Resolusi Ekonomi 2017

Resolusi Ekonomi 2017 Tri Winarno ;  Peneliti Bank Indonesia

                                            MEDIA INDONESIA, 25 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SETIAP awal tahun perlu dibuat resolusi agar lebih fokus dan lebih terencana. Pembangunan ekonomi di 2017 sungguh sangat memerlukan resolusi tersebut mengingat ketidakpastian kondisi global yang semakin tinggi. Ketidakpastian yang dipicu ketidakpuasan terhadap globalisasi. Ketidakpuasan terhadap prinsip ekonomi neoliberal yang sangat dominan menjadi pemandu utama pengelolaan ekonomi global selama ini yang didasarkan pada Washington Consensus, yaitu suatu prinsip pengelolaan ekonomi yang didasari asas liberalisasi dan privatisasi serta menyerahkan mekanisme pasar beroperasi penuh yang tidak serta-merta mampu menjamin dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mencermati keprihatinan tersebut, maka arah kebijakan ekonomi ke depan harus mampu memulihkan rasa percaya diri menuju perekonomian yang lebih sejahtera. Untuk itu, arah kebijakannya seyogianya mengacu pada resolusi berikut ini. Resolusi Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) seharusnya hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi memang penting karena ekonomi yang bertumbuh mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai dimensi sosial ekonomi kemanusiaan, seperti penyediaan lapangan kerja, konsumsi yang berkelanjutan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, semua dimensi tersebut menjadi buram. Karena itu, pertumbuhan sangat penting tetapi bukan segala-galanya. Kedua, setiap kebijakan ekonomi harus berdimensi inklusivisme. Pemangku kebijakan harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjamin tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Mereka harus mampu memberikan solusi terhadap yang tercerabut dari perputaran roda ekonomi, seperti pengangguran serta ketidakcukupan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Terlepas dari dimensi moral, pendekatan tersebut membantu mempertahankan kinerja perekonomian, yang terancam oleh ketimpangan pendapatan melalui ketegangan sosial, turbulensi politik, dan bahkan konflik dengan kerusuhan. Fakta menunjukkan kegaduhan politik seperti Brexit maupun Usxit sebagian didorong ketimpangan pendapatan. Ketiga, pembangunan ekonomi yang berasaskan ramah lingkungan ialah suatu keharusan. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pengorbanan kualitas lingkungan hidup ialah suatu pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pada tingkat global, perubahan cuaca merupakan ancaman terhadap kesehatan, kehidupan, dan keberlangsungan planet bumi. Karena itu, mitigasi perubahan cuaca harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan--bukan suatu adendum dalam kebijakan. Keempat, asas keseimbangan antara pasar, negara, dan masyarakat harus dijaga. Tidak boleh ada pengabaian peran dari salah satu aspek tersebut. Tidak boleh ada dominasi di antara tiga aspek tersebut. Pasar pada dasarnya ialah pranata sosial yang membutuhkan regulasi agar alokasi sumber daya efisien. Pada seperempat abad terakhir, pasar yang terlalu liberal telah menjadi akar utama dekadensi kinerja perekonomian dunia, seperti krisis keuangan global 2008 dan ketimpangan pendapatan. Karena itu, peran negara menjadi sangat vital dalam pembuatan regulasi yang efektif sehingga pasar dapat berfungsi optimal. Masyarakat mampu berperan maksimal untuk mewujudkan fungsi negara yang lebih efisien dan adil terhadap semua golongan. Kelima, stabilitas ekonomi menuntut fleksibilitas kebijakan. Rekomendasi kebijakan ekonomi konvensional yang menitikberatkan keseimbangan anggaran belanja negara, mereduksi stabilitas ekonomi. Suatu pendekatan dinyatakan lebih baik apabila mampu melihat keseimbangan fiskal dan eksternal dalam konteks jangka menengah. Dengan demikian, stimulus fiskal seperti peningkatan investasi publik dapat membantu memacu ekonomi yang sedang melemah sehingga mampu memberi daya dorong ekonomi jangka panjang. Utang publik dan tekanan inflasi seharusnya dapat dikelola dengan tepat, bijak, dan strategis dalam rentang waktu yang optimal, bukan dalam jangka pendek. Keenam, dampak perkembangan teknologi terhadap kesenjangan pendapatan menuntut perhatian khusus. Kemajuan teknologi telah mengakibatkan pengurangan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pangsa modal dalam struktur pendapatan sehingga terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan. Lagi pula, otomatisasi membuat perusahaan semakin mengurangi pangsa pengeluaran untuk tenaga kerja sehingga meningkatkan keuntungan kapitalis. Sebenarnya yang dibutuhkan ialah kebijakan memperkuat SDM dan langkah yang menjamin distribusi pendapatan yang semakin merata, serta peningkatan daya tawar pekerja. Ketujuh, norma-norma sosial dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat serta cara pikirnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian. Suatu perekonomian akan berjalan lebih baik jika terbangun rasa saling percaya di dalam masyarakat. Norma-norma sosial yang sehat akan mampu mereduksi praktik korupsi dan menjamin terselenggaranya praktik bermasyarakat yang berkeadilan sehingga dituntut hadirnya masyarakat dan pemerintahan madani yang mampu mempraktikkan norma kemasyarakatan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi. Terakhir, pranata dan masyarakat internasional berperan sangat penting terhadap perkembangan kinerja perekonomian nasional. Dewasa ini tidak ada satu negara pun imun terhadap dinamika global, hanya derajatnya yang membedakannya. Kekuatan global telah menjadi kesempatan sekaligus tantangan dalam setiap perumusan kebijakan nasional. Misalnya, kebijakan moneter negara maju sangat berpengaruh terhadap aliran modal pada negara berkembang, yang dapat menjadi kesempatan sekaligus tantangan pada setiap perumusan kebijakannya. Contoh lainnya meliputi pembatasan migrasi, kebijakan perdagangan, dan aturan tentang perlindungan terhadap pengemplangan pajak. Hanya institusi internasional, misalnya IMF, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, yang dapat mengelola dan memitigasi dampak negatif dari setiap kebijakan dari negara maju tersebut. Agar tantangan internasional dapat menjadi kesempatan yang bermanfaat untuk kemajuan perekonomian global, suara dari negara berkembang harus semakin didengar dalam setiap perumusan kebijakan di negara maju. Seiring dengan berlalunya 2016, seharusnya berlalu pula pemikiran dan praktik kebijakan yang telah banyak menimbulkan kesengsaraan serta telah menyebabkan kegaduhan politik. Perkembangan perekonomian yang lalu bersama dengan kemajuan dalam pemikiran ekonomi telah memberikan pengayaan wacana tentang kaidah ekonomi yang pro maupun yang bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Pengetahuan dan pengalaman tersebut seharusnya mampu menjadi inti pendekatan baru untuk pembangunan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dunia. ●