Polemik Rotasi Jabatan Panglima TNI Anton Aliabbas  ;  Kini Studi Doktoral Bidang Pertahanan dan Keamanan di Cranfield University, Inggris

KORAN TEMPO, 12 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Belakangan ini, wajah media massa diramaikan oleh pemberitaan seputar wacana pengisian jabatan Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko, yang akan segera pensiun. Polemik penting-tidaknya posisi Panglima TNI diisi bergantian oleh perwira tinggi setiap matra mengemuka. Sebagian pihak berpendapat regulasi yang mengatur TNI sudah membuka ruang tentang rotasi jabatan Panglima TNI. Dan, jika sesuai dengan pola "konvensi", pengganti Jenderal Moeldoko adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ade Supriyatna. Sedangkan sebagian lain berpendapat sebaliknya. Kelompok ini berargumen Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak mewajibkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo memilih kandidat Panglima TNI dari matra tertentu. Dalih inilah yang setidaknya dipakai Presiden Jokowi dalam mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai kandidat Panglima TNI ke DPR. Pasal 13 (4) UU TNI berbunyi: "Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan". Harus diakui, semangat dari keberadaan pasal ini adalah untuk menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI. Sejak 1945 hingga 1999, posisi pucuk pimpinan TNI hampir selalu dikuasai TNI Angkatan Darat. Rasa setara ini sedikit-banyak mempengaruhi aspek kesatuan (unity) antarmatra di tubuh militer menjadi lebih baik. Adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang memulai tradisi Panglima TNI dipegang oleh non-jenderal TNI AD dengan menunjuk Laksamana Widodo A.S. pada Oktober 1999. Walaupun, sebenarnya, Presiden Sukarno pernah menunjuk Marsekal Omar Dhani sebagai Panglima Komando Siaga di era Konfrontasi dengan Malaysia. Posisi tersebut langsung berada di bawah kendali Sukarno, yang saat itu juga memegang posisi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akan tetapi, polemik tentang penting-tidaknya posisi Panglima TNI dijabat bergiliran kerap berulang menjelang pergantian. Ada beberapa alasan penyebab kondisi tersebut. Pertama, ketentuan pasal 13 ayat 4 yang menggunakan frasa "dapat dijabat secara bergantian" menjadikan klausa ini tidak memberi garis tegas perihal rotasi. Kedua, ketiadaan tolok ukur dalam penilaian kinerja Panglima TNI yang sedang menjabat. Ketiadaan indikator kerja ini menjadikan tidak ada penilaian obyektif mengenai perkembangan sektor pertahanan terkini. Ketiga, absennya pemerintah dalam membuat kebijakan strategis pertahanan jangka pendek sebelum menunjuk kandidat Panglima TNI. Padahal kebijakan strategis ini berperan penting untuk membantu kinerja Panglima TNI dalam menyusun program kerja serta memudahkan DPR melakukan pengawasan. Lantas, bagaimana keluar dari rutinitas perdebatan ini? Sejak awal, Presiden Jokowi tegas menyebutkan visi poros maritim  akan dijalankan selama kepemimpinannya. Visi ini diturunkan dalam kebijakan pemerintah yang tertuang pada Rencana Jangka Pendek dan Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019. Merujuk dokumen tersebut, setidaknya ada 3 sasaran terkait dengan pembentukan TNI profesional, yakni: (1) pemenuhan  kebutuhan alutsista; (2) meningkatkan kesejahteraan prajurit; dan (3) meningkatkan anggaran pertahanan hingga 1,5 persen dari PDB guna membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah ini tidak cukup untuk dijadikan dasar komprehensif dalam membangun kekuatan pertahanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan ancaman. Mengadaptasi pendapat ahli manajemen pertahanan dari Cranfield University, Roger Darby (2015), setidaknya ada 3 isu lain yang juga harus diperhatikan. Pertama, topik temporal yang menitikberatkan pada isu perubahan generasi signifikan yang terjadi di level prajurit TNI yang sudah mulai menerima nilai demokrasi. Kedua, isu kultural yang menggarisbawahi adanya kemajemukan yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia yang dapat berpotensi menyebabkan ancaman keamanan. Terakhir adalah isu dinamika ancaman. Dalam topik ini, adanya identifikasi dinamika risiko, tantangan, dan ancaman menjadi sebuah keharusan. Setelah memperhatikan isu ini, langkah lain yang hendaknya dilakukan adalah melakukan kaji ulang pertahanan strategis. Kaji ulang ini memainkan peranan penting untuk mengukur kesesuaian dan kapabilitas kekuatan pertahanan dalam merespons dinamika lingkungan strategis. Dokumen kaji ulang pertahanan strategis inilah yang kemudian digunakan Kementerian Pertahanan untuk membentuk cetak biru pertahanan strategis ke depan. Dalam konteks kontrol demokratik atas militer, keberadaan cetak biru ini akan memudahkan Presiden Jokowi membuat kriteria jabatan seorang Panglima TNI. Bukan hanya itu, cetak biru ini juga menjadi panduan sekaligus alat ukur kinerja Panglima TNI mendatang. Cetak biru pertahanan strategis ini tentunya bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan. Dengan adanya cetak biru pertahanan, perdebatan tentang ide rotasi jabatan Panglima TNI menjadi tidak relevan. Sudah semestinya Jokowi memulai tradisi baru dalam meneruskan reformasi TNI. Arahan politik yang jelas dari seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata pada sektor pertahanan sangat diperlukan. Sebab, pada akhirnya kepemimpinan politik yang menentukan arah pembangunan kekuatan pertahanan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Tentunya tetap dalam koridor menempatkan profesionalisme, kualitas pendidikan, dan pelatihan prajurit yang baik sebagai kekuatan utama TNI pada masa mendatang. ●

Jokowi and a dream team cabinet Anton Aliabbas  ;   A political analyst at Digimed, A digital media consulting company based in Jakarta

JAKARTA POST , 18 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

The debate over whether an elected president should appoint politicians as Cabinet members as part of a power-sharing mechanism or appoint professionals instead to restore the presidential system of government has never subsided. Indonesian presidents elected after 1998 tended to play it safe by accommodating political parties in their Cabinets because none of them were supported by a party that held an outright majority at the House of Representatives. The same goes for president-elect Joko “Jokowi” Widodo. However, it would be better if the controversy was brought to an end for several reasons. First, the upcoming Jokowi administration will still need effective support from political parties. Undeniably, there have been comments that have belittled the role of political parties in Jokowi’s victory. Even if these comments were true, eliminating political parties from Jokowi’s Cabinet would impede the way his government worked. So far, Jokowi is officially supported by parties that secured 207 House seats or nearly 37 percent of the total number of legislative seats. Worse, the newly passed law on legislatures will put Jokowi’s coalition at the House in jeopardy. If Jokowi dares to exclude political party representatives from his Cabinet, the political dynamics in the House will change drastically, if not turn hostile. Many government plans will not work because the House will block them. Hence, appreciation or payback for political parties that supported Jokowi’s presidential bid remains relevant. Remember that Jokowi also needed endorsement from parties outside his Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) to meet the presidential threshold. Second, there is no guarantee that corruption will vanish if the Cabinet is restricted to professionals. History has taught us that a professional Cabinet is not immune from corruption. Third, professionals who lead ministries do not necessarily fare better than politicians. There have been success stories of politicians who held ministerial posts. Therefore, to generate a healthy public discourse it would be better if the debate was directed at standard requirements for a ministerial candidate. Such standards would help Jokowi select and appoint figures who suited the positions, regardless of their background. There are several criteria that Jokowi needs to consider to select ministerial candidates, whether from coalition parties, volunteers or professionals. First, the candidates should have good track records, which should include knowledge, experience and achievements. Thus, the hope of finding “the right man for the right job” will be fulfilled. Second, the candidates should be known for their integrity, which includes a clean criminal record. For this reason, advice from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) must be taken into consideration. Third, the candidates should possess good interpersonal communication skills, not only in dealing with the bureaucracy but also the House and the media as representatives of the public. On one hand, the ability to communicate will allow ministers to absorb public aspirations and on the other hand help them disseminate their programs among the public. It is a relief that Jokowi has asked politicians appointed to ministerial jobs to relinquish their posts in their respective parties. This is a crucial step toward preventing the ministers from losing their focus because of their party commitments. Jokowi may have learned from President Susilo Bambang Yudhoyono, whose first and second terms in office were plagued by conflicts between state and party interests as a consequence of his appointment of politicians as Cabinet ministers. Worse, the coalition Yudhoyono built in the government did not transpire in the House. But Jokowi should also maintain the post-reform conventions, such as the appointment of a civilian to the defense minister post to maintain civilian supremacy over the military. All the post-reform presidents also took gender, tribal and regional representation into account in forming their Cabinets, which Jokowi should follow. With the fast advancement of information technology, not to mention Jokowi’s enthusiasm for e-government, the upcoming Cabinet should work based on the Web 2.0 technology. The use of IT will allow ministers, their staff and the entire bureaucracy to communicate, coordinate and collaborate better and faster. At this point, openness and transparency related to the criteria of ministerial candidates being drafted by the transition team will be the first test for Jokowi. The public has pinned high hopes on Jokowi to fulfill his campaign promises, including his pledge to pick only candidates who can work and implement his platform. In the end, an option to form a working Cabinet should not be limited to the term zakenkabinet, or professional Cabinet, which means political compromise is a necessity for Jokowi. ●

Di Balik RUU Komponen Cadangan

Di Balik RUU Komponen Cadangan Anton Aliabbas  ;  Direktur Program Research Institute for Democracy and Peace (The RIDeP Institute)

KOMPAS, 23 Juli 2013

Walaupun Komisi I DPR menolak melanjutkan pembahasan RUU Komponen Cadangan, pemerintah terkesan tetap ngotot membahas draf ini.

Semangat itu setidaknya tergambar jelas dalam tulisan Budi Susilo Soepandji bertajuk ”Bias RUU Komponen Cadangan” (Kompas, 9/7). Tulisan ini akan merespons artikel tersebut, yang menganggap pengkritik RUU Komponen Cadangan sebagai pihak yang berpandangan sempit.

Sebagai Ketua Pokja RUU Komponen Cadangan (Komcad) (2005-2009), tentu sangat wajar jika Budi Susilo sangat menginginkan draf tersebut dibahas parlemen. Namun, keinginan kuat pemerintah untuk mengegolkan draf tersebut tak selaras dengan upaya yang dilakukan. Dalam rapat konsultasi di DPR pada 11 Januari 2011 dan 26 Oktober 2011, sudah disepakati untuk menunda pembahasan RUU Komcad sambil menunggu pembahasan RUU Keamanan Nasional.

Komisi I DPR pernah meminta penyempurnaan dokumen RUU Komcad sebelum dilakukan pembahasan. Namun, hingga Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan pada 20 Mei silam, masih belum satu pun pasal yang diperbaiki. Hasilnya pun tidak mengherankan dan masih sama. Komisi I tetap menolak pembahasan RUU Komcad. Ngotot-nya pemerintah yang tetap memajukan draf kontroversial tersebut jelas menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa di balik ini?

Diskriminatif dan gagal

Sungguh tidak bisa dimungkiri keberadaan RUU Komcad amanat dari legislasi pendahulunya, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. RUU Komcad satu dari pekerjaan rumah yang diwariskan UU yang mengatur sektor keamanan. Sayangnya, sikap ngotot serupa yang ditunjukkan pemerintah tak tampak pada pekerjaan rumah lain, seperti pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (Pasal 15 UU No 3/2002) atau revisi UU Peradilan Militer (Pasal 64 jo Pasal 74 UU No 34/2004 tentang TNI).

Sikap ”diskriminatif” pemerintah lainnya jelas terlihat di dalam draf RUU Komcad. Dalam RUU ini, secara eksplisit, pemerintah hanya akan membebankan ”wajib militer” pada tiga jenis profesi: pekerja, buruh, dan pegawai negeri sipil, termasuk di dalamnya mantan prajurit TNI (Pasal 8 Ayat 1 dan 2). Padahal, masih ada banyak profesi di luar itu. Mengapa artis, anggota DPR atau pengusaha, misalnya, tak dilabeli ”wajib” mengikuti program komponen cadangan?

Di sisi lain, dalam artikelnya, Budi Susilo Soepandji menyebutkan adanya pemahaman keliru yang melekatkan Komcad sebagai wajib militer. Padahal, persepsi itu jika ditelaah lebih lanjut justru berasal dari draf RUU Komcad itu sendiri. Setidaknya ada 27 pasal dari 44 pasal RUU Komcad atau sekitar 61,2 persen klausul yang mengatur mengenai anggota komponen cadangan manusia. Bandingkan dengan klausa yang mengatur penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk komponen cadangan yang hanya 6 pasal (13,6 persen). Ini berarti draf RUU ini jelas menitikberatkan pada pengaturan orang sebagai komponen cadangan daripada mengatur secara umum apa, bagaimana, dan mengapa kita butuh Komcad.

Secara sederhana, setidaknya ada lima kegagalan pemerintah dalam meyakinkan publik tentang urgensi Komcad melalui RUU ini. Pertama, RUU ini jelas tidak menganut prinsip universalitas HAM yang menjamin adanya perbedaan keyakinan yang dianut warga negara. Budi Susilo Soepandji dapat saja berargumen bahwa RUU ini bersifat sukarela. Namun, hal tersebut otomatis terbantahkan dengan ketiadaan mekanisme penolakan (conscientious objection) yang dimiliki warga negara. Secara tersirat, dalam RUU ini negara memiliki daya paksa yang diwujudkan dengan ancaman sanksi satu tahun penjara di samping tidak ada penegasan yang menyatakan perekrutan sukarela.

Kedua, pemerintah tidak berhasil menunjukkan ancaman strategis seperti apa yang dihadapi Indonesia dalam 20-25 tahun mendatang yang membutuhkan personel komponen cadangan yang sangat banyak. Ketika tren kehadiran manusia dalam perang lambat laun dikurangi dan diganti dengan kemajuan teknologi, Indonesia malah lebih sibuk menyiapkan personel cadangan yang banyak.

Ketiga, pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan memadai tentang alat ukur keberadaan Komcad. Alat ukur ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kontribusi dan efektivitas keberadaan Komcad dalam menanggulangi ancaman di masa mendatang. Yang ada justru tidak adanya batasan dan aturan yang jelas mengenai Komcad.

Keempat, pemerintah gagal memberi jaminan yang terukur mengenai keberadaan Komcad akan memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Ketiadaan batasan umur maksimal dan pendidikan dalam perekrutan justru semakin mengaburkan tingkat efektivitas keberadaan Komcad sekaligus memberi ketidakpastian akan adanya penguatan kualitas TNI.

Terakhir, yang justru berpotensi menabrak UU lain, RUU ini justru membuka celah bagi sumber pendanaan selain negara untuk ikut membiayai Komcad (Pasal 37). Padahal, Pasal 25 UU No 3/2002 dan Pasal 66 UU No 34/2004 sudah tegas menyebutkan, pembiayaan anggaran pertahanan dipenuhi APBN.

Jujur

Sudah semestinya beda pendapat dalam diskursus publik diapresiasi pemerintah. Tidak ada dalam diskursus publik itu yang sesat-menyesatkan. Pada prinsipnya, penuangan gagasan dan ide intelektual adalah kekayaan demokrasi. Pandangan berbeda yang diungkapkan kelompok masyarakat sipil terhadap sebuah isu seyogianya diterima sebagai masukan, bukan malah menuduh pihak yang berpandangan berbeda itu menyesatkan. Biarlah rakyat yang menilai mana pendapat yang lebih rasional dari ragam pandangan yang ada.

Ada baiknya pernyataan KSAD Jenderal Moeldoko tentang pentingnya saling tukar informasi dengan jujur (Kompas, 9/7/2013) patut dirintis dan direalisasikan. Mimpi untuk sederajat, saling pengertian, dan saling percaya sipil-militer guna membangun sistem pertahanan negara yang kokoh, seperti yang dituliskan Budi Susilo Soepandji, bukanlah sebuah keniscayaan apalagi kemustahilan.

Membangun harmoni sipil- militer semestinya diletakkan sebagai cita-cita mulia bersama. Untuk menuju ke arah itu, tentu membutuhkan waktu serta kesadaran bersama, bukan cara instan, apalagi disertai pemaksaan. ● 

Revitalizing Indonesia’s arms production at a time of international sales

Revitalizing Indonesia’s arms production at a time of international sales Anton Aliabbas and Fitri Bintang Timur  ;  Anton Aliabbas is an associate faculty member of Binus International, Bina Nusantara University, Indonesia. Fitri Bintang Timur is a researcher at the Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. Both hold master’s degrees on defense studies from the Bandung Institute of Technology-Cranfield University

JAKARTA POST, 26 Februari 2013

Early this week, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) published its Top 100 list of arms-producing companies in the world. The report shows an international decline of weapons sales for the first time since the 9/11 tragedy, based on year-to-year comparisons. Arms sales reached a total of US$410 billion in 2011, 5 percent lower than the year before. Reasons for this sales decrease include the austerity measures implemented in North America and Western European countries, which significantly cut many countries’ defense spending; the withdrawal of coalition forces from Iraq and Afghanistan; and the United Nations Security Council’s sanctions on Libya. Of the top 100 arms producers, 44 are US-based companies that control 60 percent of the total sales; 30 are Western-European companies, which control 29 percent of the sales, while there are only 13 Asian companies controlling 5 percent of the sales. Based on SIPRI data,the highest performers in Asian defense are Japan (five companies), South Korea (four), India (three) and Singapore (one).  Last year, Indonesia issued Law No. 16/2012 on the defense industry that aims to revitalize local strategic companies to be able to compete with international companies’ sales. How local companies react in the face of the declining arms procurement remains to be seen when even established global sellers struggle to make it work, especially when calls that Indonesian defense actors buy locally produced arms remain neglected. Of course, we have to appreciate the law for its strong spirit to improve our defense industries and also to meet the need of main weaponry-system procurement. This spirit is reflected in some paragraphs that clearly refer to local content, countertrade and offset (article 43 paragraph 5), and show a preference for domestic arms products (article 43 paragraph 1). However, this law still has some problems. First, the existing ambiguity in regulating the development of our defense industries. On the one hand, the government (read: security actors) is encouraged to buy and use domestic arms products. But, on the other hand, this law does not give any sanctions to users if they buy weapons from foreign countries. Actually, when the House of Representatives deliberated this law, sanctions against negligence were among the hot topics discussed. Some parties forcefully asked that sanctions be imposed on users who refuse to buy domestic products. Some parties, including the government, opposed the idea. Unfortunately, after much lobbying the House and the government agreed to drop that clause. Second, the explicit number of countertrade, offset and local content seems difficult to be implemented. Article 43 paragraph 5 (e) regulates on countertrade, local content and/or offset of at least 85 percent. Paragraph 5 (f) regulates on a minimum 35 percent of local content and offset with an increase of 10 percent for every five years. This section is unrealistic because the government never buys main weapons on a large scale, so it will be hard to demand offset and countertrade from foreign industries. Third, the transitional period for industries to restructure and improve their financial performance within two years will also trigger problems. Two years is not enough for industries to make their business “healthier” and better. Since the law has been enacted, there has been no significant progress reported. It is difficult to see how Indonesian defense producers can catch up with the technology, although the law regulates on strategic countertrade, joint-collaboration and offset for every weapon system procured abroad. These strategies will be used to gain technological leverage that the country is still lacking. However, the catch with this law is that Indonesia should buy in bulk or buy more expensive arms to demand producers share their technological advantage. Even then the producers are only willing to share limited information on low-tech and high-manual work, but not the core component that Indonesia can sustainably base its strategic industry on. Referring to the offset scheme stipulated in this law, we are projected to have strong defense industries that could produce our main weaponry system independently by 2049. This is such a good dream. But, it needs the government’s consistency and political will to support and involve our defense industry in any arms purchasing. In fact, it does not happen. When President Susilo Bambang Yudhoyono visited the United Kingdom last year, the government agreed to purchase sniper rifles from there. However, PT Pindad will not be able to completely produce that kind of weapon as it will still need to import rifle scope parts. If the government has a strong commitment to improve the capacity of PT Pindad, President Yudhoyono should have developed cooperation in making scopes for sniper rifles in Indonesia. In the eyes of the skeptics, Indonesia’s law on the defense industry is only a facade to increase arms procurements and thus, open more probabilities for persons-in-charge to tap into the commission, rather than genuinely supporting local strategic chains. However, several defense experts also think that Indonesian rusty fleets are in need of rejuvenation (Connie Bakrie 2009, Andi Widjajanto, 2012) and “buying the technology before producing” is commonly practiced by countries having defense companies listed in the Top 100, including South Korea and India. If not collaborating with the established strategic industries, Indonesia has the option to go it alone, like North Korea, with a very slim chance to succeed. Consequently, defenders of foreign purchase are persuasively pushing their agenda by luring technology transfer through offset. If the integrity of Indonesian defense procurers and their negotiation skills are guaranteed, the country might gain more from the scaling down of the arms market. The producers are desperate for buyers and the SIPRI report also mentioned that these companies pursue future opportunities in Latin America, the Middle East and Asia. There are four keys to secure foreign arms procurement that will benefit Indonesia in the long run. First, it needs to be wary of procuring weapon systems that are obsolete, incompatible and unsuitable with Indonesia’s existing fleet, terrains or perceived threats only because they are cheap or filling the pockets of the elites. Second, the country’s strategic industries should look at cyber-security as an emerging market. The field is gaining popularity as data protection, network software and simulation test programs play more important roles in contemporary state defense. Entry to this market is relatively less expensive in contrast to building hardware kits such as main-battle tank or fighter plane as intelligence is the essence. Third, to boost production, industries really need routine long-term contracts with simple administration processes from the government. This action should be followed by a commitment and willingness of the Indonesian banking sector to fund the contract. Lastly, Indonesia needs to develop its local value chains to supply big strategic industries such as PT DI, PT PAL, PT Pindad and so on. Without it, the growth of these companies will be hampered by high import costs as they cannot obtain the materials domestically. The same advancement on our human resources — via appropriate skills training — also needs to be pursued. No doubt, on the intelligence level, Indonesia is ready to compete. ●

A legal basis for domestic military intervention

A legal basis for domestic military intervention Al Araf and Anton Aliabbas ;  Al Araf is program director of Imparsial and a lecturer on strategic studies at Al-Azhar University and Paramadina Universit; Anton Aliabbas is program director of The Ridep Institut and a lecturer at Binus International University; Both are members of the Civil Advocacy for Security Sector Reform.

JAKARTA POST, 18 Februari 2013

Late last month, National Police chief Gen. Timur Pradopo and Indonesian Military (TNI) chief Adm. Agus Suhartono signed a memorandum of understanding, just one day after President Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Instruction (Inpres) No. 2/2013 on handling internal security threats to guide the TNI as it assists the police in communal conflicts. However, the MoU has some serious problems. First, the MoU violates Law No. 2/2002 on the National Police and Law No. 34/2004 on the TNI. Article 41 of Law No. 2/2002 clearly states that the involvement of the TNI should be managed by government regulation (PP). Meanwhile, as a military operation other than war, the TNI’s support of local governments and public order should be arranged by a separate law (Article 20 of Law No. 34/2004). Agus said after the MoU was signed that the TNI could deploy personnel to conflict areas without the consent of the police or officials in the affected regions. Besides violating the Law on the TNI, such an assumption of authority is potentially prone to abuse. Article 7 of Law No. 34/2004 stipulates that military operations other than war must be conducted following a decision from the state, meaning that the House of Representatives must give its approval in the first place. As of the present moment; the House, the military or the government has never discussed such military assistance. What Agus said reminded the public of the time when the TNI Law was still under deliberation in the House in 2004. There was a heated debate over then Article 19 — dubbed the coup d’etat article by the media — which gave the authority to the TNI’s commander to deploy military personnel whenever he thought the state was under an emergency. Following massive public pressure, this article was dropped by the government and the House. We cannot imagine what might happen in Aceh, Papua, Poso or any other security hot spot under such an article. Troops could have been deployed not because the local governments or the police asked for help, but upon the TNI commander’s judgment alone. There has been increasing public concern about potential violations, as prior to the signing of the Police-TNI MoU, the number of human rights violations was already quite high. As a matter of fact, we cannot let the military conduct any operation on its own discretion. We still regard the military as an institution authorized to use deadly force. So, as the third largest democracy after India and the US, we have to maintain democratic control over the military. The TNI can conduct an operation only after a political decision to deploy troops has been made. Such a code of conduct is equivalent with the principle of civil supremacy stipulated in Law No. 34/2004. There is also the question of a legal basis for the agreement. The MoU only binds the signatories. However, as implementation of this MoU will affect other parties, including the public, we need a stronger regulation that is legally binding to be used as the legal basis for the public, the TNI and the police. This kind of regulation will give guidance and protection for all of us. A question remains after the Presidential Instruction (Inpres) and the MoU were signed: Is President — as the supreme commander of the TNI — trying to avoid command responsibility if violations occur when the military is deployed in such operations? Presidential Instruction No. 2/2013 is obviously the legal basis for the MoU. However, an Inpres is not a solution for handling internal security disturbances, which should be addressed by the security actors themselves in reference to existing laws. The President should evaluate his administration’s performance and the security commanders who have failed in handling internal security problems and not simply issue an Inpres. Local conflicts in Indonesia are complex. Their root causes are not simple and local governments are sometimes part of the problem. Addressing root causes is more important than merely using a security approach to end the conflicts. In other words, the Inpres and the MoU will just give blank check to security actors to uphold security using their own assessments. There are some options that the government should consider. First, the government must cancel this MoU. Second, the government should revise Government Regulation No. 16/1960 on military assistance, as some articles in this regulation are obsolete and incompatible with other laws. Issuing specific regulations covering military assistance to the civilian authorities is not a hard task. It just needs political will from government. However, this policy should be followed by the drafting of bill on military assistance to civilian authorities and its immediate submission to the House for deliberation. This bill should define terms such as proportionality and the last resort principle, as well as list dos and don’ts and the conditions governing the military’s involvement in internal security problems. This bill would overcome the dispute over the laws on the TNI and on the Police. Mr. President, this is your choice, as you consider your legacy to Indonesia. ●

Karut-Marut Kepemimpinan Komnas HAM

Karut-Marut Kepemimpinan Komnas HAM Anton Aliabbas ;   Direktur Program The RIDeP Institute,  Staf pengajar pada Binus International, Universitas Bina Nusantara

SINDO, 16 Februari 2013

Entah apa yang ada dalam benak mayoritas komisioner Komnas HAM kini. Sengkarut perubahan durasi kepemimpinan lembaga penjaga HAM ini tidak juga selesai. Walaupun dikritik habis-habisan oleh publik, termasuk oleh para mantan komisioner, sembilan anggota Komnas HAM tetap bertahan untuk memangkas jabatan ketua hingga satu tahun.  Sejak awal saat proses uji kelayakan dan kepatutan, sejumlah anggota DPR mengeluh pada penulis mengenai adanya ”penurunan”kualitas calon komisioner Komnas HAM. Menurut para legislator tersebut, dari kandidat yang diajukan ke DPR, tidak ada lagi figur yang dirindukan publik dalam mengawaki Komnas HAM seperti Baharuddin Lopa (alm) dan Asmara Nababan (alm). Dan kekhawatiran tersebut kini menjadi kenyataan.  Sembilan dari 13 komisioner menghendaki adanya perubahan tata tertib yang mengatur masa jabatan ketua Komnas HAM. Saat awal pemilihan ketua Komnas HAM (2012-2015), semua komisioner menyepakati masa kepemimpinan ketua selama 2,5 tahun. Kala itu pemilihan dimenangi Otto Nur Abdullah, sosiolog yang sudah malang melintang mengurusi konflik Aceh dan Papua. Otto mengalahkan kandidat lain, yakni Nur Kholis dan Hafid Abbas.  Namun, hanya berselang dua bulan riak politik internal muncul. Kepemimpinan Otto digoyang dengan ide merevisi tata tertib yang memangkas jabatan ketua menjadi satu tahun. Komisioner pun terbelah. Sembilan orang mendukung ide tersebut: Hafid Abbas, Nur Kholis, Imdadun Rahmat, Natalius Pigay, Siane Andriani, Ansori Sinungan, Dianto Bachriadi, Maneger Nasution and Siti Noor Laila. Adapun Otto bersama Sandra Moniaga, Rochiatul Aswidah dan Muhammad Nurkhoiron mengajukan dissenting opinion.  Alhasil, rapat paripurna Komnas HAM yang digelar belum lama ini mengetok palu perubahan tata tertib. Para komisioner yang prorotasi kepemimpinan setahun sekali mengaku optimistis kinerja Komnas HAM akan lebih efektif dan lebih baik. Hafid Abbas dalam artikelnya di sebuah harian berbahasa Inggris medio Januari silam tegas menyatakan ide tersebut merupakan penerapan prinsip kolektif dan kolegial.  Hafid menggarisbawahi adanya dua persoalan yang mendasari ide tersebut, yakni adanya persoalan birokrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan kesenjangan beban tugas komisioner yang mengurusi lebih dari 6.000 kasus HAM yang masuk tiap tahunnya. Dua basis masalah yang dilontarkan Hafid tentu patut dipertanyakan. Pertama, jika memang ada persoalan birokrasi Sekretariat Jenderal, lantas mengapa harus masa jabatan ketua yang dipotong?  Jika problemnya koordinasi atau kinerja Sekretariat Jenderal, hal yang harus dievaluasi mestinya jajaran kesekretariatjenderalan, bukan dengan memperpendek jabatan ketua. Ide ini sama sekali tidak akan memberi jaminan akan adanya perbaikan bagi performa birokrasi internal Komnas HAM karena sama sekali tidak mengatasi akar masalah. Kedua, menjadikan problem kesenjangan beban kerja komisioner sebagai dalih merotasi jabatan juga terkesan mengada-ada.  Problem ini mestinya diselesaikan dengan membuat mekanisme internal yang dapat membagi beban kerja para komisioner secara adil dan terukur. Bagaimana mungkin, dalam kurun waktu hanya dua bulan menjabat kepemimpinan Otto langsung disalahkan dan harus memikul tanggung jawab tersebut. Bukankah pekerjaan rumah kasus pelanggaran HAM sudah menumpuk dan merupakan warisan dari periode sebelumnya? Keanehan yang terasa justru saat komisioner Komnas HAM, Siane Andriani, melansir temuannya dalam melakukan investigasi penanganan terorisme di Poso oleh Polri belum lama ini.  Prinsip kolektif dan kolegial sama sekali tidak diterapkan sebelum laporan ini dilansir ke publik. Dengan kata lain, tim Poso sama sekali tidak membawa dan membahas laporan tersebut di dalam rapat pleno Komnas HAM yang notabene adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Semestinya, untuk keputusankeputusan penting dan menyangkut publik, semua komisioner memberi persetujuan sehingga laporan tersebut dapat merefleksikan sikap utuh Komnas HAM,bukan manuver individual komisioner.  Berkaca dari kejadian di atas, kelompok mayoritas komisioner sangat terlihat ambigu dan inkonsisten dalam menerapkan prinsip kolektif dan kolegial. Sungguh tidak ada salahnya apabila para komisioner Komnas HAM belajar dari apa yang dilakukan pimpinan KPK dalam mengeluarkan keputusan. Sebelum keputusan dilansir ke publik, seluruh pimpinan menandatangani surat tersebut.  Toh KPK dan Komnas HAM sama-sama bertugas mengurusi kejahatan luar biasa. Kekisruhan tentang kepemimpinan Komnas HAM ini tentu saja banyak meninggalkan pertanyaan. Dari awal ketika ide tersebut muncul, kelompok masyarakat sipil mengkritik dan mengecam sikap koppeg mayoritas komisioner yang ngotot mendorong rotasi kepemimpinan. Ada dugaan, sikap keras kepala ini tidak lepas dari perhelatan politik Pemilu 2014. Sebab, tentu saja, banyak politisi maupun elite negeri ini yang akan berkepentingan dengan tindak tanduk Komnas HAM yang sangat mungkin dapat mengganggu pencitraan politik hingga menggugurkan pencalonan.  Dua pertanyaan yang timbul di benak publik. Pertama, mengapa ide ini menguat setelah Otto memegang tongkat estafet kepemimpinan dari pendahulunya, Ifdhal Kasim? Jika terlepas dari kepentingan tertentu, semestinya ini digulirkan Nur Kholis dkk sejak awal saat pemilihan ketua sesaat setelah dilantik. Kedua, mengapa ketentuan rotasi kepemimpinan Komnas HAM berlaku retroaktif dan tidak mau menunggu hingga kepemimpinan Otto usai?  Bukankah inti dari pelaksanaan demokrasi yang baik adalah menghargai konsensus politik yang sudah diambil sebelumnya. Jikalau komisioner Komnas HAM saja begitu mudahnya membatalkan putusan yang sudah diambil, bagaimana dengan ‘nasib’ putusan-putusan lain yang sudah ditetapkan? Pembatalan kesepakatan awal dengan bersembunyi di balik “keputusan rapat paripurna” tentu tidak elok dilakukan oleh para komisioner pembela HAM di negeri ini. Keadaan yang kisruh ini tentu saja tidak akan membawa keuntungan bagi publik.  Yang menanggung untung justru para pihak yang merasa berkepentingan dengan terus lemahnya posisi Komnas HAM. Karena itu,tidak ada saran lain bagi sembilan komisioner yang prorotasi kepemimpinan 1 tahun untuk mengubah sikap mereka. Masih belum terlambat untuk membatalkan revisi tata tertib mengenai masa kepemimpinan ketua Komnas HAM. Sepatutnya para komisioner dibantu birokrasi internal saling bahu-membahu menuntaskan pekerjaan rumah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan tindak kekerasan, bukan malah sibuk memilih ketua setiap tahun layaknya giliran arisan. ●