Kenaikan BBM dan Derita Wong Cilik Tom Saptaatmaja  ;   Teolog

KORAN SINDO,  19 November 2014

                                                                                                                       

“Menangislah dengan yang menangis!” (St Paul) Bila kita jeli membaca tanda- tanda zaman, nurani kita pasti akan terusik melihat makin keruhnya nasib para buruh. Keputusan pemerintah Jokowi menaikkan BBM yang diumumkan Senin (17/11) jelas menjadi kado pahit bagi wong cilik atau kaum lemah. Jelas keputusan itu membuat hidup wong cilik kian menderita. Aneh bahwa penderitaan kaum lemah justru tengah terjadi di negeri, yang melimpah ruah dengan sumber daya alam. Logika sederhana kaum buruh hanya melihat, sumber daya alam melimpah negeri ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Apalagi kabarnya harga minyak dunia juga turun sehingga menjadi sekitar Rp6.000 per liter. Namun, mengapa di sini harga BBM (premium) justru naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500? Ada ekonom yang menulis 10 alasan Jokowi menaikkan BBM, tapi kaum lemah tidak boleh punya alasan, karena mau tak mau, kaum lemah hanya bisa patuh pada kebijakan penguasa. Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam, hal ini bisa membuat rakyat, khususnya kaum lemah, bisa diangkat derajat dan martabatnya sehingga menjadi lebih sejahtera. Tapi yang terjadi justru kekayaan alam kita, lewat berbagai regulasi, justru diskenariokan untuk hanya menyejahterakan investor asing dan segelintir elite kita yang tahu mekanisme dan seluk-beluk jual beli BBM. Bukan hanya kenaikan BBM yang mencemaskan kaum lemah, tapi terlebih efek domino kenaikan BBM yang langsung banyak mendongkrak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Bisa dipastikan UMK atau upah yang dinaikkan sejak Januari 2014, misalnya, akan merosot lagi nilainya dan tidak cukup untuk memenuhi standar minimal hidup layak. Jangan lupa juga ada banyak pekerja di berbagai sektor informal, masih digaji di bawah ketentuan UMK. Bahkan di Surabaya masih banyak pekerja yang diupah Rp800.000 per bulan. Tak mengherankan bila berbagai elemen wong cilik seperti tukang ojek, satpam, dan buruh di berbagai penjuru Tanah Air pasti menentang kenaikan BBM. Dalam beragam unjuk rasa, misalnya banyak buruh berteriak dan berorasi. Namun, sejatinya, di lubuk hati yang terdalam para buruh sedang menangis. Bahkan sudah cukup banyak air mata yang terkuras. Sayang, teriakan, orasi atau tangisan wong cilik itu hanya membentur dinding keangkuhan para penguasa, yang tidak punya empati lagi pada rakyatnya sendiri. Memang wong cilik seperti buruh mengalami kenaikan UMK dalam beberapa tahun terakhir, termasuk untuk UMK 2015 mendatang. Namun, kenaikan itu sesungguhnya menjadi sia-sia akibat kenaikan BBM. Bagaimana, kenaikan BBM jelas memicu inflasi dan kenaikan harga. Presiden memang sudah membagi jutaan kartu sakti untuk jutaan kaum lemah, yang per kartunya senilai Rp 200.000 per bulan. Pertanyaannya, apakah kartu itu bisa menghentikan inflasi dan kenaikan harga yang sudah sedemikian mencekik leher kaum lemah. Maka jangan bertanya, apakah dengan UMK yang berlaku tahun ini atau awal tahun depan, para buruh atau wong cilik yang berpenghasilan pas-pasan mampu memenuhi standar hidup yang layak? Simak saja, mengingat tidak mencukupi lagi, banyak anak buruh harus dititipkan pada kakek nenek atau kerabat di kampung halaman, sehingga relasi dan interaksi dengan orang tuanya menjadi kian jarang dan dalam beberapa hal, memicu kenakalan pada anak. Maklum proses tumbuh kembang mereka menjadi terganggu karena ketidakhadiran orang tua mereka yang memilih bekerja sebagai buruh di kota dengan gaji yang tidak seberapa. Kenaikan BBM, jelas bisa mempengaruhi relasi kaum lemah dengan pasangan hidupnya. Selama ini saja, tingkat perceraian di kalangan kaum menengah ke bawah tidak bisa dikatakan rendah. Memang ketika suami istri sama-sama bekerja, sementara anak-anak dititipkan atau berada jauh dari keluarga, kohesivitas atau keterikatan pada nilai-nilai dan komitmen pada keluarga bisa memudar. Dunia kerja pun tidak membawa sukacita. Filosof Yunani kuno, Sophocles, menulis ”Without labor nothing prospers.” (Tanpa pekerja atau buruh, tak akan ada kemakmuran). Tentu, ada yang kian makmur, seperti para elite di Senayan dan mereka yang di dalam Istana. Tapi apa artinya makmur, jika harus ada kaum lemah yang kian babak-belur? Akibat kenaikan BBM, pasti menyengsarakan kaum lemah seperti buruh, nelayan, petani, para pekerja informal dan ”wong cilik” lainnya. Betapa mudahnya kaum lemah di manapun dipinggirkan lewat sebuah kebijakan penguasa. Kaum lemah juga bisa terus dipermainkan, terlebih lewat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Simak saja, para pemimpin dari pusat hingga daerah hanya memperkaya diri sendiri, kelompok atau parpolnya. Persetan jeritan pilu para buruh, petani atau wong cilik! Ini jelas mengingkari citacita luhur politik, yakni “bonum commune” (kesejahteraan bersama). Peran Pemimpin Padahal, jika ada pemimpin yang mau membuat kebijakan pro “poor” seperti mendiang Hugo Chevez di Venezuela, sesungguhnya masih mungkin untuk mengurangi penderitaan kaum lemah. Selain Chavez, kita mungkin perlu memiliki pemimpin seperti mantanPresiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Seperti diketahui, Lula lahir pada 1945 dari keluarga miskin. Saking miskinnya dia sempat tak lulus SD, mengingat dia terpaksa harus bekerja sebagai buruh pabrik pada umur 14 tahun. Terdorong cita-cita luhur mengentas para buruh yang terjerat kemiskinan, Lula memilih menjadi aktivis serikat buruh. Karena kerap bersuara lantang menentang ketidakadilan, dia pernah merasakan pengapnya penjara militer. Mengingat jalan perubahan secara signifikan dan masif, hanya bisa dilakukan lewat politik, Lula mendirikan Partido dos Trabalhadores (Partai Buruh Brasil) pada 1980 dan terpilih menjadi anggota parlemen enam tahun kemudian. Prestasinya, di tengah proses transisi ke demokrasi (dari era militer sebelumnya), berhasil memperkuat hak buruh tatkala UUD diamendemen, tentu dengan kekuatan partainya. Lula selalu menjadi capres dari partainya pada Pemilu 1990, 1994, dan 1998, tapi terus kalah. Akhirnya kemenangan pun diraih dalam Pemilu 2002 dan dipilih lagi empat tahun kemudian. Sebagai presiden yang berlatar belakang miskin, Lula mampu mengentas jutaan warga miskin Brasil lewat kebijakan yang diambilnya. Yang terkenal adalah program tunjangan keluarga (bolsa familia), berupa bantuan untuk keluarga miskin yang punya anak bersekolah. Juga ada program melawan kelaparan atau gizi buruk yang disebut “fome zero”. Banyak buruh sungguh terbantu. Kemiskinan berhasil diatasi, karena yang berpendapatan di bawah USD1,25 per hari (kriteria kemiskinan ekstrem) berkurang dari 10% pada 2004, menjadi 2% pada 2009. Malah menurut Bank Dunia, ekonomi Brasil kini nomor tujuh di dunia. Jelas ini berkat Lula yang tidak hanya beretorika, tapi langsung membuat perubahan nyata untuk mengentas kaum lemah khususnya buruh, petani, dan nelayan. Oleh sebab itu, kita yang kuat, tidak boleh semena-mena pada yang lemah. St Paul di awal tulisan ini sudah mengajak yang kuat untuk berempati pada yang lemah. Apalagi, dalam pemilu, banyak kaum lemah telah mengantar orang untuk meraih kekuasaan. Tapi mengapa setelah duduk di kursi kekuasaan, ada kebijakan yang membuat leher kaum lemah kian tercekik? Sakitnya tuh di sini! ●

Kenaikan BBM dan Derita Rakyat

Kenaikan BBM dan Derita Rakyat Nur Sholikhin ;  Peneliti di Lembaga Kajian Sosial Kemasyarakatan, Garawiksa Institute Yogyakarta

SUARA KARYA, 27 Juni 2013

Berdasarkan rapat paripurna pengesahan Rancangan APBN-P melalui voting tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di DPR, Senin (17/6) akhirnya diputuskan bahwa BBM naik dari Rp 4.500, menjadi Rp 6.500, per liter. Walaupun diwarnai sejumlah fraksi tidak setuju, namun harga BBM akhirnya diputuskan naik.

Kenaikan harga BBM dikatakan atas alasan untuk "menyelamatkan perekonomian" bangsa. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jika harga BBM tidak dinaikkan, maka ekonomi Indonesia akan memburuk. Bahkan bagi pemerintah, kenaikan BBM tidak bisa ditunda lagi, karena membengkaknya anggaran subsidi BBM. Menurut perhitungan pemerintah, subsidi BBM 2013 mencapai Rp 297 triliun lebih. 

Membengkaknya alokasi anggaran untuk subsidi BBM tersebut membuat APBN tidak efektif lagi.

Namun, tidak sermua rakyat apalagi rakyat kecil menerima keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Pastinya dengan adanya kenaikan harga BBM akan berdampak bagi kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya kenaikan BBM, akan menimbulkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan komooditas, sehingga dapat menyengsarakan rakyat kecil yang saat ini saja sudah sulit mendapatkan makanan. Kenaikan BBM ini sangat terasa bagi rakyat yang berpenghasilan kecil. Berbeda dengan rakyat yang berpenghasilan tinggi, kenaikan harga BBM tidaklah masalah dan tidak berpengaruh bagi kehidupan sehari-harinya.

Atas alasan membantu rakyat kecil pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan cuma-cuma berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai antisipasi turunnya daya beli mereka menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Bantuan ini dinilai agar untuk membantu meringankan beban rakyat kecil akibat dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah mengucurkan BLSM kepada 15,5 juta kepala keluarga (KK) miskin berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS).

Namun, bantuan sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan selama empat bulan ditujukan kepada rakyat miskin tersebut dinilai kurang tepat. Dari segi waktu, hanya empat bulan dan dampak kenaikan harga BBM akan terus menerus. Uang sebesar Rp 150 ribu yang diberikan pemerintah ini dipandang bukan solusi, melainkan sebagai pengalihan isu agar kenaikan harga BBM dapat diterima oleh masyarakat bawah.

Pemerintah dituntut untuk kembali memikirkan solusi terhadap dampak kenaikan harga BBM. BLSM bukan suatu solusi, apalagi bila mengingat bahwa bantuan tersebut tidak akan mengurangi penduduki miskin di Indonesia. BLSM tersebut, bahkan dinilai membuat ketergantungan rakyat terhadap pemerintah.

Alokasi terhadap pemberian subsidi kepada masyarakat bawah berupa BLSM ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengingat tahun sebelumnya ketika ada kenaikan harga BBM, pemerintah mengeluarkan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tidak efektif. Bahkan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kericuhan. Selain itu, dengan adanya BLT tersebut tidak mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, efek bantuan itu tidak membuat rakyat kecil bisa hidup mandiri, tetapi mereka cenderung menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah. Oleh karenanya, pola alokasi pemberian subsidi terhadap kenaikan harga BBM harus diubah.

Pola pemberian subsidi menggunakan BLSM itu bersifat pragmatis dan sangat sementara. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan alternatif baru dalam pemberian subsidi dampak kenaikan harga BBM.

BLSM hanya membuat masyarakat kurang mampu menjadi obyek pemberi bantuan. Itu bukan solusi menanggulangi kemiskinan. Uang yang dibagikan sebesar Rp 150 ribu ribu per bulan tidak sebanding dengan dampak kenaikan harga BBM. Padahal kenaikan harga BBM itu sangat banyak dampaknya bagi masyarakat. Sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan solusi jangka panjang bagi peningkatan ekonomi rakyat kecil.

Solusi yang dianggap jangka panjang terhadap dampak kenaikan harga BBM misalnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang berada dalam pengangguran. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan terhadap rakyat bawah berupa mengembangkan usaha atau pekerjaannya, misalnya memberikan fasilitas terhadap pertanian rakyat.

BLSM tidak lagi menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk mengangkat daya belinya, tetapi lebih pantas jika BLSM tersebut dikatakan sebagai "Bantuan Langsung Musnah" alias langsung habis dan tidak bermanfaat bagi pendongkrak daya beli rakyat miskin. Rakyat yang dibantu dengan Rp 150 ribu itu bukan anak kecil yang terus disuapkan oleh pemerintah. Jika demikian, mengentaskan kemiskinan yang ditarget menurun dari tahun ke tahun, tidak akan tecapai malah rakyat tambah menderita.

Adanya BLSM akan mengakibatkan ketergantungan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat tidak berusaha mandiri, akan tetapi malah menunggu pemerintah mengulurkan bantuannya. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Solusi awal yaitu menciptakan lapangan pekerjaan merupakan solusi yang tepat terhadap kenaikan BBM.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya dapat mandiri. Kekayaan berada di tangan rakyat, bukan pemerintah. Jika pemerintah menginginkan bangsa ini maju, maka mulai sekarang harus berpikir panjang, dan subsidi BBM digunakan untuk memandirikan rakyat.

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan harga BBM yang telah diambil jangan disia-siakan dengan program yang tidak memberi efek domino kepada perekonomian rakyat kecil. Pemerintah harus merespon dengan baik dan berpikir panjang terhadap penolakan oleh sebagian rakyat terhadap kebijakan penaikan harga BBM itu. Yaitu, memanfaatkan dana kenaikan harga BBM untuk program pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. ●