Geopolitik Energi dan Krisis Kemanusiaan Myanmar

Geopolitik Energi dan Krisis Kemanusiaan Myanmar Febry Arifmawan ;  Alumnus Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina

                                               KORAN SINDO, 28 Desember 2017

                                                           

Memasuki 2018 krisis kemanusiaan Rohingya masih jauh dari kata selesai. Mata dunia internasional sedikit teralihkan oleh isu besar lain yang muncul di ujung 2017, misalnya pengakuan Amerika Serikat bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sedikitnya 600.000 etnis Rohingnya masih belum jelas nasibnya sejak akhir Agustus 2017. Banyak negara di dunia sudah mengecam Myanmar. Dalam kunjungan ke Myanmar pada 15 November 2017 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, menegaskan terjadinya pembersihan etnis (ethnic cleansing) Rohingya di wilayah Rakhine, seraya mengancam pejabat militer yang bertanggung jawab terhadap kekejaman itu. Pada 5 Desember 2017 sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengutuk pelanggaran HAM berat di Myanmar, khususnya terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Hanya tiga negara yang menentang resolusi tersebut, salah satunya China. Posisi China sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB dinilai bisa menghambat penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Realitas ini tak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan China di Myanmar. Teori geopolitik bisa menjelaskan motivasi hubungan antara Myanmar dan China. Secara teoretis, geopolitik adalah hubungan politik antarnegara yang dibentuk oleh posisi geografis (Collin S Gray, 1988). Dalam perspektif geopolitik ini, Myanmar berada di tengahtengah dua raksasa Asia, yaitu China dan India. Cadangan gas Myanmar dan posisinya yang strategis merupakan faktor penting bagi kepentingan China dalam hal ketahanan energi dan kerja sama regional. Seperti kita ketahui, ketergantungan China pada cadangan minyak domestik dan pasar minyak dalam negerinya sudah tidak mencukupi. Guy CK Leung (2011) memaparkan kecenderungan turunnya produksi minyak domestik China. Produksi minyak China mengalami perlambatan, dari 138,3 Mt pada 1990 menjadi hanya 198,8 Mt pada tahun 2009. Padahal, konsumsi minyak China melesat cepat dari 114 Mt pada tahun 1990 menjadi 408,3 Mt pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan ratarata 7,0% per tahun. China kemudian menerapkan strategi jangka panjang investasi energi di sektor sumber daya alam dan infrastruktur yang berhubungan dengan energi di berbagai negara, termasuk Myanmar. Pendapatan yang menguntungkan dari sumber daya alam inilah yang memungkinkan junta militer Myanmar bertahan, meski Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik sejak 1980. Selain itu, Myanmar secara geopolitik sangat penting bagi China karena berhubungan dengan akses ke Samudra Hindia dan Laut Andaman. Meskipun Mynmar bukan pemasok energi utama untuk China, perusahaan migas nasional China menunjukkan peningkatan minat dan aktivitas dalam hal pengembangan sumber daya energi di Myanmar. China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum Chemical Corporation (Sinopec), dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) memulai proyek eksplorasi minyak di Myanmar ketika China Power Investment Corporation (CPI) berinvestasi di pembangkit listrik tenaga air. Proyek pipa merupakan proyek yang paling strategis pengaruhnya di kawasan. Negara bagian dan provinsi di Myanmar yang dilewati rute proyek pipa minyak dan gas alam meliputi Rakhine, Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, dan Shan. Proyek ini juga ditujukan untuk memperkuat kerja sama ekonomi Myanmar dan China serta memperluas pengaruh China di Asia Tenggara (Zhao Hong, 2015). Kepentingan bisnis China juga kerap bertautan langsung dengan kepentingan junta militer Myanmar. Contohnya proyek bendungan PLTA Myitsone merupakan joint venture antara China Power Investment Corporation (CPC) dan Asia World, sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan junta militer Myanmar. Proyek dihentikan sejak 30 September 2011, setelah ditekan oleh protes massal warga lokal. Selain itu, Wanbao Mining (anak perusahaan China North Industries Corp, BUMN produsen senjata China) menjalin joint venture dengan Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. yang berafiliasi dengan junta militer Myanmar menggarap pertambangan tembaga Letpadaung sejak 2011. Kesaling tergantungan antara China dan negara-negara kecil di Asia tidak selalu menghadirkan stabilitas. Investasi China di Asia Tenggara memang mengantar hubungan yang lebih dekat antara China dan negara tempatnya menanamkan modal. Meski demikian, hal ini mengingatkan pada “kolonialisme baru” dan merkantilisme sehingga menghasilkan friksi baru di negara-negara lain, termasuk Myanmar (Michael Yahuda, 2003). Merkantilisme menganggap bahwa ekonomi dunia adalah arena persaingan antarnegara. Karena itu, tujuan masing-masing negara harus memaksimalkan kekayaan dan kemandiriannya. Munculnya China sebagai pemain besar di pasar energi global menuntut Amerika Serikat dan negara-negara barat mengakomodasi China demi mencegah konflik yang lebih luas akibat energi. Salah satunya dengan menarik China sebagai anggota Badan Energi Internasional (IEA). Peluang membelokkan kebijakan energi China yang unilateral menjadi multilateral pun menjadi terbuka (Zhao Hong, 2015). Unilateral merujuk pada doktrin yang mendukung tindakan sepihak, sementara multilateral merupakan doktrin yang meyakini keterlibatan semua pihak akan menguntungkan semua pihak pula. Kuatnya hasrat merkantilisme China terhadap sumber daya alam mencirikan doktrin unilateral dan terbukti memperumit penyelesaian konflik seperti di Myanmar. Dalam skala lebih luas, kepentingan geopolitik energi China ke Afrika dan negara Asia Tenggara lain, termasuk Indonesia, bisa menghadirkan kompleksitas yang harus diantisipasi dengan baik. Sementara itu, melihat krisis kemanusiaan yang tak berkesudahan di Myanmar, sudah seharusnya Dewan Keamanan PBB bertindak tegas. Beberapa kegagalan Dewan Keamanan PBB di masa lalu dalam mencegah pembersihan etnik di Rwanda dan Srebrenica, harus menjadi refleksi bersama. Dewan Keamanan PBB juga gagal mengambil resolusi yang tegas dalam kasus Kosovo pada tahun 1999 akibat veto oleh Rusia. NATO akhirnya menempuh operasi militer sendiri untuk menghentikan pembersihan etnik di Kosovo. Pelajaran yang bisa dipetik dari Kosovo, keterlibatan dunia internasional terbukti bisa menghentikan pembersihan etnik. ●