Pencari Suaka dan Martabat Bangsa Ahyudin  ;  Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT)

REPUBLIKA, 21 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Apa yang menjadikan bangsa besar? Sama sekali bukan kedigdayaan ekonomi apalagi militernya. Bukan bersebab kehebatannya menaklukkan bangsa lain. Kenangan kebesaran atas sebuah bangsa, melalui leadership bangsa, ada pada kapasitasnya mengelola kemanusiaan. Kemanusiaan, sebuah platform lintas bangsa, mondial, universal. Siapa atau bangsa apa hebat mengelola kemanusiaan, membantu bangsa lain, dialah bangsa besar. Peluang itu sedang terhidang di halaman Tanah Air kita. Aceh pascatsunami adalah 'pesta kemanusiaan' yang menempatkan Indonesia ajang kerja penyelamatan jiwa manusia. Filantropi dunia unjuk kebaikan di tengah krisis kemanusiaan ini. Yakinlah, itu bukan kebetulan. Bangsa ini sedang ditatar menjadi bangsa besar: latihan mengelola elemen-elemen lintas bangsa dalam urusan kemanusiaan. Bangsa lain berbondong-bondong menolong pemulihan Aceh (dan Nias) pascatsunami. Ini 'buah' kebaikan Indonesia berkali-kali mengirim pasukan perdamaian (Kontingen Garuda) bertahun silam. Misi memulihkan kedamaian tak boleh hilang dari bangsa ini, kalau keberkahan ingin terus mengalir bagi negeri ini. Lalu, pekan ini medio Mei, setelah berlalu 'Hari Pendidikan Nasional' dan 'Hari Kebangkitan Nasional', beratus pencari suaka muncul di pantai Aceh Utara. Mereka mencoba peruntungan hidup, sebagian sempat bekerja di Malaysia, lalu berbekal tabungannya, kembali ke Myanmar menjemput keluarganya. Malang tak dapat ditolak, mereka terdampar setelah kehabisan bahan bakar dan pangan ke perairan Indonesia. Bukan kebetulan. Ini 'utusan langit' menguji bangsa kita: akankah bangsa ini ditinggikan martabatnya sebagaimana martabat bangsa-bangsa lain yang dengan ikhlas dan sadar bersemangat menyelamatkan kehidupan, menolong manusia-manusia lain yang teraniaya; ataukah menjatuhkan derajat kebangsaan kita dengan membiarkan kematian melenyapkan umat manusia lainnya? Saya bersyukur, Kementerian Luar Negeri RI segera membantah kabar bahwa Indonesia menghalau pencari suaka kembali ke laut lepas. Pasti, Indonesia tidak sezalim itu. Kita bangsa yang pernah sengsara dan ditolong bangsa lain, baik sebelum merdeka maupun ketika sudah menjadi NKRI. Balas budi kita tidak cukup hanya untuk negara-negara terkait, negara-negara penolong, tapi harus lebih dari itu: kepada kehidupan. Kita tak ingin model pertolongan yang transaksional, equal, pas banderol. Karena kita bangsa besar, kita layak melakukan lebih; lakukan lebih dari yang biasa. Menolong, dengan sesungguh-sungguh pertolongan. Kita tidak menolong sebatas fatsun bangsa di kawasan yang sama. Kita tidak menolong sebatas etik dan kepatutan. Pada diri pencari suaka, kaum yang teraniaya, lemah tanpa daya, ada kekuatan perubahan. Dalam perspektif Muslim, perubahan (kebaikan) terjadi bersama mereka yang paling lemah. Membantu yang teraniaya sama dengan menghadirkan kekuatan Yang Mahabesar. Modal hebat mendongkrak martabat bangsa, menolong bangsa/etnis lain yang terlemah. Mengapa kalau PBB menyebut Rohingya etnis paling sengsara di dunia, tak banyak pemerintah atau bangsa-bangsa di dunia mengajukan diri menjadi penolongnya? Apakah karena faktor Myanmar "saudara se-ASEAN" kita? Kalau benar makna persaudaraan itu dihayati, saudara yang keliru harus diselamatkan dengan diingatkan. Kalau tidak, kita membiarkan saudara kita selamanya dalam kesalahan. Kesalahan yang ini, Myanmar gagal menunjukkan iktikadnya memelihara kehidupan. Mengusir Rohingya entah ke mana, membiarkan Rohingya menemui ajal perlahan, lebih kejam dari perang cepat yang segera mematikan. Beratus bahkan beribu Rohingya, mati di laut perlahan karena lapar, sakit atau terempas badai. Martabat Indonesia cemerlang ketika banyak jiwa bangsa lain yang hadir di halaman rumah kita dalam kondisi tak berdaya, kita selamatkan. Tampilan fisiknya, sudah mirip, agamanya pun sama dengan mayoritas Indonesia, kalaupun tidak, mereka pun sama: manusia seperti kita. Kita juga punya Tanah Air yang luas, yang memungkinkan untuk menjadi lahan penghidupan manusia di atasnya. Rohingya (pun sebagian pencari suaka Bangladesh), orang-orang yang bersedia bekerja demi hidup. Mereka pejuang kehidupan, yang kalau kita beri kesempatan, bukan mustahil, bangsa Indonesia memiliki alasan hebat untuk memohon keamanan dan kemakmuran bagi negerinya, ketimbang kalau kita mengabaikan pencari suaka itu. Menutup tulisan ini, sepenggal catatan saat menengok pencari suaka Rohingya dan Bangladesh ini di Aceh Utara. Hanya ada sedikit yang bisa bicara Melayu, lebih sedikit lagi bahasa Inggris. Satu di antaranya, Thanbe Ahmed (20 tahun). Ia mengaku pencari suaka dari Bangladesh. Semula ia berpikir mau ke Malaysia. Itu karena ia punya cerita, banyak yang selamat dan membangun kehidupan baru di sana. Ia belum kenal Indonesia. Ia dengar, pencari suaka di Indonesia tak bisa menetap. "Tapi, pikiran saya berubah. Indonesia is good country. Kami disambut orang Indonesia, orang Aceh. Kami merasa aman," ungkapnya. Baru beberapa saat di Aceh, ia sudah merasakan kehangatan bangsa Indonesia. Kebaikan Aceh adalah kebaikan Indonesia. Aceh mewakili Indonesia menjadi etalase kemanusiaan dunia. Penyambut pencari suaka itu, orang-orang biasa, nelayan, petambak, pedagang kecil, atau petani. Bahkan, siswa-siswi dan mahasiswa menunjukkan kehangatannya. Kata Rozy, relawan lokal warga Lhoksukon, biasanya pukul 21.00 jalanan di Desa Kuala Cangkui—menuju area tempat pelelangan ikan, di mana pencari suaka dipusatkan—sudah sunyi. "Tapi hari ini, pukul sepuluh malam saja masih banyak yang datang. Semua bukan cuma mau melihat-lihat. Tak ada yang datang tangan kosong. Minimal mereka berbagi uang," ungkap Rozy yang menyaksikan fenomena serupa sejak pencari suaka itu ditampung di GOR Lhoksukon. Selain badan-badan dunia, seperti UNHCR dan IOM, media nasional maupun internasional, badan lokal, seperti Dinas Sosial Aceh dengan Tagana, PMI Aceh, beberapa pejabat lokal dengan pakaian tak resmi, dan entah apalagi yang serbaremang-remang karena penerangan masih terbatas malam itu, menunjukkan kemanusiaannya. Sesaat saya merasa, kita terus menanjak menuju bangsa bermartabat karena memuliakan manusia dengan menyelamatkan kehidupan. Saya makin yakin, pencari suaka itu akan kita persaudarakan dengan bangsa kita. Kita takkan pernah sengsara dengan menolong sesama manusia. ●

Diplomasi Kurban Ahyudin  ;   Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT)

KORAN SINDO,  09 Oktober 2014

                                                                                                                       

Ajaran Allah, bahkan yang sunah sekalipun, niscaya punya dampak luar biasa. Salah satu yang sunah itu: ibadah kurban. Kalau impact kurban tidak luar biasa, bukan salah ajaran. Dalami diri, mungkin sekali kurban biasa-biasa saja impact -nya karena kita belum berpikir dan bekerja total untuk itu. Yakinlah, kurban itu luar biasa. Seperti apa? Awal 1990-an silam, terbayangkah orang Indonesia yang bukan sedang berhaji, memotong kurban di luar negeri? Lalu waktu bergulir. Sejarah baru kurban, berkembang: rakyat Indonesia bisa berkurban untuk Indonesia dan dunia. Bukan hanya di sekitar tempat tinggalnya. Kurban beredar ke sejumlah kawasan yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Bukan kambing atau sapi Indonesia diekspor. Di sejumlah wilayah sasaran, ada mitra lokal yang belanja hewan kurban. Ekonomi pun berputar di wilayah sasaran. Ada kemudahan bertransaksi: internet banking , transfer, sampai pembayaran dengan kartu kredit bahkan jemput donasi (dana pekurban dalam hal ini disebut donasi) di wilayah tertentu. Kurban bukan hanya dibedah dari dimensi spiritual/ritual, apalagi sekadar ekonomi semata. Ini tentang dimensi kemanusiaan global. Apa hakikat diplomasi atau hubungan internasional? Bagi pegiat kema-nusiaan, diplomasi itu demi kemanusiaan. Politik, keamanan nasional, ekonomi luar negeri, dan berbagai alibi hubungan internasional tak lain demi menyamankan makhluk manusia. Diplomasi itu jembatan kemanusiaan, bahkan kerja nyata kemanusiaan berskala global. Bukan diplomasi kalau tujuannya menekan dan memicu ketidaknyamanan global. Kurban global dalam manajemen kemanusiaan merupakan diplomasi nyata kemanusiaan. Menebar keriangan di kantong-kantong pengungsian, bahkan di perbatasan negeri lain yang rawan kekerasan dengan daging kurban, mengandung dimensi diplomatik, lebih dari sekadar karitatif. Pertama, kehadiran pegiat kemanusiaan Indonesia, mewakili entitas Indonesia. Bangsa besar ini, sekalipun hadir sedikit orang, di kancah kemanusiaan, teresonansi sebagai sebuah wujud kepedulian. Ia menggemakan perhatian dan pembelaan atas krisis di sebuah negeri, atas nasib yang menimpa umat manusia di mana pun. Lebih dari sekadar hadirnya diplomat formal yang tentu punya akses di forumforum kenegaraan, pegiat kemanusiaan ini mempersembahkan kurban dari rakyat Indonesia. Berkilo-kilogram, bahkan berton-ton daging korban, diterima tangan-tangan kurus korban perang di perbatasan Suriah, di tengah sekumpulan janda Palestina korban serangan Israel di Gaza, atau pengungsi nan malang Somalia dan di banyak tempat lainnya di dunia. Sampainya kurban ini menjadi percikan pembakar semangat kepedu-lian. Lebih dari sekadar cerita tentang sekerat daging dan seulas senyuman. Ada narasi hebat tentang umat manusia yang terlunta-lunta, terabai bahkan terancam hidupnya. Dan putra-putra terbaik Indonesia, mengendarai kurban itu untuk menyapa dan memicu senyum bahagia; pun doa tulus dipicu rasa syukur dari mereka yang dilanda nestapa. Kedua, perjalanan kurban Indonesia ke ranah global sejatinya juga kisah tentang stimulan kebijakan luar negeri banyak bangsa; bangsa yang negerinya menjadi kawasan implementasi korban—selayaknya berpikir keras untuk segera mengakhiri kemelut. Malu sudah menjadi urusan negeri lain; setidaknya, bisa lebih serius menunjukkan jiwa kemanusiaannya. Kalau pun tidak, celah sedikit yang dilalui pegiat kemanusiaan menjadi ”lobang kecil” harapan yang menaikkan krisis laten itu menjadi isu kemanusiaan global. Siapa pun orangnya, di negeri mana pun ia hidup, sepanjang dipersepsikan memiliki kuasa dan dipandang mampu berkontribusi untuk memulihkan krisis kemanusiaan, juga tersentuh dan layak malu jika tak berkarya kemanusiaan. Ibarat kobaran api kebaikan, pegiat kemanusiaan— termasuk pembawa kurban global—adalah pemantik kecilnya sampai kebaikan meluas ke mana-mana. Kerja kemanusiaan kurban global ini bukan semata-mata menyampaikan daging kurban, melainkan pada impact strategisnya: menstimulasi sikap dunia menjadi kian humanis dalam segenap wujudnya. Representasi masyarakat sipil lewat kurban global, distimulasi peran formal efektif negara asal juga. Indonesia dengan stimulasi kerja penuh dedikasi berani dan tulus pegiat kemanusiaan (salah satunya dengan program kurban global), menjadi makin punya alasan kuat menunjukkan peran lebih nyata. Suara nyaring itu disuarakan anak negeri, didukung beneficiares (penerima manfaat) dari banyak titik kritis kemanusiaan di banyak negara. Kekuatan diplomasi people to people, meneguhkan dan melapangkan jalan diplomasi goverment to government—bahkan dalam banyak kasus, kekuatannya melebihi diplomasi bussines to bussiness yang jauh lebih banyak mendapat dukungan dibanding terhadap kerjakerja kemanusiaan. Dalam banyak momentum kemanusiaan antarbangsa, pegiat kemanusiaan kebanyakan didukung kekuatan bersama masyarakat Indonesia. Berbeda dengan relasi bisnis antarbangsa. Melalui artikel singkat ini, ingin saya sampaikan, di sejumlah negara, kekuatan masyarakat sipil—salah satunya dalam wujud formal organisasi nonpemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat, memperoleh dukungan signifikan pemerintah, badan dunia (di mana para petingginya juga senegeri asal dengan sejumlah NGO internasional) dan korporat. Sementara NGO Indonesia, elemen masyarakat sipil Indonesia mandiri dalam ikhtiar kerasnya mengedukasi publik mengamanahkan dukungannya. Saatnya pemerintah dan korporat nasional adu kompak dengan kepedulian kemanusiaan bangsa-bangsa lain. Kurban kita adalah media diplomasi kemanusiaan: berkurban sembari menata perdamaian dunia. Global Qurban- ACT misalnya, sebagai salah satu pemain kurban global bentukan putra Indonesia, berupaya keras bekerja nyata mengelola isu kemanusiaan global dengan tekad bisa mengirim kurban ke 20 negara, termasuk di 29 provinsi di tanah Air. Semoga langkah ini menepis anggapan bahwa kurban sekadar ritual yang tak seberapa kontributif bagi perubahan sosial makro. Tanpa menepis tradisi berkurban di lingkungan sekitar, kurban global pun menjadi pilihan melipatgandakan maslahat kurban kita. Wallahu aWallahu alam bish-shawwab. ●

Kelud, Ketulusan, dan Kebangsaan Kita Ahyudin  ;   Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation

KORAN SINDO,  22 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

Pasca-Amerika Serikat mengebom kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, bangsa Jepang kolaps sesaat. Jepang pun menyerah. Dunia tahu siapa pemenang perang bersenjata itu. Menyelami kedalaman solutif bangsa Jepang setelah kekalahannya, Jepang menemukan elan kebangkitan luar biasa dan memenangi perang dahsyat kebudayaan. Jepang dengan bekas radiasi bom atomnya, malah mengembangkan pola makan sehat lantaran ketiadaan tanaman dan kehidupan yang normal di daratan: sushi dan nori. Makan ikan mentah dan rumput laut, alih-alih sebagai sekadar penyambung hidup, berkembang begitu kreatif bahkan mendunia. Makan ikan segar itu sehat. Itu baru kreasi kulinernya. Dalam hal teknologi (perang), kekalahan dari bangsa lain cukup sekali, sesudahnya bangsa Jepang mengembangkan falsafah Kaizen: never ending improvement, memperbaiki apapun sedikit demi sedikit setiap hari. Hasilnya, Jepang meraih kembali kejayaannya. Bencana akibat perang telah menguatkan kebangsaannya. Hari ini, segitiga pemerintah- korporat-rakyat, menampakkan fenomena getir. Sejumlah oknum (dan jumlahnya amat besar) penyelenggara pemerintahnya, tersangkut korupsi. Pengusahanya berkembang menjadi kapitalis tamak. Ibarat membuka perkebunan sawit membabat alas penyangga keseimbangan kawasan, lahan pun bahkan harus bersih dari rerumputan saat land clearing, dunia usaha dikuasai perilaku ”pembersihan bisnis dari usaha mikro”. Yang kecil tersingkir lalu mati, padahal mereka tak pernah memacetkan kredit perbankan triliunan, karena mereka sudah pasti unbankable! Rakyatnya? Sebagian besar urusan krusialnya, terlebih dalam situasi bencana di banyak tempat: terabaikan. Lalu, pemerintah mengeluarkan wacana hebat: menggelontorkan dana besar penanggulangan bencana dan pemulihan sarana dan prasarana fisik. Rakyat pun ”siap” kalau saat dana direalisasikan, mereka belum kunjung mendapat santunan dan pemulihan. Seperti ribuan rumah korban gempa di Lombok Utara atau korban bendungan alam Wae Ela Maluku Tengah tahun lalu. Belum lagi sejumlah penanggung jawab gudang logistik pemerintah di wilayah-wilayah terpapar bencana, tak berani mengeluarkan jatah beras untuk situasi darurat karena ”belum ada perintah atasan”. Terlalu! Dialog Masyarakat Sipil Lalu siapa yang bersegera menolong korban bencana di mana-mana, masif dan eskalatif ini? Masyarakat sipil sendiri: elemen keempat! Masyarakat bahu-membahu menolong dirinya, dengan stimulasi-edukasiaktivasi lembaga kemanusiaan. Lembaga kemanusiaan ini lahir karena panggilan, tumbuhkembangnya terjadi dalam asuhan pengalaman, tanpa sedikit pun anggaran negara. Terlalu banyak elite disibukkan mempersiapkan Pemilihan Umum 2014. Para elite bangsa ini belum signifikan menunjukkan karya kemanusiaannya. Sejumlah pembantu presiden pun, karena akan bertarung dalam perhelatan demokrasi, mundur. Ketika itulah, agenda rakyat banyak menjadi berselisih jalan dengan agenda elite penyelenggara pemerintahan. Saya baru saja melintasi kota-kota di Jawa yang terpapar abu Kelud. Solo dan Yogyakarta yang jauh dari Kelud, malah kerap terpapar ekses erupsi Gunung Merapi, kembali ditebari abu vulkanik Kelud. Perjalanan melintasi jalan-jalan utama Yogyakarta dan Solo, dipenuhi kepulan debu. Pepohonan dan bangunan diselimuti debu. Hampir semua pengguna jalanan yang tak bermobil, tak dikenali lagi wajahnya karena tertutup masker. Masker seolah menjadi fesyen yang sedang ngetren. Semua mengenakannya: rakyat kecil hingga Presiden negeri ini. Seorang relawan di Pare, Kediri berseloroh, ”Luar biasa Kelud ini, dihormati sekali sanggup mendatangkan presiden ke sini. Semoga debu Kelud menjadi awal datangnya berkah.” Di tengah kancah bencana, kita menemukan ”kesamaan frekuensi” baik mereka yang menjadi korban dan mengungsi, maupun yang datang dari banyak tempat atas dasar panggilan nurani. Frekuensi itu bernama kemanusiaan. Kemanusiaan menyelaraskan korban dan mereka yang peduli. Kemanusiaan menjadi bahasa penyatu. Kemanusiaan segera menyatubahasakan elite pengambil keputusan, rakyat dan elemen-elemennya. Meleset sedikit saja dari ruh kemanusiaan, siapa pun akan kehilangan kesinambungan, bahkan bisa secara ekstrem dipandang kehilangan kemanusiaannya. Bencana memaksa masyarakat sipil berdialog intensif di ranah kemanusiaan. Kelud: Lahan Ketulusan Sejak erupsi Gunung Kelud Kamis malam, minggu lalu, warga berlarian mengungsi. Sejauh ini mereka terkendali, tertib dan berinisiatif mencari wilayah aman untuk mengungsi. Warga masyarakat dan aparat setempat juga tanggap sejak sosialisasi kesiapsiagaan bencana hingga erupsi terjadi. Kembali, bangsa ini menyempurnakan kebaktiannya dari elemen masyarakat sipil dan pemerintah lokal. Sejenak di kawasan bencana, warna-warni keriuhan politik menyurut. Unjuk citra antarparpol yang bisa muncul pada situasi normal, malah nyaris tak terlihat dalam aksi unjuk peduli. Satu dua atribut politik, berkibar dalam aktivitas kemanusiaan, tapi minim sekali. Kampanye politik malu hati umbar janji di tengah banyak orang yang sedang bersedih. Ini kemajuan, pertanda mulai sensitifnya elite politik. Bahkan ini pertanda baik. Masalahnya, ketika krisis sosial akibat bencana menyeruak, tak cukup dengan sikap malu kampanye. Malulah, kalau tak sempat berbuat. Kreativitas pegiat politik diuji untuk berkarya kemanusiaan lebih dari sekadar menebar peranti politik. Berkarya nyata dari beragam lini, terutama saat bencana menerpa bangsa, tak sekadar memperbaiki citra diri, tapi semoga kian memperkukuh performa dan kapasitas kepemimpinanpara pegiat politik. Bisa jadi, pandangan para elite partai politik telanjur menganggap tabu memunculkan atribut partai di tengah suasana duka korban bencana. Yang meningkat tajam, kompetisi layanan kemanusiaan antara pemerintah (dan jajarannya) instansi terkait dengan institusi masyarakat sipil dalam aksi unjuk kepedulian sosial. Semua adu baik menggelar layanan kemanusiaan. Ini kompetisi hebat yang mempercepat bangsa ini mengatasi seribu satu masalahnya. Tak lain, karena penyelenggara pemerintahan maupun masyarakatnya adu baik mengelola amanah. Sungguh, gejala baik yang melahirkan optimisme. Kian dekat saatnya melihat bangsa ini merangkak menuju puncak kejayaan karena lolos dari sergapan masif bencana. Kembali menengok bencana erupsi Kelud. Wilayah terpapar dampak Kelud, adalah lahan keikhlasan. Pemerintah pusat dan daerah, institusi pemerintah terkait penanggulangan bencana, TNI dan Polri, kaum berpunya, pegiat kemanusiaan, rohaniwan, intelektual, profesional: semua ikhlas berkarya kemanusiaan. Mereka beraktivitas mulai dari yang berdoa, menyapu abu vulkanis dari jalan utama berkilo-kilometer, menghidupkan dapur umum, berkontribusi harta benda, berkomentar, menyebarluaskan pesan kepedulian dan banyak wujud keikhlasan lainnya. Bangsa ini boleh kehilangan harta benda, sanak keluarga, kemewahan dan kenyamanan, tapi jangan kehilangan keikhlasan. Ya, Kelud (dan banyak lahan bencana alam dan sosial lainnya) adalah lahan keikhlasan dari mana energi berkarya ”tak ada matinya”. Bencana menstimulasi sebuah bangsa menemukan jalan lempeng untuk menjadi bangsa besar. Bencana ini stimulan mengaktivasi kekuatan kepemimpinan, sekaligus menjadi penapis berpenampang halus lahirnya pemimpin sejati. Gagal merespons bencana, gagal mengelola bangsa bahkan dampak lanjutnya: gagal merawat kebangsaan. Tak ada jalan mundur untuk kemanusiaan: hadapi, bahkan andai itu bernama ketidakpedulian politik atas kemanusiaan. Bangkitkan kemanusiaan kita! ●

Filantropi : Antara Negara dan Masyarakat Sipil

Filantropi : Antara Negara dan Masyarakat Sipil Ahyudin  ;   Presiden ACT Foundation

KORAN SINDO,  06 Desember 2013

  

Bersyukur, saya bisa hadir di tengah komunitas terpelajar dunia: kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, di Bangkok, Thailand, 28 November sampai 1 Desember 2013.  Pada forum itu, mewakili elemen masyarakat sipil, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan pandangannya. Dari butir-butir pandangan di forum ini, poin mengenai filantropi, menarik dikemukakan untuk publik di dalam negeri. Filantropi/kedermawanan merupakan kekuatan sebuah bangsa juga negara dalam menjalani peran kemanusiaan global. Secara kategori, ada dua jenis filantropi yaitu filantropi negara, ada filantropi masyarakat sipil.  Bentuk filantropi ini bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan subyek yang akan dibantu. Sempat muncul pertanyaan juga, apakah bantuan militer sebuah negara untuk entitas bangsa atau negara lain itu kedermawanan? Bukan! Militer dan aksi kekuasaan semacam itu pada banyak kasus malah mengalami penolakan rakyat dari mana bantuan militer itu diberikan.  Selama sebuah ”bantuan” dipandang mengoyak kemanusiaan dalam makna luas, pasti mengundang resistensi nurani anak-anak bangsa. Kemanusiaan mengatasi kebangsaan dalam makna konvensionalnya. Menjadi manusiawi jauh lebih penting dibanding menjadi nasionalis yang buta dari rasa kemanusiaan. Pada masa awal kemerdekaan, saat Indonesia belum semakmur saat ini, Indonesia memiliki empati tinggi dan bisa mengirim bantuan pangan ke negara-negara yang kesulitan pangan. Sementara itu, berapa banyak anggota militer yang diperintahkan menyerang sebuah bangsa, memilih desersi, menolak meledakkan senjatanya karena kemanusiaannya masih kuat.  Kemanusiaan, sekali lagi, adalah elemen bahkan senjata terbaik perdamaian, bukan kesiapan perangnya. Kita mudah menjawab pertanyaan, negara mana paling makmur? Begitu juga ketika ditanya negara mana terkuat? Tapi mana di antara negara-negara di dunia yang paling baik? Tak mudah mengedepankan ukuran kebaikan. Kebaikan negara, bukan semata ke dalam tapi juga ke luar, kepada dunia.  Menjadi baik, saatnya menjadi isu bersama. Genderang integrasi komunitas bangsabangsa terus dikumandangkan. Bersama elemen masyarakat sipil lintas bangsa, perdamaian dunia lebih jelas prospeknya. Saatnya menggeser pertarungan meraih cita-cita dari menjadi negara adidaya menjadi negara baik. Tidak ada tujuan puncak yang layak dicapai sebuah negara—sebuah bangsa, kecuali menjadi negara/ bangsa yang baik.  Hebat saja, tidak sampai ke dasar kepuasan puncak manusia. Kuat, kaya, mapan, menjadi ukuran-ukuran semu dan segera sirna ketika ketidakbaikan berserakan lantaran proses mencapainya. Kebaikan negara adalah kebaikan bangsanya. Masyarakat sipil bangsabangsa itu bertebaran ke penjuru dunia mewakili kebaikan bangsa. Maka dari sanalah citacita integritas antarbangsa di dunia terwujud. Kisruh antarnegara terjadi karena ”baik” belum menjadi tujuan puncaknya. Seharusnya peradaban berdiri di atas tiga pilar: humanityphilanthropy- volunteerism. Humanity (kemanusiaan) menjadi dasar berbuat baik antarmanusia yang merekatkan dan mengintegrasikan umat manusia lepas dari state boundaries, sekatsekat negara. Philanthropy (kedermawanan) menjadi bahan bakar kiprah kemanusiaannya.  Serta volunteerism (kerelawanan) menjadi penggeraknya sehingga niat, dukungan material dan gagasan kemanusiaan bisa terwujud. Kerelawanan adalah universal, sebagaimana kemanusiaan dan kedermawanan. Terkait impact filantropi negara, perkenankan saya menyampaikan contoh nyata kedermawanan di level internasional. Kita mungkin jadi bertanyatanya rakyat mana paling dermawan di dunia?  Berdasarkan pengalaman, kami temukan, Turki terdepan. Satu LSM-nya saja bisa melayani lebih dari 100 negara. Dan LSM sekelas ini banyak di Turki. Di mana pun kami beraksi, kami hampir selalu bertemu orang Turki. Mereka kekuatan masyarakat sipil, bukan aparat negara, lalu-lalang di negara-negara yang dilanda krisis kemanusiaan, dengan memberi bantuan signifikan.  Hebatnya, filantropi masyarakat Turki didukung negara. Negara berjalan seiring dengan rakyat mengatasi krisis kemanusiaan di mana-mana. Pemerintah Turki memberi kemudahan LSM-LSM Turki berkiprah di mana pun. Hasilnya, pemerintah negara yang ditolong membuka diri melibatkan Turki merekonstruksi negerinya. Pada fase kebangkitan ekonomi, Turki akan menjadi mitra terdepan negara-negara itu.  Sebagai contoh, ini terjadi di Somalia, di mana Turki dan rakyat Turki melakukan aksi konkret mengatasi kelaparan. Pembangunan Somalia menjadi proyek berkelanjutan Turki yang memberi dampak strategis pembangunan global Turki. Kembali ke semangat kongres PPI yang baru saja usai, kemanusiaan dengan demikian menjadi platform ”Kebangsaan Babak Baru Indonesia” yang menjadi pilihan strategis PPI. Dari kemanusiaan yang diwujudkan di tataran konkret, di tanah air dan global, menguatlah kepemimpinan kaum muda Indonesia, sebuah harapan yang nyaris pupus jika semata-mata mengandalkan ”kaderisasi” politik.  Leadership tidak lahir dari kampanye spanduk atau pengerahan massa melainkan dari peran nyata jauh sebelum para kandidat itu masuk dalam percaturan politik. Kemanusiaan, adalah ”politik kebangsaan” yang potensial melahirkan para pemimpin. Kemanusiaan perlu sokongan kekuatan filantropi negara dan filantropi masyarakat sipil. Kesuksesan filantropi suatu negara akan datang saat filantropi sipilnya juga matang.  Ukuran kemapanan ekonomi, politik (stabilitas), dan sosial bisa dilihat dari seberapa kuat filantropi masyarakat sipilnya. Gerakan kemanusiaan masyarakat sipil, bukan pesaing negara melainkan mitra negara menuju negara/ bangsa terbaik dunia. ●