Negara ”Berutang” Kepada KPK Abraham Samad ;  Ketua KPK Periode 2011-2015

KOMPAS, 6 Juli 2021

 

 

                                                           

Pernah di suatu acara diskusi daring yang temanya membahas polemik di tubuh KPK saat ini, ada peserta yang bertanya bagaimana masa depan Indonesia tanpa KPK? Pertanyaan itu mengagetkan saya. Menjawabnya tidak mudah, saya berpikir keras dan kemudian menanggapi dengan menjelaskan situasi sebelum dan sesudah KPK dibentuk.   Pepatah bijak mengatakan, ”bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya”. Bangsa ini memang tidak pernah belajar dari sejarah masa lalu. Sebelum KPK dibentuk, gurita korupsi Orde Baru tidak mampu diatasi oleh ”lembaga antikorupsi” berstempel Istana. Tim Pengawasan Keuangan Negara (Pekuneg/1966), Tim Pemberantasan Korupsi (TPK/1967), Komisi Empat (1970), Operasi Tertib (Opstib/1977), semua bekerja di bawah kendali Istana.   Buku Yudi Kristiana, jaksa yang pernah bertugas di KPK, berjudul Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi (2006), cukup menggambarkan situasi itu. Salah satu isinya mengangkat kiprah Pekuneg yang bekerja berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.   Orang-orang yang bekerja di Pekuneg disetujui dan diangkat oleh Istana. Kasus yang diusut, siapa yang akan ditangkap harus melalui ”restu” Istana. Pekuneg ibarat jaring laba-laba. Hanya mampu menangkap serangga (koruptor) kecil, tidak pernah menangkap serangga besar, terlebih mereka yang berafiliasi dengan Istana. Oligarki Soeharto dan kroninya sangat kuat saat itu.   Kiprah Opstib pun sama. Dalam buku berjudul Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman yang diterbitkan Masyarakat Transparansi Indonesia pada tahun 2010 disebutkan bahwa Opstib, meskipun menjadi lembaga yang sangat berkuasa, tetap saja dikontrol oleh Istana. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 hanya bisa mengusut kasus korupsi kecil yang tidak bersentuhan dengan rezim.   Kiprah lembaga antikorupsi era reformasi juga tidak terlalu menggembirakan meskipun sedikit lebih baik dibandingkan dengan ”pendahulunya”. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) usianya tak sampai lima tahun sebelum dilebur ke KPK berdasarkan  Keppres No 45/2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal KPKPN ke KPK.   Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) yang dibentuk melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2005 sedikit membawa harapan ketika berhasil mengusut sejumlah kasus yang melibatkan penegak hukum dengan menangkap dua jaksa yang memeras salah satu terdakwa dalam kasus Jamsostek. Tim ini juga berhasil mengusut kasus korupsi di Bulog dengan menersangkakan kakak-beradik pengusaha, Widjonarko Puspoyo dan Widjokongko Puspoyo.   Namun, kelemahan dasar Timtastipikor ada di strukturnya. Design struktur lembaga ini dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2005 berjumlah 45 orang, terdiri dari 15 orang kejaksaan, 15 orang kepolisian, dan 15 orang BPKP. Sementara pimpinan ketiga unsur itu, yaitu Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP, menjadi penasihat. Design struktur itu, menyiratkan konflik kepentingan yang sangat besar dalam pengusutan kasus tipikor, utamanya yang melibatkan penegak hukum sebagai aktor dominan dalam kasus tipikor.   Era KPK   Sebagai ”anak kandung reformasi”, KPK membawa harapan arah pemberantasan korupsi yang lebih baik. Penangkapan Gubernur Aceh Abdullah Puteh tahun 2004 dalam kasus korupsi pengadaan helikopter membuka asa itu. Kasus Puteh menjadi awal KPK menyasar kepala daerah yang selama ini menjadi ”lintah darat” dari sengkarut kebijakan otonomi daerah (otda) pasca-diberlakukan.   Setahun kemudian penetapan tersangka terhadap Probosutedjo bersama pengacaranya, Harini Wijoso, dalam kasus hutan tanaman industri (HTI) tahun 2005, yang menyeret nama petinggi Mahkamah Agung (MA), cukup menggoyang MA. Disusul penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan dan pengusaha Artalita Suryani yang merupakan orang dekat Sjamsul Nursalim dalam perkara BLBI.   Dua kasus itu, mendorong desakan reformasi total di tubuh kejaksaan dan Mahkamah Agung. KPK berhasil membuka tabir gelap praktik judicial corruption yang selama ini dilakukan sembunyi-sembunyi.   Pascakasus Urip, KPK menangkap komisioner Komisi Yudisial (KY), Irawadi Joannes, dalam kasus suap. Beberapa anggota DPR pun ikut diciduk. Gedung Dewan yang saat rezim Orba terkesan ”sakral” dan ”angker” untuk dimasuki akhirnya didobrak oleh KPK dengan tertangkapnya Al Amin Nasution dan Yusuf Emir Faisal dalam kasus korupsi pengalihan fungsi hutan di Tanjung Bintan dan Tanjung Api-api.   Teori jaring laba-laba berhasil ditepis ketika menersangkakan sejumlah elite penegak hukum, anggota DPR, sampai pimpinan partai politik. KPK berhasil menyasar praktik korupsi politik yang tidak saja melibatkan anggota, tetapi ketua umum partai. Luthfi Hasan Ishaq (PKS) dalam kasus suap impor daging sapi, Suryadharma Ali (PPP) dalam kasus korupsi pengelolaan dana haji, Anas Urbaningrum (Demokrat) dalam kasus korupsi penerimaan gratifikasi dan pencucian uang, Setya Novanto (Golkar) dalam kasus korupsi e-KTP, dan Romahurmuziy (PPP) dalam kasus suap lelang jabatan Kementerian Agama. Dalam vonis inkracht, kelimanya terbukti melakukan tipikor.   Korupsi sektor politik memang menjadi benalu yang mengekang demokrasi selama ini. Data KPK pada November 2018 menyebutkan, sekitar 61,17 persen pelaku tipikor yang diproses KPK adalah aktor politik, atau tipikornya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu terdiri dari 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi.   Utang negara   Tulisan ini tidak akan cukup memuat semua kontribusi yang telah disumbangkan KPK kepada negara. Tidak jemawa jika mengatakan bahwa selama hampir dua dekade, KPK perlahan-lahan membalikkan asumsi jika penegakan hukum tanpa pandang bulu hanya mitos belaka. Peningkatan indeks persepsi korupsi, pencanangan zona integritas, perbaikan tata kelola layanan publik, pencegahan korupsi sektor politik, perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan beberapa perubahan lain berdosa jika menafikan peran KPK di dalamnya.   Namun, cara negara memperlakukan KPK saat ini seolah membalikkan segala puja-puji itu. Ibarat ”habis manis sepah dibuang”. Lembaganya dilemahkan melalui revisi undang-undang. Orang-orang berdedikasi, yang selama ini bertaruh nyawa, mewakafkan dirinya dalam jalan mulia memerangi korupsi disingkirkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan yang legalitas dan akuntabilitasnya dipertanyakan.   Mirisnya, tidak sedikit dari 75 pegawai berdedikasi ini tengah menangani kasus korupsi besar, seperti kasus suap benur Menteri KKP dan kasus korupsi Bansos Menteri Sosial. Pada OTT terakhir terhadap Bupati Nganjuk pada 10 Mei lalu, misalnya, Kepala Satgas Penyelidik Harun Al Rasyid yang memimpin operasi tangan (OTT) bahkan termasuk satu di antara 75 nama yang tidak lulus TWK, termasuk beberapa nama lain, seperti penyidik senior Novel Baswedan dan mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo. Novel Baswedan bahkan mengikhlaskan sebelah matanya buta dalam jalan mulia itu. Situasi ini menunjukan KPK seolah ditempatkan dalam tingkat derajat paling hina.   Jika ada pertanyaan bagaimana masa depan Indonesia tanpa KPK, lihat bagaimana negara memperlakukan KPK saat ini. Negara berutang kepada KPK, maka sudah sewajibnya negara menjaga KPK, bukan melumpuhkan, apalagi mematikannya! ●

 

KPK (Terancam) Lumpuh

ABRAHAM SAMAD

 

KOMPAS, 9 September 2019 · 03:00 WIB

 

Tampaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi satu-satunya lembaga negara yang keberadaannya tidak disenangi banyak pihak. Tentu, mereka yang tidak menyukai KPK adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan agenda antikorupsi yang dijalankan KPK: koruptor dan koalisinya.

Langkah Berani Abraham Samad

Langkah Berani Abraham Samad

Marwan Mas, GURU BESAR ILMU HUKUM UNIVERSITAS 45, MAKASSAR

SUMBER : MEDIA INDONESIA, 22 Maret 2012

“Sampai kapan pun ancaman laten dan terang-terangan bagi KPK akan terus datang dari berbagai sisi. Boleh jadi akan betul-betul mematikan KPK bila rakyat tidak sigap mengantisipasi strategi yang dikembangkan para koruptor."

EDITORIAL harian ini (15/3), berjudul `Jangan Biarkan Abraham Sendirian', membuat kita terkesima sekaligus bisa memompa nyali publik untuk membentengi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eksistensi KPK benar-benar diuji. Hantaman dari berbagai arah datang dari segala sisi untuk melemahkan institusi pemberantas korupsi yang paling dipercaya rakyat itu.
 

Tentu masih ada kekurangan dan kelemahan, tetapi KPK layak diakui sebagai garda terdepan paling menjanjikan untuk memerangi para koruptor. Taring KPK pun semakin tajam dan bernyali setelah Abraham Samad mengomandoi institusi itu.

Dalam pemberitaan media lain, Abraham menegaskan, ada gerakan oknum tertentu yang berusaha menendangnya dari KPK. Diisukan, pimpinan KPK pecah dalam menyikapi kasus-kasus besar seperti kasus dugaan suap Wisma Atlet, kasus Hambalang, dan kasus mahadahsyat dugaan penyelewengan dana talangan Bank Century yang menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan merugikan keuangan negara.

Sejumlah penyidik KPK memprotes Ketua KPK yang mereka anggap arogan dan kerap memaksakan proses penyidikan. Para penyidik gerah atas pengembalian Direktur Penyidikan Brigjen Polisi Yurod Saleh dan dua rekannya keinstitusi asalnya (kepolisian).

Namun, dalam konferensi pers di Jakarta (15/3), Abraham membantah adanya perpecahan, termasuk pengembalian tiga penyidik yang bukan atas inisiatifnya, melainkan atas permintaan pimpinan Polri untuk kepentingan promosi jabatan. Pengembalian penyidik juga pernah dilakukan Busyro Muqoddas saat menjabat Ketua KPK jilid II, lantaran yang bersangkutan diduga menjalin hubungan pribadi dengan Angelina Sondakh yang sedang diincar. Itu menjaga in dependensi KPK, karena yang bersangkutan disebut-sebut ikut menangani penyelidikan dugaan suap proyek wisma atlet.

Gejolak yang diletupkan penyidik KPK tidak hanya mengindikasi telah terjadi problem administrasi, tetapi juga pada profesionalitas. Semuanya terjadi lantaran proses rekrutmen yang tidak transparan. Para penyidik dan penuntut dikirim oleh institusinya atas permintaan KPK, sehingga berpotensi memunculkan dualisme kepatuhan. Mereka bukan pegawai resmi KPK sehingga rawan disusupi kepentingan koruptor. Itu bisa terbaca dari sejumlah kasus yang ditangani KPK selama ini yang tidak pernah tuntas sampai ke akarnya. Hanya menyentuh pinggirannya, tetapi tidak ada yang sampai pada pelaku sesungguhnya.

Perlu Didukung

Sekitar Januari lalu, tersiar kabar bahwa Abraham sempat menggebrak meja akibat penolakan dua pemimpin KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widojanto, saat Abraham akan menandatangani surat penetapan tersangka Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Apakah kabar itu ada benarnya? Namun, berbagai unek-unek Abraham yang menganggap kepemimpinan KPK yang bersifat `kolektif kolegial' seolah tidak membuat dirinya leluasa mempercepat langkahnya menuntaskan kasus-kasus besar yang dijanjikannya.

Sikap Abraham bukan `arogan', melainkan `tegas dan berani' untuk membenahi intern KPK yang selama ini selalu dituding publik sudah diintervensi. Kinerja KPK jilid II, pendahulunya, menunjukkan indikasi itu, misalnya tidak berani menetapkan Miranda Goeltom dan Angelina sebagai tersangka. Bahkan, berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik kasus Wisma Atlet terlihat bolong saat pemeriksaan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Itulah yang ingin diperbaiki Abraham, pembenahan intern, terutama penyidik, karena penyidikan merupakan kewenangan mutlak penyidik.

Bagi penyidik, seharusnya alat bukti, dan segala yang terkait harus diurai dalam BAP yang akan dijadikan dasar bagi penuntut umum membuat surat dakwaan. Pengingkaran percakapan Angelina dengan Mindo Rosalina Manulang melalui Blackberry Messenger, yang kemudian tidak terungkap kebenarannya di persidangan, sangat terkait dengan lemahnya kualitas penyidikan yang tidak menelusuri fakta ilmiah dan penguatan dari ahli telematika. Itulah yang ingin dibenahi Abraham sehingga layak didukung agar penyidik dan penuntut KPK lebih profesional dan berintegrasi.

Dalam menghadapi kelihaian koruptor yang punya kekuatan uang dan kekuasaan, KPK mutlak membutuhkan kekompakan, keberanian, dan independensi. Tanpa ketiga kualitas itu, KPK laksana macan ompong yang tak bernyali. Pada aspek lain, KPK juga perlu merekrut penyidik dan penuntut sendiri yang dididik khusus, bukan pinjaman dari kepolisian dan kejaksaan. Apalagi Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 30/2002 tentang KPK menyebut penyidik dan penuntut pada KPK diangkat oleh pimpinan KPK, sehingga tidak harus dari kepolisian dan kejaksaan. Protes penyidik polisi kepada Ketua KPK, saat ditarik institusi mereka, bisa dijadikan momentum untuk merekrut sendiri penyidik dan penuntut.

Pelemahan KPK

Isu terbaru ialah adanya upaya melemahkan kewenangan KPK melalui gagasan Komisi III DPR merevisi UU KPK. Tak hentinya eksistensi KPK disusupi kepentingan yang tak berujung. KPK akan didisain hanya pada tugas `pencegahan', bukan lagi pada penindakan. Para perancang pelemahan KPK, dengan berbagai alasan, seolah tak kehabisan ide dan amunisi dengan berbagai cara. Misalnya, melakukan uji materi UU KPK yang berkaitan dengan kewenangan, penyadapan, dan penuntutan yang ingin dipreteli. Celakanya, DPR yang seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat yang menghendaki KPK diperkuat justru begitu antusias mengebiri kewenangan KPK.

Malah Komisi III DPR mengirim puluhan anggotanya ke berbagai negara untuk melakukan studi banding soal cara kerja pemberantas korupsi. Bisa dipastikan, hasil studi banding itu akan dijadikan justifikasi untuk melakukan revisi yang ujung-ujungnya melemahkan KPK. Para wakil rakyat yang terhormat itu menutup mata akan fakta betapa kehadiran KPK diapresiasi rakyat lantaran belum pulih kepercayaannya pada penegak hukum konvensional dalam memerangi korupsi. Lebih aneh lagi, tidak sedikit anggota DPR menuding bahwa pimpinan KPK yang berani menindak sejumlah anggota DPR hanya sekadar pencitraan.

Fenomena yang berkembang tetapi memiriskan hati ini harus diwaspadai dan dikawal. Sebab, sampai kapan pun ancaman laten dan terangterangan bagi KPK akan terus datang dari berbagai sisi. Boleh jadi akan betul-betul mematikan KPK bila rakyat tidak sigap mengantisipasi strategi yang dikembangkan para koruptor, calon koruptor, beserta pengikutnya. ●

Media dan Konsekuensi Janji

Media dan Konsekuensi Janji

Gunawan Witjaksana, DOSEN STIKOM SEMARANG DAN JURUSAN ILMU KOMUNIKASI USM

Sumber : SUARA MERDEKA, 26 Desember 2011

KITA tentu ingat pepatah bahwa janji adalah utang. Kita pun tidak asing dengan moto para raja di Jawa yaitu sabda pandita ratu tan kena wola-wali.  Pandangan ilmiah terkait dengan disiplin ilmu public relations pun menyatakan bahwa janji yang pernah diucapkan kelak harus dapat diwujudkan. Bila tidak maka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang berjanji itu akan berujung pada menurunnya kepercayaan, bahkan antiklimaksnya menjadi antipati terhadap si pengucap janji. Terlebih bila kita kaitkan dengan Teori Penyalahan Individu (Individual Blame Theory), sebuah teori pembangunan liberal yang saat ini lebih dominan kita anut.

Bila hal itu kita kaitkan dengan janji Abraham Samad, setelah terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka apa yang dijanjikannya di depan berbagai media, membawa konsekuensi sangat berat. Keinginannya bersama pimpinan KPK yang lain untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang pada periode kepemimpinan sebelumnya belum tersentuh, tentu tidak semudah membalik telapak tangan.

Berbagai kasus korupsi besar yang secara kasat mata bukan saja murni masalah hukum melainkan sarat nuansa politik, sebelumnya hampir tidak tersentuh dengan alasan klasik: belum cukup bukti. Padahal secara politis DPR sudah menyatakan banyak bukti, misalnya kasus Century. Bahkan BPK menemukan sejumlah transaksi tidak wajar (SM, 24/12/11). Sebagai nakhoda baru KPK tampaknya Abraham Samad telah memperhitungkan kekuatan skuadnya yang secara kolegial diharapkan mendukungnya.

Persoalannya, apakah aparat di bawahnya, misalnya bagian penyelidikan dan penyidikan siap secara mental menerjemahkan kebijakan itu? Bukankah perlu juga memperhitungkan bahwa penyidik di lembaga itu merupakan pinjaman dari institusi lain, yang secara logika tidak mungkin terlepas penuh dari kepentingan instansi induknya? Bagaimana pula Abraham dan kawan-kawan menghadapi aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat yang makin meningkat terkait dengan pengeksposan janji di depan berbagai media?

Interaksi Para Rasional

Abraham Samad, doktor Ilmu Hukum yang sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat ketimbang nama lain seperti Busyro Muqoddas atau Bambang Widjojanto secara tiba-tiba menjadi sangat terkenal bahkan akrab dengan masyarakat.

Hal itu tak lain dampak dari kemampuan media massa sebagai media interaksi para rasional.

Dengan kemampuannya itu, media massa seolah-olah mampu membuat orang yang semula tidak saling kenal (misal Abraham dengan mayoritas masyarakat ), bisa berinteraksi sekaligus berkomunikasi. Melalui cara itu pula maka janji Abraham yang relevan dengan keresahan dan tuntutan masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi, terasa lebih mengakrabkan keduanya.

Namun di balik sisi positifnya, masyarakat yang seolah menganggap Abraham sebagai teman yang berjanji memenuhi keinginannya, menjadikannya sebagai fokus perhatian, dan masyarakat pun tentu memperhatikan dengan seksama kinerja Abraham apakah sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya.

Kesan akrab dan janji yang selalu dinantikan perwujudannya oleh masyarakat tentu menjadi beban berat bagi Abraham dan pimpinan lain KPK. Terlebih, ia berjanji mengundurkan diri  bila dalam setahun belum mampu memenuhi janji yang diucapkan di depan media massa

Karena itu, Abraham Samad dan pimpinan lain KPK perlu memprioritaskan pembenahan aparatnya, utamanya merevitalisasi komitmen mereka untuk bekerja hanya semata demi kebenaran dan keadilan, dan bukan demi hal lainnya yang akhir-akhir ini dikesankan terhadap KPK, hingga menurunkan kredibilitasnya di mata sebagian masyarakat.

Memang pimpinan KPK dan jajarannya tetaplah manusia sehingga sangat sulit menjadikannya sebagai manusia setengah dewa. Namun bila mereka bisa mewujudkan janjinya dalam  menegakkan hukum yang berkeadilan sekaligus mencegah kerugian negara serta mengembalikannya maka kesan tebang pilih seperti dituduhkan saat ini bisa dihilangkan. Demikian pula pencampuradukkan masalah pribadi dengan tugas seperti terjadi pada Angelina Sondakh dengan penyidiknya, yang anggota Polri. Meski hal itu manusiawi, mestinya dari awal pimpinan KPK bisa mencegahnya.

Ke depan, Abraham Samad dan pimpinan lain KPK harus selalu ingat bahwa media sesuai dengan fungsi mediasi dan advokasi yang diembannya akan terus mengamati kinerja lembaga itu. Karena itu, lembaga antikorupsi tersebut tidak mungkin menggunakan model seolah-olah telah bekerja dengan baik berdasarkan persepsinya yang mereka lontarkan melalui media, padahal masyarakat baik melalui media maupun diperkuat oleh fakta, merasakan bahwa KPK ”belum melakukan” apapun. ●

Samad dan Megakorupsi Mesuji

Samad dan Megakorupsi Mesuji

Effnu Subiyanto, MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI FEB

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sumber : KORAN TEMPO, 21 Desember 2011

Abraham Samad akhirnya resmi dilantik secara formal pada 16 Desember

2011 di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai

Ketua KPK yang baru periode 2011-2015. Janji Abraham Samad pada saat fit and proper test yang pasti diingat publik dan disambut antusias adalah soal komitmennya untuk menuntaskan kemelut Bank Century. Sudah dua tahun kasus ini hanya menjadi rumor sejak pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century pada 4 Desember 2009. Sejauh ini tersangka yang berhasil dihadapkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan harapan. Sejak Menteri Keuangan Sri Mulyani “dimutasi” ke Bank Dunia, kasus ini juga lenyap tidak berbekas.

Samad juga menjanjikan penyelesaian tidak tebang pilih megakasus patgulipat

BLBI, dugaan korupsi dana haji, serta kemelut korupsi Nazaruddin dan Nunun,

dalam waktu setahun. Jika itu tidak bisa diselesaikan, ayam jantan dari timur

yang masih berusia 45 tahun ini akan mengundurkan diri tanpa diminta.

Bagian menariknya, setelah dilantik, Samad akan menyelesaikan secara utuh

dalam setahun pertama kepemimpinannya, kasus-kasus kategori grand corruption. Persoalannya mana yang termasuk dalam perspektif grand corruption? Apakah yang merugikan negara dengan nilai tertentu, misalnya di bawah Rp 100 miliar, belum dikategorikan grand corruption? Bagaimana jika, misalnya, merugikan negara dalam skala kecil namun dilakukan secara berjemaah dan sistematis seperti cek pelawat, mafia anggaran, Wisma Atlet, apakah disebut juga grand corruption?

Di sektor korporasi, apakah kasus Freeport, Newmont, RIM, Lapindo dan atau yang lagi menjadi panas, duo Mesuji, bisa dikategorikan grand corruption? Hal-hal seperti ini patut dicermati oleh Samad, karena bukan tidak mungkin rakyat akan mempertanyakannya bahkan sejak sekarang.

Kalau menurut literatur, definisi grand corruption sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan jumlah, melainkan pada pelakunya. Charles Kenny dan Tina Soreide (2008), peneliti Bank Dunia, menyebutkan bahwa pelaku grand corruption adalah high rank di birokrasi atau politikus. Para high rank ini termasuk pejabat publik dan pejabat korporasi. Dengan demikian, jelaslah apa

yang harus diprioritaskan Samad.

Korupsi Korporasi

Baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan oleh kejahatan korporasi di Sumatera Selatan dan Lampung. Kebetulan masing-masing bernama Mesuji, sama-sama berurusan dengan perusahaan kelapa sawit asal Malaysia, dan sama-sama jatuh korban tewas. Tujuh orang tewas di Mesuji Sumatera Selatan dan seorang tewas di Mesuji Lampung. Rumornya, jumlah korban itu sebenarnya mencapai 30-an orang yang tewas dibantai.

Ada dua perspektif kejahatan yang harus secara fair diselesaikan, kejahatan sosial atas korporasi atau kejahatan korporasi atas sosial. Faktanya, di Sumatera

Selatan, rakyat melakukan penyerangan terhadap korporasi PT SWA, sehingga

mengakibatkan lima pekerja PT SWA tewas. Konflik selanjutnya, karena alasan

membela diri, dua orang rakyat Mesuji Sumatera Selatan juga tewas.

Sementara ini, di berbagai media massa, analisis yang berkembang selalu mendiskreditkan korporasi tanpa memahami duduk persoalannya. Publik selalu

apriori terhadap setiap langkah yang dilakukan korporasi. Karena itu, kendati

masyarakat melakukan perusakan aset korporasi, pembunuhan, pembakaran,

sejauh ini hal itu dibenarkan oleh opini publik. Ini sama halnya dengan situasi psikologis polisi yang selalu salah. Ketika polisi melepaskan tembakan kepada demonstran dan jatuh korban, yang dipersalahkan pertama kali adalah polisi.

Polisi sama sekali tidak memiliki hak benar, kendati toh misalnya demonstran

itu melekatkan bom berdaya ledak tinggi di tubuhnya yang potensial membunuh

puluhan teman-temannya sendiri. Tindakan polisi dengan menembak seorang demonstran itu masih saja salah. Dalam hal ini, polisi tidak diizinkan memiliki teori sistemik seperti yang dibolehkan misalnya dalam kasus Century.

Masalahnya, ruang gerak kebebasan operasional korporasi yang terbatas itu

kini menjadi sasaran empuk pemilik kekuasaan di organisasi pemerintah. Secara legal, korporasi harus mematuhi segala bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, sampai dengan perda-perda, di mana sering

terjadi banyak sekali peraturan yang overlapping satu sama lain.

Variabel lingkungan, misalnya, sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun di sisi lain perda di daerah juga menetapkan peraturan sendiri dan bervariasi. Apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi? Ketika ukurannya berbeda, maka penyelesaian di lapangan adalah

transaksi. Apakah ini tak bisa disebut grand corruption?

Kasus duo Mesuji bisa jadi adalah akumulasi keterbatasan investor, namun di sisi lain harus berkompetisi di pasar terbuka yang demikian bebas yang akhirnya

dalam operasi bergesekan dengan masyarakat. Bisakah secara grand design, korporasi duo Mesuji disalahkan secara mutlak? Jangan-jangan duo Mesuji ini

justru korban kebobrokan dari grand corruption birokrasi Indonesia.

Prioritas

KPK jilid ketiga ini memikul harapan seluruh rakyat yang begitu besar, mengingat begitu korupnya negeri ini. Seluruh elemen struktur organisasi negara ini sudah tercemar korupsi yang amat dalam. Kini para koruptor itu tidak melakukan korupsi yang kecil, melainkan korupsi kategori besar.

Para pegawai negeri muda yang baru beberapa tahun bekerja, bahkan masih

berusia di bawah 30 tahun, ternyata memiliki rekening mencengangkan. Dengan pembuktian terbalik paling sederhana terhadap pendapatan resminya, rekening gendut itu tidak akan bisa didapatkan sampai pensiun sekalipun.

Tidak mengherankan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2011 hanya berada pada urutan 100 dari 183 negara yang disurvei Transparency International. Skor kita hanya 3,0 atau naik 0,2 dari IPK tahun lalu. Kedudukan kita setara dengan negara-negara miskin seperti Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Suriname, Tanzania, Sao Tome, dan Principe. Membayangkan menyamai bahkan mendekati skor Brunei, Thailand, Malaysia, apalagi Singapura, sepertinya tidak mungkin.

Samad tentu saja harus cermat menentukan kriteria penyelesaian perkara, jika

tidak ingin terjebak dalam pusaran kasus remeh-temeh yang menghabiskan energi. Kasus dengan daya rusak besar terhadap struktur sosial dan potensial menulari kelompok masyarakat lain harus diprioritaskan penanganannya. Pejabat yang tidak memberikan teladan baik kepada rakyat harus dimasukkan dalam kategori grand corruption.

Untuk warming-up, kasus duo Mesuji bisa diujicobakan agar ditangani KPK. Ada kejahatan korporasi skala besar di balik peristiwa Mesuji. Konflik ini memiliki perspektif grand corruption.●