Mendorong BBM Alternatif Nelayan Masa Depan Andi Perdana Gumilang  ;  Peneliti pada Pascasarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

MEDIA INDONESIA, 31 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            

KEBIJAKAN pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar pada Sabtu (28/3) sebesar Rp 500 per liter, tentu akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi nelayan tradisional di samping masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana diberitakan berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan harga baru BBM di Jawa-Madura-Bali untuk bensin premium naik dari Rp6.900/ liter menjadi Rp7.400/liter, sedangkan di luar Jawa-MaduraBali untuk bensin premium naik dari Rp6.800/liter menjadi Rp7.300/liter. Adapun minyak solar di seluruh Indonesia harganya sama, naik menjadi Rp6.900/liter. Secara umum untuk biaya BBM jenis solar, nelayan mengambil lebih dari 60% total biaya operasional untuk sekali melaut. Dampak dari naiknya harga BBM solar membuat para nelayan tradisional umumnya lebih memilih tidak melaut karena biaya operasional untuk melaut tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang didapat. Di sisi lain, Indonesia saat ini sedang mengalami fase krisis energi. Cadangan minyak Indonesia terbukti sebesar 3,7 miliar barel atau sekitar 0,2% dari keseluruhan pasokan sedunia. Pada 2014, produksi bahan bakar minyak dalam negeri telah mengalami penurunan menjadi 700.000-800.000 barel per hari atau lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 1970-an, yang ketika itu Indonesia pernah menjadi negara produsen minyak dengan volume produksi 1,7 juta barel per hari. Padahal, kebutuhan minyak dalam negeri kita saat ini terus meningkat, diprediksi sekitar 3 juta barel per hari. Karena itu, tanpa adanya penemuan cadangan minyak baru, cadangan minyak lama diperkirakan akan habis 11 tahun lagi (Subroto, 2015). Sumber energi kita pun masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbaharui. Konsumsi minyak masih sangat mendominasi, yaitu sebesar 42,99% dari konsumsi energi total, diikuti gas 18,48% dan batu bara 34,47%. Adapun penggunaan energi baru dan terbarukan, baru berkisar 4% dari total konsumsi energi (Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, 2012). Berbicara energi atau BBM alternatif (terbarukan), hal itu telah menjadi topik khusus dalam Asian Development Outlook 2013. Laporan Bank Pembangunan Asia telah mengingatkan bahwa bila negara-negara di Asia tidak mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dan mengubah pola konsumsinya, impor minyak Asia diperkirakan naik hampir tiga kali lipat pada 2035. Dengan demikian, pemerintah perlu memiliki kebijakan komprehensif untuk sungguh-sungguh dan konsisten mengembangkan sumber energi alternatif, khususnya bagi kapal nelayan. BBM alternatif nelayan Sebagai negara maritim, BBM alternatif untuk kapal nelayan perlu didorong dan dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan nilai tambah. Anggaran untuk riset penelitian energi terbarukan untuk nelayan perlu ditingkatkan. Menurut hemat penulis, BBM alternatif masa depan untuk nelayan, di antaranya adalah penggunaan energi biofuel atau bioetanol dari rumput laut dan beberapa jenis mikroalga yang ada di perairan tawar atau laut Indonesia sebagai pengganti bahan bakar solar. Gagasan ini tak mustahil kita capai, mengingat potensi pengembangan bioetanol rumput laut dan mikroalga yang cukup besar. Potensi lahan budi daya rumput laut sekitar 2,1 juta ha dengan produktivitas rumput laut rata-rata 25 ton/ha/panen (umur panen 2 bulan), maka akan dihasilkan rumput laut 100-125 ton/ha/tahun. Penggunaan rumput laut sebagai bahan baku pembuatan bioetanol memiliki keuntungan waktu budi dayanya yang relatif singkat dan produktivitasnya tinggi sebagai bahan baku bioetanol (Benny Dyah, 2010). Di samping itu, data dari Inha University Korea mengungkapkan satu hektar areal rumput laut bisa menghasilkan 58.700 liter biodiesel per tahunnya, dengan asumsi kandungan minyak dalam rumput laut yang dihasilkan berkisar 30%. Di sisi lain, dalam beberapa penelitian, sudah ada 20 jenis rumput laut di Indonesia (Banten dan Bali) yang bisa dikembangkan sebagai biofuel, misalnya pengolahan rumput laut jenis Gelidium sp sebagai penghasil biofuel (bahan bakar nabati). Pemanfaatan Gelidium sp untuk sumber energi dinilai potensial karena rumput laut jenis itu tidak dimanfaatkan untuk bahan makanan. Jenis rumput laut lain, misalnya Eucheuma cottonii merupakan rumput laut yang banyak tumbuh di perairan Indonesia, juga berpeluang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan bioetanol. Selain rumput laut, kandungan senyawa hidrokarbon dalam beberapa jenis mikroalga (Fitoplankton) berpotensi diolah menjadi biofuel. Hingga saat ini, terdapat empat spesies mikroalga Indonesia yang potensial sebagai biofuel, antara lain Scenedesmus (22%), Nannochloropsis oculata (24%), Chlorella (20%), dan Dunaliella salina (15%) (Kawaroe, 2010). Beberapa keunggulan mikroalga, yaitu tidak membutuhkan lingkungan yang luas, mampu tumbuh sepanjang tahun tanpa mengenal musim, 10-100 kali menghasilkan biodiesel dibanding tanaman lain untuk luas yang sama, dan siklus hidup yang lebih singkat. Satu kilogram mikroalga menghasilkan 360 gram minyak mentah. Sekitar 60% dari minyak mentah itu bisa diubah menjadi biofuel. Artinya, 1 kg mikroalga mampu menghasilkan sekitar 240 gram biofuel (BPPT, 2013). Dengan demikian, Indonesia setidaknya perlu menargetkan mulai 2025 biofuel sudah diproduksi dari budi daya cepat mikroalga yang tumbuh di perairan tawar atau laut, sehingga BBM alternatif nelayan dapat dipenuhi. Di samping itu, ke depan, program pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) hendaknya mulai menggunakan energi biofuel atau bioetanol di setiap pelabuhan perikanan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga untuk mengatasi kelangkaan BBM dan mengurangi impor BBM jenis solar. Pengembangan mesin-mesin kapal nelayan agar membuat hemat BBM juga perlu diadakan. Akhirnya pemerintah perlu menyiapkan kebijakan, perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi untuk secara penuh mewujudkan BBM alternatif bagi nelayan. Mendorong penerapan BBM alternatif bagi nelayan merupakan suatu keniscayaan dalam mengelola perikanan laut masa depan di negeri maritim ini. ●

Singgahlah ke Desa Nelayan

Singgahlah ke Desa Nelayan Oki Lukito ;  Pelaku Usaha Budidaya Laut, Pengurus Dewan Kelautan Indonesia Daerah Jawa Timur

REPUBLIKA, 02 Mei 2013

Selama hampir 10 tahun menjabat presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat tiga kali menaikkan dan menurunkan BBM. Berbagai dampak dari kebijakan tersebut memukul masyarakat miskin, terutama nelayan. Pemerintah berancang-ancang pula akan menaikkan BBM kembali dan sudah melakukan pemanasan yang diawali kelangkaan solar sejak satu bulan terakhir. Kebijakan tersebut merugikan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai, pulau-pulau kecil. Mereka hidup mengandalkan hasil dari laut serta tergantung solar.

Awal bulan Mei 2013 Presiden SBY dijadwalkan berlayar ke perairan Situbondo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, rombongan presiden menginap di atas kapal perang mewah yang berangkat dari Pelabuhan Ujung, kawasan Armada Timur Surabaya. Presiden SBY dan robongan akan menghadiri latihan gabungan (Latgab) TNI 1-5 Mei 2013 di perairan Asem Bagus, Situbondo, dari atas kapal KRI Makassar. 

Adakah tebersit di benak SBY untuk singgah di desa nelayan? Melihat dampak dari kebijakannya mempersulit nelayan mendapatkan solar? Dalam muhibah ke Situbondo, kita berharap Presiden singgah di desa nelayan yang kondisinya sedang terpuruk akibat kelangkaan solar dan sulitnya mendapatkan ikan di Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali, bahkan di Samudra Indonesia karena menyusutnya sumber daya ikan (SDI). 

Rombongan akan menyaksikan fakta betapa susahnya nelayan dan keluar- ganya pascakelangkaan solar. Presiden bisa memilih tempat berdialog, antara lain di TPI Pondok Mimbo, Besuki, atau Panarukan, bersama nelayan yang baru datang dari laut dengan hasil tangkapan yang minim, muka kusam, dan pakaian lusuh. Tidak ada salahnya sesekali Presiden duduk bersama buruh nelayan, sambil mengevaluasi kebijakan soal solar.

Nelayan Situbondo memang fenomenal. Mereka tinggal di pesisir sepanjang 150 kilometer. Kendati diuntungkan dari segi geoekonomis dan geostrategis, tetapi potensi tersebut terabaikan. Wilayahnya dilewati jalan akses nasional pantura menghubungkan Surabaya-Denpasar serta berbatasan dengan dua kabupaten yang sedang menggeliat perekonominannya, Probolinggo dan Banyuwangi.

Akan tetapi, kabupaten pesisir dengan 14 ribu nelayan itu hanya memiliki satu stasiun pompa BBM khusus nelayan (SPDN) di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyuputih. Ironis pula, pada tahun 2012 kabupaten pesisir ini menyandang predikat kategori daerah tertinggal versi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 

Boleh dikata, nelayan Situbondo mewakili kemiskinan nelayan di Jawa Timur dan gambaran secara nasional kondisi ekonomi masyarakat di pinggir pantai yang menurut Pendataan Program Pemberdayaan Sosial (PPLS 2008), jumlahnya mencapai 7,87 juta orang. Di Situbondo, buruh nelayan tersebar di 19 desa dan 11 kecamatan pesisir. Jika musim paceklik, mereka lari ke kota untuk mencari kerja serabutan sebagai penarik becak atau ojek dadakan. 

Kaya Potensi

Kedatangan Presiden tentunya akan disambut hangat para nelayan warga desa Pondok Mimbo, Kecamatan Asem Bagus, misalnya, yang hidup dari menangkap ikan dan budidaya rumput laut. Presiden tidak perlu berkecil hati jika dalam dialog nanti dibeberkan hasil penelitian Asia Foundation soal kemiskinan nelayan Kabupaten Situbondo. 

Lembaga pendonor ini diam-diam membantu masyarakat pesisir Situbondo yang pada umumnya terjerat kemiskinan. Daerah ini layak diperhatikan karena mengalami degradasi sebagai daerah penghasil ikan. Situbondo 10 tahun lalu adalah daerah penghasil udang windu terbesar di Indonesia dan perintis usaha budidaya laut nasional.

Sebagai catatan, tim peneliti yang diterjunkan di sejumlah desa pesisir Situbondo terperangah menemukan fakta kemiskinan masyarakat pesisir di Selat Madura itu, yang bertolak belakang dengan potensi lautnya. Intinya, ketergantungan buruh nelayan dengan `pengambek' atau pedagang ikan merangkap rentenir, juragan darat, atau juragan laut ternyata sangatlah dominan.

Di lokasi perairan Asem Bagus, tidak jauh dari tempat di mana KRI Makassar akan lego jangkar dan menurunkan sejumlah tank amfibi yang sarat dengan pasukan Marinir dan pasukan Taifib dalam prosesi latihan, terdapat lokasi budidaya laut. Di lokasi itu dibangun kawasan eksklusif milik pengusaha Surabaya yang dilarang didekati oleh siapa pun. Ada sekitar 200 keramba apung (satu unit terdiri dari empat kotak, masing-masing ber ukuran 4x4 meter) yang dijaga preman 24 jam.

Betapa tidak, sebetulnya Situbondo kaya potensi perikanan tangkap, budidaya laut, dan tambak udang, bandeng, usaha pembenihan, serta menjadi daerah tujuan wisata bahari. Pantainya yang indah, berpasir putih dan perairannya jernih ditumbuhi aneka ragam terumbu karang dan menjadi rumah ikan hias.

Jadi, tidak ada salahnya Presiden sebagai Nakhoda NKRI ke Situbondo tidak hanya mengikuti acara seremonial Latgab TNI yang berbau asap mesiu. Singgahlah di desa nelayan kumuh, silaturahim dengan komunitas termarjinalkan yang merupakan bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia sebagai pewaris budaya bahari. ●

Nelayan Kita

Nelayan Kita Helmy Akbar ; Anggota Asosiasi Peneliti-Pemerhati Sumber Daya Perairan dan Lingkungan IPB

REPUBLIKA, 31 Januari 2013

Ada empat hal penting yang perlu diantisipasi oleh pelaku perikanan awal tahun ini, yaitu musim paceklik hasil laut, kenaikan harga komoditas ikan, efek pelemahan ekonomi nasional awal tahun ini yang ditandai pelemahan rupiah dan rencana kenaikan BBM. Cuaca ekstrem yang akhir-akhir ini melanda laut nusantara telah menyurutkan niat nelayan kecil untuk melaut.  Efek penurunan hasil tangkapan merembet. Mulai dari kelangkaan ikan laut di pasar hingga peluang mandeknya industri perikanan. Kekurangan pasokan bahan baku mulai terasa. Prediksi sementara, stok ikan cukup untuk melayani kebutuhan hingga akhir Februari. Sisi lain, permintaan akan ikan olahan jenis sarden saat ini meningkat menyesuaikan kebutuhan dalam dan luar negeri. Harga ikan lemuru lokal yang murah (saat ini masih Rp 5.000 per kilogram) dengan selisih Rp 2.000 dibanding ikan impor. Tentu, pilihan akan beralih ke ikan impor, baik legal maupun ilegal, jika kualitas dan kuantitas pasokan lokal masih terjun bebas.  Pemerintah mengaku, neraca perdagangan produk perikanan pada 2012 Indonesia masih surplus 76,47 persen. Produk perikanan yang diekspor masih lebih tinggi dibanding yang diimpor. Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar 3,9 miliar dolar AS dengan volume 1,27 juta ton. Capaian tersebut naik sebesar 8,3 persen dibandingkan dengan target ekspor yang ada dalam renstra 2010-2014 sebesar 3,6 miliar dolar AS.  Lebih lanjut, kuatnya keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebagai upaya stabilisasi terhadap kondisi keuangan negara yang labil awal tahun ini tentu menjadi perhatian sendiri di kalangan nelayan dan pelaku usaha perikanan.  Pasalnya, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya upaya (cost effort) melaut.  Terkait subsidi BBM, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2012 mungkin dapat melindungi nelayan kecil. Tetapi, hal ini tidak berlaku untuk kapal di atas 30 GT. Kapal dengan bobot 100 GT mampu menghabiskan BBM hingga 12 ton (setara Rp 54 juta) untuk sekali melaut.  Untuk mendapat keuntungan memadai, hasil tangkapan ikan harus lebih dari 10 ton. Sebelum wacana kenaikan BBM bergulir, hasil tangkapan bisa 11-12 ton. Keuntungan yang diperoleh belum memadai. Sehingga, dengan kenaikan BBM nelayan harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Salah satunya dengan membatasi jumlah armada, di sisi lain mengurangi jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang ikut mencari nafkah.  Persaingan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara nelayan lokal dan nelayan asing terus berlangsung sengit, walaupun tidak pernah berimbang. Padahal, di area ZEE justru tersimpan komoditas high value seperti tuna. Problem tuna sendiri selalu menjadi pembicaraan hangat di forum-forum diskusi, mengingat jatah tangkapan untuk Indonesia yang terlalu sedikit.  Sementara itu, pelemahan ekonomi nasional kuartal pertama tahun ini me- munculkan keinginan pemerintah untuk semakin menurunkan subsidi kepada rakyat. Istilah subsidi memang terkesan memanjakan walau ditujukan buat sektor riil, seperti perikanan-kelautan.  Sedikit sektor ekonomi yang mampu bertahan di tengah deraan krisis. Sektor pertambangan (seperti batu bara) sempat kembang kempis, untuk sektor real estat, jasa perusahaan, angkutan, dan komunikasi hanya tumbuh di bawah 2,5 persen. Indikasi pelemahan perekonomian nasional telah terdeteksi pada triwulan I 2012 dengan pelambatan pertumbuhan 0,13 persen dibanding triwulan I 2011 sebesar 6,43 persen. Ketahanan sektor pertanian, peternakan, kehutanan termasuk kelautan-perikanan terlihat dari pertumbuhan di atas 20,9 persen. Melihat fakta seperti ini keberadaan nelayan tradisional maupun kelas industri seharusnya dapat lebih diberdayakan. Modernisasi Nelayan Dukungan terhadap permodalan nelayan telah dilakukan oleh pemerintah. KKP dan BI sepakat memberikan agunan bagi pelaku usaha perikanan tangkap melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/2/PBI/2005 dan PBI No 9/9/PBI/2007, sehingga kapal laut dapat dijadikan agunan bank. Di sini, kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik atau setara dengan 5 GT merupakan ukuran kapal minimal yang bisa diagunkan.  Yang paling mutakhir adalah program penyiapan 1.000 kapal tangkap hingga 2014. Exit strategy modernisasi kapal nelayan di bawah 30 GT menjadi di atas 30 GT perlu dipikirkan. Mengingat, kebutuhan BBM akan meningkat dengan konsekuensi harganya semakin mahal, wilayah penangkapan bersifat lintaswilayah bahkan negara sehingga memunculkan konflik pemanfaatan, degra dasi lingkungan, diikuti overfishing dan illegal fishing yang menekan nilai stok ikan.  Ke depan, pemerintah perlu mengatur mekanisme subsidi kepada nelayan secara tepat. Pada 2011 terdapat sekitar 2,7 juta jiwa nelayan, armada tradisional berupa perahu tanpa motor, perahu dengan motor tempel, dan perahu motor kurang dari 5 GT berjumlah 498.020 unit (89,38 persen). Pada lain hal, pola nelayan tradisional/subsisten paling rentan terhadap krisis, karena pola produksi digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, teknologi sederhana, dan beroperasi di wilayah pesisir. Bantuan tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa pengadaan alat tangkap, modernisasi teknologi perikanan dan penanganan hasil, sistem informasi peramalan cuaca bagi kapal tangkap, dan sebagainya. Diversifi kasi, peningkatan nilai tambah produk perikanan, melalui industri pengolahan seyogianya juga perlu pelibatan masyarakat, rumah tangga nelayan pada level mikro. Hasil olahan perikanan nelayan kecil tidak boleh berhenti pada level ikan pindang dan ikan asin.  Apa pun itu, kebijakan kenaikan BBM dapat kontraproduktif dengan tujuan peningkatan kinerja sektor perikanan serta berlawanan dengan upaya industrialisasi perikanan yang digawangi oleh KKP. Industri perikanan bakal lesu tanpa dukungan sektor energi yang memadai. ●