Revolusi Diam-diam Sulawesi Utara Ninuk M Pambudy dkk. ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 23 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

MENEMPUH  jarak antara Manado dan Bitung sekitar 40 kilometer dalam waktu satu jam adalah sebuah kemustahilan. Kepadatan arus lintas dengan mobil aneka rupa di jalan menjadikan jarak tempuh satu kota ke kota lain di Sulawesi Utara kini bertambah lama. Tak hanya ke Bitung, waktu tempuh dari Manado ke Tomohon pun kini menjadi dua jam. Padahal, jika tak padat, jarak keduanya dicapai 40 menit. Ahli ekonomi regional di Manado, Noldy Tuerah, menyebutkan, pertambahan kendaraan di Sulut bagai deret ukur, menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu daerah. ”Pada musim panen cengkeh, dealer mobil ramai pembeli,” ujarnya. Transformasi ekonomi Sulut di usia 50 tahun berlangsung cepat, terutama pada satu dasawarsa belakangan. Sektor pertanian dan perkebunan dahulu menjadi penopang perekonomian Sulut kini bersaing dengan sektor jasa dan pariwisata. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 di Manado menyatakan, Sulut di bawah kepemimpinan Sinyo H Sarundajang melakukan revolusi ekonomi secara diam-diam. Pembangunan infrastruktur dan banyak modal investasi membuat Sulut menjadi magnet baru di wilayah utara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 7-8 persen dalam enam tahun terakhir. Ini di atas angka nasional dan meningkatkan kemajuan ekonomi di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi tinggi berkorelasi dengan turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut melansir data kemiskinan tahun 2014 sebesar 7,8 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 208.000 jiwa. Angka ini tergolong kecil dibandingkan jumlah penduduk Sulut sebanyak 2,4 juta jiwa. Angka kemiskinan terbesar terjadi di pedesaan daerah kepulauan. Gubernur Sulut SH Sarundajang pun bergembira karena angka melek huruf di daerahnya mencapai 99,4 persen, mengalahkan DKI Jakarta yang baru 99,1 persen. Modal sumber daya manusia Sulut cukup baik. ”Orang Sulut biasa membaca dan tak mudah dibodohi dan diprovokasi. Masyarakat pintar menjadi modal untuk pembangunan. Singapura, misalnya, negara kecil tetapi memiliki potensi manusia luar biasa. Potensi Sulut lebih besar dari Singapura, yaitu memiliki sumber daya manusia dan kekayaan alam dan laut,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Sarundajang, nilai pekerja di provinsi itu jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain. Rata-rata upah minimum provinsi sekitar Rp 1,9 juta per bulan membuat Sulut menarik pekerja dari luar. Ribuan tenaga kerja masuk ke Sulut bekerja sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, dan sektor perkebunan. Mereka mengisi kesenjangan tenaga kerja, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Petani di Minahasa dan sejumlah daerah penghasil cengkeh dan kelapa kesulitan mencari tenaga pemetik dan pemanjat kelapa. Masalah tenaga kerja menajam manakala harga cengkeh, kopra, dan pala turun. Daniel Karundeng, petani kopra di Minahasa Utara, memilih menggadaikan lahan kebun kelapanya ketimbang harus mengurus sendiri. ”Sekarang tak ada orang suka kerja di kopra, semua lari ke Manado bekerja di pertokoan,” katanya. Kesulitan juga terasa di Manado karena tenaga kerja tersedot di sejumlah pertokoan, mal, dan hotel yang tumbuh di Bitung dan Tomohon. Sektor jasa Gebrakan Sarundajang, yang memelopori pertemuan internasional kelautan di Manado tahun 2009, memicu kenaikan signifikan di sektor jasa. Arus kedatangan orang ke Manado yang mencapai 1 juta orang lebih setiap tahun, setengah dari jumlah penduduk, menjadikan Sulut sebagai 10 daerah kunjungan wisata nasional. Dalam lima tahun terakhir, hotel berbintang bertumbuh dengan aneka fasilitas hiburan dan prasarana kota memadai. Penerbangan dari Manado ke Jakarta (PP) 15 kali dalam sehari tak cukup menampung arus orang ke Kota Kawanua itu. Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulut, Sanny Parengkuan, mencatat, setiap tahun lebih dari 50 kali Manado menjadi tuan rumah berbagai pertemuan nasional dan internasional. Seminggu dalam sebulan penerbangan ke Manado dari Jakarta mengalami puncak permintaan. Kemajuan sektor jasa, pariwisata, dan perkebunan mendongkrak angka PDRB Sulut mencapai Rp 49 triliun tahun 2013. Namun, hal itu tak membuat Pemprov Sulut puas. Sarundajang mengatakan, daerahnya sangat prospektif sebagai provinsi poros maritim dengan berbagai potensi perikanan laut dan pelabuhan Bitung yang aman. Laut adalah masa depan dunia yang harus digarap. Perairan Sulut menyimpan potensi 2.000 jenis ikan atau sekitar 60 persen spesies ikan dunia. Jumlah spesies itu menandakan perairan Sulut kaya dengan ikan. Produksi ikan hasil tangkapan tahun 2013 mencapai 350.543 ton dengan potensi lestari mencapai 1.884.900 ton setiap tahun. Angka itu sangat kecil dari apa yang diperoleh nelayan asing di Laut Sulawesi. Sebut saja Filipina yang berani mengukuhkan diri sebagai negara ikan tuna, padahal produksi mereka berasal dari Laut Sulawesi. ”Seandainya ikan memiliki KTP, dapat dipastikan ikan tuna produksi Filipina dari Sulut,” ujarnya. Sulut pada Selasa (23/9) ini berusia 50 tahun. Inilah salah satu daerah di Tanah Air yang prospektif karena memiliki banyak keunggulan untuk dikembangkan. Posisi ini akan semakin terbuka pada era Joko Widodo dan M Jusuf Kalla, yang memiliki visi kelautan yang nyata. ●

Gairah di Bibir Pasifik Ninuk M Pambudy dkk,  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 22 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Pengantar Redaksi Harian ”Kompas” bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan seminar "Di Laut Sulawesi Utara Berjaya" di Manado, Selasa (16/9), untuk memperingati 50 tahun Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai pembicara, Gubernur Sulut SH Sarundajang, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, Direktur Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Yanti Wibisana, Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia Laksdya (Purn) Y Didik Heru Purnomo, pengajar Institut Pertanian Bogor Prof Dr Dietriech Bengen, dan Dekan Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi Prof Dr Grevo Gerung, serta moderator Ketua Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Belitung Noldy Tuerah. Laporan disajikan Ninuk M Pambudy, Tri Agung Kristanto, J Rizal Layuck, dan peneliti Litbang ”Kompas”, Gianie, di bawah ini dan halaman 24 serta besok di halaman 24. WAKTU masih sekitar pukul 15.00 di pelabuhan peti kemas Bitung, Sulawesi Utara, Senin (15/9). Di tepi dermaga, laut terlihat biru gelap, menandakan kedalaman lebih dari 20 meter. Vegetasi Pulau Lembeh yang berhadapan dengan Bitung tampak jelas karena hanya berjarak 1-2 kilometer dari daratan Sulut. Bitung adalah pelabuhan alam yang sangat strategis dari sisi letak. Pulau Lembeh melindungi pelabuhan alam ini dari angin dan gelombang Samudra Pasifik. Kota pelabuhan itu memang berada di bibir Lautan Teduh, berjarak hanya 43 kilometer dari Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Kegiatan di pelabuhan sepi sore itu, berbeda jauh dari kesibukan 24 jam seperti di Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Situasi itu seperti menisbikan posisi Bitung yang sudah ditetapkan sebagai gerbang internasional Indonesia bagian timur ke Asia Pasifik. Juga kenyataan Kota Bitung memiliki jalan yang lebar, 25 industri pengolahan ikan, perjalanan ke Manado yang berjarak 43 kilometer perlu waktu 1,5 jam karena ramainya lalu lintas. Perkembangan Bitung yang penuh gairah untuk maju terasa lambat dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Sulawesi Utara dan keinginan pemerintah pusat mengatasi masalah logistik nasional. Biaya logistik Indonesia 24 persen dari produk domestik bruto dan termahal di ASEAN. Apabila janji pemerintah pusat mengembangkan infrastruktur Bitung sebagai gerbang Indonesia ke Asia Pasifik segera diwujudkan, produk perkebunan dan perikanan dari timur dapat diekspor melalui Bitung. Biaya angkut menjadi lebih murah 200 dollar AS per peti kemas 20 kaki ke Singapura karena tidak perlu melalui Jakarta atau Surabaya. Lambatnya pembangunan Bitung menjadi simbol kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kelautan. Muncul perasaan pembangunan lebih menekankan daratan di tengah kenyataan dari 7,7 juta kilometer persegi luas Indonesia, hanya 1,9 juta kilometer persegi atau kurang dari 25 persen berupa daratan. Masa depan Masa depan Indonesia adalah laut. Laut menjadi sumber pangan, mineral, bahan obat, hingga kosmetik. Laut sumber energi bersih terbarukan, sumber devisa melalui wisata bahari konservasi, serta penghubung pulau-pulau di dalam Indonesia dan Indonesia dengan dunia luar. Janji presiden terpilih Joko Widodo menjadikan Indonesia poros maritim dunia bertemu dengan aspirasi daerah yang lama menantikan keterhubungan 13.466 pulau Indonesia yang secara resmi dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari lebih dari 17.000 pulau di Nusantara. Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memasukkan keinginan presiden terpilih memajukan kemaritiman. Di antara sasaran pembangunan adalah memperkuat kedaulatan wilayah dengan meningkatkan kemampuan perundingan batas laut Indonesia dengan sembilan negara tetangga. Pulau-pulau terkecil mendapat perhatian dengan merencanakan pembangunan pelabuhan. Pulau-pulau terluar juga ditingkatkan pengamanannya untuk mencegah pencurian ikan serta menjaga kedaulatan dan keamanan Nusantara. Pengembangan ke arah daratan yang terbatas akan membuat kawasan pesisir semakin penting. Terjadi kecenderungan di sejumlah negara, kota-kota tumbuh di kawasan pesisir dengan tidak merusak lingkungan. Komitmen Untuk manfaat terbesar bagi kemakmuran masyarakat, butuh komitmen jangka panjang pemerintah pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur dan ketahanan masyarakat. Manado, misalnya, saat ini listrik kerap mati di sebagian kota. Kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pusat riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan, serta swasta belum berkembang. Kewirausahaan harus ditumbuhkan meskipun bukan hal mudah. Pelaku wirausaha berani mengambil risiko usaha serta siap memanfaatkan inovasi dan teknologi. Pada saat bersamaan pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan, terutama karena Sulawesi Utara menjadi bagian segitiga pusat keragaman hayati koral dunia. Pulau-pulau kecil di kawasan konservasi dapat menjadi kawasan wisata bahari tanpa menggusur warga setempat. Pemerintah pusat harus berkomitmen dengan memfokuskan dana pembangunan yang terbatas pada infrastruktur kelautan. Tanpa komitmen, daya saing Indonesia akan semakin tertinggal pada saat pasar tunggal ASEAN dibuka akhir tahun 2015. Masyarakat Sulawesi Utara sangat bersemangat membangun. Mereka menagih wujud janji-janji yang sudah diucapkan. ●

Sulawesi Utara, Pintu untuk Kuasai Dunia Gianie  ;   Peneliti Litbang Kompas

KOMPAS, 22 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

LAUTAN masa lalu adalah Mediterania. Lautan masa kini adalah Atlantik. Lautan masa depan adalah Pasifik. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dalam diskusi bersama harian Kompas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Selasa (16/9), dalam rangka peringatan 50 tahun Sulawesi Utara. Pasifik sudah menjadi masa kini, bukan lagi yang akan datang. Menguasai pelayaran dan lalu lintas perdagangan di lautan Pasifik berarti menguasai dunia. Sulawesi Utara yang berada di bibir Samudra Pasifik merupakan pintu bagi Indonesia untuk menguasai dunia. Syaratnya, menyiapkan konstruksi rumah yang bernama maritim dan mengisi rumah tersebut dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Pernyataan Gubernur Sulawesi Utara bahwa lautan masa depan adalah Pasifik menggaungkan pemikiran Sam Ratulangi, gubernur pertama Sulawesi Utara, lebih dari setengah abad lalu. Sam Ratulangi yang meninggal 65 tahun lalu telah menyadari, Indonesia memiliki keunggulan geostrategis di wilayah Pasifik pada abad ke-21, era milenium ketiga. Di kala pusat dunia berada di Atlantik (milenium kedua), setelah bergeser dari Mediterania (milenium pertama), Sam Ratulangi telah mempunyai visi jauh ke depan. Ia melihat bahwa pada milenium ketiga, pusat dunia akan bergeser ke Pasifik. Dalam kerangka itu, Sam Ratulangi berbicara mengenai kemungkinan diterapkannya sistem ketatanegaraan yang bersifat federal atau otonomi daerah yang lebih luas untuk mengantisipasi kompetisi global yang akan berpusat di Pasifik. Dalam konteks sekarang, pesan yang disampaikan ialah bahwa orientasi pembangunan dengan sistem otonomi daerah tidak boleh lagi hanya memperhatikan wilayah kontinen. Wilayah maritim yang menjadi ciri negara kepulauan terbesar di dunia ini tidak boleh lagi diabaikan. Selama ini, pelaksanaan otonomi daerah dengan anggaran dana alokasi umum telah menimbulkan ketidakadilan. Otonomi daerah lebih memakmurkan daerah-daerah yang daratannya lebih luas. Padahal, kemiskinan di daerah kepulauan lebih parah dibandingkan dengan desa di daratan. Nelayan lebih miskin daripada petani. Infrastruktur di daerah kepulauan juga minim. Jarak lebih dekat Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang berbatasan laut dengan negara tetangga. Geoposisi Sulawesi Utara yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik menempatkannya lebih dekat dengan negara-negara yang masuk dalam kerja sama ekonomi Asia Tenggara (AFTA) dan Asia Pasifik (APEC). Jarak tempuh distribusi barang dari Sulawesi Utara ke Hongkong, Tokyo, Seoul, Honolulu, Vancouver, Panama, Vladivostok, dan San Francisco lebih dekat dibandingkan dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Namun, dalam alur pelayaran ekspor Indonesia, posisi Sulawesi Utara dengan pelabuhan alamnya di Bitung belum memiliki akses langsung ke luar negeri. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur Indonesia, seperti di Makassar, Bitung, Sorong, Ambon, Ternate, dan Kendari, dalam alur ekspor barang harus melalui pelabuhan di Jakarta atau Surabaya untuk selanjutnya ke Singapura dan negara tujuan ekspor. Rute pelayaran ini tidak efisien dari segi waktu dan biaya sehingga meningkatkan biaya logistik. Itu sebabnya, biaya logistik Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 24 persen dari produk domestik bruto. Kondisi inilah yang akan diperbaiki. Jika kapasitas pelabuhan peti kemas di Bitung ditingkatkan, jalur pelayaran dari timur ke barat, dari Papua Niugini ke Malaysia, yang melalui Bitung diperkirakan mampu menghemat biaya 200 dollar Amerika Serikat (AS)-300 dollar AS per kontainer ukuran 20 kaki. Hal itu juga akan menghemat waktu sekitar satu minggu dibandingkan jika melalui Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Begitu pula dalam jalur pelayaran dari utara ke Indonesia, seperti dari Tiongkok ke Davao (Filipina) dan lanjut ke Bitung, biaya dan waktu akan bisa dihemat hingga setengahnya. Perubahan alur ekspor dengan melalui Pelabuhan Bitung sangat dimungkinkan karena posisi Sulawesi Utara yang diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI 2 (Laut Sulawesi) dan ALKI 3 (Laut Maluku dan Samudra Pasifik). Hub internasional Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan hub internasional sesuai dengan dokumen Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa mengakomodasi distribusi barang dari pelabuhan pengumpan di sisi barat dan timur untuk selanjutnya langsung dibawa ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika. Pelabuhan pengumpan dari barat meliputi Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Palu, dan Makassar. Sementara pelabuhan pengumpan dari sisi timur meliputi Ambon, Ternate, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sorong Dengan pengembangan Pelabuhan Bitung, wilayah Sulawesi Utara ditargetkan untuk pengembangan penangkapan ikan terpadu yang didukung industri pengolahan dan pengawetan ikan serta biota perairan lain. Bitung pun ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) pada Mei 2014. Setelah penetapan Bitung sebagai KEK, sejumlah kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur pun disiapkan. Luas KEK yang semula 534 hektar dapat dikembangkan hingga 2.000 hektar dengan tambahan reklamasi 274 hektar. Panjang dermaga peti kemas yang kini sekitar 515 meter secara bertahap akan ditambah dan ditargetkan mencapai 800 meter pada 2028. Ada juga rencana pembangunan Tol Manado-Bitung sepanjang 38 kilometer dalam dua tahapan dalam waktu dekat. Untuk meramaikan aktivitas bongkar muat barang, Bitung sudah mengantongi izin impor tiga komoditas langsung ke Pelabuhan Bitung melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2014 yang diterbitkan pada 3 Juli 2014. Tiga komoditas itu adalah makanan dan minuman, pakaian jadi, dan elektronik. Izin itu berlaku per 1 Oktober nanti. Bitung dan Manado menjadi pusat kawasan ekonomi strategis yang akan menghela perekonomian di seluruh Sulawesi Utara, juga wilayah Sulawesi lain. Tekanannya adalah pada pengembangan sektor perikanan dan perkebunan kelapa beserta produk turunannya. Sulawesi Utara sendiri akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis gugus pulau. Dengan sumber daya laut yang dimiliki, Sulawesi Utara memiliki keunggulan geoekonomi, yaitu laut sebagai sumber pangan baru akibat keterbatasan pangan di darat sekaligus menjadi sumber energi. Sudah saatnya pemerintah pusat mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim. Adalah kewenangan pusat untuk mengoordinasi pelayaran dan mengubah tata ruang nasional untuk mendukung pengembangan pelayaran. Konsep sudah dimiliki, tinggal komitmen yang kuat untuk mewujudkannya, karena siapa yang menguasai laut akan menguasai dunia. ●