AS vs Tiongkok, Keuntungan Indonesia

AS vs Tiongkok, Keuntungan Indonesia Effnu Subiyanto ;  Senior Advisor CikalAFA-Umbrella; Direktur Koridor;  Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unair

                                            MEDIA INDONESIA, 26 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BARU saja dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, hampir seluruh kebijakan Donald Trump sudah membuat cemas banyak negara. Politik proteksi ekonomi yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan presiden sebelumnya memunculkan pertanyaan mendasar, yakni apakah kondisi ekonomi AS saat ini demikian gawat sehingga memerlukan proteksi ketat? Selama ini AS dikenal sebagai negara dengan patron ekonomi liberal, kebebasan pasar, dan kapitalis, sementara Trump menampilkan fakta yang sama sekali berbeda. Ekonom-ekonom AS pun selalu beraliran liberalisme seperti Irving Fisher, Joseph E Stiglitz (MIT), Robert Eisner, Alan Greenspan, Edmund S Pelps, dan Paul Krugman. Ekonomi proteksionis yang dikenalkan Adam Smith (1776) dan didalami David Ricardo (1815) pada zaman klasik sudah lama ditinggalkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan Trump bersikap demikian protektif. Indikator ekonomi AS saat ini memang parah jika dibandingkan dengan kekuatan PDB-nya yang berkisar US$16,77 triliun. Defisit anggaran melesat mencapai 4,4% PDB, jumlah utang pemerintahnya sudah 106% PDB. Jumlah total utang luar negeri AS saat ini mengambil porsi 40,8% dari seluruh jumlah utang di dunia. Karena itu, Trump langsung mengambil kebijakan kontroversial pada awal pemerintahannya. Jika Obama menginisiasi lahirnya blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP), Trump melepas keterlibatan AS dari TPP. Kerja sama perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) pun juga dievaluasi. Pada masa Obama, TPP beranggotakan 12 negara, yaitu Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Vietnam, Jepang, Singapura, Brunei, Malaysia, Selandia Baru, Australia, dan AS sebagai pemimpinnya. Tujuannya adalah perdagangan internasional yang kompetitif karena Bea Masuk (BM) impor di negara tujuan dipangkas sangat rendah, bahkan 0%. Tidak hanya TPP, kebijakan Trump dengan Obama ibarat minyak dan air dan tidak akan pernah bersatu dalam menentukan kebijakan AS. Kebijakan Obama yang tidak populer di awal pemerintahannya, yaitu menaikkan pajak, di era Trump justru akan diturunkan secara drastis. Kebijakan health security Obamacare pun di-breidel pada era Trump. Trump pun mengkritisi pedas pabrikan mobil asal AS, yaitu General Motor (GM) yang akan memproduksi Chevy Cruze di Meksiko. Trump mengancam akan mengenakan bea masuk yang tinggi. Harga saham GM pun jatuh 0,07% dari US$ 34,84 menjadi US$34,60 pada saat itu. Manajemen GM pun buru-buru mengoreksi bahwa mobil tersebut dibuat di Lordstown, Ohio, dengan tenaga kerja mayoritas dari AS. Tidak berbeda dengan GM, Trump juga marah dengan Toyota Motor yang memiliki rencana membuat pabrik di Baja, Meksiko, guna merakit Corolla untuk AS. Senjata BM yang tinggi juga akan diterapkan kepada Toyota. Manajemen Toyota mengklarifikasi bahwa pabrik di Baja tersebut dalam rangka untuk mendukung produksi Tundra dan Tacoma di San Antonio Texas. Akibat konflik media sosial tersebut, saham Toyota melorot menjadi US$120,44 dari US$121,08 dan terus turun US$119,84 karena Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga membela Toyota. Kebijakan kontroversial peraih 279 electoral vote pada Pemilu 8 November 2016 bahkan akan membangun 1.000 mil tembok mirip great wall Tiongkok yang berbatasan dengan Meksiko dengan total panjang 1.989 mil (3.300 km). Rencana Trump itu diperkirakan akan membutuhkan beton US$711 juta dan semen US$240 juta. Perkiraan biaya US$15 miliar-US$25 miliar (Rp199,5 triliun-Rp332,5 triliun) dan akan menjadi tembok yang sangat mahal di dunia. Kebijakan menaikkan BM impor yang tinggi, memaksa manufaktur raksasa beroperasional di wilayah AS, menurunkan pajak di dalam negeri, dan membangun tembok tentu saja konkret kebijakan proteksionisme itu sendiri. Terhadap Tiongkok, Trump tampak tidak dapat menyembunyikan kegeramannya atas kekalahan neraca dagangnya. BM impor dari negeri panda ini akan dikerek naik menjadi 45% sehingga barang produk Tiongkok menjadi sangat mahal. Tidak hanya itu, Trump juga berencana menegosiasikan One China Policy yang ditolak Tiongkok. Jika melihat hal ini, tensi perdagangan Tiongkok-AS akan diwarnai ketegangan yang tentu saja tidak menguntungkan Tiongkok. Keuntungan Indonesia Melihat hal ini, justru momentum Indonesia menjadi alternatif bagi AS. Trump sangat ekspresif menunjukkan persoalan dengan Jerman, Jepang, Rusia, dan Tiongkok. Ada sedikit harapan Trump tidak memiliki persoalan dengan Indonesia. Pentingnya posisi AS dan kebijakan presidennya ini bagi Indonesia disebabkan magnitude ekonomi AS ialah 28% dari total ekonomi dunia. Pengaruh ekonomi AS ialah 11% di Indonesia, sebetulnya masih kalah jauh dengan pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia. Postur ekonomi Tiongkok yang terpenting karena setiap penurunan 2% pertumbuhan ekonominya akan mengoreksi 1% PDB Indonesia. Hanya yang menjadi persoalan, revenue yang dihasilkan Tiongkok selama ini mayoritas diperoleh dari Amerika. Jadi, jika Amerika menerapkan kebijakan keras kepada Tiongkok, pada akhirnya akan memberikan imbas kepada ekonomi Indonesia. Bagi Indonesia memang berada pada posisi simalakama. Ketatnya perdagangan Tiongkok-AS akan memunculkan kesempatan kepada produk asal Indonesia untuk berkompetisi. Tekstil Tiongkok yang menguasai AS bisa jadi sebagian untuk Indonesia, demikian pula produk turunan kelapa sawit, alas kaki, dan produk lainnya. Di sisi lain, kemenangan Trump pun membawa peluang yang baru pada rencana investasi AS. Dalam lima tahun ke depan, bisnis-bisnis AS berpotensi akan berinvestasi di Indonesia minimal dengan nilai US$61 miliar (Rp820 triliun). Total investasi AS ialah di peringkat ketiga sejak 2010 sampai kuartal III tahun lalu. Korporasi asal AS, misalnya Coca Cola, Google, IBM Intel, HP, Merck, Nike, Philip Morris, Visa, Procter & Gambler, Boeing, Ford, Chevron, Freeport, BP, dan Exxon Mobil menyatakan akan memperbesar investasinya di Indonesia. Korporasi-korporasi tersebut ialah pendukung setia Partai Republik yang mengusung Trump dan sudah lama berinvestasi di Indonesia. Korporasi lainnya ialah Tyco International, Halliburton, CIGNA, dan Walmart. Di Indonesia, jaringan korporasi Republik ini sudah cukup mapan, misalnya Exxon Mobil atau Chevron pada bidang migas. Sangat kebetulan karena Trump menjadi presiden maka frekuensi dan volume perdagangan dengan Indonesia akan menjadi perhatian tersendiri. Indonesia bagi AS cukup seksi secara ekonomi disebabkan memiliki resource yang luar biasa dalam bidang jumlah penduduk. Dengan penduduk sampai dengan 251 juta orang, Indonesia benar-benar menjadi surga pasar bagi para negara produsen seperti AS. Menjadi pasar utama dari korporasi global AS yang notabene pendukung Partai Republik. Pada era Obama, volume perdagangan Indonesia-AS sebetulnya tidak signifikan, meski dengan pertimbangan bahwa Obama pernah menghabiskan masa kecilnya di Indonesia. Kendati keseimbangan neraca perdagangan masih menguntungkan Indonesia tetapi surplus itu kini mendapat ancaman serius dari produk-produk Tiongkok. Pada saat ini setiap tahun kinerja ekspor Indonesia tertinggi ke AS mencapai US$16,53 miliar sementara impor tertinggi US$8,64 miliar dengan surplus dalam kisaran US$5,64 miliar-US$8,64 miliar. Trump tentu saja menawarkan perubahan peta ekonomi kepada Indonesia. Negeri ini seharusnya tidak terlalu risau dengan sikap kontroversial Trump. AS pada saat ini sedang mengalami pancaroba haluan politiknya yang tidak men-drive Indonesia. ●