Munaslub dan Tantangan Partai Golkar Bawono Kumoro ;   Co-founder Indo Riset Konsultan

                                               MEDIA INDONESIA, 14 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BESOK hingga 17 Mei, Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Publik tentu berharap munaslub dapat menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk mengembalikan soliditas organisasi pascadualisme kepengurusan yang telah berlangsung hampir dua tahun. Pengembalian soliditas organisasi menjadi pekerjaan rumah paling mendesak saat ini untuk dilakukan Partai Golkar mengingat kurang dari delapan bulang mendatang akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua. Harus diakui, konflik politik akibat dualisme kepengurusan sebelumnya telah mengganggu kiprah Partai Golkar dalam pilkada serentak gelombang pertama Desember lalu. Setelah sekian lama tampil begitu perkasa di panggung politik nasional dan lokal, dalam pilkada serentak gelombang pertama lalu partai ini babak belur mengalami kekalahan di sejumlah daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan Partai Golkar dalam pilkada serentak gelombang pertama tersebut cuma memenangi 57 daerah. Itu pun tidak ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusung sendiri, tetapi berkolaborasi dengan partai politik lain. Momentum pengembalian Dengan berkaca pada pengalaman pahit itu, pelaksanaan munaslub harus dijadikan sebagai momentum bagi pengembalian soliditas partai demi memperoleh kembali kejayaan di panggung politik lokal dan nasional. Namun, harapan publik agar munaslub dapat menjadi momentum pengembalian soliditas organisasi agaknya masih jauh panggang dari api. Sejak beberapa bulan lalu hingga satu pekan menjelang pelaksanaan munaslub, sebagian besar elite dan kader Partai Golkar terkesan masih menafsirkan munaslub sebatas suksesi kepemimpinan partai saja. Dominannya pembicaraan di lingkaran elite partai mengenai besaran sumbangan sebesar Rp1 miliar dari para calon ketua umum dan penggalangan dukungan politik pengurus-pengurus daerah seakan memperkuat kesan tersebut. Hampir tidak terdengar langkah konkret apa akan dilakukan para calon ketua umum Partai Golkar untuk mengembalikan soliditas organisasi sekaligus kemenangan partai di pilkada serentak dan pemilu legislatif mendatang. Sebagai salah satu forum tertinggi organisasi, munaslub dapat menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan partai selama dua tahun terakhir ketika partai tengah dilanda konflik hebat akibat dualisme kepengurusan. Munaslub harus dimaknai lebih dari sekadar kompetisi meraih jabatan ketua umum. Untuk itu, hemat penulis, ada beberapa hal harus dicermati menjelang munaslub kali ini. Pertama, tantangan besar lain Partai Golkar selain mengembalikan soliditas organisasi ialah mengelola faksi-faksi internal. Sejarah mencatat Partai Golkar telah teruji dan terbukti cakap dalam merespons tantangan-tantangan dari lingkungan eksternal. Namun, mereka belum terlalu cakap dalam merespons tantangan-tantangan datang dari lingkungan internal partai, terutama dinamika politik faksi-faksi. Dengan belajar dari dualisme kepengurusan selama hampir dua tahun terakhir, ke depan Partai Golkar dituntut untuk dapat mengelola faksi-faksi secara bijak dan elegan agar tidak muncul konflik internal yang berujung pada keruntuhan soliditas organisasi dan kemunduran pencapaian elektoral partai dalam pemilu. Sebagai partai politik tertua dan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, Partai Golkar harus dapat role model bagi partai-partai politik dalam mengelola faksi-faksi. Di satu sisi, keberadaan faksi-faksi dalam sebuah partai politik tidak dapat dihindarkan. Namun, di sisi lain, keberadaan faksi-faksi sekaligus juga menunjukkan bagaimana sebuah partai poitik dapat mengelola potensi konflik secara elegan. Tantangan perpecahan Dua momen paling berpotensi melahirkan konflik internal sebuah partai politik ialah pemilihan ketua umum baru dan pentapan calon presiden. Kedua momen tersebut rawan mengakibatkan perpecahan. Itu bahkan tidak jarang diikuti kelahiran partai politik baru. Pertama, masih segar dalam ingatan publik, tidak sedikit elite Partai Golkar kalah dalam kontestasi perebutan kursi ketua umum memilih untuk memisahkan diri dan membentuk partai politik baru. Di awal reformasi, lahir Partai Keadilan dan Persatuan sebagai bentuk kekecewaan politik Jenderal TNI (Purn) Edi Sudradjat setelah kalah dari Akbar Tandjung dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Setelah itu, muncul secara berturut-turut Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai NasDem sebagai bentuk ketidakpuasan politik dari Prabowo Subianto, Wiranto, dan Surya Paloh. Padahal, di masa lalu, mereka merupakan tokoh-tokoh utama Partai Golkar. Kedua, menghadirkan kepemimpinan berintegritas juga menjadi tantangan lain Partai Golkar. Di tengah apatisme tinggi publik terhadap partai politik saat ini, Partai Golkar dituntut mampu berperan aktif mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai pilar utama demokrasi modern. Partai politik di Indonesia saat ini memang tengah dihadapkan pada situasi kurang menguntungkan terkait dengan pandangan umum kritis publik. Persepsi mengenai partai politik sebagai sarang koruptor cukup kuat melekat di pikiran dan benak publik. Persepsi itu muncul lantaran selama beberapa tahun terakhir kian besar jumlah kader partai politik terjerat kasus korupsi dan menjadi 'pasien' KPK. Kepercayaan Tanpa ada pembenahan serius di tubuh partai politik, gerakan emoh partai politik akan semakin massif. Bila gerakan emoh partai politik kian masif, tingkat partisipasi politik publik dalam pemilu pun terancam menurun tajam. Karena itu, menghadirkan kepemimpinan berintegritas menjadi penting untuk dilakukan Partai Golkar. Salah satu cara menghadirkan kepemimpinan berintegritas ialah dengan tidak memilih calon ketua umum yang memiliki beban kasus pelanggaran etika dan hukum. Dengan menghadirkan kepemimpinan seperti itu, Partai Golkar akan dapat menjadi pelopor bagi pengembalian trust publik terhadap partai politik. Perlahan-lahan persepsi publik terhadap partai politik sebagai sarang koruptor juga akan menghilang. Ketiga, memperluas basis massa juga menjadi tantangan lain Partai Golkar. Selama ini Partai Golkar identik sebagai partai orang tua lantaran rekam jejaknya sebagai partai politik paling tua dan berpengalaman sepanjang sejarah politik ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan Partai Golkar untuk memperluas basis massa ialah dengan mendekati para pemilih pemula. Jumlah pemilih kelompok pemula di Indonesia dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11% dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah itu meningkat bila dibandingkan dengan dua pemilu terdahulu. Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4%). Sementara itu, pada pemilu lima tahun kemudian, jumlah pemilih pemula sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21%). Kelompok pemilih pemula ialah mereka yang berusia 17-22 tahun, untuk pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Status mereka ialah pelajar, mahasiswa, dan fresh graduate. Dengan tingkat pendidikan dan akses informasi sangat baik, pemilih pemula cenderung paham perkembangan politik di Indonesia terkini serta merupakan pengambil keputusan rasional. Oleh karena mereka melek politik dan teknologi, memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh Partai Golkar untuk merangkul para pemilih pemula. Itulah sejumlah hal yang harus dicermati Partai Golkar jelang pelaksanaan munaslub pekan depan. Harapan publik agar munaslub menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk mengembalikan soliditas organisasi harus mampu diwujudkan sepenuh hati oleh seluruh elite dan kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Selamat munaslub. ●

Munaslub Golkar Romanus Ndau Lendong  ;   Dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta

                                                         KOMPAS, 02 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setelah setahun lebih dilanda dualisme antara kepengurusan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, segenap kader Golkar bersepakat mengakhirinya. Rapat Pleno 7 April 2016 menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 25 Mei 2016 di Denpasar, Bali. Munaslub kali ini berperan strategis menyembuhkan luka masa lalu, merajut persaudaraan, dan membangun soliditas internal. Terpenting lagi, Munaslub diharapkan mampu melahirkan pemimpin baru yang lebih rasional, bersih, berwawasan luas, dan berkarakter negarawan. Konflik kali ini yang terburuk dan membuat Golkar dalam bahaya kepunahan. Suksesi internal partai yang seharusnya momentum konsolidasi justru memicu konflik dan perpecahan. Sejak Reformasi 1998, sudah lahir empat partai baru dari Golkar: Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Embrio partai baru bisa saja lahir kalau Munaslub kali ini gagal mengatasi berbagai soal dalam semangat rekonsiliasi dan demokratisasi. Tumpukan persoalan yang tak terselesaikan dengan baik selama bertahun-tahun melahirkan kerusakan serius bagi Golkar. Pertama, merosotnya soliditas internal. Saling sindir, intimidasi, kritik tak beretika, dan gugat-menggugat jadi tontonan publik. Pertarungan politik internal berjalan kurang sehat karena kadernya gagal mengelola konflik sebagai medium pendewasaan demokrasi. Terancam punah Soliditas internal Golkar biasanya terus memburuk saat suksesi kepemimpinan nasional. Reformasi menandai berakhirnya dominasi Golkar dalam memenangkan kader terbaiknya meraih posisi sebagai presiden. Pada 1999, BJ Habibie gagal jadi calon presiden karena tak sejalan dengan kubu Akbar Tandjung. Lima tahun berikutnya, Wiranto gagal memenangi pemilihan presiden karena kalah kuat dengan kubu Jusuf Kalla yang berpasangan dengan SBY. Seterusnya, 2009, Jusuf Kalla sebagai calon presiden hanya meraih 10 persen suara karena tak didukung kubu Akbar Tandjung yang merapat ke SBY. Puncaknya, 2014, Golkar tidak berhasil mengajukan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden, lagi-lagi karena buruknya soliditas internal. Kedua, menguatnya pragmatisme politik. Golkar kini dikenal sebagai kekuatan politik yang cenderung mengejar target konkret alias materialistik. Ide-ide besar soal nasionalisme, kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat tak lagi primadona. Visi karya-kekaryaan sebagai karakteristik Golkar kian terabaikan. Meminjam Max Weber, banyak kader Golkar kini hidup dari partai, bukan untuk partai. Orientasi kader adalah mengejar target pribadi berjangka pendek. Buktinya, banyak kader, terutama para pemimpin di semua level (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), hidup berlimpah, sementara kantor merana. Pragmatisme politik kini kembali santer menyongsong Munaslub Bali. Dengan menyewa jet-jet pribadi, para bakal calon menjelajahi berbagai daerah dan memikat pemilih dengan mengeluarkan dana besar. Beredar kabar ada bakal calon yang telah menghabiskan ratusan miliar rupiah. Ada juga yang menjanjikan Rp 300 juta per suara saat Munaslub nanti. Itu berarti seorang bakal calon akan menghabiskan Rp 90 miliar untuk meraih paling tidak 300 suara agar terpilih sebagai ketua umum. Ketiga, merosotnya kredibilitas Golkar. Berlarutnya konflik internal membuat publik ragu akan komitmen Golkar memecahkan berbagai soal kebangsaan. Pilkada serentak 2014 adalah contohnya. Banyak calon kepala daerah dari Golkar tumbang karena mesin politik tak dapat bekerja efektif. Kondisi itu membuat Golkar kesulitan besar menghadapi Pemilu 2019. Apalagi prestasi Golkar dalam pemilu terus menurun. Pada Pemilu 2009, Golkar kalah dari Demokrat dan PDI-P. Pada Pemilu 2014, Golkar hanya meraih 91 kursi parlemen, terpuruk dari sebelumnya 106. Beberapa survei independen mengungkap posisi Golkar terancam jadi partai marjinal. Jika tak ada upaya sistematis mencegahnya, Golkar jelas berada dalam bahaya kepunahan. Pembenahan Golkar tak bisa dilakukan parsial dan tambal-sulam. Harus menyeluruh dan sistematis. Semangat itu tecermin dari tekad Panitia Pengarah Pemimpin Nurdin Halid yang menginginkan Munaslub berkualitas. Munaslub dilaksanakan atas prinsip konstitusional, rekonsiliatif, demokratis, berkeadilan, dan bersih. Tekad itu mencerminkan adanya pertobatan politik kolektif segenap kader akan pentingnya penyelamatan Golkar di mata publik. Agar berkualitas Ada beberapa langkah mewujudkan Munaslub berkualitas. Pertama, pendaftaran bakal calon dengan kewajiban menyediakan dana (masing-masing Rp 5 miliar-Rp 10 miliar) untuk penyelenggaraan Munaslub yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp 45 miliar. Ini berperan membatasi jumlah calon dan mencegah berkembangnya pasar politik yang mendorong bakal calon menghabiskan dana dalam jumlah besar. Kedua, panitia memfasilitasi bakal calon sosialisasi, kampanye, dan debat publik di lima zona: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, serta NTB-NTT-Maluku dan Papua. Langkah ini membantu bakal calon bersaing sehat dan menyosialisasikan ide serta kebijakan lebih efisien dan terkontrol. Ketiga, terbentuknya Komite Etik. Komite Etik berwenang mengawasi dan memberi sanksi terhadap panitia, pemilik suara, dan bakal calon. Panitia dilarang jadi tim sukses, harus netral, dan tak memberikan fasilitas khusus bagi bakal calon. Pemilik suara dilarang curang dan menerima fasilitas dari bakal calon. Panitia dan pemilik suara yang terbukti melanggar ketentuan diberi sanksi tak boleh ikut Munaslub dan tak dilibatkan dalam kepengurusan partai lima tahun. Pengawasan ketat dilakukan terhadap bakal calon antara lain dilarang melakukan tindakan tercela, memobilisasi pemilih, membuka posko saat Munaslub, dan memberi janji atau fasilitas kepada pemilik suara. Pelanggaran terhadap ketentuan itu membuat seorang bakal calon gugur dan tak boleh ikut Munaslub. Tekad dan langkah itu gambaran kesungguhan Golkar berbenah. ●

Munaslub dan Tantangan Partai Golkar Tantowi Yahya ;   Wakil Sekjen DPP Partai Golkar

                                                    DETIKNEWS, 02 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setelah terjebak dalam konflik internal berkepanjangan yang mengakibatkan dualisme, Partai Golkar pertengahan April mendatang akan meggelar Munas Luar Biasa (Munaslub). Berbeda dengan hajatan partai sebelumnya, momen Munas kali ini memiliki nilai yang sangat penting dan strategis sebagai momentum rekonsiliasi dan penguatan institusi menuju kemenangan di Pilkada serentak 2017 dan 2018 dan puncaknya Pemilu serentak Pileg dan Pilpres di 2019. Satu fakta penting dalam yang menyertai Munaslub nanti tak lain mengenai kerelaan Ketua Umum Munas Bali, Aburizal Bakrie untuk membuka keran terlaksananya Munaslub serta kelegowoannya untuk tidak maju lagi sebagai calon Ketum, langkah simpatik yang kemudian diikuti oleh Agung Laksono. Hal ini harus dijadikan sebagai energi besar bagi para kader, khususnya calon ketua umum untuk memberikan yang terbaik bagi Golkar di masa depan. Sebagai partai yang tidak bisa dikatakan muda lagi, Golkar di era reformasi justru menunjukkan karakter yang lebih demokratis dibanding partai-partai lain. Itu setidaknya terlihat dari aplikasi salah satu fungsi partai politik sebagaimana dinyatakan oleh Prof Miriam Budiardjo yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen dimaksud untuk mengisi jabatan-jabatan politik, baik di partai maupun pemerintahan. Bertolak dari teori Prof Miriam di atas, apa yang kita lihat dari munculnya banyak nama yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Munaslub merupakan bentuk nyata dari proses rekrutmen politik yang demokratis. Dengan demikian, barangkali pada Munaslub mendatang, Golkar akan dicatat dalam sejarah republik sebagai parpol yang pemilihan ketua umumnya paling banyak diminati. Hal itu setidaknya tercermin dari munculnya 12 nama kader Golkar yang menyatakan keinginannya maju di Munaslub. Jumlah itu masih dinamis, dan tidak mustahil akan bertambah lagi sampai bulan depan. Tingginya animo kader, baik senior maupun junior untuk bertarung di Munaslub mendatang menunjukkan berjalannya demokrasi di tubuh partai Golkar. Padahal tantangan menjadi Ketum Golkar ke depan tidaklah mudah, mengingat ekses dari perpecahan yang dampaknya sampai ke akar rumput. Toh itu semua tak membuat kader goyah untuk bersaing merebut posisi puncak demi mengabdi di Golkar. Ini merupakan anomali politik yang menarik dan patut untuk dikaji. Tantangan ke Depan Beberapa tantangan jangka pendek jelang Munaslub yang harus dijawab oleh calon Ketua Umum terpilih di antaranya: Pertama, dalam proses pemilihan tidak boleh dikotori oleh politik uang (money politics). Isu ini sudah berkembang beberapa waktu terakhir dan berpotensi mendegradasi makna strategis Munaslub itu sendiri. Oleh karenanya masing-masing kandidat harus berkomitmen menempatkan kepentingan partai di atas interests pribadi— termasuk tentu saja memenangkan pertarungan melalui cara-cara yang tidak etis. Kedua, Munaslub harus mencerminkan semangat demokrasi, rekonsiliasi dan berkeadilan sebagaimana yang juga diharapkan pemerintah. Secara eksternal Munaslub ke depan tidak mungkin mengubah arah politik terkini partai yang telah mendukung pemerintah. Hal ini karena seluruh kader Golkar menyadari bahwa tidak ada bangunan oposisi yang permanen dalam sistem politik kita yang menganut presidensialisme. Oleh karenanya, fungsi kontrol terhadap pemerintah diyakini masih bisa berjalan dengan baik, meskipun Golkar tidak menjadi oposisi murni. Itu juga yang sudah dilakukan Golkar selama sepuluh tahun terakhir—di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi sejarah Golkar mengkonfirmasi bahwa Golkar selalu menjadi mitra pemerintah, atau bahkan memerintah sendiri. Dengan demikian, Munaslub nanti tidak akan menimbulkan kegaduhan baru yang berdampak instabilitas politik nasional. Lalu secara internal, kepengurusan mendatang harus mencerminkan semangat persatuan, dengan masuknya kedua kubu secara proporsional, siapapun yang terpilih sebagai nahkoda. Komitmen ini penting dipunyai para calon Ketum, agar konflik internal dan dualisme tidak lagi terjadi di masa depan. Pasalnya dari observasi internal penulis, hampir semua kader partai Golkar saat ini sudah penat dengan konflik berkepanjangan. Konflik setahun terakhir terbukti sangat merugikan partai, baik secara institusional maupun elektoral. Ketiga, calon yang akan terpilih sebagai Ketum mendatang haruslah figur yang memenuhi beberapa kebutuhan dasar seperti kecakapan berpolitik, mampu mengkonsolidasi seluruh kekuatan partai yg selama ini pecah, berpengetahuan luas, mempunyai akseptabilitas tinggi di mata rakyat dan mempunyai image sebagai representasi Golkar Baru. Hanya dengan mengantongi kebutuhan dasar itulah, Golkar akan kembali menggeliat dan  menjadi pemain penting di panggung politik Indonesia. Keempat, salah satu hambatan Golkar di era reformasi adalah masih terlalu tergantung pada pemilih tradisional. Sementara munculnya kelas menengah baru yang makin besar jumlahnya dan angkatan muda terdidik belum digarap secara optimal. Untuk meraih dukungan pemilih 'jenis baru' ini, karakter Ketum yang mengusung kebaruan sangat ditunggu. Kebaruan ini akan terkandung pada paradigma, gagasan dan pemikiran yang — di samping baru—juga relevan dengan kebutuhan rakyat saat ini. ●