Ibu Negara Antyo Rentjoko ;  Bekas Narablog

KORAN TEMPO,  17 November 2014

                                                                                                                       

Entahlah bagaimana undang-undang protokoler Prancis mengatur pacar presiden. Pada masa awal Nicolas Sarkozy menjadi presiden (2007), mantan model Carla Bruni belum ia nikahi. Baru pada 2008 mereka menikah di Paris. Bagi Bruni (saat itu 40 tahun), eks model Guess, ini pernikahan kedua. Bagi Sarkozy (saat itu 53 tahun), keturunan imigran Hungaria, ini pernikahan ketiga. Apa pun status mereka, dunia tahu bahwa Bruni adalah pasangan Sarkozy. Mereka hidup bersama, sebelum dan setelah menikah. Kolumnis Jean Couteau menulis di Kompas Minggu (26 Januari 2014), Prancis sempat tak punya ibu negara, melainkan "pacar negara". Anggap saja "pacar negara" itu sebuah pengecualian dalam perbincangan tentang ibu negara. Jika menyangkut pergunjingan di Indonesia, Iriana, istri presiden baru Joko Widodo, pun menjadi sorotan baru. Salah satu yang menarik, sebagian media sempat menyebut ibu negara yang medok njawani itu Lady Iriana. Misalnya Detik.com dan Kabar24.com (milik Bisnis Indonesia).  Di media sosial, misalnya Twitter, penyebutan Lady Iriana juga marak. Lalu akun @raheem_raushan (atas nama Raheem Raushan) bercuit, "Media2 projo menyebut ibu negara dgn sebutan 'Lady Iriana' aneh padahal kita bkn negara commonwealth, kok jadi seperti jajahan inggris ya:(".  Projo adalah akronim pro-Jokowi. Pekan lalu foto Iriana dalam KTT APEC di Beijing, yang diapit oleh Jokowi dan Presiden AS Barack Obama, juga diperbincangkan. Wajar karena penampilan ibu negara di mana pun laik sorot. Nyatanya, gaya busana Michelle Obama pun dicermati oleh para editor fashion. Beberapa kali busana Bu Michelle mengilhami perempuan Amerika untuk membeli yang serupa di toko. Misalnya rok rancangan Jason Wu yang dijual di jaringan Target. Penampilan Peng Liyuan, 51 tahun, Ibu Negara RRC, istri Presiden Xi Jinping, 60 tahun, juga disorot. Dia memang biduanita, terbiasa tampil cekli, terutama di atas pentas. Ya, publik memperhatikan ibu negara, dari masa ke masa. Lalu, manakah yang lebih diingat oleh khalayak, gaya ataukah karya? Coba bandingkan endapan memori khalayak terhadap Jacqueline Kennedy (AS, 1929-1994), Imelda Marcos (Filipina, 1929-kini), dan Danielle Mitterrand (Prancis, 1924-2011). Orang lebih mengingat Danielle sebagai aktivis dan pejuang HAM--dan mungkin saja penampilannya semasa menjadi ibu negara dari sebuah negeri fashion malah tak laik sorot. Koran Inggris The Telegraph dalam obituari menulis, almarhumah itu "unique, sometimes disconcerting fashion". Untuk Indonesia, perlukah negara mengatur ibu negara? Perlu. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, menggantikan undang-undang sejenis (UU Nomor 8/1987). Penyelenggara acara se-Indonesia harus mematuhi "tata tempat" (blocking) untuk pejabat negara/pemerintahan beserta "istri atau suami".  Presiden, dan istri/suami, berada dalam urutan teratas. Namun undang-undang itu tak mengatur ancaman sanksi bagi pelanggar. ●

Headphones Antyo Rentjoko  ;   Bekas narablog

KORAN TEMPO,  07 Oktober 2014

Kesehatan telinga kaum muda Australia terancam karena clubbing, konser, dan... headphones! Itulah laporan Australian Hearing, sebuah lembaga kesehatan pendengaran, pada 2010. Dan, nun di Amerika, ada H.E.A.R. (Hearing Education and Awareness for Rockers, Hearnet.com), sebuah organisasi nirlaba yang didukung industri instrumen musik, pemusik, dan media musik. Misi H.E.A.R. adalah mengajak khalayak menjaga kesehatan pendengarannya. Sejumlah pemusik menjadi duta, dari rocker Lars Urlich (Metallica) hingga jazzer Herbie Hancock. Di San Francisco, markasnya, mereka juga membuka kelas pelatihan dan klinik evaluatif. Dengan latar tadi, laporan Koran Tempo (Sabtu, 4 Oktober 2014) tentang headphones sebagai gaya hidup menjadi menarik. Laporan itu seperti menghimpun pengalaman pembaca yang sejak tiga tahun lalu melihat makin banyak orang mengenakan headphones, bukan earphones, sambil berjalan. Rupanya kian banyak orang yang tak puas dengan earphones. Meningkatnya penikmatan headphones makin terasa sejak 2010, ketika sejumlah padagang audio menawarkan amplifier untuk headphones. Sasaran utama mereka awalnya para penikmat piringan hitam yang membutuhkan preamp. Sebelumnya, ramai pula penawaran DAC (digital-to-analog converter) agar musik digital menjadi lebih "tebal", bukan sekadar "suara kaleng". Lalu, seberapa lama orang tahan memakai headphones nonstop? Beda kuping, beda jawaban. Sehatkah pendengaran mereka? Ahli THT yang dapat mengevaluasi-di Indonesia pada 2013 ada 700 ahli THT (Telingakusehat.com). Tentu, sumber penurunan pendengaran bukan cuma headphones, ajeb-ajeb, dan konser, tetapi juga kebisingan kota dan lingkungan kerja. Pada 2004 diwartakan bahwa sejumlah tamatan SMK tak lolos seleksi sebuah pabrik PMA Jepang di Tangerang karena pendengaran mereka buruk. Ternyata noise induced hearing loss (NIHL) terjadi di sekolah: tempat praktek tak menyediakan pelindung telinga. Untuk konser, sejauh ini di Indonesia belum digencarkan pemakaian earplugs. Konsumen diharapkan tahu sendiri sebelum memasrahkan diri untuk dihajar tumpukan speaker. Cara murah ada: beli earplugs untuk industri di apotek, berupa sumbat karet untuk kuping. Mungkin akan mengurangi penikmatan musikal, tapi daripada jadi budek, kan? Lalu, pasal di luar kesehatan? Headphones dan earphones menjadikan musik kian individual, tapi sisi penikmatan komunalnya tak lantas hilang. Dari ponsel dan iPod-nya, setiap orang mendengarkan musik masing-masing; tak ada lagi era dominasi lagu dalam keluarga, indekos, dan kantor seperti dulu: yang paling kencang dan kerap memutar lagu itulah yang berpeluang menularkan selera. Di sisi lain, meski menikmati secara individual, media sosial membuat kaum muda selalu terbarui tentang informasi musikal. Padahal mereka tak perlu menonton MTV, cukup dari YouTube dan audio streaming saat naik sepur. Itulah jasa headphones dan earphones: tak mengganggu telinga orang sebelah, tapi beroleh hiburan dan pengetahuan dari orang lain yang mengunggahkan musik ke awan. ●

Hari Peringatan Ini dan Itu Antyo Rentjoko ;   Bekas Narablog

KORAN TEMPO, 22 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

September ini ada 14 hari peringatan; menjadi 15 kalau ditambah Hari Peringatan Gerakan 30 September 1965. Ya, dua hari sekali ada hari peringatan. Apakah semua orang ingat setiap hari peringatan? Apakah kaum yang diperingati oleh si hari juga ingat dan peduli--apa pun maknanya bagi setiap kaum? Rabu, 24 September, adalah Hari Tani. Oh, Hari Tani Indonesia atau Hari Tani Nasional? Yang muncul dalam arsip kabar, dan ternyatakan dalam Wikipedia Indonesia, adalah Hari Tani Nasional. Para petani mungkin tak hirau, kecuali yang aktif di kelompok tani dan berjejaring dengan rekan sekaum lintas wilayah. Tentu sudah sepantasnya jika pemerhati pertanian mengingatkan akan sejumlah hal untuk menyambut Hari Tani Nasional. Mereka tak hanya punya data, tapi juga timbunan kognisi disertai perangkat analitis sehingga dapat menyodorkan perspektif. Misalnya Khudori yang kerap menulis di Koran Tempo. Hari Tani akan menarik jika diisi seliweran pendapat bernas tentang ketahanan pangan, menanggapi politik pangan pemerintahan Jokowi-Kalla. Masyarakat umum, terutama yang pemakan nasi, diharapkan dapat becermin kenapa bergantung pada beras sehingga harus mengimpornya. Akan lebih menarik jika ada paparan dari ahli gizi Dokter Tan Shot Yen yang menganggap obat adalah racun sehingga dia tak ringan tangan meresepkannya. Tan berpandangan kritis terhadap asupan nasi, terigu, dan pati (singkong, kentang, ubi, jagung, talas) karena dapat menjadi sumber penyakit, misalnya diabetes. Tentang hari peringatan apa pun, sebenarnya untuk apa diperingati? Jawaban paling mudah, serupa logika anak SD, adalah supaya tidak lupa. Adakah ruginya jika sampai lupa, bahkan tak pernah tahu? Jawabannya bisa panjang, apalagi bila dari pihak yang berkepentingan. Bingkai kesadaran historis pasti dikedepankan. Jika suatu hari peringatan itu berlingkup nasional, dapatlah diandaikan bahwa yang berkepentingan bukan hanya pihak yang merayakannya. Misalnya 1 September sebagai Hari Polisi Wanita. Ini bukan soal istilah apa bedanya "wanita polisi", "perempuan polisi", dan "polwan"--apakah itu sebentuk dengan perbedaan "wanita pelukis" dan "pelukis wanita"? Ini soal apakah maknanya bagi masyarakat. Boleh saja ternyata survei mengatakan masyarakat (pria) banyak butuh tambahan polisi cantik. Baiklah, itu tadi hari peringatan kedinasan. Anggap saja itu kemauan pemerintah dan korps instansi. Ada juga hari peringatan karena kesadaran adab gaul mondial, misalnya Hari Aksara Internasional pada 8 September. Bagaimana dengan 4 September sebagai Hari Pelanggan Nasional? Apakah semua orang peduli dan merayakannya, terutama sebagai pelanggan? Ada pula yang ditetapkan sepihak dan disambut hangat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, lalu setelah lima tahun kurang bergema. Itulah Hari Blogger Nasional bulan depan, yang dulu ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Muhammad Nuh dalam Pesta Blogger 27 Oktober 2007. Apakah sebuah hari peringatan harus merujuk ke pemerintah atau pejabat? Pada 7 September lalu, khalayak ramai memperingati satu dasawarsa hari wafatnya pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib, yang meninggal dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam. Publik punya kalender sendiri. ●

Anda Masih Mendengarkan Radio? Antyo Rentjoko  ;   Bekas Blogger

TEMPO, 12 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

“Saya kagum sama Anda, suka ngeliat Anda di TV," kata pria itu via telepon kepada seorang aktris sinetron yang sedang berbincang pagi di studio radio classic rock M97FM, Jakarta, sekitar sepuluh tahun silam. "Ah, masa sih, Pak? Sinetron saya kan mainnya pagi, yang nonton ibu-ibu sama pembantu. Kalo pagi bapak-bapak kan di kantor," si aktris menyahut. Saya tak tahu berapa banyak pendengar yang tersenyum. Sejauh saya tebak, stasiun itu tak memantau pendengar secara real time-kalaupun ada alatnya, pasti merepotkan, berbeda dari streaming yang servernya rajin mencatat. Saya juga tak tahu di mana saja para pendengar pagi itu menyimak radio. Saya berpengandaian bahwa mayoritas seperti saya mendengarkannya dalam mobil. Dalam kehidupan domestik sekarang rasanya semakin jarang radio ngoceh dan berdendang mengisi pagi. Fungsi auditifnya sebagai benda sudah lama dioper oleh televisi. Bukankah televisi juga sering kita perlakukan sebagai radio, didengarkan sambil lalu saja? Untuk itu, koreksi si aktris tadi sebenarnya menanyakan hal lain: mengapa pagi itu bisa ada yang mendengarkan radio dan menelepon ke studio? Tanpa interaksi, pengelola radio dan pengiklan hanya bertumpu pada asumsi yang dimuat dalam rate card: jam sekian pendengarnya segini, jenis kelaminnya kebanyakan pria, dan mendengarkannya dalam mobil. Saya tak tahu Anda kini seberapa akrab dengan radio. Saya? Karena kini jarang menyetir, saya jarang mendengarkan radio. Sementara itu, dalam angkot belum tentu sopir menyetel radio, bahkan USB flash disk telah menjadi gudang lagu. Para penumpang pun tak butuh lagu dari sopir karena mereka menjadikan musik lebih individual: ponsel adalah pustaka lagu berkatalog. Hanya kadang saja Internet pada desktop saya pakai untuk mendengarkan (bukan menyimak) streaming secara acak, dari Radio RGS di Sumenep sampai Auralmoon untuk progrock. Maka saya ingin tahu apakah sampel Badan Pusat Statistik itu mewakili Anda. Ada Indikator Sosial-Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012 dalam situs BPS. Salah satunya adalah "Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengar Radio". Angka selama 2003–2012, dengan interval tiga tahun, makin menurun: 50,29 persen, 40,26 persen, 23,50 persen, dan 18,57 persen. Apakah pada 2015 nanti turun lagi? Sejauh ini, radio tidak mati. Freddie Mercury pernah melolongkannya bersama Queen dalam Radio Gaga, "Radio, someone still loves you." Tentang bagaimana radio bertahan, biarlah para pelaku bisnis dan ahlinya yang berbicara. Lebih baik kembali ke paragraf awal tentang radio classic rock M97FM yang tampaknya menyasar pria 30–55 (usia pensiun) itu. Mulanya radio itu bernama Monalisa. Akhir 1990-an, Masima (Prambors) mengelolanya menjadi M97FM (Male 97 FM). Radio itu tak laku di pasar iklan, padahal saudara-saudaranya, misalnya Delta (dulu radio dakwah) dan Female, bisa hidup. Lalu radio itu mati dengan berpamitan. Di sela hari-hari akhir penyiarnya keceplosan meledek adlibs tentang pakan anjing. Agustus 2005, M97FM mati. Kabar yang menyambutnya: ada sebuah hard disk yang berisi 12.800 lagu claro (classic rock) sedang menganggur. Radio yang pernah memutar lagu keriting dari band tak tenar National Health (album Missing Pieces) itu kemudian menjadi Radio Dangdut TPI, lantas menjadi jejaring bernama Radio Dangdut Indonesia. Terbukti radio belum mati dan bisa bertahan. ●

Gelar Akademis dalam Kampanye Antyo Rentjoko  ;   Mantan Blogger

TEMPO.CO, 01 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Papan pemeragaan Pemilu 2014 itu dicoblos oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP Demokrat, di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa 18 Maret lalu. Semua nama calon legislator dalam kartu suara raksasa itu bertulisan "Prof. Dr. Ir. Calon Anggota DPR"-semuanya dalam huruf kapital. Kalau nama itu dieja jadilah "profesor doktor insinyur calon anggota dé-pé-èr". Semuanya sama. Lalu jadilah tampak generik, mirip spesifikasi suku cadang. Lalu, apanya yang menarik? Ada tiga tilikan. Pertama: orang tahu, pada awal pembentukannya, Demokrat memang lekat dengan citra akademis. Banyak doktor dan guru besar bergabung di dalamnya. Kedua: memang jamak jika dalam kampanye pemilihan legislatif ataupun kepala daerah gelar akademis ditampilkan. Ada kesan kalau gelar lebih dari satu itu mentereng. Namun, sejauh saya lihat, beberapa materi pencitraan diri caleg ataupun calon bupati dan calon wali kota tak ada yang berfoto di perpustakaan pribadinya. Mungkin perpustakaan dianggap sebagai dunia kaum menak, jauh dari hamba sahaya. Ketiga: di luar urusan pemilu, masyarakat kita sangat menghargai gelar akademis. Dengan demikian, undangan pernikahan pun menjadi dokumen perkawinan akademis. Dalam bahasa humor pemandu acara, "Inilah pernikahan daripada Insinyur Bambang Hartono melawan Doktoranda Sri Rahayu." Melawan? Memangnya tinju? Lagi pula insinyur dan doktoranda itu gelar lama-kecuali pengantinnya sudah tua. Gelar akademis dan profesi memang penting dalam masyarakat. Siapa pun yang memiliki gelar, secara legal dan bermartabat, tentu berhak memasangnya untuk urusan apa pun. Bahwa seorang Fuad Hassan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap tak mencantumkan gelar ketika menandatangani Kepmen 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, anggap saja dia menempatkan diri sebagai birokrat, bukan dosen. Cara Fuad yang tanpa gelar juga dilakukan oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 1999-2007). Semua dokumen dinas tak memuat gelar "Prof. Dr. Ir.". Tentulah mau pasang gelar atau tidak itu soal pilihan. Menjadi tak elok jika mereka yang mendapatkan gelar dengan membeli pun memajangnya dengan rasa penuh wibawa. Pada gilirannya adalah bisnis. Cobalah Anda ketik "jual ijazah" dalam Google, muncullah sejumlah penyedia. Ada yang menawarkan ijazah S-1 dan S-2 seharga Rp 2-3,5 juta. Murah nian. Menurut pontianak.tribunnews.com, Kamis, 16 Januari 2014, ijazah palsu di Kalimantan Barat juga diminati caleg. Ongkosnya Rp 15-30 juta. "Untuk jurusan, bisa sarjana hukum, fisipol, banyaklah, tinggal milih saja," demikian Tribun mengutip perkataan seorang caleg berinisial Mar. Dari pasar ijazah di internet itu, sejauh saya lihat sekilas, tak ada yang menawarkan gelar berlatar keilmuan tertentu, semisal matematika, fisika, astronomi, filsafat, arkeologi, dan antropologi. Eh, tapi kalau menilik kampanye, benarkah masyarakat mencoblos seorang kandidat karena sebelumnya terkesan oleh gelarnya? Apakah gelar menjadi nilai plus selain cita-cita politik yang ditawarkan oleh kandidat? Jika ya, berarti dakwaan bahwa masyarakat kita kagum gelar adalah benar. Yang diperlukan tinggal peningkatan kawaskitan dan kecendekiawanan dari setiap pengusung gelar. Jika tidak, berarti pencantuman gelar tak membawa manfaat. Lalu, buat apa merangkai gelar sampai berganda? ●