Tantangan Populisme di Eropa

Tantangan Populisme di Eropa Teuku Rezasyah  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran

                                             MEDIA INDONESIA, 21 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DALAM banyak literatur, populisme bermakna menarik perhatian publik atas isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka dan selanjutnya mengarahkan mereka untuk mendukung partai politik tertentu dan memenangkan tokoh politik tertentu. Secara garis besar, di Amerika Serikat dan Uni Eropa, isu yang berkembang adalah anti-Islam, antiimigrasi, anti-Uni Eropa, antikemapanan, anti-eurozone, dan antiglobalisasi. Puncak dari populisme ialah kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, yang sejak dini menentang masuknya imigran muslim dari Timur Tengah dan Afrika, yang dalam pandangannya membawa pemikiran yang tidak sejalan dengan sistem demokrasi di Amerika Serikat. Belum genap seminggu memerintah, Trump mengeluarkan executive order atas ide tersebut, yang walaupun ditentang pengadilan di tingkat negara bagian, ide itu telanjur menjadi simbol kemenangan Trump di dalam negerinya dan menjadi inspirasi bagi banyak negara di dunia. Ternyata banyak partai politik di Uni Eropa seperti di Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman terinspirasi oleh kemenangan Trump yang membawa isu populisme sekaligus menjadikannya momentum untuk menyelesaikan masalah multirasialisme yang hingga saat ini belum tuntas. Patut diakui, banyak imigran dari kawasan yang diharamkan Trump tersebut sulit berintegrasi dengan masyarakat setempat, hidup dalam tingkat prasejahtera, dan mudah disulut untuk terlibat dalam isu-isu sektarian di dalam dan luar negeri. Namun, ternyata fakta politik di Uni Eropa berkata lain. Di Belanda, partai besutan Geert Wilders yang berbasis populisme, atau Party for Freedoms/PVV, ternyata kalah di tengah Maret 2017 ini, oleh partai perdana menteri yang sedang menjabat. PVV sejak awal kampanye, dan sesuai dengan jejak pendapat, diramalkan akan menang. Hal yang sama terjadi di Jerman, tempat Partai Ultra Nasionalis yang juga menggunakan strategi populis gagal memerintah walaupun telah berusaha keras mengerdilkan kebijakan pemerintahan Angela Merkel yang dalam pandangan mereka terlalu lunak atas arus pengungsi dan pencari kerja. Demikian pula di Prancis, partai garis keras yang ada mencoba menggunakan ide-ide populis seperti aksi terorisme yang terjadi di berbagai lahan bandara dan museum di Prancis. Mengapa ide populisme unggul di AS dan sebaliknya gagal di Uni Eropa? Ternyata masyarakat Uni Eropa lebih dewasa daripada kerabat mereka di AS. Di Prancis, penduduk muslim yang mencapai angka 2 juta tersebut masih dianggap moderat oleh masyarakat umum walaupun ada sebagian kecil muslim yang menganut garis keras. Kedewasaan politik juga terlihat di Inggris, tempat terdapat 5 juta penduduk yang menentang digunakannya isu populis oleh Donald Trump dalam kampanye kepresidenan di AS. Arus deras itu akhirnya bermuara pada 2 Maret 2017, ketika parlemen Inggris berdebat panjang, yang pada intinya menentang undangan Perdana Menteri Theresa May atas Donald Trump. Padahal, undangan itu dibuat menyusul kunjungan Theresa May ke AS Februari 2017. Pada saat yang sama, Wali Kota London Sadiq Aman Khan dan para pendahulunya kompak dalam ide-ide pembangunan berbasis lingkungan hidup, transportasi, dan keamanan dan bersatu melawan Donald Trump, yang menuding London sebagai kota yang membiarkan preman-preman Islam bercokol. Selain kedewasaan politik masyarakat di Uni Eropa, ternyata terdapat fakta yang sulit terbantahkan, di saat masyarakat Islam di kawasan tersebut, yang walaupun masih berjumlah kecil, ternyata sudah berhasil membawa citra Islam yang baik, moderat, dan profesional. Hal itu menjadikan masyarakat Uni Eropa menilai Islam di sana sebagai modal pembangunan dan bukannya masalah dalam pembangunan. Akar kematangan para imigran muslim di Uni Eropa ialah asal usul mereka sendiri, yang awalnya memang ingin bersekolah dan selanjutnya bekerja dan menetap. Terbukti, ilmuwan muslim di lembaga pendidikan tinggi di Uni Eropa berhasil menempatkan diri sebagai tokoh-tokoh nasional yang lekat dengan budaya Uni Eropa. Sebaliknya di AS, para imigram muslim yang datang ialah mereka yang ingin bekerja dan langsung menetap. Pergeseran dalam alam pemikiran di atas sudah terbukti di Indonesia. Sebagaimana terbukti dari data LPDP saat ini, lebih dari 50% mahasiswa/i kita yang memprioritaskan diri kuliah di Uni Eropa dan bukannya di AS. Konon, naiknya Donal Trump yang membawa isu populisme sudah sangat mengkhawatirkan mereka, berikut panjangnya birokrasi dalam urusan kuliah dan menetap di Amerika Serikat. Mengingat globalisasi yang sudah menggurita di dunia, tak dapat dimungkiri bahwa ide-ide populisme juga sudah berakar di Indonesia dan memiliki sisi negatif dan positif. Sisi negatif populisme terbukti dari banyaknya wanita unggulan di Tanah Air yang jelas-jelas berkualitas dan berprestasi dalam kerjanya terpaksa harus kalah dalam pemilihan di tingkat legislatif dan eksekutif karena adanya imbauan untuk tidak memilih pemimpin wanita. Hal itu masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Juga, tidak terhitung profesional unggulan yang harus lebih bekerja keras untuk menang dalam persaingan di legislatif dan eksekutif karena sulit mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang berbasis primordial. Sisi positif dari populisme di Indonesia saat ini memang sudah ada. Terbukti, semua kekuatan politik menggunakan isu populis dalam persaingan mereka, seperti pemberian fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan dengan harga terjangkau. Sisi positif dari populis juga terlihat dari kehati-hatian para pemimpin nasional di Indonesia untuk tidak terjebak dalam permainan isu yang digenderangkan sesama tokoh nasional. Ke depan, isu populisme ala Indonesia, yang menekankan primordialisme, memang secara alamiah akan bertahan untuk jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, kalangan generasi muda kita yang lebih berpendidikan dan dekat dengan teknologi informasi akan bersikap lebih kritis akan nasib bangsanya. Bukankah mereka adalah mayoritas dalam semua pilkada, pileg, dan pilpres? Kita masih bisa berharap pada generasi muda kita yang semakin kritis, terdidik, dan tidak terjebak akan isu-isu populis, terlebih lagi jika isu tersebut dibuat kalangan luar Indonesia. ●

Eropa di Simpang Jalan

Eropa di Simpang Jalan A Agus Sriyono ;  Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan

                                                      KOMPAS, 25 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Potensi disintegrasi Uni Eropa, menguatnya populisme kanan-ekstrem (far-right) di Eropa, dan hubungan UE-AS pada era Presiden Donald Trump merupakan tiga faktor determinan yang memengaruhi masa depan Eropa.  Hasil referendum Kerajaan Inggris pada 23 Juni 2016 yang memilih keluar dari Uni Eropa (UE) telah menginspirasi sejumlah partai politik di negara-negara anggota UE untuk memobilisasi dukungan guna keluar dari UE. Partai Front Nasional di bawah Marine Le Pen terus menyuarakan perlunya Perancis mengadakan referendum sehingga ”Frexit” jadi sebuah kemungkinan. Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan dari Belanda, menuduh UE merampas uang, identitas, demokrasi, dan kedaulatan Eropa. Sementara itu, baik di AS maupun Eropa muncul fenomena menguatnya gerakan populis kanan-ekstrem yang berciri ”anti-establishment” dan anti-pendatang. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden digambarkan sebagai kemenangan gerakan populis di AS. Kemenangan Trump disambut baik kelompok populis kanan-ekstrem di Eropa. Untuk menyamakan visi menghadapi pemilihan nasional tahun ini, sejumlah tokoh partai populis kanan-ekstrem bertemu di Jerman pada 21 Januari 2017. Faktor determinan lain berupa kekhawatiran renggangnya hubungan UE-AS karena dipicu pernyataan Trump sebelum dilantik: bahwa UE dan NATO sudah ketinggalan zaman, bahkan UE dipandang tidak begitu penting bagi AS. Prospek Uni Eropa Selain Inggris, sedikitnya partai politik dari tiga negara anggota UE dapat digolongkan sebagai eurosceptics atau bahkan anti-UE. Ketiga partai tersebut Front Nasional (Perancis) pimpinan Marine Le Pen, Partai Kebebasan (Belanda) pimpinan Geert Wilders, dan Partai Kebebasan (Austria) pimpinan Norbert Hofer. Meskipun partai-partai ini belum jadi kekuatan politik utama, dukungan masyarakat terus meningkat. Bagi Inggris, keputusan keluar dari UE membuka peluang Skotlandia menuntut referendum kedua untuk tetap atau keluar dari United Kingdom. Alasannya, mayoritas rakyat Skotlandia (62 persen) tetap ingin bergabung dalam UE, sementara Inggris keluar dari UE. Setidaknya, Pemerintah Skotlandia berharap tetap jadi anggota pasar tunggal walaupun Inggris tak lagi menjadi anggota. Dengan demikian, secara internal Inggris dihadapkan pada potensi disintegrasi nasional dan pada tataran regional harus menghadapi negara-negara anggota UE yang pro-integrasi. Segera setelah diumumkan hasil referendum di Inggris, Marine Le Pen senantiasa menyerukan referendum tentang keanggotaan Perancis pada UE. Ia meyakini ”Brexit” akan punya efek-domino. Meskipun mayoritas negara anggota saat ini tetap ingin bergabung dalam UE, realitas menunjukkan sejumlah pihak berpandangan sebaliknya. Para pendukung UE berpendapat organisasi ini berhasil menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bangsa Eropa selama enam dasawarsa. Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Angela Merkel yakin keberadaan UE masih sangat diperlukan dan kerja sama Transatlantik juga penting bagi Eropa. Bagaimanapun nasib UE ditentukan oleh anggotanya dan bukan AS. Populisme muncul sebagai reaksi atas krisis keuangan global 2007-2009. Menurut John B Judis dalam buku The Populist Explosion (2016), populisme bisa menginspirasi baik partai politik sayap kanan, tengah, maupun kiri. Di Eropa, partai politik populis terdapat di Perancis, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Austria, Yunani, Italia, Spanyol, dan Swiss. Meskipun tersebar di banyak negara, sejauh ini partai populis belum dominan dalam pemerintahan. Secara lebih spesifik, program partai politik di Eropa yang populis didasarkan pada sikap anti-globalisasi, anti-kemapanan, anti-UE, anti-imigrasi, dan anti-Islam. Namun, tidak berarti sebuah partai politik mendasarkan programnya pada keseluruhan sikap tersebut. Partai Alternatif Jerman, misalnya, tidak mengusung slogan anti-UE dan anti-globalisasi. Di pihak lain, Partai Kebebasan dari Austria posisi dasarnya mencakup kelima sikap tersebut. Menjadi pertanyaan, kapan rakyat memberikan dukungan kepada partai-partai populis? Ketika permasalahan kesenjangan ekonomi mengemuka, aksi terorisme berlanjut, dan masalah migran tidak teratasi, dukungan terhadap partai-partai populis akan meningkat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi dibarengi pemerataan, keamanan rakyat terjamin, dan masalah migran dikelola dengan baik, niscaya partai-partai populis tidak akan mendapat dukungan. Hasil pemilihan umum di Perancis, Jerman, dan Belanda tahun ini akan memberi gambaran lebih jelas tentang masa depan Eropa. Hubungan UE-AS Sebagian pengamat menilai, terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran memburuknya hubungan UE-AS. Clemens Wergin dalam harian The New York Times (11/11/16) menulis, ”Terpilihnya Presiden Trump menimbulkan risiko strategik dan sistemik bagi hubungan UE-AS”. Sulit dimungkiri, pandangan Presiden Trump sejalan dengan kelompok kanan-ekstrem di Eropa yang anti- globalisasi dan anti-perdagangan internasional. Persoalannya, saat ini sebagian besar pemerintahan negara-negara Eropa dikuasai partai sayap kiri, tengah, dan kanan-moderat sehingga polarisasi UE-AS bisa terjadi. Sikap kritis Trump terhadap UE dan NATO yang dibarengi hasrat kuat untuk menjalin hubungan dengan Rusia menimbulkan dugaan Eropa akan berhadapan dengan aliansi AS-Rusia. Apabila hal ini terjadi, besar kemungkinan AS dan Rusia akan mendukung pencalonan Le Pen sebagai presiden dalam pemilihan nasional tahun ini. Sebaliknya, kedua negara ini tidak akan mendukung Merkel dari Partai Kristen Demokrat yang akan bertarung dalam pemilihan nasional September 2017. Pandangan politik Merkel jelas berseberangan dengan Trump. Ketika menyampaikan selamat atas kemenangan Trump, Merkel mengingatkan kesamaan nilai-nilai Jerman dan AS: demokrasi, kebebasan, penghormatan terhadap hukum dan martabat kemanusiaan, serta menghargai perbedaan atas dasar warna kulit, agama, jender, orientasi seksual, dan pandangan politik. Dengan kata lain, nilai-nilai yang dijunjung Merkel bersifat liberal-kosmopolitan, sementara Trump menekankan populisme dan nasionalisme. Mencermati pemikiran di atas, dapat disimpulkan Eropa saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pertama, antara mempertahankan integrasi UE yang sudah dibangun lebih dari enam dasawarsa atau pecah jadi negara-bangsa yang mandiri, masing-masing dengan implikasinya. Kedua, apabila pertentangan politik antara kaum populis kanan-ekstrem melawan sayap kiri, tengah, dan kanan-moderat menguat, Eropa akan dihadapkan pada destabilitas politik. Ketiga, jika hubungan UE-AS tak diperbaiki kembali, bukan tak mungkin UE akan berhadapan dengan AS sebagai kompetitor yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas internasional. ●