Minggu, 22 November 2026

 

Frans Seda The Man of Idea and The Man of Action

Romo Hendrikus Maku, SVD :   Dosen di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur.

MEDIA INDONESIA, 12 November 2026

 

                                                

 

KEPUTUSAN negara menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Fransiskus Xaverius Seda pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, lebih dari sekadar penghormatan kepada seorang putra terbaik Nusa Tenggara Timur. Pengakuan itu sekaligus mengoreksi cara pandang kita tentang kepahlawanan dalam negara modern. Kepahlawanan tidak hanya lahir di medan perang atau dalam peristiwa revolusioner, tetapi juga dalam kesetiaan mengembangkan gagasan, merumuskan kebijakan, dan menerjemahkannya menjadi tindakan konkret demi kepentingan bangsa. Dalam konteks itulah Frans Seda pantas dikenang sebagai the man of idea and the man of action.

 

Di tengah krisis keteladanan publik yang kerap mewarnai kehidupan politik Indonesia, figur Frans Seda menawarkan model kepemimpinan yang semakin langka: seorang intelektual yang tidak berhenti pada produksi gagasan, tetapi bersedia masuk ke arena praksis untuk mewujudkan gagasan tersebut dalam kehidupan berbangsa. Ia adalah contoh nyata bahwa pemikiran dan tindakan tidak boleh dipisahkan. Gagasan tanpa tindakan akan menjadi utopia, sedangkan tindakan tanpa gagasan akan kehilangan arah.

 

Intelektual dalam tradisi republik

 

Dalam sejarah politik Indonesia, terdapat sejumlah tokoh yang menonjol karena kapasitas intelektualnya. Namun tidak semua intelektual mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan publik yang berdampak luas. Frans Seda termasuk sedikit tokoh yang berhasil melakukannya.

 

Lahir di Lekebai, Kabupaten Sikka, Flores, pada 4 Oktober 1926 dan menempuh pendidikan ekonomi di Tilburg, Belanda, ia merupakan representasi generasi awal teknokrat Indonesia yang memandang ilmu pengetahuan sebagai instrumen pengabdian kepada negara. Dalam kerangka ini, kehidupan Frans Seda memperlihatkan apa yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai organic intellectual, yakni intelektual yang tidak hidup dalam menara gading akademik, melainkan terlibat aktif dalam memecahkan persoalan konkret masyarakat (Gramsci, 1971).

 

Yang menarik, karier kenegaraan Frans Seda berkembang pada masa-masa paling menentukan dalam sejarah Republik. Ia memperoleh kepercayaan untuk mengemban berbagai jabatan strategis sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Kemampuan melintasi dua rezim besar tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politiknya tidak semata-mata berasal dari afiliasi kekuasaan, melainkan dari kompetensi, profesionalitas, dan integritas personal. Dalam perspektif Max Weber (1946), negara modern memerlukan figur yang menggabungkan ethic of conviction and ethic of responsibility: kesetiaan pada nilai sekaligus kemampuan mengambil keputusan yang efektif dalam realitas politik. Frans Seda tampaknya memenuhi kedua dimensi tersebut.

 

Dari gagasan ke kebijakan

 

Julukan the man of idea and the man of action pada Frans Seda berakar pada kemampuannya menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan publik yang konkret. Ia menyadari bahwa kemerdekaan politik tanpa transformasi ekonomi hanya akan menghasilkan kedaulatan yang rapuh. Karena itu, melalui berbagai posisi strategis yang diembannya, terutama sebagai Menteri Keuangan pada masa krisis 1966, ia turut menginisiasi langkah-langkah stabilisasi ekonomi, reformasi fiskal, dan penerapan anggaran berimbang. Kontribusi tersebut menegaskan perannya tidak hanya sebagai pemikir pembangunan, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang ikut meletakkan fondasi bagi pemulihan dan modernisasi ekonomi Indonesia.

 

Dalam teori pembangunan institusional, Douglass North (1990) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kapasitas negara. Pembangunan bukan pertama-tama persoalan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan kemampuan negara menciptakan aturan, infrastruktur, dan kapasitas yang memungkinkan masyarakat berkembang.

 

Kontribusi Frans Seda justru berada pada level fundamental ini. Ia bekerja di ruang-ruang kebijakan publik yang sering tidak terlihat oleh sorotan media, tetapi sangat menentukan arah pembangunan nasional. Kepahlawanannya bukan kepahlawanan yang riuh, melainkan kepahlawanan yang bekerja dalam kesenyapan birokrasi dan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, warisannya jauh melampaui jabatan-jabatan yang pernah diemban. Ia membantu membangun fondasi institusional yang memungkinkan Republik bertahan dan berkembang.

 

Melampaui politik identitas

 

Salah satu aspek paling relevan dari keteladanan Frans Seda bagi Indonesia kontemporer adalah kemampuannya melampaui batas-batas identitas primordial. Dalam banyak negara berkembang, politik sering terjebak dalam logika etnisitas, agama, atau kedaerahan. Namun perjalanan hidup Frans Seda menunjukkan bahwa kontribusi kebangsaan tidak ditentukan oleh asal geografis maupun identitas kelompok, melainkan oleh kualitas pengabdian.

 

Sebagai putra Flores dari kawasan Indonesia timur, ia berhasil menjadi salah satu tokoh nasional yang berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia. Fakta ini memiliki makna simbolik yang besar. Ia menjadi representasi hidup dari prinsip bahwa Republik Indonesia dibangun oleh seluruh anak bangsa, bukan oleh satu kelompok atau satu wilayah tertentu.

 

Charles Taylor (1994) dalam teorinya tentang politics of recognition menegaskan pentingnya pengakuan yang setara bagi seluruh kelompok dalam masyarakat majemuk. Dalam pengertian ini, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Seda tidak hanya mengakui jasa seorang individu, tetapi juga menegaskan pengakuan negara terhadap kontribusi kawasan Indonesia timur dalam perjalanan bangsa. Karena itu, penghargaan ini memiliki makna integratif yang kuat. Negara sedang mengirimkan pesan bahwa pusat dan daerah, mayoritas dan minoritas, Jawa dan luar Jawa, memiliki ruang yang sama dalam narasi kebangsaan Indonesia.

 

Etika pelayanan publik

 

Akan tetapi, warisan terbesar Frans Seda sesungguhnya bukanlah jabatan ataupun prestasi birokratis. Warisan terbesarnya adalah etika pengabdian. Di tengah menguatnya pragmatisme politik dan kecenderungan menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akumulasi kepentingan pribadi, kehidupan Frans Seda menghadirkan model alternatif tentang politik sebagai pelayanan (politics as public service). Berbagai apresiasi atas dirinya selalu menggarisbawahi nilai-nilai integritas, nasionalisme, kesederhanaan, dan dedikasi terhadap kepentingan umum.

 

Dalam kerangka Hannah Arendt (1958), tindakan politik memperoleh martabatnya ketika diarahkan pada common good, bukan semata-mata pada kepentingan individual. Politik kehilangan makna ketika hanya menjadi sarana perebutan sumber daya dan privilese. Sebaliknya, politik mencapai kualitas moral tertingginya ketika menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat luas.

 

Frans Seda memberikan pelajaran berharga bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Pesan ini terasa sangat aktual bagi Indonesia hari ini. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga politik sering mengalami erosi, bangsa ini membutuhkan figur-figur yang mampu menunjukkan bahwa integritas masih mungkin dipraktikkan dalam kehidupan publik.

 

Menjaga api keteladanan

 

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Seda seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Penghargaan tersebut harus menjadi momentum refleksi nasional tentang tipe kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia pada abad ke-21. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang sekaligus memiliki kedalaman intelektual dan keberanian bertindak. Indonesia membutuhkan lebih banyak men and women of ideas yang juga menjadi men and women of action.

 

Dalam diri Frans Seda, kedua kualitas itu bertemu secara harmonis. Ia berpikir untuk bangsa, tetapi juga bekerja untuk bangsa. Ia memiliki visi, tetapi juga kesediaan untuk mengimplementasikan visi tersebut dalam kebijakan nyata. Ia tidak sekadar berbicara tentang Indonesia yang lebih baik, tetapi ikut membangunnya. Karena itu, alasan terdalam mengapa Frans Seda layak menyandang gelar Pahlawan Nasional bukan semata karena jabatan yang pernah diembannya atau kebijakan yang pernah dirumuskannya. Ia layak dihormati karena menunjukkan bahwa gagasan dan tindakan dapat berjalan beriringan dalam pengabdian kepada Republik.

 

Pada akhirnya, pahlawan sejati bukan hanya mereka yang berhasil mengubah zamannya. Pahlawan sejati adalah mereka yang meninggalkan inspirasi bagi generasi setelahnya. Dan dalam pengertian itulah, Frans Seda akan tetap relevan: sebagai the man of idea and the man of action, seorang negarawan yang membuktikan bahwa pemikiran yang jernih dan tindakan yang bermoral dapat menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Indonesia. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/954643/frans-seda-the-man-of-idea-and-the-man-of-action  

 

 

 

 

Refleksi Hari Pahlawan dan Titik Balik Pengelolaan Kekuasaan

Komarudin :   Rektor Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Umum HISPISI.

MEDIA INDONESIA, 12 November 2026

 

                                                

 

SETIAP tanggal 10 November, kita mengenang para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Delapan puluh satu tahun silam, rakyat Surabaya menunjukkan keberanian luar biasa menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Mereka berjuang bukan lantaran menginginkan jabatan atau kekuasaan, melainkan karena memiliki keyakinan bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Di tengah keterbatasan persenjataan dan sumber daya, mereka memilih mempertahankan kemerdekaan dengan segala pengorbanannya.

 

Lebih dari itu, peringatan Hari Pahlawan meninggalkan pelajaran penting tentang arti perjuangan dan pengabdian. Para pahlawan tidak pernah menghitung keuntungan pribadi dari perjuangan yang mereka lakukan. Mereka juga tidak mengetahui apakah kelak akan menikmati hasil kemerdekaan yang diperjuangkan. Namun, keyakinan akan masa depan bangsa membuat mereka tetap bertahan. Semangat itulah yang patut direnungkan kembali ketika kita memperingati Hari Pahlawan tahun ini.

 

Setelah lebih dari delapan dekade merdeka, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Pembangunan infrastruktur, perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi, dan meningkatnya peran Indonesia dalam pergaulan internasional merupakan capaian yang patut dihargai. Pertanyaannya, sejauh mana semangat perjuangan para pahlawan telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara? Apakah kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokrasi benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Pertanyaan tersebut penting diajukan, bukan untuk mengabaikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, melainkan demi mengingatkan bahwa kemerdekaan memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pemerintahan.

 

TANGGUNG JAWAB KEBANGSAAN

 

Para pendiri bangsa sejak awal memahami bahwa kemerdekaan politik hanyalah pintu masuk menuju cita-cita yang lebih besar, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang kemerdekaan tidak sekadar memperjuangkan berdirinya sebuah negara, tetapi juga meletakkan dasar kehidupan bersama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

 

Semangat kepahlawanan karena itu tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah. Nilai-nilai yang diwariskan para pejuang harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam cara negara dikelola dan kekuasaan dijalankan. Keberanian, kejujuran, pengorbanan, kesederhanaan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan umum merupakan nilai yang tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan ketika bangsa menghadapi persoalan yang semakin kompleks.

 

Amartya Sen (1999) mengingatkan bahwa pembangunan pada dasarnya berkaitan dengan perluasan kebebasan dan kesempatan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Kemajuan suatu bangsa tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan rakyat memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan memperbaiki kehidupannya. Pandangan ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

 

Dalam kehidupan bernegara, nilai kepahlawanan menuntut keberanian untuk mengambil keputusan yang benar sekalipun tidak selalu populer. Pemimpin yang berjiwa pahlawan tidak akan membiarkan kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan masyarakat. Ia memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan keistimewaan yang dapat digunakan sesuka hati.

 

Studi Hakim (2016) menemukan pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya memiliki hubungan erat dengan nilai kepahlawanan. Keduanya menempatkan tanggung jawab dan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan.

 

Kepahlawanan masa kini juga perlu diterjemahkan dalam keberanian melawan korupsi, memperjuangkan pendidikan yang bermutu, membela masyarakat yang lemah, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Seorang guru yang mengabdikan dirinya di daerah terpencil, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, atau aparatur negara yang menolak penyalahgunaan wewenang sesungguhnya sedang menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan dalam bentuk yang berbeda.

 

Generasi muda pun memiliki tanggung jawab meneruskan semangat tersebut. Mereka tidak lagi dituntut mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi harus mampu menguasai ilmu pengetahuan, mengembangkan inovasi, menjaga persatuan, dan memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan generasi mudanya memadukan kecerdasan dengan integritas dan tanggung jawab kebangsaan.

 

TITIK BALIK PENGELOLAAN KEKUASAAN: MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga menjadi momentum untuk merenungkan kembali orientasi kekuasaan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kekuasaan memang diperlukan untuk menjalankan negara. Namun, kekuasaan tidak pernah dimaksudkan sebagai tujuan akhir. Ia merupakan sarana untuk melaksanakan amanat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

 

Pembukaan UUD 1945 telah memberikan arah yang sangat jelas. Negara dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Rumusan tersebut bukan sekadar pernyataan konstitusional, melainkan janji kemerdekaan yang harus terus diperjuangkan oleh setiap pemerintahan.

 

Karena itu, keberhasilan seorang pemimpin tidak semestinya hanya diukur dari besarnya dukungan politik, kuatnya koalisi, atau kemampuannya mempertahankan kekuasaan. Ukuran yang lebih mendasar ialah sejauh mana kepemimpinannya mampu memperbaiki kehidupan rakyat. Apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pekerjaan? Apakah pendidikan semakin terjangkau dan bermutu? Apakah pelayanan kesehatan semakin baik? Apakah hukum ditegakkan secara adil? Dan apakah hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi ukuran dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan negara.

 

Dalam konteks kepemimpinan nasional saat ini, kita menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita para pendiri bangsa. Dukungan politik yang dimiliki pemerintah hendaknya menjadi kekuatan untuk melakukan pembenahan mendasar, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

 

Harapan tersebut tentu harus disertai kesadaran bahwa perubahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian program atau penyesuaian kebijakan. Yang lebih mendasar ialah perubahan cara pandang terhadap kekuasaan. Pemerintahan perlu semakin menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Kebijakan pembangunan harus berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek.

 

Di sinilah diperlukan kedewasaan para elite bangsa. Persaingan politik merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Namun, setelah mandat pemerintahan diperoleh, energi politik semestinya lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat daripada terus-menerus disibukkan oleh perebutan pengaruh dan pembagian kekuasaan. Dukungan terhadap pemerintah tidak cukup ditunjukkan melalui kesediaan bergabung dalam koalisi atau menduduki jabatan strategis, tetapi melalui kontribusi nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

 

Para elite politik perlu menyadari bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, sedangkan akibat dari keputusan politik dapat dirasakan masyarakat selama beberapa generasi. Karena itu, yang perlu diwariskan bukan sekadar keberhasilan mempertahankan posisi, melainkan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Tentu, tanggung jawab mewujudkan cita-cita kemerdekaan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah semata. Diperlukan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi. Dukungan tersebut tidak berarti meniadakan kritik. Justru dalam negara demokratis, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya menjaga pemerintahan agar tetap berada pada jalan yang benar.

 

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam proses tersebut. Sebagai lembaga yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan membentuk generasi terdidik, perguruan tinggi harus mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian persoalan bangsa. Penelitian dan inovasi yang dihasilkan hendaknya tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan manfaat bagi perumusan kebijakan, pengembangan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

 

Perguruan tinggi juga berkewajiban menjaga tradisi berpikir kritis, kebebasan akademik, dan integritas keilmuan. Dukungan dunia akademik kepada pemerintah harus dilandasi tanggung jawab intelektual dan kepentingan bangsa, bukan semata-mata kedekatan dengan kekuasaan. Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu memberikan gagasan, menawarkan jalan keluar, sekaligus menyampaikan kritik ketika diperlukan.

 

Pada akhirnya, Hari Pahlawan bukan hanya kesempatan mengenang masa lalu, melainkan juga momentum menilai arah perjalanan bangsa. Para pahlawan telah memberikan kemerdekaan dengan pengorbanan yang tidak ternilai. Tugas generasi sekarang ialah memastikan bahwa kemerdekaan tersebut benar-benar membawa kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya kita menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai titik balik dalam memaknai kekuasaan. Politik tidak boleh berhenti pada upaya memperoleh dan mempertahankan jabatan. Kekuasaan harus digunakan untuk memperjuangkan keadilan, membuka kesempatan bagi masyarakat, dan menghadirkan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama. Semoga. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/954143/refleksi-hari-pahlawan-dan-titik-balik-pengelolaan-kekuasaan