Berkuasa dalam Ingatan Boni Hargens ;   Direktur Lembaga Pemilih Indonesia

                                                        KOMPAS, 07 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Orang selalu berpikir bahwa berkuasa itu urusan waktu. Ada waktu berkuasa dan ada waktu tidak berkuasa (lagi). Barangkali ahli psikologi perlu memikirkan ini: kekuasaan itu cenderung melekat dengan gambar diri. Karena itu, setelah tak berkuasa, orang cenderung mengalami sindrom pasca berkuasa: orang hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu sehingga sukar menerima kenyataan hidup hari ini. Bagi yang bisa mengendalikan kemelekatan dirinya dengan kekuasaan, gejala ini cenderung teratasi. Namun, bagi yang kemelekatannya terlalu mutlak, sindrom ini cenderung akut. Namun, banyak bekas pemimpin politik selalu merasa berkuasa selama hayat di kandung badan. "Ingatan berkuasa" itu begitu kuat sehingga sulit baginya membedakan kapan berkuasa dan kapan tak lagi berkuasa. Periodesasi kekuasaan dalam demokrasi dibatasi supaya orang tidak melebur dengan kekuasaan dan menjadi mutlak. Atribut kekuasaan harus dicopot dari seseorang setelah masanya berakhir karena mesti ada sirkulasi dan regenerasi kekuasaan (Robert A Dahl, 1963). Selain adanya periodesasi dan sirkulasi kekuasaan, demokrasi juga menekankan pentingnya deliberasi publik. Keterlibatan rakyat dalam keseluruhan proses politik adalah roh dasar demokrasi. Rakyat adalah subyek kekuasaan yang menentukan hidup-matinya demokrasi. Benarlah adagium klasik yang menyebut suara rakyat adalah suara Tuhan. Pengalaman negara maju yang demokrasinya matang selalu merupakan contoh penting. Dalam pemilu negara bagian di Jerman belum lama ini, partai sayap kanan, Alternative für Deutschland (AfD), muncul sebagai bintang baru. AfD sendiri di pemilu federal 2013 gagal masuk Bundestag karena tak mencapai ambang batas elektoral yang 5 persen.  Isu pengungsi yang menjadi tema sentral di Eropa saat ini mendongkrak citra sayap kanan.  Di Baden-Württemberg, AfD meraih 15 persen suara, di Rheinland-Pfalz 12,6 persen, dan di Sachsen-Anhalt 24,2 persen.  Militansi AfD menolak kebijakan Angela Merkel yang menampung jutaan pengungsi menyedot dukungan segmen pemilih konservatif yang resisten dengan hadirnya pengungsi Suriah, Afganistan, Irak, Iran, dan Pakistan di Jerman. Meski ditentang, Merkel tetap konsisten. Sebagian rakyat Jerman justru mendukungnya dengan alasan kemanusiaan. Seperti yang kami amati di beberapa tempat registrasi pengungsi di Berlin, Maret 2016 lalu, jumlah pengungsi yang diangkut dari luar Berlin terus bertambah.  Merkel tak gentar dengan keputusannya. "Tour de Java" Isu politik juga meramaikan politik kita, tetapi sebatas meramaikan saja. Media sosial muncul sebagai ruang demokrasi baru yang menjamin kemerdekaan tiap orang berpendapat. Isu-isu politik muncul masih sebatas bola liar, belum determinan memengaruhi dukungan/penolakan terhadap partai politik. Dalam Tour de Java yang diadakan 13 hari (11-24 Maret) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan bola panas. Politik infrastruktur Joko Widodo disindir karena dinilai tak sesuai dengan konteks ekonomi yang tengah melesu. Ini isu menarik kalau dilanjutkan dengan perdebatan paradigmatis soal mazhab ekonomi Jokowian dan mazhab ekonomi Yudhoyonoan. Sepuluh tahun berkuasa, SBY tak melakukan gebrakan besar di dunia infrastruktur. Ada pembangunan, seperti Hambalang, tetapi tersandung korupsi. Bagaimana mazhab ekonomi SBY menjelaskan ini? Lalu, seperti apa mazhab Jokowian merespons kritik SBY? Memang logika Jokowian sudah tergambar dalam Nawacita, yang salah satu sasarannya adalah membangun infrastruktur dari daerah dalam semboyan "membangun dari pinggiran". Namun, bagi yang tak membaca Nawacita, perlu diberi penjelasan terus-menerus.  Itulah guna dialektika di ruang publik. Sayang, perdebatan macam ini tak muncul. Kehadiran Jokowi di Hambalang (18/3) malah dianggap sebagian orang sindiran politik dan merusak Tour de Java.  Celotehan SBY di media sosial juga melampaui modus curhat. Sebagai oposisi, Partai Demokrat harus mengkritik. Namun, kritik sebaiknya konseptual supaya ada efek edukatif bagi publik. Kita bangga SBY masih punya ingatan kekuasaan. SBY bukan saja bekas presiden; ia juga ketua umum partai. Namun, kita senang ada memori berkuasa yang terus hidup. Itu baik sebagai energi untuk melakukan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah sekarang. Dengan ingatan itu, SBY tahu apa yang sudah dan tak pernah dilakukannya. Discovery tentang pengalaman itu bisa jadi bahan kritik yang baik untuk Jokowi. Apa yang baik dari SBY adalah warisan sejarah yang perlu dihargai dan apa yang "lupa" dilakukan SBY, itulah yang diwujudkan Jokowi dengan Kabinet Kerja-nya. Namun, ingatan kekuasaan itu harus dievaluasi supaya tak menjadi "berkuasa dalam ingatan", terus berkuasa, padahal itu hanya dalam ingatan. ●

Jokowi ”Berbalas Pantun” dengan SBY M Bambang Pranowo ;   Guru Besar UIN Ciputat; Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten

                                                  KORAN SINDO, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Johan Budi, juru bicara (jubir) Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara di sebuah televisi swasta Rabu (23/3/016) menyatakan, Jokowi dan SBY ”tidak pernah berbalas pantun”. Pernyataan Johan Budi ini—dalam idiom Jawa memang ”bener ning ora pener”. Artinya benar dalam permukaan, tapi tidak dalam esensinya. Publik kadung sudah menangkap esensi dari laku-lisan Jokowi dan SBY dalam beberapa hari terakhir sehingga muncul komentar kedua tokoh besar itu sedang berbalas pantun. Sejatinya, apa yang disebut berbalas pantun tersebut adalah ”berbalas kritik” dalam gaya Jawa. SBY pernah melontarkan kritik, negara harus patuh hukum dan jangan mengintervensi partai politik (kasus Partai Golkar dan PPP); pemerintah perlu membangun sesuatu berdasarkan pertimbangan untung-rugi (kasus KA cepat Jakarta- Bandung), dan pemerintah dalam melaksanakan program perlu mempertimbangkan dampak lingkungan (KA cepat, reklamasi pantai utara, dan tol luar Jawa). SBY juga mengkritik kegaduhan Kabinet Kerja Jokowi, yang katanya tidak terkoordinasi dengan baik. Gaya kritik SBY tersebut jelas masih kental Jawanya. Kritiknya tidak to the point, halus, dan tidak menyebut nama Jokowi langsung. Meski kritik tersebut halus sebagai lazimnya kritik gaya Jawa, SBY rupanya lupa, bahwa Jokowi juga orang Jawa tulen. Bahkan dari aspek sosiokultural, Jokowi yang lahir dan besar di Solo sebetulnya jauh ”lebih Jawa” ketimbang SBY yang lahir dan besar di Pacitan. Kita tahu, Solo adalah pusat kebudayaan Jawa (Mataram), sedangkan Pacitan hanya ”pinggiran” dari pusat budaya Jawa. Sebagai orang Jawa, Jokowi niscaya tahu apa yang dimaksud dengan beberapa pernyataan SBY tersebut. Meski gaya kritikan model Pacitan lebih kentara, sebagai orang Jawa yang sikapnya penuh simbolis, Jokowi tak akan menanggapinya dengan gaya Pacitan. Tapi sebaliknya, Jokowi akan menanggapinya dengan gaya Jawa Solo yang penuh simbolis. Budaya Jawa adalah budaya yang penuh simbol. Bagi orang Jawa, simbol merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak langsung. Ini artinya di dalam komunikasi tersebut terdapat pesan-pesan tersembunyi sehingga makna suatu simbol sangat bergantung pada interpretasi individu. Dalam hal mengkritik seseorang, orang Jawa pun menggunakan simbol-simbol. Begitu pula dalam menjawab kritik tersebut. Bila orang-orang Melayu Deli, menggunakan istilah berbalas pantun untuk saling komunikasi dan saling kritik, maka orang Jawa menggunakan istilah berbalas simbol. Orang Jawa, misalnya, saling mengirim ”kueh apem” menjelang bulan Puasa (Ramadan). Ini terjadi karena apem— berasal dari kata afwun dalam bahasa Arab yang artinya memaafkan— merupakan simbol permintaan maaf. Jadi saling kirim apem maksudnya saling memaafkan. Dalam konteks simbol inilah kita melihat tanggapan Jokowi terhadap kritik SBY. Ketika SBY memberikan berbagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi yang dipaparkan di atas, tiba-tiba Sang Presiden melakukan kunjungan mendadak ke proyek mangkrak Hambalang. Jubir Jokowi, Johan Budi, menyatakan Hambalang adalah proyek mangkrak. Kata mangkrak artinya bukan sekadar proyek yang tidak berlanjut, tapi lebih dari itu, proyek yang tidak berlanjut karena ada masalah kekisruhan yang bersifat politik, korupsi, dan lain-lain— beda dengan proyek yang berhenti karena dananya lambat turun. Secara tepat sekali, Johan Budi—entah disuruh oleh Jokowi atau tidak—menyatakan bahwa Hambalang adalah proyek mangkrak. Jokowi kemudian mengembalikan kritik SBY tersebut—apakah proyek ini dilanjutkan atau tidak, pemerintah akan melihat untung ruginya. Persis seperti ketika SBY mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah pemerintah sudah mengkaji untung ruginya. Jawaban Jokowi terhadap kritik SBY dengan berkunjung ke Hambalang, jelas merupakan tanggapan keras Jokowi terhadap kritik SBY. Orang Jawa yang menganggap simbol sebagai media komunikasi memahami apa makna di balik kunjungan Jokowi ke Hambalang. Publik tahu, Hambalang adalah proyek yang menimbulkan kegaduhan politik yang amat besar dalam Kabinet SBY. Hambalang adalah simbol kegagalan SBY dalam mengoordinasi para pembantunya di kabinet dan kader-kader politiknya. Proyek Diklat Olahraga Hambalang ini telah menjungkalkan salah seorang menteri yang dekat dengan SBY, yaitu Menpora Andi Mallarangeng dan menjatuhkan tiga kader politik Partai Demokrat (Anas Urbaningrum, Muhamad Nazarudin, dan Angelina Sondakh). Dengan menunjuk Hambalang, Jokowi seakan menyatakan: Ini lho, kabinet Pak SBY&—bukan hanya ada kegaduhan karena perbedaan pendapat antarmenteri, tapi kegaduhan karena kasus korupsi yang menjatuhkan orang kepercayaan presiden di kabinet dan partai politik pimpinan SBY. Pendek kata sekali tepuk, tanggapan Jokowi langsung meninju tiga sasaran. Buruknya pengawasan menteri, kader partai, dan transparansi ekonomi pada era pemerintahan SBY. Dari perspektif inilah, kenapa Roy Suryo—mantan menpora era SBY pengganti Andi Mallarangeng—meradang ketika Jokowi datang ke Hambalang. Maklumlah, Roy Suryo sebagai orang Jawa tulen yang lahir di pusat kebudayaan Jawa (Yogyakarta) tahu betul apa maksud di balik kedatangan Jokowi ke Hambalang. Akhirnya kita sebagai rakyat biasa cukup prihatin melihat fenomena saling kritik antara ”dua presiden” tersebut. Pak Harto, presiden kedua RI yang sangat njawani, pernah mengungkapkan filsafat hidup orang Jawa yang amat bagus. Yaitu mikul dhuwur mendem jero. Artinya, kita harus menjunjung tinggi kebaikan atau kehormatan seseorang, tapi harus menutupi kesalahan atau keburukannya. Betapa indahnya jika SBY dan Jokowi meresapi filsafat hidup orang Jawa tersebut. Jikapun mau mengkritik sebaiknya menggunakan simbolsimbol yang halus dan kitiknya dipendem jero— tidak diekspos ke publik. Kenapa? SBY dan Jokowi adalah dua tokoh besar di Republik ini yang masing-masing punya jutaan pengikut setia. Jika keduanya tampak akrab dan saling membantu, niscaya pengikut-pengikut setianya juga akan makin bersahabat dan saling membantu untuk kebaikan negeri ini. Alangkah indahnya persatuan dan persahabatan! SBY dan Jokowi tampaknya perlu meniru model pemerintahan Amerika Serikat. Di sana tidak ada presiden yang mengkritik pemerintahan presiden sebelumnya. Barack Obama, misalnya, tak pernah mengkritik kebijakan Presiden George Bush yang mengobarkan Perang Teluk yang menghabiskan dana sampai 3 triliun dolar sehingga ekonomi Amerika nyaris terpuruk. Sebaliknya Presiden Bush juga tidak pernah mengkritik kebijakan Obama yang terlibat dalam krisis Suriah. Tampaknya, di Amerika ada pakem politik: antarpresiden tidak boleh saling mengkritik. Kita tidak tahu, apakah mereka juga saling mengkritik di belakang publik. Tapi satu hal jelas, media massa dan publik tak pernah tahu kritik antarpresiden AS. Bahwa kemudian kebijakan Obama dalam beberapa hal berbeda dengan Bush, misalnya, tidak menjadi masalah dan hal itu tidak diekspos ke publik. Dalam hal ini, perbedaan kebijakan antara presiden yang satu dengan yang lain terhadap suatu kasus atau masalah, merupakan hal yang biasa. Jadi di AS, filsafat Jawa ”mikul dhuwur mendem jero” sudah benar-benar berlaku. Di Indonesia, anehnya, meski presidennya orang Jawa, tapi filsafat mikul dhuwur mendem jero kadang dilupakan. ●

Perseteruan Jokowi dan SBY Isran Noor ;   Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

                                                  KORAN SINDO, 28 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ibarat matahari belum tinggi, sinarnya pun belum menghangat, tapi keadaan mendadak gerah dan menyengat. Itulah yang terjadi ketika di tengah perjalanan bertajuk ”Tour de Java” rombongan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpapar sindiran oleh kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke proyek ambisius Kompleks Olahraga Hambalang, Bogor. Kegiatan SBY sesungguhnya biasa saja dilakukan oleh partai politik. Melakukan perjalanan dalam rangka konsolidasi politik dalam rangka menyerap aspirasi di masyarakat. Karena itu, ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh pimpinan atau elite partai politik. Saya mengingat sosok Soetrisno Bachir (SB), ketum DPP PAN saat itu, yang hampir menghabiskan seluruh harinya dalam seminggu untuk melakukan safari politik ke daerah-daerah. Anas Urbaningrum (AU) saat masih menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat juga melakukan hal yang sama. Hampir tidak ada waktu tanpa konsolidasi. Sehingga ada kesan kuat, saat itu, jauh lebih mudah menemui AU di daerah ketimbang saat di Jakarta. Tentu saja tafsir terhadap kegiatan tersebut sangat beragam. SB misalnya, namanya mendadak melambung sebagai sosok yang dianggap akan bersinar. SB juga memasang baliho besar-besar dan mengiklankan diri di televisi demikian gencar, sehingga anggapan publik meneropongnya pada momentum pemilihan presiden atau wakil presiden saat itu. Lebih tragis lagi menimpa AU. Muhibahnya ke daerah-daerah dalam rangka pembenahan organisasi Partai Demokrat justru berbuah sangkaan hukum baginya. KPK menjeratnya karena dianggap punya niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Apa yang dilakukan oleh Jokowi juga merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh seorang presiden dalam rangka melihat langsung kinerja pemerintah dan pembangunan. Apalagi Jokowi tidak sekali ini melakukan peninjauan langsung terhadap proyek-proyek pemerintah. Bahkan ini bisa dianggap sebagai label Jokowi yang suka blusukan. Yang berbeda kali ini karena kegiatan Jokowi dianggap sebagai respons terhadap kritik yang dilakukan oleh SBY. SBY mengkritik keras terhadap kebijakan Jokowi yang dianggap menghabiskan APBN hanya untuk proyek infrastruktur. Jokowi dikesankan membalas kritik tersebut dengan berkunjung ke monumen kegagalan pembangunan infrastruktur di masa SBY, yaitu proyek Kompleks Olahraga Hambalang. Di proyek inilah Menpora Andi A Mallarangeng dipidana korupsi. Memilih Saluran Sesungguhnya dalam sistem demokrasi modern, kritik terhadap kebijakan pemerintah sesuatu yang given dan wajar. Jika tidak ada kritik, justru akan menandai terjadinya absolutisme dalam kekuasaan di satu pihak. Yang lebih memprihatinkan adalah jika sebuah rejim kekuasaan alergi terhadap kritik, atau antikritik. Kritik yang dilakukan dengan benar dan tepat, serta bahasa yang terang dan jelas tentu akan menambah bobot dari kualitas kritik tersebut. Berbeda jika kritik dilakukan pada saat yang tidak tepat dan melalui saluransaluran yang tidak lazim dengan bahasa isyarat yang sukar dipahami maknanya. Saat ini melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah bisa dilakukan melalui media apa saja. Keterbukaan informasi dan kebebasan menyatakan pendapat begitu luas bagi masyarakat. Tidak terkecuali bagi partai politik. Namun demikian, musti bisa memilahmilah, kapan, bagaimana dan melalui saluran apa kritik itu disampaikan. Kritik SBY terhadap Jokowi tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sehingga akan sangat bijak dan tepat jika SBY menyalurkan kritiknya tersebut melalui sikap-sikap fraksinya di DPR. Karena di sanalah disediakan ruang sesuai undang-undang (UU) bagi partai politik— melalui fraksi—untuk melakukan kritik atau bahkan menentang kebijakan pemerintah sebagian atau seluruhnya. Jika kritik SBY sebagai Ketum PD disalurkan melalui DPR, tentu tidak akan ditafsirkan berbeda seperti yang sekarang terjadi. Langkah SBY juga dianggap berkontribusi membuat kegaduhan baru di masyarakat. Sementara tujuan kritiknya belum tentu sampai atau mendapat respons yang diharapkan. Kritik yang baik adalah kritik yang tidak menjatuhkan atau menyerang, tapi justru harus memberi solusi terhadap permasalahan yang sedang berkembang. Sehingga produktif, tidak destruktif. Karena itu dengan adanya kritik akan terjadi mekanisme checks and balances terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan buah dari perdebatan atau transaksi gagasan dan ide yang intens dan serius dari pelbagai stakeholder dan pemangku kebijakan. Muaranya tentu terhadap kebijakan tersebut akan baik dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Mencari Momentum Jika situasi ini dianggap sebagai bibit-bibit munculnya perseteruan Jokowi dengan SBY, tentu tafsir yang wajar. Apalagi dalam acara ”tour de Java” tersebut terselip pesan propaganda bahwa Kristiani SBY tengah dipersiapkan maju pada pemilihan presiden yang akan datang. Bagi Jokowi, mungkin terlalu dini untuk terseret ke dalam tetabuhan musik instrumentalia yang sedang dimainkan SBY. Namun demikian, dalam politik praktis tidak ada waktu yang dianggap tepat bagi siapa pun untuk menegasikan munculnya penggalangan kekuatan. Apalagi itu dilakukan oleh pihak- pihak yang berpotensi jadi rivalnya kelak. Politik adalah momentum. Momentum itu diciptakan atau muncul dengan sendirinya. Dibutuhkan pengalaman politik untuk menciptakan momentum atau setidaknya memanfaatkan momentum yang ada. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan meninjau Proyek Hambalang, bisa dikatakan dalam konteks keduanya. Jokowi memanfaatkan momentum yang tengah disodorkan oleh SBY, sekaligus menciptakannya dengan membalas kritik. Dan hal ini tentu di luar perkiraan SBY. Saya menduga bahwa SBY berharap Jokowi akan menanggapi kritiknya dengan memberikan pernyataan, sebagaimana yang sering dilakukannya. Kala itu, ketika mendapatkan kritik yang serius, SBY kerap memberikan pernyataan dan membubuhinya dengan aksen curhat dan keluhan. Harapan publik tentu lebih dari sekedar melihat presiden dan mantan presiden bertengkar atau saling lempar sindiran di ranah media sosial. Publik justru berharap ada dialektika yang lebih produktif di antara elite-elite di negeri ini, apa pun posisinya. Semoga! ●

Perundungan Elite di Media Sosial Antony Lee  ;  Wartawan Kompas

                                                        KOMPAS, 04 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh atas perundungan atau bully terhadap partainya yang sebagian terjadi di media sosial. Keluhan atas perundungan ini menjadi bahan refleksi menarik untuk melihat kedewasaan netizen atau pengguna internet dalam menyampaikan pesan sekaligus kebesaran hati elite politik menerima kritik. Sebagai alat, media sosial sangat tergantung pada penggunanya. Di sini kematangan pengguna media sosial jadi penting karena perubahan zaman dan alat berkomunikasi juga perlu diikuti dengan perubahan perilaku penggunanya. Di masa sistem pemerintahan negara kota semacam Romawi atau Yunani kuno, politisi tinggal berbicara di forum-forum untuk menyampaikan pesan kepada publik. Namun, politisi juga perlu punya keahlian khusus. Cicero (106-43 SM), politisi, orator, sekaligus filsuf Romawi, harus berlatih orasi sebelum berkecimpung ke politik karena di masa itu keahlian orasi menjadi kunci menggaet konstituen. Di era setelah penemuan mesin cetak, lalu perkembangan media elektronik, komunikasi antara politisi dan konstituennya berlangsung melalui perantara media. Sifat komunikasinya hampir serupa dengan masa-masa negara kota. Namun, bukan hanya komunikasi searah satu orang ke masyarakat, melainkan terkadang komunikasi bisa berjalan dua arah melalui filter organisasi dan ideologi media. Di era internet, komunikasi bisa berlangsung multiarah. Seorang konstituen yang senang dengan program kerja politisi bisa langsung memuji-muji tokoh idolanya lewat Twitter atau Facebook. Begitu pula dengan masyarakat yang tak suka dengan pernyataan politisi, bisa langsung memarahi politisi tersebut. Sistem komunikasi multiarah ini di satu sisi bisa menjadi positif apabila dijadikan sarana mengatasi defisit demokrasi. Media sosial bisa digunakan warga menyampaikan unek-unek, kritik, dan saran dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, jika media sosial digunakan sebagai alat merundung politisi, tentu akan jadi berbeda ceritanya. Perdebatan soal perundungan siber ini juga terjadi di ruang publik di negara-negara yang demokrasinya lebih matang daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Media cetak di kedua negara itu juga membahas baik-buruknya politisi di-bully. Dalam konteks kampanye pemilihan presiden AS 2012 silam, Time menurunkan tulisan "The Problem with Political Cyberbullying". Pesannya, jika remaja tak boleh dirundung karena bisa membahayakan pertumbuhan mental ataupun keselamatan mereka, apakah politisi boleh di-bully? Perundungan atau kritik? Soal keluhan perundungan dari Yudhoyono, hal itu tampaknya tak terlepas dari keriuhan "Tour de Java" versus "Tour de Hambalang" di media sosial beberapa pekan lalu. Saat itu, kerja politik Yudhoyono lewat lawatan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan kritik yang dilontarkannya terhadap pemerintahan Joko Widodo ditanggapi sinis sebagian netizen. Hal ini terutama muncul setelah Presiden Jokowi menyambangi Hambalang, proyek berbiaya mahal masa Yudhoyono yang mangkrak karena kasus korupsi yang sebagian melibatkan elite politik Partai Demokrat. Pengajar budaya siber di Departemen Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Rendy Pahrun Wadipalapa, tak sepenuhnya sependapat dengan keluhan Yudhoyono. Menurut dia, elite politik juga harus mampu membedakan kritik dan perundungan. Rendy mengatakan, perundungan itu terjadi berulang-ulang dan menyerang martabat. Jika yang diserang argumentasi, hal itu bukan perundungan. Tidak tepat pula jika semua jenis kritik kemudian diberi label "perundungan" oleh elite politik. "Publik sekarang kritis dan sensitif. Publik menjadi himpunan kelas menengah yang 'cerewet' dan sadar akan haknya. Rekam jejak elite politik mudah dilacak di internet," katanya. Peneliti politik kelas menengah, masyarakat sipil, dan gerakan politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati, berpendapat, kritik netizen kepada Yudhoyono dan Partai Demokrat merupakan tanggapan balik publik atas upaya pencitraan politik politisi. Dia menilai, kritik netizen menjadi indikator gejala antusiasme publik karena kanal informasi meluas dengan adanya media sosial dan representasi politik mereka jadi lebih punya gaung. Namun, ia juga mencatat, netizen juga harus punya kontrol diri yang baik sebelum melontarkan kritik. Dengan begitu, elite politik tak boleh anti terhadap kritik netizen di media sosial, tetapi di sisi lain, netizen juga harus mampu memformulasikan kritik tanpa menyerang martabat seseorang. ●

Bukan Mantan Terindah M Subhan SD ;  Wartawan Senior Kompas

                                                       KOMPAS, 24 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu empat mata di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. Suasananya terlihat relaks meskipun membicarakan transisi kepemimpinan. Tak pelak, pertemuan itu menjadi tradisi baru yang baik. Namun, sejak pekan lalu, hubungan Jokowi dan SBY tampak menegang. SBY menyindir pemerintah agar tidak terlalu ngotot membangun infrastruktur di kala ekonomi lesu. Jokowi memang getol ingin membangun jalan tol, waduk, dermaga, transportasi massal, dan lain-lain. Kritik itu terbilang keras dan menusuk. Ibarat tinju, SBY melancarkan pukulan jab dari Pati, Jawa Tengah, 16 Maret 2016, sewaktu safari temu kader Tour de Java. Namun, Jokowi tidak bereaksi. Tak ada jumpa pers untuk membalas atau sekadar klarifikasi. Jokowi memang bukan tipikal pemimpin yang suka berwacana. Jokowi lebih berkomunikasi secara nonverbal. Dua hari kemudian, Jokowi mendadak meninjau megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Olahraga Nasional Hambalang di Bogor. Hambalang adalah proyek di era SBY. Proyek itu hancur sejak dikorupsi, termasuk oleh petinggi Partai Demokrat. Dan Jokowi melihat bagaimana proyek Rp 1,2 triliun itu telantar. Kunjungan Jokowi itu simbolis sekali. Barangkali Jokowi lebih suka model komunikasi interaksi simbolis ketika simbol, tafsir, dan makna menjadi pesannya. Gestur politik Jokowi menusuk tajam. Jokowi seakan mengayunkan long hook dari Hambalang. Di media massa dan media sosial, ramailah Jokowi versus SBY. Komunikasi Jokowi dan pendahulunya itu kian memperkuat dugaan bahwa mengapa hubungan presiden dengan mantan presiden (atau sebaliknya) di Indonesia hampir selalu tidak akur. Hubungan Soekarno dan Soeharto seperti langit dan bumi. Setelah disingkirkan, Soekarno bahkan dijadikan tahanan rumah. Soeharto juga menolak bertemu BJ Habibie, presiden pengganti yang ditunjuknya sendiri saat gelombang reformasi tahun 1998. Megawati Soekarnoputri juga tak "berbaikan" dengan SBY yang mengalahkan dirinya dalam dua kali pilpres berturut-turut. Inikah yang namanya kutukan politik? Membayangkan presiden dan mantan presiden duduk bersama satu meja dan berbincang santai barangkali ide yang sulit terwujud. Terkadang iri juga melihat para mantan Presiden Amerika Serikat yang masih akur. Mereka masih bisa duduk bersama dalam forum sama. Misalnya saja, pada 25 April 2013, lima Presiden AS terakhir berkumpul di kampus Southern Methodist University di Dallas, Texas. Mereka hadir saat peresmian Perpustakaan dan Museum George W Bush. Kelima presiden itu adalah Barack Obama (presiden ke-44), George W Bush (presiden ke-43), Bill Clinton (presiden ke-42) George HW Bush (presiden ke-41), dan Jimmy Carter (presiden ke-39). Presiden ke-40, yaitu Ronald Reagan, telah meninggal pada tahun 2004. Memang ada yang namanya "klub presiden" (the president club). Namun, lebih berwujud ide ketimbang institusi. Bukan entitas resmi, lebih berupa "ikatan". Nancy Gibbs dan Michael Duffy, duo penulis The President Club: Inside The World's Most Exclusive Fraternity (2012), melukiskan bagaimana hubungan di antara Presiden AS yang sering kali juga diwarnai persaingan dan persekongkolan. "Klub" itu muncul saat pelantikan Dwight Eisenhower (presiden ke-34), 20 Januari 1953, ketika Herbert Hoover (presiden ke-31) bercanda pada Harry Truman (presiden ke-33), "Saya kira kita harus mengatur klub mantan presiden." "Oke," jawab Truman, "Anda presiden klub, saya sekretarisnya." Itu kisah di benua Amerika. Di negeri kita ini, presiden dan penggantinya (bisa dibaca sebaliknya) kerap tidak akur. Dua peristiwa kenegaraan-peringatan 17 Agustus di Istana dan Sidang MPR di parlemen- yang selalu mengundang para mantan presiden dan wapres, tidak selalu lengkap. Sepuluh tahun SBY berpidato di parlemen dan memimpin upacara di Istana, tak sekalipun Megawati hadir. Gus Dur pernah hadir satu kali. Para mantan wapres-lah yang sering kali hadir lengkap. Setelah Jokowi menjadi presiden, baru Megawati mau kembali ke Istana. Namun, SBY memilih memperingati Agustusan 2015 di kampung halaman di Pacitan, Jawa Timur. Apa mau dikata, meminjam pendapat ahli politik dan komunikasi Harold Lasswell (1902-1978), para mantan itu belum dapat menjalankan salah satu fungsi komunikasi, yaitu transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Barangkali seperti lagu biduanita Raisa yang nge-hit, tetapi mereka bukanlah "Mantan Terindah". ●