Drama di Saudi

Drama di Saudi Dinna Wisnu ;  Pengamat Hubungan Internasional

                                              KORAN SINDO, 08 November 2017

                                                           

Apakah Arab Saudi tengah mengalami transisi rezim pemerintahan ataukah sekadar melakukan konsolidasi kekuasaan di seputar Raja Salman? Jawabannya masih harus ditunggu beberapa bulan ke depan. Penangkapan 11 pangeran, juga beberapa menteri, menambah drama di Arab Saudi dalam beberapa tahun belakangan ini. Saudi pun terlibat banyak aksi di luar negeri mulai dari penggulingan rezim di Suriah, melakukan intervensi di Yaman, dan terakhir ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keterlibatan Saudi di beberapa politik dalam negeri negara di Timur Tengah bukan hal yang baru, namun biasanya dilakukan dengan tertutup atau melalui proxy kepentingan negara lain. Apakah Arab Saudi menuju ke sebuah negara monarki yang lebih terbuka atau monarki yang demokratis? Masih banyak di dunia di mana kerajaan berperan dalam politik dan dilestarikan perannya tersebut dalam sistem politik yang liberal. Contoh adalah Inggris atau Spanyol. Di Asia, Thailand ada - lah salah satu negara di mana raja masih memiliki otoritas yang memengaruhi kebijakan politik dan publik. Dengan kata lain, ada banyak versi atau contoh yang dapat dijadikan rujukan bagi Arab Saudi apabila mereka benar-benar ingin melakukan transisi tanpa meninggalkan sistem monarkinya. Saya melihat bahwa gejolak di Arab Saudi tidak lepas dari pe nerbitan Undang-Undang Ke bijakan Energi pada 2005 yang ditandatangani oleh Presiden George Bush Jr. Undang-undang ini adalah hasil perjuangan dari para pelobi yang berusaha selama empat tahun lebih untuk me nembus masa administrasi Presiden Clinton, namun gagal. Inti dari UU ini adalah meng izinkan eksplorasi minyak serpih (shale) yang se - belumnya dilarang karena dianggap akan merusak lingkungan hidup. Sejak UU itu disahkan, investasi dan produksi minyak shale tidak terbendung. AS adalah sa lah satu negara dengan cadang an minyak ser pih terbesar di dunia dan UU itu mendorong eksplorasi dan produksi yang lebih intensif, bahkan mencapai puncaknya ketika minyak dunia mencapai titik terendahnya sebesar USD32 pada 2008. Produktivitas minyak serpih yang menyebabkan harga minyak dunia turun mengakibatkan pendapatan negara yang bergantung 80-90% dari produksi minyak menjadi terganggu, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi mengalami defisit pada 2015 sebesar Rp1.372 triliun. Defisit agak berkurang ketika harga minyak dunia merangkak sedikit naik pada tahun selanjutnya. Ada perbedaan konteks yang menyebabkan defisit ekonomi kali ini berimplikasi pada gejolak politik di Arab Saudi. Defisit secara umum bukanlah hal baru bagi negara tersebut. Arab Saudi juga pernah mengalami defisit, terutama pada 1986 ketika konflik politik di Timur Tengah sangat intensif dan menyebabkan harga minyak menyentuh USD10 per barel. Defisit itu baru benar-benar pulih pada 2000 ketika harga minyak sudah mulai tinggi lagi. Perbedaan utama kali ini adalah faktor demografi penduduk. Ketika Arab Saudi mengalami defisit mulai pada 1986 hingga2000, mayoritasstruktur demografi penduduk Arab Saudi didominasi oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun atau masih dalam masa sekolah. Krisis saat itu menye bab kan harga barang menjadi tinggi karena masih sebagian besar diimpor. Jalan keluarnya adalah dengan mulai mendiversifikasi perekonomian agar Arab Saudi tidak hanya meng andalkan ekspor minyak mentah. Diversifikasi ini sebetulnya sudah dimulai sejak 1970-an, tetapi hanya sedikit memiliki pengaruh dalam pendapatan ekonomi kerajaan. Perlu juga diketahui bahwa pada saat itu, 2/3 tenaga kerja di Arab Saudi adalah tenaga kerja asing. Kapasitas penduduk Arab Saudi masih belum dapat menutupi permintaan tenaga kerja, terutama dari industri perminyakan dan teknologi tinggi, karena rendahnya pendidikan. Pemerintah melalu proyekproyek infrastruktur hingga telekomunikasi mampu membuka lapangan pekerjaan dan menerima sebanyak-banyaknya penduduk sebagai pegawai negeri sesuai latar belakang pendidikannya. Jalan keluar ini setidaknya dapat berfungsi sebagai jaring pengamanan sosial dan mampu meredakan konflik di dalam negeri. Strategi tersebut tidak dapat digunakan pada defisit kali ini karena dari faktor demografi, penduduk Arab Saudi sekarang didominasi oleh angkatan kerja usia produktif antara 15 hingga 35 tahun. Mereka mendominasi angka pengangguran yang saat ini mencapai 12%. Mereka membutuhkan pekerjaan, namun pihak kerajaan tidak lagi dapat menyerap mereka sebagai pegawai negeri lagi karena beberapa faktor perubahan ekonomi di dunia. Kondisi usia pekerja lebih menyulitkan penerapan strategi yang sama seperti masa lalu. Contoh yang paling kuat adalah kecenderungan ekonomi masa depan di dunia yang ber usaha lepas dari ketergantungan minyak fosil dan mulai fokus ke energi terbarukan. Produktivitas minyak serpih yang lebih efisien, pertumbuhan ekonomi dunia yang fokus pada padat modal dan teknologi sehingga mengurangi pengguna an energi dalam jumlah besar dan bahwa secara umum perekonomian dunia masih belum pulih. Artinya, pihak kerajaan sudah yakin tidak dapat lagi menjamin untuk menggaji pegawai dari APBN seperti dulu. Pihak kerajaan membutuhkan investasi dari luar untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang bersumber dari non-minyak bumi. Faktor-faktor tersebut memaksa kerajaan untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi yang radikal agar dapat mengantisipasi perubahan tersebut. Diversifikasi itu tertuang dalam Visi 2030 yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam visi tersebut dibayangkan skenario terburuk di mana pihak kerajaan harus dapat mengantisipasi keadaan apabila harga minyak bumi mencapai USD30 atau batas nilai produksi. Untuk itu, pihak keraja an berencana untuk meningkatkan pendapatan non - minyak sebanyak enam kali lipat dari sekitar USD43,5 miliar per tahun menjadi USD267 miliar, dan juga bertujuan meningkatkan ekspor nonmigas sebagai bagian dari PDB dari 16% saat ini menjadi 50%. Generasi muda berusia 30 tahun yang saat ini mendominasi 70% dari populasi Arab Saudi menjadi kekhawatiran utama kerajaan. Apabila pihak kerajaan tidak dapat mengelola generasi muda yang sebagian besar secara diam-diam juga kritis terhadap pihak kerajaan, Arab Saudi dikhawatirkan akan mengalami Arab Springs se perti yang terjadi di negara-negara lain di Timur tengah. Generasi muda di Arab Saudi saat ini sulit untuk menikmati kesejahteraan seperti yang dialami orang tua mereka. Pihak kerajaan perlu menemukan cara yang efektif untuk membuat kaum muda di Arab Saudi mau bekerja. Tahun lalu misalnya Jadwal Investment men catat bahwa tiga bulan pertama kuartal 2016, jumlah pekerjaan di Arab Saudi meningkat secara signifikan sebesar 892.000 orang dibandingkan dengan kenaikan 417.000 di antara 2014 dan 2015. Sayangnya, 95% lari kepara pekerja non-Saudi. Hal ini yang mendorong pihak kerajaan melakukan reformasi mulai dari penyataan akan menjadikan Arab Saudi sebagai Islam yang moderat hingga penangkapan para pangeran dan pengusaha yang dituduh korupsi. Tentu ada alasan politis di balik semua ke bijakan tersebut. Contoh ada lah penangkapan Pangeran Alwaleed bin Talal, konglomerat dan salah satu orang terkaya di dunia, yang rupa nya terjadi karena ayahnya adalah salah satu dari tiga petinggi yang tidak merestui Pangeran Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota. Konsolidasi ke kuasa an yang dilakukan oleh Pangeran Mohammed bin Salman dengan menyingkirkan para tokoh yang akan menghambat kekuasaannya juga salah satu bagian dari mewujudkan Visi 2030 tersebut. Aksi penangkapan para pangeran mungkin bukan drama terakhiryangakanterjadidiArab Saudi. Ambisi 2030 yang paling utama adalah membuat pemerintahan kerajaan stabil agar dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Kita masih belum dapat melihat apakah kestabilan ini akan dibangun lewat reformasi sistem hukum dan politik menjadi lebih terbuka dan partisipatif atau dengan tangan besi seperti yang di lakukan Arab Saudi akhir-akhir ini terhadap para tetangganya di Qatar atau Yaman. ●

Era Baru Arab Saudi

Era Baru Arab Saudi Broto Wardoyo ;  Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, UI

                                                    KOMPAS, 11 November 2017

                                                           

Gejolak domestik di Arab Saudi jadi semakin kentara setelah penangkapan beberapa tokoh penting di kerajaan tersebut dengan alasan indikasi korupsi. Gejolak ini menarik didiskusikan mengingat posisi Arab Saudi yang sedemikian sentral di kawasan Timur Tengah, di dunia Islam, maupun secara global, terutama dalam politik minyak dan gas. Ada empat faktor yang patut dipertimbangkan menyikapi gejolak tersebut. Pertama, gejolak tersebut hadir ketika situasi ekonomi Arab Saudi sedang terguncang. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai indikator menunjukkan adanya penurunan performa ekonomi Arab Saudi. Beberapa indikator mengalami penurunan yang kian tajam, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari 4,1 persen di 2015 menjadi 1,7 persen di 2016 dan minus 0,5 persen di 2017. Pendapatan per kapita dari kisaran 25.000-an dollar AS di 2012 menjadi 20.000-an dollar AS di 2016. Sebaliknya, beberapa indikator lain menunjukkan tren positif meski masih menunjukkan angka negatif, seperti keseimbangan anggaran (defisit 14,8 persen dari PDB di 2015 menjadi defisit 7,3 persen dari PDB di 2017). Ekonomi migas Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan pada anggaran dan performa ekonomi secara keseluruhan di Arab Saudi adalah pemasukan dari migas. Untuk memangkas keter- gantungan pada sektor migas, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan Visi 2030 yang mengarahkan pada pengembangan ekonomi nonmigas. Rencana menggeser pilar ekonomi dari sektor migas ke nonmigas sebenarnya bukan barang baru di kawasan Teluk. Beberapa keemiran di kawasan ini telah memulai langkah serupa sejak beberapa dekade lalu. Qatar, misalnya, menjadi salah satu contoh bagaimana liberalisasi ekonomi yang dikelola negara tersebut mampu menjadikan dirinya ”Barat di Timur Tengah”. Hal kedua adalah kebutuhan untuk meredefinisi justifikasi kekuasaan yang dibangun oleh kerajaan sejak pembentukannya sebagai sebuah negara modern. Upaya keemiran-keemiran di Teluk untuk melakukan modernisasi ataupun liberalisasi tak akan pernah sama dengan pilihan serupa yang diambil Arab Saudi. Keemiran-keemiran di Teluk tak membangun legitimasi kekuasaannya dengan menyandarkan diri pada justifikasi religius seperti Arab Saudi. Dalam konteks ini, upaya memunculkan Arab Saudi yang lebih terbuka secara ekonomi dan politik dengan menggunakan istilah moderat, seperti didengungkan putra mahkota beberapa waktu lalu, menjadi masuk akal. Hal ini berpotensi mengganggu relasi antara kerajaan dengan kelompok ulama yang selama ini menjadi pilar kekuasaan Arab Saudi. Berpijak pada apa yang pernah terjadi di Kerajaan Arab Saudi, kelompok ulama yang menjadi pilar kerajaan, yang selama ini lebih dikenal sebagai Wahabi, telah terbukti mampu untuk berdamai dengan modernitas dengan tetap mempertahankan interpretasi religius yang sering dicap konservatif. Salah satu bukti nyata adalah kemampuan mereka membangun lembaga-lembaga modern, termasuk pendidikan di Arab Saudi dengan memanfaatkan pendapatan migas. Bahkan, mereka mampu menyebarkan interpretasi religius melampaui batas negara modern. Hanya saja, ada hal berbeda dalam adaptasi di masa lalu dengan konteks terkini. Pertama, isu modernitas yang berkembang saat ini jelas berbeda jika dibandingkan isu modernitas di periode sebelumnya. Kedua, sebagai implikasi, adaptasi di masa lalu tidak benar-benar mengubah pola relasi antara kerajaan dengan ulama, sedangkan saat ini bisa saja muncul redefinisi relasi di antara keduanya. Hal ketiga adalah situasi regional di Timur Tengah itu sendiri. Meski status Arab Saudi sebagai negara kunci di dunia Arab dan dunia Islam akan sulit digoyahkan, keterlibatan mereka dalam berbagai problem di kawasan akan memengaruhi kapasitas, terutama ekonomi. Arab Saudi memiliki beban di beberapa arena konflik. Selain di Irak dan Suriah, komitmen Arab Saudi terhadap sengketa internal di Yaman akan menjadi beban. Selain itu, Arab Saudi juga terlibat dalam sengketa dengan Qatar yang tentu akan memperumit kalkulasi politik domestiknya. Perubahan konstelasi Terakhir, hal keempat, meski gejolak yang saat ini muncul dibungkus jargon reformasi maupun penegakan hukum, tak bisa dinafikan adanya perubahan konstelasi kekuatan dalam politik Arab Saudi yang muncul sejak era Raja Salman. Beberapa analis telah lama memberikan sinyal akan adanya proses akumulasi kekuasaan sejak mangkatnya Raja Abdullah. Proses diawali dengan pergeseran otoritas ekonomi, termasuk migas, yang kemudian berlanjut dengan pergeseran otoritas keamanan yang ditandai pergantian putra mahkota. Pergeseran itu menjadi sumber dari gejolak yang berkembang saat ini. Secara tradisional, Arab Saudi membangun mekanisme kepemimpinan secara lambat. Calon raja biasanya menjalani proses inisiasi yang panjang dalam posisi kunci tertentu. Pola ini membuat akumulasi kekuasaan calon raja berlangsung pelan dan tanpa banyak gejolak. Model munculnya pendatang baru yang melesat dengan cepat, seperti yang terjadi pada putra mahkota saat ini tidaklah lazim. Model regenerasi baru ini yang dipercaya menjadi sumber gejolak yang saat ini berlangsung. Tiga dampak Dengan mempertimbangkan empat faktor tersebut, ada tiga dampak yang patut disikapi ke depannya. Pertama, seberapa lama dan sejauh mana guncangan akibat gejolak ini akan berlangsung. Kekuatan politik putra mahkota yang cenderung semakin mapan pascapergeseran kekuatan ekonomi dan keamanan juga didukung oleh sikap permisif negara-negara aliansi utama Arab Saudi. Kemampuan putra mahkota membangun aliansi dengan pemerintahan Donald Trump ditandai dengan keberhasilannya melakukan pendekatan personal dengan menantu Trump yang secara diam-diam berkunjung ke Arab Saudi. Selain AS, reaksi negara-negara kawasan juga akan menentukan guncangan tersebut. Dalam titik ini, sikap Iran akan menentukan perkembangan ke depannya. Resistensi terhadap perubahan sikap politik Arab Saudi akan terlihat salah satunya dalam front Qatar. Sengketa antara Arab Saudi dengan Qatar akan memperlihatkan kapasitas regional putra mahkota. Apalagi, pilihan ke depan yang diambil Arab Saudi memperlihatkan niatan untuk mengimbangi peran yang selama ini diambil Qatar. Dampak ketiga yang juga membawa dampak pada Indonesia adalah perkembangan apa yang sering disebut ”Wahabi internasional”. Redefinisi relasi kerajaan dengan kelompok ulama akan membawa dampak pada perkembangan kelompok yang kedua secara internasional. Seperti apa adaptasi yang akan dibangun kelompok-kelompok ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia, akan turut dipengaruhi gejolak yang saat ini terjadi. Semua proses adaptasi akan menghasilkan riak-riak. Apa pun hasil dari gejolak di Arab Saudi ini tidak akan mengubah posisinya sebagai kekuatan utama di Timur Tengah, di dunia Islam, dan dalam pergaulan global. ●

Ada Apa dengan Arab Saudi?

Ada Apa dengan Arab Saudi? Mahmudi Asyari ;  Peneliti pada International Conference of Islamic Scholars (ICIS)

                                                 REPUBLIKA, 08 November 2017

                                                           

Sejak Raja Salman bin Abdul Aziz memecat putra mahkota (PM) Muhammed bin Nayef, perubahan demi perubahan menyangkut pola suksesi dan pengelolaan pemerintahan seperti diakselarasi dengan sangat cepat. Betapa tidak, dalam hitungan bulan sejak sang raja mengamendemen ketentuan huruf “B” (bahasa Arab huruf Ba’) yang memuat ketentuan pelarangan mengangkat anak kandung sebagai PM dan dengan amendemen itu selain memecat keponakannya yang berdarah separuh Jilwa (faksi kedua terkuat di dalam keluarga Saud), ia mengangkat anaknya Pangeran Muhammad bin Salman sebagai PM. Apa yang terjadi di Arab Saudi saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah 'kudeta' terhadap tatanan yang berlaku sejak meninggalnya Raja Abdul Aziz Al Saud yang sesuai ketentuan huruf “B” raja dilarang mengangkat anaknya sebagai PM. Maka itu, seperti yang terekam di dalam sejarah, pengganti raja selalu dari saudara tirinya selain Raja Khalid yang menggantikan kakak kandungnya. Tujuannya tentu untuk menjaga hubungan dengan para suku berpengaruh di mana lewat perkawinan Raja Abdul Aziz aliansi bisa terbangun. Dan, aliansi itu harus tetap terjaga sepeninggalnya melalui pemberian kesempatan untuk menjadi raja bagi keturunan kepala suku yang mencengkeram setelah Raja Fahd bin Abdul Azizi menempatkan lima adik kandungnya di sejumlah posisi kunci. Maka, tidaklah mengherankan jika Barat menyebut Saudi di bawah cengkeraman “Band of Sudayri” (Kelompk Sudayri). Posisi faksi Sudayri tetap tidak tergoyahkan meskipun posisi raja beralih ke Abdullah bin Abdul Aziz dari faksi lain (bukan juga Jilwa). Karena sejumlah jabatan kunci sudah berada di bawah cengkeraman faksi tersebut, sehingga sang raja tidak begitu leluasa. Dan, ketidakberdayaannya semakin terlihat ketika dia harus terus-menerus menunjuk PM dari faksi Sudayri sampai akhirnya yang menjadi raja saat itu. Ini menunjukkan bahwa faksi Sudayri memang sudah mencengkeram Saudi. Dan, cengkeramannya semakin diperkuat ketika PM sekarang memang benar-benar berdarah Sudayri tulen dibandingkan mantan PM Muhammad bin Nayef yang masih mempunyai darah Jilwa. Menurut penulis, penangkapan sejumlah pejabat dengan dalih korupsi tidak lebih dari upaya untuk meneguhkan faksi Sudayri sebagai pemonopoli kekuasaan ke depan. Sebab, faktanya pengeran yang ditangkap dan ditahan adalah dari faksi-faksi kuat di internal keluarga Saud, termasuk mereka yang dekat dengan raja sebelumnya. Islam moderat Selain korupsi yang telah dijadikan dasar penangkapan terhadap sejumlah pangeran dan orang-orang yang dekat raja sebelumnya, hal lainnya adalah masalah wajah keislaman yang sedang digulirkan oleh penguasa kerajaan tersebut. Sebelumnya, PM Muhammad bin Salman dalam sebuah wawancara dengan reporter Aljazirah terkait Islam moderat, menteri luar negeri Saudi sudah memberikan sinyalemen bahwa negeri itu sedang berupaya membersihkan negerinya dari radikalisme Islam. Hal tersebut, ia ucapkan saat berada di Rusia ketika mendampingi Raja Salman dalam kunjungan ke Moskow. Meskipun, terkait hal itu, Menlu Saudi tidak pernah menjelaskan apa yang dimaksud radikal oleh negeri itu. Beberapa kawan, sempat berdiskusi dengan penulis yang intinya apa negeri itu ingin meninggalkan Wahabisme? Ketika sejumlah kalangan masih bertanya-tanya terkait maksud radikalisme yang diucapkan menlu negeri itu, keinginan untuk melawan Islam radikal kembali diperkuat sang PM ketika diwawancarai oleh Aljazirah. Penulis memang belum bisa menangkap arah yang jelas terkait penegasannya. Hanya, kalau itu--seperti sejumlah kawan yang berdiskusi dengan penulis--mengaitkan dengan keinginan untuk meninggalkan Wahabisme, menurut penulis, sangat sulit jika tidak ingin dikatakan sebagai sesuatu yang mustahil. Sebab, jika benar seperti yang ada di benak sejumlah pihak, tidak ubahnya seperti keinginan sejumlah keinginan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dengan itu seperti pernah ditwitkan Prof Mahfud, seperti ingin mendirikan negara baru. Penilaian tersebut sangat masuk akal, karena “perkawinan” negara Arab Saudi dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab tidak ubahnya perkawinan abadi yang tidak bisa diceraikan. Sebab, seperti disebutkan di dalam buku-buku sejarah, faktor ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab-lah yang telah menjadikan Al Saud menjelma menjadi penguasa besar yang tadinya hanya berupa kepala suku kalahan dari para pesaingnya. Maka, ketika terkait lontaran Islam moderat seperti yang telah digelindingkan sang PM kemudian diartikan tidak ingin melanggengkan “perkawinan” dengan Wahabisme, penulis kira hampir mustahil. Meskipun bukan tidak mungkin juga seiring hasrat untuk menarik investasi dalam rangka terbebas dari belenggu minyak supaya para investor merasa bebas dari stigmatisasi radikal yang selama ini selalu disematkan ke Wahabisme. Analisis lain yang bisa dimajukan terkait lontaran Islam moderat tersebut adalah dalam rangka merespons tudingan yang telah dilakukan sekutu dekat Saudi, yaitu Amerika Serikat, yang beberapa waktu lalu Presiden Donald Trump telah menuding Iran sebagai radikal? Kalau Iran radikal, bagaimana dengan Saudi yang ketika peristiwa 9/11 banyak pelaku yang dituding terkait dengan ajaran Wahabisme? Penulis kira, dalam rangka menolak tudingan balik itu, Saudi perlu menegaskan ketidakberpihakannya kepada Islam radikal. Meskipun begitu, istilah kembali ke Islam moderat seperti ditegaskan PM tidak tepat, karena faktanya sejak berdiri sebagai akibat “perkawinan” memang belum ada jejak moderatnya. Dengan kata lain, Islam moderat seperti yang PM lontarkan--menurut penulis--masih harus dicermati. Sebab, bukan tidak mungkin hal itu sekadar untuk tidak disamakan dengan Iran yang oleh Amerika Serikat dicap radikal. Langkah tersebut juga sekaligus untuk mengurangi kritik arah absolusitas yang dengan beberapa tindakan belakangan ini menjadikan raja saat ini dan penggantinya kelak akan lebih berkuasa ketimbang Raja Abdul Aziz Al Saud sang pendiri kerajaan Arab Saudi. Bahkan, bisa jadi Raja Abdul Aziz masih kalah berkuasa, karena selain harus menjaga keseimbangan antarsuku, juga harus berbagi dengan para ulama Wahabi. ●

Drama Politik pada Sabtu Malam di Kota Riyadh

Drama Politik pada Sabtu Malam di Kota Riyadh Musthafa Abd Rahman  ;   Wartawan KOMPAS di Mesir Kairo

                                                    KOMPAS, 06 November 2017

                                                           

Sebuah drama politik mengguncangkan publik Arab Saudi, dunia Arab, dan dunia internasional, Sabtu (4/11) malam, di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Langit malam di kota Riyadh seperti bergetar saat drama politik itu bergulir tiba-tiba dan sangat mengejutkan. Dua figur kuat dan paling berpengaruh di Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal (konglomerat/tokoh keuangan) dan Pangeran Miteb bin Abdullah (tokoh militer/komandan pasukan elite Garda Nasional) termasuk yang ditahan lembaga antikorupsi Arab Saudi pimpinan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Penahanan dilakukan tak lama setelah lembaga itu dibentuk melalui dekrit Raja Salman. Pangeran Alwaleed ditahan dengan tuduhan terlibat pencucian uang. Sementara Pangeran Miteb, yang dicopot Raja Salman, ditahan dengan tuduhan korupsi dalam transaksi senjata. Penahanan Pangeran Alwaleed dan Pangeran Miteb menandai era baru Arab Saudi, yang menempatkan para anggota keluarga kerajaan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Di era ini, perilaku mereka tak lepas dari proses akuntabilitas sesuai dengan tata kelola pemerintahan modern. Langkah mengejutkan itu diambil duet pemimpin puncak Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (32). Langkah itu mendobrak pakem tradisi politik monarki yang terpatri kuat di negara tersebut sejak berdiri tahun 1932. Sebuah pakem tradisi politik yang menempatkan keluarga kerajaan berada di atas hukum dan bebas dari proses akuntabilitas. Hanya beberapa saat setelah ditunjuk sebagai Ketua KPK Arab Saudi oleh Raja Salman, Pangeran Mohammed langsung menginstruksikan penahanan 11 pangeran, termasuk Pangeran Alwaleed, 4 menteri, dan puluhan mantan menteri. Pada saat bersamaan, Raja Salman merombak kabinet dan pejabat tinggi dengan menyingkirkan figur kuat saat ini. Selain Pangeran Miteb, yang diganti Pangeran Khaled bin Ayyaf, juga ada figur penting lain yang diganti, yaitu Menteri Perekonomian Adel Fakieh yang digantikan Mohammed al-Tuwaijri. Pangeran Ayyaf dan Al-Tuwaijri dikenal sebagai orang dekat Pangeran Mohammed. Semua keputusan besar ini bisa ditafsirkan masih dalam bingkai Visi Ekonomi 2030 Arab Saudi yang digulirkan pada April 2016. Namun, hal itu telah menjelma menjadi fakta politik bahwa visi 2030 telah mengempas banyak tokoh, bahkan tokoh internal keluarga monarki Ibn Saud sendiri. Intrik dalam keluarga Fakta politik itu segera membersitkan bahwa megaproyek visi 2030 telah melahirkan ketegangan, intrik, dan gesekan di keluarga besar Ibn Saud. Penyingkiran Komandan Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah lewat perombakan kabinet tak lebih dari kepanjangan peristiwa Istana Al-Safa, Juni lalu, saat Raja Salman menyingkirkan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Nayef. Dengan tersingkirnya Miteb dan Mohammed bin Nayef yang saat itu menjabat Putra Mahkota merangkap Menteri Dalam Negeri, kini semua lini militer dan keamanan di bawah kontrol Pangeran Mohammed bin Salman yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Manuver Pangeran Mohammed tidak hanya berhenti di sektor keamanan dan militer, tetapi merambah sektor ekonomi dan keuangan. Pangeran Mohammed dengan menggunakan KPK secara mengejutkan menahan sepupunya, Pangeran Alwaleed. Konon, Pangeran Mohammed dan Pangeran Alwaleed belakangan ini sering berbeda pendapat soal rancangan Visi Arab Saudi 2030. Pangeran Alwaleed disebut punya ambisi untuk bisa ikut mengontrol lebih jauh atas megaproyek visi 2030. Bahkan, ia disebut meminta kue lebih besar dalam megaproyek itu. Pangeran Mohammed menolak keras permintaan sepupunya itu. Hubungan kedua pangeran ini pun kian memburuk. Kasus hubungan Pangeran Mohammed dengan sejumlah pangeran lain yang dikenal figur kuat di internal Dinasti Al-Saud seperti mengulang sejarah di Arab Saudi, yakni kisah konflik era 1950-an antara Raja Al-Saud bin Abdulaziz (1953-1964) dan putra mahkota saat itu, Pangeran Faisal bin Abdulaziz. Didukung saudara yang lain, termasuk Raja Salman, Pangeran Faisal berhasil memaksa mundur Raja Al-Saud dari singgasana tahun 1964 sekaligus menggagalkan upaya Raja Al-Saud mewariskan jabatan kepada putranya. Kini, Pangeran Mohammed juga bertindak tegas terhadap sejumlah saudaranya sendiri. Karena itu, manuver Pangeran Mohammed, meski disebut untuk misi pemberantasan korupsi, sejatinya adalah langkah politik. ●