Anugerah Sasterawan Negara Malaysia Endi Haryono ;  Dekan Fakultas Humaniora, President University, Cikarang, pernah menjadi dosen tamu di Universitas Utara Malaysia (UUM), Kedah, tahun 2010-2012

KOMPAS, 23 Mei 2021

 

 

                                                           

Malaysia untuk waktu lama belajar dan meniru Indonesia dalam pengembangan sastra dan penghargaan kepada para sastrawannya. Saat ini Malaysia jauh melampaui Indonesia dalam soal ini.   Sementara penghargaan sastra di Indonesia tidak lagi prestisius dan menjadi wacana akademik yang hangat, Malaysia semakin mapan dengan penghargaan sastra dua tahunan, Anugerah Sasterawan Negara. Kontras yang terjadi pada dua negara dalam hal penghargaan sastra, tentu saja, berimplikasi pada penghargaan kepada sastrawannya.   Sementara Malaysia menyadari kekurangannya dalam hal sastra sehingga harus belajar dan mendatangkan guru-guru dari Indonesia dan kemudian bebenah, Indonesia sebaliknya tampaknya masih terjebak pada kebanggaan atas kekayaan warisan budaya dari masa lalu. Karena itu, Indonesia kurang atau bahkan tidak memikirkan secara serius pengembangan sastra. Sastra seharusnya menjadi pintu masuk praktis dan berkesan menuju pembangunan kebudayaan dan revolusi mental untuk manusia Indonesia baru.   Sasterawan Negara Malaysia   Anugerah Sasterawan Negara diberikan oleh Kerajaan Malaysia (pemerintah) kepada penulis atau sastrawan Malaysia atas karya-karya yang telah ditulisnya. Anugerah ini diberikan rutin sejak tahun 1981, semacam Nobel Sastra dalam lingkup Malaysia, diberikan setiap dua tahun.   Penghargaan diberikan berdasarkan kualitas karya-karya sastra yang telah ditulis dan diterbitkan, berdasarkan penilaian dari Komite Anugerah Sasterawan Negara. Komite ini dibentuk dan bekerja untuk Kementerian Pengajaran dan Dewan Bahasa Malaysia, sebagai pelaksana Anugerah Sasterawan Negara.   Sama seperti Hadiah Nobel, penilaian didasarkan pada keseluruhan karya yang dibuat oleh penulis atau sastrawan, bukan hanya yang diterbitkan dalam dua tahun terakhir. Selain menilai kekuatan dari karya-karya yang dihasilkan, karenanya, Komite Anugerah Sasterawan Negara melihat juga konsistensi penulisnya dalam berkarya.   Penerima Anugerah Sasterawan Negara mendapatkan penghargaan dari negara berupa hadiah utama, royalti penerbitan ulang karya-karyanya untuk didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah dan umum, serta tunjangan hidup bulanan. Tiga penghargaan ini, ditotal, jumlahnya cukup besar.   Sebagai ilustrasi, saya ambil penghargaan material yang diterima oleh penerima Anugerah Sasterawan Negara terbaru di tahun 2019, yakni Siti Zainon Ismail (70 tahun). Siti Zainon adalah penulis dan penyair wanita yang juga adalah seorang dosen sastra di Malaysia. Selain dikenal di Malaysia, Siti Zainon juga sangat populer di kalangan penulis dan mahasiswa-mahasiswa sastra-budaya di Aceh, yang adalah kampung halaman keduanya. Atas anugerah ini, Siti Zainon mendapatkan hadiah uang total senilai Rp 1,8 miliar.   Rincian uang penghargaan tersebut, sebagai penerima Anugerah Sasterawan Negara Malaysia, Siti Zainon mendapatkan hadiah uang tunai RM 60.000 atau setara dengan Rp 202 juta yang diterima pada saat dilangsungkan acara penganugerahan. Selanjutnya, Siti akan menerima royalti penerbitan dari penerbit negara senilai RM 500.000 atau setara Rp 1,5 miliar, diberikan bertahap sesuai penerbitannya.   Beberapa judul buku karya penerima Anugerah Sasterawan Negara, dengan seleksi oleh Komite Bacaan Sastera Sekolah, akan dijadikan bacaan sastra wajib di sekolah-sekolah menengah di Malaysia dan karenanya akan dicetak oleh penerbit negara dalam jumlah banyak. Siti Zainon, sejak dinyatakan sebagai sasterawan negara, menerima tunjangan hidup bulanan (elaun) sebesar RM 5.000 setara dengan Rp 22 juta hingga meninggal. Di luar ini, Siti Zainon akan otomatis mendapatkan jaminan perawatan kesehatan kelas VIP dari negara sepanjang hidupnya.   Di Malaysia, sastrawan adalah ”pemikir bestari” atau ”pujangga” yang memiliki strata sosial tinggi di masyarakat. Ini, saya kira, bagian dari kelanjutan tradisi Melayu pada kerajaan-kerajaan Nusantara—termasuk Jawa—yang sangat menghargai para sastrawan dan pujangganya. Wujud nyata dari penghargaan ini dengan membuat karya-karya mereka dibaca secara luas, sebagai bacaan wajib di sekolah dan tersedia di perpustakaan-perpustakaan umum.   Cara yang lain dengan menjaga kehidupan material mereka agar terus berkarya dengan produktif dan juga mendapat penghargaan dalam pergaulan di masyarakatnya.   Bacaan sastra wajib   Terpilih menjadi Sasterawan Negara Malaysia, selain mendapatkan penghargaan material yang akan menopang status mereka sebagai pujangga dan penjaga kebudayaan, yang lebih penting adalah karya-karya mereka akan dibaca oleh para siswa di Malaysia sebagai bacaan sastra wajib. Satu atau beberapa karya terbaik dari sasterawan negara akan diambil sebagai bacaan sastra wajib di sekolah-sekolah Malaysia pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Kementerian Pengajaran.   Malaysia secara konsisten sejak merdeka memasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah menengah mereka bacaan sastra wajib untuk semua siswa. Konsisten karena kebijakan ini tidak pernah diganggu gugat, direvisi atau diotak-atik. Yang berubah adalah buku-buku sastra yang menjadi materi bacaan sastra wajib tersebut, yang ditentukan oleh komite dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Selain meneruskan tradisi Melayu lama bahwa siswa harus membaca karya para pujangga mereka, Malaysia juga belajar dan meniru pendidikan dasar dan menengah Indonesia.   Lha, di Indonesia kini, bacaan sastra wajib di sekolah-sekolah menengah justru malah hilang ditelan semangat ”inovasi” para ahli pendidikan baru dan gegap gempita pembangunan. Bacaan sastra wajib sangat populer di sekolah-sekolah menengah di Malaysia dan warga Malaysia membanggakannya. Kegairahan akan karya sastra ini justru hilang dari Indonesia.   Di tahun-tahun awal setelah merdeka, banyak karya sastra dari penulis Indonesia menjadi materi bacaan sastra wajib di Malaysia. Hingga tahun 1980-an, Malaysia mengambil banyak buku karya sastrawan Indonesia (terutama novel) sebagai bacaan wajib sekolah. Lebih-lebih lagi, hingga tahun ini, Malaysia banyak mengundang guru dari Indonesia, dan belum melahirkan penulis-penulis sastra sendiri yang hebat. Sementara, buku-buku karya sastra (Indonesia dan Melayu) adalah bagian penting dari pengajaran di tingkat sekolah menengah, baik untuk pembangunan karakter (character building) maupun pembangunan kebangsaan (nation building) di Malaysia.   Penulis-penulis Indonesia, seperti Idrus, Hamka, Pramoedya Ananta Toer, Sutan Takdir Alisajahbana, Marah Roesli, Utuy Tatang Sontani, dan I Nyoman Pandji Tisna, sangat dikenal di Malaysia dan karya-karya mereka dibaca. Buku-buku Pramoedya Toer, yang dilarang di Indonesia sejak tahun 1965, masih tersedia dan menjadi bacaan sekolah di Malaysia pada tahun 1970-an dan 1980-an.   Baru pada akhir 1980-an karya-karya sastra (novel) Malaysia sendiri banyak diterbitkan, sebagian karya penerima Anugerah Sasterawan Negara, dan mulai masuk menjadi bacaan sastra wajib di sekolah. Saat ini, hampir semua kebutuhan buku bacaan sastra wajib telah dipenuhi oleh karya sastrawan Malaysia sendiri.   Karya sastra dari para sastrawan diambil sebagai bacaan wajib di sekolah dalam rangka turut membentuk pribadi bangsa Malaysia yang berkualitas. Membaca karya sastra mendiskusikannya dengan para guru dan siswa lainnya di sekolah memberikan kesan yang mendalam. Kebijakan ini dijalankan dengan sadar oleh Malaysia sebagai bagian dari kurikulum sekolah menengahnya dan, yang lebih penting, dilakukan secara konsisten.   Karya sastra (novel) adalah materi pengajaran bagi siswa sekolah menengah yang mendidik, memberikan pengajaran, dan sekaligus menghibur sehingga menarik minat siswa untuk mengikutinya secara berkesan. Malaysia menerapkan ini secara serius dan konsisten. Membuat penghargaan ASN dan membentuk Komite Bacaan Sastera Wajib adalah bagian dari ini.   Indonesia tertinggal   Penghargaan terhadap karya sastra dan sastrawan masih sangat kurang di Indonesia saat ini, dan bahkan tengah mengalami defisit. Paradigma pembangunan Jokowinomics dan slogan Merdeka Belajar belum menyentuh ranah ini. Skema penghargaan sastra semacam Anugera Sasterawan Negara di Malaysia tidak ada di Indonesia yang memiliki banyak penulis dan sastrawan hebat. Hal yang serupa pernah ada di masa lalu, lenyap tergilas hiruk-pikuk teriakan politisi dan politik proyek yang juga menyapu sistem pendidikan dasar dan menengah kita.   Indonesia memang, kalau kita jujur, berada jauh di belakang Malaysia dalam hal penghargaan atas karya sastra. Kita memang masih sangat di depan dalam hal warisan budaya, baik benda cagar budaya maupun karya-karya seni dan sastra, yang diwariskan nenek moyang kita. Namun, kita terus mengalami kemunduran dalam hal kebijakan negara yang mendorong kerja-kerja sastra ini. Hanya karena kita memiliki banyak orang kreatif yang berdedikasi, maka kita tetap bisa berjaya dalam hal ini. Indonesia tidak hanya di belakang dibandingkan Malaysia, tetapi juga menyedihkan.   Banyak karya sastra yang bagus ditulis oleh sastrawan Indonesia di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang, tetapi anak-anak sekolah tidak diajarkan untuk membacanya. Bacaan sastra wajib dibiarkan hilang dari sekolah-sekolah menengah, sementara buku-buku sastra yang tersisa dibiarkan rusak dimakan rayap tanpa penerbitan ulang berkala. Bahkan penerbitan negara, seperti Balai Pustaka, yang dulu menjadi pelopor penerbitan karya sastra Indonesia, tidak jelas nasib dan perannya. Buku-buku bacaan sekolah kini justru dijadikan proyek rente ekonomi, mengabaikan kualitasnya.   Indonesia banyak melahirkan sastrawan besar di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang. Kendati demikian, negara belum memberikan penghargaan layak kepada mereka. Meniru apa yang Malaysia tiru dari kita tidak ada salahnya untuk dilakukan. Para sastrawan kita, saya kira, menulis tidak untuk menjadi kaya, tetapi ingin turut membangun kehalusan budi dan karakter bangsanya. Revolusi Mental untuk membangun manusia baru Indonesia barangkali tidak memerlukan banyak hiruk-pikuk seperti sekarang. Menghargai sastra dan sastrawan dengan bacaan sastra wajib di sekolah seharusnya menjadi pintu masuk untuk ini. ●

 

Pemilu Malaysia dan Ujian Reformasi Najib

Pemilu Malaysia dan Ujian Reformasi Najib Endi Haryono  ;  Mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM

KOMPAS, 07 Mei 2013

Rakyat pemilih Malaysia telah memberikan suara pada Pemilu 5 Mei 2013. Koalisi partai berkuasa, Barisan Nasional, sementara unggul dalam perolehan kursi di parlemen federal.

Isu-isu kampanye selama dua minggu hingga hari pencoblosan yang diadvokasikan para kandidat dan serangan-serangan terhadap moralitas pribadi pimpinan tertinggi kedua koalisi menunjukkan sengitnya pertarungan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kalangan analis, akademisi, dan intelektual organik parpol kedua kubu menghindarkan untuk membuat ramalan tegas dan meyakinkan tentang hasil pemilu ini. Selain diwarnai pertarungan sengit, pemilu kali ini paling tidak dapat diramalkan dalam politik Malaysia.

Malaysia menerapkan sistem politik demokrasi parlementer yang berbasis pada negara federal. Pemilu 5 Mei memilih 222 anggota parlemen atau Dewan Rakyat (DR) dalam sistem distrik. Setiap daerah pemilihan (dapil) diperebutkan untuk diwakili hanya oleh satu anggota parlemen yang menang. Sistem pemilihan yang sama berlaku juga untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) atau parlemen di negara bagian.

Federasi Malaysia memiliki 13 negara bagian atau negeri, termasuk Sabah dan Sarawak yang berada di Kalimantan Utara. DR selanjutnya memilih perdana menteri (berkuasa atas pemerintahan federal di Putrajaya) dan DUN memilih menteri besar (berkuasa untuk tiap negeri di ibu kota negeri masing-masing).

Pemilu ini dalam politik Malaysia dikenal sebagai Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-13, yang tak pelak merupakan batu ujian menentukan bagi PM Najib Razak dan pemimpin oposisi Ibrahim Anwar, dua figur utama dalam politik Malaysia. Najib—Ketua Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (United Malay National Organisation/UMNO) dan koalisi Barisan Nasional (BN)–menghabiskan energi politik dan perhatian selama empat tahun terakhir untuk reformasi sosial-ekonomi—Najib menyebutnya sebagai transformasi—untuk memastikan kelanjutan pemerintahan BN.

Anwar–penasihat Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan ketua koalisi PR–telah tiga kali bertarung dalam pemilu sebagai pemimpin oposisi, dan dalam pemilu ini bertarung untuk keempat kalinya. Bagi Najib, hasil pemilu ini menjadi ujian bagi transformasi yang dijalankannya. Bagi Anwar, ini pertarungan politik paling menentukan, barangkali sekaligus ujian bagi popularitas dan kepemimpinan politiknya.

Korupsi dan Isu Lain

Banyak isu dikontestasikan dalam kampanye yang hampir seluruhnya beredar di publik sebelumnya. Sebagian bahkan dapat dikatakan sebagai isu lama yang dikontestasikan sejak Pemilu 1999 menyusul peristiwa Gerakan Reformasi Malaysia (GRM) 1998. Sebagian isu yang lebih baru juga muncul dalam perdebatan di media massa dan pada kampanye pemilu sela. Malaysia memberlakukan pemilu sela untuk memilih anggota parlemen pada dapil yang kosong karena anggota parlemen lama meninggal atau mengundurkan diri. Pemilu sela merupakan konsekuensi lain dari sistem distrik. Sejak Pemilu 2008, Malaysia telah menyelenggarakan 14 pemilu sela, baik untuk anggota DR maupun DUN, dengan kemenangan seimbang antara BN dan PR.

Isu kampanye yang banyak dan beragam dapat diringkas jadi tiga isu utama, yakni korupsi, hudud (syariah Islam), dan demokrasi. Isu korupsi sebagai isu lama dan permanen mencakup pembangunan ekonomi, daya saing pemerintah, dan kinerja birokrasi. Korupsi menjadi isu kampanye utama dan favorit dari oposisi, dan selalu muncul sebagai topik pada setiap kampanye. Oposisi menuduh pemerintah BN korup dan menyerukan penghapusan korupsi dengan mengganti pemerintah yang ada.

Di samping ketiga isu itu, pemilu tahun ini juga diwarnai isu moralitas kandidat, terutama menyangkut pemimpin tertinggi kedua koalisi, Najib (BN) dan Anwar (PR). Isu moral pemimpin sesungguhnya isu lama. Hadirnya isu moral–yang membawa ke tingkat publik dugaan cacat moral kedua pemimpin politik tertinggi Malaysia–muncul setidaknya tiga tahun terakhir. Dalam sistem demokrasi parlementer seperti di Malaysia, kedua pemimpin partai/koalisi partai harus bertarung memperebutkan kursi di parlemen untuk selanjutnya mendapatkan jabatan PM lewat pemilihan di parlemen dengan partai atau koalisi partai pemenang pemilu, sekaligus memenangkan jabatan PM.

Untuk menilai kekuatan politik di Malaysia saat ini, acuan yang dapat digunakan tentu hasil pemilu terakhir, Pemilu 8 Maret 2008 atau PRU Ke-12. Koalisi BN mempertahankan mayoritas di DR, paling tipis dalam sejarah BN, yakni 140 kursi pada Pemilu 2008. Sumbangan terbesar bagi kursi BN didapat dari UMNO. Adapun BN mengalami penurunan kontribusi kursi dari dua mitra utama koalisi, Malaysian Chinese Association dan Malaysian Indian Congress. Sebaliknya, koalisi oposisi PR meraih 82 kursi DR dengan alokasi PKR 31 kursi, Partai Islam Se-Malaysia 23 kursi, dan Partai Aksi Demokratik 28 kursi.

Selain tambahan kursi hampir empat kali dibandingkan Pemilu 2004 yang hanya 20 kursi, koalisi oposisi PR juga menang di lima negara bagian (Kelantan, Perak, Kedah, Selangor, dan Pulau Pinang). Ini prestasi terbaik oposisi dalam penguasaan negara bagian, sekaligus prestasi terburuk BN, meski PR akhirnya kehilangan Negeri Perak akibat tiga DUN PR menyatakan diri independen. Perkembangan paling fenomenal pasca-Pemilu 2008 adalah kemenangan Anwar pada pemilu sela di dapil Permatang Pauh pada 26 Agustus 2008. Setelah membawa oposisi membuat debut politik penting dalam Pemilu 8 Maret 2008, Anwar kembali ke parlemen dan kemudian memimpin oposisi di parlemen.

Dengan kemenangan ini, oposisi berkesempatan mewujudkan proyek Malaysia yang demokratis dan berkeadilan sosial (sesuai manifesto utamanya) di negara bagian yang dikuasai. Keberhasilan proyek showcase ini, tak bisa dimungkiri, memberikan dampak politik besar, terutama pada pengalihan dukungan ke oposisi dari pemilih di negara bagian yang dikuasai BN. Kehilangan lima negara bagian ini (atau bisa dibaca empat) harus dicatat sebagai kekalahan BN meski masih menguasai kursi di DR dan kursi PM di tingkat federal.

Baru vs Transformasi

Pemilu 5 Mei berlangsung dalam setting pematangan politik baru (new politics) dan liberalisasi politik, kecenderungan politik yang telah berjalan di Malaysia dua dekade terakhir. Terminologi politik baru merujuk lahirnya orientasi politik di kalangan warga dan pemilih yang sebelumnya bertumpu pada etnisitas dan pembangunan ekonomi berbasis etnis menuju nilai-nilai politik baru, yakni kebebasan individu, demokrasi, pluralisme, dan penghargaan pada HAM. Ini juga pemilu pertama dalam liberalisasi politik di bawah Najib—ditandai antara lain penghapusan sensor atas media, pencabutan UU Keamanan Dalam Negeri, dan reformasi sistem pemilu sepanjang tahun 2011.

Politik baru ini lahir bersamaan dengan GRM. Meski demikian, politik baru ini bukan lahir karena GRM, tetapi akarnya sebetulnya terletak pada perluasan kelas menengah berpendidikan tinggi sebagai buah dari kemakmuran ekonomi. Dengan kata lain, politik baru lahir berkat keberhasilan pembangunan ekonomi dan modernisasi. GRM hanya pemicu atau ekspresi politik baru. Faktor lain penyumbang kelahiran politik baru adalah globalisasi dan persentuhan kelas menengah yang besar dengan nilai-nilai yang diadvokasikan oleh individu dan organisasi internasional sejalan dengan demokratisasi global. Kemakmuran ekonomi dan kelahiran politik baru ini memberikan darah baru bagi revitalisasi demokrasi yang mencakup kebebasan individu, penghargaan HAM, dan tuntutan akan pemerintahan bersih.

Kelahiran dan pematangan politik baru bukan tidak diantisipasi Najib dan BN. Program transformasi Najib digagas untuk merespons tantangan yang dihadapi UMNO dan BN. Program transformasi terdiri dari empat agenda kebijakan yang memberikan implikasi transformatif pada kondisi sosial-ekonomi dan politik. Dengan keempat agenda—konsep Satu Malaysia, Model Ekonomi Baru (MEB), Program Transformasi Pemerintahan, dan Program Transformasi Politik—ini, Najib sesungguhnya menghadirkan sistem politik demokrasi di Malaysia yang lebih maju dan liberal dibandingkan dengan satu dekade lalu.

Najib memang mewarisi Malaysia dengan lanskap politik yang baru sehingga ia harus juga menampilkan pemerintahan BN yang baru seperti tata kelola pemerintahan baik, bersih, melayani, adil, dan adaptif terhadap perubahan. Najib melangkah lebih maju dengan program tranformasi seperti disebutkan sebelumnya. Inti dari keseluruhan program tranformasi atau reformasi ini sesungguhnya secara politis adalah menjaga pemerintahan BN tetap relevan dalam politik Malaysia. Sungguh, sebuah transformasi sosial-politik-ekonomi yang tidak mudah. Apakah transformasi ini dianggap memadai dan berhasil oleh pemilih? ●

Makna Doktor HC dari Universitas Utara Malaysia untuk Presiden SBY

Makna Doktor HC dari Universitas Utara Malaysia untuk Presiden SBY Endi Haryono dan Mohamad K Abdullah ;  Dr Endi Haryono, Dosen Program Master Ilmu Politik UGM dan penulis buku Dilema Mahathir (2010);  Prof Dr Mohamad Kamarulnizam Abdullah, Dosen School of International Studies, College of Law Government and International Studies (Colgis) UUM Malaysia

JAWA POS, 20 Desember 2012

KEMARIN Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat penghargaan honoris causa of doctor philosophy (HC) bidang leadership in peace dari Universitas Utara Malaysia (UUM). Universitas negeri terkemuka di Malaysia itu memberikan doktor HC dalam bidang hubungan internasional. Sebelumnya, pada 3 September 2012, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memberikan doktor HC kepada mantan PM Mahathir Mohamad dalam bidang pembangunan ekonomi dan kepemimpinan. Dua peristiwa pada 2012 itu menandai bukan hanya kedekatan hubungan dua negara, tetapi sekaligus mengisyaratkan komitmen dua negara untuk menjaga keterkaitan sosial-budaya dan pendidikan. Rektor sehari-hari (Naib Chancellor) UUM Prof Dato Dr Mohamed Mustafa Ishak menjelaskan bahwa Presiden SBY mendapat anugerah tersebut karena kontribusinya dalam mempererat hubungan dua negara. Bukan hanya secara politik, tetapi juga dalam bidang sosial-budaya dan pendidikan. Presiden SBY juga dinilai berhasil memimpin Indonesia menjadi pendorong kemakmuran Asia Tenggara.  Yang Dipertuan Agung Sultan Abdul Halim, kepala negara Malaysia yang sekaligus secara ex-officio sebagai rektor (pro- chancellor) UUM, menyerahkan penghargaan tersebut dalam sebuah wisuda khusus di istana negara di Kuala Lumpur, 19 Desember 2012. UUM adalah salah satu universitas di Malaysia dengan jumlah mahasiswa Indonesia yang besar, 700 orang.  SBY merupakan tokoh pertama Indonesia yang menerima gelar itu dari UUM. Sosok seperti Margaret Thatcher, Tun Dr Mahatir Mohamad, dan Tun Abdullah Badawi yang menerima gelar doktor HC sebelumnya. SBY memberikan pidato berjudul Membangun Dunia yang Lebih Baik. Kesamaan Belum Menyatukan  Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, yang berlangsung hangat dengan peningkatan stabil transaksi ekonomi timbal balik, bukannya tanpa ganjalan. Sebagai dua negara serumpun yang berbagi warisan sosial-budaya yang sama, kesalahpahaman bisa kerap mengganggu. Ganjalan-ganjalan itu mencakup, misalnya, klaim atas warisan budaya, insiden penangkapan nelayan, perbedaan pemahaman garis batas, dan kasus tenaga kerja Indonesia, serta kasus menyangkut mantan Presiden Habibie oleh mantan Menpen Malaysia. Beberapa dari kesalahpahaman tersebut kerap mengobarkan kemarahan publik di Indonesia.  Indonesia dan Malaysia hingga kini belum berhasil mengubah kesamaan warisan sosial-budaya sebagai bangsa serumpun menjadi elemen yang menyatukan. Kedua negara harus mengakui kenyataan ini dan sekaligus introspeksi. Dalam situasi ini, Presiden SBY, harus diakui, tidak hanya menunjukkan kedewasaan yang mengagumkan dalam menangani ganjalan dan percikan api kemarahan yang kerap terjadi di Jakarta, tapi juga membuat sejumlah inisiatif untuk memperkukuh hubungan dua negara.  Indonesia, sama dengan Malaysia, menempatkan ASEAN sebagai concentric circle (fokus) terpenting dalam politik luar negerinya. Kedua negara adalah pendiri ASEAN bersama Thailand, Singapura, dan Brunei. ASEAN sekarang berkembang menjadi sepuluh negara dan tantangannya semakin kompleks secara global maupun regional. Di tingkat ASEAN sendiri masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Pemimpin ASEAN bersepakat membangun sebuah komunitas bersama (ASEAN community) pada 2015. Komitmen itu memerlukan perubahan dalam cara berpikir, baik di tingkat pemimpin maupun di kalangan masyarakat awam, dan terutama kalangan akademisi, pekerja media, dan aktivis organisi non pemerintah. Indonesia dan Malaysia harus menjadi poros komunitas ASEAN melanjutkan peran ketika pembentukan organisasi kerja sama regional ini. Untuk mengambil peran ini, kedua negara harus lebih awal menuntaskan masalah-masalah bilateralnya. Isyarat kesepahaman dari kampus yang disambut baik ini layak diperluas.  Bebas-Aktif Berinisiatif  Politik luar negeri Indonesia di bawah SBY bisa disebut sebagai politik bebas-aktif dengan banyak inisiatif. Tak hanya politik, tetapi juga inisiatif budaya dan pendidikan. Tantangan yang dihadapi: memulihkan stabilitas sosial-ekonomi pascakrisis, menjaga keutuhan negara, dan memulihkan citra Indonesia di luar negeri. Prioritasnya: memulihkan martabat bangsa dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri. Strategi diplomasi: moderat, bertumpu kepada pendekatan kawasan ketimbang sektoral, dan mengedepankan diplomasi publik. Indonesia memprioritaskan diplomasi multilateral (multilateral diplomacy) dengan memperhatikan tiga wilayah utama (concentric circle): 1. ASEAN; 2. ASEAN+3 (China, Jepang, Korsel) dan ASEAN+1 (Australia); dan 3. Uni Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia juga menjaga peran organisasi internasional bahwa Indonesia turut menjadi pendiri seperti: Organisasi Konferensi Islam (OKI), Group-77, dan Gerakan Nonblok (GNB).  Peran Indonesia dalam politik internasional pernah mengalami masa surut pascakrisis ekonomi. Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional, Indonesia kembali aktif membuat inisiatif dalam politik internasional. Indonesia juga mengembangkan diplomasi kebudayaan, misalnya lewat Forum Kebudayaan Dunia (World Cultural Forum -WCF) pada 2013 di Bali, dan pendirian Rumah Budaya Indonesia (Indonesian Cultural House) di sejumlah negara.  Selain itu, pencapaian SBY yang terpenting sesungguhnya ialah menjaga proses reformasi politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Saat ini, meskipun melalui sejumlah tantangan berat, demokrasi telah diterima secara luas sebagai sistem dan praktik politik di Indonesia. Keberhasilan ini dalam beberapa hal menutup pencapaian kurang berhasil Presiden SBY di sektor-sektor lain seperti reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Tantangan ke depan Indonesia dan Malaysia ialah memperkukuh lagi hubungan bilateral pada semua bidang. Hubungan yang kukuh tidak hanya akan memberikan dampak produktif bagi masyarakat dua negara, tetapi juga bagi masyarakat ASEAN. Indonesia dan Malaysia harus berbagi peran menjadi pilar komunitas ASEAN. Dan untuk itu, kerja sama lebih erat di bidang pendidikan dan kebudayaan harus menjadi pilihan prioritas untuk mengimbangi peningkatan transaksi ekonomi dua negara. ●