Mata Uang Tanpa Senyum

Mata Uang Tanpa Senyum Ostaf Al Mustafa ;  Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Sulawesi-Selatan

KORAN SINDO, 03 Mei 2013

Uang merupakan alat peraga pemilu terbaik, meski dalam gambar mata uang jarang ada pahlawan tersenyum. Apa yang diresahkan para pahlawan, andaikan saja mereka tahu wajah mereka tergambar di mata uang? 

Jika mereka pernah membayangkan suatu ketika ada pilpres, pileg, pilgub, dan pilkada di Indonesia, itu bisa menjadi alasan mengapa tak pernah tersenyum. Menjelang pilkada, kota akan dipenuhi keramahan orang-orang tersenyum. Di setiap bagian jalanan selalu ada yang berubah, begitu beberapa wajah terpampang di baliho dan alat peraga pilkada lainnya. 

Muka mereka memfantasikan janji atau mengilusikan betapa hidup makin baik pada waktu entah kapan. Beberapa muka makin serius dalam deklarasi, namun ada juga yang tetap tersenyum setelah janji terpaku di pohon-pohon. Pergantian pemerintahan bukan tentang seberapa banyak pemilih dan sebagus apa janji. Seperti barang jualan, pemerintahan didapatkan dengan nilai nominal uang. “Kita memiliki pemerintahan terbaik yang bisa dibeli dengan uang,” ujar Samuel Langhorne Clemens atau Mark Twain (1835 – 1910). 

Indonesia masih terjajah ketika Twain mengatakan tentang kuasa uang dalam suatu pemerintahan. Meski sangat terlambat, istilah demokrasi transaksional baru populer pada lima tahun terakhir. Senyuman keramahan yang tiba-tiba serempak di seluruh kota tak pernah dijalani seorang pahlawan yang terpampang di satu lembar uang. Semua enggan tersenyum di hadapan Belanda, ketika ujung-ujung senjata mengarah ke jantungnya. 

Mayoritas para pahlawan itu kalah melawan Belanda, meski ada juga berkawan dengan penjajah lalu dijuluki “putri sejati, harum namanya”. Kekalahan melawan Belanda selalu lebih terhormat daripada menjadi sekutu. Untunglah gambar pahlawan berkonde itu tak menjadi penukar utama dalam politik uang karena nominalnya kecil. Dalam demokrasi, orang yang kalah tak bisa menjadi pahlawan dan susah dipercaya bagaimana bisa mendapat berbagai penghargaan. 

Kemenangan dan kekalahan selalu menjadi pilihan menyeramkan dalam demokrasi, karena ada metamorfosa politisi dari belatung menjadi serangga bersayap. Demikian di hari-hari kampanye, janji-janji politisi berbunyi seriuh jutaan bahana kepak. Setiap pemilih bisa tergigit ilusi politik, kecuali meninggalkan kota di hari pencoblosan. Memang demikian politics yang menurut Gore Vidal berasal dua kata berupa ‘poli’ (Yunani: banyak) dan ‘tics’ (serangga pengisap darah). 

Seharusnya ada tempat untuk yang kalah, bukan sebagai pahlawan tapi negarawan. Bukan hal susah untuk menjadi negarawan, demikian yang mungkin dialami Gus Dur dan Jusuf Kalla (JK). “Cara tercepat bagi politisi untuk menjadi negarawan, yakni kalah dalam pemilu.” Demikian tips dari Earl Wilson. Bila JK kembali maju dalam Pilpres 2014, kekalahannya tempo hari melawan SBY akan sia-sia. Lebih baik dia tetap kalah sebagai politisi tapi mendapat sebutan sebagai negarawan. 

SBY sulit menjadi negarawan karena tak pernah kalah, bahkan tak mau kalah. SBY susah menerima kekalahan kecil dari mahasiswa yang menentang penaikan BBM. Dia gagal menaikkan harga BBM pada April 2012 dan itulah kekalahan pemerintahannya. “Harapan kita semua ini merupakan solusi penyelamatan dan pengamanan ekonomi kita, penyelamatan dan pengamanan APBN kita,” kata SBY pada sidang kabinet paripurna di Istana Presiden, Jakarta, (Rabu, 22/2/12). 

Sebagai ekor setan dari buntut ketidakmauan kalah, mahasiswa mendapat tindakan kekerasan represif dan kampus-kampus diserbu Brimob. Sebagai politisi, SBY lebih memikirkan APBN daripada memedulikan generasi selanjutnya yang berdarah juang di jalanan. APBN kembali menjadi repetisi alasan penaikan BBM 2013, sebagaimana dalam akun @SBYudhoyono yang mentweet bahwa subsidi BBM akan dikurangi dengan alasan agar APBN dan tingkat fiskal nasional tidak jebol (Rabu, 24/4/13). 

Negarawan selalu memikirkan generasi selanjutnya, kata James Freeman Clarke, bukan pemilu berikutnya melalu penaikan BBM. Bila JK ikut juga memikirkan Pemilu 2014, maka tak ada momentum pengulangan untuk membuatnya sebagai kandidat negarawan kedua kali. Politisi bisa kalah dua kali dan mati berkali-kali, tapi negarawan cukup hidup sekali. “Sebenarnya saya tidak berambisi, tetapi jika rakyat Indonesia menghendaki, saya siap jadi calon presiden,” kata JK di Makassar (Sabtu, 12/5/13). 

Ia tampil sebagai pembicara dalam Seminar dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Kalimat JK lebih berat mizannya sebagai politisi daripada negarawan, karena menyampaikan dua kata berlawanan dalam satu kalimat. Sebagaimana politik berasal dari dua kata, maka politisi tak bakal mengimbangkan satu tutur dengan perbuatan. 

Selalu terjadi dispensasi mental dan pembalikan moral pada para politisi. Politisi kalah, tak siap untuk menjadi negarawan. Gus Dur juga demikian, hasrat politiknya lebih besar sebagai politisi daripada menjadi negarawan. “Saya bersedia dicalonkan, jika para kiai memintanya untuk maju memimpin bangsa ini,” ujar Gus Dur saat berbicara dalam pertemuan internal Dewan Pengurus Pusat PKB di Hotel Bintang, Cikini, Jakarta (Kamis (26/12/02). 

Politisi selalu mendua makna dalam satu kalimat, karena adanya ‘jika’. JK akan tetap dikenang dengan sebutan ‘Jeka’, bila tak lagi ada ‘jika’ dalam lisannya. Begitu besar ruang berkuasa sehingga politik Indonesia makin keluar dari halaman-halaman sejarah. Para wakil rakyat dari mayoritas partai makin memperburuk kondisi bangsa. Penambahan keburukan sejarah ditambah dengan adanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau senator. 

Indonesia harus melek sejarah tentang kehancuran Roma karena adanya senator. “Roma kuno runtuh karena memiliki senat, sekarang apa yang terjadi pada kita yang telah memiliki dewan perwakilan rakyat dan juga senat?” Kata Will Rogers (Januari 1927). “Kita” yang dimaksud tak hanya berlaku di Amerika, tapi menjadi fakta keburukan di Indonesia. 

Terlalu banyak uang negara yang sia-sia, terhambur untuk mengurusi partai, para wakil rakyat, dan senator. Pantas saja mengapa tak ada pahlawan tersenyum di lembaran uang, andaikan mereka tahu siapa para penghambur itu. ●

Enam Spasi dan Dua Koma Demokrasi

Enam Spasi dan Dua Koma Demokrasi Ostaf Al Mustafa  ;  Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Sulawesi-Selatan

KORAN SINDO, 19 April 2013

  

Kerusuhan harus diterima sebagai bagian dari demokrasi, lengkap dengan aksesori tambahan berupa pembakaran, perusakan fasilitas pemerintah, atau apapun instalasi yang dilewati.  Pemilu merupakan barang pecah belah demokrasi, meski tak selalu sebening gelas, tapi mudah retak. Kemarahan karena kalah dalam pilkada, cukup dilampiaskan dengan melempar satu gelas ke tembok. Masalahnya tak cukup gelas untuk semua, jadi batu, kayu, besi, busur, papporo, dan api ikut dilemparkan. Menerima demokrasi harus juga dengan semua keburukankeburukan eksesnya, seperti bentrokan, kerusuhan, amuk massa, dan tindakan kemarahan anonim lainnya.  Kalau hanya mau menerima satu sisi miring kebaikan demokrasi, maka Indonesia tak akan riuh tinggi dengan para politisi hitam dan belang-belang. Salah bila menempatkan tindakan anarkistis massa, satu kalimat dengan demokrasi maupun subdomain-nya berupa pilgub/pilkada. Anarkistis dan tindakan anarkis berada di luar domain demokrasi. Demokrasi sejenis olahraga super-keras, tapi tak ada bola untuk ditendang, meski ada gawang imajiner saat perhitungan suara.  Kerusuhan dalam Pilgub Sulsel atau Pilkada Palopo, harus diterima sebagai suatu bagian dari prinsip demokrasi, bukan menolaknya sebagai cercaan terhadap para pelaku. Prinsip utama demokrasi, yakni “Dari pemenang, oleh pemenang, dan untuk pemenang”. Demokrasi hanya sukses untuk mereka yang menjadi pemenang. Bagian untuk yang kalah hanya ‘enam spasi’ dan ‘dua tanda koma’ dari prinsip demokrasi.  Di luar zona enam spasi dan dua koma itu, anarkistis massa akan memerankan episode baru yang berapi-api. ”Setiap kali seorang anarkis berkata, saya percaya pada demokrasi, maka selalu ada peri yang jatuh di suatu tempat, lalu mati,” ujar JM Barrie dalam “Peter Pan 1928”. Tidak ada satu karakter makhluk hidup yang sekarat ketika Palopo mengalami kerusuhan. Kalaupun ada peri mati, itulah tragedi kejatuhan ‘peri-kemanusiaan’.  Enam jarak spasi itu akan dipergunakan pihak yang kalah dalam melampiaskan tendangan yang tanpa mengenai bola. Enam spasi bisa mewakili menit, jam, dan hari. Massa dua pasangan, yakni Ilham Arief Sirajuddin- Azis Qahhar Muzakkar (IA) dan Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu’mang (Sayang) terlibat bentrok, terjadi kurang dari enam jam pascapenetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum (Kamis, 31/1).  Massa IA bahkan melampiaskan kemarahan, kurang dari enam menit sebelum selesai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sekaligus penetapan gubernur terpilih oleh KPU Sulsel di Hotel Singgasana. Teknik membakar motor sendiri sebagai pemancing kerusuhan, cukup sukses merapatkan amarah dari mereka yang konvoi di Jalan Pattimura Makassar. Kerusuhan memang harus dilakukan pada tempat mencolok dan perlu mengusik riuh perekonomian.  Khusus untuk Makassar, pilihan pemancing rusuh di sentra bisnis merupakan kelogisan dari perayaan kemarahan, seperti yang terjadi di Jalan Pattimura, Somba Opu, Penghibur, dan Pasar Ikan. Tidak hanya dalam urusan pemilu, perluasan kebencian memang harus dilakukan pada pusat kepemilikan para pemodal. Ketika kecenderungan ‘occupy’terjadi di beberapa negara, pilihan kemarahan rasional dan kedongkolan logis juga dilakukan di sentra-sentra per-dagangan.  Kemarahan seperti itu bukan tindakan tolol para setan yang akan menggigit ekornya sendiri, tapi dilakukan dengan melibatkan sisi ke-lucifer-an yang pintar. Kekalahan adalah wilayah gelap dalam pilkada, jadi perlu api sebagai penerang. Tentu bukan dengan membakar lilin dan obor, sebagaimana pertunjukan kedukaan da-lam seni ja-lanan. Penerang itu harus dilakukan dengan membakar motor, atribut partai, gedung, mobil, dan benda apapun berkaitan dengan struktur yang ada dalam pilkada.  Pers merupakan pilar garam dalam pilkada, karena bumbu demokrasi bagaimana pun enak racikannya harus dibubuhi rasa asin. Kekalahan perlu sajian menu ekstrem. Kalau biasanya garam langsung dimasukkan ke masakan, maka kali ini perlu diubah pengolahannya dengan membakar pilar itu. Itu yang terjadi pada Palopo Pos dalam kerusuhan Pilkada (Ahad 31/3/13).  Pers merupakan tonggak debu keempat penopang rumah serbuk demokrasi, seharusnya cukup dengan siraman air, bisa melelehkan tinta yang mengecati tiang penopang bangunan itu. Seiring detik ke menit, tak selalu ada tinta yang mewarnai hitam aksara di tonggak debu itu. Api merupakan pilihan untuk mengembalikan ke abu, apa yang sebelumnya berasal dari rekatan bubuk-bubuk.  Eksistensi pers tak akan hancur oleh air dan api, selama debu itu masih bisa menggarami setiap kabar agar menjadi berita asin secukupnya. Seharusnya para jurnalis tak usah menambah ricuh kemarahan karena pembakaran, karena pers tak akan habis riwayat dari sebuah kantor yang jadi bara. Tinta pers yang terbakar pada kertas adalah sejarah hangus suatu demokrasi. Pilihan massa untuk membakar bukanlah serangan acak, karena kekalahan selalu lebih rumit urusannya daripada kemenangan.  Urutan pembakaran memang harus beragam tanpa perlu ada dendam pribadi. Tidak mungkin ada pribadi-pribadi bersekongkolun- tuk memilih pembakaran kantor DPD Partai Golkar Palopo, kantor Wali Kota Palopo, kantor Koran Palopo Pos, kantor camat, dan bangunan perguruan tinggi serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Semua yang dibakar karena berada di alur panas area pilkada.  Selain kantor Koran Palopo Pos, semua target pembakaran memang berada dalam kenormalan suatu konvoi kerusuhan dan amuk massa. Seperti halnya Pilkada Sulsel, Pilkada Palopo juga masih berada dalam modus operandi ‘enam jarak spasi’. Kemarahan diparalelkan kurang dari enam jam pengobarannya, pascapengumuman kemenangan oleh KPU Palopo.  Ketika IA kalah melawan Sayang, proses dua koma terjadi ketika kalah dua kali pada perhitungan cepat dan perhitungan riil. Kurang dari enam hari, setelah rentetan kekalahan, gugatan pun diterbangkan ke Jakarta. “Bismillahirrahmanirahim, IA menggugat di MK,” kata Ilham saat konferensi pers di Posko IA, Jalan Gunung Batu Putih, Makassar, (Sabtu 2/2/13).  Itu kekalahan sempurna dan selesai episodenya, ketika gugatan IA ditolak MK. Sidang hasil sengketa Pilgub Sulsel 2013 di gedung MK pada pukul 19.25 Wita, menetapkan penolakan atas gugatan IA (Selasa (26/2/13). Kekalahan di Pilkada Palopo masih satu koma, karena cuma melewati KPU. Seharusnya perlu satu kekalahan lagi bagi Haidir Basir- Thamrin Jufri (Hati) untuk membuat kemenangan pihak Judas-Amir (HA) menjadi komplet.  Terlalu cepat kemurkaan berapi-api itu untuk disegerakan membakar seisi kota. Berharap kekisruhan dituntaskan di MK, bisa membuat pihak yang kalah membantu menyempurnakan kemenangan pihak pesaing. Pendukung demokrasi harus percaya pada angka-angka, meski ada bilangan bertambah digit karena penggelembungan suara.  Di saat ketidakpercayaan pada angka-angka mengapung di permukaan curiga, siapapun harus menerima ekses papakerma dari massa yang tanduknya memerah oleh rasa marah di kepala. Kalau tidak siap menerima, polisi harus berbenturan dengan massa dalam semua pola perlakuan represif.  Hanya polisi di Palopo tak punya kemampuan deteksi dini sehingga bagian gelap demokrasi harus terjadi di Bumi Sawerigadingitu. Tak bisa lagi mengangkat satu seloki untuk polisi, karena gelas telah retak di tangan KPU. Demokrasi harus demikian, terimalah apinya, kalaupun tidak, semua akan terkena asapnya. ●

Paranoidemokrat untuk Sembakoyudho

Paranoidemokrat untuk Sembakoyudho Ostaf Al Mustafa  ;   Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI)  Sulawesi-Selatan

KORAN SINDO, 03 April 2013

  

“ORANG yang sepenuhnya paranoid cukup pintar untuk tidak bertindak seperti orang yang paranoid”, demikian kata Q, seorang tokoh karakter Star Trek dalam episode Next Generation.  Bila SBY bisa menyembunyikan sikap paranoid dibalik kemampuan pencitraan tebar pesonanya, tak akan pernah digelar 12.319 polisi dan TNI untuk mengamankan pembagian sembako yang dilakukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Dalam hitungan Adian Napitupulu, Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) ’98, biaya menjaga istana selama tiga hari, 24-26 Maret sekitar Rp 3,6 miliar, hanya untuk konsumsi.  Konsumsi itu sekitar Rp100.000 per orang/hari. Mobilisasi alat tempur untuk mengepung aktivitas Ratna Sarumpaet, nenek jelang 70 tahun itu, dapat mencapai Rp50 juta per hari. Sikap paranoid SBY selama tiga hari menghabiskan uang negara sekitar Rp 3.750.000.000 atau setara dengan membangun lima bangunan sekolah dasar. MKRI membagi sembako dari jarak 1,5 kilometer dari istana untuk 3.000 orang dengan isi 1 kg beras, 3 bungkus mi instan, dan 3 butir bawang merah.  Hanya untuk urusan pembagian sembako itu, SBY telah tujuh kali menyampaikan langsung ke-paranoidan-nya dalam isu kudeta. SBY telah dipermalukan dan menjadi objek tertawaan besar, setidaknya lebih dari 100 duta besar berikut atase- atasenya karena telah melakukan pagelaran pasukan tempur untuk ‘Sembakoyudho’ (perang melawan pembagian sembako). “Kenyataannya presiden meneror kita semua dengan isu kudeta dan ini sama sekali tidak berguna,” tegas Eva Sundari, politisi PDIP (25/3).  Level paranoid SBY makin menggila ketika membuat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Bali. Pengamanan seribu polisi sekaligus mengongkosi peserta KLB yang juga sama banyaknya. Dari segi konsumsi dan akomodasi, biaya untuk wisata paranoid KLB itu berkisar Rp3 miliar. Tentu pembekalan ketakutan itu perlu diperbesar dengan atribut, bendera, spanduk, dan baliho-baliho raksasa yang tersebar merata di Bali.  Mahasiswa Bali sama sekali tak punya organ keras dalam perlawanan terhadap penguasa. Eksotisme pantai, bikini, nudisme, ukiran, dan tontonan untuk wisatawan telah menjadi peredam otomatis bagi mahasiswa Bali untuk tidak menyerang KLB PD. Ketakutan sempurna dan terorganisasi ini selama sepekan, 24-30 Maret, secara bruto berbiaya Rp6,7 miliar.  Masih banyak komponen biaya yang tidak dihitung perinciannya, sehingga bisa semakin besar anggaran riil dari sikap paranoid berkelanjutan itu. Adian memastikan biaya kotor ‘paranoidemokrat’ SBY setara dengan biaya kuliah 1.100 mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) selama setahun.  Bila mahasiswa sebanyak itu mau menyediakan waktu hanya selama sepekan duduk-duduk saja, tanpa perlu melakukan apapun di depan istana, kekuasaan SBY akan tamat dengan biaya rendah. Tapi dimanakah para mahasiswa itu berada ketika rakyat membutuhkan mereka untuk memangkas semua biaya ketakutan dan sikap overparanoid SBY? Tragis sekali, mahasiswa angkatan 2000-an di seluruh Indonesia mati kutu di rambut masing-masing.  Mereka malas membuat sejarah untuk menunjukkan kedaulatan intelektual kritis masa muda. Pergerakan mereka hancur total karena menyebarkan intrik dan isu agar mereka saling benci, sikat, cakar-cakaran, dan curiga. Kegarangan mayoritas mahasiswa terhadap SBY-Boediono hanya dalam dunia virtual di laptop yang terkoneksi internet maupun smartphone dan berbagai varian gadget lainnya.  Mereka kurang menunjukkan eksistensi riil perlawanan ekstra-konstitusional di jalanan. Mereka gagal untuk sepenuhnya berpikir cerdas demi memastikan hanya satu lawan yang harus dihadapi. Mereka juga menduplikasikan sikap paranoid SBY ke pergerakan dengan menata sendiri ketakutan- ketakutan yang tak beralasan keilmiahan, bahkan tanpa alasan apapun.  Cara penduplikasian sikap paranoid SBY dengan membuat klarifikasi isu gerakan 25 Maret, untuk memastikan mereka tak punya kaitan apapun dengan MKRI. Makassar dan Jambi sangat menyolok penduplikasian sikap paranoid itu. Pernyataan ketakutan puluhan aktivis Jambi disampaikan di hadapan Direktur Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Bagus Kurniawan, Jumat (22/3).  Betapa besar ketakutan itu sampai harus memastikan mereka membuat konferensi pers di hadapan polisi. Organ-organ aksi di Makassar menyebarkan rilis klarifikasi agar tidak terkait dengan gerakan 25 Maret. Teror psikologis bahwa MKRI akan menjadi aktor utama dalam kudeta berhasil meng-antiklimakskan gerakan mahasiswa di Makassar. Aksi instalasi pembakaran mayat SBY-Boediono di Bundaran Pettarani-Hertasning tak bersisa apapun.  Bahkan, tidak ada pesan asap sedebu dari pembakaran ban pada 22-23 Maret. Prosa demo mahasiswa Makassar sangat lemah menggunakan idiom intelektualitas bahasa tandingan. Mereka memutilasi sendiri batang leher perlawanan terhadap SBY-Boediono dengan kelemahan dalam penulisan klarifikasi. Itu memastikan intelektualitas kritis mereka belum terdefragmentasi dengan ban-ban yang terbakar.  Enam poin klarifikasi mereka tak punya diksi kuat untuk sebagaimana standar bahasa revolusioner. Sebelum ke jalan untuk memasang instalasi, membakar ban, maupun orasi. Harusnya mereka berlatih berbahasa Indonesia secara baik, benar, dan beramunisi ‘revodiksi idiomatik’ (diksi idiomatik yang revolusioner), “Karena kata adalah senjata”, sebagaimana ungkapan Subcomandante Insurgente Marcos dalam kompilasi, “Our Word is Our Weapon”.  HMI Makassar ke Kongres HMI di Pondok Gede hanya menjadi permainan jari kelingking politisi Golkar. Bahkan, mengamuk hanya karena kurang makan. Mereka tak berdaulat atas hasrat perut. Padahal, kekuatan lapar itu penting untuk meledakkan revolusi di berbagai negara. HMI tak lagi memiliki moral gerakan progresif- revolusioner dan cuma memitoskan ungkapan ringkih berupa ‘Yakin Usaha Sampai’ (Yakusa).  MKRI akhirnya sendirian menghadapi mesin perang negara dalam ‘Sembakoyudho’ itu. MKRI masih kukuh dengan pemerintahan transisi. Adanya KLB PD di Bali memperlihatkan negara ini makin lemah. Presiden harusnya menangani masalah utama nasional yang dirangkum dalam ultimatum MKRI, tapi malah justru turun pangkat menjadi ketua umum partai.  SBY setengah isi dan setengah kosong dalam gelas retak keparanoidannya. Ia mendelegasikan jabatan ketua umum ke orang lain dengan membuat jabatan baru berupa ketua harian. Bila SBY sepenuhnya paranoid dan itu memang lebih baik, jabatan sebagai presiden harus juga dikerjakan tugasnya bukan lagi dirinya.  Jabatan baru itu seperti Presiden Harian RI atau negara ini ditangani seorang profesional yang disewa paruh waktu untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Supaya kesempurnaan itu tepat akurasinya, sebaiknya pejabat aktor kepresidenan cukup pintar pula untuk paranoid sepenuh-penuhnya. ●