Tampilkan postingan dengan label Muhammad Al-Fatih Hadi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muhammad Al-Fatih Hadi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Juni 2017

7 Menit, 23 Rakaat

7 Menit, 23 Rakaat
Muhammad Al-Fatih Hadi  ;   Anggota PPI Uni Emirat Arab;
Sedang menempuh pendidikan di Al-Ain
                                                     DETIKNEWS, 06 Juni 2017



                                                           
"Orang Indonesia itu riya' banget dah, udah haji aja pamer pake gelar-gelar haji segala"

Kata itu keluar dari seorang teman, yang cukup saya kagumi ilmu agamanya, dan saya saat itu menanggapinya hanya dengan manggut-manggut.

Sampai akhirnya saya membaca sejarah soal asal-usul gelar haji di Indonesia.

Gelar haji bukanlah berasal dari amalan Rasulullah. Nabi bukan bernama H. Muhammad SAW, begitu pula para sahabat tidak memakainya. Tidak ada yang namanya H. Abu Bakar As-Shiddiq, H. Umar bin Khattab, maupun H. Utsman bin Affan.

Karenanya, ada sejumlah ulama (termasuk teman saya itu), yang mengganggap penggunaan gelar haji hanyalah bid'ah dan juga mengandung unsur riya'.

Tapi, bagaimana sebenarnya asal-usul gelar haji di Indonesia?

Gelar haji di Indonesia berawal dari banyaknya propaganda anti-VOC pada 1670-an yang dibawa oleh orang-orang yang pulang dari berhaji, dan menuntut ilmu di Makkah selama beberapa saat, karena di sana mereka belajar tentang pentingnya jihad melawan penjajah.

Hal itu juga yang berujung pada pemberontakan Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro.

Maka agar tidak kehilangan pengaruh politik, dalam Peraturan Pemerintah Belanda Staatsbald akhirnya dimulai aturan untuk mencantumkan gelar haji kepada penduduk pribumi yang pulang dari Makkah. Tujuannya, agar begitu terjadi pemberontakan mereka dengan mudah bisa menemukan siapa saja yang kira-kira telah menyulut api.

Sejarah gelar haji, berawal dari perjuangan mujahid Nusantara melawan penjajah, bukan berawal dari niat untuk bid'ah, apalagi riya'.

Akhir-akhir ini beredar video yang saya lihat sudah selama beberapa tahun berturut-turut selalu beredar ketika bulan Ramadan tiba.

Video itu memperlihatkan praktik Salat Tarawih di sebuah pesantren di Blitar, Jawa Timur yang melaksanakan Tarawih 23 rakaat hanya selama 7 menit.

Tapi, apa yang menyebabkan hal itu terjadi?

Rupanya Tarawih yang dilaksanakan di Pesantren Mamba'ul Hakim di Desa Mantenan itu mempunyai sejarah yang panjang ke belakang hingga ke era 1800-an.

Berawal dari kebijakan kerja rodi oleh VOC dan pemerintahan Hindia Belanda (yang oleh mereka dihaluskan menjadi heerensteinten atau kerja wajib negara). Hal itu membuat banyak orang pribumi harus melaksanakan kerja yang hanya diberi upah sedikit itu siang dan malam.

Akhirnya tercetuslah ide Tarawih 23 rakaat selama 7 menit itu, yang hanya melaksanakan rukun-rukun Salat Tarawih. Itu dilakukan agar warga yang melaksanakan Tarawih bisa kembali dengan cepat untuk bekerja.

Sejarah Tarawih 23 rakaat selama 7 menit, berawal dari keinginan orang Muslim Nusantara dahulu untuk tetap beribadah di bulan Ramadan walaupun di bawah tekanan kerja rodi VOC dan pemerintahan Hindia Belanda.

Kita sebagai muslim diwajibkan untuk ber-tabayyun atas segala hal, cek dan ricek atas berbagai informasi yang melimpah ruah. Karenanya, seorang muslim yang sudah belajar ilmu agama tidak boleh merasa cukup, tapi juga harus mempelajari ilmu sosial, ekonomi, dan budaya yang meliputinya.

Itu semua mengingatkan saya pada kalimat yang paling sering diucapkan Imam Malik, salah satu imam besar dari empat madzhab. Tiga kata saja kalimat itu: "Saya tidak tahu."

Senin, 15 Mei 2017

Ahok Bukan Nelson Mandela

Ahok Bukan Nelson Mandela
Muhammad Al-Fatih Hadi  ;   Anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)
Uni Emirat Arab; Sedang menempuh pendidikan di Al-Ain
                                                      DETIKNEWS, 12 Mei 2017



                                                           
Setelah ketukan palu hakim yang memvonis hukuman dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, banyak orang yang menyamakan Gubernur Jakarta itu dengan Nelson Mandela, tokoh ikonik yang pernah menjadi presiden Afrika Selatan setelah dipenjara selama lebih dari dua puluh tahun.

Tapi, bagi saya Ahok bukanlah Nelson Mandela.

Di awal reformasi, ketika (Presiden) Gus Dur menyatakan permintaan maafnya secara pribadi terhadap korbanaan maaf tersebut tidak lebih dari basa-basi.

Goenawan Mohamad kemudian menanggapinya dengan mengatakan bahwa Pramoedya sebaiknya belajar dari Nelson Mandela, yang mau memaafkan orang-orang kulit putih yang sebelumnya memberinya hukuman penjara seumur hidup.

Nelson Mandela mengambil sikap berbeda dengan apa yang dilakukan Yahudi Zionis (sengaja saya beri tambahan "zionis", karena tidak semua orang Yahudi mendukung pendudukan Israel atas Palestina), ketika mereka seolah-olah menganggap apa yang dilakukan pemerintahan Hitler kepada mereka menjadi pembenaran atas apa yang mereka lakukan terhadap penduduk Palestina.

Tapi, tidak semua korban harus mengalah. Tidak semua korban harus mengambil sikap pasif. Banyak revolusi, perubahan, dan kemerdakaan yang tidak akan terjadi jika para korban memilih untuk bersikap pasif.

Toh, Mahatma Gandhi dibiarkan oleh pemerintah Inggris justru karena sikap pasifnya yang tidak melakukan perlawanan bersenjata, berbeda dengan sikap tokoh India lain yang memilih melawan. Kemerdekaan, revolusi, atau perubahan tidak selalu berhasil dengan cara Gandhi.

Karenanya, ucapan Gandhi "jika mata dibalas mata maka semua orang akan menjadi buta" menurut saya terlalu naif. Saya lebih memilih dua ayat Al-Qur'an; yang satunya menyatakan bahwa "mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, tapi lebih baik untukmu bersabar", dan satunya lagi menyatakan, "barang siapa menyelamatkan satu jiwa maka seolah-olah dia menyelamatkan jiwa seluruh dunia, dan barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak maka dia seolah-olah membunuh seluruh jiwa di dunia."

Sebelumnya, saya merasa apa yang diucapkan Ahok di Kepulauan Seribu, ataupun kengototannya atas ketidakbersalahannya atas ucapannya itu, adalah sesuatu yang benar-benar tidak perlu.

Tapi, saya tidak tahu rasanya berada di posisi Ahok. Saya tidak tahu rasanya berada di posisi korban; yakni, posisi orang Tionghoa di masa Orde Baru sebagai warga "kelas dua".

Kejadian Mei '98 ketika rumah orang-orang Tionghoa dihancurkan, dan banyak wanita keturunan Tionghoa diperkosa sehingga membuat banyak wanita yang memakai mukena sebagai pelindung identitas, dan rumah-rumah ditandai dengan tulisan 'Milik Pribumi', tentu saya yakini memberi trauma mendalam kepada mereka. Juga, mungkin kepada Ahok.

Maka ketika Ahok ngotot bahwa apa yang diucapkannya di Kepulauan Seribu tidak salah (yang menurut hasil sidang menjadi salah satu hal yang memberatkannya), itu adalah teriakan seorang korban yang tidak rela disuruh begitu saja meminta maaf.

Apalagi ucapan itu bukan dimaksudkan untuk menyinggung kaum muslim maupun Al-Qur'an, melainkan untuk menyinggung orang-orang yang menyalahgunakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an demi kepentingan politik dan kekuasaan. Orang-orang seperti itu, dalam Al-Qur'an pun disebutkan sebagai "orang-orang yang menjual ayat-ayat Al-Qur'an dengan harga yang murah."

Dan, untuk menutup tulisan ini saya ingin mengutip kata-kata Fidel Castro yang saya rasa mungkin diucapkan Ahok dalam hatinya saat ia mengacungkan dua jari berbentuk huruf V ke arah wartawan; kata-kata dalam bahasa Spanyol yang juga dikutip Banda Neira dengan sedih tapi tegar dalam lagu mereka berjudul 'Tini dan Yanti':

La historia me absolvera!