Waktunya Arah Baru Pembangunan

ARAH BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Waktunya Arah Baru Pembangunan

Laporan Diskusi Panel Ekonomi KOMPAS

KOMPAS, 10 Juli 2012

Pengantar Redaksi

Ekonomi Indonesia tahun 2011 tumbuh tinggi meskipun ada krisis keuangan di Eropa dan ekonomi Amerika Serikat belum pulih. Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut karena ada kecenderungan kesenjangan kesejahteraan yang melebar. Harian ”Kompas” akhir Juni lalu kembali mengadakan diskusi panel ekonomi, kali ini bertema ”Arah Baru Pembangunan Ekonomi Indonesia”. 

Panelis adalah Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Indef; Arianto Patunru, peneliti di LPEM Universitas Indonesia (UI); Benny Soetrisno, pengusaha dan Staf Khusus Menteri Perindustrian; Hendri Saparini, anggota pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia; Shubham Chaudhuri, ekonom utama Bank Dunia di Jakarta; J Soedradjad Djiwandono, peneliti di S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, dan profesor (emeritus) ekonomi UI; Thee Kian Wie, Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi LIPI; dan moderator Faisal Basri. Laporan dirangkum oleh Andreas Maryoto, Hamzirwan, Maria Hartiningsih, Ninuk Mardiana Pambudy, dan Pieter P Gero, disajikan berikut ini serta di halaman 6 dan 7.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mematok target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013 sebesar 6,8-7,2 persen dalam rapat yang membahas RUU APBN 2013. Optimisme itu dibangun setelah tahun 2011 ekonomi Indonesia tumbuh 6,5 persen di tengah resesi ekonomi di zona euro dan belum pulihnya ekonomi Amerika Serikat.

Meskipun lemahnya pertumbuhan di dua pusat kegiatan ekonomi dunia tersebut memengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang membuat neraca perdagangan minus pada Aril dan Mei lalu, ada banyak ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan mengatakan, sumber pertumbuhan dari investasi yang tumbuh di atas 10 persen, konsumsi domestik, ekspor, dan peningkatan kualitas belanja pemerintah.

Dalam diskusi panel Kompas ada nada optimistis, ekonomi Indonesia dapat tumbuh bahkan di atas 8 persen asalkan sejumlah persyaratan dipenuhi. Namun, lebih dari sekadar pertumbuhan, pertanyaan terbesar yang harus dijawab pemerintah dan DPR adalah pertumbuhan seperti apa yang dikejar dan untuk tujuan apa.

Secara makro dan di mata internasional, Indonesia mencatat prestasi pembangunan meyakinkan. Indonesia menjadi negara demokrasi dan memberi otonomi daerah lebih luas, memiliki kekayaan alam berlimpah, ekonomi tumbuh di atas 6 persen di tengah melemahnya perekonomian global, dan menjadi anggota kelompok 20 negara dengan produk domestik bruto terbesar (G-20). Dari sisi pengelolaan fiskal, Indonesia sangat hati-hati menerapkan defisit anggaran dengan tidak melebihi 3 persen produk domestik bruto (PDB).

Bila melihat lebih dalam, muncul kecenderungan-kecenderungan yang menuntut perhatian. Jumlah orang miskin turun menjadi 12 persen pada posisi Maret 2012 dan beralih masuk kategori ”kelas menengah”. Namun, hampir 40 persen kelas menengah tersebut konsumsinya di bawah 1,5 kali garis kemiskinan yang besarnya Rp 248.707 per kapita per bulan sejak Maret 2012.

Meskipun pembangunan juga melahirkan orang kaya, kesenjangan antara kaya dan miskin melebar dengan koefisien gini tertinggi sejak Indonesia merdeka, yaitu 0,41 (nilai nol menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna dan nilai 1 terburuk). Posisi kelompok kelas menengah yang hampir miskin sangat rentan. Ada 55 persen rumah tangga miskin pada 2010 yang tidak masuk kategori miskin pada 2009. Satu dari empat orang Indonesia setidaknya pernah masuk kelompok miskin pada 2008-2010. Keadaan itu menyiratkan, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tetapi harus berkualitas.

Perlu Kualitas

Kualitas pembangunan menjadi semakin penting demi menjawab penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan masalah lingkungan. Dalam penciptaan lapangan kerja, meskipun angka pengangguran menurun, jumlah yang bekerja di sektor informal tetap tinggi, yaitu 62-65 persen. Di sisi lain, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada 493.000 sarjana menganggur. Hal ini menunjukkan belum ada arah jelas pembangunan dengan akibat sektor pendidikan dan industri tidak saling terkait.

Ekspor sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi masih didominasi komoditas mineral, batubara, dan migas. Ditambah hasil pertanian, terutama minyak sawit mentah, ekspor komoditas mencapai lebih 63 persen dari total nilai ekspor. Sementara ekspor produk manufaktur hanya 36,6 persen pada 2010. Dibandingkan dengan negara tetangga, ekspor barang manufaktur Malaysia 68,7 persen, Thailand 88,3 persen, dan Vietnam 50,3 persen.

Padahal, saat ini dan ke depan harga komoditas akan terus bergejolak. Ekspor komoditas akan tidak menguntungkan dari sisi nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, selain menimbulkan biaya lingkungan yang seharusnya dimasukkan dalam biaya pembangunan.

Ke depan, pembangunan berwawasan lingkungan menjadi keharusan. Bukan hanya untuk mewariskan kekayaan Indonesia kepada generasi mendatang, melainkan juga memecahkan masalah kemiskinan, penyediaan pangan dan energi. Daripada dipakai menyubsidi bahan bakar, misalnya, dana APBN lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur.

Perlu Arah Baru

Indonesia memiliki pilihan- pilihan untuk menjawab ketimpangan distribusi hasil pembangunan, keberlanjutan pembangunan, dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Setelah tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan luar biasa dalam kelembagaan ekonomi melalui liberalisasi dan desentralisasi. Namun, perubahan itu tidak didukung reformasi birokrasi, sistem hukum, dan kelembagaan politik. Hal itu memunculkan pemburu rente yang berkelindan dengan partai politik dan kekuasaan. APBN dan APBD jadi rebutan dan sumber korupsi. Akibatnya, biaya izin usaha di Indonesia, misalnya, lebih mahal daripada Timor Leste.

Dengan cara mengelola pembangunan seperti sekarang dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, Bank Dunia memprediksi pada 2030, saat bonus demografi Indonesia berakhir, PDB Indonesia hanya 3.583 dollar AS per kapita. Bila ekonomi tumbuh 10 persen pun, PDB per kapita hanya 7.243 dollar AS. Artinya, penduduk Indonesia akan menjadi tua sebelum sempat mentransformasi diri menjadi negara kaya dan Indonesia kehilangan peluang emas bonus demografi.

Merevitalisasi industri merupakan pilihan untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja formal. Industri manufaktur padat karya menyediakan pendapatan pasti, mempersempit kesenjangan jender karena menyerap banyak tenaga kerja perempuan, serta menyediakan pertumbuhan tinggi dan stabil karena keterkaitan hulu-hilir.

Revitalisasi itu menuntut sejumlah syarat. Pemerintah perlu memperjelas strategi industri yang mengaitkan hulu dan hilir, industri besar dan kecil, industri substitusi impor, serta insentif ekspor dengan instrumen lebih canggih.

Strategi industrialisasi harus mengaitkan dengan pendidikan dan pasar tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan SMP. Kepemilikan industri juga menjadi isu. Industri pangan, perkebunan sawit, dan perbankan, misalnya, sebagian besar dimiliki asing sehingga nilai tambah tidak tercipta di Indonesia.

Untuk mendukung industrialisasi, bank sentral tidak cukup hanya menjaga stabilitas moneter. Independensi bank sentral perlu didefinisi ulang agar juga dapat berperan sebagai agen pembangunan. ●

Mengukur Pertumbuhan Inklusif

ARAH BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Mengukur Pertumbuhan Inklusif

Laporan Diskusi Panel Ekonomi KOMPAS

KOMPAS, 10 Juli 2012

Kemajuan tak bisa lagi dibaca secara konvensional kalau prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dengan benar. Pertumbuhan ekonomi harus dihitung ulang dengan memasukkan nilai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam akibat tindakan ekonomi.

Konsep pembangunan berkelanjutan dimatangkan tahun 1983 dengan dibentuknya Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) untuk menanggapi deteriorasi masif dari kondisi ekologi sosial-lingkungan.

Laporan WCED berjudul ”Our Common Future” (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pilar pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Meski sejarahnya cukup panjang, isu lingkungan dan sumber daya alam terus dilepaskan dari perdebatan ekonomi. Paradigma lingkungan untuk waktu yang lama tidak masuk dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi, di tingkat nasional maupun dunia.

Masalah lingkungan adalah urusan global. Dalam konteks itu segala hal berkait dan berkelindan. Kebutuhan pangan, energi, dan air bersih akan meningkat karena populasi Bumi terus bertambah, mencapai sembilan miliar orang tahun 2050, sehingga memberikan tekanan pada sumber daya alam.

Kota akan menghadapi persoalan migrasi, energi, air bersih, polusi, dan berbagai persoalan terkait penurunan kondisi lingkungan karena lebih dari 50 persen penduduk akan bermukim di daerah urban.

Paradoks

Memang pertumbuhan ekonomi dunia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 42 persen tahun 1990 menjadi 15 persen tahun 2015. Akan tetapi, pertumbuhan menyisakan persoalan besar di bidang lingkungan dan sumber daya alam.

Data Bank Dunia (2012) mencatat, 13 miliar hektar hutan hilang setiap tahun, konsumsi air naik 300 persen dalam 30 tahun terakhir, emisi karbon dioksida meningkat, dan 85 persen ikan di laut dieksploitasi habis-habisan. Setiap tahun dibutuhkan 1 triliun dollar AS untuk subsidi bahan bakar minyak.

Di Indonesia, upaya memasukkan faktor kerusakan lingkungan dan eksploitasi berlebih sumber daya alam dalam produk domestik bruto (PDB) pernah dilakukan, tetapi tak diperbarui sejak tahun 2004. Namun, dari pengukuran itu diketahui, kekayaan Indonesia sebenarnya sudah menipis. Jika pembangunan terus berjalan dengan prinsip ”business as usual” (BAU), kita bahkan berada di ambang bahaya.

Neraca perdagangan saat ini memang surplus oleh ekspor perkebunan dan tambang, tetapi pembangunan tak akan berkelanjutan kalau satu-satunya cara untuk bertahan dilakukan dengan merusak sumber daya alam.

Ekspor bauksit, misalnya, kalau pada tahun 2004 diekspor 1 juta ton, tahun 2010 sudah 27 juta ton, tahun 2011 naik menjadi 40 juta ton. Menurut catatan Prof Emil Salim, cadangan bauksit akan habis sekitar tahun 2018.

Cadangan besi, nikel, tembaga akan habis dalam 10, 15, dan 45 tahun. Cadangan minyak bumi dan gas alam akan habis dalam 11 dan 33 tahun. Cadangan batubara habis dalam 64 tahun. Berbagai data juga menunjukkan, sedikitnya 1 juta hektar hutan di Indonesia rusak dan hilang per tahun.

Koreksi

Dalam diskusi lain, Prof Emil Salim menjelaskan, pembangunan ekonomi selama ini didominasi oleh paradigma ”pasar sebagai alokasi sumber daya untuk output yang efisien”. Perkembangan pembangunan melahirkan dampak sosial serius dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti kemiskinan dan ketimpangan, konflik, serta persoalan lingkungan, termasuk ancaman perubahan iklim dan merosotnya keragaman hayati.

Melihat luasnya spektrum perusakan atas nama pertumbuhan, istilah ”pertumbuhan hijau (green growth)” tak cukup memadai menghitung kerusakan dan menipisnya sumber daya alam. Istilah ”pertumbuhan inklusif (inclusive growth)” dipilih karena mencakup konteks lebih luas, termasuk permasalahan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam (sosial-ekologis) yang dihilangkan dalam penghitungan pertumbuhan.

Selama ini kemajuan lebih dipahami sebagai tingginya PDB. Namun, indikator konvensional itu dikritik sebagai dukungan terhadap pertumbuhan jangka pendek dan tidak berkelanjutan karena mengabaikan dampak penghancuran terhadap ekosistem lingkungan dan sosial. PDB ternyata tidak mampu mencerminkan kesejahteraan manusia dan situasi sumber daya alam suatu negara.

Kekayaan Inklusif

Maka Program Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Lingkungan (UNEP) bersama Program Dimensi Manusia Universitas PBB (IHDP) di Rio de Janeiro meluncurkan ukuran baru, yakni Inclusive Wealth Index (IWI) atau Indeks Kekayaan Inklusif dalam Rio+20 (18/6).

Laporan berjudul ”Inclusive Wealth Report 2012: Measuring Progress Toward Sustainability” itu menegaskan bahwa pencapaian yang hakiki harus terfokus pada kesejahteraan manusia saat ini dan pada generasi mendatang.

Survei dilakukan pada 20 negara untuk menghitung ulang angka pertumbuhan pada 20 negara melalui valuasi layanan ekosistem bagi kesejahteraan manusia. Perhitungan itu ”menghadapkan” angka pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan, dihitung dari menurunnya cakupan hutan, menipisnya sumber bahan bakar fosil dan cadangan mineral, menyusutnya lahan pertanian dan situasi perikanan di perairan setiap negara.

Laporan itu memperlihatkan, pertukaran bentuk kapital yang berbeda (manufaktur, manusia, dan modal alam) cenderung meningkatkan kerusakan sumber daya alam. Enam negara menunjukkan jejak tidak berkelanjutan, lima negara menunjukkan tingkat PDB dan Indeks Pembangunan Manusia yang positif, tetapi negatif dalam IWI.

Dengan perhitungan ulang, pertumbuhan ekonomi China sebesar 422 persen (1990-2008) sebenarnya hanya 45 persen kalau diperhitungkan dengan kerusakan sumber daya alam. Brasil 31 persen tinggal 18 persen, AS dari 37 persen tinggal 13 persen, Afrika Selatan 24 persen, malah minus 1 persen setelah penghitungan ulang. Antara tahun 1990 dan 2008, sumber daya alam per kapita turun 33 persen di Afrika Selatan, 25 persen di Brasil, 20 persen di AS, dan 17 persen di China.

Dengan penghitungan ulang, angka pertumbuhan Indonesia yang 7 persen itu boleh jadi sebenarnya jauh di bawah nol....  ●

Investasi Minus Keadilan

ARAH BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Investasi Minus Keadilan

Laporan Diskusi Panel Ekonomi KOMPAS

KOMPAS, 10 Juli 2012

Investasi manusia sudah lama menjadi jargon pembangunan, terutama sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan alokasi dana pendidikan 20 persen dari anggaran pembangunan.

Sejak keputusan itu diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004, ada asa rakyat lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas dengan murah dan mudah. Tujuannya jelas, Indonesia akan memiliki generasi muda kompeten dan berkeahlian tinggi dalam 10-15 tahun mendatang.

Namun, apa yang terjadi? Tujuh tahun dengan anggaran pendidikan berlimpah malah membuat sistem pendidikan seakan berjalan sendirian tanpa memperhatikan tingkat kemiskinan dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Rakyat harus berjuang menghadapi kapitalisasi lembaga pendidikan yang memprioritaskan orang kaya.

Beberapa hari terakhir kita bisa menyaksikan, betapa lembaga-lembaga pendidikan mematok tarif jutaan hingga ratusan juta rupiah agar seseorang bisa belajar di sana. Bagaimana orang miskin—yang rata-rata memiliki lebih dari dua anak—menyekolahkan anak mereka dengan biaya jutaan rupiah? Janji pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun gratis, tahun 2013 menjadi 12 tahun, masih sulit terwujud.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan makro tanpa memperhatikan keterkaitan dengan sektor riil membuat semakin banyak orang miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci sukses membangun bangsa yang makmur dan sejahtera.

Penjajahan Bakal Terulang

Kondisi sistem pendidikan diperburuk dengan ketimpangan alokasi anggaran negara yang lebih banyak membiayai penyelenggara negara ketimbang membangun infrastruktur. Maka, kita membutuhkan arah baru pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah angkatan kerja per Februari 2012 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 120,4 juta orang dengan jumlah pengangguran terbuka 7,6 juta orang (6,32 persen). Dari 112,8 juta orang yang bekerja, 55,5 juta orang (49,21 persen) di antaranya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah. Jumlah pekerja lulusan diploma 3,1 juta orang (2,77 persen) dan universitas 7,2 juta orang (6,43 persen).

Rasio pekerja berpendidikan dasar ke bawah dan pekerja berpendidikan diploma ke atas sangat timpang. Kondisi ini pula yang membuat jumlah pekerja informal mencapai 70,7 juta orang (62,71 persen), sementara pekerja formal hanya 42,1 juta. Bagaimana membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional jika sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal yang penuh ketidakpastian?

Tanpa perubahan cara pandang pembuat kebijakan dan akselerasi pembangunan pendidikan yang adil, rakyat Indonesia akan mengalami penjajahan ekonomi yang lebih parah lagi dibandingkan zaman kolonialisasi.

Bayangkan, Indonesia mengekspor bahan tambang bauksit 1 juta ton tahun 2004, naik menjadi 27 juta ton tahun 2010, dan melonjak menjadi 40 juta ton tahun 2011. Mengapa tidak diolah dulu sebelum diekspor?

Kondisi serupa terjadi pada perkebunan kelapa sawit. Indonesia produsen utama minyak kelapa sawit dengan produksi 22,5 juta ton tahun 2011 dari kebun seluas 8,9 juta hektar, yang 2 juta hektar di antaranya milik investor Malaysia. Kebijakan agroindustri yang lemah membuat Indonesia tak lebih sebagai pemasok bagi negara lain dengan mengekspor 19,3 juta ton minyak kelapa sawit. Lagi-lagi, tingkat pendidikan yang rendah membuat rakyat Indonesia lebih banyak menjadi buruh kasar ketimbang pekerja ahli.

Meredam Masalah Sosial

Kita harus memiliki konsep pembangunan yang inklusif dengan menempatkan investasi manusia sebagai pilar utama. Konsentrasi berlebihan pada kebijakan makro membuat pembangunan sektor riil seperti terlupakan. Rasio gini yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan Indonesia mencapai 0,41 tahun 2011, naik dari 0,38 tahun 2010. Ini patut menjadi perhatian serius pengambil kebijakan.

Apabila rasio gini melampaui 0,5, ketimpangan pendapatan di Indonesia sudah masuk kategori buruk dan bisa dengan mudah memicu masalah sosial. Salah satu kunci peredamnya adalah penyelenggaraan pendidikan berkualitas tanpa diskriminatif.

Akses pendidikan yang mahal dan sulit membuat sedikitnya 2,3 juta anak Indonesia berusia 10-14 tahun terpaksa menjadi pekerja. Tanpa perubahan paradigma pembangunan, jumlah anak yang terpaksa bekerja akan terus meningkat. Mereka terancam menjadi pekerja berkompetensi rendah yang membebani pasar kerja pada tahun 2020-2030 jika pemerintah tidak mengintervensi.

Hal-hal semacam ini akan membuat Indonesia gagal menikmati bonus demografi karena rasio pekerja informal masih sangat tinggi. Bonus demografi muncul tahun 2020-2030 ketika 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung 44 orang tidak produktif yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Kenaikan jumlah kelompok menengah atau orang berpengeluaran 2-20 dollar AS per hari dari 81 juta orang pada 2003 menjadi 134 juta orang pada 2011 juga belum menjamin pertumbuhan Indonesia berkualitas. Pertumbuhan kelas menengah yang sebagian besar dipengaruhi konsumsi domestik tanpa peningkatan sektor manufaktur penyedia lapangan kerja juga riskan bagi kesinambungan ekonomi.

Bonus Demografi

Jepang adalah salah satu negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan pendapatan per kapita 17.475 dollar AS (Rp 164,2 juta) saat masa tersebut berakhir tahun 1970. Untuk Indonesia, ada dua prediksi pendapatan per kapita saat bonus demografi berakhir tahun 2030, yakni pendapatan per kapita 3.583 dollar AS (Rp 33,6 juta) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen dan pendapatan per kapita 7.000 dollar AS (Rp 65,8 juta) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 10 persen.

Rakyat miskin harus bisa menyekolahkan anak mereka sehingga memenuhi standar kebutuhan pasar kerja. Pengusaha pun akan lebih mudah meningkatkan produktivitas karena mempekerjakan lulusan sekolah berkualitas dengan tingkat intelektualitas yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Kita punya waktu 15 tahun lagi sebelum masa bonus demografi itu tiba. Tidak ada yang bisa menghadang waktu kecuali kita bekerja keras siang dan malam membangun dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar mereka menikmati masa keemasan 2020-2030 sebagai fondasi kejayaan masa depan. ●

Arah Baru Industri

ARAH BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Arah Baru Industri

Laporan Diskusi Panel Ekonomi KOMPAS

KOMPAS, 10 Juli 2012

Dalam sebuah diskusi, Prof Emil Salim kembali mengingatkan kalangan industri bahwa mereka mendapatkan udara dan kadang air secara gratis. Tidak sedikit juga industri yang membuang limbah secara gratis. Peringatan ini mengingatkan kembali perlunya memasukkan isu lingkungan dalam perdebatan ekonomi.

Persoalan lingkungan dan industri makin aktual dalam konteks pertumbuhan ekonomi saat ini dan masa depan Indonesia. Mereka yang aktif di studi pembangunan telah lama berdebat mengenai masalah lingkungan dalam pembangunan.

Persoalan pertama adalah cara memandang pemberian dari alam berupa udara, air, dan lain-lain untuk kalangan industri. Aktivitas industri membutuhkan utilitas tersebut untuk kegiatan produksinya, tetapi selama ini esensi keberadaan utilitas itu kurang diperhatikan.

Kalangan ekonom dan aktivis lingkungan telah lama mengusulkan valuasi penggunaan utilitas dari alam itu. Valuasi penting karena hampir semua unsur lingkungan adalah barang nonpasar yang tidak diperoleh dari transaksi jual beli.

Persoalan kedua yang juga aktual adalah industri berbasis sumber daya alam yang mengekstraksi alam. Mereka mendapatkan konsesi dengan relatif murah. Kerusakan alam dan juga infrastruktur sebagai dampak ekstraksi itu tidak dihitung.

Maka, inilah saatnya kita berpikir ulang mengenai arah baru industri sehingga tidak menggerus alam dan mencemari lingkungan. Di sisi lain, industri juga harus mampu memberdayakan masyarakat sehingga ketimpangan kesejahteraan berkurang.

Semua sepakat industri sangat diperlukan untuk memberi nilai tambah barang dan tentu membuka lapangan kerja. Persoalan yang perlu diperdebatkan adalah industri seperti apa yang perlu dikembangkan.

Pilihan Teknologi

Industri yang mengeruk sumber daya alam merupakan bukti kemunduran pengembangan industri di Tanah Air karena sama sekali tidak mendapat sentuhan teknologi. Bila saja ada sentuhan teknologi di industri ini, kandungannya sangat minim. Langkah ini jauh dari harapan dan pemikiran para pendahulu Indonesia yang telah meletakkan dasar-dasar industri dengan harapan Indonesia menjadi negara industri baru sekelas dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong.

Pengerukan sumber daya alam yang berlebihan hanya membawa Indonesia ke dalam pertumbuhan ekonomi semu. Pertumbuhan ini hanya sementara dan suatu saat bisa runtuh. Indonesia perlu kembali mengembangkan, mulai dari industri dasar, industri yang memberi nilai tambah, hingga industri berteknologi maju.

Kondisi industri saat ini sarat masalah. Permasalahan pokok adalah daya saing. Pertumbuhan ekspor produk manufaktur lebih rendah dibandingkan ekspor produk primer. Kontribusi ekspor industri manufaktur dalam ekspor nonmigas turun dari 76 persen pada tahun 2000 menjadi 59,5 persen pada caturwulan pertama tahun ini.

Bila berbicara ekspor, ekspor sepanjang Mei 2012 sebagaimana diungkapkan Badan Pusat Statistik mencapai 16,72 miliar dollar AS. Angka ini turun 8,55 persen dibandingkan Mei 2011. Ekspor juga merosot pada April 2012 dibandingkan April 2011. Di sisi lain, impor pada Mei 2012 sebaliknya meningkat 16,06 persen. Total ekspor Januari-Mei 2012 mencapai 81,42 miliar dollar AS, tumbuh hanya 1,48 persen. Total impor Januari-Mei 2012 mencapai 79,9 miliar dollar AS, tumbuh lebih 16,62 persen.

Untuk meningkatkan kontribusi industri manufaktur pada ekspor nonmigas, industri yang berdaya saing internasional makin mendesak karena kompetisi yang makin tajam, terutama dari negara-negara seperti China, Vietnam, bahkan Banglades dan lain-lain. Industri manufaktur perlu meningkatkan kemampuan teknologi agar efisien.

Pilihan industri perlu diharmonisasi dengan sektor keuangan sebagai pendukung permodalan. Pilihan industrialisasi juga harus disesuaikan dengan pasar tenaga kerja Indonesia yang mayoritas berpendidikan tertinggi SMP. Begitu pula pilihan teknologi harus disesuaikan dengan jenis industri, dari tepat guna hingga teknologi tinggi.

Untuk karet, misalnya, butuh pengembangan teknologi tepat guna, mulai dari budidaya hingga menyadap getah, sampai teknologi tinggi rekayasa genetika untuk menghasilkan karet dengan produktivitas getah tinggi serta pemanfaatan mikroba tanah agar penyerapan hara lebih efisien.

Jamin Keberlanjutan

Pengembangan industri tidak hanya menjamin pertumbuhan ekonomi dengan berkelanjutan, tetapi seharusnya juga menurunkan ekstraksi sumber daya alam dan mengompensasi tenaga kerja di perdesaan.

Pilihan pengembangan industri juga harus mengubah kondisi ketimpangan kesejahteraan. Rasio gini yang tahun lalu besar 0,41 dan untuk pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia menunjukkan membesarnya ketimpangan pembangunan, jurang antara si kaya dan si miskin.

Pertumbuhan ekonomi bukan untuk segelintir orang kaya. Bagaimana dengan kelompok miskin? Dari arah baru industri inilah mereka harus mendapat hak untuk maju bersama.

Persoalan ini akan semakin rumit ketika kita menghadapi masa depan dengan penduduk yang semakin besar. Industri harus ikut menyelesaikan masalah kekurangan pangan, energi, dan air. Memikirkan arah baru industri yang menggantikan pengerukan sumber daya alam, menyelesaikan masalah sosial, dan mengantisipasi tantangan pada masa depan tentu saja bukanlah tugas ringan. ●