Banjir dan Informasi Geospasial                  Budi Santoso  ;   Anggota Federasi Pembangunan Perkotaan Indonesia (Feppi)

KOMPAS,  13 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

L’histoire se repete. Ungkapan ini tepat untuk menggambarkan banjir di Jakarta. Ya, sejarah selalu berulang. Peristiwa banjir kerap mendera Ibu Kota hampir setiap tahun, bahkan dalam skala besar seperti tahun 1621, 1654, 1872, 1909, 1918, 2002, 2007, dan 2013. Dalam bukunya Batavia Kota Banjir (2009), budayawan Alwi Shahab mengungkapkan banjir paling besar di era kolonial terjadi tahun 1872, menyebabkan sluisbrug (pintu air) di depan Masjid Istiqlal sekarang jebol. Karena itu, Ciliwung pun meluap dan merendam pertokoan serta hotel di kawasan Gajah Mada, Hayam Wuruk. Sejarah terulang 141 tahun kemudian. Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang baru menjabat dua bulan langsung mendapat ”kado” tahun baru 2013 berupa ambrolnya tanggul Latuharhary sehingga pusat bisnis Jl MH Thamrin-Sudirman dan Istana Negara lumpuh terendam air. Bagaimana banjir 2014? Kondisi rupa bumi Penyebab banjir di Jakarta memang kompleks, banyak komponen menjadi variabel penyebab, dari aspek kondisi rupa bumi, alih fungsi lahan secara masif, curah hujan tinggi, ”kiriman air” dari Bogor, pasang air laut (rob), buruknya drainase, hingga perilaku warga yang membuang sampah sembarangan. Ditinjau dari rupa bumi, pertama: 40 persen wilayah Jakarta yang berluas 65.000 hektar mempunyai topografi rendah, berketinggian hanya 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Selain itu, sebagian tanah merupakan rawa dan aluvial yang relatif kedap air. Seorang penulis Amerika Serikat yang pernah bertugas di kantor penerangan (USIS) di Jakarta menyalahkan pendiri Batavia Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) karena mendirikan kota di atas rawa-rawa. Akibatnya, selama pemerintahan Hindia Belanda− dengan 66 gubernur jenderal penguasa− tidak satu pun mampu mengatasi banjir. Hal ini berlanjut pada para gubernur Indonesia setelah merdeka. Kedua, Jakarta itu dikelilingi 13 sungai, kebanyakan berhulu di selatan yang terkenal sebagai ”Kota Hujan” dan seluruhnya bermuara di utara (Teluk Jakarta). Ketiga belas sungai itu adalah Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Grogol, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru/Pasar Minggu, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung. Namun, sungai sulit mengalirkan air karena sungai menjadi bak sampah raksasa. Daerah aliran sungai lenyap, berubah fungsi jadi permukiman, dan pemerintah lalai mengeruk (normalisasi) sungai secara berkala. Karena itu, rusaklah sungai yang berdampak banjir. Kondisi rupa bumi memang bisa berubah karena ekspansi dan eksplorasi manusia. Sungai yang dulu lebar dengan aliran lancar bisa menyempit dan tersendat. Dulu rawa dan hutan bakau, tapi kini menjadi kawasan perumahan mewah. Bagaimana mengantisipasi dan mencari solusinya? Informasi geospasial Dalam Tajuk Rencana ”Jakarta Melawan Banjir” di Kompas (13/11/2013), ada satu hal penting: Jakarta tidak bisa mengalahkan banjir sendirian. Ia harus bekerja sama dengan empat daerah penyangga (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), bahkan Cianjur yang biasa ”mengirim air bah”. Hal ini kemudian dikonkretkan melalui kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Banten, Bupati Bogor, dan Bupati Tangerang untuk membuat proyek waduk di Bogor dan sodetan Ciliwung-Cisadane (Kompas, 25/1). Sayang, proyek waduk masih kontroversial dan proyek sodetan dibatalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Untuk memutuskan suatu rencana pertama-tama diperlukan data keruangan. Kekeliruan JP Coen kemungkinan besar disebabkan oleh tidak diperolehnya data keruangan memadai mengenai Batavia pada saat itu. Dalam perspektif kekinian, data keruangan itu disebut informasi geospasial, yang hasilnya merupakan modifikasi dari perkembangan ilmu dan teknologi. Informasi geospasial (IG) adalah data geospasial yang sudah diolah dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Pertanyaannya, sudahkah IG dimanfaatkan dan diberdayakan? Selain undang-undang yang terkait dengan ini masih relatif baru, keberadaan Badan Informasi Geospasial (BIG), dahulunya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), belum dikenal publik secara luas. Pemanfaatan jasa/produk yang dihasilkan BIG hanya kalangan terbatas saja. Banyak pemerintah daerah yang belum mau memanfaatkan atau bekerja sama dengan BIG, termasuk dalam penerapan kebijakan satu peta (one map policy). Mengingat pentingnya fungsi IG dalam banyak hal, termasuk dalam penanganan masalah banjir, maka pemerintah daerah perlu membentuk suatu unit khusus yang memberdayakan IG. Unit ini bisa disebut sentra geospasial (geospatial center). Gubernur Jokowi atau kepala daerah lain dapat meminta informasi dari unit tersebut sebelum memutuskan kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada masyarakat. Pengambilan keputusan yang berlandaskan IG yang dijamin lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di banyak negara maju, penggunaan IG (dalam bahasa awam peta canggih) sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan sehingga muncul moto: no map, no plan, no investment, no money, no growth, no prosperity. ●

Mimpi Wujudkan “Smart City” Budi Santoso  ;   Anggota Federasi Pembangunan Perkotaan Indonesia (Feppi), Lembaga Inisiator Smart City Awards Indonesia

KOMPAS,  06 Januari 2014

                                                                                                                        

SEBUAH televisi pada Desember 2013 memberitakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana menata kawasan Dolly menjadi kawasan smart city. Kawasan bekas lokalisasi ini akan disulap menjadi sejumlah rumah susun dan bangunan publik lainnya yang ramah lingkungan dan didukung dengan fasilitas wi-fi yang dapat diakses secara gratis. Nomine wali kota terbaik dunia ini begitu antusias segera mewujudkannya sebagai bagian dari menuju kota yang cerdas. Hampir serupa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga ingin merealisasikan ”Kota Kembang” sebagai smart city. Hal ini diawali dengan penggunaan teknologi informasi sehingga dia dapat memantau langsung arus lalu lintas setiap saat cukup melalui ruang kerjanya (Kompas, 14/11/ 2013). Dengan segala wewenang yang dimiliki, kedua wali kota tersebut pada dasarnya bermimpi sekaligus ingin mewujudkan smart city. Apa itu smart city dan apa kepentingannya? Kecenderungan global Data Perserikatan Bangsa- Bangsa mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 untuk pertama kali lebih dari setengah penduduk Bumi tinggal di daerah perkotaan. Tahun 2050, jumlah penduduk dunia akan meningkat 70 persen, dari 3,3 miliar jiwa menjadi 6,4 miliar jiwa. Sekarang saja sudah terdapat 500 kota besar (yang memiliki warga lebih dari 1 juta jiwa) di seluruh dunia, dan angka ini akan melonjak menjadi 10.000 kota besar pada tahun 2040. Perubahan demografis tersebut tentu saja berdampak pada banyak hal. Pertama, terjadinya perubahan iklim. Saat ini kota- kota telah membuang sekitar 80 persen emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Sulit dibayangkan kalau hal ini terus berlanjut dalam 40 tahun ke depan, sementara tindakan antisipasi tidak dilakukan. Kedua, meningkatkan kelangkaan sumber-sumber alam. Kota-kota bertanggung jawab terhadap sekitar 75 persen konsumsi energi global yang dihabiskan. Secara langsung atau tidak langsung, sekitar 60 persen penggunaan air juga terjadi di perkotaan.  Ketiga, tekanan pada infrastruktur dan mobilitas, terutama pada penyediaan listrik, sanitasi, jaringan jalan, dan logistik. Dampak-dampak tersebut dipandang sebagai ancaman besar sekaligus tantangan bagi kota-kota di seluruh penjuru dunia. Dalam kerangka inilah, dalam lima tahun terakhir konsep smart city mulai diwacanakan dan mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui Pertemuan Puncak Kota Besar Cerdas Dunia di Istanbul, Turki, pada 27 November 2013. Lebih dari 100 pemimpin kota besar, ahli pembangunan kota, penyedia layanan kota, dan akademisi dari dunia berkumpul guna membahas pemikiran cerdas dan praktik terbaik bagi penerapan kota cerdas di masa depan. Konsep smart city pada hakikatnya menempatkan kota sebagai sebuah ekosistem dari banyak subsistem untuk saling terinterkoneksi dan mendukung sehingga kota tersebut tetap berkelanjutan (sustainable cities). Ada enam komponen utama atau subsistem dalam smart city, yaitu: energi terbarukan dan efisiensi energi, pengelolaan air bersih dan limbah, transportasi dan logistik hijau, produk dan jasa yang ramah lingkungan, gedung dan interior hijau, serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) hijau. Memang untuk mengimplementasikan smart city secara utuh, dibutuhkan (penemuan) teknologi yang terkini, investasi yang besar, dan waktu yang tidak sebentar. Oleh sebab itu, banyak pemerintah kota besar di dunia memulai dengan apa saja yang bisa dilakukan dan secara bertahap. Kota di Malta, negara kepulauan kecil di Laut Tengah, kota pertama yang mengaplikasikannya dengan ICT untuk mengoptimalkan air dan sistem energi. Stockholm, ibu kota Swedia, menggunakan control point yang dilengkapi laser dan kamera untuk mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca. Kota Gujarat di India mengembangkan lahan hijau melalui teknologi canggih untuk menghilangkan limbah pembuangan. Kota Istanbul memanfaatkan layanan kesehatan bagi warganya cukup dengan memanfaatkan telepon seluler, tablet, atau komputer mereka. Putrajaya dan Kuching di Malaysia bahkan disebut-sebut sebagai kota cerdas yang lengkap di Asia. Mimpi yang sama Jadi, bisa dikatakan bahwa smart city telah menjadi kecenderungan global, yang mana mau tidak mau setiap kota harus menuju ke sana demi kelangsungan hidup dan kenyamanan kota itu sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini juga mengalami kecenderungan yang sama, khususnya dalam perubahan demografis. Pada tahun 1970 jumlah penduduk yang tinggal di kota masih 17 persen, dan melejit menjadi 52 persen tahun 2010. Bisa jadi tahun 2050 yang hidup di perkotaan 70 persen pula. Sayangnya, dalam hal smart city kita masih tertinggal. Kota-kota di sini masih disibukkan untuk mewujudkan green city atau ecocity. Ini pun sulitnya luar biasa karena banyak pemimpin kota dan warganya kurang peduli. Namun, kita beruntung punya dua wali kota yang cerdas (Surabaya dan Bandung) yang berpikiran cerdas dan bermimpi untuk menjadikan smart city di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Keduanya tidak hanya terbukti dalam menghijaukan kota, tetapi juga sudah melangkah lebih jauh. Patut diapresiasi dan didukung upaya tersebut karena ini baru tahap awal untuk menuju tahap-tahap berikutnya yang lebih besar tantangan dan investasinya. Bila perlu, semua pemimpin kota di Nusantara yang terdiri dari 93 kotamadya dan 409 kota kabupaten punya mimpi yang sama, yakni membangun kota pintar. Smart city menjadi begitu penting manakala yang diinginkan dan diharapkan merupakan kota yang lestari, nyaman, efisien, dan punya daya saing ekonomi yang tinggi. ●