Tragedi Ukraina, Niat Bersatu Hasilkan Perpecahan Derek Manangka  ;   Wartawan Senior

INILAH.COM, 04 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Konflik yang melanda Ukraina, negara bekas bagian dari Uni Sovyet, pantas disebut sebagai tragedi. Sebab dalam waktu seminggu, Ukraina berubah dari sebuah negara yang pemerintahannya punya legitimasi, menjadi negara tanpa pemimpin atau pemerintahan. Benar sejak 26 Februari 2014, Ukraina memiliki presiden dan perdana menteri baru. Presiden dan PM tersebut dipilih setelah Viktor Yanukovych Presiden terpilih sejak 2010 tiba-tiba menghilang atau melarikan diri per 22 Februari 2014. Tapi Presiden dan PM Ukraina sekarang ini, hanya bertugas sementara, tiga bulan. Tugas utama, mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Juni 2014. Perubahan politik secara drastis di Ukraina kelihatannya bukan hanya mengejutkan bangsa dan rakyat Ukraina. Tetapi juga mengejutkan seluruh dunia. Rakyat dari bekas negara bagian Uni Sovyet ini, tidak menduga, perubahan yang diharapkan oleh para penentang pemerintah, bisa mengubah Ukraina menjadi seperti 'negara tidak bertuan' atau 'negeri tanpa pemimpin'. Karena kekosongan 'pemimpin' itulah, berbagai persoalan pelik bermunculan. Persoalan itu semuanya memerlukan penyelesaian segera. Di antaranya, kemungkinan hilangnya provinsi Krimea, salah satu provinsi penting dan strategis dalam politik global. Ukraina saat ini punya pejabat Presiden Oleksandr Turchynov dan Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk. Tetapi pemerintahan mereka hanya semacam simbol saja agar eksistensi Ukraina sebagai sebuah negara, secara de facto masih ada. Pemerintahan di Ukraina, dibentuk secara terburu-buru. Pembentukan terburu-buru terpaksa dilakukan karena Presiden Viktor Yanukovych diam-diam melarikan diri pada akhir Februari. Dengan cara terburu-buru itu, menghasilkan 20 anggota kabinet yang dipilih secara acak dari kerumunan demonstran yang sedang bereforia. Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk, ketika mengumumkan susunan kabinetnya, pada 26 Februari 2014, tidak memilih gedung pemerintahan sebagai lokasi untuk sebuah pengumuman penting. Ia memilih mimbar Lapangan Independen. Kalau di Jakarta seperti Bundaran Monas atau Bundaran Hotel Indonesia. Cara itu sebagai simbol penghargaan dan peringatan atas tewasnya sekitar 800 demonstran penentang pemerintahan presiden terguling Yanukovych. Mereka tewas di sekitar lapangan merdeka tersebut. Dari atas panggung, tempat dimana para tokoh demonstran membakar emosi para penentang pemerintah yang berkuasa, Yatsenyuk satu persatu menyebut nama anggota kabinet pilihannya. Saat menyebut nama setiap menteri pilihannya, dari bawah, kerumunan massa, ada yang berteriak setuju ada yang menentang. Mirip pengumuman sebuah lomba dan undian berhadiah Dengan situasi seperti itu, Ukraina digambarkan oleh para wartawan Barat sebagai negara yang diperintah oleh parlemen jalanan. Mereka yang tiba-tiba muncul di jalan sebagai tukang protes, tiba-tiba bisa menjadi penguasa. Mudah-mudahan, keadaan dan cara seperti ini tidak menular ke Indonesia. Mereka bukanlah orang-orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelolah sebuah negara. Tetapi cukup bermodalkan suara kencang, keberanian menggertak serta tahan berteriak-teriak manakala berdemonstrasi. Bagi perdana menteri yang baru terpilih pun, tak ambil pusing soal kredibilitas setiap anggota kabinetnya. Yang terpenting, Ukraina punya pemerintahan. Di sisi lain, negara-negara luar terutama dari Blok Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengalami kesulitan untuk berunding dengan pemerintahan sementara saat ini. Sebab secara hukum atau sesuai UU Ukraina sendiri, rezim yang baru berkuasa dan hanya punya kekuasaan selama tiga bulan ini, tidak sah. Oleh sebab itu ada kekhawatiran apakah negosisasi yang akan dilakukan oleh negara luar, baik dalam rangka pemberian bantuan atau bentuk lainnya, punya landasan hukum atau tidak. Selasa 4 Maret 2014 ini, Menlu Amerika Serikat John Kerry berkunjung ke Kiev, Ibukota Ukraina. Tujuannya jelas untuk 'menyelamatkan' Ukraina dari kemungkinan jatuh ke tangan Rusia. Kerry sadar misinya ke Kiev, bukan perjalanan yang gampang. Tapi pilihan sulit tetap harus dilakukannya, jika Washington tidak ingni kehilangan momentum. Tragedi Ukraina, termasuk salah satu pertaruhan Amerika Serikat di dunia. Terlambat bereaksi, gagal meyakinkan Ukraina dan negara-negara Eropa Barat, negeri ini bisa kembali menjadi bagian dari Rusia (baca Uni Sovyet). ●

In Soviet Russia : A farcical moral comdemnation of Russia

In Soviet Russia : A farcical moral comdemnation of Russia Pierre Marthinus  ;   Executive Director for the Marthinus Academy in Jakarta

JAKARTA POST,  21 Maret 2014

                         

                                                                                         

                                                      

Does the argument that “a choice isn’t a choice when made with a gun to your head” really stand? Unfortunately not. The Indonesian revolutionary rallying call was “merdeka atau mati” — the equivalent of Patrick Henry’s “give me liberty or give me death”. In the early years of the Indonesian revolution, British forces were sent in to quell the nascent Indonesian nation and ordinary Indonesians were forced to make that difficult — if not impossible — decision at gunpoint. The national vote commenced under a heavy British military presence in Surabaya and Bandung, the voting paper was Indonesian soil, the voting ink was Indonesian blood, and the cost of registering was the lives of able-bodied men, women and children — it was Indonesia’s rendition of universal suffrage at its best. Dutch observers, unconvinced the vote was free and fair, decided to organize their own series of “referendums” in other major Indonesian cities, resulting in a very high turnout and an astounding number of Indonesians voting for independence. Yes, such votes were choices made at gunpoint. The foul-smelling truth is that Russia’s military intervention in Ukraine’s Crimea is as legitimate as Indonesia’s invasion of East Timor in 1975, Australia’s intervention in East Timor in 1999, and the US intervention in Iraq in 2003. Crimea’s referendum — held under the shadow of Russia’s military presence — is as legitimate as the 1969 Act of Free Choice in Papua held under Indonesian military presence and the Iraq elections held under a heavy US military presence. The only difference is the selection of territorial scale, legal pretexts and moral justifications for each intervention. Undisclosed 30-year-old Australian documents are still being withheld at the moment (The Guardian Australia, Jan. 30, 2014), but their contents are already speculated upon; that Western powers, especially US and Australia, not only permitted, but were likely the main reasons behind Soeharto’s decision to invade East Timor to prevent a communist takeover of East Timor by the Revolutionary Front for an Independent East Timor (Fretilin) in 1975. Australia secured a favorable maritime border with Indonesia and could sleep better at night, knowing there was no East Timorese “Cuba” north of its border. Historically, dealing with Western powers is a lot like sharing your bathtub with a bull shark and a saltwater crocodile while trying to negotiate a recurring Faustian bargain — mostly printed in fine print — on how you can get your rubber ducky back from them. Look no further than Australia’s Aborigines and the native Americans in the US, the first major trading partners of Western powers. Their history will reveal trade “agreements” made at gunpoint, “free and fair” referendums of white male settlers, just wars to conquer “empty and uninhabited land”, as well as “private ownership” over other human beings. Trading whole continents for reservation zones, welfare coupons and university tuition waivers is not really my idea of a “free and fair” trade. Internationally, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) cannot declare the Crimean referendum illegal simply because their boat, carrying a number of unsolicited observers, was turned away and barred from entering Crimea by Moscow. The point is that “the web of international agreements and institutions” that had once failed so miserably in preventing the US intervention in Iraq in 2003 will inevitably perform an encore, this time for a Crimean audience. Interventionist Western powers, however, are far from being the political embodiment of evil. If anything, dancing in uncharted waters with such beautiful beasts is an extremely rewarding political and intellectual venture for any nation. Their long blood-tainted history inspires fear, excitement, contempt and inspiration — all at the same time. Just like the excessive number of teeth that a bull shark or a crocodile has, the West wield weapons in excessive numbers, amassing quantities of arms that no “sane nations” should ever have, let alone use against others. Their fearsome form, preying eyes and killing instincts, designed to elegantly maim and dismember other sovereign nations, have mainly evolved from their “most basic instinct of surviving in places they shouldn’t be in”. These awe-inspiring beasts have earned their place at the very top of the global political food chain and therefore deserve our utmost respect and admiration. A rising Indonesia hould always keep this in mind and at heart. I am merely trying to show that historical, legal and moral condemnations are of little value and at times can be deeply flawed. My point is that diplomatic arguments should be made on the basis of Crimean and/or Ukrainian interests rather than from a Western-biased historical, legal and moral condemnation of Russia alone. Most Western diplomatic criticism of Russia often seems like an uncreative plagiarized fill-in-the-dots template devised by an overpaid Washington-based public diplomacy firm struggling to keep its government contracts and refusing to downsize its employees. Ironically, Moscow has been doing a relatively better job, choosing all the right diplomatic keywords, invoking the rhetoric of a “responsibility to protect” the Russian-speaking population of Crimea and the Crimean “right to self-determination”. Recently, the US organized a discussion on the Crimean crisis in Jakarta, but decided only to invite representatives of Poland and Ukraine — the equivalent of a low blow in public diplomacy. The Russian ambassador, unfortunately, decided to crash the party “Putin-style” and conveyed his utmost displeasure at the organizers for all the participants to see. Russia is unflinching, allowing itself to neither bleed nor show fear to the West. Russian President Vladimir Putin’s brinkmanship was reckless enough to be taken seriously, but not so much that it would inevitably hurt Moscow’s own strategic interest. The West’s response is now “more talk than walk” due to three main factors, namely their economic downturn, Russia’s own leverage, and the asymmetry of interests regarding Ukraine. In the current US economic downturn, any form of military conflict with Russia is unlikely since the costs of deploying troops in combat theaters increases exponentially with distance, far outweighing any perceived benefits. The US, still paying for Afghanistan and Iraq, will most likely resort to military maneuvering and posturing to save face, but is unlikely to take any real action. Australia, the only Western power unaffected by the economic downturn, will continue to be a militarily insignificant cheerleader — instead of a quarterback — for the West. Unfortunately, Ukraine has been taking and measuring risks like a broken calculator and splashing around wildly like a cat thrown into a bathtub — yes, the bathtub with the bull shark and the saltwater crocodile. Kiev could not foresee Western propensity toward inaction and failed to accommodate Russia’s strategic interests, overestimated its own value to the West and underestimated Moscow’s intention to defend its strategic interests by any means necessary. Aggressive military action against the nuclear-powered bear-riding Kalashnikov-wielding Putin is not a very enlightened argument by any standards. Moscow makes it clear that it is only playing “the game” of interventions that Western powers have so long played. Unfortunately, in Soviet Russia, the game plays the West. Again, diplomatic arguments made on the basis of Crimean and/or Ukrainian interests are more appealing to the Indonesian public than a deeply flawed Western-biased historical, legal and moral condemnation of Russia alone. ●

Perihal Sanksi untuk Rusia Dinna Wisnu  ;   Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina

KORAN SINDO,  19 Maret 2014

                               

                                                                                         

                                                                                                             

Dua minggu lalu, ketika pecah ketegangan politik di Crimea, saya menganalisis akan terjadi referendum dengan tiga pilihan: bergabung dengan Rusia, merdeka sebagai negara bebas, atau tetap berada di bawah wilayah Ukraina. Saya lalu meramalkan referendum di Crimea akan lebih memilih posisi merdeka sebagai negara bebas. Namun pada kenyataannya, referendum yang terjadi pada hari Minggu lalu hanya memiliki dua opsi: bergabung dengan Rusia atau dengan Ukraina. Belum ada keputusan resmi, tetapi hasil referendumnya sudah dapat diperkirakan berupa keputusan bergabung kembali dengan Rusia. Amerika Serikat (AS) serta negara-negara Eropa menolak hasil referendum itu dan menyatakan referendum tersebut ilegal. Meskipun Rusia bergeming bahwa referendum itu sah di mata hukum internasional, AS dan Eropa menyatakan sebaliknya dengan alasan referendum itu dilakukan di bawah tekanan militer Rusia yang telah berada di sana. Tidak ada suasana kebebasan dalam memilih. Itu adalah batas minimum untuk menentukan apakah sebuah referendum itu sah atau tidak. AS bahkan memiliki bukti bahwa sebagian besar dari kertas suara sudah ditandai. Bukti yang disampaikan misalnya untuk Kota Sevastopol, dengan melihat jumlah suara dan total penduduk, 123% menyatakan setuju untuk bergabung. Angka itu menunjukkan anomali yang dianggap sebagai sebuah kecurangan. Faktor itulah yang membedakan referendum di Crimea dengan yang pernah terjadi di Kosovo ketika wilayah itu memerdekakan diri dari Serbia, satu peristiwa politik serupa yang selalu disampaikan Rusia sebagai pembelaan. Bagi Rusia dan pemerintahan baru Crimea, referendum itu sendiri menjadi sebuah batu loncatan atau legitimasi mereka untuk bertindak lebih jauh. Dengan kata lain keterpisahan Crimea dari Ukraina adalah syarat de jure yang minimum untuk melakukan tindakantindakan lain seperti menasionalisasi bangunan atau perusahaan-perusahaan yang ada di Crimea, mengambil alih kekuasaan militer dan kepolisian, mengambil alih perjanjianperjanjian antara Crimea dan Ukraina. Namun keterpisahan Crimea masih akan menyisakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua bulan. Ambil contoh tentang pasokan listrik, air, dan makanan di Crimea. Hingga saat ini, sebagian besar pasokan listrik dan air disalurkan melalu sebuah wilayah yang dikuasai Ukraina. Tidak ada jalan yang mudah untuk warga Crimea mendapatkan pasokan tersebut kecuali melalui daratan Ukraina. Hal ini juga yang ternyata menjadi faktor ekonomis penyerahan Crimea kepada Ukraina pada 1954 oleh Nikita Khrushchev, Presiden Uni Soviet masa itu. Selain karena alasan ideologis, penyerahan itu juga disebabkan Uni Soviet merasa lebih murah menyerahkan persoalan Crimea kepada Ukraina daripada membangun infrastruktur utilitas (kebutuhan-kebutuhan dasar). Walaupun tampaknya Ukraina memiliki daya tawar untuk melancarkan perang ekonomi terhadap Crimea dengan memutuskan aliran energi dan makanan di lapangan, Rusia tetap punya daya tawar yang lebih besar karena sebagian besar energi, khususnya gas, yang dikonsumsi warga Ukraina berasal dari Rusia. Peta saling ketergantungan itu sudah berbeda dengan apa yang terjadi pada 1954. Bukan itu saja, sebagian besar infrastruktur gas yang melewati dan dinikmati oleh warga Ukraina adalah infrastruktur yang digunakan untuk pasokan gas di sebagian besar wilayah Eropa. Fakta-fakta tersebut menunjukkan potensi munculnya Perang Dunia III dari kasus Crimea akan kecil. Saat ini, negara-negara dunia telah saling bergantung satu dengan yang lain khususnya dalam soal penyediaan pasokan energi. Sistem pasar telah menyatukan kebutuhan dan sekaligus kelebihan masing-masing terhadap negara lain. Gas, sebagai contoh, adalah produk energi yang berbeda dengan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak atau batu bara dapat dipaketkan dalam tanker atau alat transportasi lain, sementara bahan bakar gas yang selama ini dinikmati masyarakat di Eropa dan AS dikirim melalui infrastruktur pipa yang fixed dan terlampau mahal apabila diganti dengan infrastruktur lain seperti kapal tanker. Fakta tersebut juga yang mungkin dapat menjelaskan mengapa sanksi yang diberikan kepada Rusia adalah kepada individu-individu yang dianggap terlibat dalam referendum di Crimea dan bukan pada seluruh wilayah. Presiden AS Barack Obama melalui Executive Order memberikan sanksi pembekuan aset tujuh orang yang dianggap terlibat dalam referendum. Mereka antara lain pemimpin separatis Sergey Aksyonov dan Vladimir Konstantinov, mantan Ukrainian presidential chief of staff Viktor Medvedchuk, dan mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Selain itu ada Vladislav Surkov dan Sergey Glazyev yang bekerja sebagai staf ahli/penasihat untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin sendiri tidak terkena sanksi. Sanksi individu itu adalah langkah politik yang harus diambil pihak Barat untuk memenuhi tekanan-tekanan politik di dalam negeri mereka masingmasing serta menunjukkan sikap keseriusan dan ketegasan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya memberikan sanksi ekonomi dan politik yang cukup menekan Rusia, tetapi tidak merugikan diri sendiri (backfire). Kalau pihak Barat mau mengganggu pendapatan ekspor Rusia, sanksi ekonomi dan politik harus mampu mengganggu perdagangan energi. Padahal jika hal itu dijalankan, Eropa harus siap juga menanggung risiko 25% pasokan energinya dari Rusia terganggu. Eropa, dengan demikian, harus memastikan dahulu pasokan energi mereka tidak akan bermasalah jika memberi sanksi lebih jauh kepada Rusia. Sanksi itu mungkin relatif lebih mudah untuk dilakukan apabila rencana Eropa untuk mencari alternatif sumber energi melalui Nabucco Pipeline dapat terealisasi pada tahun ini. Nabucco Pipeline adalah rencana besar Eropa untuk melepaskan ketergantungan energi dari Rusia dengan membangun jaringan pipa dari Caspian Sea langsung ke Eropa, dari Turki- Bulgaria-Romania, Hongaria menuju Austria. Namun rencana itu sendiri batal karena produsen gas di Azerbaijan memiliki rencana lain. Dari sini dapat kita simpulkan cara-cara koersif lebih sulit dilaksanakan pada era sekarang dibandingkan pada masa-masa lalu. Faktor praktis seperti konektivitas antarnegara dan penduduk sampai faktor politis seperti perlunya dukungan politik untuk memberi sanksi yang lebih besar menunjukkan bahwa ada tingkat saling ketergantungan yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh negara besar dan maju sekalipun. ●

Penyelesaian Damai Krisis di Ukraina Mikhail GALUZIN  ;   Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia

KOMPAS,  19 Maret 2014

                    

                                                                                         

                                                                                                             

BELAKANGAN ini di media cetak Indonesia muncul berbagai komentar berkaitan dengan posisi Rusia terhadap krisis di Ukraina. Sayangnya, banyak yang jauh dari obyektif. Pertama, artikel-artikel seperti ini mengabaikan penyebab krisis mendalam yang hari ini dialami negara tetangga kami, Ukraina. Yang menjadi penyebab krisis adalah kudeta yang terjadi di kota Kiev, akhir bulan Februari, oleh mereka yang menyebut diri sebagai ”kekuasaan” di Ukraina bersama dengan pasukan-pasukan bersenjata radikal-ekstremis tidak sah. Akibat kudeta inkonstitusional itu, Presiden Ukraina yang sah Viktor Yanukovych dilepas dari jabatannya. Para radikal-ekstremis kemudian bertindak berlebihan di Kiev dan daerah-daerah Ukraina lainnya dengan memanfaatkan semboyan-semboyan neofasis, anti Rusia, dan teroris. Kekuatan-kekuatan ini tidak malu menggunakan berbagai cara: mempersenjatai diri sendiri secara ilegal dengan merampas obyek-obyek militer serta merebut dan membakar gedung-gedung pemerintahan dan administrasi. Mereka membunuh warga sipil dan aparat keamanan serta menganiaya para gubernur dan pemimpin setempat lain. Justru mereka yang mengembangkan suasana histeris anti Rusia dengan merusak monumen-monumen pahlawan Perang Patriotik Raya 1941-1945 dan mencampuri urusan agama, termasuk gereja Orthodox Rusia. Pembatasan bahasa Salah satu langkah pertama ”kekuasaan” baru di Kiev adalah membatasi penggunaan bahasa Rusia yang melanggar HAM karena merupakan bahasa yang dipakai jutaan warga Ukraina. Bahkan, ada seruan-seruan untuk melarang bahasa Rusia secara total di Ukraina. Saat ini, kami sudah menyaksikan usaha melarang siaran saluran televisi Rusia yang telah dikecam oleh Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Laman resmi badan-badan negara berbahasa Rusia kini dihapus. Justru kekuatan-kekuatan itu yang menolak upaya persetujuan tentang penyelesaian krisis secara damai yang mereka tanda tangani pada 21 Februari bersama Viktor Yanukovych dan diparaf oleh menteri luar negeri Jerman, Polandia, dan Perancis. Kebijakan agresif ”kekuasaan baru” di Kiev itu telah menimbulkan perpecahan mendalam di masyarakat Ukraina dan mengancam keutuhan wilayah Ukraina. Para warga daerah timur dan selatan serta Crimea sangat marah. Mereka tidak mau terulang pembunuhan berdarah di tempat mereka oleh para radikal-ekstremis. Akibatnya, di Crimea dan beberapa daerah lain orang mulai mendirikan pasukan beladiri untuk melawan ancaman langsung pada kehidupannya. Tanggal 11 Maret 2014, Parlemen Republik Otonom Crimea mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan untuk Republik dan Kota Sevostopol. Tanggal 16 Maret dijadwalkan referendum untuk menentukan stasus Crimea pada masa depan, termasuk kemungkinan bergabung dengan Rusia. Kedua, media massa Barat yang disusul beberapa media cetak Indonesia menyatakan seakan-akan ada ”intervensi” Rusia melawan Ukraina. Hal ini jauh dari kebenaran. Seperti diketahui, di wilayah Crimea, sesuai dengan persetujuan bilateral antara Rusia dan Ukraina, didislokasikan Armada Laut Hitam Rusia. Personel militernya tidak mencampuri urusan dalam Ukraina dan Crimea karena tugas mereka adalah menjaga keamanan tempat-tempat dislokasinya dari serbuan yang mungkin terjadi oleh pihak radikal-ekstremis. Presiden Rusia Vladimir Putin, berdasarkan permintaan Presiden Ukraina yang sah Viktor Yanukovych dan pimpinan Crimea yang sah, menurut Undang-Undang Dasar Federasi Rusia, telah menerima pembenaran dari Parlemen Rusia untuk memanfaatkan Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina sampai keadaan sosial-politik di negara ini kembali normal. Tujuan kami adalah melindungi kehidupan para warga negara Rusia, masyarakat sebangsa kami, dan para prajurit Armada Laut Hitam. Rusia tidak kontrol Pihak Rusia belum mengambil keputusan tentang pemanfaatan riil Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina dan pengirimannya. Pasukan beladiri yang sekarang bertindak di Crimea tidak menerima perintah dari Moskwa dan tidak dikontrol Rusia. Maka, sungguh mengherankan jika para politikus dan media massa Barat lebih mengkhawatirkan kegiatan pasukan ini daripada mempersoalkan pihak mana yang memerintahkan kelompok-kelompok radikal-ekstremis melakukan kudeta berdarah di Kiev dan merampas kontrol di banyak wilayah Ukraina. Ketiga, kami sangat terkejut dengan prasangka dan kebutahurufan memahami sejarah oleh spekulasi yang sering muncul bahwa kebijakan Rusia mengenai krisis di Ukraina seakan-akan menunjukkan keinginan Moskwa membangun kembali mantan Uni Soviet. Realitasnya adalah justru kebijakan yang agresif, tidak bertanggung jawab, dan buta oleh Kiev sekarang dan oleh para militan neofasis yang membelakanginya, memaksakan Pemerintah Crimea yang sah dan penduduknya memilih mengumumkan kemerdekaannya dan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Rusia. Penduduk Crimea bertindak sesuai hukum internasional dan ini sah. Keputusan Mahkamah Internasional PBB mengenai Kosovo yang dibuat 22 Juli 2010 atas permintaan Majelis Umum PBB mengonfirmasikan fakta bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak oleh salah satu bagian dari negara tidak melanggar norma apa pun dari hukum internasional. Dengan latar belakang ini tampaklah kemunafikan negara-negara Barat yang berjaya mendapatkan kemerdekaan Kosovo termasuk dengan mengebom wilayah Serbia serta mengutuk Rusia yang justru bergerak selaras dengan hukum internasional dan tidak pernah sekalipun menembak ke arah Ukraina. Uni Soviet berkorban demi kemenangan ini dengan 27 juta jiwa warganya berbangsa Rusia, Ukraina, Belarusia, Tatar, dan bangsa-bangsa lain yang tinggal di wilayah Uni Soviet. Dengan demikian, kelompok-kelompok di Ukraina yang kini menghina memori tentang pahlawan-pahlawan Perang Patriotik Raya, yang dibiarkan oleh Kiev resmi, justru penyebar ideologi dan praktik Nazi. Kami berharap informasi dalam artikel ini akan membantu masyarakat Indonesia membentuk pandangan obyektif mengenai posisi Rusia sehubungan dengan krisis Ukraina, posisi yang mendukung secara konsisten penyelesaian krisis secara damai dan berdasarkan kesepakatan pada 21 Februari. ●

Eskalasi Krisis Ukraina Chusnan Maghribi  ;   Alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

SUARA MERDEKA,  12 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

ESKALASI krisis Ukraina sampai pada situasi yang cukup mencemaskan. Isu pemicu krisis pun bergeser dari soal pelengseran Presiden Victor Yanukovich pro-Moskow oleh oposisi pro-Barat ke upaya aneksasi Semenanjung Crimea oleh Rusia. Setelah Rusia menempatkan personel militer di Crimea meyusul pemakzulan Presiden Yanukovich oleh parlemen (23/2/14), Amerika Serikat (AS) menerjunkan kapal perang USS Truxton ke Laut Hitam. Amerika bahkan berencana memperbanyak penempatan pesawat tempur di kawasan Baltik. Washington memang menempuh langkah itu dalam rangka latihan bersama North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Bulgaria dan Rumania (SM, 8/3/14). Namun, penempuhan langkah yang bersamaan dengan makin memanasnya krisis Ukraina, tentulah sulit dibantah bahwa tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk merespons manuver militer Rusia. Amerika memutuskan mengirim kapal USS Truxton hanya sesaat setelah rangkaian negosiasi empat pihak di Paris (5/3) dan di Roma (6/3), antara Menteri Luar Negeri  (Menlu) AS John Kerry, Menlu Prancis Laurent Fabius, dan Menlu Italia Federica  Mogherini dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov, guna mencari solusi politik krisis Ukraina gagal mencapai konsensus. Dengan menerjunkan USS Truxton dan memperbanyak  menempatkan pesawat tempur di Baltik, AS berharap Kremlin memahami Gedung Putih. Pentagon juga tidak ragu sedikit pun menyikapi krisis Ukraina sehingga Moskow mau memperlunak sikapnya serta bersedia menarik mundur tentaranya dari Semenanjung Crimea. Apakah harapan itu akan terpenuhi, dalam arti Rusia mau menarik mundur tentaranya dari Crimea? Gelagat yang tampak, harapan tersebut tak bakal terpenuhi. Mustahil Rusia mau menarik mundur pasukannya dari Crimea. Dalam percakapan via telepon dengan Presiden AS Barack Obama (7/3), Presiden Rusia Vladimir Putin secara diplomatis mengatakan Rusia tidak bisa mengabaikan permintaan bantuan para pengguna bahasa Rusia di Ukraina. Multietnis Ukraina termasuk negeri multietnis dan multibahasa. Jumlah total penduduk Ukraina saat ini 47,73 juta jiwa, terdiri atas beberapa etnis, di antaranya etnis Chernihiv, Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Kirovohrad, Luhansk, Khersan, Zaporizhia dan Tatar. Dalam komunikasi sehari-hari mereka menggunakan dua bahasa utama: Ukraina dan Rusia. Mayoritas pemakai Bahasa Ukraina tinggal di wilayah bagian tengah dan barat Ukraina. Adapun mayoritas pengguna Bahasa Rusia bermukim di bagian timur dan tenggara Ukraina, termasuk Crimea. Crimea adalah semenanjung yang terletak di pesisir  utara Laut Hitam. Letak yang menjorok ke Laut Hitam, tampak seperti pulau dengan selajur  wilayah (tanah) di utara, menghubungkannya dengan daratan utama Ukraina. (..??)●

Ukraina, Euromaidan, dan Rusia Utaryo Santiko  ;   Peneliti pada Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia

KORAN SINDO,  05 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Hubungan Rusia dan negara-negara Barat berada dalam episode ketegangan baru berkenaan dengan kondisi yang saat ini tengah terjadi di Crimea, wilayah selatan Ukraina. Jatuhnya Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenan Ukraina sebagai akibat dari krisis politik yang terjadi sejak akhir tahun lalu di negara tersebut, telah berkembang menjadi krisis bilateral Rusia-Ukraina, dan bukan tidak mungkin akan berkembang lebih jauh lagi dengan melibatkan aktor-aktor global lainnya, termasuk Uni Eropa dan NATO. Kompetisi Pengaruh Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat berkenaan dengan Ukraina sejatinya bukan merupakan hal baru. Sepuluh tahun lalu, pada pengujung tahun 2004, ketegangan serupa juga nyaris muncul bersamaan dengan terjadinya ”Revolusi Oranye” yang membawa kelompok pro-Eropa Barat pimpinan Viktor Yushchenko dan Yulia Tymoshenko mengungguli kelompok pro-Rusia pimpinan Yanukovych. Segera setelah Yushchenko menjabat sebagai presiden Ukraina, semangat untuk membawa Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dikumandangkan. Namun setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita ”Revolusi Oranye” belum juga dapat dipenuhi. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh kelompok pro-Eropa Barat membawa Yanukovych dan kelompok pro-Rusia kembali ke panggung politik Ukraina, hanya dua tahun setelah terjadinya ”Revolusi Oranye” dan otomatis kembali mengubah halauan kebijakan luar negeri Ukraina. Selain disebabkan perpecahan pada level internal, belum berhasilnya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO juga disebabkan oleh kuatnya resistensi Rusia. Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan wilayah vital bagi Rusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2013, upaya untuk membangun kemitraan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang tergabung di dalam Commonwealth of Independent States (CIS) dalam wilayah ekonomi maupun politik dan keamanan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia. Secara khusus, dokumen tersebut menyebutkan keinginan Rusia untuk melibatkan Ukraina dalam proses integrasi ekonomi Eurasia seiring dengan gagasan besar Rusia untuk membentuk Eurasian Economic Union. Dalam wilayah politik dan keamanan, Ukraina dan negaranegara pecahan Uni Soviet merupakan salah satu poros utama kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia. Sudah sejak lama Rusia menentang keras upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Bagi Rusia, keberadaan ”elemen kekuatan asing” seperti NATO dan Uni Eropa di negara yang berbatasan langsung dengannya merupakan sebuah ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia. Tidak jarang penolakan ini disampaikan secara keras, seperti ancaman Rusia pada Februari 2008 untuk mengarahkan rudalnya ke Ukraina jika negara itu memaksa bergabung dengan NATO dan menyetujui permintaan Amerika Serikat (saat itu) untuk menempatkan perisai rudalnya di kawasan Eropa. Proyeksi Konflik Kondisi yang saat ini tengah berkembang di Crimea dikhawatirkan oleh masyarakat internasional akan berkembang ke arah konflik yang mengkhawatirkan. Hal ini diperkuat oleh preseden dalam konflik nyaris serupa yang menyeret Rusia dan Georgia ke dalam ”Perang 5 Hari” pada Agustus 2008. Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 dipicu oleh upaya warga etnis Rusia di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia untuk melepaskan diri dari Georgia yang kala itu juga dipimpin oleh rezim pro-Eropa Barat. Upaya pemerintah Georgia untuk meredam aksi separatisme tersebut kemudian menjadi pemicu keterlibatan Rusia hingga pada terjadinya perang. Justifikasi yang digunakan oleh Rusia kala itu adalah kewajiban mereka untuk melindungi warga etnis Rusia di Ossetia Selatan dan Abkhazia yang terancam keselamatannya akibat tindakan pemerintah Georgia. Justifikasi yang sama sudah disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam merespons perkembangan situasi di Crimea. Persetujuan Parlemen Rusia atas kebijakan Putin untuk mengerahkan pasukan ke Crimea untuk melindungi warga etnis Rusia yang menolak pemerintahan baru Ukraina, dikhawatirkan akan mengarah pada kondisi yang sebelumnya terjadi di Georgia. Tekanan dan ancaman sanksi yang disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri John F Kerry serta kecaman dari negara-negara anggota NATO atas tindakan Rusia, diragukan akan dapat berpengaruh banyak bagi langkah Rusia. Ancaman sanksi berupa pembekuan keanggotaan Rusia di G-8 dan embargo ekonomi tidak akan berjalan efektif jika tidak dilakukan juga oleh negaranegara Eropa. Hingga saat ini masih terdapat keraguan pada beberapa negara Eropa mengenai dampak dari meluasnya konflik di Crimea. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Rusia adalah pemasok utama kebutuhan gas alam bagi negaranegara Eropa.  Gas alam dari Rusia dialirkan ke Eropa melalui dua belas pipa gas utama, di mana lima di antaranya dialirkan melalui Ukraina. Penghentian pasokan gas oleh Rusia melalui Ukraina yang sebelumnya pernah terjadi pada 2006 dan 2009 telah membuktikan bagaimana vitalnya pasokan gas dari Rusia bagi negaranegara Eropa. Beberapa negara utama Uni Eropa seperti Jerman dan Italia, juga telah sejak lama dikenal sebagai mitra strategis Rusia. Berdasarkan pada kondisi itu, langkah mediasi menjadi upaya paling logis yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional. NATO berada dalam posisi sulit untuk dapat memenuhi permintaan dukungan dan perlindungan militer yang disampaikan oleh pemerintah Ukraina, karena Ukraina hingga kini belum menjadi anggota NATO. Kondisi yang tidak mudah juga dialami oleh Amerika Serikat yang sejak tahun lalu telah secara penuh menggeser fokus kebijakan luar negeri dan keamanannya ke kawasan Asia Timur. Selain itu, hubungan Amerika Serikat-Rusia juga sebenarnya tengah berada dalam kondisi yang kondusif pascakebijakan reset dalam penataan hubungan bilateral kedua negara yang melahirkan perjanjian New START (Strategic Arms Reduction Treaty) yang ditandatangani pada April 2010. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, besar kemungkinan gerakan massa menjatuhkan Yanukovych yang dikenal sebagai gerakan Euromaidan akan memiliki akhir antiklimaks bagi Ukraina yang tidak terlalu berbeda dengan ”Revolusi Oranye” sepuluh tahun yang lalu. Skenario lebih buruk dapat dialami oleh Ukraina jika memilih untuk terus melakukan penetrasi militer ke wilayah Crimea tanpa garansi dukungan dari masyarakat internasional. Bukan tidak mungkin apa yang sebelumnya dialami oleh Georgia pada 2008 terjadi pada Ukraina, dan mungkin lebih buruk mengingat gelar militer pasukan Rusia dapat lebih optimal dengan keberadaan armada Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam yang bermarkas di Sevastopol, Semenanjung Crimea. ●

Krisis Semenanjung Crimea Dinna Wisnu  ;   Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina

KORAN SINDO,  05 Maret 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

Dalam beberapa hari belakangan ini Ukraina menjadi pusat perhatian dunia karena aksi pendudukan yang dilakukan Rusia di Wilayah Otonomi Khusus Crimea (WOK Crimea) yang secara formal menjadi bagian dari wilayah Ukraina. Media massa menyatakan hal itu adalah aksi militer yang melanggar kedaulatan wilayah Ukraina. Namun, menurut saya, masalahnya tidaklah sesederhana itu dan tidak hitam dan putih seperti itu. Adapun mengenai isu wilayah WOK Crimea, sejarah Uni Soviet dan Rusia, sejarah negara Ukraina, kesepakatan nuklir tahun 1997, dan sejarah identitas sosial-budaya antara Crimea dan Ukraina ikut memengaruhi eskalasi politik di wilayah tersebut. Kita perlu melihat intervensi Rusia di WOK Crimea dalam kaitannya dengan sejarah hubungan politik Rusia dengan Ukraina. Kita perlu memisahkan masalah konflik internal antarberbagai fraksi yang terjadi di WOK Crimea dan konflik politik yang terjadi di dalam sistem politik Ukraina itu sendiri. Seperti sejarah perjalanan politik negarabangsa lainnya, kita mungkin tidak akan dapat menemukan sebuah interpretasi tunggal yang dapat dianggap sebagai interpretasi sejarah yang paling benar di antara interpretasi lainnya. Selalu akan ada bukti-bukti baru yang dihadirkan banyak pihak dan mengingat terbatasnya ruang di kolom ini, saya hanya mencoba menyampaikan bukti-bukti dari sumber yang dapat diterima secara ilmiah. Masalah yang terjadi di Ukraina menjadi perhatian dunia karena di negara ini pernah terdapat ribuan nuclear warheads (hulu ledak nuklir) yang jumlahnya terbesar ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Untuk mengamankan senjata-senjata nuklir itu, tiga negara yang berkuasa, yaitu Amerika, Rusia dan Inggris, menandatangani kesepakatan Budapest pada 1994 yang isinya adalah jaminan akan kedaulatan wilayah Ukraina dari segala ancaman yang mungkin akan diterima Ukraina. Jaminan tersebut adalah bagian penting dalam proses negosiasi pelucutan senjata nuklir yang telah dimulai sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an. Dengan kesepakatan tersebut, Ukraina kemudian menyerahkan senjata-senjata nuklirnya untuk dimusnahkan. Kejadian itu yang kemudian menjadi dasar bagi AS dan Eropa untuk mengutuk aksi pendudukan pasukan tanpa identitas di WOK Crimea dalam beberapa hari belakangan ini. Banyak pihak yang menyatakan aksi pendudukan itu jelas-jelas dilakukan militer Rusia walaupun aksi itu sendiri belum diakui secara formal oleh Rusia karena Presiden Vladimir Putin perlu mendapat persetujuan dari parlemen untuk mengizinkan aksi militer kepada pihak lain. Dorongan AS dan Eropa untuk mengutuk aksi pendudukan ini juga tidak lepas dari kesepakatan antara NATO dan Ukraina pada 1997 yang menjamin Ukraina untuk mendapat bantuan konsultasi apabila kedaulatan mereka terancam. Karena itu, Presiden Barack Obama di AS saat ini mendapat tekanan yang kuat dari oposisi Partai Republik. Mereka meminta Obama melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Ukraina. Ukraina memang bukan anggota NATO, tetapi kerja sama militer di antara mereka sangat kuat. Perihal aksi pendudukan oleh tentara yang diduga berasal dari Rusia di WOK Crimea, hal itu tidak lepas dari konflik dan kepentingan politik yang panjang di Ukraina dan hubungannya dengan Crimea itu sendiri. Crimea adalah sebuah wilayah otonom yang dihuni penduduk yang mayoritas memiliki keturunan dan berbahasa Rusia. Luas wilayah Crimea lebih kecil dari Provinsi Lampung, tetapi sedikit lebih luas dari Kota Bengkulu. Mayoritas etnik di sana adalah Rusia (58,3%), Ukraina (24,3%), dan Crimean Tartar (12%). Keturunan Crimea Tartar adalah kelompok minoritas yang pernah diusir sebagai hukuman kolektif oleh Joseph Stalin pada masa Uni Soviet karena kerja sama mereka dengan tentara Nazi pada 1944. Kelompok ini kemudian datang kembali pada 1980-an dan memperoleh pengakuan politiknya dengan dialokasikannya perwakilan mereka dalam parlemen di tahun 1994. Sejak bubarnya Uni Soviet pada 1990-an, kelompok-kelompok masyarakat di WOK Crimea tarik menarik dalam pilihan antara bergabung dengan Rusia, tetap bersama dengan Ukraina atau berdiri sendiri. Tarik-menarik itu tidak lepas dari sejarah di mana Crimea yang dulunya bagian provinsi dari Russian Soviet Federal Socialist Republic diserahkan kepada Ukraina atas dasar simbol persahabatan oleh Kruschev pada 1954. Di saat Uni Soviet runtuh, Crimea juga ikut mengalami pergolakan di mana tuntutan untuk merdeka telah menjadi sumber konflik antara Ukraina dan Rusia. Tarik-menarik ini akhirnya diselesaikan dengan deklarasi untuk tetap menjadi bagian dari Ukraina dan menghilangkan pernyataan sebagai negara merdeka yang sebelumnya telah diucapkan. Pernyataan ini kemudian diikuti dengan pembagian kekuasaan dan operasional antara Ukraina dan Soviet atas Pangkalan Laut Hitam yang dulunya dikuasai Uni Soviet. Meski demikian, tuntutan untuk bergabung dengan Rusia tetap tidak dapat hilang dalam pertikaian antara kelompok politik di WOK Crimea yang secara langsung dipertajam dengan konflik politik yang terjadi dalam sistem politik Ukraina sendiri. Pada saat Parlemen Ukraina memecat Presiden Victor Yanukovych (karena perintahnya untuk mengatasi aksi demonstrasi menentang penolakannya untuk bergabung dengan Uni Eropa) secara represif, yang kemudian diikuti dengan keputusan Parlemen Ukraina untuk menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa kedua negara, Putin merasa kepentingan mereka atas WOK Crimea telah terancam. Dengan kondisi demografi Crimea yang didominasi keturunan Rusia dan tuntutan politik di dalam wilayah itu sendiri, Putin tidak segan melakukan aksi pendudukan. Putin meminta parlemen Rusia menyetujui rencananya untuk segera mengirimkan pasukan secara formal ke perbatasan Crimea. Skenario yang mungkin terjadi ke depan tetap bermuara pada tiga isu yang selalu menjadi sumber konflik. Bergabung dengan Rusia, tetap bersatu dengan Ukraina atau berdiri merdeka. Pilihan ketiga tampaknya akan lebih realistis bagi Rusia karena sejarah politik dan sosial Crimea cukup bagi mereka untuk memperjuangkan hak self-determination, khususnya di tengah protes negara-negara Eropa dan AS. Crimea Merdeka setidak-setidaknya tak akan membuat negara itu bergabung dengan kekuatan Barat dan ini lebih cocok dengan kondisi demografi dan kecenderungan politik setempat yang pro-Rusia. Implikasi dari kejadian di Crimea dan Ukraina adalah ketidakseragaman sikap di Uni Eropa itu. Sebagian besar anggota Uni Eropa merasa Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina, tetapi mereka tidak setuju adanya penetapan sanksi ekonomi dan isolasi kepada Rusia seperti yang diusulkan AS. Uni Eropa khususnya Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol lebih menyukai solusi diplomatik dibandingkan dengan anggota Uni Eropa yang berasal dari Eropa Timur. Isolasi ekonomi dan sanksi tentu akan memberatkan negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Prancis yang tengah mengalami krisis. Apalagi Jerman yang 40% impor gas dan energinya berasal dari Rusia. Bagi kita di Indonesia, krisis di Semenanjung Crimea mengingatkan akan kondisi domestik bahwa suatu negara-bangsa tak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh eksternal, apalagi jika secara historis dan demografis ada ikatan batin dengan penduduk atau pemerintahan di belahan wilayah lain di dunia. Kita mungkin tergerak untuk mengutuk Rusia, tetapi di sisi lain penduduk Crimea punya hak juga untuk menolak perluasan kekuatan militer AS dan Eropa di wilayahnya. Artinya bila Crimea memutuskan untuk merdeka pun hal itu merupakan hak mereka dan tidak boleh diintervensi. ●