BBM Lagi

BBM Lagi M Jusuf Kalla ;  Wakil Presiden RI 2004-2009

KOMPAS, 30 Mei 2013

Awal April 2013, saya ke Turki melihat kemajuan ekonomi dan sosial negara itu. Dalam pertemuan dengan para pengusaha dan beberapa menteri, saya bertanya harga bensin di sana dan terkejut mengetahui harganya, TL 4,2 atau Rp 23.000 per liter.

Saat mengetahui harga bensin di Indonesia hanya Rp 4.500 per liter, mereka balik terkejut: seperlima harga bensin di Turki. Jadi, di Turki bensin dipajaki, di Indonesia disubsidi berat. Turki tetap maju dan tumbuh ekonominya, terbaik di Timur Tengah dan Eropa.

Harga BBM di dunia amat bervariasi. Yang termurah di Venezuela dan negara pengekspor BBM dengan penduduk sedikit, seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Qatar. Yang mahal di Eropa. Indonesia, kita tahu, tak lagi pengekspor, tetapi pengimpor yang kian membesar. Jadi, harga BBM akan selalu memengaruhi besar-kecil APBN bagi pembangunan. Kebijakan harga BBM bertahun-tahun selalu jadi perhatian dan debat terbuka di Tanah Air. Ia dianggap sangat peka secara ekonomi dan sosial, bahkan bisa mengganggu keamanan.

Seperti kita maklumi, kebijakan harga sekarang untuk premium dan solar Rp 4.500 per liter sehingga energi (BBM dan listrik) harus disubsidi pada 2013 lebih dari Rp 300 triliun, sekitar 20 persen dari APBN, lebih besar dari total anggaran infrastruktur yang sangat penting. Paham yang diajarkan sejak SMA, ekonomi adalah bagaimana memilih sumber daya dan dana yang terbatas untuk kebutuhan yang hampir tak terbatas. 

Harga BBM dinaikkan atau tidak, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah dana negara Rp 300 triliun itu tetap dipakai untuk menyubsidi sebagian besar warga yang punya mobil dan rumah besar dengan AC, atau dipakai untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, dan pertanian sehingga kita bisa mengurangi impor, serta perbaikan fasilitas kesehatan dan lain-lain untuk mengurangi kemiskinan.

Dewasa ini, subsidi BBM sudah melebih kuota anggaran. Artinya, subsidi menyebabkan defisit, dan defisit dibiayai dengan utang. Relakah kita subsidi untuk mobil dibayar dengan utang yang nanti dibayar anak cucu?

Jika pilihannya tetap menyubsidi orang mampu dibandingkan dengan meningkatkan pembangunan, harga BBM tetap seperti sekarang. Namun, jika kita memilih memperbaiki prasarana masyarakat, membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengurangi utang, dana subsidi Rp 300 triliun itu harus dikurangi dan dialihkan untuk biaya pembangunan nasional yang lebih bermanfaat. Cara mengurangi adalah menaikkan harga, melaksanakan penghematan biaya rutin, dan membasmi korupsi yang membebani pembangunan ekonomi.

Yang bermanfaat

Memang, dalam pilihan kebijakan BBM, tidak ada yang enak. Semua berisiko. Namun, pemerintah harus memilih yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Kalau harga BBM tidak naik seperti sekarang ini, pemerintah tidak punya banyak kemampuan untuk meningkatkan pembangunan atau membantu warga miskin sehingga di mana-mana jalan dan fasilitas umum, seperti pengairan, sulit diperbaiki dan dibangun. Akibatnya, di mana-mana macet, pertanian menurun, dan angka kemiskinan turun lambat.

Pertumbuhan kita yang di atas 6 persen akan turun tanpa pembangunan infrastruktur dan pertanian yang baik. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2013—sesuai dengan laporan BPS. Pada bulan-bulan terakhir ini, kita melihat pula antrean panjang karena pasokan BBM subsidi dibatasi di banyak daerah, khususnya di daerah yang memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi (Kalimantan dan daerah industri di Jawa). Artinya, akan terjadi penurunan produktivitas ekonomi kita secara keseluruhan dan melambannya sistem logistik nasional.

Semua itu akan meningkatkan biaya dan ongkos produksi barang-barang. Akhirnya inflasi. Jadi, kalau ada alasan tak menaikkan harga BBM karena khawatir inflasi, justru dengan membatasi pasokan untuk pengendalian kuota, inflasi naik tanpa manfaat.

Kalau terjadi kenaikan harga BBM, pasti ada akibat juga: kenaikan berbagai biaya, seperti biaya angkutan yang lanjutannya pada harga lain. Ini semua bergantung pada besaran kenaikan.

Kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sebesar 160 persen yang dilakukan dua kali merupakan yang terbesar dalam sejarah (akibat kenaikan harga minyak dunia 75 dollar AS per barrel) dan memang menyebabkan naiknya inflasi dan menambah kemiskinan 1 persen pada 2006. Hal itu antara lain disebabkan kenaikan harga minyak tanah 180 persen, dari Rp 700 ke Rp 2.000 per liter. Karena diimbangi bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 per keluarga per bulan, tingkat kemiskinan dan inflasi kembali turun pada 2007. Jadi, inflasi yang terjadi karena obat untuk menyehatkan ekonomi tidak sia-sia.

Kenaikan harga sebesar itu akibat perbuatan pemerintah karena sebelumnya menahan harga BBM rendah sehingga subsidi mendekati 30 persen dari APBN yang baru sekitar Rp 600 triliun. Tanpa kenaikan harga BBM pada 2005, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa untuk pembangunan.

BLT

Kalau pemerintah sekarang membiarkan subsidi seperti sekarang, akibatnya akan ditanggung pemerintah yang akan datang. Siapa pun pemerintah nanti harus menaikkan harga demi mengurangi subsidi supaya ada dana untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, terpaksa berutang lagi.

Bila pemerintah mengurangi subsidi sekarang dengan menaikkan harga 30-35 persen atau Rp 1.500, efeknya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2005 dan 2008. Di samping persentasenya kecil, hanya seperenam, juga karena minyak tanah yang selalu menjadi kebutuhan masyarakat miskin tidak dipakai lagi karena telah dikonversi ke gas. Jadi, kenaikan hanya pada premium dan solar untuk angkutan. Solar dan premium dapat dihemat—kalau harga naik—dengan mengurangi perjalanan mobil. Minyak tanah untuk memasak tentu tidak dapat dikurangi.

Pengurangan risiko dengan memberi BLT kepada rakyat tetap pilihan yang baik meski dianggap menguntungkan partai pemerintah. Namun, kita harus memahami, penerima adalah rakyat kita, rakyat semua partai. ●

Antara BBM dan BLT?

Antara BBM dan BLT?

Dinna Wisnu, DIREKTUR PASCASARJANA BIDANG DIPLOMASI, UNIVERSITAS PARAMADINA

SUMBER : SINDO, 21 Maret 2012

”Harus punya hatilah, punya empati, jangan segala hal dipolitikkan. Tidak baik. Rakyat akan terhina kalau dilihat kaca mata politik,rakyat harus dibantu. Kita jangan menina-bobokan mereka lagi yang tidak tepat menerima subsidi,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembekalan petinggi Partai Demokrat di Cikeas pada 18 Maret 2012.

Itulah respons beliau menanggapi kritik atas kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan untuk mengimbangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Berulangkalisaya renungkan pernyataan Presiden SBY tadi dan dua hal muncul.

Pertama, suka tidak suka, setiap tahun pikiran kita masih dibebani dengan dilema antara menaikkan atau tidak harga BBM bersubsidi. Sesudah itu, pemerintah meminta kita berpikir tentang apakah insentif atas kenaikan harga bensin premium tadi terhitung sebanding dengan nilai subsidi yang dicabut. Mengapa rakyat diminta berhitung dan merasa bersalah jika tidak berkorban dengan bersedia membayar lebih ongkos transpor sehari-harinya?

Kedua,kerangka bicara Presiden SBY menyiratkan subsidi adalah kewajaran.Hanya saja kemudian beliau protes karena ada ketidaksepakatan cara pandang tentang siapa yang perlu disubsidi pada suatu masa dan apa bentuk subsidinya. Apakah dilema yang disampaikan Presiden ini tulus atau pencitraan belaka? Saya mendengar sendiri dari sejumlah perwakilan negara sahabat bahwa urusan kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebenarnya tidak perlu dan melelahkan.

Di negara lain, urusan itu cuma urusan kecil di dapur pemerintah. Mengapa? Siapa pun tahu, harga minyak bumi memang tidak stabil. Lantaran merupakan barang langka dan ratarata negara masih mengandalkan minyak bumi sebagai pembangkit energi dan bahan bakar, kecenderungan harga minyak bumi tidak akan turun. Itu sebabnya negara lain sudah repot-repot berinvestasi dan saling sikut untuk memenangi tender pengeboran minyak di segenap pelosok bumi.

Hungaria, negara kecil di Eropa Timur itu, sekarang sedang gencar mengampanyekan perlunya berhemat sumber daya alam, termasuk minyak bumi. Hungaria merasa perlu berbagi pengalaman pahit hidup sebagai negara yang royal dengan sumber daya alamnya dan sekarang cuma bisa menjadi negara transit yang mengalami ketergantungan politik kepada negaranegara pemasok energinya. Jadi,sedih rasanya bila mendengar setiap tahun pembicaraan kita tidak pernah beranjak dari hal yang itu-itu saja.

Kalau kenaikan harga BBM bersubsidi ini dikaitkan dengan nasib rakyat penerima BLT, maka Presiden SBY salah kaprah.Yang berteriak bukan cuma rakyat miskin yang nantinya bisa menikmati BLT sebagai kompensasi, tapi juga mereka yang bekerja dan para pengatur rumah tangga.Yang mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM termasuk juga penduduk berpenghasilan di atas garis kemiskinan,termasuk mereka yang punya kendaraan pribadi dan punya rumah, tetapi tidak bisa dikatakan hidup mewah.

Artinya, jika yang disoroti adalah aspek siapa yang berhak menerima subsidi, yang muncul justru resistensi.Apalagi subsidi di mana pun dan kapan pun selalu memunculkan kontroversi.Bukan karena penduduk tidak punya empati atau jahat,tetapi justru karena orang melihat ada masalah lain yang lebih besar sehingga muncul kebutuhan untuk memberi subsidi.

Problem subsidi dan kenaikan harga BBM ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan energi dan posisi diplomasi suatu negara terhadap negara-negara lain, khususnya yang punya pasokan energi besar atau yang gerak-geriknya ikut memengaruhi harga minyak dunia. Apakah pekerjaan rumah menjamin ketahanan energi ini sudah dikerjakan secara serius di Indonesia? Apakah diplomasi Indonesia menunjang upaya itu? Dari segi diplomasi ke negara- negara penghasil minyak bumi, misalnya.

Indonesia tergolong masih mudah terombang- ambing di antara tekanan politik negara yang saling berseteru.Ketika AS bersitegang dengan Iran, justru yang dipertentangkan adalah soal benar tidaknya Iran dalam kepemilikan senjata nuklir. Kepentingan Indonesia untuk membentuk wacana damai agar hargaminyak bumi terjaga baru sebatas sepucuk surat dari Presiden SBY kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Tidak ada pendekatan khusus kepada Iran ataupun AS atas kepentingan Indonesia tersebut. Ketika AS menekan Irak dan terang-terangan meraup keuntungan dari penguasaan atas ladang-ladang minyak di sana, Indonesia memilih pasif. Terhadap AS pun Indonesia tidak memberi perhatian khusus pada dialog untuk meminimalkan tekanan harga minyak bumi akibat invasi AS ke Irak.

Solusi dicari di dalam negeri saja dengan bersitegang dengan parlemen dan rakyat. Mengenai pembangunan sumber energi terbarukan,ada banyak tawaran kerja sama yang masuk dari Eropa seperti Spanyol dan Amerika Latin seperti Brasil yang sudah lebih terdepan dalam hal pengembangan alat-alat pendukung energi terbarukan.Namun tawaran kerja sama itu terbentur keterbatasan dana dan komitmen politik Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pengusaha dan warga Indonesia yang ingin mengembangkan tawaran kerja sama itu.

Para pengusaha di bidang itu mengaku kesulitan menekan biaya siluman yang muncul akibat ketidakselarasan aturan antara pemerintah pusat dan daerah. China sangat aktif mengeksplorasi ladang-ladang minyak di seluruh dunia agar punya konsesi baru. Tapi China berkomitmen tinggi untuk mengembangkan energi terbarukan.

Tahun 2011, China mencanangkan tak kurang dari USD1,54 triliun dalam kurun waktu 15 tahun ke depan untuk proyek energi terbarukan dalam bentuk investasi pemerintah untuk kendaraan, lembaga keuangan,serta kebijakan keuangan dan pajak. Ada sejumlah BUMN China yang melakukan investasi besarbesaran untuk mengonservasi energi,menekan polusi,dan mengembangkan proyek-proyek swasta baru.

Angka ini lebih dari 100 kali lipat penghematan BBM di Indonesia! Jadi, keluhan pemerintah dan nantinya DPR atas kenaikan harga bensin premium hendaknya tidak menyita perhatian secara berlebihan.Ada pekerjaan rumah lebih besar, yakni pembenahan ketahanan energi melalui diplomasi yang lebih proaktif,berani, dan tanggap terhadap tawaran dan perkembangan di sekeliling.

Selayaknya kita bertanya,mengapa dana hasil berhemat subsidi tadi tidak diarahkan ke proyek konkret yang membuat harga bahan bakar lebih terjangkau? ●