Manusia dalam Bencana Asap Hadi S Alikodra  ;   Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor, Mantan Wakil Ketua Bapedal

KORAN SINDO,  01 Oktober 2014

                                                                                                                       

Ada asap ada api. Begitulah peribahasa yang amat populer di Indonesia. Peribahasa ini biasanya diucapkan orang ketika ada suatu masalah yang penyebabnya tidak jelas. Dengan peribahasa itu, orang yang yakin bahwa misteri masalah itu akan terkuak. Karena itu, peribahasa ada asap ada api menggambarkan bahwa segala sesuatu pasti ada sebab akibatnya. Hari-hari ini di Riau dan Kalimantan Timur asap yang berasal dari hutan terus mengepul dan “migrasi” ke mana-mana. Ke kampung, ke kota, ke bandara, bahkan ke Singapura dan Malaysia. Tak ada orang yangbisamenghalangi“migrasi” asap. Ia akan migrasi ke mana pun arah angin berembus. Tapi, kali ini ada persoalan besar yang muncul. Asap itu “menggelapkan” bandara di Singapura dan Malaysia. Ini sangat berbahaya karena bisa membuat celaka pesawat terbang. Singapura dan Kuala Lumpur mengeluh dan protes kepada Jakarta karena banyak asap yang “migrasi” dari Indonesia ke wilayah mereka. Tapi, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Nyaris mustahil menyetop migrasi asap tersebut. Pinjam istilah Jusuf Kalla, cawapres terpilih, Singapura dan Kuala Lumpur seharusnya tidak perlu protes karena dalam satu tahun mereka lebih banyak mendapat migrasi udara segar dan banyak oksigen dari hutan di Sumatera dan Kalimantan ketimbang migrasi udara berasap tersebut. Yang seharusnya mereka lakukan, bagaimana membantu mengatasi kebakaran hutan di dua pulau itu dengan menegur keras para pengusaha perkebunan sawit mereka yang nakal. Ini karena pengusaha-pengusaha perkebunan sawit dari dua negara tetangga tadi menjadi pemicu kebakaran hutan akibat mencari cara land clearing dengan mudah dan murah yaitu membakar hutan! Memang benar, kebakaran hutan bisa terjadi secara alami. Penyebabnya beragam. Petir, letusan gunung api, dan batu bara dangkal bisa menjadi penyebab kebakaran hutan. Di negara-negara subtropis, faktorfaktor alam tersebut di atas menjadi penyebab utama kebakaran hutan. Petir misalnya sering menjadi pemicu kebakaran di negara-negara subtropis. Hampir 50% kebakaran hutan di Kanada penyebabnya adalah petir. Di wilayah Rocky Mountain, Kanada, 65% penyebab kebakaran hutan adalah petir itu tadi. Tapi, kondisi seperti itu nyaris tak mungkin terjadi di Indonesia yang beriklim tropis. Kenapa? Karena, muncul petir di Indonesia hampir selalu berbarengan dengan muncul hujan. Dengan demikian, kilatan api dari petir yang bisa menimbulkan kebakaran hutan “ ternetralisasi” oleh muncul hujan sehingga kebakaran hutan tidak berkembang luas. Kebakaran hutan juga sering dipicu letusan gunung berapi. Aliran lahar panas misalnya sering menjadi pemicu kebakaran hutan di lereng-lereng gunung berapi. Meletusnya Gunung Merapi misalnya menjadi penyebab utama kebakaran hutan di desa-desa sekitar lereng gunung tersebut. Kebakaran hutan di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah pada Oktober 2010 misalnya akibat turun awan panas “wedus gembel“ yang berasal dari letusan Merapi. Sedangkan batu bara dangkal (yang terdeposit beberapa meter dari permukaan tanah) juga acap menjadi pemicu kebakaran hutan. Pada kondisi cuaca kering dan panas, deposit batu bara ini memanas sehingga melampaui titik bakarnya. Akibat itu, bahan bakar yang ada di atas permukaan tanah seperti daun, ranting, dan kayu kering terbakar. Fenomena ini banyak terjadi di Kalimantan dan Sumatera - dua pulau yang terkenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Tapi, betulkah kebakaran hutan penyebab utamanya adalah iklim kemarau? Nanti dulu. Berbagai studi dan analisis lembaga-lembaga kajian, baik LSM, perguruan tinggi, maupun riset-riset independen menyimpulkan hampir 100% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan perbuatan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lebih jauh lagi, kebakaran hutan itu disebabkan perbuatan manusia yang disengaja. Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) pada 1998 di 10 wilayah di Sumatera dan Kalimantan seperti Lampung, Jambi, Sumbagsel, Riau, Kalbar, dan Kaltim menemukan bahwa penyebab secara langsung kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah (a) api yang sengaja dipakai untuk pembukaan hutan (land clearing); (b) api yang sengaja dipakai untuk menyelesaikan masalah dalam konflik tanah dan lahan; (c) api yang dipakai untuk ekstraksi sumber daya alam (industri); dan (d) penyebaran api secara tidak sengaja. Sedangkan penyebab kebakaran hutan secara tidak langsung adalah (a) penguasaan lahan; (b) alokasi penggunaan lahan; (c) insentif/disentif ekonomi; (d) degradasi hutan dan lahan; (c) dampak perubahan karakteristik kependudukan; dan (f) lemahnya kapasitas kelembagaan (Syaufina, 2008). Jelas sekali, penyebab utama kebakaran hutan adalah kegiatan manusia dalam penyiapan lahan dan konversi lahan hutan menjadi nonhutan. Kegiatan tersebut sebagian besar dilakukan perusahaan perkebunan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan ini sudah demikian meluas hingga menghanguskan hutan lindung dan hutan konservasi. Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan. Jika pada 1980-an laju deforestasi mencapai 1 juta hektare per tahun, pada era1990-anlajudeforestasi itu mencapai 1,7 juta hektare per tahun. Menurut catatan Kementerian Kehutanan pada 2006, laju deforestasi bahkan telah mencapai 2,83 juta hektare per tahun atau sekitar 3-5 hektare (3-5 kali luas lapangan sepak bola) per menit. Jika kondisi yang amat memprihatinkan itu tidak bisa dicegah, Indonesia dalam 50 tahun ke depan akan kehilangan hutan dan berubah menjadi negeri kering kerontang yang panas, berdebu, dan kering tanpa air. Dalam kaitan “asap di Singapura dan Malaysia” itu kemudian terungkap apa dan siapa saja yang sering membakar hutan. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyatakan, delapan dari 14 perusahaan yang diduga kuat membakar lahan dan hutan di Riau berasal dari Malaysia dan Singapura. Semua perusahaan negara tetangga itu bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Mereka antara lain PT Langgam Inti Hiberida (Malaysia), PT Bumi Raksa Sejati (Singapura), PT Tunggal Mitra Plantation (Malaysia), PTUdayaLohDinawi (Malaysia), PT Adei Plantation (Malaysia), PT Jatim Jaya Perkasa (Singapura), PT Multi Gambut Industri (Malaysia), dan PT Mustika Agro Lestari (Malaysia), PT Bumi Reksa Nusa Sejati (Singapura), PT Sumatera Riang Lestari (Singapura), dan PT Sakato Prama Makmur (Singapura). Balthasar mendesak Pemerintah Singapura dan Malaysia menghukum mereka jika nanti terbukti terlibat dalam pembakaran hutan (22/6/2013). Salah satu perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia, PT Adei Plantation, misalnya sudah lama ditengarai penduduk dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat sebagai pembakar hutan. Saat ini PT Adei sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pelalawan. Rupanya PT Adei ini pada 2003 pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dan pengadilan menetapkan manajer mereka Mr Goby divonis empat tahun. Tapi, MR Goby tidak pernah masuk penjara. Ia lari ke Malaysia dan anehnya perusahaan mereka masih beroperasi dan terus membakar hutan sampai sekarang. Udara berasap akibat kebakaran hutan memang bencana bagi manusia. Tapi, ada lagi bencana besar bagi manusia jika hutan tropis terbakar yaitu musnahnya kekayaan biodiversitas (keanekaragaman jenis hayati). Hutan tropis Indonesia diketahui menyimpan 70% lebih kekayaan biodiversitas yang ada di muka bumi. Kekayaan biodiversitas ini aset nasional yang amat mahal untuk pembangunan masa depan, terutama untuk pangan dan obat-obatan. Jika salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK adalah kemandirian pangan dan pembangunan kesehatan, kekayaan biodiversitas adalah penunjang utamanya. ●

Belanda, Brasil, dan Leuser Hadi S Alikodra  ;   Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

KORAN SINDO,  17 Juli 2014

                                                

Ketika tim Oranje, Belanda, mengalahkan tim Samba , Brasil, di Estadio Nacional, Kota Brasilia, Sabtu (12/7/014) dengan skor 3-1, ingatan saya tiba-tiba tertuju pada kepedulian kedua negara tersebut dalam mengelola lingkungan hidupnya. Brasil adalah negara besar, dengan luas lima kali Indonesia—mempunyai hutan tropis yang amat terkenal di Lembah Amazon. Berbagai cerita menakjubkan tentang hutan belantara Amazon ini sering kita lihat melalui film-film Hollywood. Bagi masyarakat dunia, Amazon adalah sebuah ”tempat konservasi flora fauna terbesar di dunia” dengan megadiversiti yang luar biasa banyaknya. Sampai hari ini tiap tahun selalu ditemukan spesies baru di hutan Amazon yang luas tersebut. Di samping sebagai hutan konservasi yang menyimpan banyak kekayaan alam, Amazon juga berfungsi sebagai ”paru-paru planet bumi” terbesar di jagat ini. Dengan segala kebesarannya, Brasil dengan tim Samba adalah manifestasi dari sebuah negara yang punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan dunia dari deraan global warming dan peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer. Apakah ”manifesto” itu yang menyebabkan tim Samba menjadi kesebelasan elite dunia dan Brasil menjadi ”gudang” pemain-pemain bola terbaik di dunia? Wallahualam! Tapi, apa yang terjadi pada Piala Dunia 2014 di Brasilia? Tim Samba dari negeri besar ini ternyata dikalahkan oleh tim Oranje dari negeri liliput, Belanda. Luas negeri Belanda lebih kecil dari Jawa Barat. Sedangkan luas Brasil lima kali Indonesia. Apakah kekalahan itu terjadi karena Belanda lebih peduli pada alam, sedangkan Brasil tak memedulikannya? Entahlah! Inilah gambarannya: Kawasan hutan Amazon—hutan tropis terluas di dunia—kini mengalami kerusakan yang parah. Tiap tahun kerusakan hutan di Amazon mencapai 26.130 km persegi atau sekitar enam lapangan bola setiap menit. Hampir separuh kerusakan hutan itu terjadi di Negara Bagian Mato Grosso. Di Mato Grosso inilah terdapat ladang-ladang kedelai yang amat luas untuk pabrik susu (kedelai) dan produk lainnya. Di Mato Grosso industri kedelai telah merusak hutan secara ilegal. Kondisi itu masih terus berlangsung hingga sekarang. Lebih dari 70% hutan Amazon hilang pada 2004. Seterusnya luas hutan itu tiap tahun makin mengkeret. Banyak pihak menyalahkan kebijakan Presiden Lula da Silva yang terlalu ambisius untuk melaksanakan program perbaikan ekonomi. Atas nama mengurangi kemiskinan rakyat Brasil, Presiden Lula membuka sawah besar-besaran dan imbasnya menghancurkan hutan tropis Amazon. Data-data terbaru menunjukkan kerusakan hutan hujan tropis Amazon meningkat hingga enam kali lipat. Citra satelit terbaru yang dirilis Institut Riset Angkasa Luar Brasil menunjukkan penggundulan hutan meningkat dari 103 km persegi di Maret dan April 2010 menjadi 593 km persegi dalam periode sama, 2011. Sebagian besar kerusakan hutan itu terjadi di negara bagian Mato Grosso, pusat pertanian kedelai di Brasil. Kini Brasil mengembangkan peternakan sapi besar-besaran, membuka lahan pertanian secara masif dan hasilnya, hutan basah Amazon pun terdegradasi secara sangat memilukan. Akibat itu, dunia menjerit. Paru-paru bumi Amazon yang kini porak-poranda jelas mengakibatkan temperatur bumi naik. Padahal, kenaikan suhu bumi 2 derajat Celsius saja bisa menyebabkan negara-negara pulau di Samudra Hindia dan Pasifik bisa tenggelam. Vanuatu, Karibati, dan Seychelles misalnya kini terus meradang karena wilayahnya makin hari makin terendam air laut. Lain Brasil lain pula Belanda. Negeri ”seribu” polder untuk mengamankan diri dari luapan air laut ini sekarang menyadari ”kesalahannya” dalam mengelola alam. Bendungan-bendungan raksasa di sepanjang pantai Belanda kini menjadi saksi bisu betapa negeri yang sepertiga wilayahnya berada di bawah permukaan air laut itu tak berdaya menghadapi alam. Permukiman dan pertanian di lahan hasil reklamasi itu ternyata biayanya amat mahal dan makin lama biayanya makin membumbung. Jika demikian, untuk apa bermukim dan bertani bila biaya untuk mengolah lahan itu terus membumbung? Di bawah master plan for nature yang berwawasan ke depan, pemerintah Negeri Kincir Angin itu membeli lahan hasil reklamasi ratusan ribu hektare dari penduduk untuk menghentikan perusakan lanskap Belanda. Saat ini sudah 240.000 hektare tanah pertanian hasil reklamasi disulap menjadi hutan, rawa, dan danau. Kebi-jakan tersebut mendapat dukungan Masyarakat Eropa (ME). ME menyaratkan setiap petani harus menyediakan 15% lahannya untuk mendukung kelestarian lingkungan jika ingin produk pertaniannya berkualitas dan diterima pasar Eropa. Belanda misalnya telah berhasil menghijaukan dan menghutankan wilayah Mijdrecht, 16 km selatan Amsterdam—sebuah wilayah reklamasi yang berada 6 meter di bawah permukaan laut. Wilayah Mijdrecht kini telah dikosongkan dan menjadi padang rumput, rawa, danau, hutan, dan lain-lain yang mendukung keasrian lingkungan. Negeri Belanda yang petani dan peternaknya menghasilkan produk pangan ”terbaik” di dunia kini mulai menyadari betapa pentingnya mengembalikan sebagian lahan pertaniannya untuk mendukung pembangunan ekosistem agar tidak merusak alam. Belanda—negeri kecil yang menyimpan pemain-pemain bola terbaik di dunia—juga giat ”mengalamkan” lahan-lahan pertanian rekayasa hasil reklamasinya. Tujuannya satu: sustainabilitas kehidupan rakyatnya terus berlangsung tanpa gangguan. Memang mahal, tapi bila dilakukan secara terprogram dan serius, hasilnya sangat bagus. Rakyat sehat, negara aman, dan bibit-bibit pemain bola mumpuni makin tumbuh karena makin banyak tanah lapang untuk latihan sepak bola. Lalu, bagaimana Indonesia? Indonesia disebut sebagai negeri perusak alam. Mau lihat contohnya? Datanglah ke hutan lindung, kawasan konservasi, dan taman nasional. Di sana kita akan menemukan ”kerusakan alam” yang mengerikan. Hutan lindung sebagai penyelamat wilayah di sekitarnya, sebagian besar hancur. Perkebunan sawit dan alih fungsi hutan telah merusak hutan lindung yang amat berharga itu. Salah satu kawasan ”mahal” yang kini dirusak secara sistematis adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang di punggung Pulau Sumatera. Perusakan di kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh misalnya diduga dilakukan secara sistematis, bahkan dilegalkan pemerintah. Status Leuser sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi lindung diabaikan demi mewadahi kepentingan perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur lain (Kompas, 13/6/014). Kawasan lindung ekosistem Leuser menjadi tempat berbagai satwa endemis seperti badak sumatera, harimau sumatera, dan orangutan sumatera, dan lainlain. Sementara gajah yang selama ini hidup aman di kawasan Leuser kini mulai ”keluar” dari habitatnya. Gajah-gajah itu kini sering ”perang” melawan manusia yang murka. Tentu saja, gajah kalah. Puluhan gajah dibantai dan diracun manusia. Hutan di Leuser, tempat tinggal gajah itu, kini rusak, bahkan hancur. Yang menghancurkannya adalah manusia yang mengatakan ingin membangun perekonomian negara. Padahal apa yang disebutnya ”ekonomi” bila menghancurkan alam sesungguhnya adalah ”degronomi”. Sebuah konsep ekonomi yang mendegradasikan dan merusak masa depan! ●

Ecosophy dan Capres Peduli SDA Hadi S Alikodra  ;   Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

KORAN SINDO,  02 Juli 2014

                                                

Lingkungan hidup beserta isinya (manusia, hewan, tumbuhan, air, batu, udara, cahaya, dan lain-lain) saling berinteraksi dalam suatu sistem yang dinamis dan kompleks. Ia membentuk mata rantai kehidupan secara berkesinambungan. Interaksi yang bersifat timbal balik ini diperkenalkan Ernst Haekel, ahli biologi Jerman, tahun 1869 dengan menyebutnya sebagai ekologi. Kini, ekologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya secara sistemik dan menyeluruh. Itulah sebabnya para ahli lingkungan memandang perlunya melihat ekologi secara mendalam (deep ecology) & bukan ekologi permukaan yang dangkal (shallow ecology). Dalam konteks inilah, ukuran- ukuran dimensi ekologi yang selama ini bertumpu pada interaksi organisme dengan lingkungannya perlu disempurnakan dengan pandangan yang lebih luas dan lebih mendalam. Hal ini menjadi sangat penting mengingat; (1) peran sumber daya alam (SDA) dan lingkungan sebagai penyangga sistem kehidupan, (2) semua benda ataupun hidupan di bumi ini mempunyai sifat intrinsic, dan (3) keanekaragaman hayati flora, fauna dan ekosistemnya harus mendapat penghargaan secara layak karena fungsinya yang sangat penting sebagai pendukung kehidupan manusia dan pembangunan. Paham ini dikenal sebagai ekologi dalam (deep ecology). Arne Naess, seorang filosof dan pendaki gunung berkebangsaan Norwegia, memperkenalkan pendekatan deep ecology ini tahun 1973 setelah ia melakukan penelitian sekaligus penjelajahan alam secara luas. Dalam perkembangannya, ekologi pun telah menjadi landasan utama gerakan konservasi sebagai upaya umat manusia untuk menyelamatkan bumi beserta lingkungan hidupnya dari ancaman kehancuran. Bumi kini sedang menghadapi krisis ekologi berkepanjangan, sehingga berbagai pihak terus mencari cara-cara baru untuk menyelamatkannya. Salah satu pendekatan yang sedang trendi, adalah pendekatan religius (moral dan spiritual). Pendekatan ini diharapkan mampu menggerakkan hati nurani manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan bumi secara menyeluruh. Gerakan religius itu, kini makin diterima berbagai kalangan, karena pendekatannya lebih menyentuh kepada pertanggungjawaban manusia (Homo sapiens) sebagai khalifah (makhluk yang berakal budi) untuk memberikan penghargaan kepada alam yang telah berjasa memberikan kehidupan. Naess memperkenalkan pendekatan di atas sebagai paham ecosophy atau paham konservasi (Drengson, 1999). Paham ecosophy ini, tidak hanya memberikan landasan pada tanggung jawab etika dan moral, tapi juga memberikan tempat terhormat pada pengetahuan lokal (local knowledge) yang banyak tersebar di berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip dasar ecosophy atau deep ecology adalah menyelamatkan SDA dan lingkungannya dari kerusakan dengan mengedepankan moral. Kenapa? Karena hanya moralitas yang mampu menghargai dan menjaga alam demi keberlanjutan umat manusia itu sendiri. Sebagai umat beragama, kita juga seharusnya meyakini bahwa SDA di planet bumi ini adalah ciptaan Tuhan YME yang diperuntukkan bagi kesejahteraan makhluknya. Di pihak lain, Tuhan juga mengharuskan manusia untuk menjaganya secara bertanggung jawab dari berbagai ancaman kerusakan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai kewajiban untuk memelihara sistem ekologi bumi sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan manusia dari generasi ke generasi bisa tercapai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa SDA mempunyai keterbatasan untuk mendukung kebutuhan manusia, sedangkan kebutuhan manusia nyaris tak terbatas karena keserakahannya. Pinjam kata-kata bijak Gandhi: Alam menyediakan kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahannya. Itulah sebabnya, kitab suci Alquran melarang manusia merusak alam untuk kepentingannya yang serakah (QS 2: 11,12) . Pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat yang kini mencapai tujuh miliar lebih telah menyebabkan cadangan SDA bumi kian tipis. Di samping itu, sistem cuaca yang kacau akibat perubahan iklim global telah berdampak pada perubahan sistem biologi dan sistem ekologi bumi. Dampaknya: cadangan pangan pun terus menyusut dan manusia bisa mengalami krisis pangan yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Menurut perhitungan WWF (World Wildlife Fund), sejak tahun 1966 ecological footptrint penduduk bumi sudah berlipat dua, jika setiap tahunnya konsumsi SDA makhluk bumi mendekati angka 1,25 planet bumi. Jika kondisi itu terus berlanjut, menurut WWF pada tahun 2030 dibutuhkan dua planet bumi untuk mencukupi kebutuhan umat manusia. Padahal planet bumi hanya satu. Solusinya: umat manusia harus serius menghemat SDA. Untuk itulah harus ada upaya untuk meningkatkan produktivitas planet bumi namun tetap lestari, prokonservasi, dan pro-ekologi. WWF dalam analisisnya menyatakan: masalah SDA dan lingkungan hidup kini telah menjadi krisis lingkungan global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Sebagai reaksi terhadap krisis ini, sejak abad ke-20 telah tumbuh dan berkembang gerakan penyelamatan alam dan lingkungan yang lebih mendasar dengan pendekatan ecoshopy, yaitu pendekatan filosofi penyelamatan bumi dengan memasukkan dimensi ekologi dan religius (Alikodra, 2012). Naess memberikan definisi ecosophy sebagai filosofi yang pahamnya didasarkan atas ekologi yang harmoni dan seimbang (ecological harmony). Berarti ecosophy adalah filosofi yang mengusung pandangan bijak (wisdom) yang tertuang dalam norma, aturan, nilai (value), ataupun rumusan dalil (postulates) yang digunakan menjadi tuntunan manusia untuk menghargai alam lingkungannya. Sebagai makhluk beragama, pertanggungjawaban umat manusia terhadap kelestarian alam bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Dengan demikian, di titik akhir perjalanan hidupnya, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan inilah yang disebut god spot (Agustian, 2001). God spot merupakan pilar penting bagi pelaksanaan ecosophy sekaligus sebagai landasan bagi penyempurnaan politik maupun kebijakan untuk memelihara dan menjaga SDA dari kerusakan (Drengson, 1999). Dengan demikian, paham ecosophy yang berlandaskan etika konservasi bertujuan membongkar cara pandang manusia yang keliru tentang dirinya, tentang alam dan Sang Pencipta; juga tentang tempat dirinya di alam dan cara memperlakukan alam. Karena itu jika ecosophy ini diimplementasikan secara konsekuen, insya Allah akan membawa keselamatan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Kita berharap, siapa pun capres yang terpilih, Prabowo Subianto atau Joko Widodo, peduli terhadap keberlanjutan dan kelestarian SDA. Indonesia, kata Prabowo Subianto, dalam Debat Capres 9 Juni lalu, adalah negara yang amat kaya SDA. Indonesia adalah negeri megabiodiversity yang luar biasa kaya dan kekayaan itu harus diselamatkan. Agar penyelamatan SDA ini muncul dari hati nurani terdalam setiap warga negara Indonesia, maka kita perlu memberikan landasan ecosophy sebagai dasar pemikirannya. Dengan landasan ecosophy, motivasi penyelamatan SDA tidak hanya bersifat material semata-mata, tapi juga spiritual. Dampaknya: penyelamatan ecosophy bukan saja merupakan tanggung jawab seorang warga negara terhadap tanah tumpah darahnya, tapi juga merupakan bentuk tanggung jawab seorang hamba (manusia) terhadap Tuhannya. ●

Unta Rasul dan MERS-CoV Hadi S Alikodra ;  Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bogor

KORAN SINDO,  31 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Helmy–sebut saja namanya begitu–seorang Facebooker, menulis status di akunnya: serangan virus MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus) yang telah menewaskan ratusan orang di Arab Saudi, termasuk umat Islam yang tengah melaksanakan umrah di Mekkah, hanya isu murahan. Berita tentang virus yang menyerang sistem pernapasan itu menurutnya hanya strategi untuk mencegah orang Islam datang ke Tanah Suci untuk beribadah. Helmy pun mengutip pesan saudaranya dari Madura yang sedang umrah: ”Jangan takut virus MERS-CoV. Itu berita yang dibesar-besarkan saja,” katanya. Lebih jauh, Helmy–penceramah dan aktivis salah satu partai politik ini–menyatakan: dalam tarikh (sejarah) Nabi, belum pernah ada kisah tentang virus MERS. Jika dulu virus ini pernah menyerang penduduk Mekkah dan Madinah, niscaya kisahnya tertulis dalam riwayat kehidupan Nabi Muhammad (tarikh Nabi). Apalagi bila virus ini ditularkan melalui unta, niscaya Rasul tak akan mau menaiki kendaraan istimewanya itu. Kita tahu, tulis Helmy, unta adalah kendaraan kesayangan Rasul saat itu. Menarik apa yang dinyatakan Helmy di atas. Bukan hanya logikanya yang aneh, melainkan juga provokasinya untuk menolak ”pemberitaan” tentang virus MERS tersebut. Dan herannya, logika Helmy di atas banyak mendapat dukungan para facebookers. Puluhan, bahkan ratusan orang menyetujui pendapatnya. Tak sedikit pula para dai dan khatib Jumat yang berpendapat seperti Helmy. ”Jangan takut pada virus MERS. Umrah adalah ibadah dan kematian ada di tangan Allah,” kata seorang khatib Jumat. Dan, jamaah pun banyak yang menganggukkan kepalanya. Sikap Helmy dan beberapa orang yang sependapat dengannya, jelas menumpulkan upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk meminimalisasi penyebaran virus yang mengganggu sistem pernapasan itu. Padahal, MERS-CoV telah menyebar di berbagai kawasan di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencatat: sampai 16 Mei 2014 sedikitnya ada 575 orang yang terjangkit virus MERS, 176 diantaranya meninggal dunia. Di Arab Saudi sendiri– kawasan pertama yang terindikasi sebagai kawasan penyebarMERS– terdapat512penderita, 147 di antaranya meninggal, termasuk seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial NA. NA adalah tenaga kerja wanita (TKW) asal Madura yang telah lama tinggal di Jeddah. Selain Arab Saudi, ada 19 negara lain yang melaporkan terjadinya kasus MERS: Yordania, Qatar, Kuwait, Oman, dan Mesir (Timur Tengah). Lalu Prancis, Jerman, Inggris, Yunani, dan Italia (Eropa). Sedangkan di Afrika, baru Tunisia yang melaporkan adanya MERS. Malaysia, Filipina, dan Indonesia (Asia), juga melaporkan adanya serangan MERS. Dan di Amerika, dilaporkan ada dua pasien terindikasi MERS. Di Indonesia sendiri, sampai 14 Mei lalu, jumlah terduga penderita MERS mencapai 92 orang, tersebar di 13 provinsi. Meski akhirnya semua terduga dinyatakan negatif MERS, ada dua orang meninggal, masing-masing di Bali dan Medan. Apakah keduanya terserang MERS, masih belum dapat dipastikan. Tapi satu hal jelas, keduanya tewas akibat rusaknya sistem pernapasan (Gatra , 28 Mei 2014). Dari mana datangnya MERSCoV yang tiba-tiba menyerang manusia? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada heboh serangan virus SARS (severe acute respiratory syndrome), tahun 2003 lalu. SARS seperti halnya MERS, sama-sama menyerang sistem pernafasan dan penyebabnya virus corona. Menurut laporan WHO, MERS dan SARS serupa tapi gennya berbeda. Penyebaran SARS lebih cepat, tapi MERS lebih mematikan. Di Timur Tengah, misalnya, kematian akibat MERS mencapai 30% dari jumlah kasus, sedangkan SARS hanya 10%-nya. Yang jadi pertanyaan, kenapa unta dituduh sebagai penyebar MERS? Bukankah unta adalah kendaraan kesayangan Rasul? Jawabnya: mungkin unta zaman Rasul berbeda dengan unta zaman sekarang. Kerusakan lingkungan dan perubahan ekosistem telah menjadikan unta zaman sekarang tidak sekuat ketahanan ”fisiknya” dibandingkan unta zaman Rasul di abad ke-7 Masehi. Banyak sekali perubahan yang terjadi di Jazirah Arab bila dibandingkan kondisi abad ke-7, yang tentunya memengaruhi kondisi kehidupan unta. Industri migas dan petrokimia yang berkembang secara amat masif di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, niscaya sangat memengaruhi ekosistem kehidupan. Belum lagi gaya hidup masyarakat ”berkelimpahan harta” di Teluk yang cenderung destruktif terhadap lingkungan. Dengan harga minyak yang murah, masyarakat Timur Tengah sangat boros memakai energi fosil yang tak dapat diperbarui (nonrenewable) ini. Akibatnya, pencemaran lingkungan dan kadar gas karbon dioksida (gas rumah kaca) pun meningkat pesat. Tidak seperti di kawasan tropis yang banyak terdapat tumbuhan penyerap karbon, di Jazirah Arab, pohon amat jarang. Kawasan ini sebagian besar terdiri atas gurun pasir. Karena itu, pencemaran karbon di atmosfer sulit direduksi oleh alam. Dampaknya: iklim pun mengalami penyimpangan. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, Kota Mekkah sering dilanda banjir besar. Di pihak lain, di musim dingin, salju pun mulai muncul di beberapa wilayah Teluk. Semua ini merupakan anomali iklim akibat perubahan cuaca global. David Suzuki, pakar lingkungan, telah mengingatkan bahwa pencemaran karbon akan berdampak besar pada ekosistem bumi. Tidak hanya terjadi perubahan iklim, tapi juga perubahan pola hujan, pola penurunan salju, pasang-surut air laut, kepunahan massal spesies, kerusakan sumber pangan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Robert van Lierop, diplomat dari negeri kecil Vanuatu, mengatakan: Perubahan iklim bagi negara-negara besar berbentuk kontinen mungkin dianggap sepele. Tapi bagi negeri kecil seperti Vanuatu, Karibati, dan negeri-negeri pulau di Pasifik, kenaikan permukaan laut setinggi 30 cm saja (akibat global warming), bisa melenyapkan sebuah negara. Dari perspektif itulah kita melihat, bagaimana rentannya unta masa kini terhadap virus MERS. Di zaman Nabi, ketika lingkungan masih asri–belum tercemar karbon, sulfida, nitrat, dan lainlain hasil dari pembakaran minyak–unta masih hidup dengan normal dan virus MERS mungkin masih ”tertidur”. Tapi, ketika lingkungan berubah akibat pembakaran minyak, ekosistem pun berubah. Kehidupan unta pun berubah. MERS yang ”tertidur” pun bangun. Berbarengan dengan itu, atmosfer yang tercemar melepaskan zat-zat berbahaya yang memungkinkan virus corona yang semula aman bermutasi menjadi virus berbahaya.   Jed Greer dan Kenny Bruno dalam bukunya, Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism mengungkapkan: Dalam skenario paling baik sekalipun, dimensi ancaman dari berlanjutnya ketergantungan pada minyak bumi amat mengerikan, apalagi dalam skenario paling buruk–sungguh tak terbayangkan! Perusahaan-perusahaan minyak raksasa seperti Exxon- Mobil, Shell, dan Chevron–menurut Greer dan Bruno–telah menimbulkan kerusakan lingkungan amat parah di planet bumi. Mereka–korporasi-korporasi– tidak hanya mencemari atmosfer, tapi juga menimbulkan kemiskinan parah di berbagai belahan dunia. Krisis ekonomi di Nigeria dan Meksiko–dua negara kaya minya– menjadi bukti, bahwa ”emas hitam” telah memorak-porandakan bangunan masyarakat yang selama ini bisa berdamai dengan alam. Kita tahu Arab Saudi adalah penghasil minyak terbesar di dunia. Ratusan perusahaan minyak beroperasi di Hijaz dan sekitarnya. Operasi mereka tak hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak ekosistem secara keseluruhan. Jika kemudian, akibat operasi korporasi-korporasi minyak itu lingkungan kehidupan unta berubah dan virus MERS tersebar melalui unta, kita tahu siapa yang pantas dipersalahkan? Kita ingat, dalam tarikh Nabi, Rasul Muhammad digambarkan sebagai pencinta lingkungan dan penyayang binatang. Ketika Beliau memasuki Mekkah dengan kemenangan (Fathu Makkah), yang pertama-tama Rasul katakan adalah: Jangan bunuh binatang dan jangan merusak pohon. Pesan Rasul ini jelas konteksnya amat luas bila kita kaitkan dengan kondisi sekarang di Jazirah Arab! Sayang, pesan Rasul itu dilanggar. Jadilah bumi Arab makin panas dan iklim pun kacau. Lalu, virus MERS pun tumbuh dan berkembang dan menyebar ke mana-mana. Siapa yang salah? Jelas bukan unta. Tapi manusia! Alquran, 1400 tahun lalu, telah mengingatkan: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Ar- Rum 41-42). Dan jalan yang benar itu, manusia harus hidup selaras dengan alam. Bekerja bersama alam dan hidup berdampingan dengan alam. ●

Asap di Riau, Uang di Monas Hadi S Alikodra  ;   Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)

KORAN SINDO,  26 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Riau ibarat tanah hikayat. Sastra dan bahasa Indonesia jika ditelusuri berasal dari Riau. Naskah-naskah kuno yang menjadi cikal bakal bahasa dan sastra Indonesia pun kebanyakan berasal dari Riau. Riau tak hanya tanah hikayat, tapi juga tanah adat. Tanah adat yang kaya sastra, harta, dan …maaf.. .derita. Yang terakhir inilah yang kini sedang menimpa warga Riau akibat asap yang tersebar dari kebakaran hutan. Ekonom Faisal Basri pernah menggambarkan bahwa Riau secara logika seharusnya lebih kaya dari Brunei Darussalam. Ini karena minyak yang dihasilkan dari Riau lebih banyak dari Brunei. Di samping itu, Riau punya kebun sawit dan karet yang luas, hutan yang kaya plasma nutfah, dan letaknya strategis—dekat dengan Singapura, salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Dengan melihat Riau seperti itu, kemiskinan mestinya tidak menerpa provinsi ini. Tapi, apa kenyataannya? Riau Pos melaporkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang tercatat pada September 2013 naik 41,22 ribu jiwa. Kenaikannya 8,05% jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Riau pada September 2013 mencapai 522,53 ribu atau 8,42% dari jumlah penduduk Riau saat ini. Kenaikan jumlah penduduk miskin itu terbesar di daerah perdesaan. Apa artinya? Asap dari hutan-hutan di Riau akan terus menyebar. Ini terjadi karena kenaikan kemiskinan berkorelasi linier dengan kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya pembakaran hutan yang menyebarkan asap tadi. Dari latar belakang inilah, kita bisa meneropong penyebab tragedi asap di Riau yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah itu. Tentu saja, penyebabnya bukan semata orang miskin merusak hutan, melainkan orang kaya (baca: pengusaha atau korporasi) yang memanfaatkan orang miskin untuk merusak hutan. Orang miskin secara sosiologis memang mudah dimanfaatkan orang kaya karena keterdesakan ekonomi. Selama ini, bila ada pertanyaan kenapa dari tahun ke tahun hutan di Riau terbakar (sehingga menyebarkan asap yang mengganggu kehidupan masyarakat), jawabannya melingkar-lingkar. Salah pemegang HPH, salah masyarakat pedalaman yang punya budaya ladang berpindah, salah pemerintah yang tak punya koordinasi untuk mengatasi kebakaran hutan, salah pejalan yang seenaknya membuang puntung rokok ke hutan, salah alam yang menyimpan hot spot (batu bara dalam tanah kawasan hutan yang mudah terbakar). Atau bisa juga menyalahkan petugas jagawana yang tak segera melaporkan ada kebakaran hutan, salah pemda setempat yang tak punya instrumen pemadam kebakaran yang memadai, salah menteri kehutanan yang tak punya kepedulian terhadap kebakaran hutan, dan lain-lain. Tak jelas siapa yang salah. Yang jelas “salah” adalah kebakaran hutan di Riau berlangsung dari tahun ke tahun dan nyaris tak bisa diatasi. Meminjam istilah Faisal Basri, negara tidak hadir di Riau. Padahal “kekayaan” Riau untuk Jakarta amat besar. Ibarat pepatah, asap di Riau, uang di Monas. Monas adalah simbol “Jakarta” yang menjadi tempat “parkirnya” uang kekayaan Riau. Bila saat ini Presiden SBY langsung memimpin pemadaman kebakaran hutan di Riau dan mencari biang keroknya, akankah tahun mendatang kebakaran hutan di Riau akan berhenti? Pada era booming sawit, perambahan hutan kini makin merajalela. Perambahan hutan plus pencurian kayu itu kini sudah mengancam hutan konservasi dan hutan lindung. Di Sumatera misalnya kondisi Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Tesso Nilo kini amat buruk. Perambahan hutan, pencurian kayu, serta perluasan kebun sawit misalnya telah menjadikan gajah kehilangan jalur-jalur mekanis perjalanan migrasinya di hutan sehingga mereka banyak yang tersesat ke kampung dan kemudian dibunuh manusia. Keberadaan gajah liar merupakan indikator penting untuk mengetahui sejauh mana kritisnya kondisi hutan. Jika banyak gajah yang keluar dari hutan dan tersesat masuk ke kampung manusia, itu menandakan kondisi hutan rusak berat sehingga gajah tidak bisa survive di dalam hutan. Para perusak hutan kini sudah berubah menjadi mafia. Mereka merupakan jaringan yang canggih karena “bisa jadi” melibatkan oknum pemda, militer, polisi, pengusaha, dan lain-lain. Mekanisme kerja mereka pun sangat sistematis dan kadang sulit terendus. Bagaimana besarnya pencurian kayu dan pembabatan hutan itu baru terkuak setelah timbul banjir bandang, longsor, dan lain-lain. Jika tiap tahun intensitas banjir bandang dan longsor makin besar, itu berarti kerusakan hutan makin besar pula. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) misalnya mencatat pada Era Reformasi ini kerusakan hutan mencapai 2,5 juta hektare per tahun—jauh lebih tinggi dibanding era Orde Baru yang mencapai 1 juta hektare per tahun. Rezim SBY selama 10 tahun nyaris tak bisa menghentikan kerusakan hutan yang masif itu. Padahal, ajakan pemerintah untuk melakukan reboisasi hutan terus dikuman-dangkan. Kenapa demikian? Karena berbarengan dengan ajakan reboisasi, izin-izin pembukaan kebun sawit terus berlanjut. Jadinya, antara reboisasi dan deforestasi tidak seimbang. Deforestasinya jauh lebih besar! Kasus asap Riau menjadi salah satu bukti betapa dahsyatnya perambahan dan perusakan hutan tersebut. Indonesia kini berani membusungkan dada sebagai negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia, jauh meninggalkan Malaysia. Tapi, beranikah membusungkan dada sebagai negeri yang paling banyak diterjang banjir bandang dan longsor? Di sisi lain, pantaskah di Riau yang kaya itu kemiskinan terus bertambah? Jika kemudian asap kebakaran hutan Riau mampu “menghentikan” hampir semua aktivitas pemerintahan, bila kita bijak dan merenung— Itukah tanda-tanda alam yang mengingatkan kita agar menyelamatkan hutan dari terjangan booming sawit? Ingat, perluasan kebun sawit di berbagai daerah terindikasi korupsi. Celakanya, korupsi tersebut sulit dibongkar karena terselubung peraturan daerah. Saat ini, menjelang pemilu dan pilpres, bisa diduga “perizinan” pembukaan sawit makin marak. Permainan oknum pemda dan DPRD yang butuh uang untuk kampanye (pemilu, pilpres, dan pilkada) misalnya menjadikan hutan sebagai sasaran “pemerasan”. Hasilnya, itu tadi, asap hutan yang menyebar dan menyengsarakan orang. Jika tidak ada solusi efektif dan terintegrasi yang melibatkan semua stakeholder kehutanan, jangan diharap kerusakan hutan akan berhenti dan asap akan menghilang! ●

Lain Ciliwung, Lain Vitava

Lain Ciliwung, Lain Vitava Hadi S Alikodra ;  Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Pernah berkarir di Kemeneg Lingkungan Hidup

SUARA KARYA, 04 Juli 2013

Secara umum, masalah lingkungan di Indonesia, khususnya sungai, sama dengan yang pernah terjadi di Eropa. Sungai Vltava (sungai terbesar di Ceko), dua dekade lalu sangat buruk dan menguning. Baunya tidak sedap. Bahkan tidak memungkinkan untuk sekadar mencuci tangan, apalagi diminum. Mirip Sungai Ciliwung. 

Semua perubahan dimulai dengan adanya peraturan yang baik mengenai kebijakan industri, termasuk subsidi untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan. Sampai saat ini pun, Pemerintah Ceko masih memberikan subsidi bagi industri yang memiliki pengolahan limbah dan pengendalian kualitas udara. Di samping itu, sosialisasi pentingnya membersihkan sungai terus dilakukan. Pendekatan kepada warga dilakukan secara intensif dan manusiawi, agar mereka tidak membuang limbah ke sungai.

Bagi bangsa Eropa, pekerjaan adalah sesuatu yang vital dan merupakan harga diri. Nah, ketika Eropa, termasuk Ceko, dilanda pengangguran, kondisi ini dimanfaatkan untuk kampanye lingkungan. Saat itu, jumlah pengangguran di Ceko 15%. Pemerintah menyatakan, pelestarian lingkungan, termasuk membersihkan sungai, akan berdampak pada pengurangan pengangguran. Perbaikan lingkungan adalah salah satu strategi mendasar sebagai pendukung perekonomian. Sampah, misalnya, kalau dibiarkan mengganggu lingkungan. 

Tapi, kalau dimenej dengan baik, sampah adalah sumber penghasilan. Di Jerman, misalnya, manajemen sampah bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Di Ceko, manajemen sampah juga bisa menyerap ribuan pekerja. Mulai dari pengangkutan, pemilahan, pemrosesan, hingga menjadi aneka macam produk - mulai dari kompos, tas, mainan, dan bahan-bahan industri lainnya.

Semua ini akan berdampak pada kebersihan lingkungan, perbaikan kualitas air, dan perbaikan kondisi lingkungan lainnya. Motto penanganan sampah adalah cara terbaik untuk menghilangkan sampah adalah tidak menghasilkan sampah. Caranya banyak, melalui daur ulang atau pemanfaatan sampah untuk industri dan kerajinan. Masyarakat harus diajarkan bahwa sampah adalah adalah potensi ekonomi.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Ceko, Tomas Chalupa saat menelusuri Kali Ciliwung, Rabu, 15 Mei 2013 lalu, menuturkan, setelah 23 tahun pemerintah dan masyarakat berupaya memperbaiki dan fokus menjernihkan Sungai Vltava, kondisinya kini berubah sama sekali. Sungai Vltava, airnya jernih, orang bisa mandi, bahkan minum air sungai. Orang bisa memancing ikan trout. Ikan ini menjadi simbol kualitas air yang baik. Kini, air Vltava nyaris dapat diminum langsung. Oleh sebab itu, hampir 93% mayoritas penduduk Praha dapat aliran air minum segar di rumahnya, dan 85% dari populasi penduduk memiliki sistem terkoneksi air bersih untuk digunakan kembali setelah dipakai. (Majalah Detik, 15 Juni 2013)

Lalu, bagaimana warga Jakarta melihat dan mengelola Ciliwung? Cita-cita membersihkan dan menormalkan Sungai Ciliwung sudah terlontar sejak zaman Ali Sadikin hampir setengah abad lalu. Tapi, kenyataannya, Ciliwung bukannya makin bersih dan normal, tapi makin kotor. Ciliwung bagaikan tempat pembuangan sampah dan WC penduduk sekitarnya.

Gubernur Sutiyoso, dulu pernah bercita-cita menjadikan Ciliwung sebagai 'jalan tol' burung dari Gunung Halimun ke Jakarta. Ini untuk mendukung tema Jakarta yang diusung Bang Yos: Jakarta berkicau. Sebab, kicauan burung adalah simbol lestarinya alam. Bagaimana caranya mendatangkan burung ke Jakarta? Bang Yos mempunyai gagasan: sepanjang Sungai Ciliwung ditanam pohon-pohon yang buahnya jadi kesukaan burung seperi pohon ceri, pisang, jambu, dan lain-lain. Bayangannya: Burung-burung dari Gunung Halimun akan senang berada di sepanjang Ciliwung untuk mencari makan dan akhirnya sampai ke Jakarta. 

Bagaimana hasilnya? Nyaris tak ada, alias gagal. Sejak Bang Yos lengser, rupanya tak ada lagi Gubernur DKI yang bercita-cita memperbaiki Ciliwung sehingga jadi jalan tol burung. Gubernur Fauzi 'Foke' Bowo yang mengaku ahlinya Jakarta (waktu kampanye), ternyata tak berbuat apa-apa untuk memperbaiki Ciliwung.

Kini, harapan memperbaiki Ciliwung berada di pundak Gubernur Jokowi. Gayanya yang suka blusukan dan mau bekerja keras sampai tuntas memberikan harapan kepada warga Jakarta untuk 'menormalkan' Sungai Ciliwung. 'Menormalkan' yang dimaksud adalah membuat Ciliwung seperti zaman VOC abad ke-18, yang airnya bersih, banyak ikan, dan jadi jalur lalu lintas yang aman manusia dan burung. Jika Gubernur Praha dan masyarakatnya mampu membuat Sungai Vltava yang kondisinya sama dengan Ciliwung menjadi sungai yang bersih dan asri, mestinya Gubernur Jakarta pun mampu.

Gubernur Jokowi sekarang tengah menormalkan Waduk Pluit yang mendangkal dan menyempit. Jika berhasil, jelas akan mengurangi intensitas banjir di wilayah Jakarta, terutama Barat. Menormalkan Waduk Pluit memang sulit karena Pemda harus berhadapan dengan 'mafia' macam-macam yang terkait dengan Pluit. Untungnya, Jokowi dan Ahok siap menghadapi itu semua.

Perjuangan untuk menormalkan Ciliwung jelas akan lebih berat. Mafianya lebih banyak. Kita berharap Jokowi dan Ahok mampu mengatasinya. Jika Ciliwung normal, banyak hal yang akan didapat warga DKI. Tak hanya bisa mancing, tapi juga berekreasi di pinggir sungai. Lebih dari itu, Ciliwung dengan anak-anak sungainya akan menjadikan Jakarta makin indah. Belanda dulu ingin menjadikan Jakarta sebagai Venesia dari Timur (East Venesia). Kita tahu, Kota Venesia di Italia ini terkenal dengan sungai-sungainya yang banyak dan indah. Jakarta dengan 13 sungainya, jika dinormlakan, niscaya lebih indah dari Venesia. 

Bagaimana Bang Jokowi? Warga Jakarta ingin melihat Ciliwung kembali normal dan menjadi sungai yang jernih serta banyak ikannya seperti cerita Sungai Vltava di atas. Selamat Ultah Jakarta! ●

Restorasi Hutan dan Godaan Sawit

Restorasi Hutan dan Godaan Sawit Hadi S Alikodra ;   Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)

KORAN SINDO, 17 Juni 2013

Pemerintah dan dunia usaha tampaknya mulai menyadari betapa hebatnya kerusakan hutan di Indonesia. Banjir dan longsor yang terjadi di berbagai daerah belum lama ini terasa makin intens dan besar skalanya. 

Mulai dari Aceh sampai Papua, banjir dan longsor menjadi menu berita seharihari di media massa cetak maupun elektronik. Saking seringnya melihat berita banjir dan longsor, sampai-sampai tragedi lingkungan yang menyengsarakan rakyat tersebut nyaris menjadi“ beritarutin” yangtakmenggugah hati pemirsa lagi. Padahal siapa pun tahu, banjir dan longsor tersebut akibat masifnya pembukaan hutan untuk perkebunan, terutama sawit. Menyadari hal itu, pemerintah kini berusaha memperbaiki hutan. 

Caranya: meluncurkanprogramrestorasiekosistem kehutanan. Di Riau, misalnya, pemerintah mencanangkan program Restorasi Ekosistem Riau (RER), 7 Mei lalu. Apa yang menarik dari RER? RER yang diresmikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ini berasal dari “niat baik” industri pulp dan kertas Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL) di Riau. RER akan memulihkan kerusakan hutan gambut korban pembalakan liar seluas 20.265 hektare di Semenanjung Kampar, Riau. 

Sebelumnya, pemerintah memberikan izin “program restorasi ekosistem hutan” ini di sejumlah lokasi, yaitu di Jambi (46.385 hektare), Sumatera Selatan (52.170 hektare), dan KalimantanTimur( 86.450hektare). Kita tahu, industri kertas yang bahan bakunya kayu memang sering mendapat sorotan, baik oleh organisasi lingkungan lokal, nasional, regional maupun internasional akibat “bahan baku”-nya yang besar yang diambildari kayudihutan. 

Memang industri pulp dan kertas mempunyai kawasan hutan tanaman industri sebagai pemasok bahan baku, tapi banyak orang yang ragu, apakah hutan tanaman industri mencukupi untuk sebuah pabrik pulp yang besar. Itulah sebabnya kenapa organisasi atau lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan acap menuduh industri pulp dan kertas sebagai biang keladi kerusakan hutan. Benarkah tuduhan itu? Wallahu a’lam. APRIL adalah produsen kertas dan pulp terbesar kedua di Indonesia. 

Dalam situsnya, perusahaan ini menyatakan: “Pergilah ke supermarket, toko alat tulis, toko buku atau jenis gerai konsumen lainnya di puluhannegara dankemungkinan Anda akan menemukan barang terbuat dari produk APRIL.” Namun, catatan APRIL di area konservasi sangat suram. Perusahaan ini diduga telah menghancurkan hutan hujan Sumatera, termasuk habitat harimau, menimbulkan kebencian masyarakat adat, dan gagal memenuhi target untuk bergantung100% pada perkebunan serat (hutan tanaman industri). 

Catatan terbaru menyebutkan 60% pasokan serat pabrik pulp APRIL adalah kayu hutan hujan di Indonesia. APRIL juga diduga menyuplai pabrik pulp-nya dengan kembali merusak 60.000 hektare hutan. Betulkah tuduhan tersebut? Tuduhan itu tampaknya hendak dijawab APRIL dengan program RER di atas: merestorasi ekosistem hutan agar hutan berfungsi seperti sediakala. 

Program restorasi ekosistem ini—mirip sebuah bisnis komersial—niscaya akan menguntungkan, tetapi jangkanya panjang. Ibaratnya, program restorasi ini sebagai bisnis HPH, tetapi tujuannya melestarikan hutan, bukan mengambil kayunya. 

Bila pemegang HPH konvensional melihat hutan dalam jangka pendek untuk dimanfaatkan kayunya dengan jalan menebang pohon, pemegang HPH restorasi justru kebalikannya: tidak boleh menebang pohon dan harus memulihkan ekosistem hutan yang rusak dengan menanam tumbuhan asli (lokal) dan merawatnya sehingga hutan tersebut pulih sebagaimana mestinya. Melihat goal-nya, HPH restorasi merupakan “bisnis lingkungan” untuk masa depan. 

Bisnis ini mungkin sepintas tampak kurang menguntungkan dibandingkan bisnis HPH zaman dulu yang goal-nya “memanfaatkan” kayu hutan. Tapi bila ditinjau lebih jauh ke depan, justru inilah bisnis yang sangat prospektif. Bisnis air, misalnya, saat ini merupakan bisnis yang prospektif karena air bersih makin langka. Indonesia dengan hutan tropisnya yang sangat subur bisa menjadi produsen air bersih yang besar. Kebutuhan Singapura dan Taiwan, misalnya—dua negara pulau yang makmur––, terhadap air bersih sangat besar. 

Mereka selama ini mengimpor air dari negara-negara terdekat seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand yang punya sumber air alam melimpah yang berasal dari hutan tropis. Indonesia yang punya hutan tropis lebih luas dari mereka bisa menjadi eksportir air tersebut dengan skala yang lebih besar. Dengan kekayaan flora dan faunanya, hutan-hutan tropis Indonesia juga sebetulnya punya potensi menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara. 

Ekoturisme kini berkembang pesat. Saat ini diperkirakan 25% turis internasional bertujuan wisata menikmati wisata lingkungan (ekoturisme). Ekoturisme bukan hanya melihat binatang buas seperti singa, cheetah, dan jerapah di habitat aslinya di Afrika, tapi juga menikmati air terjun, sumber air, atau melihat pemandangan indah hutan tropis lengkap dengan aneka flora dan faunanya yang banyak rupa dan warna. 

Thailand dan Malaysia, misalnya, sudah berhasil menjual ekowisatanya ke mancanegara hingga tak kurang 5 juta wisatawan tiap tahun membanjiri lokasi-lokasi ekoturismenya. Padahal, jelas-jelas Indonesia lebih kaya lokasi ekowisatanya dibandingkan kedua negara tetangga itu. Yangjugamenarik, ekowisata ini menghidupkan masyarakat sekitar hutan. Ekonomi masyarakat sekitar hutan, misalnya, tumbuh dengan pesat berkat ekowisata. Keberadaan sukusuku terpencil di Thailand yang hidupnya di zona hutan ekowisata, misalnya, menambah daya tarik turis mancanegara. 

Wanita-wanita suku Karen di pedalaman Chiang Mai, Thailand, yang lehernya panjang dengan perhiasan-perhiasan etniknya yang eksotis, misalnya, kini menjadi pesona tersendiri yang menarik jutaan wisatawan mancanegara. Indonesia yang mempunyai ribuan suku dengan adat istiadat unik dan eksotis niscaya mampu dikembangkan menjadi magnet ekowisata seperti kasus Thailand tadi. Jadi, pemerintah dan korporasi bisa meng-create banyak hal untuk memajukan ekowisata, baik secara natural maupun kultural. 

Kita appreciate terhadap program restorasi ekosistem hutan tersebut. Yang jadi persoalan, apakah program restorasi ini dapat menghentikan “perusakan” hutan di daerahdaerah yang para penguasanya hanya memikirkan keuntungan jangka pendek? Pembukaan hutan untuk lahan sawit kini “mewabah” di berbagai daerah. 

Status otonomi daerah memberikan kekuasaan besar kepada pejabat-pejabat daerah untuk memberikan izin pembukaan perkebunan sawit dengan pertimbangan ekonomi jangka pendek. Hasilnya yang kita lihat sekarang: kerusakan hutan makin luas dan bencana banjir makin mengancam banyak wilayah Nusantara. Banjir tak hanya melanda Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Penyebabnya nyaris sama: pembukaan hutan untuk perkebunan, khususnya sawit. Perkebunan sawit memang amat menggoda secara komersial. Pasarnya moncer, pembiayaannya gampang. 

Dunia perbankan siap mengucurkan dananya untuk perkebunan sawit karena bisnis ini dianggap layak pasar dan menguntungkan. Lalu, bagaimana dengan “bisnis” HPH restorasi? Maukah perbankan membiayainya? Kalau sifatnya hanya voluntary atau sekadar implementasi corporate social responsibility (CSR) perusahaan, niscaya geraknya kalah cepat dengan pembukaan perkebunan sawit yang merusak hutan.

Ibaratnya, pembukaan perkebunan yang merusak hutan lari cepat, sementara bisnis restorasi hutan merangkak. Makin lama makin ketinggalan. Perbandingan antara luas hutan yang rusak makin besar dibandingkan yang direstorasi. Karena itu, perlu terobosan kreatif dari pemerintah bagaimana menghentikan perluasan perkebunan yang merusak hutan sembari memperluas restorasi hutan yang rusak. 

Atau paling tidak, bagaimana mengupayakan agar pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dilakukan secara selektif sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ekosistem yang tidak merusak hutan dan lingkungan. Ini perlu terobosan yang kreatif dan berwawasan ke depan. ●