Hijrah dari Korupsi

Hijrah dari Korupsi Rakhmat Hidayat ;  Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kandidat PhD di Universite Lumiere Lyon 2 Prancis

REPUBLIKA, 14 November 2012

Tahun baru Hijriah adalah peristiwa penting bagi umat Islam. Paling tidak, ada beberapa makna penting tahun baru Islam dalam konteks kekinian. Pertama, momen tahun baru Islam menjadi momen penting dalam merefleksikan narasi sosial-religi kehidupan berbangsa bernegara termasuk di dalamnya kondisi kehidupan umat Islam dalam konteks Indonesia. Momen ini menjadi strategis dalam konteks keislaman bahwa peringatan tahun baru tidak sekadar dirayakan dalam perhitungan Masehi. Tetapi, lebih penting dalam hitungan kalender Muslim, yaitu Hijriah.  Kedua, tahun baru Hijriah memiliki makna dalam hijrah kehidupan berbangsa bernegara dari kondisi yang tidak baik menuju tatanan sosial yang lebih baik. Semangat hijrah dan transformasi sosial menjadi kata kunci dalam peringatan tahun baru Islam.  Hijrah dalam konteks saat ini di hadapkan pada berbagai persoalan yang menggelayuti kehidupan rakyat Indonesia.Tantangan hijrah yang terdepan adalah hijrah dari korupsi. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa dunia internasional sudah mengenal Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Meskipun 88 persen penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia berdiri paling atas sebagai negara Muslim terbesar di atas Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Mesir, Nigeria, Aljazair, dan Maroko. Muslim di Indonesia juga dikenal dengan sifatnya yang moderat dan toleran.  Ironisnya, di balik catatan positif tersebut, Indonesia di mata dunia internasional tetap dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang parah. Pengalaman empiris banyak dirasakan oleh warga asing tatkala mengurus berbagai urusan administrasi di Indonesia sebut saja imigrasi, catatan pernikahan, urusan perdagangan/industri, dan berbagai pelayanan publik lainnya yang dikelola oleh birokrasi publik.  Ironis memang, secara kuantitatif berbanding terbalik dengan kinerja kualitatif. Dalam pelaksanaan ibadah haji, misalnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling banyak jamaah hajinya. Banyak kisah dan pengalaman dari jamaah negara asing terhadap keramahan jamaah haji Indonesia tatkala membantu mereka yang tersesat maupun mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, mengapa korupsi masih merajalela di negara dengan mayoritas Muslim ini? Data yang dilansir Tranparency International pada 2011 tentang Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) memperkuat problem korupsi tersebut. Data tersebut merujuk pada 183 negara di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama negara-negara lain seperti Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, dan Gabon. Bahkan, posisi Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Data tersebut menjadi kritik bagi Islam di Indonesia untuk merefleksikan praktik keislamannya lebih jauh lagi. Bukan lagi sekadar mengurusi hal-hal ritual ibadah, apalagi terlalu sibuk mengurus perbedaan-perbedaan di kalangan internal Islam. Hijrah Sosial  Keberadaan tahun baru Islam menegaskan bagi kita bahwa hijrah sosial adalah sebuah keniscayaan. Hijrah sosial merupakan kapitalisasi dari kesalehan sosial berbasis individu. Sejatinya praktik keislaman dalam masyarakat Indonesia mampu meredam berbagai praktik korupsi yang semakin akut.  Harus ada linieritas antara praktik keislaman dengan berbagai kearifan dan realitas sosial. Tetapi, kita sebenarnya diingatkan dengan survei itu bahwa keislaman kita masih berada pada level individu. Dalam diskursus yang lebih luas, kita menyebutnya dengan kesalehan individu.  Hipotesisnya belum terbukti untuk mengubah kesalehan individu menuju kesalehan sosial. Kita sudah lama diingatkan dengan konsep kesalehan sosial. Berbagai diskusi maupun perdebatan tentang kesalehan sosial terus intensif dilakukan berbagai kalangan. Kita punya modal kuat menuju kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan praksis dari kesalehan individu. Praktik keislaman seperti shalat, puasa, dan haji sejatinya mampu memberikan pencerahan dan pembebasan dari segala bentuk kemungkaran dan kezaliman sosial. Dengan proses ini, maka Islam menjadi kekuatan transformasi sosial. Korupsi sudah menjadi musuh bersama dan bagian dari kemungkaran global. Menebar dakwah antikorupsi menjadi agenda penting Islam dalam upaya mentransformasikan kesalehan sosial. Keberadaan tahun baru Hijriah sering kalah ingar-bingarnya oleh peringatan tahun baru Masehi. Oleh karena itu, momen Hijriah ha rus didorong sebagai pintu masuk membangun hijrah sosial bagi umat Islam di Indonesia. Hijrah sosial harus menjadi kekuatan transformatif dalam pembangunan bangsa. Paling penting adalah merawat momen Hijriah ini sebagai elan vital transformasi sosial menuju kesalehan sosial.  Hijrah sosial bukan lagi berada pada level individu, tetapi menjadi pintu masuk dalam mengurangi massifnya korupsi di negeri ini. Dalam konteks inilah, kita perlu terus menyegarkan momen Hijriah dan berbagai praktik keislaman lainnya sebagai penggerak kesalehan sosial. ●

Spirit Hijrah Memerangi Korupsi

Spirit Hijrah Memerangi Korupsi Jamal Ma’mur ;  Dosen Staimafa Pati, Mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang

SUARA MERDEKA, 14 November 2012

MUHAMMAD sejatinya aktor sejarah yang membangun peradaban besar dunia yang hingga kini mampu menginspirasi jutaan pengikut. Ia mampu mengubah zulumat (kegelapan) menuju nur (cahaya) yang sarat nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan universal. Dia dikenal sebagai orang yang jujur sehingga dipercaya orang lain (Fazlurrahman, 1979:11).  Agama yang dibawa, menjadi agama universal dan peradaban kosmopolitan (Nurcholish Madjid, 2000:425). Pemikiran dan perjuangannya menjadi teladan umat Islam dalam mengukir sejarah yang mengagumkan dunia. Sejarah, menurut Kuntowijoyo (2003), tidak lepas pemikiran-pemikiran besar yang punya pengaruh terhadap sejarah itu sendiri, konteks sosial politik yang melingkupi, dan pengaruh pemikiran tersebut dalam masyarakat. Sejarah Nabi Muhammad sarat pemikiran besar, konteks sosial yang problematis, dan pengaruh besar bagi perubahan dunia. Peringatan peristiwa hijrah Nabi Muhammad  pada 15 November 2012 adalah salah satunya. Momentum ini seharursnya mendorong umat Islam untuk melanjutkan kesuksesan yang pernah diukirnya dalam membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai ketuhanan, kegigihan, kejujuran, dan kemanusiaan.  Hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah tak terlepas dari kegigihan menyebarkan ajaran Islam yang berpihak kepada kaum miskin dan papa, membebaskan mereka dari tirani kekuasaan yang korup, hegemonik, sentralistik, dan eksploitatif, serta mendorong mereka meningkatkan pengetahuan, ekonomi, dan kesejahteraan hakiki.  Peta Politik Misi agung Nabi ditentang oleh orang-orang kafir Makkah, karena kesetaraan yang diperjuangkan Nabi, antara hak bangsawan dan hamba sahaya, sangat merugikan mereka (Badri Yatim, 2011). Hijrah Nabi ke Madinah mengubah peta politik Islam dari posisi inferior menjadi superior. Nabi langsung menjadi pemimpin agama sekaligus negara. Ia  memperkokoh bangunan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan membangun masjid sebagai wahana mempertautkan jiwa umat Islam. Bahkan masjid Nabi berfungsi sebagai pusat pemerintahan.  Nabi juga memperkuat persaudaraan antarumat Islam, khususnya Anshar (sahabat dari penduduk pribumi Madinah) dan muhajirin (sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah).  Selain itu, menjalin hubungan dengan masyarakat yang tidak beragama Islam melalui Piagam Madinah yang berisi perjanjian untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala serangan luar (Badri Yatim, 2011). Salah satu visi dan misi Nabi dalam membangun negara Madinah adalah memberantas segala macam korupsi, eksploitasi, dan marginalisasi kaum miskin. Ketegasan Nabi dalam melawan korupsi patut diapresiasi. Nabi bersabda,’’ Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat mencuri, ia dibiarkan. Namun jika orang lemah yang mencuri maka ia segera dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.’’ (HR Bukhari-Muslim). Ketegasan Nabi dalam memberantas korupsi diniatkan dari keluarga. Jika pada level keluarga sudah gagal, sulit memberantas korupsi pada level negara. Kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan tak terlepas dari korupsi yang dilakukan anak-anaknya dan kroni mereka. Kongkalikong antara birokrat, politikus, dan pengusaha menyuburkan praktik korupsi yang menggerogoti negara dan menyengsarakan rakyat.  Kini gebrakan Dahlan Iskan memutus budaya kongkalikong antara pejabat BUMN dan anggota DPR patut didukung supaya lembaga negara bersih dari segala praktik kotor. Langkah Presiden SBY memerintahkan seluruh aparat birokrasi pemerintah tidak bermain mata dengan DPR dan pengusaha dalam mengerjakan tender proyek apa pun layak diapresiasi tinggi.  Namun Presiden dan orang-orang yang mempunyai otoritas harus memberi contoh nyata kepada rakyat. Jangan sampai mereka dan keluarga terlibat dalam kongkalikong proyek yang menguntungkan satu golongan tetapi merugikan negara dan rakyat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi ini akan berujung pada kesejahteraan sosial. Misi Islam adalah membangun kesejahteraan sosial lintas sektoral, khususnya kaum miskin dan papa. Zakat, sedekah, infak, hibah, dan hadiah adalah ajaran Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kalangan bawah.  Tugas utama pemimpin adalah menggapai kesejahteraan rakyat sesuai kaidah kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Spirit Hijrah Nabi kali ini seharusnya mendorong pemimpin untuk lebih tegas dan tanpa pandang bulu memberantas korupsi. Uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai dimakan koruptor rakus yang pikiran dan hatinya sudah buta terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, supaya tidak mengulangi praktik yang sama. Dengan langkah itulah, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan, dan kita menjadi bangsa yang makmur dan maju, disegani bangsa-bangsa lain karena punya kedisiplinan dalam pemberantasan korupsi dan kesungguhan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. ●