Menimbang Popularitas Jokowi Nazil Muhsinin  ;   Direktur The Cibinong Center

REPUBLIKA, 27 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Sebagaimana yang diberitakan media baru-baru ini, akhirnya PDIP lewat Megawati memberikan mandat kepada Jokowi untuk maju sebagai calon presiden, setelah sejumlah survei berkali-kali membeberkan popularitasnya di atas sejumlah tokoh lain yang disinyalir bakal menjadi calon presiden. Harus diakui, popularitas Jokowi menjadi dominan karena rakyat Indonesia sudah lama merindukan pemimpin yang bersahaja. Kerinduan rakyat tersebut akibat perilaku para pemimpin (nasional maupun daerah) yang cenderung tidak bersahaja, bahkan sangat masif menjaga jarak dengan rakyat, kecuali pada saat-saat tertentu saja seperti masa kampanye. Lebih konkretnya, jajaran pemimpin nasional dan pemimpin daerah selama ini cenderung meninggalkan rakyat setelah memperoleh kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Bahkan, dalam banyak kasus, banyak rakyat kecil yang sering dikorbankan oleh pemimpinnya atas nama pembangunan. Misalnya, di banyak daerah, fenomena penggusuran terhadap rakyat kecil menjadi berita sehari-hari. Hal ini tentu menimbulkan kesan bahwa rakyat ditindas oleh pemimpin yang dipilihnya. Pada titik inilah, rakyat semakin rindu munculnya pemimpin bersahaja yang bersedia memihak rakyat kecil sebagaimana yang diperlihatkan Jokowi sejak di Solo hingga di Jakarta. Oase popularitas Jokowi, di mata rakyat, bisa jadi merupakan oase yang mampu menghapus rasa rindu terhadap pemimpin yang sejuk dan nyaman dipandang. Ibarat sebatang pohon rindang di tengah padang pasir yang panas, oase itu akan menjadi pusat perhatian rakyat untuk berduyun-duyun ingin merasakan suasana sejuk dan nyaman. Bagi sejumlah pihak, oase yang tersirat dalam popularitas Jokowi boleh saja dianggap sekadar fatamorgana atau sekadar pencitraan. Namun, anggapan demikian akan mudah dipatahkan manakala faktanya perilaku politik Jokowi tetap konsisten dalam kebersahajaan. Dan, sebagaimana oase, popularitas Jokowi bisa dianggap tak akan mampu memuaskan semua pihak atau hanya sekadar menciptakan kesejukan sesaat dan terbatas. Namun, oase tetaplah akan sangat menarik perhatian banyak orang pada situasi dan kondisi yang makin tidak nyaman akibat perilaku para pemimpin yang tidak bersahaja. Adegan-adegan kecil bisa menjadi bukti betapa popularitas Jokowi betul-betul menjadi oase bagi rakyat kecil. Misalnya, setiap kali Jokowi blusukan, rakyat yang sempat berjabatan tangan dengannya pasti akan memperilihatkan mimik bahagia (wajah sangat cerah ceria). Adegan tersebut harus bermakna politis yang tak layak diremehkan oleh setiap pemimpin dan calon pemimpin yang ingin dicintai dan dihormati oleh rakyat. Lebih gamblangnya, bagi rakyat kecil, meskipun tidak diberi sesuatu yang dibutuhkannya (sembako misalnya) tapi jika bisa bertemu dengan pemimpin yang bersahaja sudah cukup menyenangkan. Rakyat akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya. Meniru Begitulah, popularitas Jokowi selayaknya dipahami oleh pemimpin lain, untuk kemudian menirunya, seperti yang telah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan bukti mencoba sesekali blusukan mendekati rakyat. Terkait agenda Pemilu 2014 nanti, rakyat Indonesia tampaknya akan segera melihat banyak pemimpin dan calon pemimpin yang akan meniru Jokowi, yakni memperlihatkan perilaku bersahaja kepada rakyat. Namun, rakyat pasti akan tahu siapa pemimpin dan calon pemimpin yang sekadar meniru Jokowi untuk pencitraan politik dalam rangka kampanye. Pada titik ini, pemimpin dan calon pemimpin yang meniru Jokowi bisa jadi tidak akan menarik simpati rakyat, jika sebelumnya berperilaku tidak bersahaja, misalnya suka pamer kemewahan. Lebih gamblangnya, pemimpin dan calon pemimpin akan sia-sia meniru Jokowi jika pada saat blusukan mendekati rakyat justru dengan mengendarai mobil mewah dalam seremonial atau protokoler yang serbawah, karena hal itu justru bisa membuat rakyat bersikap sinis dan bahkan antipati. Selain itu, nasib peniru di ranah apa pun memang cenderung lebih rendah dibanding yang ditiru. Kalau misalnya ada tiruan yang dianggap sama berharganya dengan yang asli, biasanya karena yang tiruan memiliki kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, pemimpin dan calon pemimpin yang hendak meniru Jokowi agar memiliki popularitas yang hebat, harus mampu menunjukkan kualitas dirinya dengan dibungkus perilaku bersahaja kepada rakyat, agar rakyat tertarik dan kemudian berharap akan memiliki pemimpin baru yang lebih baik dibanding Jokowi. Dengan kata lain, pesona Jokowi yang sekarang sedang moncer bukan tidak mungkin dikalahkan oleh calon pemimpin yang memiliki kualitas kepribadian yang lebih cerdas dan bersahaja yang secara masif dibuktikan kepada rakyat sehingga tidak muncul kesan sekadar pencitraan atau sedang kampanye belaka. Selebihnya, rakyat sekarang sudah cerdas dan mampu membedakan mana emas mana loyang. Jadi, jangan berharap dianggap emas jika faktanya hanya loyang yang disepuh warna keemasan yang pasti akan mudah luntur. ●

Konflik Kepala Daerah

Konflik Kepala Daerah Nazil Muhsinin  ;   Direktur The Cibinong Center

SUARA KARYA, 30 Juli 2013

Sekarang, makin banyak daerah dipimpin oleh kekuatan politik koalisi, atau latar belakang politik kepala daerah berbeda dengan wakilnya. Dalam kondisi demikian, keduanya memiliki visi dan misi politik yang juga berbeda meskipun telah disatukan pada saat pemilukada.

Layak dicermati, munculnya pemerintahan koalisi di banyak daerah merupakan imbas dari sistem multipartai yang memang mempersulit partai-partai menjadi dominan di daerah. Dengan kata lain, partai-partai di banyak daerah memiliki kekuatan yang relatif sama sehingga tidak mampu mengusung pasangan calon kepala daerah tanpa harus berkoalisi.

Padahal, setiap partai di daerah cenderung bermusuhan, tapi kemudian terpaksa harus berkoalisi demi merebut kursi kepala daerah dan kursi wakil kepala daerah. Karena itu, setiap pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan koalisi berpotensi menyimpan benih-benih konflik dan rentan korup.

Faktanya, makin banyak terjadi perselisihan antara kepala daerah dengan wakilnya sehingga menimbulkan ketegangan politik yang berimbas pada ketidakharmonisan dalam memimpin pemerintahan daerah. Pada kondisi demikian, konflik politik berpotensi memanas sehingga berdampak negatif bagi kinerja birokrasi yang memperlambat kemajuan daerah. Selain itu, makin banyak kasus korupsi yang dilakukan jajaran pemimpin daerah, yang terjadi karena masing-masing berlatar belakang politik berbeda. Sehingga berbeda pula kepentingan politiknya yang ujung-ujungnya rebutan "proyek basah" untuk menggemukkan partainya masing-masing dengan cara-cara korupsi.

Untuk mengatasi konflik politik antara kepala daerah dengan wakilnya tentu saja tidak mudah jika masing-masing berambisi untuk berkuasa dan saling mengalahkan. Pada kondisi demikian, meskipun tidak harmonis tetap saja duet kepemimpinan di daerah dipertahankan.

Namun, ternyata ada juga yang memilih mundur, sebagaimana yang terjadi di Garut dan di DKI Jakarta. Dalam hal ini, mundurnya wakil kepala daerah bisa dianggap jalan pintas untuk mengakhiri konflik politik di daerah yang paling aman.

Jika wakil kepala daerah memilih mundur di tengah jalan karena tidak ingin memperuncing konflik politik dengan kepala daerah, hal itu bisa saja dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilihnya. Bagi wakil kepala daerah yang tidak lagi harmonis atau bahkan berselisih dengan kepala daerah, dan kemudian memilih mundur, bisa jadi merupakan langkah yang bijak dan menguntungkan bagi masa depan politiknya. Misalnya, setelah mundur, wakil kepala daerah bisa membangun kekuatan politik yang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pemilukada berikutnya sehingga dia bisa menjadi kepala daerah.

Dengan kata lain, mundur untuk maju adalah pilihan politik yang berdampak positif, karena ibaratnya sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Artinya, mundur sama dengan mengakhiri konflik sekaligus membuka peluang untuk membangun kekuatan baru untuk meraih kemenangan dalam pemilukada berikutnya.

Ban Serep

Dalam praktiknya, pasangan kepala daerah dengan wakilnya sering tidak bisa saling berbagi tugas dalam kinerja pemerintahan daerah. Bahkan banyak kepala daerah selalu sangat dominan sehingga imbasnya menyingkirkan wakilnya. Karena itu, wakil kepala daerah sering seperti ban serep atau roda cadangan bagi kendaraan yang tidak pernah terpakai sampai kendaraan tersebut berhenti di akhir perjalanan yang telah ditentukan.

Tentu sangat tidak nyaman bagi wakil kepala daerah yang diposisikan seperti ban serep yang terus menerus menjadi cadangan saja. Meskipun selalu menerima gaji buta karena tidak jelas tugasnya, rasanya tentu tetap tidak memuaskan. Bahkan bagi yang memiliki ambisi untuk ikut membangun daerahnya atau ingin mengaktualisasikan dirinya, menjadi ban serep akan membuatnya merasa seperti dikubur hidup-hidup.

Begitulah, menjadi ban serep adalah risiko yang sangat pahit bagi setiap wakil kepala daerah yang berambisi ingin mengaktualisasikan dirinya. Karena itu, sejak awal sebaiknya dibuat kesepakatan berbagi tugas dalam memimpin daerah. Artinya, kesepakatan berbagi tugas dalam memimpin daerah harus menjadi dasar pembentukan koalisi yang harus dipatuhi semua pihak. Tanpa adanya kesepakatan demikian, kepala daerah memang bisa selalu dominan sehingga terkesan menyingkirkan wakilnya.

Otoritas Tunggal

Mengingat potensi konflik politik lokal sangat riskan jika tidak segera diakhiri, selayaknya regulasi politik yang terkait pemerintahan daerah direvisi. Misalnya, aturan yang mengharuskan kepemimpinan daerah dipegang oleh kepala daerah dan wakilnya layak dianulir dan kemudian diganti peraturan baru. Sedangkan peraturan baru harus menjadi dasar hukum terbentuknya otoritas tunggal (single otority) di daerah.

Lebih gamblangnya, sebaiknya daerah hanya dipimpin oleh seorang kepala daerah yang mendapat suara terbanyak dalam pemilukada. Dengan demikian, pemilukada tidak lagi memilih pasangan calon kepala daerah dan wakilnya melainkan hanya memilih calon kepala daerah saja.

Single otority di daerah justru akan lebih efektif dan efisien dalam membangun dan memajukan daerah. Dan bagi semua pesaing kepala daerah bisa berdiri di barisan oposisi yang serius melakukan kontrol atas kinerja kepala daerah. Dengan demikian, single otority bisa berpotensi mencegah konflik politik lokal sekaligus berpotensi membentuk pemerintahan di daerah yang bersih dari berbagai macam korupsi. ●

Rezim Destroyer Mengganas

Rezim Destroyer Mengganas Nazil Muhsinin ;    Direktur The Cibinong Center

SUARA KARYA, 07 Juni 2013

Apa yang paling menonjol terjadi di banyak daerah Indonesia sejak reformasi digulirkan, 15 tahun silam? Jawabannya adalah makin rusaknya lingkungan akibat kesewenang-wenangan penguasa setempat. Misalnya, banyak pemda yang makin ganas mencaplok lahan hijau dan ruang-ruang terbuka untuk membangun gedung-gedung baru. Bahkan, sejumlah daerah kini sudah tidak lagi punya lahan hijau di tengah kota karena semua sudut kota telah dijadikan "hutan beton".

Dalam konteks global, makin rusaknya lingkungan suatu daerah layak dianggap berbahaya bagi semesta, karena bisa berdampak luas ke daerah-daerah lain dan bahkan ke negara-negara lain. Contohnya, kabut asap akibat pembakaran lahan di wilayah Kepulauan Riau sering menyebar sampai ke Singapura dan Malaysia.

Dalam konteks lokal, sejumlah pemda telah banyak merusak lingkungan di daerah masing-masing, sehingga bencana banjir menjadi tradisi yang dapat dipastikan selalu terjadi pada setiap musim hujan. Bahkan banyak daerah yang semula tidak pernah dilanda banjir kemudian ikut-ikutan selalu dilanda banjir.

Elite Nakal

Pemda akan menjadi perusak lingkungan, jika jajaran elite politik lokal berperilaku nakal. Disebut nakal, jika perilakunya sewenang-wenang dan menang-menangan. Misalnya, dengan alasan mengembangkan kawasan ekonomi daerah, pemda mencaplok lahan pertanian untuk pembangunan gedung perkantoran dan pusat bisnis baru.

Layak dicemaskan, jika rencana pengembangan kawasan ekonomi daerah nyata-nyata merusak lingkungan tidak bisa dicegah maka bakal disusul rencana-rencana lain yang lebih destruktif terhadap lingkungan. Misalnya, bisa jadi akan muncul rencana membangun rumah dinas plus rumah peristirahatan yang super mewah dan super megah bagi masing-masing pejabat dan wakil rakyat di daerah-daerah dengan alasan sudah menjadi keputusan sidang paripurna DPRD.

Dalam rumus politik, jajaran elite lokal yang berkuasa di daerah memang bisa berbuat apa saja yang berpotensi merusak lingkungan. Dalilnya bisa untuk memajukan daerah, atau untuk sekadar memenuhi kebutuhan tanpa peduli efek domino yang berbahaya di kemudian hari.

Dalam rumus psikososial, perilaku nakal identik dengan jahat. Misalnya, anak-anak yang dibiarkan semakin nakal bisa saja tidak hanya gemar membahayakan anak-anak lain tapi juga membahayakan semua pihak termasuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, anak-anak yang dibiarkan nakal bisa saja membunuh teman, saudara dan orangtua, dan bahkan bunuh diri, setelah suka mencuri dan ketagihan plesiran, miras, narkoba serta seks bebas.

Namun, sangat tidak proporsional jika menyamakan elite nakal dengan anak-anak nakal, karena kenakalan elite sangat jauh lebih berbahaya dibanding kenakalan anak-anak. Dalam hal ini, jika elite nakal pasti akan sulit diatasi karena mereka merasa lebih hebat dan benar. Jika ada yang menganggapnya salah serta-merta akan ngotot mengaku benar karena sudah sesuai dengan prosedur. Misalnya, dengan mengatakan, "Ini sudah menjadi keputusan bulat dan sudah disahkan dalam sidang paripurna DPRD, tidak bisa diganggu gugat lagi!"

Perang Wacana

Jika banyak pemda sudah merusak lingkungan, tentu akan ditentang banyak pihak di daerahnya sendiri. Dalam hal ini, selama semangat demokratisasi damai bisa dipertahankan, mungkin akan terjadi perang wacana yang sangat dahsyat, karena publik akan melakukan perlawanan sengit dengan pernyataan-pernyataan verbal di media maupun di ruang-ruang publik lain.

Dalam konteks mempertahankan lahan hijau di daerah yang semakin menipis, kini semakin banyak generasi muda yang peduli lingkungan di daerah masing-masing. Mereka layak diapresiasi karena merekalah pewaris masa depan. Dan, mereka umumnya lebih mengerti dampak lingkungan dibanding elite, karena mereka secara aktif memperkaya diri dengan berbagai ilmu dan wawasan tentang lingkungan. Karena itu, sangat keterlaluan, jika elite di daerah-daerah tetap bernafsu merusak lingkungan hanya karena ingin mendapatkan bagian keuntungan dari nilai proyek-proyek yang sengaja digelembungkan.

Selain itu, jika banyak pemda sudah merusak lingkungan di daerah masing-masing, sangat mungkin akan ditiru oleh pemerintah-pemerintah desa. Konkretnya, jika sisa lahan hijau di kota-kota kabupaten terus-menerus menipis akibat pembangunan gedung-gedung baru, lahan-lahan hijau di desa-desa pasti juga akan ikut menipis oleh sebab yang sama.

Karena itu, elite daerah selayaknya belajar untuk menjadi teladan yang baik bagi elite di desa-desa. Dalam hal ini, elite daerah yang tak peduli lingkungan berpotensi ditiru oleh jajaran kepala desa. Untuk konteks didaktika politik, belajar menjadi teladan yang baik memang sangat sulit bagi elite daerah (maupun pusat) yang telanjur bercitra buruk. Tapi, dalam hal belajar apa saja, tidak mengenal terlambat. Atau, lebih baik terlambat belajar menjadi teladan yang baik daripada menyempurnakan keburukan sehingga semua ikut-ikutan semakin buruk.

Sedangkan untuk konteks pelestarian lingkungan di suatu negara, kuncinya adalah keteladanan elite di daerah-daerah. Jika elite di daerah-daerah sangat peduli terhadap lingkungan setempat, lingkungan di suatu negara akan bisa terhindar dari kerusakan-kerusakan.

Layak ditegaskan, kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan sama dengan korupsi lingkungan yang seharusnya dikutuk dan dihukum berat, agar tidak semakin ganas di negeri ini. Sungguh amat sangat layak disayangkan jika reformasi hanya melahirkan rezim perusak lingkungan yang mengganas di hampir semua daerah di Indonesia. ●