Nobel Ekonomi 2019, Apa Artinya?

ANGGORO BUDI NUGROHO

 

KOMPAS 18 Oktober 2019

 

 Kemenangan Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer dalam nominasi hadiah Nobel Ekonomi tahun 2019 yang baru saja diumumkan adalah hal yang menggembirakan tetapi tak penuh dengan kebaruan.

Serba-serbi Infrastruktur

Serba-serbi Infrastruktur Anggoro Budi Nugroho  ;   Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

                                                     KOMPAS, 10 Februari 2018

                                                           

Dalam pidato ”State of The Union”-nya di hadapan Kongres, 31 Januari 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum beranjak dari isu unipolar dan proteksionisme yang dia anut selama menjabat, dengan mengungkapkan tiga isu penting yang dapat memengaruhi berbagai pihak dalam dinamika percaturan global. Pertama, menegaskan kembali keberpihakan pada kepentingan domestik dalam kebijakan perdagangan luar negeri dan perekonomian dalam cakupan luas. Kedua, menghapuskan kebijakan visa lottery yang selama ini dianut Departemen Imigrasi AS, yang memberikan akses migrasi kepada warga asing melalui sistem lotre menyerupai undian berhadiah. Ketiga, melikuidasi kebijakan migrasi berseri, yang banyak dilakukan imigran legal ke AS yang kemudian membawa serta sanak saudara mereka setelah berhasil dalam membangun kehidupan di Negeri Paman Sam tersebut, yang dinilainya melahirkan kerawanan tersendiri. Ambivalensi Trump Pidato tersebut diwarnai sikap bipolar yang tajam di antara kedua kubu: Demokrat dan Republiken yang hadir. Sayap Demokrat hanya bertepuk tangan di saat-saat sayap hadirin dari Partai Republik berkali-kali berdiri memberikan standing ovation terhadap beberapa pernyataan heroik yang disampaikan Trump. Ini sebagai bentuk sikap non-afirmatif. Pidato tersebut segera dilawan beberapa menit kemudian oleh anggota Kongres, Joseph Kennedy III. Ia dengan teguh meyakinkan publik bahwa keharuman nama Amerika dalam sejarah selama ini dibangun juga lewat keragaman berbagai elemen bangsa yang membentuknya, yang hanya bisa dibangun lewat sikap bertoleransi dan demokratis, termasuk terhadap para pendatang baru. Ia menegaskan bahwa ”para politisi diukur berdasarkan janji-janji yang dibuatnya, sementara sebuah bangsa berdasarkan janji-janji yang telah diraih dan dipenuhinya”. Ia menyinggung beberapa monumen kebanggaan yang disebutkan Trump sebelumnya, seperti kubah kebebasan Gedung Capitol dan Lincoln Memorial, yang justru menyiratkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan HAM, yang berseberangan dengan nilai-nilai Trumpisme yang patriarkal, unipolar sentris, dan proteksionis. Membaca situasi tersebut, tampak jelas bahwa orientasi kebijakan domestik ataupun luar negeri Trump akan masih terus berorientasi ke dalam, ditandai berbagai jargon, seperti ”America First” dan ”Making America Great Again”. Namun, sesungguhnya banyak sikap Trump yang bersifat ambivalen dalam gaya komunikasinya. Di satu sisi ia menggunakan gaya komunikasi patriotik dan konservatif ketika berbicara di hadapan publik intern AS, tetapi di forum global lain ia tampak berusaha membuka diri dan bersahabat terhadap berbagai keragaman global ketika berbicara tentang peluang investasi. Sebutlah seperti diungkapkannya dalam pertemuan tahunan negara-negara maju Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, 26 Januari 2018, dengan ungkapan: ”America is open for business and we are competitive once again (Amerika terbuka untuk bisnis dan sekali lagi kami kompetitif)” dan ”America first does not mean America alone (Amerika yang pertama tidak berarti Amerika saja sendirian).” Meski demikian, bagaimanapun ambivalennya gaya komunikasi Trump, persepsi yang tercipta telanjur bersifat pesimistis terhadap kebijakan perekonomian AS. Sebagaimana dikemukakan Direktur IMF Christine Lagarde di Davos, pertumbuhan global yang diprediksi oleh IMF bisa mencapai 4 persen tahun ini terancam terkoreksi oleh AS apabila Trump tetap bersikukuh dengan skema pemotongan pajak yang berpotensi menarik investasi dan likuiditas global ke AS. Pasar yang awalnya berspekulasi bahwa pemotongan pajak era Trump ini dibaca sebagai pelonggaran defisit anggaran Pemerintah AS akhirnya cenderung memilih percaya bahwa alasan kebijakan ini lebih bersifat murni ideologis, yang neoliberal dan prokapitalisme, yaitu memicu pertumbuhan domestik tanpa melalui mekanisme suku bunga. Orientasi ke dalam Melihat kenyataan tersebut, pijakan politik luar negeri dan perekonomian AS bisa jadi belum akan berubah dalam 2-3 tahun mendatang. Trump yang menolak mengoreksi pengakuannya atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukkan ideologi politiknya kian kukuh. Dan itu ditunjang oleh kebijakan ekonomi seperti pengarusutamaan tenaga kerja dalam negeri, pembatasan imigran, skema penurunan pajak penghasilan perseorangan dan korporasi sampai 14 persen, juga pemotongan dana bantuan kemanusiaan yang besarnya mencakup 65 juta dollar AS, dari total komitmen semula 125 juta dollar AS, kepada UNRWA PBB untuk bantuan Timur Tengah, termasuk Palestina. Ia menggeser keberpihakan AS dalam ekonomi humanitarian global kepada penumbuhan modal dan penguatan anggaran dalam negeri. Bagi Indonesia dan sejumlah negara lain, pidato ”State of The Union” Trump akan memengaruhi persepsi dunia terhadap kebijakan luar negeri AS yang berimbas pada domestik. Ada dua hal yang masih perlu diwaspadai Indonesia terkait kebijakan ekonomi AS, yaitu penurunan pajak korporasi dan perseorangan AS, dan pemulihan suku bunga The Fed secara bertahap. Sementara dari sisi global, pemulihan harga komoditas secara terbatas dan masih terbatasnya pemulihan permintaan China dan Uni Eropa merupakan ancaman yang laten. Jadi, ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk fokus ke dalam negeri. Adapun pertumbuhan PDB yang masih ditunjang oleh konsumsi dalam 5 tahun terakhir, bergesernya pola belanja konsumen dan keberhasilan amnesti pajak Presiden Joko Widodo hampir Rp 140 triliun, merupakan poin-poin penting perkembangan dinamika perekonomian nasional. Harga minyak, yang sejak Juni 2015 telah menurun dari di atas 100 dollar AS per barrel menjadi pada kisaran 80 dollar AS per barrel yang kemudian menyentuh titik paling rendah lagi menjadi 38 dollar AS per barrel di Agustus 2015 sungguh di luar dugaan, memberikan fleksibilitas kepada pemerintahan Joko Widodo untuk mengambil windfall profit dari subsidi minyak Rp 250 triliun dan energi sebesar Rp 100 triliun, di samping pemasukan pajak dari amnesti sebesar hampir Rp 140 triliun, untuk digeser bagi pembiayaan infrastruktur. Kenyataan tersebut menunjukkan, sudah waktunya bagi Indonesia untuk berorientasi ke dalam dengan mencari konsentrasi baru pada sisi-sisi pengeluaran lain nonkonsumsi yang mendorong dan menopang laju pertumbuhan ekonomi. Meski rasio aset likuid perbankan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, dari 16,24 persen pada akhir 2014 menjadi 18,27 persen pada Oktober 2017, hal itu tidak ditunjang oleh rasio dana yang tersalurkan dibandingkan total simpanan masyarakat (LDR) yang terus menurun dalam dua tahun terakhir, dari 92,11 persen pada 2015 menjadi 88,7 persen saja pada Oktober 2017. Alhasil, terlihat benar bahwa kita belum bisa berharap banyak pada sektor investasi swasta di tengah fungsi intermediasi perbankan yang masih sangat terbatas walaupun aset cairnya tinggi. Oleh karena itu, infrastruktur yang sangat masif pembangunannya di era Jokowi menjadi pusat pembangkit harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi RI melalui pengeluaran sektor pemerintah. Namun, harus diakui, investasi pada sektor infrastruktur butuh waktu lama untuk menimbulkan dampak pengganda bagi manfaat perekonomian. Diperlukan kesabaran untuk memetik manfaat dari infrastruktur. Studi yang dilakukan Wirawan dan Nugroho (2015) pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB menunjukkan, penggeseran subsidi migas melalui penurunan harga minyak dunia dan pemotongan subsidi di era Jokowi ke sektor infrastruktur jalan telah membantu indeks produktivitas sektor UKM Indonesia terdongkrak naik, terutama subsektor makanan, komputer, dan kulit sehingga kebijakan tersebut sudah benar.  Beberapa kritik mengemuka. Pertama, adanya ketakutan atas pembiayaan pembangunan melalui skema kredit. Perlu dipahami oleh publik bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang steril dari utang luar negeri. Hal ini dapat diatasi oleh kemitraan antara pemerintah-investor swasta dan konsorsium perbankan sehingga skema daya ungkit utang kian optimal, persebaran risiko terjadi antarpihak dan tidak bertumpu pada perbankan semata. Demikian juga yang kedua, skema build-operate-own (BOO) dimungkinkan selain build-operate-transfer (BOT) sehingga kedaulatan bangsa dalam proyek-proyek investasi publik tetap terjaga. ●

Utilitarianisme

Utilitarianisme Anggoro Budi Nugroho  ;  Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

                                                        KOMPAS, 06 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Beberapa hari terakhir berkembang pemikiran agar moda transportasi daring mengikuti regulasi pemerintah yang berisikan pembatasan tertentu terhadap inovasi tersebut. Apabila dijalankan, hal tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya daya saing bisnis dimaksud sehingga masyarakat gagal memperoleh efisiensi dan berbagai kebaikan baru lainnya. Jeremy Bentham, filsuf ekonomi Inggris (1748-1832), menuliskan dalam karyanya, A Fragment on Government (1776): "They said truth is that it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong". Kebahagiaan sebagian besar masyarakatlah yang menjadi penentu benar atau salahnya sebuah kebijakan. Bukan bagaimana mereka berargumen dengan rumit soal mengapa alasan tersebut dibangun atau semahir apa rakyat berbicara. Bagi Bentham, cukuplah final bahwa kebijakan atau regulasi pemerintah yang baik dan benar adalah yang membawa kebaikan bagi sebagian besar masyarakat. Ia seorang pemikir falsafah ekonomi, pemerintahan, dan negara, yang banyak menggumuli nilai-nilai utilitas atau manfaat yang dalam ilmu ekonomi sering diasosiasikan dengan nilai tambah bagi kebahagiaan konsumen, yaitu manusia itu sendiri. Karya Bentham lainnya antara lain The Principles of Morals and Legislation (1789). Buku ini ditulis pada abad ke-18 saat banyak pemikir Inggris seperti Adam Smith berpikir soal pentingnya pemerintah dan regulasi bagi kebahagiaan manusia. Mazhab pemikiran Bentham sering disebut sebagai aliran Utilitarianisme dalam sejarah pemikiran ekonomi. Tentu tak salah jika pemerintah hendak membatasi dan meregulasi kehadiran moda transportasi daring yang hari-hari ini kerap menimbulkan gesekan dengan elemen pengusaha bisnis transportasi lain yang ada sebelumnya, yaitu moda transportasi konvensional. Tetapi, apa pun bentuk, muatan, dan desain regulasi yang dihasilkan nanti, pemenangnya haruslah rakyat. Merekalah penentu Res Publica yang sebenarnya dan sudah seharusnya menjadi penikmat dan pemetik utama kebaikan regulasi dan inovasi. Baik dalam bentuk efisiensi, ketepatan dan kecepatan waktu, maupun berbagai perbaikan kualitas lainnya, termasuk sikap pengemudi, kesantunan dalam etiket berlalu lintas, dan sebagainya. Regulasi dan "eksnovasi" Tujuan inovasi adalah menemukan kebaikan-kebaikan baru bagi umat manusia. Ia diciptakan melalui ide-ide perbaikan pada efisiensi biaya, metode kerja, aliran suplai sumber daya yang makin bertepat waktu, restrukturisasi perpajakan dan subsidi, dan sebagainya. Tetapi, ketika kebaikan-kebaikan tersebut diabaikan, kehadiran regulasi justru secara filosofis membatasi kemanusiaan dalam mencapai kebahagiaan lewat penemuan-penemuan baru yang inovatif. Dengan membatasi inovasi yang sesungguhnya berbuah perbaikan bagi umat manusia, sesungguhnya pemerintah telah mengakibatkan publik gagal memperoleh langkah baru dalam kemajuan kehidupan. Masyarakat akhirnya malah mengalami gerak involutif kemunduran, yang disebut juga "eksnovasi" sebagai lawan dari inovasi. Tak selamanya mendukung dan melindungi yang tampak lemah, dikalahkan, atau tersingkir secara aksiomalistis benar (argumentum ad lazarum). Bayangkan jika kita membenarkan tindakan seorang pencopet atau pencuri dan perampok hanya karena ia lapar dan bertahan hidup. Demikian halnya dengan ranah inovasi, di mana akan selalu ada korban dari setiap penemuan metode baru yang membuat "yang lama" menjadi tersisih karena terbukti manusia menemukan manfaat kebaikan baru dalam bentuk biaya murah yang kian terjangkau, ketepatan waktu, kenyamanan, dan kesantunan dalam mengemudi di jalan raya. Kaidah yang tersingkir yang harus dibela melalui keberpihakan menjadi terasa sumir karena menegasi kebaikan yang dipetik masyarakat sebagai tuan atas regulasi itu sendiri. Dengan demikian, bukan semata moda transportasi daring itu sendiri yang dibatasi daya kompetitif dan ruang geraknya melalui Permenhub yang dimutakhirkan, baik dalam bentuk keharusan uji KIR, pengenaan batas tarif, maupun kapasitas CC kendaraan. Para penyedia layanan transportasi konvensional juga harus didorong maju untuk selalu siap bersaing dan dewasa menghadapi kemajuan dan perubahan. Ini yang menjadi lebih substantif. Bukan yang inovatif yang diminta menyesuaikan terhadap yang lama atau konvensional karena masyarakat menuai hasil-hasil terbaik dari adanya jaringan daring dalam bentuk kemudahan dan biaya yang murah. Studi yang dirilis di Swedia oleh Copenhagen Economics (2015) menunjukkan, penggunaan aplikasi transportasi antarsesama anggota masyarakat (peer-to-peer) berbasis daring menghasilkan penghematan biaya akibat kemacetan 870 juta krona per tahun (sekitar Rp 1,3 triliun), menurunkan penggunaan mobil pribadi 5 persen dan jumlah perjalanan pribadi 3 persen, di samping biayanya yang murah. Kita semua menjadi gagal jika kemajuan semacam ini di masyarakat ditiadakan karena dampaknya bisa mencapai skala makro. Ke depan, jauh lebih baik dimungkinkan adanya ko-eksistensi antara kedua moda. Adanya keunikan pada fitur masing-masing moda membuat pasar pengguna layanan terfragmentasi dalam dua segmen-urban menengah dan urban bawah-hingga keduanya tak perlu dilarang. Harus diakui akan terjadinya kecideraan jangka pendek pada segmen pasar pengguna moda konvensional, tetapi dalam jangka panjang keduanya akan berjalan dalam keseimbangan baru. Sebuah survei di San Francisco, AS, oleh Rayle et al (2014) menunjukkan, masih terdapat perbedaan segmen pasar tersendiri untuk tiap-tiap jenis tujuan pengguna moda, yakni 67 persen layanan berbasis aplikasi/daring adalah untuk kebutuhan bersantai/kasual; serta untuk keperluan menuju bandara, janji profesional lain dan tempat kerja, masing-masing 4, 10, dan 16 persen di mana orang lebih menyukai fasilitas transportasi publik. Artinya, masih ada pasar untuk moda konvensional maupun daring. Di Indonesia, keduanya pun kelak harus menyesuaikan diri kembali dengan layanan transportasi massal (mass rapid transportation/MRT) yang direncanakan beroperasi 2019. Kita harus terus dan siap menjadi masyarakat yang dewasa terhadap perubahan demi kemajuan. Sikap mental demikian akan membuat negeri maju lebih cepat. ●

Sulitnya Ekonomi Berbagi

Sulitnya Ekonomi Berbagi Anggoro Budi Nugroho  ;   Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

                                                        KOMPAS, 15 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam waktu tiga hari, terjadi sedikitnya dua bentrokan yang pecah di Bandung dan Tangerang, antara kelompok pengemudi ojek daring dan kelompok pengemudi angkutan kota. Bentrokan ini menyebabkan jatuhnya korban yang kini dalam kondisi kritis dan ruginya waktu serta hilangnya rasa tertib dan aman di masyarakat. ”Ekonomi berbagi”—yakni pertukaran barang dan jasa atau sumber daya berorientasi rente dengan basis operasional daring—muncul, pertama, karena hadirnya jaringan internet dan masyarakat yang semakin berwatak nomofobik. Watak nomofobik dimaksud adalah suatu gejala ketergantungan atau kecanduan terhadap gawai yang cukup akut dan masif. Dalam empat tahun sejak 2009, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan, jumlah gawai yang terjual mencapai 13 juta gawai. Sementara jumlah pengguna internet telah melebihi 50 persen dari jumlah penduduk dan dari angka itu jumlah penggunamobile sudah mengalahkan desktop. Inilah kenyataan yang sulit dicegah dan lamban diantisipasi. Selain itu, kedua, adanya minat memburu rente dari setiap individu masyarakat sebagai makhluk ekonomi yang bertindak rasional sehingga pelaku ekonomi berbagi sejatinya adalah mereka sendiri dan bukan perusahaan. Adapun modus ekonomi berbagi sebetulnya mudah, yaitu mengubah model lama di mana individu yang sebelumnya berperan melulu sebagai konsumen, menjadi produsen itu sendiri dan sekaligus bisa pula menjadi konsumen. Seperti lazim kita jumpai, pengemudi berbagai merek layanan ojek dan mobil daring yang rata-rata adalah masyarakat yang suatu ketika juga bisa beralih menjadi penumpang. Secara filosofis, yang sebenarnya terjadi adalah masyarakat saling bertukar (berbagi) sendiri sumber daya yang mereka miliki melalui gawai, dengan sebagian masyarakat lain yang membutuhkannya, dan juga sebaliknya. Dan dalam konteks inilah, perusahaan akhirnya hilang, dan bisnis mengalami deformalisasi atau deformasi, bahkan delegalisasi. Sekonyong-konyong dalam jangka pendek orang dengan mudah tidak memerlukan badan usaha untuk menjalankan usaha berbasis daring dan meraup laba. Bahkan, ia bisa saja belum bertarik pajak jika negara tidak rajin mengawasi. Lebih jauh, masyarakat kini juga berubah mampu memainkan multiperan. Mereka bisa menjadi seorang pekerja kantor di pagi hari lalu menjadi seorang pialang saham di sela-sela jam kantor, dan berlanjut menjadi pengemudi angkutan daring atau pemberi sewa hunian seperti AirBnB di Amerika Serikat. Dan, ketiga, ekonomi berbagi muncul sebagai akibat dari terjadinya revolusi kerja yang cepat, yaitu hilangnya jarak dan ruang antara orang atau peminat sumber daya sebagai permintaan dengan penyedia sumber daya yang dalam sistem konvensional menjadi sumber profit bagi perusahaan. Sulitnya berbagi Sesungguhnya ada beberapa keuntungan dan kerugian dari berjalannya proses ekonomi berbagi ini, baik bagi masyarakat pengguna maupun non-pengguna, dan bagi pelaku usaha formal itu sendiri. Bagi masyarakat, misalnya, ”ekonomi berbagi” memberikan kecepatan dan kemudahan proses, selain juga berbiaya rendah ataumurah. Hanya dengan beberapa sentuhan layar gawai atau ponsel pintar yang dilengkapiglobal positioning system(GPS), orang bisa mengakses layanan pijat, antar-jemput, pesanan makanan, barang, dan jasa kebersihan. Selain itu, variasi produknya juga luas. Setiap orang di masyarakat bisamenemukan barang apa pun yang dicari dari anggota masyarakat yang lain, seperti rumah kos, losmen tinggal ber-budget rendah, vila, pesanan hotel atau hunian lain, desain pakaian tertentu, dan lain-lain. Selain itu, bagi pemilik sumber daya penyedia layanan, keuntungan dari ekonomi berbagi adalah efisiennya infrastruktur operasional yang hanya bermodalkan pada landasan rancangan atau platform daring saja dan operator penerima telefon. Alasannya, perusahaan penyedia layanan ekonomi berbagi tidak harus memiliki aset seperti mobil atau sepeda motor yang digunakan. Mereka hanya meminjam saja dari masyarakat pemilik sehingga efisiensi struktur biaya ini akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk harga yang semakin terjangkau dan manfaatnya dirasakan. Namun, tren berbagi ini memiliki beberapa kerugian. Di antaranya, bagi masyarakat adalah inkonsistensi kualitas produk dan sulitnya untuk langsung percaya pada penyedia layanan atau problem kredibilitas. Sementara bagi penyedia sumber daya konvensional seperti perusahaan, laba mereka dapat menurun drastis karena masyarakat bisa menemukan sendiri barang mereka dari sisi masyarakat yang lain sehingga di sinilah teori Ronald Coase (pemenang Nobel Ekonomi tahun 1991) tentang mengapa perusahaan berdiri menjadi runtuh. Karena itu, akhirnya tak heran jika sopir angkot mengamuk, padahal mereka juga melakukan hal yang sama terhadap tukang becak atau bemo di masa lalu. UU perdagangan daring Survei Pricewaterhouse Coopers (PwC) di Amerika Serikat tahun 2015 menjadi layak disimak. Dalam publikasinya bertajuk”The Sharing Economy”, sebanyak 72 persen konsumen Amerika yang disurvei menilai bahwa produk ekonomi berbagi yang mereka gunakan tidak konsisten dalam hal kualitas, sesuatu yang jamak dikeluhkan masyarakat pengguna transportasi daring. Keluhan itu mulai dari kebersihan hingga merek mobil yang tidak sama atau kepribadian sopir dan cara mengemudi yang berbeda-beda karena memang tak ada standardisasi atau uniformisasi personel yang merupakan anggota masyarakat sendiri. Sebanyak 69 persen responden PwC mengatakan bahwa mereka sulit percaya untuk pertama kalinya sebelum pengguna lain yang ia kenal menggunakan produk tersebut. Inilah rupanya kelemahan produk ekonomi berbagi yang selama ini kita promosikan sehari-hari itu. Akhirnya bagi negara berkembang dengan infrastruktur teknologi dan kelembagaan yang masih relatif rendah dan populasi penduduk besar seperti Indonesia, kehadiran ekonomi berbagi yang sangat cepat, masif, dan inovatif dari segi teknologi juga berbuah masalah yang membiak. Pertama, para penyedia sumber daya sebagai pemain lama terlambat untuk berinovasi karena yang sesungguhnya dilawan oleh para pengojek tradisional dan pengemudi angkot adalah teknologi, bukan pengemudi ojek yang lain. Kedua, minimnya budaya inovasi karena rendahnya kebiasaan berhadapan dengan turbulensi. Dan ketiga, mulai tumbuhnya rasa ketidakadilan karena penyedia layanan transportasi daring ini kerap disinyalir belum berbadan hukum dan belum berkewajiban pajak karena undang-undang memang belum mengatur mereka. DPR hendaknya segera memasukkan rancangan undang-undang perdagangan daring dalam program legislasi nasional atau mengamandemen undang-undang perdagangan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Namun, jika mendesak, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai lex specialis.. ●

Menjadi seperti Yunani    Anggoro Budi Nugroho  ;  Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Bandung

                                                           KOMPAS, 11 Juli 2015          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Yunani mulai digunjingkan oleh masyarakat seluruh dunia. Tiap bangsa, seisi bumi, mulai berkaca seberapa lama krisis negeri kuno yang sakit itu mulai tiba di negerinya atau dengan cara bagaimana negerinya bisa menjadi bak Yunani. Berikut hal-hal yang dapat menjadikan Indonesia seperti Yunani sekaligus seberapa mungkin krisis tersebut tiba di Tanah Air. Menjadi ”Yunani” Krisis Yunani didahului oleh depresi yang memberat sejak akhir krisis kredit perumahan kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) di Amerika Serikat pada 2008. Data-data menunjukkan, konsumsi global dan pertumbuhan yang menurun akibat pola permintaan Amerika Serikat yang melemah mulai masuk ke perekonomian Yunani melalui sektor pariwisata dan investasi asing, dua kegiatan penunjang utama ekonomi Yunani. Melemahnya investasi asing yang masuk diiringi penurunan penawaran di sektor pariwisata tersebut membuat produk domestik bruto (PDB) Yunani melambat dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Peringkat daya beli terus menurun akibat penyerapan tenaga kerja yang turun tersebut, berakibat pada ketiadaan insentif bagi sektor riil dan produksi untuk berekspansi dan akhirnya menurunkan kapasitas produksi nasional. Angka pengangguran di Yunani sejak kuartal II-2009 meningkat tajam hingga mencapai 26,6 persen pada 2014, mengakibatkan pemerintah harus turun tangan menaikkan stimulus perekonomian dengan cara membuka operasi anggaran seluas-luasnya. Angka pengangguran tersebut adalah angka yang belum pernah terjadi di AS sejak depresi besar (great depression) tahun 1930-an. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah angka rasio dependensi saat kita membincangkan tentang pembangunan. Angka dependensi adalah rasio nisbi antara banyaknya populasi yang berada di luar rentang usia produktif, yaitu yang dikenal sebagai klasifikasi ”angkatan kerja”. Dengan demikian, rasio dependensi menunjukkan perbandingan antara jumlah mereka yang tidak produktif (sangat muda dan sangat tua) dan total populasi penduduk yang masih produktif bekerja. Semakin tinggi angkanya, beban usia produktifnya akan semakin berat. Penelusuran yang dilakukan Business Risk and Finance Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (BRF SBM ITB) menunjukkan, angka rasio dependensi Yunani pada 2010-2014 meningkat 7 persen dalam kurun waktu tujuh tahun, dari 49 persen pada 2007 menjadi 52,25 persen selama 2014. Besarnya penduduk usia pensiun di negeri itu membuat ketergantungan warga Yunani pada dana pensiun yang dibayarkan oleh pemerintahnya menjadi besar. Sayangnya, besarnya tekanan pada kebutuhan fiskal Pemerintah Yunani tersebut direspons oleh negara melalui penambahan utang/pinjaman. Per 2006, rasio utang Pemerintah Yunani terhadap PDB telah mencapai 100 persen. Sementara itu, pada akhir 2014, angka tersebut menukik sampai 177,1 persen atau setara 240 miliar euro. Utang-utang ini tersebar dalam bentuk obligasi negara ataupun dana talangan dengan bunga murah yang disimpan pada sektor perbankan Yunani. Tingginya rasio dependensi demografi, besarnya peran anggaran pemerintah dalam struktur perekonomian, dan kurangnya diversifikasi industri adalah tiga hal yang dapat dipetik sebagai pelajaran agar krisis Yunani jangan sampai terjadi di Indonesia. Berapa lama? Kita tentu bertanya-tanya, berapa lama krisis tersebut akan tiba di Indonesia? Penghitungan yang dilakukan oleh tim ekonomi BRF SBM ITB menunjukkan bahwa dibutuhkan sedikitnya penyimpangan PDB sebanyak 1 hingga 1,4 kali deviasi standar agar rambatan nilai tukar mata uang euro akibat depresiasi nilai tukar pasca bail out oleh Uni Eropa, jika sungguh terjadi, satu bulan lebih cepat tiba di Indonesia. Penolakan masyarakat Yunani terhadap opsi perbantuan dana talangan berikutnya dari Troika melalui referendum pada 7 Juli 2015 bukan solusi akhir bagi krisis Yunani. Negeri ini akan tetap berada pada skema mencari dana talangan dan bantuan pelonggaran fiskal dari pihak lain untuk menstimulasi pertumbuhan ekonominya. Ada dua kanal yang dapat menyebabkan masuknya krisis Yunani ke dalam perekonomian domestik.Pertama, melalui neraca pembayaran. Surplus neraca pembayaran yang dipicu oleh transaksi berjalan pada Januari dan Juni lalu belum terbukti lestari di Indonesia. Dibutuhkan penyaksian yang lebih panjang agar dapat sungguh-sungguh menghela napas dan sadar bahwa perdagangan kita membaik. Lalu lintas modal masuk, yang menjadi perhatian lebih luas dari sekadar neraca perdagangan, menunjukkan bahwa Indonesia masih kerap rawan ditinggal oleh investor asing di pasar portofolio walau tingkat optimisme masih tinggi, yang ditunjukkan oleh masih meningkatnya tren indeks saham. Depresiasi rupiah terhadap dollar AS yang terjadi sejak era pemerintahan rezim Susilo bambang Yudhoyono tidak dibarengi dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terbukti justru naik. Ini sinyalemen positif bahwa penilai kinerja perekonomian nasional oleh asing tidak didasarkan semata pada pengawasan terhadap nilai tukar mata uang. Ada harapan bagi tetap stabilnya neraca pembayaran. Apabila Uni Eropa menalangi utang Pemerintah Yunani sebagai konsekuensi zona perekonomian kolektif, kontraksi perekonomian negara-negara anggota dapat terjadi akibat penurunan belanja negara dalam kalkulasi PDB. Namun, seberapa masif dampaknya bagi tiap negara-akan berbeda-beda. Yang jelas, permintaan ekspor Eropa terhadap komoditas domestik akan menurun. Cukup aman Hanya, kita cukup berlega karena baik Yunani maupun Eropa bukan partner dagang utama Indonesia. Sampai bulan Februari 2015, data Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa India, Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat masih menjadi negara sasaran ekspor terbesar Indonesia. Ancaman krisis Yunani terhadap PDB nasional belum terlihat memungkinkan. Kedua, melalui nilai tukar. Depresiasi euro, seandainya terjadi, akan membuat negeri-negeri Eropa mengetatkan pengeluaran pemerintahnya dan fokus pada penjagaan agenda-agenda ekonomi domestik. Jika Uni Eropa memutuskan mem-bail-out utang Yunani, yang umumnya dipegang oleh Jerman, Perancis, dan Dana Moneter Internasional (IMF), pengetatan fiskal yang bisa berujung pada pemotongan subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan biaya pendidikan bisa saja segera dirasakan oleh seluruh warga Eropa. Hal ini akan menimbulkan gejolak sosial di negara-negara anggota dan berakhirnya investasi pemerintah pada proyek-proyek vital yang menyerap permintaan domestik akan tenaga kerja maupun belanja barang. Jika pemerintah negara-negara Eropa memutuskan menggunakan utang luar negeri sebagai instrumen solusi untuk mengatasi dampak turunan ini, nilai tukar euro akan terdepresiasi dan ini dapat sejenak menguntungkan Indonesia. Namun, jika peningkatan tarif, pajak, dan bea masuk impor yang digunakan, tentu ini akan memukul permintaan Eropa terhadap barang-barang impor termasuk dari Indonesia. Melihat besarnya tekanan sosial yang akan sudah terjadi jika opsi ini diambil, tampaknya langkah terakhir ini sangat kecil kemungkinannya terjadi. Krisis selalu terjadi ibarat virus yang selalu mencari kelemahan tubuh. Ia terjadi saat tubuh yang mempunyai kelemahan internal, terbuka lubangnya untuk dimasuki daya tahannya, dan menjadi sakit. Memang, krisis Yunani masih berada pada fase yang belum akan menunjukkan dampak apa pun terhadap perekonomian RI. Namun, dalam waktu tidak lama lagi, jika pemerintah negeri itu telah menunjukkan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi krisisnya, hal tersebut akan menjadi awal kemungkinan adanya dampak bagi perekonomian negeri tercinta. Tetap waspada. ●