Perang Diplomasi Dagang di Pasifik
Bayu Krisnamurthi ; Dosen IPB; Wakil Menteri Perdagangan RI
2011-2014
|
|
Dalam setiap kisah
yang menceritakan peperangan-misal pertempuran di Kurusetra dalam kisah
Baratayudha atau pertempuran di Middle
Earth karya Tolkien-selalu digambarkan pertempuran adalah kebaikan
melawan kejahatan.
Maka, di semua kisah
itu kebaikan selalu menang. Namun, dunia nyata diplomasi perdagangan tidaklah
demikian.
Diplomasi dagang
memang suatu "peperangan" karena setiap negara ingin-dan
harus-memperjuangkan kepentingannya. Hanya saja, peperangan itu bukan antara
yang baik dan jahat, tetapi antara yang baik dan yang baik dilihat dari
kepentingan masing-masing. Akibatnya, "perang" diplomasi dagang
menjadi jauh lebih kompleks karena pihak yang "berperang" tidak
lagi hanya satu lawan satu yang mudah membedakan siapa lawan dan siapa
sekutu. Perang diplomasi sering tak
berwujud dan beberapa pihak yang terlibat lebur dalam satu peperangan besar.
Semua lawan sekaligus kawan.
Itulah yang bisa
dibayangkan dengan Trans Pasific
Partnership (TPP) yang baru saja ditandatangani 4 Februari 2016 di
Auckland, Selandia Baru. Dua belas negara bersama-sama lebur dalam satu ajang
perang diplomasi dagang. Maka, ketika mencapai kesepakatan, mereka
menyebutnya kemenangan bersama.
Keberadaan TPP jelas
akan sangat memengaruhi sistem perdagangan di kawasan, bahkan akan memengaruhi
perdagangan dunia. TPP dianggap sebagai kesepakatan dagang terbesar setelah
kesepakatan GATT/WTO.
Indonesia di TPP
Indonesia dikabarkan
bersiap-siap bergabung dalam TPP. Apa yang kiranya akan dihadapi Indonesia
dalam perang diplomasi dagang di Pasifik itu?
Pertama, Indonesia
menjadi pendatang baru di tengah kesepakatan yang sudah ditandatangani.
Artinya, Indonesia harus menerima kesepakatan yang ada sebagai awal landasan
runding dengan negara-negara yang sudah lebih dulu masuk. Indonesia harus benar-benar
mencermati 6.000 halaman lebih dokumen kesepakatan untuk melihat apakah
kata-kata dan kalimat-kalimat yang digunakan masih memungkinkan Indonesia
membawa kepentingannya atau harus "ikut" dengan apa yang sudah
tertulis (yang mungkin juga sesuai keinginan kita).
Kedua, Indonesia perlu
mencermati bagaimana perimbangan kekuatan di antara peserta TPP dan bagaimana
hubungan dagang negara-negara itu dengan Indonesia. Ada AS yang ekonominya
jauh lebih besar dari anggota TPP lainnya, salah satu negara mitra dagang
Indonesia terbesar. Ada Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Brunei yang sudah
bersama-sama Indonesia di ASEAN. Ada Jepang, Australia, dan Selandia Baru
yang sudah bersepakat dagang dengan Indonesia ataupun ASEAN. Ada Kanada,
Meksiko, Cile, dan Peru yang masing-masing juga memiliki berbagai bentuk
kerja sama dagang dengan Indonesia.
Ketiga, dalam proses
perundingan dan dokumen TPP sangat terlihat kepemimpinan AS. Dapat
dimengerti, AS adalah ekonomi terbesar di TPP dan dunia dengan PDB sekitar
17,5 triliun dollar AS. Jika ekonomi 11 negara TPP lain dijumlahkan pun,
masih lebih kecil dari AS. Oleh sebab itu, banyak yang menyebut TPP sangat
"terasa" aroma AS-nya.
Misal, sejak dulu AS
selalu mendorong pengadaan pemerintah (government
procurement) dilaksanakan dengan mekanisme pasar, tidak boleh ada
keistimewaan bagi BUMN. Namun, di sisi lain, AS selalu menolak jika subsidi
pertanian dihapuskan, seperti pada kasus subsidi kapas. AS juga selalu
bertahan dengan hak paten obat-obatan, padahal di WTO diakui ramuan obat
dapat dijadikan produk generik. Contoh-contoh itu terlihat jelas pada hasil
kesepakatan TPP.
Kuatnya pengaruh AS di
TPP tidak selalu berarti buruk karena banyak posisi runding dan konsep AS
yang cukup logis dan sesuai prinsip universal. Namun, kita harus sadar,
memperjuangkan kepentingan Indonesia di TPP artinya harus melalui proses
meyakinkan dan dapat persetujuan AS.
Keempat, meski sudah
ditandatangani di Selandia Baru, TPP baru akan berlaku jika telah
diratifikasi melalui proses perundang-undangan di 12 negara anggotanya. Hal
ini masih penuh ketidakpastian, termasuk di AS. Calon-calon presiden AS-baik
dari Demokrat maupun Republik-mengisyaratkan tentangan yang kuat atas
kebijakan Presiden Obama dengan TPP. Belum lagi masalah di Kongres dan Senat
serta tentangan publik AS. Joseph Stiglitz-peraih hadiah Nobel Ekonomi dari
AS-menulis di The Guardian
(10/1/2016) tentang harapannya untuk kesepakatan dagang yang lebih baik dan
matinya TPP. Proses politik di
negara-negara anggota TPP lain juga belum tentu lancar.
TPP vs RCEP
Kelima, selain mulai
berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN-dengan empat negara ASEAN sudah masuk
TPP-Indonesia juga tengah berunding dan menjadi koordinator dalam Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP). Ada tujuh negara TPP yang ikut berunding di RCEP.
Lalu ada perundingan APEC dan beberapa proses perundingan bilateral yang juga
tengah diikuti Indonesia.
Belum lagi
kepemimpinan Indonesia di G33 dan implikasi politiknya yang bisa mendukung
kepentingan Indonesia di forum global. Semua itu harus dikelola
sebaik-baiknya dengan kejelasan arah dan kepemimpinan konsisten agar sinkron
satu sama lain.
Perang diplomasi
dagang yang besar memang sedang berlangsung di Pasifik. Indonesia sudah ada
dalam peperangan itu. TPP merupakan
front baru dalam peperangan besar itu. Ikut atau tidak ikut TPP akan membawa
risiko yang tidak ringan bagi Indonesia, selain membuka peluang dan manfaat.
Namun, dalam situasi perang diplomasi dagang seperti saat ini, yang paling
buruk dan tak ada manfaat justru jika kita tidak berbuat apa-apa. ●
|
Petani
dan PPN
Bayu Krisnamurthi ;
Ketua Umum Perhimpunan
Ekonomi Pertanian Indonesia; Dosen IPB; Wakil Menteri Perdagangan
|
|
PADA
25 Februari 2014, Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 70 Tahun 2014
memutuskan untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Keputusan
tersebut disampaikan kepada pemerintah pada 23 April 2014 dan berlaku mulai
22 Juli 2014 serta berlaku bagi barang lokal atau barang impor.
Dalam
putusan itu, penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha
pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Barang hasil pertanian yang semula dibebaskan dari
pengenaan PPN kembali dikenai PPN.
Barang-barang
hasil pertanian tersebut meliputi produk perkebunan, antara lain buah kakao,
buah kopi, buah kelapa sawit, biji mete, buah lada, biji pala, buah pala,
bunga pala, bunga cengkeh, tangkai/daun cengkeh, getah karet, daun teh, daun
tembakau, serta biji tanaman perkebunan dan sejenisnya.
Sementara
itu, produk hortikultura antara lain mencakup buah-buahan seperti pisang,
jeruk (siam, keprok, pamelo), mangga, salak, nanas, manggis, durian, dan
sejenisnya, sayuran, tanaman hias dan
obat, tanaman pangan seperti padi, jagung, polong kacang tanah, umbi, batang,
ubi jalar, dan umbi lainnya, serta hasil hutan.
Apa
arti keputusan MA itu? Apakah petani harus membayar PPN 10 persen?
Perpres
No 31/2007 yang sebagian isinya dibatalkan MA itu menyatakan bahwa produk
pertanian segar adalah ”bukan Barang Kena Pajak”. Dasar pemikirannya adalah
karena produk itu adalah produk pertanian segar yang dianggap tidak melalui
proses nilai tambah yang berarti meskipun sudah menggunakan pupuk, bibit
unggul komersial, peralatan pertanian, dan input lainnya.
Di
samping itu, penetapan produk pertanian segar sebagai bukan Barang Kena Pajak
juga untuk menjunjung asas keadilan dan pembelaan bagi petani sekaligus
meningkatkan daya saing petani.
Perlu
dipahami bahwa meskipun MA membatalkan pernyataan produk pertanian segar
sebagai bukan Barang Kena Pajak, sebagian besar petani tetap tidak akan
terkena kewajiban membayar pajak. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan No 197/2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2014 tentang batasan
Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang telah memiliki omzet usaha lebih dari
Rp 4,8 miliar per tahun atau sekitar Rp 400 juta per bulan.
Itu
berarti petani yang pendapatannya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun (dan
hampir seluruh petani berpendapatan kurang dari itu) tetap tidak terkena
kewajiban membayar pajak meskipun produk yang dihasilkan sekarang termasuk
Barang Kena Pajak.
Bikin masalah
Kondisi
produk pertanian yang bukan Barang Kena Pajak selama ini memang menimbulkan
masalah penghitungan pajak pada rantai pasokan setelah produk pertanian
keluar dari kebun, misalnya pada usaha industri pengolahan atau pada usaha
pengemasan atau usaha eceran. Produk usaha lanjutan tersebut jelas akan
dikenai PPN.
Sesuai
dengan sistem PPN, pajak yang dikenai (pajak keluaran) sebenarnya dapat
dikurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan pada tahap sebelumnya (pajak
masukan). Namun, mengingat produk pertanian bukan Barang Kena Pajak, pajak
masukannya tidak dapat diperhitungkan sehingga beban pajak ditanggung
sepenuhnya oleh pengusaha. Dengan Keputusan MA No 70/2014 itu, diharapkan
mekanisme pengurangan pajak masukan dari pajak keluaran yang dibayarkan dapat
berjalan lebih teratur, yang kemudian diharapkan akan mengurangi biaya di
tingkat pengolahan dan pada gilirannya meningkatkan daya saing industri.
Dua masalah
Solusi
yang terlihat ideal itu menghadapi dua masalah. Pertama, petani yang memiliki
kemampuan administrasi usaha terbatas sangat sulit diharapkan dapat
menyerahkan pencatatan penggunaan input (pupuk, bibit, dll) dan tanda bukti
pembayaran PPN atas input-input itu.
Terlebih
lagi, praktis petani memang tidak termasuk pengusaha kena pajak sehingga
terbatas kebutuhannya untuk membuat penghitungan masukan keluaran. Ditambah
dengan kenyataan dalam banyak situasi posisi tawar petani lebih lemah
dibandingkan dengan industri atau usaha formal lain sehingga mudah
dibayangkan bahwa dengan dalih produk pertanian sekarang menjadi Barang Kena
Pajak, tetapi petani tidak mampu menyampaikan administrasi pajak masukannya,
beban PPN 10 persen akan dikenakan langsung terhadap harga jual petani.
Kedua,
ketentuan PPN bagi produk pertanian itu tidak berlaku jika produk segar
tersebut langsung diekspor. Akibatnya, penjualan ekspor tidak akan kena pajak
10 persen, sedangkan penjualan dalam negeri akan terkena PPN 10 persen. Hal
ini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi usaha peningkatan nilai tambah
dalam negeri atau bagi industri domestik yang sekarang sedang menghadapi
kesulitan pasokan bahan baku pertanian dari dalam negeri seperti industri
kakao.
Jadi,
penghapusan ketentuan produk pertanian segar sebagai bukan Barang Kena Pajak
berpotensi menekan harga beli produk pertanian di tingkat petani tidak akan
banyak menambah penerimaan pajak dan berpotensi mendorong ekspor produk
mentah serta dapat terkesan kurang membela kepentingan petani. Namun, kembali
ke ketentuan lama pun bukan solusi ideal karena juga bikin masalah tidak
sederhana. Mungkin sudah waktunya dipikirkan kembali—setidaknya dilihat dari
kepentingan petani dan produk-produk pertanian segar—untuk menerapkan pajak
penjualan final. Dalam sistem produksi dan distribusi yang kian mengedepankan
daya saing rantai pasokan, sistem Pajak Pertambahan Nilai mungkin sudah perlu
ditinjau ulang. ●
|
