Dunia Menanti Arah Kebijakan Trump

Dunia Menanti Arah Kebijakan Trump Retno Bintarti  ;   Wartawan Kompas

                                                    KOMPAS, 27 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Suasana di @america Jakarta, 9 November lalu, seperti antiklimaks. Nonton bareng hasil pemilihan presiden Amerika Serikat diwarnai suasana canggung ketika layar menunjukkan hasil Donald Trump unggul atas Hillary Clinton. Banyak pengunjung yang tak sampai hati melihat tayangan layar besar, dan sebagian memilih pulang lebih cepat, termasuk sejumlah staf Kedutaan Besar AS. Dunia harus menerima kenyataan baru. Donald Trump benar-benar menjadi presiden AS. Secara resmi, dewan elektoral sudah memastikan miliarder ini menjadi presiden AS periode 2017-2021. Meski secara nasional pemilih Hillary lebih banyak 2,8 juta suara, posisi Trump tidak akan tergoyahkan. Menurut hasil suara dewan elektoral, Trump mendapat 304 suara elektoral. Sementara Hillary, di luar prediksi, hanya memperoleh 227 suara elektoral. Trump mencatat sejarah sebagai presiden dengan suara dewan elektoral yang besar. Kandidat dari Partai Republik ini juga mencatat sejarah baru sebagai presiden yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman politik dan birokrasi. Mengalahkan 16 pesaingnya yang sebagian besar politisi kawakan dalam pemilihan pendahuluan di Partai Republik merupakan pencapaian luar biasa. Ditambah lagi kemenangan berikutnya melawan Hillary di babak penentuan pada 8 November 2016. Pantas kemudian kalau majalah Time menobatkannya sebagai "Tokoh Tahun 2016". Namun, dengan sisa ketegangan kampanye yang masih membekas dan janji-janji kampanyenya yang muluk, Trump punya banyak pekerjaan berat. Di dalam negeri, dia harus bisa merekatkan kembali publik yang sedemikian terbelah akibat retorika kampanyenya yang begitu keras. Trump harus meyakinkan rakyat bahwa dia adalah presiden untuk semua kalangan, termasuk kalangan yang selama kampanye menjadi sasaran tembaknya. Terutama warga minoritas Latin dan Muslim, yang dalam kampanye lalu sering menjadi bulan-bulanan retorika Trump. Sulit diraba Hampir delapan minggu setelah pemilihan presiden selesai, sepertinya orang masih terus meraba dan menerka langkah yang akan dilakukan Trump dengan kabinetnya kelak. Trump terlihat menjauhi pers yang selama ini dia anggap bias, tidak bisa dipercaya. Kecuali saat bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih beberapa hari setelah dia terpilih, Trump belum pernah memberikan keterangan tatap muka dengan pers. Kalaupun ada pernyataan penting yang pernah disampaikan, Trump melakukannya dengan cara satu arah di depan kamera. Yang justru paling sering dilakukan adalah berkomentar lewat Twitter, yang bisa dilakukan setiap saat dan menyangkut isu apa pun, dari masalah yang sangat strategis, misalnya tentang hubungan AS-Tiongkok, nuklir, sampai menanggapi artis. Dengan usianya yang sudah 70 tahun saat dilantik nanti, presiden ke-45 AS ini akan tetap menjadi seorang Donald Trump sebagaimana yang dikenal selama ini, dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Ia tak peduli dengan segala kritik atas tindakannya yang di luar kebiasaan, seperti menyertakan anak-anaknya untuk ikut menentukan kabinet atau menemui kepala negara asing. Namun, di sisi lain, dia dikenal sebagai orang yang mudah marah terhadap kritik. Sosok kabinet Arah pemerintahan Trump agaknya mulai terlihat, dilihat dari sosok orang-orang yang nantinya mengisi kabinetnya. Dari nama orang-orang yang sudah diumumkan, terlihat sosok pebisnis dan pelaku usaha mendominasi. Kontroversi tampaknya menjadi bagian yang melekat pada diri Trump sehingga sejumlah posisi justru diisi orang-orang yang kontroversial. Hanya beberapa hari setelah terpilih, Trump mengumumkan penunjukan Stephen Bannon sebagai kepala strategi pemerintahannya. Bannon berjasa membuat media alternatif yang membela Trump pada musim kampanye. Yang mengganggu, Bannon dikenal dengan sikapnya yang rasis. Di bidang pertahanan, Trump menunjuk James Mattis, mantan militer yang berpengalaman di perang Irak, yang dikenal dengan pernyataan-pernyataannya yang keras. Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn tak kalah keras. Sama seperti dirinya, banyak menteri tak mempunyai pengalaman politik atau birokrasi. Dalam proses pemilihan posisi menteri luar negeri, banyak sekali spekulasi, sampai akhirnya Trump menunjuk Rex W Tillerson, CEO Exxon Mobil yang diketahui sangat dekat hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa hubungan kedua negara adidaya ini di era Trump akan sangat berbeda dengan pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun, sebaliknya dengan Tiongkok. Setelah perang pernyataan terkait masalah Taiwan, Trump belakangan mengangkat Peter Navarro menjadi direktur kebijakan perdagangan dan industri. Apakah Trump akan menjalankan janji-janji kampanyenya untuk bersikap lebih keras dalam urusan perdagangan dengan Tiongkok? Hal ini masih perlu dilihat nanti. Yang jelas, Navarro merupakan pakar yang sangat keras mengkritik kebijakan ekonomi AS terhadap Tiongkok. Masih ada sejumlah penunjukan yang mengundang kontroversi. Calon kepala Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), misalnya, adalah orang yang tidak pro lingkungan dan calon menteri perburuhan justru orang yang menentang perbaikan upah buruh. Obama yang segera meninggalkan Gedung Putih menyatakan, rakyat AS harus memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru. Dunia masih dilanda ketidakpastian menunggu kebijakan presiden baru AS. Di tangan Trump, kejutan-kejutan bisa terjadi setiap waktu. ●

Eropa yang Tak Kompak Retno Bintarti  ;  Wartawan Kompas

                                                      KOMPAS, 23 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Siapa yang tak terkejut dengan insiden serangan teror di Paris? Sulit dipercaya, dalam sekejap 130 orang tewas ditembak oleh teroris yang memberondongkan senjatanya di tengah warga yang sedang menikmati awal akhir pekan, Jumat, 13 November 2015. Mata dunia langsung tertuju ke ibu kota Perancis, yang untuk kedua kalinya diguncang teror senjata. Sebelumnya, pada 7 Januari, dua pria menyerbu kantor majalah satir Charlie Hebdo dan mengakibatkan 12 tewas. Eropa, yang selama berbulan-bulan repot mengurus gelombang migran, mendadak siaga terhadap segala kemungkinan. Perancis bahkan mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan setelah serangan itu. Terorisme dan migran ternyata terkait, ketika kemudian penyidik menemukan seorang pelaku yang meledakkan diri di luar Stadion Stade de France menyamar sebagai migran asal Suriah yang masuk ke Eropa melalui Yunani. Keraguan akan adanya penyusupan kaum radikal di antara pengungsi seakan mendapat pembenaran. Yunani yang dianggap teledor meloloskan pengungsi tak mau disalahkan begitu saja. Gugatan terhadap penanganan migran kembali muncul di sejumlah negara di Eropa. Mereka yang sejak semula menentang kedatangan migran ke Eropa, berunjuk rasa. Pegida, gerakan anti migran di Jerman, seperti mendapat energi untuk mengekspresikan penolakan terhadap warga asing. Di Perancis, keunggulan anti migran ditandai kemenangan partai ultra kanan, Fron Nasional, pada pemilihan lokal putaran pertama, awal Desember, meski kemudian terkoreksi di putaran kedua. Bagaimana pun, serangan teror Paris kian menyudutkan para migran di seluruh dunia. Apalagi, terjadi serangan bersenjata lain di San Bernardino, California, Amerika Serikat, pada 2 Desember, yang merenggut 14 jiwa. Hal ini pasti berpengaruh terhadap nasib para migran atau mereka yang berniat bermigrasi. Mereka semakin dipersulit dan dicurigai gerak-geriknya. Rencana paling ekstrem disampaikan bakal calon Presiden AS, Donald Trump, yang bertekad melarang warga Muslim masuk AS. Korban laut Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), jumlah migran yang masuk Eropa selama 2015 diperkirakan mencapai 1 juta jiwa. Data menunjukkan, arus migran mencapai puncaknya pada Oktober sebanyak 218.394 orang, nyaris setara populasi migran yang masuk Eropa sepanjang 2014. Derasnya arus migran bulan itu diduga karena desakan mengejar musim dingin yang mulai tiba. Musim dingin menambah masalah mengingat migran datang dengan bekal seadanya, menyeberang laut, disambung naik bus atau jalan kaki puluhan kilometer. Laporan terbaru IOM menyebutkan sejak 16 Oktober hingga Desember, 422 orang tewas saat menyeberang Laut Tengah. Atau rata-rata 7 orang tewas dalam sehari. Perjalanan laut paling banyak menelan korban. Kematian bocah Aylan Kurdi (3) yang ditemukan di pantai Bodrum, Turki barat daya, adalah tragedi yang mengguncang dunia. Gambar bocah yang dibopong polisi Turki mengiris hati jutaan orang, termasuk para pemimpin Eropa. Aylan ditemukan tertelungkup di pantai, berpakaian lengkap dan sepatu. Ayahnya, Abdullah Kurdi, asal Koban, Suriah, adalah satu-satunya yang selamat ketika kapal yang mereka tumpangi terbalik. Peristiwa seperti itu terus terjadi sepanjang 2015. Kota Pelabuhan Calais, Perancis, menjadi salah satu tempat yang menjadi pusat perhatian. Tak kurang 3.000 orang mendirikan bedeng sementara sambil mencari kemungkinan menyeberang ke Inggris. Kucing-kucingan dengan petugas terjadi kendati penjagaan sudah sedemikian ketat. Sejumlah migran tewas terjatuh atau terjepit di antara kendaraan yang ditumpangi. Masalah ini juga belum terpecahkan hingga akhir tahun. Pekerjaan rumah Uni Eropa (UE) masih menumpuk dalam urusan migran ini. Tak heran, berulang kali para pemimpin UE bertemu khusus membahas krisis pengungsi. Dari pertemuan puncak, pertemuan luar biasa, pertemuan darurat, hingga pertemuan puncak mini harus dilakukan guna mencari solusi yang ternyata tidak mudah. Terakhir, pada 17 Desember, para pemimpin 28 negara UE kembali bertemu di Brussels, dengan agenda utama lagi-lagi masalah migran. Berbagai keputusan sudah diambil, sebagian tampaknya tak jalan. UE sempat memberlakukan sistem kuota, dengan maksud berbagi beban di antara negara-negara berdasar kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, dan angka pengangguran. Ceko, Slowakia, dan Romania, sejak awal menolak menampung migran. Jerman dan Perancis sepakat mengambil hampir separuh dari 120.000 migran yang akan direlokasi dari Yunani, Italia, dan Hongaria. Namun, program ini masih di atas kertas. Relokasi baru mencapai angka ratusan orang saja. Itu pun bermasalah, bukan hanya dari negara penerima, tetapi juga migran yang akan dipindah. Puluhan pengungsi, misalnya, tak mau turun dari bus setelah melihat tempat relokasi mereka di Swedia berada di tengah hutan sepi. Terbelah Eropa bisa dikatakan terbelah dalam menangani soal migran. Jerman, Perancis, dan Austria, sejak awal membuka pintu bagi migran yang berasal dari daerah konflik, juga yang berasal dari negara-negara miskin di Afrika. Negara-negara Eropa Timur bersikap sebaliknya, keras menentang kehadiran migran di tanah mereka. Diberlakukannya bebas visa Schengen dipertanyakan sejumlah anggota UE yang melihat kebijakan ini rawan masalah. Dimotori Hongaria yang tegas- tegas menghalangi masuknya pengungsi, belakangan sejumlah negara ikut-ikutan membentengi negaranya. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tak peduli dengan kritik dan keberatan petinggi Eropa dengan memasang pagar tinggi dilengkapi dengan kawat berduri di perbatasan dengan Kroasia. Akibatnya, migran yang sudah telanjur menuju Hongaria harus memutar mengambil rute lain untuk menuju ke Austria atau Jerman. Mereka masuk lewat Slovenia, menyebabkan negara kecil berpenduduk 2 juta itu kalang kabut menerima rata-rata 2.500 migran per hari pada Oktober. Austria sebagai salah satu negara yang paling diminati di samping Jerman, Inggris, dan Perancis, mulai gerah oleh membanjirnya migran. Mereka pun menyusul membangun pagar di perbatasan dengan Slovenia. Kebijakan pintu terbuka, pelan-pelan ditinggalkan. Hubungan Austria dan Jerman sempat terganggu karena sikap ini. Jerman dalam soal ini terlihat paling bersahabat dengan migran. Paling tidak itulah yang tergambar dari kebijakan Kanselir Angela Merkel. Berulang kali dia menggugat sikap pemimpin UE yang menolak pengungsi. Merkel seolah mengundang migran datang ke Jerman. Untuk memperlihatkan simpatinya, dia mendatangi kamp pengungsi di Berlin. Dengan perkiraan ada 800.000 hingga 1 juta orang bermigrasi ke Jerman tahun ini, Merkel berupaya keras agar arus tak semakin deras. Dia berinisiatif mengajak Turki untuk bernegosiasi, menahan 2 juta migran yang ada di negara itu untuk tak menyeberang. Pertemuan terakhir pemimpin UE di Brussels sepakat untuk mempercepat penempatan pasukan penjaga pantai dan perbatasan. Namun, masalah migran tetap akan membebani Eropa pada 2016. ●