Kembali ke Teknokrasi Arif Sumantri Harahap  ;  Dosen Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama); Mantan Diplomat RI

KOMPAS, 31 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

DI dalam filsafat Jawa ada istilah ”mamayu hayuning bawono”, artinya ”menata kehidupan dunia lebih baik”. Itu menjadi tugas para wiku, batara, dan begawan, yang sekarang ini dapat diartikan sebagai kaum teknokrat. Joko Widodo telah menjadi presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Dalam pidato pertama setelah pelantikan, Jokowi mengajak kita untuk bekerja, kerja, dan kerja agar Indonesia Raya menjadi kuat, makmur, dan besar. Namun, pengumuman Kabinet Kerja yang perlu waktu sampai seminggu setelah pelantikan memicu berbagai tanggapan. Ketika Presiden Soekarno pada tahun 1960 memutuskan membentuk Dewan Pembangunan Nasional, ia menunjuk wakil-wakil dari Nasakom dan Golongan Fungsional. Tidak ada seorang pun ahli dari universitas. Yang khas saat itu adalah kepentingan struktur fisik pada perencanaan yang dihasilkan oleh dewan itu. Meliputi 17 sektor, hal itu dimuat dalam 8 jilid buku yang berisi 1945 alinea. Total melambangkan 17-8-1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rencana itu tidak berhasil mencapai target karena tujuannya terlalu ambisius serta tidak konsisten dengan kenyataan ekonomi dan sosial di negeri ini. Pergantian Presiden Soekarno kepada Soeharto ditandai oleh pembentukan pemerintah radikal dalam hal kebijakan negara. ABRI memegang kekuasaan untuk meluputkan  negara dari kejatuhan ke dalam komunisme dan mencegahnya dari kehancuran ekonomi. Barangkali karena kelompok militer mengutamakan disiplin dengan cara berpikir yang rasional dan realistis, mereka sadar untuk melibatkan ilmuwan dalam membangun negara. Pada tahun 1966, Soeharto meminta jasa kaum cendekia untuk duduk dalam Tim Ahli Ekonomi Presiden. Sebagian besar adalah ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, seperti Ali Wardhana, Moh Sadli, Emil Salim, dan Subroto. Mereka adalah para teknokrat yang didefinisikan sebagai  engineer or social scientist  in position of power. Sebelumnya mereka berkumpul di Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas) yang diketuai Widjojo Nitisastro. Yang menarik perhatian dari pergantian pimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Soeharto adalah menonjolnya peranan kaum teknokrat. Pendidikan keahlian mereka umumnya dari  Amerika Serikat. Oleh sebab itu, tidak mengejutkan jika David Ransom di dalam Ramparts menyebut mereka sebagai ”Berkeley Mafia”. Artikel itu dianggap bias, tetapi introduksi masalahnya cukup sukses karena menunjuk pada latar belakang pendidikan teknokrat-kita itu yang berasal dari University of California, Berkeley. Indonesia dan globalisasi Menurut kalangan akademisi, dalam membentuk  kabinet ada tiga hal penting. Pertama, dari luar kita sedang menghadapi globalisasi tanpa mengenal batas negara, seedless. Arus globalisasi tidak dapat dibendung, menerpa peri kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, menghadapi masalah dalam negeri yang marak dengan korupsi dan kemiskinan. Globalisasi, masalah korupsi, dan kemiskinan terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, menghadapi ketiga masalah ini, kabinet setidaknya harus memiliki teknokrat yang diandalkan. Selain tiga begawan di atas, posisi menteri luar negeri juga diharapkan dapat menjalankan politik luar negeri RI bebas aktif secara konsekuen, tidak mudah dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Posisi menteri luar negeri penting karena mencerminkan pandangan presiden dalam menjalankan haluan negara yang mengutamakan kepentingan di dalam negeri. Untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut diperlukan teknokrat yang ahli dalam bidangnya. Pilihan Presiden Jokowi terhadap Retno LP Marsudi diharapkan bisa mengawal kebijakan politik luar negeri yang bisa memasarkan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Proses seleksi Keinginan dua serangkai JKW-JK  membentuk kabinet  sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengalaman Soekarno dan Soeharto. Hanya saja, kabinet JKW-JK sarat dengan muatan politik, keseimbangan etnik, jender, agama, profesional, dan ambisi untuk mengembalikan bangsa Indonesia pada kejayaan sejarah Nusantara di bawah Sriwijaya atau Majapahit. Boleh saja hal itu terjadi, tetapi dalam mewujudkannya perlu bantuan kelompok individu untuk memberikan masukan kepada presiden dan wakil presiden sebelum keputusan diambil. Untuk itu terdapat dua cara dalam menyeleksi  para pembantu presiden ini, yaitu dengan menggunakan metode posisi (position method) dan reputasi (reputation method). Dengan metode posisi, kita melihat posisi strategis dalam pengambilan keputusan di negeri ini. Siapa yang mendudukinya akan mempunyai pengaruh besar. Orang-orang ini mengendalikan persimpangan lalu lintas informasi dan arus komunikasi yang menentukan dari pemerintahan sehingga pemilihannya perlu berhati-hati. Tidak hanya keahlian yang perlu diperhatikan, tetapi juga integritasnya. Dengan metode reputasi, yang dilihat bukan pekerjaan atau kedudukan, melainkan reputasi atau ”keterkenalan” orang itu dalam membuat keputusan. Mungkin mereka tidak dalam posisi tingkat tinggi, tetapi sudah terkenal sebagai ”otak” yang menentukan kebijakan. Seorang yang berposisi tinggi yang menandatangani setiap keputusan mungkin saja hanya ”tukang stempel”. Ia menandatangani apa saja yang diajukan pembantu-pembantunya. Tidak diragukan lagi nama-nama teratas yang masuk dalam kategori metode di atas antara lain Dr Ing BJ Habibie yang kala itu sedang berada di luar negeri. Dia diminta Soeharto pulang ke Indonesia untuk mengisi jabatan Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Pembangunan. Untuk itu jangan sungkan untuk memanggil pulang apabila ada teknokrat Indonesia yang sedang mengajar di luar negeri. Bukan boneka Isu yang dilontarkan Koalisi Merah Putih tentang adanya ”tangan asing”  yang mendukung pemerintahan Jokowi  patut mendapat perhatian. Teknokrat yang berpendidikan luar negeri bukanlah pemerintahan ras para ahli atau oleh ahli-ahli asing. Teknokrasi sebenarnya tidak bertentangan dengan demokrasi karena partai politik terwakili. Dalam pemerintahan yang teknokratis, partai politik ditantang untuk menampilkan politisi-politisi ahli yang tidak sekadar populer. Tugas berat ini harus dilaksanakan partai koalisi dan oposisi agar sistem politik Indonesia tidak terarah pada  pola yang tidak senjang. Pemerintahan membutuhkan politisi-politisi yang dapat menghubungkan secara baik antara mereka dan rakyat. Pemerintah memerlukan keikutsertaan para politisi yang mengenal dan berhubungan erat dengan rakyat. Keikutsertaan mereka akan menambah kepekaan terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Dengan demikian, pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Jika teknokrat dan politisi terpisah dari rakyat , ia tidak dapat bertahan lama. Yang penting pemerintahan Jokowi konsisten untuk melaksanakan janji pemilu dan pidato pelantikannya untuk bekerja keras ”mamayu hayuning bawono”.  Agar Ibu pertiwi tidak menangis, rakyat berharap Kabinet Kerja segera dapat mewujudkan kesejahteraan merata di seluruh bumi Nusantara. ●

In Memorium Hugo Chavez

In Memorium Hugo Chavez Arif Sumantri Harahap  ;  Mantan Pejabat Politik KBRI Caracas; Lulusan Johns Hopkins University, Amerika Serikat

KOMPAS, 07 Maret 2013

Chavez is the most democratic politician on the earth. George Galloway Wakil Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan di televisi nasional, Selasa (5/3), bahwa Presiden Hugo Chavez Frias meninggal pada pukul 16.25 dalam usia 58 tahun. Dalam pidato emosional yang disertai titik air mata, Maduro mengatakan bahwa Comandante Chavez telah tiada setelah berjuang melawan penyakit kanker selama hampir dua tahun. Maduro yang diapit para pemimpin politik dan militer meminta seluruh rakyat Venezuela untuk merapatkan barisan. Menurut konstitusi Venezuela, Ketua Majelis Nasional Diosdado Cabello akan menjabat presiden untuk sementara waktu sebelum presiden baru terpilih pada pemilihan umum. Dunia pun berduka atas wafatnya Presiden Venezuela yang baru terpilih secara demokratis pada pemilu Oktober 2012. Sang Legenda Chavez meninggalkan legenda tersendiri. Di Venezuela, Amerika Latin, dan kawasan Karibia, Presiden Chavez dipandang sebagai pemimpin yang merakyat dan memanjakan rakyat dari hasil minyak untuk sandang, pangan, dan papan mereka. Selama 14 tahun memimpin Venezuela, Chavez berhasil mengentaskan orang miskin di atas 75 persen dan membebaskan mereka dari buta huruf. Program perumahan rakyat yang terkenal dengan Gran Vivienda merupakan salah satu proyek andalan yang berhasil menyingkirkan penantangnya, Henrique Capriles, pada pemilu lalu. Namun, ia juga mengubah konstitusi agar presiden, gubernur, dan wali kota dapat dipilih kembali tanpa pembatasan dua kali. Presiden Hugo Chavez juga menarik perhatian dunia karena kebijakan luar negeri Venezuela telah membawa masalah keamanan di belahan Bumi bagian barat (western hemisphere) berhadapan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Diplomasi Chavez yang menggunakan minyak sebagai senjata (soft power) memungkinkan negara lain turut tidak tunduk kepada ideologi atau kekuatan militer AS. Sebagai alat kebijakan luar negeri, soft power efektif untuk mendapatkan sekutu sekaligus menyeimbangkan kekuatan yang mengerem nafsu Amerika untuk menguasai dunia. Sejak awal pemerintahan, Chavez telah bekerja sama dengan negara lain untuk menjauhkan diri dari AS dan membangun aliansi dengan negara-negara sepaham seperti China, Belarusia, Kuba, dan Iran. Chavez juga membuat kegiatan paralel anti-AS pada Pertemuan Puncak Amerika OAS, menciptakan Aliansi Bolivarian untuk Amerika (ALBA), CELAC, dan perjanjian perdagangan yang tidak mendukung liberalisasi dan privatisasi, serta berdiskusi dengan Rusia untuk penggelaran rudal baik di Kuba maupun Venezuela. Untuk kepentingan masyarakat miskin di dunia, Chavez mengeluarkan belanja internasional yang besar dengan menawarkan banyak bantuan, investasi, dan subsidi kepada negara lain sebanyak mungkin. Menurut PBB, investasi langsung Venezuela di luar negeri melampaui 8 persen dari APBN dan lebih besar 2 persen dibandingkan rata-rata negara penghasil minyak. Membagi Devisa Dari segi dollar AS per kapita, investasi luar negeri Venezuela merupakan peringkat keempat di seluruh Amerika Latin dan Karibia, setelah Argentina, Cile, dan Trinidad-Tobago, di atas Meksiko dan Brasil. Investasi Venezuela di luar negeri sebagian besar dilakukan oleh negara dari hasil devisa minyak melalui perusahaan negara PDVSA. Selama 14 tahun memerintah, Chavez telah 235 kali melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menggalang solidaritas dengan negara lain, termasuk dua kali kunjungan ke Indonesia. Chavez juga menyumbang 2 juta dollar AS untuk korban tsunami di Aceh di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Chavez punya program Petro Caribe yang menyediakan bantuan minyak dan produk minyak bumi bagi negara-negara kecil di Karibia rata-rata 200.000 barrel per hari dengan syarat pembayaran yang ringan. Petro Caribe mendapat subsidi tahunan 1,7 miliar dollar AS dan menempatkan peringkat bantuan Venezuela di atas bantuan dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Australia, Belgia, Denmark, Norwegia, Portugal, Spanyol, dan Swiss di kawasan itu. Jumlah itu melebihi bantuan Marshall Plan setelah Perang Dunia II. Iklan di Amerika Di AS, Venezuela memasang iklan Citgo, perusahaan minyak milik Venezuela. Iklan tersebut menyatakan bahwa rumah tangga di AS telah menerima subsidi minyak pemanas sebagai ”hadiah” dari rakyat Venezuela. Ketika Haiti kekurangan bahan pangan akibat kerusuhan tahun 2008, Chavez mengirimkan armada pesawat terbang yang membawa 364 ton makanan. Di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Venezuela menegur Saudi karena tak melakukan ”cukup upaya” untuk membantu kaum miskin dan melawan imperialisme. Chavez menyatakan bahwa ALBA dan CELAC akan menjadi blok yang berorientasi sosial, yaitu blok untuk pengentasan orang miskin. Wafatnya Chavez merupakan tantangan bagi pembangunan manusia, keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan kebebasan individu di Amerika Latin. Bagi Gerakan Nonblok, wafatnya Chavez akan mengurangi suara vokal untuk mendukung Palestina karena Chavez-lah yang berani mengusir Duta Besar Israel dari Venezuela karena Israel melanggar Resolusi PBB mengenai Palestina. Namun, bagi Pemerintah AS dan sekutunya di Amerika Latin, wafatnya Chavez menjadi momentum untuk mengurangi perasaan anti-Amerika dan merumuskan agenda baru. Inilah saatnya memikirkan kembali kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin karena saat Chavez berkuasa, para pemimpin di Amerika Latin umumnya tidak tertarik pada demokrasi dan penghormatan kebebasan individu. AS menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakang dengan menggunakan Monroe Doctrine sebagai containment policy AS terhadap bangsa Eropa di Amerika Latin. Namun, kebijakan ini gagal karena semasa Chavez, negara sekutu AS di Eropa tidak hirau. Spanyol, Inggris, Italia, dan Portugal justru hadir sebagai partner Venezuela. Organisasi Regional Meninggalnya Chavez diramalkan akan memengaruhi organisasi regional di Amerika Latin, ALBA, Unasur, Andean, Petro Caribe, dan CELAC dalam upaya Amerika Latin untuk memisahkan diri dari perekonomian global. Padahal, inilah yang dikhawatirkan Dana Moneter Internasional (IMF) karena sistem yang dibangun seperti imbal beli dan tidak menggunakan dollar AS, penciptaan mata uang bersama sucre, serta kedekatannya dengan China, Rusia, Belarus, dan Iran. Dalam konteks ini, mampukah calon penggantinya, Nicolas Maduro, dan pesaingnya, Henrique Capriles Radonski, mempertahankan warisan peta politik yang multipolar dan jejaring sosial yang telah dibangun Chavez. Anggota Parlemen AS George Galloway dalam suatu diskusi di Oxford University telah memaki seorang mahasiswa picik yang hanya memandang Chavez sebagai diktator. Galloway secara berapi-api mengatakan bahwa ia sendiri memiliki pengalaman pahit ketika berada di Venezuela saat pemilu presiden pada Oktober 2012. Ia mendukung kubu oposisi serta ikut dalam pawai kampanye anti-Chavez, tetapi pada akhirnya mengakui bahwa ”Chavez adalah politisi yang paling demokratis di Bumi”. Para pengamat politik juga mengakui, Presiden Chavez telah mengontribusikan suatu hubungan internasional dengan teori kekuatan sosial secara langsung melalui praktik nyata yang mudah dipahami. Selamat jalan Hugo Chavez! Sejarah akan mengenangmu. ●