Donald Trump dan Timur Tengah

Donald Trump dan Timur Tengah Smith Alhadar  ;   Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

                                                  TEMPO.CO, 25 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Mulai Januari mendatang, Donald Trump menduduki Gedung Putih sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Dengan Amerika di bawah pemerintahan Trump, Timur Tengah akan mengalami perubahan sekaligus   ketegangan baru.  Israel, Palestina, Suriah, Iran, dan negara-negara Arab Teluk menghadapi situasi baru beserta dampaknya yang besar. Dukungan pemerintah Trump yang tanpa reserve kepada pemerintah garis keras Israel, termasuk mendukung pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat serta pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, akan mengobarkan pemberontakan Palestina dan memberi pembenaran bagi Hamas untuk mulai angkat senjata lagi. Korban berikutnya adalah pengungsi Suriah. Tidak seperti Barack Obama, Trump menolak pengungsi Suriah masuk ke AS. Untuk mengatasi soal pengungsi, AS akan mengupayakan "zona aman" di dalam wilayah Suriah. Tapi AS juga akan menekan negara Arab Teluk agar membiayai kebutuhan   jutaan pengungsi tersebut. Selanjutnya, dalam rangka rekonsiliasi dengan Rusia, AS berencana memberi kebebasan kepada Moskow untuk mencapai target-targetnya di Suriah. Dan, sebagaimana Rusia, AS juga akan mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sebaliknya, AS akan menekan negara Arab Teluk agar menghentikan bantuan senjata dan logistik lainnya ke kelompok-kelompok oposisi. Bersama Moskow, Washington akan membentuk pemerintahan persatuan dengan Bashar al-Assad sebagai pemimpin serta menyertakan kelompok oposisi yang mau berdamai dengan Assad. Tentu ini akan menciptakan ketegangan antara AS di satu pihak dan Arab Teluk di pihak lain. Kebijakan AS lainnya yang akan menimbulkan keruwetan baru di Timur Tengah adalah niat Trump membatalkan perjanjian nuklir dengan Iran, yang dicapai pada Juni tahun lalu antara Iran dan P5 (anggota permanen Dewan Keamanan PBB, yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS) plus Jerman. Perjanjian ini mengharuskan Iran membatasi program pengayaan uranium hingga batas yang tidak memungkinkan Iran membuat bom nuklir. Bagaimanapun, perjanjian ini telah membuat Israel dan Arab Saudi sekutu AS marah besar. Iran tidak dipercaya dapat memegang janjinya. Terlebih, perjanjian itu membebaskan Iran dari sanksi di bidang ekonomi, sehingga negeri itu dipandang lebih leluasa menjalankan politik regionalnya yang merugikan Arab dan Israel. Untuk menstabilkan Timur Tengah dalam kaitan isu Iran, AS akan membangun hubungan segitiga Turki-Mesir-Arab Saudi di bawah sokongan AS. Pembatalan perjanjian nuklir dengan Iran akan memuluskan jalan kaum konservatif di Iran kelompok yang menentang perjanjian nuklir memenangi pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada Mei tahun depan. Kebijakan AS terhadap Iran ini kontradiktif dengan kebijakan terhadap Suriah. AS tidak mungkin memaksa Rusia dan Suriah memutus hubungan dengan Iran, yang ikut terlibat dalam perang Suriah. Iran adalah sekutu Rusia dan Suriah terkait dengan proxy war di Suriah. Selain itu, niat Trump memerangi dengan keras Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak akan mulus tanpa keterlibatan Iran, yang memiliki milisi Syiah di Irak dan pasukan di Suriah. Bila AS membatalkan perjanjian itu, kredibilitas pemerintah Trump sebagai pihak yang berkomitmen pada perjanjian internasional akan tercoreng. Lebih dari itu, AS menciptakan ketegangan dengan Iran yang akan memaksa negara itu terutama bila kaum konservatif menang menghidupkan lagi program nuklirnya. Memang tidak mudah menjalankan kebijakan yang ideal di Timur Tengah. Tapi kebijakan AS yang agresif, yang memberi keleluasaan kepada Israel, menciptakan permusuhan baru dengan Iran. Adapun membebani negara Arab Teluk dengan biaya besar untuk penanganan pengungsi Suriah saat pendapatan mereka menurun drastis akibat anjloknya harga minyak dunia hanya akan menambah persoalan baru di Timur Tengah. Trump juga harus menilik kebijakan mendukung koalisi Arab dalam perang di Yaman. Tidak ada prospek kemenangan koalisi Arab dalam perang itu, sementara kehancuran infrastruktur dan tragedi kemanusiaan sedang berlangsung di negara Arab termiskin tersebut. ●

Trump dan Timur Tengah

Trump dan Timur Tengah Zuhairi Misrawi  ;   Ketua Moderate Muslim Society (MMS);  Peneliti The Middle East Institute

                                                    KOMPAS, 17 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kemenangan Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS tidak hanya mengubah peta politik di dalam negeri AS, tetapi juga akan membawa perubahan besar di Timur Tengah. Kini, tak mudah bagi publik Timteng menerka kira-kira seperti apa kebijakan politik di Timteng. Di satu sisi, Trump dalam kampanyenya berjanji fokus pada kebijakan dalam negeri untuk memulihkan ekonomi. Namun di sisi lain, masih banyak persoalan politik di Timteng yang perlu keterlibatan AS. Beberapa agenda yang akan mendapat perhatian Trump ialah Palestina, Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), serta Iran. Jika tak hati-hati dalam memecahkan masalah-masalah itu, bukan tak mungkin akan jadi bencana politik bagi AS, seperti dilakukan pendahulunya dari Partai Republik, George W Bush. Beberapa hari menjelang pilpres AS, menurut Robin Wright di The New Yorker, ada sembilan negara di Timteng yang disurvei perihal pilihan mereka terhadap presiden AS. Antara lain: Aljazair, Mesir, Irak, Maroko, Palestina, Tunisia, Arab Saudi, Jordania dan Kuwait. Sekitar 66 persen memilih Hillary Clinton dan hanya 11 persen memilih Trump. Pilihan terhadap Trump paling rendah di Mesir dan Palestina. Rendahnya pilihan warga Arab terhadap Trump berbanding terbalik dengan sikap rezim yang berkuasa di Timteng. Trump justru mendapatkan respons positif dari sejumlah rezim, khususnya Mesir dan Arab Saudi. Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi merupakan pemimpin Timteng yang pertama kali menelepon dan mengucapkan selamat langsung kepada Trump. Sikap El-Sisi ini didasari pada fakta bahwa Trump dianggap lebih menguntungkan daripada Hillary. Trump lebih condong pada stabilitas politik daripada demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam sebuah pertemuan antara Trump dan El-Sisi di AS saat masa kampanye, keduanya terlihat punya chemistry dan visi yang sama soal pentingnya stabilitas politik di Timteng. Selain Mesir, Arab Saudi juga menyambut positif kemenangan Trump. Menlu Adel al-Jubeir dalam akun Twitter-nya langsung mengucapkan selamat atas kemenangan Trump dan berharap dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sikap Arab Saudi dapat dimaklumi karena mereka sangat kecewa terhadap Obama yang melakukan normalisasi hubungan AS-Iran dalam kesepakatan nuklir. Palestina Isu paling krusial yang akan banyak mendapatkan perhatian warga Timteng pada kepemimpinan Trump adalah Palestina. Pasalnya, Trump telah mengambil sikap memihak kepada Israel terkait konflik menyejarah Israel-Palestina. Pada masa kampanye pilpres, Trump berjanji akan menegaskan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia juga berjanji mengakhiri perundingan solusi dua negara hidup berdampingan dengan damai (two states solution). Bahkan, Trump akan mendukung pendudukan Israel di Tepi Barat dan pembangunan pemukiman baru di Jerusalem Timur, yang wilayah Palestina. Maka dari itu, kemenangan Trump merupakan kekalahan Palestina. Cita-cita mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina akan semakin sulit, bahkan hampir dipastikan mengalami kegagalan. Padahal negara-negara Eropa sedang berusaha mendorong kemerdekaan Palestina. Tanpa dukungan AS, upaya ini akan gagal. Indonesia juga dua tahun terakhir sangat aktif mendorong kemerdekaan Palestina. Sikap Trump ini bukan tanpa risiko. Langkah berada di pihak Israel akan membawa konsekuensi tidak sederhana. Langkah ini akan membangunkan macan tidur, khususnya faksi Hamas yang keras terhadap Israel. Pelajaran masa lalu membuktikan, sikap ekstrem Trump terhadap Palestina akan menjadikan Hamas sebagai idola politik warga Palestina. Artinya, jika digelar pemilu di Palestina, Hamas akan mendapatkan dukungan politik lebih besar, karena sikap Hamas yang menentang keras Israel akan mendapatkan dan akan menemukan momentumnya, bahwa AS dan Israel merupakan penghalang bagi kemerdekaan Palestina. Tak hanya itu, isu Palestina tak hanya berdampak bagi instabilitas politik di dalam negeri Palestina, tetapi juga pada ranah global. Kelompok ekstrem seperti NIIS dan Al Qaeda akan mendapatkan amunisi untuk melawan AS dan sekutu-sekutunya karena mereka sebagai biang keladi penindasan global. NIIS Kedua, NIIS. Tak bisa dimungkiri, NIIS kelompok yang sangat bergembira menyambut kemenangan Trump. Janji Trump yang hendak melarang Muslim masuk ke AS hanya akan menjadi bensin yang dapat mengobarkan ideologi ekstremis NIIS. Bahkan NIIS mengancam AS jika Trump bersikukuh memberlakukan orang Muslim di AS secara diskriminatif, pembalasan NIIS akan jauh lebih keras. Di samping itu, Trump dalam kampanye berjanji membumihanguskan NIIS. Obama relatif keras terhadap NIIS, tetapi Trump yang didukung kubu konservatif AS akan jauh lebih besar mengerahkan kekuatan militer untuk melawan NIIS. Langkah tersebut juga tak selamanya positif. Sikap keras yang dilakukan Trump terhadap NIIS tak akan jadi jaminan NIIS akan sirna di muka bumi. Bahkan jika tak hati-hati, sikap Trump yang akan mengerahkan kekuatan militer terhadap NIIS akan membesarkan NIIS. Mereka yang selama ini mulai kecewa pada NIIS akan terkonsolidasi, karena AS musuh bersama kelompok ekstremis. NIIS akan dengan mudah membuat narasi ”melawan AS”. Maka dari itu, NIIS meyakini Trump merupakan akhir dari kedigdayaan AS karena AS akan jadi musuh bersama. AS akan mengalami deligitimasi moral karena sikapnya yang menggunakan militer untuk menghabisi NIIS. Sikap AS terhadap Irak dan Afganistan menjadi contoh, betapa kekuatan militer tak bisa menghancurkan kelompok ekstremis. Alih-alih ingin menghancurkan mereka, justru membangun mereka dari tidurnya. Iran Ketiga, Iran. Kebijakan Trump terhadap Iran akan jadi babak baru yang menarik perhatian. Pasalnya, Trump berencana meninjau kembali kesepakatan nuklir AS-Iran. Obama memandang lebih baik menormalisasi hubungan dengan Iran yang terus memburuk sejak 1979 dengan mengontrol dan membatasi pengembangan nuklir. Namun, Trump justru menganggap kesepakatan itu ancaman bagi pengembangan nuklik Iran. Karena itu, Trump berjanji membatalkan kesepakatan itu. Sikap ini akan mengubah wajah relasi AS-Iran ke depan. Selama ini, Iran bersama AS dan Rusia bersama-sama menumpas NIIS. Obama meyakini tak mungkin melawan NIIS tanpa melibatkan Iran. Maka dari itu, sikap keras Trump harus dibayar dengan sejauh mana komitmen Iran dalam peran serta melawan NIIS. Bahkan yang lebih penting, sikap Trump bisa membangunkan kubu konservatif di Iran. Sebab itu, kemenangan Trump disambut meriah kubu konservatif di Iran. Padahal Iran akan menggelar pilpres Mei 2017. Sikap keras Trump atas Iran akan jadi amunisi penting kaum konservatif untuk memiliki kebijakan serupa dengan Trump, menentang keras AS dan menolak kesepakatan politik dengan AS. Secara umum, beberapa rencana kebijakan luar negeri Trump akan jadi angin segar bagi kaum konservatif dan ekstremis Timteng. Trump harus mempertimbangkan beberapa kebijakan terhadap Palestina, NIIS, dan Iran. Dampak mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. ●