Bangsa Lupa Diri

Bangsa Lupa Diri B Herry Priyono ;  Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

                                                      KOMPAS, 12 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Bangsa ini sedang lupa diri. Lupa diri dari apa? Perkaranya perlu ditunjuk selugas mungkin. Tata negara bernama Indonesia didirikan dengan ciri kodrati majemuk, beragam, dan bineka, baik dalam agama, suku, maupun ras. Artinya, tanpa kemajemukan, keragaman, dan kebinekaan, tak ada Indonesia. Segala tualang yang merusak kemajemukan, keberagaman, dan kebinekaan sama dengan menghancurkan Indonesia. Segala upaya melenyapkan kemajemukan, keragaman, dan kebinekaan sama dengan membunuh Indonesia. Dari mana kita tahu ciri kodrati Indonesia majemuk, beragam, dan bineka? Jawaban standar merujuk ke konstitusi dan Pancasila dan itu diringkas indah dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jawaban juga bisa lebih faktual. Silakan tengok ke kiri dan kanan atau depan dan belakang. Anda kenali keragaman natural dan kultural itu: teman berbadan pendek, sedang, tinggi; warga berwarna kulit sawo matang, kuning, hitam; yang satu lahir dari suku Batak, lainnya Bugis, lain lagi Dayak, Flores, Maluku, Minahasa, Papua; masing- masing menghidupi keragaman tradisi religiositas; dan seterusnya. Itulah fakta ciri kodrati Indonesia. Ciri kodrati Indonesia inilah yang sedang mau dihancurkan oleh gelombang tribalisme agama. Bunyi gelombang tribalisme ini berderak parau, makin kalap dan mau menggulung apa saja yang waras. Makin kalapnya tribalisme agama tentu terjalin erat dengan para "peternak politik" (political entrepreneurs). Inilah orang-orang dari dunia politik dan agama yang menggelegak ingin berkuasa, tak segan melakukan berbagai upaya untuk mengipas keganasan perbedaan agama demi menghancurkan rival politik. Dengan itu, tribalisme agama yang merusak ciri kodrati kebinekaan Indonesia juga semakin pekak. Jantung radikalisme-fundamentalis agama bukanlah soal teologis, melainkan sosiologis. Takut akan kebinekaan Hanya dunia ide yang bisa tampak monolit, sedangkan realitas dari sananya selalu plural. Tak ada hidup bersama yang tidak plural, tak ada sejarah yang tidak ditandai kemajemukan. Pluralitas adalah ciri kodrati tata realitas, entah itu realitas natural ataupun kultural. Karena itu, penolakan terhadap pluralitas sesungguhnya juga penyangkalan terhadap realitas. Konsep, teori, ajaran, dan teologi yang menyingkirkan ciri kodrati kebinekaan realitas adalah proyek yang gagal sejak awal. Sudah banyak rekan dari aneka tradisi teologi mengingatkan bahwa agama dan ajaran agama yang membawa maslahat pastilah bukan jenis yang mendorong pemeluknya merusak prasyarat hidup bersama. Masuk ke dalam sejarah, komunitas-komunitas agama senantiasa mendapati diri berada dalam derap sejarah yang selalu berubah. Tidak setiap gerakan fundamentalisme agama bermuara pada ekstremisme kekerasan. Dalam sejarah, amat biasa gerakan "kembali ke fundamen" menjadi jalan reformasi teologis agar suatu komunitas beragama dibarui dan sanggup menghidupi zaman yang berubah. Inilah jalan mereguk kembali "awal-mula" agar memahami panggilannya pada "zaman ini". Dan zaman terus bergerak memeluk pluralitas. Maka, di negeri ini, kita temukan juga banyak agamawan yang percaya diri dalam beriman sekaligus percaya diri dalam kehidupan bersama yang plural. Mereka bergulat secara teologis dan berhasil, maka mampu menyumbang besar bagi ciri kodrati majemuk bangsa dan tata negara. Tak ada kontradiksi antara menjadi agamawan bermutu dan menjadi warga negara berkaliber. Namun, gerakan "kembali ke fundamen" juga mudah bermuara ke penolakan ekstrem terhadap pluralitas. Biasanya jenis ini terjalin erat dengan proyek-proyek "peternakan politik", yaitu perkawinan nafsu telanjang untuk berkuasa dan pathos absolutisasi ajaran agama. Cirinya anti keragaman dan kebinekaan, menolak demokrasi sebab demokrasi persis mensyaratkan pilihan bebas dan kemajemukan, literalis/harfiah dalam memahami kitab suci, tak peduli dengan keramatnya nilai kehidupan, menolak kebebasan suara hati, dan semacamnya. Buya Syafii Maarif (2009) punya ungkapan tepat untuk fundamentalis ini: "otak-otak sederhana yang lebih memilih jalan pintas". Fundamentalis jenis ini menetapkan corak hidup sekian abad silam sebagai kemurnian seragam untuk semua orang; bukan karena alasan teologis, melainkan karena kekerdilan memahami arti fundamen. Maka terjadi kebuntuan historis: gambaran kemurnian (puritas) yang diproyeksikan ke masa silam menabrak realitas campur aduk atau hibrid dunia kontemporer (hibriditas). Apa saja yang plural dan hibrid menjadi musuh puritas. Fakta bahwa di bawah langit ini, dahulu ataupun sekarang, tidak pernah ada yang murni tidaklah penting bagi "otak-otak sederhana". Saya tidak yakin sebagai warga bersuku Jawa tak punya sekian persen darah India atau Mongolia. Atau, sangat mungkin juga tetangga saya dari Aceh punya sekian persen darah Portugis. Rupanya itulah mengapa fundamentalisme jenis ini bergulung kencang dalam periode yang ditandai globalitas, yang dalam coraknya dewasa ini memperanakkan bukan hanya kekebasan pilihan konsumen, melainkan juga keluasan interaksi yang membiakkan hibriditas. Dengan memaksa kita kembali ke sekian abad silam dan menyangkal ciri kodrati pluralitas, kaum fundamentalis jenis ini sesungguhnya orang-orang yang minder dan ketakutan terhadap ciri plural dunia modern. Ketika ketakutan ini dibuat massal-dan di sini terlibat "peternak politik"-yang kita dapati bukan warga negara yang digerakkan kebaikan bersama, melainkan massa beringas yang kehilangan kewarasan. Hidup beradab merosot menjadi keganasan rimba. Merosot ke rimba Simaklah betapa warga negara dapat melorot menjadi seperti hewan di hutan. Ungkapan "merosot menjadi hewan" tentu bukan deskripsi, melainkan dapatlah dipakai figuratif untuk memahami urgensi masalah. Dalam tradisi panjang pemikiran politik, kemungkinan seperti itu menjadi bagian seni tata negara. Karena negara adalah proyek bentukan manusia, tata negara juga kelanjutan dari tata manusia. Tata negara modern bersandar pada kekhasan tata manusia, yaitu kapasitas bernalar, hidup dengan hukum, kerja sama bagi kebaikan bersama, dan semacamnya. Ringkasnya, negara modern mengandaikan manusia-warganya punya kemungkinan luhur naik menjadi "beradab". Teknologi keberadaban itu adalah konstitusi, hukum, ciri obyektif pengetahuan, data, persuasi. Namun, manusia-warga yang sama juga dapat merosot menjadi "biadab" seperti di hutan. Teknologi hidup di hutan adalah kekerasan, teror, asal pukul, manipulasi, dan sebagainya. Justru karena manusia (bahan mentah tata negara) dapat merosot menjadi seperti hewan, bangunan tata negara juga dilengkapi aparatus untuk menghadapi situasi ini. Itulah mengapa negara modern dilengkapi dengan mandat konstitusional monopoli alat kekerasan pada militer dan polisi-kita tahu mandat ini telah banyak disalahgunakan. Pokok ini sama sekali bukan untuk membenarkan kekerasan, melainkan untuk mengingatkan bagaimana jantung tata negara dilengkapi dengan perangkat (of the last resort) jika warganya melorot menjadi biadab seperti hewan di hutan. Saya sepenuhnya sadar soal kontroversial yang mudah terpeleset ini, cuma tempatnya bukan di sini. Namun, silakan simak apa yang terjadi di negeri ini. Keluhan kita bahwa "pemerintah tidak tegas menindak para perusak kebinekaan" juga menunjuk tidak bekerjanya aparatus yang tugasnya persis menghadapi situasi genting seperti itu. Yang ganjil, aparatus ini justru sering sibuk urusan yang bukan masalah. Contohnya, dari mana militer dan polisi punya paranoia kebangkitan komunisme? Paranoia itu semacam melihat anak kucing sebagai harimau raksasa. Yang berderap kencang bukan komunisme, melainkan tribalisme agama, bung! Sudah bukan rahasia lagi, dan ini juga bukan khas Indonesia, banyak kelompok perusak ciri kodrati keragaman dan kebinekaan pernah menjadi semacam proksi dalam operasi militer atau kepolisian. Itu juga terjadi di Afganistan, Irak, ataupun beberapa negara Amerika Latin. Apa yang ganjil bukan asal-usul kelompok itu; banyak orang sudah tahu. Yang ganjil adalah bagaimana dalam situasi kerusakan ciri kodrati Indonesia hari-hari ini, aparatus khusus itu tidak menunjukkan kelugasannya terhadap para perusak fondasi bangsa. Maka, ketimbang sibuk dengan paranoia komunisme, atau membantu penggusuran tidak adil, atau malah bermain mata dengan para tribalis agama, bangsa ini memanggil-manggil Anda untuk menanggapi perusakan dan para perusak ciri kodrati Indonesia yang majemuk dan bineka. Namun, untuk itu butuh sedikit kecermatan. Bagi kebanyakan orang, apa saja yang menyangkut agama dan atas nama Tuhan seolah pasti luhur dan diperbolehkan. Itu kesalahan fatal. Kalau presiden sangat repot dan tidak sempat mengajari, mungkin patokan kecil berikut ini berguna. Patokan ini juga masyhur dalam sejarah pemikiran. Pertama, pada lapis paling sederhana, "yang jahat" punya wajah yang tampak menakutkan. Itulah mengapa dalam banyak figurasi, setan digambarkan berwajah mengerikan dengan tanduk di kepala. Anak-anak kecil diajari gambaran seperti ini. Kedua, di lapis lain lagi, "yang jahat" berdandan sebagai tampak baik, indah, dan luhur. Itulah mengapa banyak tragedi bermula dari apa yang kedengaran luhur. Nazisme Hitler mulai dari yang tampak luhur. Begitu pula penembakan misterius pada zaman Orde Baru mulai dengan maksud yang terdengar baik. Ketiga, pada lapis lebih subtil, "yang jahat" mudah masuk melalui apa yang terlihat saleh. Ciri subtil lapis inilah yang mengecoh begitu banyak orang: apa saja yang terdengar sebagai seruan kepada Tuhan atau atas nama Tuhan dianggap sebagai baik dan boleh mengorbankan siapa saja. Kalau memang "baik", tentulah tidak menghancurkan kehidupan bersama, tidak membuat macet jalanan, dan tidak juga merusak ketenangan hidup rukun bertetangga. Pokok lapis kedua dan ketiga itu telah mengecoh banyak agama, agamawan, dan membuatnya menjadi perusak. Agama yang tidak dikawal dengan pemahaman tentang pokok itu mudah menjadi destruktif dan kehilangan daya rahmat bagi hidup bersama dan alam semesta. Bukanlah anomali apa yang sering terdengar luhur dan saleh justru membawa hidup kita ke kehancuran. Apakah tribalisme agama lebih penting dari urusan civic, seperti reformasi birokrasi, hak asasi, pemberantasan korupsi, kerusakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi? Tentu tidak! Perkara civic selalu bersifat inklusif, artinya menyangkut kita semua tanpa diskriminasi. Persis ciri inklusif inilah yang sedang remuk dengan dirusaknya kemajemukan Indonesia oleh para tribalis agama. Itulah mengapa jerih payah perjuangan civic tak mungkin dipisahkan dari urgensi tanggapan terhadap tribalisme agama yang kian meremuk bangsa ini. Sekali lagi, Indonesia dari sananya berciri kodrati majemuk dan bineka. Penghancuran ciri kodrati majemuk dan bineka ini sama dengan penghancuran Indonesia. Lupa diri itu hal biasa, tetapi tidak perlu berlama-lama. ●

Momen Para Relawan B Herry Priyono ;   Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

                                                         KOMPAS, 16 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kerelawanan (volunteerism) itu daya keterlibatan yang muncul dari inisiatif independen melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama tanpa keuntungan dan afiliasi dengan bisnis, tanpa dikte pemerintah atau partai politik. Itulah daya societal ajaib yang sering muncul pada momen darurat masyarakat. Dari arah sebaliknya, menjamurnya gejala kerelawanan dapat menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada dalam situasi darurat. Tentu, istilah "darurat" menunjuk penilaian tentang situasi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, secara mendalam dipengaruhi idiom persoalan yang sedang berlaku. Bentuk kerelawanan mencakup luas, dari urusan pendidikan sampai kerja kemanusiaan, dari relawan politik sampai kesehatan. Organisasi seperti Médecins Sans Frontières (MSF/dokter tanpa batas) dengan tenaga medis dan kemanusiaan di wilayah konflik adalah contohnya. Ketika kelompok-kelompok relawan muncul pada momen sejarah tertentu suatu masyarakat, biasanya mereka disergap olok-olok tentang motif. Lalu muncul pembedaan motif "altruisme" dan "kepentingan-diri", antara idealisme dan realisme. Pembedaan itu bukan hanya primitif, melainkan juga ngawur. Seperti banyak tindakan lain, kerelawanan digerakkan banyak motif: dari heroisme sampai pencarian angka bagi lembar curriculum vitae lamaran kerja, dari keprihatinan akan penderitaan sampai pemihakan politik. Karena itu, kita perlu hati-hati agar tidak meromantisasi gejala kerelawanan. Jangka kerelawanan juga beragam: ada yang berciri lebih tetap, seperti organisasi MSF, ada pula yang berciri sesaat sebagai tanggapan situasi darurat. Apa yang memicu kemunculan aneka kerelawanan politik di negeri ini pada beberapa tahun terakhir? Lonjakan paling kentara terjadi dalam kuatnya "Relawan Jokowi" (Joko Widodo) menjelang Pemilihan Presiden 2014. Kini, berkembang pula "Relawan Ahok" (Basuki Tjahaja Purnama) dalam rangka Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jika menjamurnya kerelawanan bisa menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada pada momen darurat, apa yang darurat? Darurat politik dan politisi Tanda itu kian benderang: krisis politik dan sepak-terjang para politisi. Warga biasa seperti saya mengenali banyak anggota "kelas politik" negeri ini makin ganjil, dan itu membuat institusi politik dalam arti sempit juga kian membusuk. Tentu, soal ini bukan khas Indonesia. Gelombang sinisme terhadap politisi dan politik konvensional sedang melanda dunia, dari Eropa sampai Amerika Serikat (AS), dari Afrika sampai Asia. Kemunculan sosok seperti Donald Trump di AS atau Rodrigo Duterte di Filipina dapat dilihat sebagai muara sinisme itu. Tentu, ke mana sinisme itu bermuara sangat bergantung pada konstelasi situasi: di beberapa tempat sinisme itu bermuara pada "ketidakwarasan", di tempat lain bermuara pada pilihan "waras". Terpilihnya Sadiq Khan sebagai wali kota London atau Justin Trudeau sebagai PM Kanada mungkin contoh "kewarasan" itu. Namun, tampak bahwa kedua muara itu merupakan bentuk pemberontakan terhadap corak kelas politik tradisional dan sepak-terjangnya. Entah muara "waras" atau "tidak-waras", sinisme terhadap politik yang sedang melonjak ini sungguh mencemaskan. Sebabnya juga lugas. Dengan apa kita membentuk, mengelola, dan merawat kehidupan bersama kalau bukan dengan proses politik? Semaju apa pun, sektor bisnis tidak dapat menggantikan proses politik bernegara. Dan se-progresif apa pun lembaga swadaya masyarakat serta organisasi civil society tidak menggantikan proses politik bernegara lewat institusi-institusi formalnya. Setidaknya untuk proses dan jangka yang dapat kita bayangkan. Privilese dan prerogratif "kelas politik" inilah yang rupanya sedang membusuk. Banyak anggota kelas ini suka berkelit: "Bukankah sinisme terjadi di banyak negara lain, mengapa hanya kami yang dituding?" Maksudnya tentu agar kebusukan mereka terbenarkan, sebab mereka tidak sendirian. Pertama, dalih seperti itu bahkan tidak lulus kaidah logika semester pertama: bahwa dari pola yang terjadi, kita tidak dapat menyimpulkan hal itulah yang sebaiknya terjadi. Kedua, alkisah Niels Bohr, fisikawan Denmark peraih Nobel 1922, pernah mengatakan kira-kira begini pada suatu momen diskusi dengan Einstein: "Kawan, kamu hanya berlagak logis, tetapi sebenarnya kamu tidak berpikir!" Ungkapan itu sangat kena dipakai untuk menanggapi dalih para politisi yang sering kita saksikan di layar televisi. Darurat politik dan politisi yang sedang terjadi dewasa ini tentulah juga bagian dari sindrom ekspektasi kita yang bergeser lebih tinggi bagi kualitas kepelakuan dan proses politik. Di zaman Orde Baru, kita tidak mempunyai ekspektasi setinggi sekarang mengenai "kewarasan" proses politik. Dalam arti ketat memang dapat dikatakan bahwa otokrasi dan kediktatoran tidak mengenal 'politik'. Yang ada adalah instruksi tanpa representasi. Penilaian kita tentang darurat dan krisis politik serta kepelakuan politik di negeri ini tentu disergah dengan pertanyaan: mana buktinya? Daripada membuang waktu untuk membaca tulisan yang bisa melantur dengan statistik dan data naratif, silakan mengingat deretan kasus pelemahan KPK, skandal SKK Migas, korupsi kolosal para pemimpin dan fungsionaris partai, kasus "Papa minta saham", skandal jaringan-jaringan gelap para politisi, pejabat, dan baron bisnis. Juga silakan simak indeks korupsi lembaga-lembaga negara yang dirilis secara rutin. Profesi politik bukan hanya telah jatuh begitu rendah di mata warga biasa, tetapi juga telah menciptakan sinisme makin tinggi. Lalu boleh juga ditambahkan suasana paranoia yang hari-hari ini sedang diciptakan bagi ketakutan akan kebangkitan ideologi komunis. Orang yang sedikit cermat mengenali realpolitik negeri ini paham bahwa yang lebih mungkin bangkit bukan komunisme, tetapi tribalisme agama dan militerisme ala Orde Baru. Apa urusan semua ini dengan gejala kerelawanan politik? Selamat datang relawan politik Seperti telah disebut, motif kerelawanan selalu beragam. Begitu pula keragaman penyebab munculnya kerelawanan politik. Namun, lonjakan ketidakpercayaan terhadap wahana dan pelaku politik konvensional dewasa ini rupanya merupakan faktor sentral dalam keragaman penyebab. Bahkan, kerelawanan politik itu kini pesat bukan hanya di Jakarta, tetapi juga subur di sejumlah daerah. Gejalanya, asosiasi-asosiasi relawan menampilkan calon-calon independen yang ditolak atau tidak didukung partai. Untuk mengatakan era partai politik telah berakhir pastilah gegabah. Dan mengatakan bahwa inilah saatnya partai politik membenahi serta mengaca diri tentulah klise. Partai politik akan jadi kendaraan politik untuk jangka panjang, sepanjang yang dapat kita bayangkan. Namun, justru karena memegang privilese sebagai kendaraan utama, partai politik seperti hidup di dunianya sendiri dalam urusan representasi demokratis, lalu membentuk oligarki elektoral yang tertutup. Bahkan, dalam banyak hal dapat dikatakan partai-partai politik di Indonesia telah menjadi semacam kesultanan, dengan fungsionaris dan organisasi partai sebagai birokrasi kepanjangan kehendak pribadi "sang sultan", lengkap dengan ciri personalisasi. Itulah mengapa sosok-sosok kepemimpinan yang dikenal berintegritas tak mudah memakai kereta partai. Sosok-sosok seperti itu justru menjadi musuh partai apabila para "sultan" tidak berkenan kepada mereka. Tambahkan faktor seperti politik uang (money politics), urusan dinasti politik, distribusi proyek-proyek rente, dan lain-lain. Maka, jadilah kerontokan kualitas proses politik seperti hari ini. Akan tetapi, mengapa ketidakpercayaan dan sinisme terhadap corak politik seperti itu bermuara pada kerelawanan dan independensi? Mengapa bukan bermuara pada apatisme? Atau bergabung dengan partai alternatif? Yang sering dilupakan, dalam satu dasawarsa terakhir telah berlangsung aneka eksperimen kerelawanan politik dan independensi, yang pada momen penting siap berubah menjadi partisan (partisan volunteerism). Kemenangan Joko Widodo banyak dibantu kerja keras relawan partisan. Bahkan, sebelumnya, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 juga dibantu para relawan meskipun kadarnya belum seluas kerelawanan politik bagi Jokowi. Bukankah kerelawanan politik hanya tambahan bagi kendaraan partai? Mungkin itu benar secara legal, dan orang-orang partai berkepentingan membuat independensi sebagai tabu. Namun, energi politik yang membara dari kerelawanan bahkan sanggup melampaui daya konvensional mesin partai. Bagaimana Jokowi memenangi Pemilihan Presiden 2014 berkisah tentang energi besar kerelawanan politik itu. Inilah yang sering diabaikan dan dikecilkan orang partai, yang hidup dengan "logika gorong-gorong" partai dan sulit mengakui besarnya energi independensi dan kerelawanan di luar partai. Maka, mungkin kita perlu bersiap-siap dengan lonjakan energi independensi elektoral dan kerelawanan politik. Bahkan, juga andaikan kualitas partai membaik, semoga independensi dan kerelawanan politik tidak menyurut. Bukan karena partai politik tidak lagi penting, melainkan karena independensi dan kerelawanan ikut menjaga "kewarasan" politik. Maksudnya, independensi dan kerelawanan menjadi penjaga tetap hidupnya ruang kemungkinan bagi "yang baik" (the good) dalam kehidupan politik di luar dikte partai. Bisa dibayangkan orang-orang partai tidak suka hal ini, tetapi pokok ini tetaplah perlu dikatakan, entah disukai atau tidak disukai orang partai. Apakah keutamaan independensi dan kerelawanan politik begitu luhurnya? Ini pertanyaan menggelikan. Ambillah contoh energi besar independensi dan kerelawanan politik para "relawan Ahok". Energi dan gerakan mereka sangat mengesankan, tetapi mungkin juga mudah terpeleset ke rabun-politik. Pertama, kecenderungan menganggap setiap kritik kepada kepemimpinan Ahok sebagai penolakan terhadapnya. Padahal, mendukung tanpa kritik adalah resep menuju tribalisme politik. Kedua, para relawan tak perlu kaget dengan gejala sindrom kekuasaan ini. Orang yang mendapat kuasa, seenggan apa pun awalnya, mudah dirasuki lupa-daratan. Kekuasaan itu obat-kuat sekaligus racun, membuat orang percaya-diri, tetapi juga self-centred, dengan kecenderungan besar melanggar kepatutan dan aturan lewat manipulasi. Saya tidak mengatakan patologi itulah yang terjadi pada Ahok, tetapi cara-cara menggusur warga miskin Jakarta yang kini sedang ia lakukan tak perlu dibela mati-matian. Dan seperti dalam beberapa tahun ini, jika nanti para relawan segera bubar dan berebut jatah jabatan, kita tak perlu heran. Itu tidak mengurangi urgensi kerelawanan dalam kebusukan politik dewasa ini. Sebab, kerelawanan tetap cita-cita kemilau di depan sana. Tatkala partai memecah warga ke dalam kubu "kami" lawan "mereka", kemungkinan mengalami "kita" dan "kepentingan bersama" menjadi semakin langka. Etos kerelawanan memang sering perlu menempuh jalan partisan. Namun, mesti dicamkan bahwa kerelawanan mengemban misi menerobos kebuntuan hidup yang makin tersekat-sekat agar bangsa atau kota ini pelan-pelan sanggup mengalami suasana inklusif sebagai 'kita'. ●

Paradoks Kepemimpinan B Herry Priyono  ;   Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

KOMPAS, 01 Juli 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

MUSIM gempita membandingkan dua calon presiden dan wakil presiden hampir usai. Negeri ini akan segera memasuki pucuk waktu. Kita hendak berdiri beberapa menit di bilik pemungutan suara untuk menerobos momen genting yang akan memberi nama hari esok Indonesia. Apa yang berubah sesudah kedua kubu menjajakan rumusan visi dan misi, program, serta mematut-matut diri dalam debat di televisi? Tidak banyak, kecuali emosi politik yang terbelah ke dalam pertarungan abadi antara ”memilih dari keputusasaan” dan ”memilih bagi harapan”. Setelah berbagai timbangan nalar dikerahkan, yang tersisa adalah tindakan memilih yang digerakkan dua daya itu. Mungkin kita bahkan tidak menyadarinya. Namun, dengan itu dua kubu juga kian membatu. Masih tersisa beberapa hari bagi kita untuk menimbang pilihan dengan akal sehat. Barangkali tiga pokok berikut dapat dipakai untuk menambah aneka kriteria yang telah banyak diajukan. Nafsu berkuasa Kekuasaan dan kepemimpinan terkait integral secara paradoksal. Tidak setiap nafsu kekuasaan menghasilkan kepemimpinan, tetapi setiap kepemimpinan mensyaratkan kekuasaan. Seberapa hasrat kekuasaan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan sejati? Di sinilah tersembunyi paradoks penting. Paradoks adalah kondisi atau pernyataan yang terdengar bertentangan atau tak masuk akal, tetapi sesungguhnya menyimpan kebenaran lebih utuh. Orang yang sangat haus kekuasaan tidak pernah menjadi pemimpin baik. Sebaliknya, orang yang ditandai keengganan dan kesangsian yang sehat terhadap kekuasaan biasanya jauh lebih sanggup menjadi pemimpin baik. Sebabnya sederhana. Hanya sosok yang dapat merelatifkan atau membuat jarak dari kekuasaan yang sanggup menghidupi tugas agung bahwa kursi kekuasaan tidak identik dengan dirinya, tetapi sarana perwujudan mandat. Ambillah analogi sederhana. Orang yang sedemikian haus uang tak lagi melihatnya sebagai sarana. Siang dan malam ia kesurupan memeluk uangnya dengan cara apa saja. Begitu pula orang yang punya nafsu menggelegak pada takhta. Ia lebih bernafsu menjadi penguasa, bukan pemimpin. Dari proses ini pula kediktatoran dan tirani dilahirkan. Namun, bagaimana benih tirani itu berkembang biak? Pada mulanya adalah harapan. Dan, harapan itu amat cemerlang, sama seperti euforia Reformasi 1998. Setelah pergantian tiga rezim yang singkat, kita menaruh harapan pada rezim yang terpilih tahun 2004. Kita mengira dalam periode pertama rezim itu akan memimpin kita menata porak poranda Indonesia, lalu mengakhiri periode kedua yang mulai tahun 2009 dengan beberapa tonggak pemberadaban. Sampai di mana harapan itu? Satu-dua tonggak bisa disebut dan kegemaran akan citra juga berkibar sebagai idiom baru politik. Namun, bukan rahasia lagi rezim ini gagal menjaga jantung kultural Indonesia, yaitu kebinekaan. Terutama lantaran impotensinya mencegah kelompok-kelompok tribal berkeliaran makin ganas dan meremuk siapa saja yang tidak sejalan dengan tafsir agama mereka. Bahkan, polisi yang punya mandat konstitusional monopoli kekerasan lebih sibuk dengan slogan ketimbang kelugasan. Dalam arti itulah sakit jiwa kolektif diperanakkan lewat cara rezim ini memerintah. Maka, para korban semakin mencari-cari sosok pelindung, sedangkan kaum tribal agama mencari sosok pemaksa. Orang yang bernafsu kekuasaan meledak-ledak untuk menjadi presiden Indonesia beroperasi melalui patologi kolektif ini. Dalam keterjalinan berbagai arus inilah arti ’tegas’ lalu tidak dibedakan dengan ’tangan besi’ dan ’bengis’. Maka, silakan cermati kedua capres dan cawapres. Mana sosok yang ditandai nafsu menggelegak akan kekuasan? Saya berani bertaruh, sosok dengan nafsu kekuasaan yang meledak-ledak tidak akan menjadi pemimpin baik bagi Indonesia. Seandainya maju jadi calon presiden, sosok seperti ini akan mengerahkan puluhan triliun rupiah untuk membeli suara, memakai preman dan operasi-hitam untuk mengancam pemilih, memalsu surat dan kotak suara, serta menggunakan kekerasan dan cara apa saja bagi pemenangan. Ringkasnya, sosok ini membuat dirinya sama-dan-sebangun dengan kekuasaan. Dan, caranya berkuasa digerakkan terutama oleh busungan rasa megalomania. Perkara kecil Masalah dengan sosok megalomania bukan hanya karena bermulut besar, tetapi karena orang seperti itu tidak sanggup setia pada urusan kecil dan tugas kepemimpinan yang menuntut kesetiaan mengemban tugas dalam rutinitas; tanpa panggung dan media, tanpa publisitas dan tepuk tangan. Apa yang dilakukan dan semua orang lain hanyalah alat: ia memakai rakyat untuk kekuasaan, bukan memakai kekuasaan untuk rakyat. Itulah mengapa orang seperti ini bisa saja menjadi penguasa, tetapi bukan pemimpin. Padahal, memilih presiden Indonesia bukan memilih penguasa atau selebritas, tetapi seorang pemimpin. Tentu saja pemimpin perlu berpikir besar, tetapi bukan sebagai megalomania. Di sinilah tersembunyi paradoks lain. Seorang pemimpin besar hanya dapat kita temukan dengan mengenali bukti kesetiaannya pada perkara dan tugas lebih kecil yang pernah diemban. Sebabnya juga sederhana: hanya dia yang telah teruji dan terbukti setia pada perkara kecil yang akan sanggup setia dalam perkara besar. Hanya orang yang teruji dan terbukti setia pada tugas lebih kecil dalam lingkup lebih kecil yang akan sanggup setia pada tugas yang berskala lebih besar. Apakah itu niscaya? Tak ada yang niscaya dalam dunia manusia, kecuali kematian. Namun, bolehlah kita pakai kewarasan sederhana. Apakah Anda akan mempercayakan kepemimpinan Indonesia pada sosok yang terbukti tidak setia dalam tugas pada lingkup lebih kecil? Ataukah kepada sosok yang telah terbukti setia pada tugas pemerintahan dalam skala lebih kecil? Segala dalil probabilitas menunjuk pada kewarasan pilihan kedua. Dengan segala hormat, sikap keras kepala memercayakan tongkat kepemimpinan Indonesia pada sosok yang terbukti tidak setia dalam tugas kepemimpinan lingkup lebih kecil adalah pilihan membabi buta. Lingkup lebih kecil itu bisa saja kepemimpinan suatu kotamadya atau provinsi. Itu sudah cukup sebagai lingkup ujian sejauh mana calon presiden terbukti setia dalam tugas dan perkara kecil. Boleh saja orang berteriak menggelegar bahwa ia akan melakukan ini dan itu yang serba kolosal untuk Indonesia. Namun, itu kata-kata dan slogan yang mudah dipesan dan cepat dilatihkan. Jarak antara slogan dan kepemimpinan sejati terletak jurang teramat dalam yang tidak terjembatani apa pun, kecuali oleh bukti kesetiaan dalam perkara dan tugas kepemimpinan pada skala lebih kecil yang pernah diemban. Sekali lagi, ia yang setia dalam perkara kecil juga akan sanggup setia dalam perkara besar; orang yang telah setia dalam kepemimpinan pemerintahan suatu kota juga akan setia dalam kepemimpinan sebuah negara. Sebaliknya, ia yang tidak setia dalam perkara kecil juga tidak akan sanggup setia dalam perkara sebesar negara. Ringkasnya, sosok yang terbukti tidak setia dalam perkara dan tugas berskala lebih kecil bukanlah orang yang layak dipilih memimpin Indonesia. Habitus kepemimpinan Pokok di atas sentral bagi kewarasan pilihan. Mengapa orang yang terbukti setia dalam hal kecil jauh lebih sanggup setia dalam perkara besar? Di sinilah tersimpan pokok kunci lain yang dalam dunia pemikiran dipelajari melalui bidang ”teori tindakan”. Intinya, orang boleh membual tentang kehebatan kalkulasi nalar. Namun, penelitian demi penelitian kian membuktikan bahwa dalam sebagian besar tindakan, manusia lebih digerakkan oleh kebiasaan. Jika memakai kata yang agak keren, istilah habitus paling dekat mengungkapkan maksudnya. Habitus perilaku manusia tidak mudah berubah, apalagi pada orang yang semakin menua. Tentu, kepemimpinan membutuhkan daya penalaran dan kalkulasi tinggi. Namun, jauh lebih menentukan adalah ciri habitusnya dalam memimpin, juga apabila bukti habitus kepemimpinan itu terjadi pada skala pemerintahan lebih kecil. Maka, kita dapat lugas menimbang: sosok mana yang telah terbukti punya habitus kepemimpinan baik? Habitus kepemimpinan baik adalah kebiasaan perilaku memimpin yang secara instingtif tertuju pada kemaslahatan orang biasa dan kebaikan-bersama, ciri tegas dialogis, cemburu merawat kebinekaan, merawat lingkungan hidup, tidak korup, tidak meremuk hak asasi, tidak militeristik dan memakai kekerasan sebagai solusi instan, dan sebagainya. Sebaliknya adalah habitus memerintah yang buruk. Bukankah itu nirvana? Ya, tetapi itulah cita-cita Indonesia. Itulah kisah harapan kita, yang jerih payahnya hanya sanggup dirawat oleh pemimpin yang telah terbukti setia dalam tugas lebih sederhana, bukan sosok penuh megalomania. Jerih payah menghidupi kisah harapan itu tidak mungkin mekar kembali tanpa ciri-cirinya juga kita tanam dan lekatkan erat-erat pada ciri habitus sosok calon pemimpin. Sebagaimana kita tidak akan mempercayakan benih yang bagus pada tanah yang gersang, begitu pula amat fatal jika kita memercayakan cita-cita luhur Indonesia kepada orang yang justru berkebalikan dengan keluhuran habitus kepemimpinan. Cara menanam jalan harapan itu adalah memilih sosok yang telah lebih terbukti punya keluhuran habitus kepemimpinan. Seperti telah disebut, cukuplah habitus kepemimpinan pemerintahan itu terbukti pada lingkup dan skala lebih kecil. Maka, kita berdiri di pucuk waktu ketika pilihan kita akan memberi nama hari esok Indonesia. Setelah digulung riuh rendah kampanye, mungkin kita semakin gundah. Pilihan waras bagi jalan harapan dapat didasarkan pada tiga kriteria sederhana, yang hemat saya tidak lekang digerus kebingungan. Pertama, sosok yang bernafsu kekuasaan meledak-ledak tidak akan punya keluhuran memimpin Indonesia. Kedua, hanya sosok yang telah teruji dan terbukti setia memimpin pemerintahan pada skala lebih kecil juga akan setia memimpin suatu negara. Ketiga, hanya sosok yang telah teruji dan terbukti punya habitus luhur kepemimpinan atas lingkup lebih kecil juga sanggup mengemban mandat kepresidenan dengan habitus kepemimpinan luhur yang sama. Itulah dasar memilih bagi jalan harapan. Dalam dunia manusia, masa depan bukan hasil ramalan, melainkan kemungkinan untuk dibentuk. Itulah mengapa di pucuk waktu nanti kita mesti membentuk hari esok Indonesia bukan dengan memilih mesin ketakutan masa lalu, melainkan dengan memilih harapan baru. ●

Pembangunan = Proyek + Rente B Herry Priyono  ;   Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

KOMPAS,  06 Maret 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

TULISAN kecil ini ditujukan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan bupati, calon anggota legislatif di tingkat pusat, daerah tingkat I, dan II; semua yang ingin memimpin dan menjadi wakil rakyat melalui Pemilu 2014. Karena penentuan siapa yang memenangi mandat juga berasal dari pemilih, tulisan ini juga ditujukan kepada 186.569.233 pemilih terdaftar. Pemilu memang bukan keseluruhan demokrasi, melainkan pemilu adalah metode kunci bagi demokrasi. Maksudnya, demokrasi akan mulai terhubung dengan pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, perbaikan lingkungan, atau perbaikan hak asasi jika, dan hanya jika, pemilih sanggup memilih para eksekutif dan legislator yang punya rekam jejak dan berdarah daging memberantas korupsi, dihantui oleh luasnya kemiskinan, marah pada penghancuran lingkungan, dan terbukti sebagai pejuang hak asasi. Istilah ”jika, dan hanya jika” di atas begitu sentral. Sinisme terhadap demokrasi akan terbukti mengada-ada jika, dan hanya jika, pemilih sanggup memilih sosok-sosok seperti itu. Urusan tata cara memilih sudah sering dibedah dan kriteria pemimpin yang baik juga telah banyak diurai. Tulisan kecil dan sederhana ini hanya akan membuat lugas apa yang sudah terang benderang dalam bingkai yang sedikit lebih besar. Jika tujuan bernegara-berbangsa adalah ’kebaikan bersama’ (the common good), dan demokrasi adalah metodenya, maka pemilu sebagai metode kunci demokrasi perlu menghasilkan para legislator-eksekutor yang siang-malam melibati teknologi mencapai kebaikan bersama. Teknologi itu disebut ’pembangunan’ (development). Ringkasnya, demokrasi akan mulai terhubung dengan kebaikan bersama Indonesia jika, dan hanya jika, dalam Pemilu 2014 nanti kita sanggup memilih para legislator-eksekutor yang siang-malam diburu oleh kegelisahan melaksanakan pembangunan sejati. Pembusukan pembangunan Saya sepenuhnya sadar istilah ”pembangunan” memicu rasa mual pada banyak kaum terpelajar dan warga biasa. Salah satunya lantaran istilah itu mengalami pembusukan semantik luar biasa di zaman Orde Baru. Pembusukan itu terkait erat dengan pemakaian ”pembangunan” sebagai idiom ideologis untuk membenarkan tualang kediktatoran: dari pengejaran perempuan untuk pemasangan paksa alat kontrasepsi sampai pembunuhan misterius, dari pemberangusan hak berserikat sampai sensor ketat media. Praktik-praktik bengis itu lalu tercetak dalam proses mental dan memperanakkan pengertian kita tentang pembangunan sebagai identik dengan kediktatoran. Maka ”pembangunan” menjadi isme yang terasa kotor dan jorok. Itulah kecelakaan historis, bukan keniscayaan logis. Satu sentuhan logika klasik mungkin perlu untuk menjernihkan perkara: abusus non tollit usum. Artinya, fakta bahwa sesuatu telah disalahgunakan tidaklah berarti sesuatu itu tidak lagi berguna; fakta bahwa pembangunan telah disalahgunakan tidaklah berarti pembangunan tidak lagi berguna. Sebagaimana yang inheren kotor/jorok bukanlah kekuasaan, melainkan penggunaannya, begitu pula yang kotor/jorok bukan pembangunan itu sendiri, melainkan bagaimana pembangunan dilaksanakan. Saya juga sadar keruwetan akademik soal pembangunan yang kini telah terbelah ke dalam sekurangnya tiga kubu: mazhab pembangunan konvensional yang Eropa-sentris dan ekonomistik, mazhab pembangunan alternatif yang coba mengatasi bias ekonomistik, dan mazhab pasca pembangunan yang meninggalkan pemakaian istilah ”pembangunan”. Perdebatan antara tiga mazhab itu terus berlangsung sengit, dan kita tidak perlu berharap perdebatan itu akan mereda. Sesengit apa pun perdebatan, cita-cita yang diemban tidak banyak berubah, semua menunjuk ”upaya berkelanjutan bersama/kelompok memperbaiki kualitas hidup” sering pula dimengerti sebagai ”upaya bersama/kelompok bagi pemberadaban berkelanjutan”. Istilah ’pemberadaban’ (civilising process) di situ tak perlu diartikan dalam idiom tualang kolonial dan penjajahan ratusan/puluhan tahun lalu. Luasnya kemiskinan, penghancuran lingkungan, tingginya malanutrisi dan busung lapar, atau juga penyingkiran kelompok-kelompok minoritas tentulah kondisi tidak beradab. Kondisi perbaikan/terberantasnya semua itu disebut kondisi lebih beradab, entah upaya ke arah itu disebut ”pembangunan” atau istilah lain. Rupanya apa yang terjadi adalah gejala ini. Kita tahu apa yang dimaksud dengan istilah ”pembangunan”. Tetapi, pembusukan semantik telah mencampakkan isi yang diemban istilah ”pembangunan”. Maka, ketika lintasan sejarah menggedor kita dengan urgensi perbaikan kualitas hidup bersama, padahal istilah untuk itu dicampakkan, kita tersesat bahkan untuk menemukan nama bagi upaya bersama itu. Tentu urusan semantik ini hanyalah sebab kecil kesesatan karena pada dataran praktik apa yang sering disebut ”pembangunan” dewasa ini telah membusuk menjadi penjarahan proyek dan rente. Proyek dan rente Dengarkan sinisme orang-orang biasa di kota ataupun desa. Ketika mereka melihat jalan yang diaspal, jembatan yang diperbaiki, gedung sekolah yang dibangun, warga yang dikumpulkan untuk penataran gizi, atau pembuatan KTP elektronik, mereka bilang: ”Itu hanya proyek!” Yang mereka maksud adalah kolusi penjarahan anggaran pembangunan oleh para kontraktor/pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintah. Itu bahasa sederhana yang mengisyaratkan seberapa akut dan kolosal pembangunan telah membusuk. Bisa saja istilah ”pembangunan” tetap dipakai, tetapi isinya tak lebih dari kontrak-kontrak bisnis melalui kolusi para pengusaha, politisi, dan pejabat. Kalau tak ada kebutuhan riil dan manfaat bagi warga, proyek-proyek itu akan diciptakan dari ketiadaan. Penjarahan anggaran kompleks Hambalang disebut pembangunan olahraga. Penjarahan anggaran pengadaan kitab suci disebut pembangunan agama atau mungkin pembangunan akhlak. Penjarahan anggaran alat-alat medis disebut pembangunan kesehatan. Bahkan, penjarahan lisensi mobil murah dengan emisi rendah mungkin disebut pembangunan transportasi dan lingkungan. Makin terdengar luhur istilahnya, makin konyol faktanya. Silakan menambah daftar contoh. Jika cara menjarah itu dilakukan melalui penggelembungan nilai proyek (mark up), pembuatan perusahaan fiktif, atau cara lain, itu hanya soal taktik dan kadar. Sebagian besar kasus megakorupsi yang sedang meledak ke publik dan ribuan kasus lain di daerah yang tidak diproses berisi penjarahan anggaran pembangunan ini. Itulah mengapa istilah proyek menjadi kotor dan jorok. Proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dilakukan untuk menjarah anggaran pembangunan itu umumnya dipahami sebagai bagian dari apa yang disebut ’pemburuan rente’ (rent-seeking). Istilah itu dipakai sejak dasawarsa 1960-an oleh para ekonom yang berpandangan bahwa ancaman terbesar terhadap pasar bebas berasal dari regulasi negara. Adanya otoritas regulasi pemerintah membuat para penjarah berlomba memenangkan privilese-monopoli yang disebut ”rente”. Itulah mengapa ekonom neoliberal Gary Becker menulis di tahun 1994: ”Jika kita hapus negara, kita lenyapkan korupsi” dan pemburuan rente. Debat perkara ini berlanjut, termasuk pandangan bahwa tidak semua jenis rente merusak. Namun, argumen bahwa korupsi dan pemburuan rente akan lenyap dengan menghapus negara adalah omongan konyol. Keruwetan debat akademik itu tidak perlu mengganggu kita. Yang mau dikatakan, luasnya penjarahan anggaran pembangunan melalui proyek-proyek merupakan bentuk pemburuan rente. Itulah mengapa bisa dikatakan bahwa pembangunan di Indonesia telah dan sedang membusuk menjadi proyek memburu rente (pembangunan = proyek + rente). Hampir semua terjadi melalui kolusi pebisnis, politisi, dan pejabat. Mungkin bermimpi, tetapi bisa dikatakan pemilu akan membuat demokrasi mulai terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perbaikan lingkungan jika, dan hanya jika, melalui Pemilu 2014 kita sanggup mengenyahkan calon-calon legislator dan eksekutor pemburu proyek dan rente. Itu pun belum cukup! Pilihan perlu ditujukan pada jenis calon politisi dan pejabat yang sanggup ”menanam” kembali pembangunan sebagai gerakan perbaikan kualitas hidup bersama dan pemberadaban. Mencabut dan menanam Gejala di atas menunjukkan betapa tercerabutnya kepemimpinan dan pembangunan di negeri ini. Seluruh praktik busuk itu tentu menghancurkan tata negara. Namun, lebih khusus lagi, apa yang didaku ”pembangunan” sama sekali tak punya kaitan apa pun dengan perbaikan kualitas hidup bersama dan pemberadaban. Tak pernah terjadi pembangunan jika prevalensi gizi buruk melonjak dari 4,9 persen (2010) ke 5,7 persen (2013), seperti ditunjuk Riset Kesehatan Dasar 2013. Tidak juga terjadi pembangunan jika tingkat kematian ibu saat melahirkan melonjak dari 229 (2010) ke 359 (2012) per 100.000 kelahiran, seperti dicatat Bank Dunia. Tidak ada pembangunan jika tingkat kesenjangan (Koefisien Gini) melonjak dari 0,33 (2002) dan 0,39 (2007) ke 0,41 (2011). Tak ada pembangunan jika 62 persen jalan di Provinsi Banten rusak, sementara dinasti politik dan bisnis di provinsi itu menjarah anggaran pembangunan secara kolosal. Di depan saya terpajang grafik, pemberian teman ahli statistik, tentang perbandingan besaran anggaran pemberantasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan Indonesia (2004-2012). Grafik itu menyimpan absurditas: lonjakan anggaran yang mencengangkan dari 2004 sampai 2012 tak punya kaitan logis dengan pengurangan angka kemiskinan yang beringsut bagai siput. Mengapa? Olok-oloknya, kemiskinan yang sedikit berkurang bagai siput itu tidak disebabkan besarnya anggaran pemberantasan kemiskinan lewat program bermakna, tetapi karena (seperti kita) orang miskin secara alami berjuang keras keluar dari kemiskinan, entah ada atau tidak ada anggaran dan program pemberantasan kemiskinan. Tentu menyakitkan disebut sebagai pemerintahan irelevan. Namun, suara kencang tentang ”negara dan pemerintah yang absen” atau ”negara tidak hadir” rupanya menunjuk pada tingkat ketercerabutan sedemikian kronis dari arti dan praktik pembangunan. Yang menghibur para pejabat mungkin tinggal fakta ini: membusuknya pembangunan menjadi proyek pemburuan rente tidak hanya dilakukan oleh banyak pejabat, tetapi juga secara kolosal dilakukan oleh banyak legislator di Senayan, daerah tingkat I dan II, serta penjaga yudikatif. ”Menanam” kembali pembangunan ke dalam denyut hajat hidup warga biasa tentu sesulit jerih payah menata lagi sebuah negeri. Namun, dalam keterperangkapan sejarah ini, pintu masuk untuk ”menanam” kembali pembangunan perlu digedor melalui Pemilu 2014. Cabut semua politisi dan pejabat pemburu rente, pilih calon-calon yang sekecil apa pun telah membuktikan diri bahwa tugas wakil rakyat dan pejabat adalah membuat arti dan praktik pembangunan tertanam kembali dalam denyut hajat hidup warga biasa. Seperti Anda, saya juga tidak yakin agregasi pilihan kita dalam Pemilu 2014 sanggup membasmi para penjarah pembangunan. Namun, kita tidak mungkin mencabut diri dari sejarah. Kita hanya bisa menunggang keterbatasan sejarah itu dan mengoreksinya dengan memilih sosok-sosok yang cacatnya lebih dapat kita tanggung daripada para pemburu rente, penjarah pembangunan, dan benalu bangsa. ●