Krisis Eropa Akan Masih Lama

Krisis Eropa Akan Masih Lama

Anwar Nasution ; Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

KOMPAS, 17 Juli 2012

Karena belum adanya lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mengatasi krisis ataupun sumber pembiayaannya, krisis ekonomi di negara-negara pinggiran (periphery) Uni Eropa masih akan berlangsung lama.

Krisis di Uni Eropa (UE) adalah kombinasi antara krisis fiskal dan krisis perbankan serta rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian di beberapa negara anggota. Krisis fiskal tecermin dari tingginya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga pemerintah tak mampu melunasi utang tepat waktu. Karena buruknya administrasi perpajakan, penerimaan negara sangat rendah di sejumlah negara pinggiran di Eropa Selatan. Sebagaimana tecermin dari kasus Yunani, selain penjadwalan pelunasan utang, juga diperlukan pengampunan atau pemotongan atas sebagian dari beban utang. Krisis perbankan terjadi karena dengan mengandalkan pinjaman luar negeri dengan bunga murah, industri perbankan di negara-negara pinggiran itu memberikan kredit bagi sektor konstruksi dan properti yang terus-menerus meningkat sejak 1990-an. Di Spanyol, penyedia utama kredit konstruksi dan properti adalah 46 bank tabungan (caja). Penurunan harga properti dan peningkatan suku bunga telah meningkatkan kredit bermasalah bagi industri perbankan Irlandia, Portugal, Yunani, dan Spanyol.

Kelembagaan

UE tak memiliki lembaga ataupun sumber pembiayaan untuk mengatasi krisis perbankan. Lembaga yang diperlukan itu adalah untuk: (i) menambah modal bank sehingga setidaknya memenuhi persyaratan minimum, (ii) mengambil alih serta melakukan restrukturalisasi aset dan bank-bank bermasalah, (iii) menjamin deposito untuk menjaga kepercayaan publik pada industri perbankan. Tiga keputusan KTT UE pada 28-29 Juni lalu belum cukup mampu mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung di kawasan tersebut.

Keputusan pertama KTT adalah menciptakan suatu lembaga pemeriksa dan pengawas industri perbankan yang menyatu untuk semua 17 negara anggota zona euro. Lembaga itu merupakan peleburan dari semua lembaga nasional yang telah ada di setiap negara anggota yang diharapkan akan terbentuk selambat-lambatnya akhir 2012 di bawah pengawasan Bank Sentral Eropa (ECB). Pembentukan lembaga pengawas bank serta lembaga keuangan sentral seperti ini memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan di semua negara anggota UE.

Keputusan kedua, memungkinkan Mekanisme Stabilitas Eropa (ESM) menyuntikkan modal secara langsung pada bank- bank sakit di semua negara anggota tanpa melalui anggaran negara. Suntikan modal untuk mengatasi kesulitan solvabilitas ini baru dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi dari lembaga pemeriksa dan pengawas bank yang baru akan didirikan. ESM juga dapat membeli secara langsung Surat Utang Negara (SUN) dari negara yang kesulitan keuangan tanpa harus meminta persyaratan kredit (conditionality) yang sangat berat. Pembelian SUN suatu negara oleh ESM akan menurunkan tingkat suku bunga pinjamannya di pasar obligasi sehingga membantu menurunkan pengeluaran untuk pembayaran bunga pinjaman.

Tadinya, the European Financial Stability Facility (EFSF) memberikan dana pinjaman 100 miliar euro kepada Pemerintah Spanyol untuk mengatasi kesulitan keuangan bank-bank tabungan (caja)-nya. Suntikan modal dari EFSF pada caja melalui perantaraan anggaran negara sekaligus menambah stok utang negara sehingga menimbulkan masalah baru karena meningkatkan rasio utang terhadap PDB. Untuk mempercepat penanganan masalah, para menteri keuangan UE 10 Juli 2012 sepakat mempercepat realisasinya sebesar 30 miliar euro akhir Juli nanti.

Sebagaimana diputuskan sebelumnya, mulai 1 Juli 2012, dana bantuan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan disediakan oleh EMS sebagai pengganti EFSF. ESM memiliki dana lebih besar (500 miliar euro) dibandingkan EFSF (400 miliar euro). Dana ini barangkali cukup untuk membantu negara kecil, seperti Irlandia, Portugal, dan Yunani, tetapi tak memadai untuk memenuhi kebutuhan negara lebih besar, seperti Spanyol dan Italia. Selama Mei 2010-Februari 2012, Yunani telah menerima pinjaman 247 miliar euro dari EFSF, IMF, dan beberapa kreditor lain. Portugal menerima 78 miliar euro pada Mei 2011 dari troika UE, EFSF, dan IMF. Irlandia menerima 67,5 miliar euro dari IMF, UE, EFSF, dan sekelompok kreditor lain. Spanyol menerima 100 miliar euro dari EFSF.

Keputusan ketiga, menyediakan dana 120 miliar euro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota melalui stimulus fiskal. Untuk merangsang peningkatan kegiatan dunia usaha ECB juga menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen menjadi 0,75 persen awal Juli 2012. Artinya, kini dilakukan dua cara untuk menurunkan rasio utang negara terhadap PDB: mengencangkan ikat pinggang dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, perekonomian ingin ditumbuhkan melalui gabungan antara ekspansi fiskal serta investasi dunia usaha dan meningkatkan produktivitas melalui deregulasi perekonomian. Perekonomian yang kian tumbuh sekaligus diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Pembiayaan

Selain belum punya lembaga penanganan krisis perbankan, UE juga tak punya kesatuan fiskal untuk membiayainya. Yang ada baru bantuan likuiditas dari ECB dan dana rekapitalisasi secara terbatas melalui EFSF dan ESM. Dana likuiditas berjangka tiga tahun dari ECB sangat bermanfaat untuk mencegah kolapsnya industri perbankan di negara-negara Eropa Selatan karena pemilik deposito sudah mulai memindahkan dana mereka dari perbankan di negara-negara ini ke negara lain yang dianggap aman, seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Selain perlu menyediakan dana, UE pun perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sistem hukumnya yang saling berbeda agar dapat secara langsung mengambil alih kepemilikan aset ataupun bank bermasalah di semua negara anggota dan melakukan restrukturalisasinya. Caja di Spanyol, misalnya, adalah milik masyarakat atau gereja yang didirikan untuk tujuan sosial guna melawan pelepas uang. Caja tak mengeluarkan saham dan modalnya terutama bersumber dari cadangan atau keuntungan yang tidak dibagikan. 

Oleh karena itu, suntikan modal dari ESM tidak akan digantikan oleh saham. UE pun belum memiliki asuransi deposito yang menyatu. Yang ada hanya perusahaan asuransi deposito nasional di setiap negara dengan jumlah jaminan deposito yang berbeda pula. Asuransi deposito diperlukan untuk mencegah terjadinya pemindahan deposito secara besar-besaran (bank runs) antarbank ataupun antarnegara yang dapat melumpuhkan sistem pembayaran dan transaksi perekonomian. Beban anggaran asuransi deposito juga besar, terutama dalam masa krisis. ●

Bara Krisis belum Padam

Bara Krisis belum Padam

A Tony Prasetiantono ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta

Sumber :  MEDIA INDONESIA, 21 Juni 2012

PERTEMUAN G-20 di Los Cabos, Meksiko (18-22 Juni 2012), sesungguhnya belum menemukan resep pengobatan yang ampuh (kuratif ) terhadap krisis zona euro. Semua solusi yang mengemuka untuk menghentikan krisis pada dasarnya lebih mirip plester yang sifatnya mengurangi rasa sakit, tetapi tidak menyembuhkan secara permanen. Krisis masih berlangsung dengan dinamis.

Semua proyeksi mengenai kinerja perekonomian 2012 diturunkan dari 2011. Artinya, krisis ekonomi global benar-benar tak bisa diingkari. Hanya Indonesia yang masih berupaya mengais optimisme, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2012. Namun, saya pikir itu tidak realistis. Asal bisa tumbuh 6% hingga 6,3% saja, kinerja ekonomi Indonesia sudah bagus.

IMF menurunkan target pertumbuhan ekonomi global dari 4% (2011) menjadi 3,5% (2012). Bank Dunia menurunkan target pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik dari 8,3% (2011) menjadi 7,6% (2012). Sementara itu, negara-negara berkembang bakal melambat dari 7,4% (2010), kemudian 6,1% (2011), dan menjadi 5,3% (2012).

G-20 kembali mengangkat topik financial inclusion, yakni bagaimana agar masyarakat dapat memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan. Dewasa ini, sekitar 2,7 miliar penduduk dunia (hampir 50%) tidak punya akses pendanaan, baik formal maupun informal. Di Indonesia, sedikitnya 40% penduduk belum memiliki akses tersebut.

Topik ini memang evergreen atau tahan lama. Indonesia sejak deregulasi perbankan 27 Oktober 1987 gencar melakukan liberalisasi sektor finansial. Hasilnya, jumlah bank naik pesat hingga 250 bank, tetapi kemudian harus menghadapi kenyataan tragis bahwa pencapaian kuantitatif tidak diikuti dengan aspek kualitatifnya.

Bank-bank terjerumus ke jurang krisis 1998, sehingga secara alamiah berguguran. Saat ini jumlahnya terpangkas menjadi 120 bank. Namun, sesudah krisis 1998, timbul kesadaran bahwa bank-bank perlu memperkuat diri agar tahan terhadap guncangan krisis.

Caranya? Menambah modal. Bank-bank harus memperkuat modal, sebagaimana tecermin dari indikator rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang tinggi, di atas 8%, bahkan kemudian di atas 12%.

Tidak Perlu Banyak

Tantangan bagi Indonesia kini ialah bagaimana caranya agar jumlah bank tidak terlalu banyak, misalnya 70 unit, tetapi modalnya kuat serta memiliki kemampuan penetrasi yang tinggi. Dengan demikian, dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Tujuan akhirnya ialah masyarakat yang tinggi tingkat tabungannya (saving rate), mobilisasi dana masyarakat yang kian besar (saving mobilization), serta tingginya kredit yang diberikan kepada masyarakat. Dewasa ini, rasio pemberian kredit terhadap PDB kita hanya sekitar 30%, padahal di negara-negara yang setara (peer group), angkanya sudah melebihi 100%. Inilah isu financial deepening, yakni sektor finansial kita masih dangkal pada level pendalaman finansial.

Melalui peningkatan financial inclusion dan financial deepening, diyakini perekonomian dunia akan terus tumbuh dengan lebih cepat. Namun, upaya tersebut lagi-lagi tersandung krisis.

Jika pada 2008 tersandung krisis meletusnya gelembung ekonomi (economic bubbles) di bursa New York melalui guncangan subprime mortgage, krisis kali ini disebabkan sembrononya pengelolaan fiskal oleh negara-negara anggota zona euro, khususnya Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, dan Irlandia.

Negara-negara tersebut terlalu `baik hati' dalam menjalankan program welfare state, yang mengakibatkan APBN-nya defisit sangat besar. Sebagai contoh, APBN Yunani defisit sampai 17% terhadap PDB. Padahal normalnya defisit 2%-3%. Indonesia tahun ini akan defisit 2,3%, atau sedikit lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, biasanya di bawah 2%.

Bencana Finansial

Krisis zona euro pada dasarnya akan menyebabkan hasil imbal (yield) obligasi negara-negara euro menjadi tinggi. Kecenderungan itu bisa menular ke seluruh dunia sehingga mengganggu akselerasi program financial inclusion oleh G-20. Karena itu, G-20 wajib berpartisipasi memadamkan bara api krisis zona euro yang berpotensi menyeret seluruh dunia ke jurang krisis yang dalam dan lama.

Keputusan Yunani untuk tidak keluar dari zona euro sangat tepat. Dalam waktu singkat, tidak mungkin Yunani melakukan itu. Perlu persiapan matang dan cukup panjang, terutama dari segi infrastruktur. Untuk sosialisasi, barangkali relatif tidak sulit, karena penduduk Yunani cuma 11 juta orang.

Hal yang sulit ditangani ialah faktor psikologis. Begitu euro diganti drachma, bakal terjadi kepanikan, yang ujung-ujungnya yield obligasi Yunani akan terus melesat melebihi 30%, yang bisa menular ke negara-negara lain yang punya gejala penyakit yang sama. Itu akan menjadi bencana finansial yang sangat buruk.

Meski ketegangan sedikit mereda, bara api krisis zona euro belum berakhir. Spanyol merupakan negara berikutnya yang harus diawasi. Memang benar krisis industri perbankan Spanyol baru saja menerima bantuan talangan (bailout) US$100 miliar. Namun semua orang tahu, dana sebesar itu tidak cukup, jauh dari memadai.

Selain soal angkanya yang tidak cukup besar, majalah The Economist (16-22 Juni) mengkritik dana tersebut tidak langsung diinjeksikan ke bank yang sakit, tetapi melalui pemerintah. Itu malah menambah beban utang pemerintah (public debt) dengan 10% terhadap PDB. Hal tersebut akan meningkatkan kerisauan investor terhadap profil Spanyol.

Pada akhirnya, inti masalah krisis global sekarang merupakan pertanyaan mendasar, apakah sistem mata uang tunggal (single currency system) berupa euro tersebut memang layak diterapkan? Karena itu, adopsi sistem ini ke wilayah lain, misalnya Asia Tenggara, menjadi semakin tidak jelas dukungan argumentasinya.

Keputusan untuk mempertahankan euro memang dapat sedikit menenangkan pasar global dalam jangka pendek ini. Namun dalam jangka panjang, segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Terutama nanti saat Jerman dan Prancis mulai lelah untuk terus-menerus menyuntik dana talangan, karena semua itu tetap ada batas toleransinya. Kita lihat nanti kelanjutan drama ini. ●

Krisis Eropa (Belum) Segera Berakhir

Krisis Eropa (Belum) Segera Berakhir

Sunarsip ; Ekonom The Indonesia Economic Intelligence,

Pengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kementerian Keuangan RI

SUMBER :  SINDO, 13 Juni 2012

Akhir pekan lalu para menteri keuangan zona euro sepakat untuk menggelontorkan bailout sebesar 100 miliar euro (USD125 miliar) atau setara Rp1.175 triliun untuk membantu perbankan Spanyol.

Dana talangan bagi perbankan Spanyol ini berasal dari dua sumber: European Financial Stability Facility (EFSF) dan European Stability Mechanism (ESM). Kebijakan ini disambut antusias oleh pelaku bursa dan setidaknya cukup membantu menghapus ketidakpastian atas krisis utang kawasan Eropa. Antusiasme ini terlihat dari bergairahnya bursa saham di berbagai dunia, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Kebijakan ini dinilai akan memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan Uni Eropa untuk memfokuskan pekerjaan dalam mengatasi pelemahan ekonomi yang dapat mengancam masa depan Euro. Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa Uni Eropa mulai “tegas” demi menghentikan krisis yang berkelanjutan. Perlu diketahui, sebelum Uni Eropa menyetujui program bailout ke perbankan Spanyol, sempat terjadi friksi di antara anggota Uni Eropa soal program bailout ini.

Kendati demikian, ini tidak berarti bahwa krisis Eropa akan segera berakhir. Faktanya, banyak negara Eropa yang juga menghadapi masalah serupa dengan Spanyol. Di Eropa negara yang memiliki problem fiskal lebih tinggi dibanding Spanyol cukup banyak. Sebagai contoh rasio utang (net) Spanyol terhadap PDB-nya sekitar 56%. Sementara itu, Prancis 77%, Jerman 80%, Inggris 83%, Irlandia 99%, Portugal 102%, Italia 120%, dan Yunani 153%.

Itu berarti, sejatinya potensi terjadinya bailout lanjutan kemungkinan masih berlanjut. Hal ini tentu akan memunculkan spekulasi: sejauh mana Eropa (sekalipun bersatu) dapat mengatasi problem fiskal yang dihadapi masingmasing anggotanya. Sebelum Spanyol, Yunani juga telah menerima dana bailout sebesar 130 miliar Euro atau sekitar USD170 miliar sebagai jaminan pembayaran utang Yunani.

Bedanya, bila dana bailout Spanyol langsung dikucurkan oleh Uni Eropa melalui lembaga keuangannya (EFSF dan ESM), bailout Eropa ke Yunani dilakukan melalui IMF. Setelah masalah fiskal Yunani “terselesaikan”, masalah utang Italia sepertinya akan menjadi isu yang bisa menjadi gangguan bagi stabilitas Eropa.

Pertanyaannya, akankah Eropa “tegas” kepada Italia dengan segera mengucurkan dana bailout, sebagaimana dilakukan terhadap Spanyol? Belum jelas. Namun, dapat diperkirakan bahwa Italia kemungkinan juga “iri” dengan apa yang diperoleh Spanyol dan Yunani. Artinya, terdapat kemungkinan Italia pun akan menempuh langkah serupa: mengajukan dana bailout.

Tidak hanya Spanyol, negara-negara Eropa lainnya yang saat ini sedang mengalami problem dengan fiskalnya kemungkinan juga akan mengupayakan hal yang sama: meminta dukungan bailout. Persoalannya, kalau bailout dilakukan secara “mandiri” oleh Eropa, sanggupkah mereka menanggung ongkosnya? Tingginya kebutuhan dana bailout dan keterbatasan dana yang dimiliki Eropa tentunya berpotensi menimbulkan konflik internal.

Bila tidak termanage dengan baik, kondisi inilah yang saya katakan bisa berpotensi mengganggu stabilitas pasar keuangan (dan juga masa depan penyelesaian krisis ekonomi) Eropa. Karena itu, kita jangan berasumsi bahwa krisis Eropa akan segera berakhir.

Pengaruh

Pengaruh krisis Eropa terhadap Indonesia secara langsung memang relatif rendah mengingat portofolio kita terhadap Eropa yang relatif kecil, baik di jalur perdagangan maupun keuangan. Namun, krisis Eropa telah berpengaruh signifikan terhadap mitra-mitra ekonomi utama kita seperti AS dan sejumlah negara di Asia seperti Jepang, China, dan India.

Padahal, negara-negara ini memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan. Pada akhirnya, krisis Eropa ini memberikan pengaruh negatif pula bagi Indonesia. China misalnya telah memangkas target pertumbuhan ekonomi 2012 dari 8,2% menjadi 7,5% seiring perlambatan ekspor akibat melemahnya permintaan negara-negara maju.

Kebijakan moneter negara-negara Asia mulai akomodatif seiring dengan perlambatan ekonomi. Untuk mendorong perekonomian, China kini melonggarkan fiskal dan moneternya. Sejak 24 Februari lalu China melakukan pemangkasan giro wajib minimumnya dan mempertahankan suku bunga acuannya di level rendah (6,56%).

Sedangkan di sisi fiskal, China melakukan pemotongan pajak, meningkatkan belanja untuk sistem kesejahteraan sosial, membangun infrastruktur di kawasan pedesaan dan transportasi kota, dan mengembangkan strategi industri yang baru. Dari pasar keuangan, kita melihat nilai tukar rupiah saat ini cenderung melemah. Imbal hasil (yield) SUN cenderung mengalami peningkatan. Tekanan pada yield SUN ini terutama dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang meningkat.

Kinerja perdagangan internasional Indonesia juga mulai terganggu. Ekspor Indonesia memang meningkat, namun pertumbuhannya cenderung melambat. Sebaliknya, impor menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, terutama karena kebutuhan impor barang modal, termasuk juga impor BBM. April 2012 lalu misalnya ekspor kita mengalami penurunan sebesar 7,36% dibandingkan dengan pencapaian Maret.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia pada April mencapai USD15,98 miliar atau turun 3,46% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu. Neraca perdagangan kita memang surplus, namun surplusnya cenderung mengecil. Kondisi ini ditengarai telah ikut menjadi penyebab melemahnya nilai tukar rupiah akibat semakin berkurangnya pasokan dolar AS.

Pihak otoritas di Indonesia (fiskal dan moneter) bukan tidak melakukan berbagai langkah antisipasi terkait dengan kemungkinan panjangnya krisis Eropa ini. Kendati demikian, tidak realistis bila berharap bahwa kita bisa mengulang “sukses” pertumbuhan 6,5% pada 2011 pada tahun ini.

Karena itu, sikap realistis juga perlu tercermin dalam penyusunan APBN 2013, yang kini sedang dibahas. Dengan kata lain, kita harus siap bahwa fiskal kita tidak terlalu sehat bila masih harus didesain dengan asumsi yang sama misalnya dengan tidak memberikan opsi kenaikan harga BBM pada 2013. ●