Menyatukan Dua Golkar, Bisakah? James Luhulima  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  10 Januari 2015

                                                                                                                       

JIKA ingin mengajukan calon dalam pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2015 ini, Partai Golkar tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyatukan dua kepengurusan Golkar. Saat ini ada dua kepengurusan Golkar, yakni kepengurusan hasil musyawarah nasional di Bali, 30 November-4 Desember 2014, yang dipimpin Aburizal Bakrie, dan kepengurusan hasil musyawarah nasional di Ancol, Jakarta, 6-8 Desember 2014, yang dipimpin Agung Laksono. Persoalannya, bagaimana menyatukan keduanya? Itu adalah pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Oleh karena, selain kedua kepengurusan itu mempunyai sikap politik yang berbeda, struktur jabatan di kedua kepengurusan itu juga sudah penuh terisi, bagaimana mengatur siapa yang bertahan dan siapa yang harus mundur? Menyamakan sikap politik jadi langkah awal untuk menyatukan kedua kubu kepengurusan Golkar. Dalam perundingan islah, kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta mensyaratkan lima hal, yaitu pilkada tetap dilakukan secara langsung, pemilihan presiden secara langsung, pemilu legislatif dengan sistem suara terbanyak, mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta keluar dari Koalisi Merah Putih. Dalam pertemuan antara dua kubu kepengurusan Golkar yang dilangsungkan 8 Januari 2014, kubu Aburizal Bakrie setidaknya telah menyepakati untuk poin pilkada secara langsung, pemilihan presiden secara langsung, dan mendukung pemerintah. Sesungguhnya, poin yang terpenting dari lima poin yang diajukan oleh kubu Agung Laksono adalah poin nomor empat, yakni keluar dari Koalisi Merah Putih. Poin itu penting bagi kepengurusan Agung Laksono karena sejak berdirinya, Golkar selalu membangun bangsa bersama pemerintah. Dan, bergabung dengan Koalisi Merah Putih tidak memungkinkan Golkar menjalankan peran sejarahnya. Sebaliknya, bagi kepengurusan Aburizal Bakrie, poin keempat itu juga penting karena Koalisi Merah Putih itu dimotori oleh Golkar. Dan, keputusan untuk tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih adalah keputusan musyawarah nasional di Bali. Kalau ingin mengubahnya, tentu keputusan itu harus diambil dalam forum yang setara. Dua kubu Golkar itu sulit untuk didekatkan. Semula, kedua kepengurusan Golkar itu berharap pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, akan membantu penyelesaian ”pertikaian” di antara kedua kepengurusan itu dengan menetapkan kepengurusan mana yang sah. Itu sebabnya, kedua kubu itu langsung melaporkan kepengurusannya kepada Menteri Hukum dan HAM seusai mengadakan musyawarah di Bali dan Ancol. Namun, tampaknya pemerintah tidak ingin campur tangan dalam urusan internal Partai Golkar sehingga Menteri Hukum dan HAM memilih tidak mengesahkan satu di antara kedua kepengurusan Golkar itu. Ia minta dua kepengurusan itu berdamai dan bersatu kembali. ”Setelah melihat seluruh aspek yuridis, fakta, dan dokumen, kami melihat ada perselisihan sehingga Menteri Hukum dan HAM tidak dapat memberikan keputusan,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam jumpa pers, 16 Desember lalu. Ia menambahkan, demi kebesaran Golkar, ia meminta agar kedua kepengurusan yang ”bertikai” itu menyelesaikan persoalan di antara mereka dengan musyawarah dan mufakat. Oleh karena pemerintah menolak untuk mencampuri urusan internal Golkar, tidak ada pilihan lain bagi Golkar, kecuali menyelesaikan sendiri ”pertikaian” antara kedua kepengurusan Golkar itu. Beberapa kali dilakukan perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, tetapi tampaknya sangat sulit dicarikan kesepakatan sikap politik di antara keduanya, terutama pada poin empat yang berkaitan dengan Koalisi Merah Putih. Penegasan bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri urusan internal Golkar juga ditegaskan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuannya dengan Agung Laksono dan Akbar Tandjung (kepengurusan Aburizal Bakrie) dalam kesempatan yang terpisah, 8 Januari 2015, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya berharap Golkar bisa berdamai tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yorrys Rawerai, salah seorang juru runding kepengurusan Agung Laksono, Jumat kemarin, mengungkapkan, sesungguhnya posisi kedua kepengurusan sudah semakin dekat, empat poin sudah disepakati. Namun, khusus poin nomor empat yang berkaitan dengan Koalisi Merah Putih, posisi kedua kepengurusan susah didekatkan. Pembagian kursi Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, perdamaian di antara dua kepengurusan Golkar itu tidak hanya menyangkut penyamaan sikap politik, tetapi juga menyangkut pembagian kursi di antara dua kepengurusan, termasuk menentukan siapa yang paling pantas, atau paling berhak, memimpin organisasi politik yang telah memasuki usianya yang ke-51 tahun itu. Pertanyaannya, maukah Aburizal Bakrie menyerahkan kursi kepemimpinan Golkar kepada Agung Laksono, atau sebaliknya juga, maukah Agung Laksono mengembalikan kursi kepemimpinan Golkar kepada Aburizal Bakrie? Apalagi, dua-duanya sama-sama dipilih melalui musyawarah nasional untuk memimpin Golkar. Menyatukan sikap politik saja sudah sulit, apalagi menentukan siapa yang paling pantas memimpin Golkar. Belum lagi masih harus ditentukan, siapa-siapa saja yang menduduki jabatan di kepengurusan Golkar yang telah disatukan. Itu sebabnya, akhir-akhir ini mulai muncul suara-suara untuk membawa masalah itu ke pengadilan karena menganggap perundingan di antara kedua kubu pasti akan menemui jalan buntu. Sesungguhnya, mengajukan ”pertikaian” Golkar itu ke pengadilan harus menjadi pilihan yang terakhir. Selain akan memakan waktu yang lama, juga yang dikalahkan oleh pengadilan akan merasa sakit hati. Musyawarah mufakat di antara kawan sendiri, sesama anggota Partai Golkar, itu merupakan penyelesaian terbaik. Menyatukan kedua kepengurusan itu memang sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena, politik itu kadang memiliki logikanya sendiri. Otto von Bismark (1815-1898), Perdana Menteri Prusia dan Kanselir Jerman I dalam suatu kesempatan mengatakan, ”Politik bukanlah ilmu pasti (politics is not an exact science).” Atau dalam kesempatan lain, ia juga berkata, ”Politik adalah seni dari kemungkinan (politics is the art of the possible).” ●

Dinamika Politik Golkar Andriadi Achmad  ;   Mahasiswa Program Doktoral UI

KORAN JAKARTA,  03 Desember 2014

                                                                                                                       

Dalam kamus sejarah politik Indonesia, pada tahun 1964, berdiri Golongan Karya (Golkar) atau Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kehidupan politik. Pada Orde Baru, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya sebagai salah satu organisasi peserta pemilu. Pada pemilu tahun 1971, Golkar tampil sebagai pemenang dengan memperoleh 62,8 persen suara. Begitu juga pada setiap pemilu masa Orde Baru lainnya, Golkar selalu menang mutlak. Lihat saja hasil pemilu 1982 (64,34 persen), 1987 (73,17 persen), 1992 (68,1 persen), dan 1997 (74,5 persen). Tak bisa dibantah, sepanjang Orde Baru, Golkar menjadi tunggangan pemerintah mempertahankan kekuasaan. Saat itu, Presiden Soeharto adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Kemenangan-kemenangan Golkar dalam setiap pemilu ditengarai ada rekayasa politik penguasa. Selain itu, pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangannya, seperti  monoloyalitas PNS. Dengan kejatuhan Orba, kebesarannya ikut tumbang. Bahkan Golkar dituntut bertanggung jawab atas kondisi bangsa dan didesak dibubarkan. Walaupun terselamatkan dari upaya pembubaran, secara realitas Golkar semakin mengecil dan meredup dalam setiap pemilu. Tak menutup kemungkinan pada Pemilu 2024 atau tahun 2029 Golkar hanya menjadi bagian dari catatan sejarah dalam kamus politik Indonesia. Pada pemilu pascareformasi, suaranya terus turun. Lihat saja pada pemilu 1999 (22,44 persen), 2004 (21,58 persen), 2009 (14,5 persen), dan 2014 (14,75 persen). Bila dicermati, perolehan suara beringin tersebut terus turun tajam. Rapuh Penurunan suara Golkar dari pemilu ke pemilu antara lain karena kehilangan sosok penyatu , terutama setelah Soeharto lengser. Dalam buku The Decline of Constitusional Democracy (Feith 1962), Herbert Feith membuat dua tipologi kepemimpin dalam sejarah politik Indonesia: solidarity maker dan tipe administrator. Tipe pertama lebih mengutamakan strategi retorik guna mengumbar gelora dan penyatuan dengan memainkan simbol-simbol identitas. Sedangkan tipe lainnya lebih mengedepankan kecakapan administrasi demi kelancaran implementasi visi dalam jejaring aparatus negara. Dalam sistem perpolitikan Indonesia, pemimpin bertipe pertama atau the good father (bapak utama) dalam sebuah parpol masih menjadi penentu utama partai. Lihat saja Megawati (PDIP), SBY (Demokrat), Wiranto (Hanura), Prabowo Soebianto (Gerindra), atau Surya Paloh (Nasdem). Beberapa parpol yang tidak memiliki solidarity maker, ketika mengalami guncangan dan konflik internal, sulit terselesaikan seperti di PPP antara kubu SDA dan Romi. Hal yang sama di internal PKB antara kelompok pendukung Gus Dur yang akhirnya keluar dari partai membentuk Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) pimpinan Yenni Wahid, tidak lulus verifikasi Pemilu 2014. Partai Golkar tidak membangun kaderisasi ideologi sehingga loyalitas dan pragmatisme menjadi momok utama. Partai-partai tidak memiliki kaderisasi ideologi rentan mengalami perpecahan internal dan saling serang antarkader. Selain itu, keluar masuk anggota partai bebas. Ini bisa membuat kader loncatan partai lain atau tokoh-tokoh populer masuk ke Golkar. Mereka bisa langsung menduduki pos-pos penting tanpa mengikuti proses dan alur kaderisasi. Hal itu menimbulkan kecemburuan kader-kader yang sudah lama berkiprah di dalam. Loyalitas dan ketaatan pada Golkar cenderung diragukan. Maka, tidak bisa ditawar lagi, beringin harus membangun fondasi loyalitas. Perlu juga menerapkan mekanisme kaderisasi ideologi secara masif dan berjenjang. PDIP, misalnya, menanamkan kaderisasi ideologi nasionalisme Soekarnoisme sehingga loyalitas dan kesetian kader bisa diukur. Begitu juga kaderisasi ideologi islami tarbiyah dakwah di PKS, semakin menumbuhkan dan menguatkan loyalitas kader dalam kondisi apa pun. Kaderisasi ideologi bisa menjadi format dan model perekrutan kader partai politik modern. Munas Konflik internal Golkar menjelang dan setelah munas bukan bisa menajam. Bahkan setiap kelar munas, selalu berdiri parpol pecahan Golkar. Saat ini, hampir sebagian parpol didirikan mantan kader dan funsionaris Golkar seperti Partai Gerindra didirikan Prabowo Subianto dan Partai Hanura didirikan Wiranto. Prabowo Soebianto dan Wiranto (calon presiden RI tahun 2004) adalah peserta konvensi calon presiden Golkar tahun 2004. Begitu juga pada pertarungan perebutan Ketum pada munas tahun 2009 sehingga menyebabkan hengkangnya Surya Paloh yang lalu mendirikan ormas cikal partai Nasdem. Musyawarah Nasional IX Golkar 30 November–2 Desember 2014 saat ini tengah berlangsung di Bali. Sejauh ini, dukungan deras dari DPD Golkar pada Aburizal Bakrie untuk Ketum Golkar 2014–2019 menimbulkan perpecahan di tubuh Golkar. Kemudian muncul Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dikomandoi fungsionaris senior Golkar, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorris Yareway, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan setelah munas Bali dan terpilihnya Ical kembali menjadi ketum Golkar akan melahirkan partai baru oleh Presidium Penyelamat Golkar. Berdirinya partai baru pecahan bisa makin menyedot suara Golkar pada Pemilu 2019. Sejauh ini, Gerindra dan Hanura mengambil suara Golkar pada Pemilu 2009. Suara Golkar juga digerogoti Nasdem pada Pemilu 2014. Penggerusan suara beringin secara natural dan perlahan-lahan di setiap pemilu bisa jadi sebagai pertanda keruntuhan Golkar di pemilu 2019 dan 2024 serta tutup usia pada Pemilu 2029 saat umur 65 tahun. Maka, sejarah panjang Golkar di panggung perpolitikan hanya tinggal kenangan. Oleh karena itu, kehati-hatian Golkar dalam menentukan ketua umum 2014–2019 sangat menentukan setelah berbagai kegagalan Ical menakhodai “kuning” selama lima tahun terakhir. ●