang terakhir dia sampaikan bahwa koalisi akan pecah kalau Gibran enggak
diambil. Saya kira memang koalisi akan pecah kalau Prabowo tidak berpasangan
dengan Gibran. Apa yang
Anda sampaikan ketika Prabowo meminta Gibran menjadi pendampingnya? Saya
sampaikan, “Betul sudah dihitung, Pak? Jangan sampai nanti kalau kalah yang
disalahkan Gibran. Saya enggak mau seperti itu. Jangan sampai nanti saat
menang dan pemerintahan berjalan, kalau ada hal-hal yang kurang dan
membebani, nanti juga yang disalahkan Mas Wapres.” Sejumlah
narasumber menyebutkan bahwa sebelum ada putusan MK, Anda menilai Gibran
belum saatnya maju.... Kita
boleh memiliki rencana-rencana. Tapi, apa pun itu, kehendak Allah yang
menentukan. Qadarullah. Juga kehendak rakyat yang memutuskan. Adik
ipar Anda, Anwar Usman, saat itu menjadi Ketua MK.... Itu baru
berjalan delapan bulan menikah dengan adik saya. Laporan
Tempo menunjukkan Istana terlibat dalam putusan MK. Benarkah Anda mengutus
Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk memantau sidang MK? Enggak
ada. Menteri Sekretaris Negara selalu memantau semua hal yang berkaitan
dengan pemerintahan, dengan sosial-politik. Tapi saya enggak mengintervensi.
Boleh dicek secara detail. Banyak
kerabat dan orang dekat menyebutkan istri Anda cawe-cawe dalam pencalonan
Gibran. Enggak
ada peran Bu Jokowi selain doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Dia tidak ikut
campur dalam urusan politik. Sewaktu saya berbisnis, Bu Jokowi juga enggak
pernah ikut campur. Jangan percaya pada isu dan gosip. Bu Jokowi itu
urusannya tanaman, mengurus anggrek, urusan keluarga. Penelusuran
kami menunjukkan Anda sebagai presiden juga cawe-cawe memenangkan
Prabowo-Gibran. Misalnya mengerahkan penegak hukum dan Kementerian Agama
untuk menggalang dukungan. Enggak
ada. Target pada Kementerian Agama, target pada kepolisian, enggak ada.
Natural saja. Kalau memang rakyat berkehendak, ya, jadi. Saya enggak
mengorganisasi lembaga-lembaga seperti itu. Enggak ada. Tunjukkan saja dengan
bukti dan fakta. Mungkin ada satu-dua oknum yang membantu untuk mencari muka.
Dalam politik, itu hal biasa. Tapi saya tidak memberikan perintah. Anda
juga meningkatkan jumlah bantuan sosial untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Enggak
ada. Tidak ada kenaikan drastis. Coba dicek lagi. Saya hafal, kok, angkanya.
Seingat saya, untuk subsidi dan bantuan sosial itu Rp 490 triliun mungkin
sudah berjalan tiga-empat tahun dengan angka yang hampir mirip. Bahwa ada
kenaikan kadang-kadang sejak 2014 ya, 5 persen itu sesuai dengan kenaikan di
APBN. Itu berjalan rutin setiap tahun. Sekarang
Gibran sangat sering dikritik di media sosial. Anda menyesal menyetujui
pencalonan Gibran? Biasa
saja. Dalam demokrasi, biasa ada kritik, ada yang mem-bully. Tapi ya saya
titip, kita ini negara Timur. Adat ketimuran, tata krama, sopan-santun itu
kita ingat. Jangan sampai mengata-ngatai presiden dan wakil presiden dengan
diksi yang sangat kasar sekali. Itu bukan adat ketimuran. Enggak ada yang
sempurna di dunia ini. Kadang-kadang saya geleng kepala melihat media sosial.
Yang sudah terbiasa seperti saya, ya, biasa saja. Banyak
yang mengaitkan Gibran dengan Fufufafa (akun di Kaskus yang menyerang Prabowo
sebagai calon presiden saat berlaga melawan Jokowi).... Ini
dunia medsos, apalagi sekarang ditambah AI (akal imitasi). Kadang-kadang
melihat, ini benar atau AI, ini foto benar atau foto rekayasa. Semuanya sulit
dibedakan. Tapi, sekali lagi, marilah kita mengisi ruang publik itu yang
sehat dan saling menghargai. Ruang publik yang menghormati dan berempati satu
dengan yang lain. Anda
masih berharap Prabowo-Gibran maju dua periode? Ya,
seperti yang sudah sering saya sampaikan. Kalau diajak. Kalau
enggak diajak? Ya,
enggak jadi masalah. Keputusan ada di Presiden Prabowo. Elektabilitas
Prabowo kini merosot jauh. Anda berpikir untuk menyandingkan Gibran dengan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang elektabilitasnya jauh di atas Prabowo? Pemilihan
presiden masih jauh, masih 2029. Enggak usah dibicarakan sekarang. Yang
paling penting menurut saya visi besar negara ini, keberlanjutan, continuity,
melalui tahapan besar untuk kompetisi pembangunan infrastruktur, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, kemudian tahapan yang terakhir pembangunan
teknologi dan inovasi, sehingga nanti kita masuk sebagai negara maju dengan
income di atas US$ 13 ribu per kapita. Gibran
sempat didudukkan sejajar dengan para menteri, bukan di samping Presiden
Prabowo. Apa tanggapan Anda? Secara
konstitusional, presiden dan wakil presiden itu satu paket. Ada juga undang-undang
dan aturan keprotokoleran. Memang Presiden dan Wakil Presiden harus
bersebelahan. Anda
marah melihat Gibran diperlukan seperti itu? Enggak.
Saya hanya mengatakan ada konstitusi dan undang-undangnya. Gibran
menjabat wakil presiden. Menantu Anda, Bobby Nasution, jadi Gubernur Sumatera
Utara. Kaesang Pangarep memimpin PSI. Banyak orang bilang Anda bahkan sedang
mempersiapkan jalan untuk cucu Anda, Jan Ethes. Anda membangun dinasti
politik? Enggak.
Saya tidak membangun dinasti politik. Ini urusan demokrasi. Kalau dinasti itu
kekuasaan diwariskan dengan surat sakti, dengan penunjukan. Ini kan semuanya
dipilih oleh rakyat. Semua atas kehendak rakyat. Kalau dinasti, saya ketemu
sama anak-anak kayak rapat kabinet. Enggak ada itu di pikiran saya. ••• Manuver
Politik Menuju 2029 PEMILIHAN
Umum 2029 masih tiga tahun lagi, tapi Joko Widodo sudah mencuri start buat
Partai Solidaritas Indonesia. Saat banyak ketua umum partai politik sungkan
berkampanye secara terbuka, Jokowi telah berulang kali menggalang dukungan
untuk PSI. Ayah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu pun sering menerima
pengurus partai di rumahnya. Ketua
Bidang Politik PSI Bestari Barus bercerita, Jokowi mendorong penguatan
struktur kepengurusan. “Pak Jokowi meminta PSI kuat hingga tingkat ranting
atau desa,” kata Bestari menceritakan pesan Jokowi—mantan anggota Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan—yang disampaikan saat ia datang ke Solo pada
Senin, 13 Juli 2026. Orang
dekat Jokowi bercerita, strategi membangun struktur PSI sampai tingkat
ranting dilakukan dengan mendekati kepala desa. Narasumber yang sama
menyebutkan kolega Jokowi tengah membangun komunikasi dengan pengurus
asosiasi pemerintah desa. "PSI terbuka bukan hanya untuk kepala desa
karena siapa pun bisa bergabung," ujar Bestari. Dua kali
ikut pemilu, PSI gagal melaju ke Dewan Perwakilan Rakyat karena perolehan
suaranya di bawah ambang batas parlemen. Pada 2024, perolehan suara partai
itu hanya 2,8 persen, jauh dari parliamentary threshold 4 persen. Dalam Rapat
Kerja Nasional PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, awal tahun ini, Jokowi
menyatakan bakal membantu memenangkan PSI. Pada
Februari 2026, ia menyambangi Tegal, Jawa Tengah. Jokowi kemudian bersafari
ke Lampung menjelang akhir Juni 2026. Pada 31 Juli-2 Agustus 2026, ia
menyambangi Nusa Tenggara Timur, provinsi yang memberi 90 persen suara untuk
Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Salah
satu strategi yang ditempuh PSI agar masuk Senayan adalah membajak kader
partai lain. Ketua Harian PSI Ahmad Ali, misalnya, adalah mantan Wakil Ketua
Umum Partai NasDem. Di daerah pun sama. Ketua PSI Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur, Tri Wicahyo Sudrajat, mengatakan sejumlah pengurus Partai Golkar
tingkat kecamatan telah “hijrah”. “Masih banyak yang akan bergabung,”
katanya. Pada
Januari 2026, mantan Ketua Golkar Badung, Bali, I Wayan Suyasa, juga
bergabung dengan PSI. Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji tak
mempersoalkan jika pengurus partainya pindah haluan. Ia menilai Golkar dan
PSI punya pemilih yang berbeda. Pemilih Golkar melihat faktor partai,
sedangkan voter PSI memperhatikan ketokohan. Dua
politikus Partai Demokrat mengatakan ada beberapa kawan mereka yang diajak
pindah ke PSI dengan janji mendapat dana kampanye. Kepala Badan Komunikasi
Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah kabar itu. “Mungkin
pengurus atau kader yang tak aktif,” ujarnya pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Bestari Barus menyangkal kabar bahwa PSI menjanjikan duit kampanye. Hasil
survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026
menunjukkan elektabilitas PSI mencapai 4,1 persen. Pendiri SMRC, Saiful
Mujani, menilai Jokowi berperan penting dalam menaikkan elektabilitas PSI.
“Tidak ada partai lain yang ketua dan tokoh besarnya turun secara terbuka,”
tuturnya pada Kamis, 30 Juli 2026. Jokowi
kini digadang-gadang bakal menakhodai PSI. Ketua Umum Projo, kelompok
pendukung Jokowi, Budi Arie Setiadi, telah mendiskusikan rencana itu dengan
Jokowi. Budi pun menyatakan siap membawa anggota Projo masuk barisan PSI.
“Syaratnya, Jokowi harus jadi ketua umum,” kata Budi pada Selasa, 18 Agustus
2026. Dari
PDIP, Anda pindah ke PSI, partai yang belum lolos ke Senayan. Mengapa Anda
memilih PSI? Saya
ingin berkontribusi sedikit dalam kehidupan sosial-politik. Saya ingin
berusaha keras mendorong PSI agar menjadi partai masa depan, partai anak
muda, orang kampung, dan keluarga-keluarga Indonesia. Mengapa
Anda tidak langsung saja menjadi Ketua Umum PSI? Kerja
itu perlu optimistis. Soal saya ketua atau ketua dewan pembina, di PSI ada
mekanismenya. Ikuti saja mekanismenya. Kalau
diminta jadi Ketua Umum PSI, Anda bersedia? Di PSI
ada mekanisme partai yang harus saya ikuti. Mekanisme partai belum berjalan.
Memutuskan juga belum. Jangan berandai-andai, lah. Anda
punya ambisi politik apa untuk 2029? Visi
besar negara ini harus berjalan. Itu akan mengantarkan kita ke Indonesia Emas
dan maju. Ada efek
elektoral untuk Gibran ketika Anda berkampanye buat PSI? Enggak.
Ini wilayah yang berbeda. Mas Gibran bukan anggota, pengurus, ketua, atau
bagian Dewan Pembina PSI. Mas Gibran punya tugas sebagai wakil presiden, ya
bekerja untuk pemerintah, negara, rakyat. Wilayah partai biar urusannya Ketua
Umum Kaesang. Atau
untuk mempersiapkan Gibran maju pada 2029? Enggak,
enggak, enggak. Enggak sejauh itu. Saya berusaha keras mendorong PSI agar ada
di dalam wilayah perpolitikan Indonesia. Saya ini menyenangi data, survei,
dan angka-angka. Data menunjukkan baru 78 persen masyarakat mengenal PSI dan
baru 48 persen yang tahu logo PSI adalah gajah. Jadi perlu dipromosikan,
terus didorong, bekerja keras agar memiliki struktur partai yang komplet
sampai ke tingkat desa. Lebih
terkenal partai dengan logo kepala banteng atau kepala garuda, ya.... Itu
partai lama. Ini partai baru, masih nonparlemen. Yang tadi kan partai-partai
besar. Jangan dibandingkan. Anda
yakin PSI masuk Senayan? Saya
enggak ingin menyampaikan targetnya berapa. Tapi, kalau Senayan, insyaallah
masuk. Saya enggak akan bicara sekarang. Apakah rakyat berbondong-bondong
memberikan dukungan untuk PSI atau tidak, kita lihat pada 2029. Masuk
lima besar? Ya,
nanti dilihat. Ini baru memulai, baru keliling ke tiga wilayah, sebagai titik
awal simbolis berkeliling Indonesia. Nanti, kalau sudah 15 atau 20 wilayah,
baru kita hitung efek politiknya. PSI
banyak merekrut kader partai lain, seperti NasDem, Golkar, dan Demokrat.... Yang
namanya pemilu itu adalah kompetisi politik. Anda
dipecat dari PDIP. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan dengan Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri sekarang? Hubungan
saya dengan semua ketua partai baik-baik saja. Sering bertemu, kadang juga
lewat telepon. Tapi dengan Bu Mega sampai saat ini belum ketemu. Saya yakin
suatu saat pasti akan bertemu. Anda
sudah mencoba merekonsiliasi hubungan dengan Megawati? Mungkin lewat
orang-orang di PDIP.... Sekali
lagi, suatu saat pasti akan bertemu untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu
bangsa dan negara. Anda
marah dipecat dari PDIP? Biasa
saja. Kami mendapatkan
informasi bahwa Anda sempat berupaya agar tidak dipecat. Enggak
ada. Tahu-tahu dapat surat. Itu saja. Dipecat. Versi
Anda, apa sebenarnya faktor yang membuat Anda dipecat? Itu
sudah kejadian. Enggak usah dibicarakan. Anda
tidak setuju terhadap isi kontrak politik antara PDIP dan Ganjar Pranowo? Sudah.
Jangan dibicarakan. ••• Demokrasi
dan Populisme JOKO
Widodo sekali waktu pernah mengklaim berkomitmen terhadap demokrasi. Bertemu
dengan para cendekiawan, akademikus, dan seniman di Istana Merdeka pada akhir
September 2019, ia berjanji menegakkan demokrasi. “Jangan sampai ada dari
Bapak dan Ibu yang meragukan komitmen saya dalam menjaga demokrasi,” ujar
Jokowi. Pertemuan
itu terjadi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bertajuk
#ReformasiDikorupsi, aksi tersebut mendesak Jokowi mengeluarkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang untuk mengoreksi Undang-Undang KPK baru
yang mempreteli independensi lembaga itu. Revisi
Undang-Undang KPK menjadi salah satu titik balik demokrasi era Jokowi.
Pemerintahan Jokowi memakai pendekatan represif dalam menangani para
pengkritiknya. Lima orang di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas.
Salah satunya Immawan Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang tewas
karena ditembak polisi. Setelah
revisi Undang-Undang KPK berlaku, pelemahan demokrasi terus terjadi dalam
pemerintahan Jokowi. Penelusuran Tempo menunjukkan Jokowi berupaya
memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode dan membangun dinasti
politik. Puncaknya,
Jokowi diduga cawe-cawe dalam pencalonan dan pemenangan anaknya, Gibran
Rakabuming Raka. “Jokowi merusak banyak sendi demokrasi, khususnya Mahkamah
Konstitusi,” kata R. William Liddle, profesor emeritus dari Ohio State
University, Amerika Serikat, dalam wawancara khusus dengan Tempo pada
November 2023. Penurunan
kualitas demokrasi dalam sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi terpotret dalam
riset indeks demokrasi yang dibuat The Economist Intelligence Unit (EIU).
Pada 2015, saat Jokowi memimpin setahun, indeks demokrasi Indonesia bernilai
7,03. Angka itu merosot jadi 6,44 pada tahun terakhir pemerintahannya.
Indonesia pun masuk kategori demokrasi cacat. Laporan
Indeks Demokrasi 2024 yang dibuat EIU menyebutkan Jokowi diam-diam mendukung
Prabowo Subianto dalam pemilihan umum. Koalisi Jokowi dan Prabowo itu,
menurut EIU, telah membentuk sentralisasi kekuasaan serta melemahkan sistem
pengawasan dan pengimbangan. Namun Jokowi menunjuk informasi bohong sebagai
biang keladi penurunan kualitas demokrasi. Saat
Anda menjadi presiden, indeks demokrasi Indonesia terus memburuk dan masuk
kategori cacat. Anda juga dianggap membangun dinasti politik. Apa tanggapan
Anda? Pada
level global, saya mengamati demokrasi mengalami penurunan sejak 2006. Ini
terjadi hampir di semua negara. Penyebabnya adalah populisme dan keterbukaan
di media sosial. Sekarang ditambah intervensi hoaks, deepfake (konten palsu
peniru wajah, suara, dan gerakan seseorang bikinan AI). Kita terjebak pada
berita bohong, informasi palsu. Ini justru yang merusak demokrasi. Populisme
pula yang mengantar Anda menjadi presiden.... Ya,
karena itu saya pun menggunakan media sosial dalam pemilihan Wali Kota Solo,
dengan Facebook. Saya politikus Facebooker yang pertama kali berkampanye di
media sosial. Pada saat pemilihan Gubernur Jakarta, saya menggunakan Twitter.
Itu yang diambil sisi positifnya. Tapi populisme dengan hoaks dan deepfake
itu harus dikurangi. Populisme kalau diambil sisi positifnya juga sangat
baik. Media sosial bisa positif kalau digunakan dengan baik. Tapi kalau yang
muncul fitnah, saling menjelekkan, mengolok-olok, demokrasi apa itu? Banyak
pendukung Anda, termasuk para buzzer, menyerang demokrasi itu sendiri.... Saya
tidak berbicara soal pendukung dan bukan pendukung. Secara umum kejadiannya
seperti itu. Itu yang harus kita perbaiki. Sekarang
militerisme menguat. Kebebasan berbicara menipis. Anda gusar terhadap kondisi
demokrasi saat ini? Demokrasi
itu biasa naik-turun. ● Sumber :
https://www.tempo.co/wawancara/wawancara-jokowi-tempo-2283417 |
