What’s Next Pasca Pengumuman Kapolri Kardono Setyorakhmadi  ;  Wartawan Jawa Pos, Alumnus Fakultas Filsafat UGM

JAWA POS, 19 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

PENGUMUMAN pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi memang patut diapresiasi. Namun, mencalonkan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri juga tak bisa disambut dengan napas lega, tetap dengan napas tertahan. Sebab, masalah masih tetap kompleks pasca pengumuman tersebut. Yang pertama soal internal Polri sendiri. Baik mengenai latar belakang Badrodin Haiti, seberapa jauh mampu mengendalikan anak buahnya, maupun soal Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Dan, yang kedua adalah pertarungan lebih besar antara Jokowi (yang lemah) dengan sejumlah orang-orang di sekelilingnya. Di mana masalah KPK vs Polri menjadi medan laganya. Sebab, inilah yang menjadi titik perlawanan gerakan sipil. Yakni, melawan oligarki politik dan penguasaan hal-hal vital negara. Internal Polri Sejak ada wacana penggantian Sutarman dari jabatan Kapolri, muncul nama Badrodin Haiti. Adalah Surya Paloh yang mengusulkan namanya. Keduanya memang dikenal dekat. Hanya, karena sudah ’’dapat’’ jaksa agung, dan Megawati memilih Komjen Budi Gunawan, nama Badrodin Haiti terpental. Cerita terus berlanjut. Pilihan Megawati ternyata menimbulkan resistansi yang luar biasa dan berkembang menjadi masalah nasional, merembet ke pelemahan KPK. Ujung dari goro-goro ini akhirnya membuat Badrodin Haiti ketiban pulung. Meski belum dilantik, pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri dianggap sebagai jalan tengah. Namun, tetap saja muncul pertanyaan terkait mantan Kapolda Jatim tersebut. Selain dikenal dekat dengan Surya Paloh dan pernah punya track record rekening gendut, kompetensi Badrodin Haiti diragukan. Sebab, menjadi Wakapolri yang melaksanakan tugas sebagai Kapolri, Badrodin Haiti kerap dilangkahi anak buahnya. Banyak contoh untuk itu. Misalnya, kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Kemudian, munculnya banyak tim khusus yang bertujuan satu: mengkriminalisasi para personel KPK. Baik dari pimpinan maupun bawahannya. Masyarakat awam pun tahu bahwa motivasi Bareskrim Polri menangkap Bambang Widjojanto serta upaya kriminalisasi terhadap Novel Baswedan dan 21 penyidik KPK bukan menegakkan keadilan, melainkan balas dendam. Belum lagi terkait upaya-upaya teror terhadap sejumlah penyidik. Termasuk di antaranya Direktur Penyidikan KPK Kombespol Endang Tarsa. Berlangsungnya aksi-aksi tak terpuji korps berbaju cokelat tersebut mengindikasikan Badrodin Haiti sulit mengontrol anak buahnya. Selain itu, yang masih menjadi ganjalan bagi aktivis antikorupsi dan masyarakat adalah sosok Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Seorang jenderal polisi yang tak mau disebut namanya menyatakan bahwa Budi Waseso tak pantas berada di posisi tersebut. ’’Pertama soal background. Dia sebenarnya polisi lalu lintas dan baru berdinas di reserse kali ini,’’ katanya. Artinya, tidak berpengalaman di reserse bisa membuat blunder fatal dalam penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua adalah sosok Budi Waseso yang begitu politis. Persis seperti patronnya yang baru saja terpental dari pencalonan Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan. Artinya, dia bisa membawa-bawa institusi Polri untuk kepentingan politis. Sebuah garis yang tak boleh dilanggar. Kita semua baru saja (atau tengah) merasakannya. Bagaimana kengototan Bareskrim Mabes Polri menyelidiki 21 penyidik KPK dengan effort luar biasa justru membuat kita, masyarakat, tidak aman. Siapa pun yang punya pandangan politik berbeda bisa dikriminalisasi begitu saja. Salah satu pertanyaan paling sederhana: bagaimana bisa polisi menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka, sementara Budi Gunawan, yang juga terindikasi memalsukan KTP, tidak ditetapkan sebagai tersangka? Karena itu, menjadi tugas berat bagi Badrodin Haiti untuk meluruskan citra Polri yang sekarang ini dicap tak lebih dari alat politik belaka. Bukan pengayom dan pelindung masyarakat seperti semboyannya. Jokowi Orang nomor satu di Republik Indonesia ini sekarang bisa jadi orang yang paling tersudut sekaligus kesepian di Indonesia. Posisi Jokowi di parpol pendukungnya sendiri lemah. (Dia bukan pengurus struktural partai dan tak punya basis massa). Sementara itu, tokoh-tokoh di sekelilingnya adalah pemain lama yang sangat canggih. Sebut saja nama Hendropriyono yang disebut-sebut ’’menjebak’’ presiden di acara penandatanganan MoU Proton sebagai mobnas. Sebenarnya, banyak harapan yang disematkan ke pria kerempeng asal Solo tersebut. Kelompok gerakan sipil menjadikannya sebagai benteng terakhir agar kekuasaan tidak jatuh lagi ke kelompok mafia itu-itu saja agar tidak ada lagi oligarki politik yang bisa mengatur dan menguasai negara ini seenaknya. Inilah yang sebenarnya menjadi pemicu gerakan #Save KPK. Sebab, ada banyak kekhawatiran orang-orang di lingkarannya yang menggabungkan kekuatannya menjadi oligarki politik dan penguasaan sumber daya. Inilah yang harus diterangkan Jokowi. Dia harus bisa menjawab sejumlah isu yang berkembang. Misalnya, benarkah dia tidak leluasa, bahkan di Istana Negara sendiri? Benarkah isu yang menyebutkan bahwa Dan Paspampres Mayjen TNI Andika Perkasa lebih banyak meng-intel-i presiden ketimbang mengawalnya, sehingga rapat-rapat yang digelar di Istana Negara bisa langsung diketahui sang mertua Hendropriyono atau Teuku Umar? Hal-hal seperti ini harus dijawab Jokowi dengan tindakan-tindakan yang nyata. Yakni, tegas dan cepat. Tidak ragu-ragu seperti selama ini. Sebab, inti kekuatan Jokowi ada pada dukungan rakyat sipil. Namun, dengan terlalu berkompromi dan terlihat ragu-ragu, dukungan terhadap Jokowi akan terus menurun. Banyak pendukung Jokowi yang menyatakan kekecewaannya. Semua sudah paham bahwa posisi Jokowi memang sedang terjepit. Di dalam koalisi, dia mendapat tekanan sangat berat. Dari luar, banyak cercaan. Semua sebenarnya sudah paham. Tapi, jangan sampai masyarakat disuruh memahami terus posisinya. Sebab, yang menjadi presiden adalah Anda, Bapak Jokowi. Maka, sekali lagi, bertindaklah sebagai presiden. Jelaskan tindakan-tindakan tegas Anda segamblang-gamblangnya sehingga masyarakat sipil akan menjadi benteng Anda. ●

Presiden, Bertindaklahh sebagai Seorang Presiden

Presiden, Bertindaklah sebagai Seorang Presiden Kardono Setyorakhmadi  ;   Wartawan Jawa Pos, Alumnus Fakultas Filsafat UGM

JAWA POS, 24 Januari 2015

                                                                                                                                     

SEPERTI yang diduga, pidato Presiden Jokowi yang hanya lima menit sangat mengecewakan. Dalam pidato yang nyaris tidak ada isi signifikannya tersebut, Jokowi tidak hanya membuat banyak orang mengelus dada, prihatin. Mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah gagal meredam keresahan rakyat gara-gara penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Sebelumnya, penangkapan polisi terhadap BW sudah sangat mengejutkan. Apa lagi kemudian diketahui bahwa kasus yang menjerat BW terjadi empat setengah tahun lalu. Yakni, menyuruh orang lain memberikan kesaksian palsu. Saya tidak hendak berbicara mengenai konstruksi kasusnya. Sebab, saya yakin bahwa Polri tidak akan bodoh untuk merekayasa kasus. Meski mungkin minimalis, bukti yang ada pastilah cukup untuk sekadar menjadikan BW sebagai tersangka. Polri pasti akan selalu berlindung di balik argumentasi itu. Yakni, orang ini melakukan kejahatan dan bukti-bukti yang ada memenuhi unsur pidana. Jadi, ini tidak ada yang berkaitan dengan institusi KPK. Sebuah argumentasi yang benar, tapi juga menjebak orang untuk terseret dalam setting-an situasi yang telah diciptakan. Masyarakat tidak terlalu bodoh untuk melihat bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari sebuah upaya sistematis lebih besar yang meresahkan. Terlalu banyak kebetulan di sana. Penangkapan tersebut kebetulan dilakukan Polri sehari setelah Hasto membuat dagelan tidak lucu tentang pengungkapan keinginan Abraham Samad menjadi cawapres. Kebetulan pula setelah penggantian mendadak Kapolri dan Kabareskrim yang tidak jelas dengan alasan apa. Semua tahu, meski Polri beralasan itu tidak ada yang berkaitan dengan KPK, penangkapan BW jelas upaya melemahkan KPK. Boleh berargumentasi apa pun. Tetapi, bila BW ditangkap (kemungkinan Abraham Samad menyusul), situasi bakal berubah. Operasional KPK terganggu (rapat komisioner bisa dianggap tidak kuorum dsb) dan psikis komisioner yang lain terteror. Apalagi, setelah Kejaksaan Agung ’’jatuh’’ ke tangan sekelompok orang, tentu jangan sampai Polri jatuh pula. Bila dua pimpinan lembaga tersebut terkooptasi oleh pimpinan politik koalisi, itu akan sangat berbahaya. Mempunyai Polri dan Kejagung (baca: menjadi alat) menjadikan rezim penguasa sebagai oligarki lalim yang bisa melakukan apa saja di negeri ini. Misalnya, mengkriminalkan siapa pun yang dikehendaki, menyingkirkan siapa pun yang tidak berkenan. Padahal, siapa pejabat di negeri ini yang tidak punya salah? Inilah yang membuat resah. Inilah yang membuat banyak kekuatan sipil berusaha menentang penangkapan BW. Bukan karena sosok BW-nya yang dibela, tetapi sebuah simbol yang menjadi pengimbang dan pengontrol kelakuan buruk penguasa. KPK mungkin tidak bersih. KPK mungkin juga pernah salah. Tetapi, setidaknya kode etik yang berlaku di dalamnya masih jauh lebih tinggi daripada institusi penegak hukum yang lain. Setidaknya, dalam pandangan masyarakat, KPK menjelma sebagai simbol kedaulatan rakyat. Penangkapan BW memang bisa jadi benar secara legal formal (tentu saja sesuai dengan konstruksi kasus ala Polri). Namun, susah membayangkan penangkapan itu tidak bertujuan melemahkan KPK. Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti boleh bilang berjuta-juta kali bahwa tidak ada unsur politis dan tidak ada masalah KPK dengan Polri. Itu sebuah bentuk pertahanan dan strategi terbaik Polri. Yakni, tidak mau bergeser dari legal formal. Tetapi, itu hanya menunjukkan sebuah bentuk kebebalan polisi, atau justru tidak kuasanya Polri menghadapi tekanan pihak lain. Dalam menangani kasus, polisi bisa dan sangat biasa menghitung dimensi sosial, politik, dan filosofis sebuah kasus. Jika hanya memandang legal formal, seharusnya orang Papua, orang Bali di pedalaman, suku-suku lain, pengunjung di pantai-pantai yang mengenakan pakaian ala kadarnya karena adat, ditangkap karena jelas-jelas melanggar UU Antipornografi. Banyak hal di masyarakat yang bila dipandang dari satu sisi legal formal saja melanggar aturan dan pelakunya harus ditangkap. Tetapi, kan tidak. Sebab, polisi memandang dimensi yang lain. Begitu pula halnya dengan kasus BW. Semakin bertahan dengan berargumentasi hanya dari satu sisi legal formal semakin menunjukkan Polri tidak independen. Dengan situasi ini, kesan Polri menjadi alat penguasa terasa begitu kental. Kepada Presiden Jokowi, saat pilpres lalu, saya memilih Anda. Hingga detik ini pun, saya tidak pernah menyesali. Tetapi, sungguh Anda benar-benar sangat mengecewakan bila memilih cari aman dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif tanpa makna seperti yang telah Anda tunjukkan. Kini saatnya Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah presiden. Bertindaklah sebagai presiden. Yang milik rakyat dan bekerja untuk rakyat. Bukan hanya milik PDIP dan segelintir baron politik yang seperti mendapat blank cheque kekuasaan yang amat besar. Juga jangan mengambil tindakan yang dilakukan hanya untuk menyenangkan semua pihak. ●

Etika Politik Konvensi Partai Demokrat Kardono Setyorakhmadi ;   Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

JAWA POS, 21 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

SETELAH perhelatan pemilu legislatif, fokus perhatian politik nasional menjadi banyak. Selain isu permainan surat suara, koalisi, dan siapa saja yang menjadi capres, ada satu fokus perhatian politik yang begitu menggelitik. Yakni, bagaimana nasib konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kendati petinggi Demokrat sudah menjelaskan tetap meneruskan konvensi, masih banyak pertanyaan yang menggantung. Dengan perolehan suara di bawah 10 persen, jelas Partai Demokrat harus berkoalisi dalam pilpres mendatang. Tapi, di sisi lain, bila konvensi tidak segera dipercepat, itu tentu menjadi bumerang buat Partai Demokrat sendiri. Sebelas peserta konvensi adalah orang-orang terpilih, yang kemampuannya di atas rata-rata kemampuan masyarakat Indonesia. Ada Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang dikenal dengan sentuhan Midas-nya; ada Dino Pati Djalal, yang kemampuan diplomatiknya tidak usah diragukan lagi; Anies Baswedan, yang muda dan cerdas; serta sederet nama dengan prestasi hebat masing-masing. Menggantung konvensi sedemikian lama sama dengan menjadikan sebelas orang hebat tersebut seperti Gareng-garengan (Gareng = nama punakawan) di panggung politik. Apalagi pemenang konvensi itu tidak di-endorse Partai Demokrat sedemikian rupa menjadi calon presiden, akan sungguh tidak etis. Ketika merencanakan dan menggelar konvensi pada 2013, tujuan Partai Demokrat jelas. Elektabilitas the ruling party tersebut tengah terjun bebas. Simpati orang terhadap Demokrat terus merosot. Konvensi itu diadakan untuk mendongkrak pamor partai berlambang mercy tersebut. Penyebab melorotnya perolehan suara Partai Demokrat -ini banyak orang mafhum- adalah banyaknya kader partai yang terkena kasus korupsi. Dua orang di antara triumvirat partai tersebut, yakni Anas Urbaningrum (ketua umum DPP) dan M. Nazarudin (bendahara DPP), terlibat kasus korupsi. Sejumlah kadernya, misalnya Angelina Sondakh, juga ditahan. Angie dan juga Anas termasuk tokoh dalam iklan antikorupsi Demokrat hanya menambah ironi dan membuat masyarakat makin mencibir Demokrat. Terlepas dari hal apa pun, Demokrat merasa harus melakukan sesuatu untuk menaikkan citranya itu. Konvensi capres Partai Demokrat itulah yang seharusnya bisa menjadi salah satu strategi penting. Hanya, pelaksanaan konvensi mengalami banyak aral, geregetnya kurang terasa. Tapi, menyebut bahwa konvensi capres Demokrat gagal dalam tujuannya, yaitu meningkatkan elektabilitas, jelas sebuah pendapat yang terburu-buru. Sebab, memang tidak ada parameter yang jelas. Kalau konvensi dianggap tidak berhasil, buktinya apa? Apakah hanya karena dapat sembilan persen? Kalau itu alasannya, bisa dibalik seperti ini. Jangan-jangan, bila tanpa konvensi, Partai Demokrat lebih terpuruk dan hanya mengantongi lima persen suara. Sebuah angka yang sebelumnya banyak dipindai oleh sejumlah lembaga survei untuk Demokrat. Hanya, yang lebih terpenting adalah setiap konvensi politik tentu ada etikanya. Apalagi, konvensi merupakan sebuah skema politik yang serius. Bukan Gareng-garengan. Bagaimana juga, para peserta konvensi adalah figur-figur terkemuka di negeri ini. Mereka sudah berkeringat, mengeluarkan energi, dan finansial yang tidak kecil. Dengan sukarela, mereka ikut bertarung demi menaikkan pamor Partai Demokrat. Pada tiap apa pun, termasuk perhelatan penting seperti konvensi, ada awal dan akhir. Akhir dari konvensi yang baik adalah diumumkannya pemenang berikut pertanggungjawaban parameternya. Dalam kondisi politik Indonesia sekarang, Partai Demokrat harus bergegas. Sayangnya, perkembangan terakhir justru menunjukkan kebalikannya. Konvensi Partai Demokrat menjadi tidak terdengar. Penyebabnya, itu bukan masalah relevan atau tidak, tetapi soal etik politik. Ini adalah masalah brand sebuah partai yang sedang berkuasa dan marwah orang-orang yang terlibat dalam konvensi. Kalau konvensi dihentikan begitu saja atau pemenangnya tidak mendapatkan reward yang layak dari partai, Partai Demokrat yang tengah melorot suaranya itu akan makin dicibir masyarakat. Tapi, yang paling tidak etis adalah figur-figur publik menjadi semacam "mainan" pendongkrak suara dari Demokrat. Dipakai jika perlu, dibuang jika tidak diperlukan lagi. Hal itu -dari sudut pandang apa pun- sudah tidak patut terjadi pada partai yang fatsun politiknya selalu mengedepankan rasa santun tersebut. Dengan demikian, Demokrat harus segera mempercepat penyelesaian konvensi dan memperjuangkan pemenangnya secara patut. Soal apakah tokoh yang menang konvensi akan bisa benar-benar menjadi capres adalah masalah selanjutnya. Paling tidak, dengan meneruskan dan mempercepat konvensi, Partai Demokrat bisa memperlihatkan bahwa partai ini amanah, berusaha tetap tegak, dan punya integritas di tengah penurunan suaranya. Sebuah sikap yang akan menunjukkan bahwa partai ini mempunyai etika politik yang tinggi. Itu merupakan modal penting. Sebab, pada masa berikutnya, rakyat tentu akan memilih partai yang amanah dan mempunyai etika politik yang terjaga. ●