Perang Hibrida dan Ambisi Imperium Rusia

Laporan Akhir Tahun Internasional Perang Hibrida dan Ambisi Imperium Rusia Anton Sanjoyo  ;  Wartawan Kompas

KOMPAS,  23 Desember 2014

                                                                                                                       

Saya ingin Anda semua paham. Negara kita akan tetap melindungi hak-hak orang Rusia, kompatriot kita di luar negeri, dengan menggunakan segalanya yang ada, di gudang senjata kita.  Vladimir Putin WAJAH Vladimir Putin yang dingin terlihat semakin beku. Sewaktu dia mengucapkan ”kaum ultranasionalis militan bangkit lagi di Ukraina”, sorot matanya menatap tajam ke arah deretan diplomat Rusia yang berkumpul di Moskwa malam itu. ”Jutaan etnisitas Rusia dalam bahaya, jauh dari perbatasan tanah airnya,” kata Presiden Rusia itu dengan suara bergetar. Pertemuan antara Putin dan seluruh diplomatnya itu berlangsung hanya beberapa pekan setelah Rusia menganeksasi Crimea, semenanjung cantik di tepi Laut Hitam yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Di tengah kecaman dunia, Putin merasa perlu berbicara langsung kepada para wakilnya di luar negeri bahwa tindakan Kremlin menguasai Crimea adalah benar, atas nama melindungi minoritas Rusia di Ukraina. Dalam proses pencaplokan Crimea—dan juga sebelumnya wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan, wilayah kedaulatan Georgia pada 2008—Putin selalu menyebut dua hal: bangkitnya kaum ultranasionalis, dan melindungi etnisitas (berbahasa) Rusia, di negara itu. Dua ”mantra” inilah yang sukses gilang-gemilang ketika Kremlin merebut Crimea, yang oleh Putin disebut sebagai ”Pegunungan Kuil Suci” bangsa Rusia. Perang hibrida Konstantin Sivkov, pensiunan perwira pada Staf Umum Militer Rusia (1995-2007), mengatakan, jargon yang diteriakkan Putin kemudian diadopsi militer Rusia merupakan strategi yang disebut perang hibrida. Seperti dikutip majalah Time edisi 15 Desember 2014, Sivkov yang kini mengepalai tim pemikir militer Moskwa menjelaskan bahwa perang hibrida adalah kombinasi antara propaganda, diplomasi, dan penggunaan kekuatan militer—bahkan pasukan komando—untuk memasuki teritori negara lain dengan menyamar sebagai milisi lokal. Menjelang direbutnya Crimea, Kremlin memang menggunakan strategi perang hibrida ini dengan memasukkan pasukan komandonya, menurut analis militer Barat, untuk menguasai gedung parlemen dan pemerintahan di Sevastopol dan Simferopol, dua kota jantung Crimea. Moskwa selalu mengklaim bahwa orang-orang tegap bersenjata lengkap itu adalah milisi keamanan lokal, tetapi seluruh perlengkapan, sulit disangkal, adalah khas pasukan komando Rusia. ”Untuk menjalankan perang hibrida, Anda membutuhkan pasukan pemberontak di dalam negeri yang ditarget, yang biasa disebut juga sayap kelima (fifth column), sebuah kekuatan yang menyiapkan dukungan untuk invasi pasukan asing,” kata Sivkov. Sayap kelima inilah yang kemudian menjadi inti kekuatan Kremlin mendestabilisasi wilayah Ukraina timur, terutama di tiga teritori kunci pusat industri berat, Donetsk, Luhansk dan Kharkiv. Gerakan yang disokong penuh Kremlin ini bertujuan melepaskan diri dari kekuasaan Kiev dan membentuk apa yang disebut Novorossiya atau Rusia Baru. Kaum pemberontak di Donetsk bahkan sudah menyatakan membentuk Republik Rakyat Donetsk. Sejauh ini, perang hibrida yang dilancarkan Rusia di Ukraina terbilang sukses. Kiev sendiri terjepit di antara problem kedaulatan yang diinjak-injak dan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap energi gas Rusia. Dengan kombinasi utang yang menggunung kepada Kremlin, Kiev benar-benar hanya menggantungkan nasibnya pada belas kasihan Barat, negara-negara Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk bertahan hidup. Perang di Ukraina timur sejak Maret 2014, antara sayap kelima yang disokong penuh oleh Kremlin dan militer Kiev, sejauh ini telah menelan sedikitnya 4.800 jiwa dan ratusan ribu warga lainnya harus mengungsi. Uni Eurasia Moskwa paham benar, Ukraina yang ingin bergabung dengan blok Barat secara ekonomi harus dicegah kalau perlu dengan keras. Membuat Ukraina timur dalam kondisi krisis sepertinya merupakan ”permainan perang” Kremlin memaksa Kiev tetap berada dalam genggaman Rusia dalam persekutuan Uni Eurasia, blok ekonomi pimpinan Moskwa menyaingi blok Uni Eropa. Uni Eurasia ini merupakan mimpi besar Putin membangkitkan lagi kejayaan Imperium Rusia. Sejauh ini Moskwa sudah mampu mengikat Belarus dan harus merebut Ukraina yang bersikukuh bergabung dengan blok ekonomi Uni Eropa. Krisis Ukraina tak ayal membuat sejumlah negara di dekatnya, terutama di kawasan Baltik, juga khawatir. Sejarah mencatat kebijakan luar negeri Kremlin yang agresif sangat sulit ditebak. Namun, sinyal agresi pasukan ”Beruang Merah” tampaknya jelas ditiupkan ketika Moskwa secara sengaja melakukan ratusan sortie penerbangan di atas wilayah pantauan NATO, serta menggerakkan ribuan tentara di sekitar perbatasan Estonia, Latvia, dan Lituania. Tiga negara Baltik anggota NATO ini punya cukup banyak warga etnisitas Rusia, faktor yang bisa menjadi alasan Kremlin melakukan intervensi militer. Tidak seperti Ukraina yang belum bergabung dengan NATO, trio Baltik, Estonia-Latvia-Lituania, merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara sejak mereka memerdekakan diri dari Uni Soviet pada 1991. Di bawah Article 5 NATO, mereka mendapat perlindungan militer penuh untuk menangkal agresi Rusia. Barat tetap ancaman Meski demikian, mereka tetap resah dengan peningkatan aktivitas militer Rusia dan ambisi teritorial negara adidaya itu. Setelah gagal memenuhi komitmen anggaran pertahanan dengan NATO, trio Baltik mulai menyadari bahwa Rusia, tetangganya yang perkasa, telah menaikkan 50 persen anggaran militernya untuk melawan hegemoni NATO. Negara-negara Barat sendiri seakan tak menyadari fenomena ini. Setelah Perang Dingin, konsentrasi mereka terpusat pada penangkalan terorisme, terutama setelah tragedi 11 September. Di lain pihak, Rusia tetap melihat Barat sebagai ancaman, baik ekonomi maupun militer. Menurut Sivkov, Doktrin Militer Rusia yang dirilis pada 2010 mengatakan bahwa ekspansi NATO tetap menjadi ancaman paling serius bagi Rusia. Di bawah kepemimpinan Putin, seluruh kekuatan bangsa dikerahkan untuk menangkal ekspansi tersebut. Perang hibrida yang mereka lakukan terhadap Ukraina hanyalah salah satu dari upaya penangkalan itu sekaligus tetap menjaga mimpi mewujudkan kembali Imperium Rusia. ●

Putin Sang “Vladimir Agung” Anton Sanjoyo  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  01 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Sewaktu ribuan demonstran memadati Lapangan Kemerdekaan, atau biasa disebut Maidan oleh penduduk Kiev, pada akhir Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bersantai di kediaman resminya yang mewah di Novo-Ogaryovo, sedikit di luar ibu kota Moskwa. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan nasib Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, sekutunya di jantung Kiev itu. Putin justru tersenyum. Dia punya rencana besar untuk menanggapi krisis politik di negara tetangga yang jaraknya hanya selontaran tembakan mortir tersebut. Yanukovych tak lama kemudian tumbang. Pemerintahan Kiev kemudian jatuh ke tangan kelompok oposisi pro Barat. Sambil menunggu Olimpiade Sochi kelar, Putin dan para pembantu dekatnya mulai melancarkan ”serangan” terhadap pemerintahan baru Kiev. Dimulai dengan menyebut mereka sebagai fasis baru, bahkan Nazi baru, Kremlin mulai menyusun strategi untuk merebut kembali Ukraina dari pengaruh Barat, terutama dari kelompok Uni Eropa dan Amerika Serikat. Putin tersenyum karena dengan jatuhnya Yanukovych, dia punya alasan untuk merebut kembali Crimea, semenanjung bersejarah yang merupakan salah satu simbol kejayaan Kekaisaran Rusia. Ben Judah, penulis buku Fragile Empire: How Russia Fell In and Out of Love With Vladimir Putin menyatakan, bagi Rusia, Crimea merupakan jantung romantisisme mereka. Semenanjung inilah satu-satunya wilayah yang pernah ditaklukkan Kekaisaran Rusia. Garis aristokrat Tsar begitu mencintai semenanjung yang cantik ini. Crimea juga merupakan simbol fantasi Rusia dalam penaklukan Konstantinopel dan pembebasan Yunani Ortodoks dari penjajahan kaum Muslim. Hanya dalam dua pekan setelah Yanukovych tumbang, serta nyaris tanpa satu pun desingan peluru, Kremlin memecundangi Barat dengan merebut Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina di tepi Laut Hitam. Rekayasa krisis Para pemimpin negara Barat terbelalak, pun demikian Washington yang nyaris tidak percaya Kremlin melakukan agresi sedemikian taktis dan cepat. Tak berhenti di sana. Seakan sama sekali tidak terpengaruh dengan rentetan sanksi Barat, Kremlin terus menggoyang pemerintahan Kiev dengan merekayasa krisis politik di wilayah timur dan selatan Ukraina. Kota-kota, seperti Luhansk, Donetsk, Odessa, Kharkiv, dan Slavyansk, yang cukup banyak komunitas Rusia-nya, terus diganggu milisi bersenjata yang disokong penuh oleh Moskwa. Pertanyaan besarnya, sampai di mana Kremlin akan menggoyang Ukraina yang pemimpinnya kini condong ke Barat? Para analis dan ahli Eropa bertanya-tanya, apa motivasi politik agresi Putin—yang oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry disebut tindakan barbar abad ke-19—itu? Mengapa Putin berani mempertaruhkan triliunan dollar bisnis Rusia dengan negara-negara Barat dengan aksi koboinya kepada Ukraina? Meski para pemimpin Barat dan analis mencoba menerka motivasi terbesar Putin, ”agresi” Rusia ke Ukraina bisa dirunut dari kebijakan dan sepak terjang Putin selama berkuasa. Sebagai mantan petinggi KGB, Putin adalah orang yang sangat kecewa dengan keruntuhan Uni Soviet pada awal 1990-an. Bagi dia, jatuhnya Soviet membuka jalan bagi Barat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk melebarkan sayapnya ke Timur, bahkan ke kawasan Baltik. ”NATO tetaplah sebuah aliansi militer. Dan kita dilarang untuk membentuk aliansi militer, bahkan di tanah kita sendiri, di teritorial historis kita sendiri,” seru Putin saat berbicara di depan parlemen Rusia pada Maret lalu. Dalam artikelnya di majalah Time, Michael Crowley dan Simon Shuster memaparkan, sejak menjadi perdana menteri pada 2000, Putin punya ambisi besar merestorasi posisi Rusia dalam peta kekuatan dunia. Dia membangun Rusia untuk kembali menjadi kekuatan utama dunia, sejajar, atau bahkan lebih superior dibandingkan AS dan negara-negara Eropa Barat. Kekuatan ekonomi Rusia yang luar biasa besar membuat Putin semakin pede  untuk menjungkirkan hegemoni Barat dan AS. Bagi Putin, Barat dan AS hanya berpikir masalah uang, segalanya diukur dalam bentuk keuntungan ekonomi. Krisis Ukraina, bagi Barat dan AS, menurut Putin, hanyalah persoalan ekonomi. Lagi pula untuk apa takut dengan sanksi ekonomi Barat? Rusia secara tidak langsung sudah ”membeli” Eropa. Orang-orang kaya Rusia sudah menguasai properti-properti mewah di West End London atau di Cote d’Azur, Perancis. Miliarder Rusia memutar uang miliaran poundsterling di London, dan itu sebabnya Inggris tak banyak berkicau untuk menghukum Rusia, seperti yang didesakkan Presiden AS Barack Obama. Rusia juga membelenggu Barat dengan pasokan gas. Sebagian besar negara Eropa Barat, terutama Jerman, menggantungkan nasib energi gas-nya pada pasokan Rusia. Pelindung kaum Ortodoks Menurut Crowley dan Shuster, untuk merestorasi Rusia sebagai kekuatan utama dunia, Putin juga mengembangkan ideologi personal yang berlandaskan keyakinan Ortodoks Rusia serta berakar pada liturgi kuno dan terhubung dengan para santo (orang suci) pada era abad pertengahan. Dalam sejarahnya, para Tsar Rusia memang menempatkan dirinya sebagai pelindung kaum Ortodoks. Putin juga kerap mengidentifikasikan dirinya dengan Vladimir Agung, sang Pangeran Kiev, penguasa Rusia pada abad ke-10 yang mengonversi bangsa Slavia yang semula kaum penyembah berhala menjadi Kristen. ”Semangat spiritualnya menjadi basis kebudayaan, peradaban, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mempersatukan rakyat Rusia, Ukraina, dan Belarus,” ujar Putin sebelum menandatangani undang-undang penyatuan kembali Crimea, semenanjung tempat Vladimir Agung dibaptis pada tahun 988. Jauh sebelum merebut Crimea, Putin sudah tampil sebagai pemimpin yang menjanjikan kejayaan sekaligus pemurnian Rusia. Lewat pandangan konservatifnya, Putin menekan rakyat Rusia untuk membuang jauh hal-hal yang bisa merusak tradisi luhur. Salah satu kampanye sosialnya adalah dengan menyebut negara-negara Barat sebagai kelas sosial yang secara moral sangat korup dan lemah! Kampanye sosial pemurnian Rusia oleh Putin paling nyata adalah kecamannya terhadap kaum homoseksual yang dituduhnya sebagai penghambat tingkat kelahiran bangsa Rusia. Putin juga melarang aktivitas seni yang amburadul. Dia juga memerintahkan penempelan label peringatan di sejumlah buku yang dianggap menghasut. Merebut kembali Crimea, bagi Putin, merupakan langkah awal dalam keyakinannya pada kejayaan Uni Soviet dalam persatuan Rusia-Ukraina-Belarus, seperti semangat spiritual Vladimir Agung. Namun, semangat ini tentu membuat takut bangsa-bangsa lain di sekitar Balkan karena, dalam sejarahnya, Putin punya catatan sebagai agresor. Tentang Putin, mantan Menlu AS Madeleine Albright mengatakan, bagi sebagian orang, Putin telah memenangi Crimea. Sejarah banyak diisi para agresor yang merebut kemenangan untuk sementara waktu. Kemudian tumbang! ●

Korea Utara

Korea Utara Anton Sanjoyo   ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 11 April 2013

  

Sebagian dari kita sepertinya masih mengingatnya dengan jelas. Peristiwa di Stadion Utama Gelora Bung Karno 37 tahun lalu itu boleh jadi merupakan salah satu tonggak perjalanan sepak bola Indonesia. Di stadion megah itu, tim nasional sepak bola Indonesia gagal mencatat sejarah besar lolos ke Olimpiade Montreal setelah kalah adu tendangan penalti (4-5) menghadapi Korea Utara. Para eksekutor yang gagal, Junaedi Abdillah dan Anjas Asmara, pun mengaku kenangan pahit itu mereka bawa sepanjang hidup. Saya pun mengingat peristiwa itu sampai sekarang. Meski hanya mengikuti lewat tayangan langsung TVRI dengan layar yang belum berwarna, kesedihan terbawa sampai esok paginya. Masih duduk di bangku sekolah dasar, kami membahas kegetiran itu menjelang masuk kelas sampai lonceng berdentang membubarkan diskusi pagi itu. Tahun 1970-an, ketika timnas Indonesia dipenuhi pemain-pemain dengan karakter luar biasa, sepak bola kita adalah kekuatan Asia yang sangat disegani. Final kualifikasi olimpiade Grup 2 melawan Korea Utara (Korut) hanyalah salah satu bukti betapa Indonesia kala itu punya segalanya untuk menjadi kekuatan sepak bola dunia. Pun demikian dengan Korut. Meski bangsa Korea pada 1953 terpecah akibat perseteruan ideologi liberal dan komunis, kedua Korea sama-sama maju dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1966 di Inggris, Korut menjadi negara Asia pertama yang melewati babak penyisihan grup, bahkan melaju sampai ke perempat final setelah menggusur tim kuat Italia. Di perempat final melawan Portugal, mereka juga sempat unggul 3-0 sebelum Eusebio menginspirasi Portugal untuk berbalik menang 5-3. Selepas Piala Dunia 1966, perkembangan sepak bola Korut mandek. Ini sejalan dengan stagnasi ekonomi dan politiknya yang dikendalikan ideologi komunis yang diadopsi langsung dari Uni Soviet. Dalam segala hal, Utara tertinggal sangat jauh ketimbang saudara-saudaranya di Selatan yang menjadi sangat kaya berkat kemajuan bidang ekonomi. ”Pada tahun 1970-an, Korsel berubah menjadi negara kaya raya, sementara Utara mandek dan sangat tipikal negara yang dikendalikan ideologi Stalinis,” ujat Robert Kelly, pengamat Korut di Universitas Nasional Pusan, Korsel. Ketika Selatan membangun sepak bolanya dengan basis industri, Utara berjalan di tempat dan hanya digerakkan kepatuhan besi terhadap sang Pemimpin Besar Kim Il Sung. Hasilnya kita tahu, Selatan rutin kembali mengikuti Piala Dunia sejak 1986, dan pada 2010 mencatat delapan kali tampil di panggung paling agung itu. Bahkan, pada 2002, ketika Selatan berbagi tuan rumah dengan Jepang, pasukan Taeguk Warriors mencatat tinta emas dengan melaju ke semifinal. Perjalanan mereka pun sangat heroik setelah menyingkirkan dua tim kelas dunia, Italia dan Spanyol. Sementara itu, sepak bola Utara yang dikendalikan militer tak bisa berbuat banyak di panggung dunia, bahkan juga terpuruk di pentas Asia. Kemajuan di segala bidang yang dicapai Seoul membuat Pyongyang geram. Di bidang olahraga, khususnya sepak bola, sang Pemimpin Tersayang Kim Jong Il bahkan ikut campur hingga ke urusan teknis timnas. Perhatian besar Jong Il rupanya berbuah. Korut kembali berpartisipasi di Piala Dunia 2010 setelah pada kualifikasi Asia menyingkirkan Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab. Sayangnya, pada penampilan kedua di Piala Dunia Afrika Selatan ini, Korut mengecewakan. Tim asuhan Kim Jong Hun ini kalah tiga kali di penyisihan grup, bahkan dengan dua kekalahan telak melawan Portugal dan Pantai Gading. Sebenarnya, Korut sempat tampil memesona meskipun menerapkan sepak bola negatif saat melawan Brasil di laga pertama. Meski kalah 1-2, Korut dipuji berkat penampilan disiplin militer. Nun di negerinya, laga ini tak boleh disiarkan televisi secara langsung. Para pemimpin negeri itu takut citra komunisme yang sudah luluh lantak makin berantakan. Nyatanya, Hong Yong Jo dan kawan-kawan tampil heroik. Setelah melawan Brasil, Pyongyang membuka akses siaran langsung saat Yong Jo dkk jumpa Portugal. Rakyat Korut, yang sehari-hari didera kemiskinan hebat, menyambut keputusan ini dengan penuh sukacita. Mereka berkumpul di kedai-kedai kopi dan menyiapkan pesta besar di pusat kota Pyongyang. Namun, ironisnya, Korut justru dibantai Portugal tujuh gol tanpa balas dan lantas dihajar Pantai Gading dengan tiga gol. Akibat dua kekalahan telak ini, pasukan Jong Hun harus menghadapi ”pengadilan rakyat” sepulang mereka ke Pyongyang dari Afsel. Seluruh anggota tim—kecuali dua pemain yang main di Liga Jepang, Jong Tae Se dan An Yong Hak, langsung terbang ke Tokyo—harus tampil di panggung pengadilan di Istana Kebudayaan Rakyat. Dengan hakim tunggal Menteri Olahraga Park Myong Chol dan diikuti 400 pejabat pemerintah, timnas Korut dihujat habis-habisan. Selain dituduh mempermalukan negara, mereka juga didakwa mengkhianati sang Pemimpin Utama Kim Jong Un. Kim Jong Un adalah putra Kim Jong Il, atau cucu dari Pemimpin Besar Kim Il Sung. Kala itu, Jong Il mulai sakit-sakitan dan sudah menyerahkan beberapa pilar kekuasaannya kepada Jong Un. Kala itu, Pemimpin Utama Jong Un belum genap 30 tahun, tetapi memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap militer dan tentu saja sepak bola. Gairah Kim Jong Un terhadap sepak bola sebenarnya tak sebesar sang ayah, Kim Jong Il, yang bahkan dikabarkan ikut mengatur susunan pemain saat Korut tampil di Afsel. Jong Un lebih punya passion di bidang militer dan seakan tak pernah absen di garis depan ketika militer Korut menguji coba peluru kendali mereka belakangan ini. Dengan gaya seradak-seruduk khas anak muda, Kim Jong Un mengumbar ancaman terhadap Korsel dan AS setelah PBB menjatuhkan sanksi. Beruntung dia tak begitu peduli pada sepak bola sebab kalau tidak Hong Yong Jo dan kawan-kawan sudah dipenjara karena ”pengkhianatan” mereka terhadap sang Pemimpin Utama. ●

Mengamankan Bonus Demografi

Mengamankan Bonus Demografi Anton Sanjoyo  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 04 April 2013

Hari Kamis ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Di antara beberapa pokok pembahasan, fokus juga diarahkan ke bidang kesejahteraan masyarakat yang menyangkut urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan, serta urusan pemuda dan olahraga. Sebagai etalase negara, Pemprov DKI sangat berkepentingan bahwa urusan tersebut harus menjadi patokan bagi daerah lain. Sejumlah program atau apa pun yang dikerjakan harus menjadi standar minimal menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam setiap Musrenbang, Pemprov DKI selalu mengundang unsur-unsur masyarakat agar dari mereka terserap berbagai masukan, kritik dan saran. Di bidang olahraga yang terkait dengan upaya membuat masyarakat sehat, harus diingat, Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi. Sederhananya, ini adalah situasi saat struktur penduduk didominasi kelompok usia produktif, 15-64 tahun. Dalam struktur ini, hampir setengahnya adalah penduduk berusia 29 tahun, posisi usia paling produktif dan jumlahnya sangat masif, yakni 120 juta orang. Dengan komposisi penduduk seperti ini, secara ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 9 persen. Ekonom Muhammad Chatib Basri bahkan optimistis jika kelompok penduduk produktif ini sehat dan pendapatannya stabil dengan rata-rata belanja 4 dollar AS per hari, ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan digit ganda. Meski begitu, kata kuncinya adalah masyarakat harus sehat. Di wilayah hukum DKI, problem ini merupakan sebuah tantangan yang sangat keras. Contoh paling mudah adalah ketidakmampuan pemda melindungi warganya dari bahaya asap rokok. Coba tengok sejumlah mal dan ruang publik lain, perokok dengan bebas mengembuskan asap racunnya kepada orang di sekitarnya. Padahal, DKI Jakarta punya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok dan Peraturan Daerah (Perda) No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sangat jelas, kedua produk hukum ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan pencemaran udara. Namun, dalam praktiknya, kedua peraturan tersebut adalah ”macan ompong” karena pelanggarannya sangat jelas dan masif. Lembaga Demografi Universitas Indonesia mencatat, persentase laki-laki merokok di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia, yakni 67,4 persen. Tercatat pula remaja perokok saat ini yang berusia 15-19 tahun adalah penghuni pasar kerja tahun 2020-2030. Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 4 juta perokok remaja berusia 15-19 tahun dan sekitar 6 juta perokok dewasa awal (20-24 tahun). Mereka akan menyesaki pasar kerja pada 2020-2030 dengan kondisi sakit-sakitan. Beban negara akibat terus meningkatnya konsumsi rokok juga mencengangkan. Menurut penelitian Soewarta Kosen dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, pada 2010, kerugian makroekonomi total terkait konsumsi rokok mencapai Rp 245,4 triliun. Angka raksasa ini di antaranya disebabkan hilangnya waktu produktif karena sakit, disabilitas, dan biaya pembelian rokok sebesar Rp 138 triliun. Sementara itu, penerimaan negara dari cukai rokok pada 2010 hanya Rp 56 triliun. Itu berarti, kerugian makroekonomi terkait konsumsi rokok empat kali lipat dibandingkan dengan penerimaan negara dari cukai rokok. Disadari, Pemprov DKI memang tak punya kekuasaan menekan konsumsi rokok karena instrumen cukai, yang bisa dipakai untuk memengaruhi pola konsumsi, merupakan domain pemerintah pusat. Namun, Pemprov punya instrumen pergub dan perda untuk melindungi warganya agar tidak terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif. Jika pergub dan perda di atas dapat diterapkan dengan ketat, Pemprov DKI berperan sangat besar dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Sayangnya, perangkat peraturan—mulai dari yang tertinggi, undang-undang, hingga perda—masih terlalu banyak lubang dalam pelaksanaannya. Sekali lagi, Pemprov DKI punya kesempatan menjadi garda terdepan dalam soal perlindungan masyarakat jika mampu melaksanakan pergub dan perda secara keras. Selain harus melindungi warga dari bahaya asap rokok dan pencemaran udara, Pemprov DKI juga punya obligasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) agar masyarakat punya akses untuk melakukan kegiatan jasmani. Dalam kongres Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Kopenhagen, Denmark, tahun 2010, diingatkan kembali tentang peran negara yang sangat krusial menyangkut penyediaan ruang terbuka hijau ini. Studi IOC di sejumlah negara menunjukkan sulitnya akses masyarakat terhadap RTH membuat kelompok remaja rentan terhadap bahaya obesitas, kriminalitas, dan yang paling memprihatinkan adalah terperangkap narkoba. Obesitas menjadi keprihatinan tersendiri bagi IOC karena fenomenanya hampir merata di seluruh dunia, terutama masyarakat perkotaan. Tumbuhnya teknologi informasi dengan cepat yang dibarengi dengan efisiensi membuat perangkat seperti komputer atau gadget dapat dijangkau masyarakat kelas paling bawah sekalipun. Ini berimplikasi pada semakin banyaknya remaja yang menghabiskan waktu senggangnya tanpa olah fisik. Berkaca kepada Jepang, mereka sudah kehabisan bonus demografi dan saat ini terbebani oleh penduduk usia tua. Indonesia masih punya cukup waktu untuk tidak kehilangan bonus demografi ini dengan catatan masyarakatnya dilindungi dan diberi akses seluas-luasnya pada RTH. ●

Proyek Olahraga Nasional

Proyek Olahraga Nasional

Anton Sanjoyo ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 06 September 2012

Oleh kalangannya sendiri, bangsa Indonesia sering disindir ”bisa membangun, tetapi tidak bisa memelihara”. Dalam banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan ruang publik, sindiran itu lebih banyak benarnya. Tengok fasilitas publik terdekat di sekitar kita: pasar, halte bus, atau stasiun, hampir pasti kondisinya lebih buruk daripada ketika awal dibangun.

Belakangan, sindiran itu bertambah nyinyir. Membangun pun bangsa ini kalang kabut, apalagi memeliharanya. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Ketika membangun bermasalah, setelah jadi tidak terurus, terbengkalai, dan akhirnya rusak. Ratusan miliar rupiah uang negara yang bersumber dari pajak, hasil keringat rakyat, hanya dihambur-hamburkan karena kita tak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Tidak pernah jadi pandai.

Yang terakhir, berkaitan erat dengan pembangunan fasilitas olahraga di luar Jakarta, terutama untuk kegunaan ajang multi-event seperti SEA Games atau Pekan Olahraga Nasional (PON).

Tahun lalu, ketika Indonesia (Jakarta dan Palembang) menjadi tuan rumah SEA Games, sejumlah arena (venue) baru kelar dalam hitungan hari menjelang pembukaan. Kebiasaan menyelesaikan pekerjaan mepet dengan tenggat ini berakibat ditabraknya berbagai rambu pengelolaan keuangan negara. Belum genap setahun sejak SEA Games Jakarta-Palembang yang kalang kabut, panitia PON 2012 Riau tak mau kalah dalam soal pontang-panting menyelesaikan pembangunan arena.

Pantauan Kompas dalam sepekan terakhir di berbagai arena PON 2012 memicu kekhawatiran besar. Bukan saja fisik bangunan yang masih jauh dari penyelesaian akhir, melainkan juga berbagai fasilitas penunjangnya, seperti kelistrikan, sistem pembuangan air, dan akses jalan masuk. Kondisi yang terus berulang ini menunjukkan ada problem serius dalam manajerial keolahragaan nasional.

Tidak heran kemudian muncul tudingan bahwa ajang-ajang pesta olahraga belakangan banyak dimanfaatkan sebagai proyek untuk mengeruk keuntungan bagi oknum-oknum penyelenggara. Timbulnya istilah ejekan proyek olahraga nasional harus dipandang sebagai keprihatinan masyarakat terhadap manajerial olahraga yang amburadul oleh penyelenggara negara.

Bagaimana tidak? Penunjukan Riau sebagai penyelenggara terjadi sejak 2006. Artinya, ada jeda enam tahun sebelum obor menyala di kaldron stadion. Namun, waktu seleluasa itu ternyata tidak dikelola dan direncanakan dengan baik.

Tudingan miring terhadap penyelenggaraan PON 2012 Riau semakin berat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah tersangka korupsi terkait pembangunan sarana. Ini menimbulkan sangkaan kuat bahwa mepetnya penyelesaian pembangunan berbagai arena adalah proses yang sejak awal disadari, tetapi tidak pernah dicarikan jalan terbaik untuk diselesaikan. Ini semata-mata demi lancarnya pola-pola korupsi yang memang sudah sistemik.

Dalam konteks keolahragaan nasional yang lebih luas, penyelenggaraan PON di luar Jakarta sebenarnya merupakan ide gemilang. Dengan tersebarnya pembangunan prasarana olahraga ke berbagai wilayah, diharapkan terjadi percepatan pemassalan atlet yang ujungnya adalah peningkatan prestasi olahraga Indonesia secara umum. Ide ini juga dimaksudkan untuk menyebarkan sentra-sentra pembangunan olahraga prestasi di banyak daerah, terutama luar Pulau Jawa.

Sayangnya, dalam banyak kasus, pembangunan sarana olahraga secara masif, khususnya untuk gelaran pesta seperti PON atau SEA Games, sering kali hanya dipandang sebagai proyek. Hanya sebuah momen berdurasi dua pekan tanpa ada kelanjutan pemanfaatan. Akibatnya, kita sering melihat berbagai fasilitas olahraga, yang sebagian dibangun dengan memeras pajak rakyat, telantar. Kita bisa mendatanya mulai dari GOR Delta Sidoarjo, Sekayu di Sumatera Selatan, hingga Palaran di Kalimantan Timur.

Kisah prasarana sedih olahraga di beberapa daerah penyelenggara PON itu sungguh ironis mengingat salah satu penyebab merosotnya prestasi olahraga Indonesia adalah tidak tersedianya prasarana yang memadai. Dalam gambaran yang lebih luas, hampir semua cabang olahraga mengalami kelangkaan sarana mulai dari pemassalan sampai dengan olahraga prestasi. Di wilayah perkotaan bahkan tingkat pertumbuhan kawasan bisnis dan komersial sangat pesat, sementara prasarana olahraga mengalami penyusutan akibat alih fungsi, sebagian besar menjadi kawasan komersial.

Lepas dari problematika PON sebagai pemicu tersedianya prasarana olahraga secara merata di sejumlah daerah, ajang empat tahunan ini juga idealnya adalah kawah candradimuka bagi atlet-atlet nasional untuk meraih prestasi di level yang lebih tinggi: SEA Games, Asian Games, dan berpuncak di olimpiade. Namun, dalam dua dekade terakhir, fenomenanya berubah menjadi proyek. Banyak atlet lebih bergairah ikut PON ketimbang SEA Games karena lebih berpeluang meraih medali, yang berarti hadiah uang ratusan juta rupiah.

Bajak-membajak atlet yang terjadi lintas provinsi menandai perubahan fenomena ini. Bagi sebagian atlet, migrasi ke daerah yang menawarkan imbalan lebih besar sudah menjadi hal yang umum. Sementara bagi penguasa daerah, membajak atlet jadi dari daerah lain adalah langkah ”potong kompas” yang mujarab, kebanyakan untuk kepentingan pencitraan politik dan pelanggengan kekuasaan.

Pada akhirnya, PON benar-benar hanya menjadi proyek bagi para pelakunya. Semboyan olimpiade: Citius, Altius, Fortius, yang berarti lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, sungguh kehilangan makna. ●

Politik Olahraga Kita

Politik Olahraga Kita

Anton Sanjoyo ; Wartawan Kompas

KOMPAS, 19 Juli 2012

Lewat situs jejaring sosial, legenda tenis Indonesia, Yayuk Basuki, menuliskan pesan pendeknya di kotak pribadi. ”Lapangan tenis di Pati Unus itu kan jalur hijau, masa mau dibuat apartemen dan mal. Nah,tennis academy-ku ini kan di sini dan ada 150 anak lebih. Kasihan mereka. Aku enggak tahu mau mindahin ke mana”.

Yayuk, pahlawan tenis Indonesia yang sangat sering mengharumkan nama bangsanya di arena internasional, barangkali mewakili ribuan pembina olahraga lainnya yang juga gundah. Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan bukannya semakin berpihak pada olahraga, melainkan justru mengucilkan bidang yang seharusnya menjadi pilar ini. Dalam banyak hal, seperti yang dikeluhkan Yayuk, pembangunan hanya berpihak kepada si pemodal kuat, pada sektor ekonomi dan komersial yang semua keuntungan, dan manfaat dihitung ketat, rupiah demi rupiah.

Sementara bidang olahraga, bagi kebanyakan pemilik modal, bukanlah bidang yang seksi, lahan yang gampang dikeduk manfaatnya sen demi sen. Ketimbang membangun sarana olahraga—dengan konsep komersial dan bisnis sekalipun—lebih baik menegakkan apartemen mewah atau mendirikan mal yang gemerlap, yang balik modalnya jelas meskipun di Jakarta dua jenis properti ini sudah kelebihan pasokan.

Dilihat secara fisik, pembangunan nasional memang menganaktirikan bidang olahraga. Tengoklah kota-kota besar Indonesia, mal, pusat perbelanjaan, dan perkantoran tumbuh dengan asas deret ukur, sementara sarana olahraga boro-boro seperti deret hitung. Dalam beberapa hal, malahan lahan olahraga semakin berkurang seperti yang (bakal) dialami lapangan tenis Pati Unus tempat Yayuk menggembleng bibit-bibit muda tenis kita.

Di kota-kota besar, sarana berolahraga semakin sempit, terdesak oleh pembangunan sarana komersial. Dalam banyak kasus pembangunan permukiman, pemerintah daerah seperti tak punya kekuasaan sama sekali untuk menekan para investor dan pengembang yang mengalihkan begitu saja fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi properti komersial.

Dalam banyak kasus pula, ketika fasilitas umum dan fasilitas sosial diserahkan oleh pengembang kepada pemda, pihak pemda jugalah yang kemudian semena-mena mengubahnya menjadi area komersial, bahkan tak jarang menabrak rencana umum tata ruang dan rencana umum tata wilayah yang mereka buat sendiri.

Dihitung mundur, Indonesia tak pernah punya politik olahraga yang jelas dalam strategi pembangunan manusia. Sejak zaman Orde Lama, pembangunan nasional hanya menekankan pada sisi ekonomi dan politik praktis. Selintas, dalam dua puluh tahun terakhir, misalnya, hal ini tecermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana alokasi anggaran rutin dan pembangunan bidang olahraga hanya berkutat di kisaran 0,01 persen hingga 0,05 persen dari total APBN (periode 1990-2010).

Dalam bidang olahraga prestasi, untuk maju, paling tidak masuk kelompok elite Asia, Indonesia sangat butuh politik olahraga yang tegas. Rasanya tidak perlu sampai harus meniru China yang menjadikan pilar pembangunan, tetapi harus ada peta jalan (road map) yang jelas mengenai arah pembangunan olahraga Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih kuat dan tangguh.

Meski tak harus meniru, China layak dijadikan penanda aras (benchmark) pembangunan olahraga. Sebagai negara dengan ideologi komunis, China membutuhkan propaganda manjur agar sistem masyarakat tetap berjalan mendukung pemerintahan. Olahraga adalah propaganda yang sangat efektif karena langsung menusuk ke jantung kalbu nasionalisme.

Dalam dua dekade terakhir, China habis-habisan mengejar prestasi olahraga dunia, khususnya di arena agung olimpiade. Usaha keras China membuahkan hasil saat mereka menggelar Olimpiade Musim Panas 2008 di Beijing dengan menjadi pengumpul keping emas terbanyak, mengungguli Amerika Serikat dan Rusia serta negara-negara Eropa barat lainnya. Dominasi olahraga kemudian diikuti oleh kemakmuran ekonomi yang membuat China saat ini menjadi kekuatan ekonomi dunia, setara dengan negara-negara maju Eropa dan AS.

Mengerahkan semua kemampuan itulah barangkali kata kunci yang bisa kita teladani dari China. Sebab, seperti halnya pembangunan apa pun, kesuksesan hanya bisa diraih jika semua pemangku kepentingan bekerja dengan mengerahkan seluruh kemampuan, tak bisa setengah-setengah, apalagi tanpa panduan peta jalan.

Harus disadari, membangun olahraga tidak mungkin langsung ke tingkat prestasi olimpiade. Jenjangnya dimulai dari pemassalan, olahraga rekreasi, sampai ke tingkat prestasi. Pada tahap pemassalan saja harus tersedia prasarana layak, seperti lapangan terbuka atau taman. Semakin tinggi tingkatnya, semakin ketat persyaratan prasarananya.

Pada level prestasi, prasarana sudah harus setara dengan standar internasional, semisal kolam renang ukuran olimpiade atau lintasan lari berstandar internasional. Semasa masih di level pemassalan atau rekreasi, bisa dibilang prasarana bolehlah seadanya asalkan layak. Namun, pada level prestasi, lapangan yang tersedia haruslah berstandar olimpiade seperti yang kita lihat bertebaran di kota-kota besar di China. Untuk sampai taraf ini, Indonesia membutuhkan politik olahraga yang kuat, yang disokong terutama oleh pemerintah dan pemodal kalangan industri.

Tanpa keberpihakan kalangan-kalangan ini, pembangunan olahraga Indonesia tak akan beranjak ke mana pun. Dan, Yayuk Basuki hanya bisa mengungkapkan kegundahannya lewat Facebook. ●