Moralitas Menyelamatkan Masa Depan HS Dillon  ;  Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, 2001

                                                           KOMPAS, 16 Juli 2015          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sekitar medio Juni lalu Paus Fransiskus menyampaikan pesan ”Laudato Si’, mi’ Signore”, atau ”Terpujilah Engkau, Tuhanku” dalam terjemahan bebasnya. Kendati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang Paus, dokumen mengambil bentuk sepucuk surat kepada lingkar uskupnya, pada hakikatnya ensiklik ini merupakan pesan Paus kepada kita semua. Pesan yang bertajuk ”merawat rumah bersama menghadapi perubahan iklim” langsung memicu respons berbagai negara. Politikus yang dangkal dan ambisius, penganut agama Katolik sekalipun, menampik pesan seraya mendesak agar Paus tidak mencampuri dunia praktis mereka. Yang menyambut sangat antusias justru para pakar dan aktivis perubahan iklim, kesenjangan sosial,kemiskinan, sertakeadilan sosial lintas agama. Apa sebenarnya yang disampaikan Paus Fransiskus? Dalam 180 halaman ensiklik, terungkaplah sebuah visi terpaut permukiman kumuh Buenos Aires dengan suatu konsistensi teguh keberpihakan kepada kaum papa. Dengan kelugasan mantan guru dan bahasa sangat menyentuh, Paus pada intinya menarik perhatian kita kepada rumah bersama kita yang sedang rusak dengan dampak menimpa semua, terutama negara dan penduduk miskin.Paus membidik konglomerat, maskapai energi, politikus tak berwawasan, ilmuwan vulgar, ekonom neolib, warga tak acuh, serta media yang rabun. Paus Fransiskus menyesalkan ketakpedulian para penguasa, khususnya pemimpin negara kaya dan para industrialis, yang paling menikmati paradigma bahan bakar fosil sekarang. Ia juga mendakwa negara paling maju telah lebih dulu menikmati penggunaan batubara, minyak, dan gas bumi sehingga berutang sosial yang besar kepada negara berkembang. Paus mendesak agar para penguasa mengubah pola hidup, produksi, dan konsumsi yang mengancam kelestarian menjadi cara merawat rumah bersama yang lebih bertanggung jawab. Cara kita kini merawat lingkungan terkait erat dengan cara kita saling merawat. ”Kita bukan menghadapi dua krisis yang berbeda, tetapi sebuah krisis kompleks yang melingkupi aspek sosial maupun lingkungan.”Karena itu, hanya sebuah revolusi kultural yang beraniyang dapat menyelamatkan manusia dari sedotan spiral menghancurkan diri, wanti-wanti sang Paus. Desakan Joko Widodo Pada saat bersamaan, pada tataran negara-bangsa, Presiden Joko Widodo pernah mendesak pentingnya melaksanakan revolusi mental untuk menyelamatkan Republik. Wacana revolusi mental tentu lahir untuk mengadakan koreksi mendasar kepada paradigma pertumbuhan ekstraktif yang merusak lingkungan sembari meminggirkan rakyat kecil. Mungkin pesan Paus kali ini hadir tepat waktu untuk kembali mengingatkan kita pada janji Jokowi tersebut. ”Pujian kepadamu, ya Tuhanku”, merupakan madah indah Santo Fransiskus dari Asisi, sosok yang sangat mencintai alam dengan segala makhluknya. Senandung ini mengingatkan bahwa rumah kita ini ibarat saudara perempuan, sahabat kita berbagi kehidupan, dan ibarat seorang ibu cantik yang merangkul kita mesra. Paus mengingatkan bahwa saudara perempuan kita sedang meratap kini karena manusia sudah melukai segala yang diberikan Tuhan kepadanya melalui tindakan tak bertanggung jawab. Manusia memandang diri sebagai tuan dan pemilik yang berhak merampok Ibu Pertiwi sesuka hati. Kekerasan yang bermukim di hati kita dilukai dosa tecermin juga dalam gejala penyakit yang timbul di lahan, air, udara, dan segala bentuk kehidupan. Itu sebabnya Bumi yang sudah diperkosa terbilang di antara kaum miskin yang paling ditelantarkan. Kita sudah melupakan bahwa kita ini hanya debu, badan kita terbangun dari elemen-elemen Bumi, kita mengirup udaranya dan menerima kehidupan dan penyegaran melalui airnya Karena itu, Paus Fransiskus menuntut negara maju harus melunasi utang ini dengan mengurangi konsumsi energi tak terbarukan dan membantu negara kurang mampumengimplementasi kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan. Nicholas Stern, ekonom Inggris, yang menerbitkan laporan sangat berpengaruh tentang perubahan iklim beberapa tahun lalu, menyatakan bahwa ensiklik Paus sangat bermakna karena dapat jadi tuntunan bagi pemimpin lain, terutama karena kegagalan kepala negara dan pemerintahan negara industri menampilkan kepemimpinan politik selama ini. Aktivis Naomi Klein amat bersyukur bahwa Paus telah mengaitkan perubahan iklim dengan kapitalisme, peran ketakadilan ekonomi, konsumtivisme, dan mengajukan tuntutan agar negara maju melunasi utang sosial dan finansial kepada negara berkembang sebagai imbalan kerusakan planet selama ini. Mengutip langsung dari ensiklik: ”Mindset yang menolak mengambil keputusan radikal untuk meluruskan tren pemanasan global adalah mindset serupa yang menghalangi tercapainya tujuan menghapuskan kemiskinan.” Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyambut ensiklik Paus Fransiskus seraya menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab besar merawat dan melindungi ru- mah bersama, Bumi, dan menunjukkan solidaritas dengan warga termiskin paling rentan, mereka yang paling menderita akibat dampak perubahan iklim. Paus Fransiskus menutup ensiklik dengan memanjatkan doa ke hadapan Tuhan yang hadir di seluruh jagat, ”...Oh Tuhan Sang Miskin, kuatkan kami menyelamatkan mereka yang dilupakan dan yang ditelantarkan di Bumi yang demikian berharga di mataMu. Bawalah kesembuhan ke dalam kehidupan kami agar kami melindungi Bumi dan bukan memangsanya, agar kami menyemai keindahan bukan polusi dan kehancuran.” Beranikah kita memupuk kekuatan moral merebut keadilan sosial menghadapi penguasa dan pengusaha yang sudah demikian dirasuki keserakahan? Jawaban jujur hanya dalam nurani. ●

Apakah Reshuffle Kabinet Solusi?   HS Dillon  ;   Ketua MWA-ITB 2004-2006

KORAN TEMPO, 26 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kekurangpuasan terhadap kabinet yang sudah muncul sedari awal kini memperoleh momentum. Berbagai opini masyarakat dijaring untuk menilai menteri-menteri tanpa kriteria yang jelas. Akhir pekan lalu, Presiden menghimpun laporan hasil kerja menterinya selama enam bulan terakhir dan kabarnya akan mempergunakan empat kriteria yaitu, struktur kelembagaan yang melancarkan pencairan dana, tepat dan sesuai dengan jadwal penerapan program, efektivitas sosialisasi program, serta kemampuan menjual program, dan kemajuan yang telah dicapai kepada masyarakat. Bagaimana sebenarnya kriteria yang sahih untuk menilai kinerja seorang menteri? Yang paling pertama adalah transparansi tujuan awal pengangkatan (original intent) oleh formatur kabinet maupun partai pengusungnya. Apakah rekam jejak kompetensi, keberpihakan, dan penerimaan masyarakat sudah ditelusuri secara saksama? Sudahkah pemahaman dan kemampuan berperan sebagai anggota tim pembantu mewujudkan visi dan misi Presiden didalami? Bagaimana penguasaannya tentang perihal batasan jangkauan dan bidang singgung portofolionya dengan pemain-pemain lainnya? Turut dinilaikah penguasaan tentang alat-alat kebijakan yang akan didayagunakan untuk mewujudkan tujuan? Tentunya dalam menilai kinerja harus bisa dipilah faktor-faktor yang sepantasnya dapat dikelola seorang menteri dari faktor yang memang berada di luar jangkauan dan kemampuan sang menteri, tetapi berdampak terhadap kinerjanya. Kisaran ini terbentang mulai dari pelambanan perekonomian global hingga ke tata pemerintahan nasional, mencakup sifat-sifat yang sudah menjadi kultur bahkan natur orang Indonesia, yang tidak dapat diubah dalam tempo singkat. Kini, Presiden sudah lebih menguasai kompleksitas dan mengakarnya permasalahan yang menghadang, dan memahami bahwa menerbitkan Perpres tidak serta-merta membawa perbaikan; serta menyadari bahwa tekad kuat (political will) harus bermuara pada kemampuan politis (political capacity) agar seorang Presiden dapat secara efektif mewujudkan visi dan misinya selama masa jabatannya. Karena itu, pembentukan kabinet mendatang haruslah merupakan langkah mendasar memantapkan political capacity Presiden Joko Widodo. Yang ideal, kabinet presidensial disusun berlandaskan penyerasian program-program dari masing-masing partai pendukung ke dalam satu platform kukuh, dan bukan lagi merupakan "fait a compli" calon menteri yang ditodongkan kepada Presiden. Koalisi perlu diingatkan bahwa mereka mendukung capres Joko Widodo karena diperkirakan calon mereka sendiri kurang mampu meraih dukungan pemilih. Dalam kaitan dengan struktur, karena demikian banyaknya wewenang dan pendanaan sudah dialihkan kepada daerah selama ini, maka sudah tibalah saatnya menuntut tanggung jawab mereka yang sepadan dalam mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, mungkin kementerian negara atau jumlah kabinet cukup 25. Manakala dirasa perlu, diangkat wakil-wakil menteri yang bukan anggota kabinet. Misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat membawahkan Wakil Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Wakil Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi. Untuk mengefektifkan koordinasi dan menghilangkan kesimpangsiuran, menteri koordinatornya cukup dua. Penyelarasan program serta struktur yang dimaksud sudah mulai dapat dirancang dari sekarang melalui Diskursus Setara dengan para ideolog/pemikir partai masing-masing, memperhatikan pertimbangan dari sosok berpengalaman, seperti Sofjan Effendi, J.B. Kristiadi, Erry Ryana Hardjapamengkas, Maswadi Rauf, dan sekelasnya. Pembentukan kabinet 2015-2019 harus merupakan landasan operasionalisasi revolusi mental yang meluruskan pemahaman bahwa pejabat adalah abdi rakyat, bukan tuannya. Ini awal koreksi strategi pembangunan agar pembentukan modal terjadi di rumah tangga petani, nelayan, perajin, serta buruh-bukan lagi memusatkan modal di perbankan negara maupun konglomerat. Sebagai langkah transisi, mungkin sekali ini partai pendukung masih dapat diminta mengajukan tiga calon, termasuk petahana, untuk setiap portofolio yang dibidiknya. Masing-masing calon ditugasi menyiapkan dua halaman yang menampilkan bagaimana dia akan mengoperasikan misi Presiden dalam bidangnya, bekerja sama dengan instansi terkait. Policy brief ini dapat mengungkapkan pemahaman tentang tugas pokok dan memberikan gambaran keluwesan serta keserasian menjadi pemain tim. Penekanan harus tetap diberikan pada jejak rekam keberpihakan, integritas, kompetensi, dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau perlu, melalui kerja sama dengan LAN, dapat diselenggarakan kegiatan semacam "War Games" yang menghadapkan dua tim. Pertama-tama ditugasi menemu-kenali tantangan yang paling menghadang perjalanan bangsa, seperti perubahan iklim, kemiskinan dan kesenjangan, maupun fragmentasi. Kedua tim dibawa retret ke Bogor pada akhir pekan untuk melihat munculnya terobosan menangani tantangan yang dimaksud. Bagaimana mereka memanfaatkan momen perekonomian global yang melamban justru sebagai peluang untuk membangun momentum mentransformasi kelas menengah konsumtif menjadi kelas menengah produktif yang berlandaskan SDM dan SDA (daratan maupun maritim) bernilai-tambah tinggi. Presiden dapat mengikuti jalannya War Games dari dekat, baik langsung maupun melalui CCTV, bilamana perlu mengajak serta ke Bogor para sesepuh/pengabdi Republik, seperti A.R. Ramli, Soebroto, Saparinah Sadli, Sjafii Maarif, Daoed Joesoef, dan Bambang Hidayat, sebagai teman konsultasi. Dari perangai dan prestasi yang terungkap selama permainan sepantasnya dapat ditemu-kenali kepeloporan dan kepemimpinan para sosok yang mampu menjadi tokoh panutan di dalam proses Nation and Character Building. Agar reshuffle menjadi langkah menuju solusi, dari sanalah disusun kabinet, berintikan elemen-elemen mengarah ke kutub yang sama, yaitu mulai dikokohkannya landasan Republik yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. ●

Independent, poverty-less nation

Independent, poverty-less nation HS Dillon ;   The writer headed the Coordinating Agency for National Poverty Alleviation in 2001 JAKARTA POST, 19 Agustus 2013

When we commemorate the 68th anniversary of Indonesian independence, let us be honest in assessing as to what extent we have accomplished the goals set forth by the founders of this republic.

Indeed, we are blessed with abundant natural resources. Our ancestors expressed this as “gemah ripah loh jinawi tata tentram kerta maharaja” — a just, wealthy and peaceful community. However, when greedy and extractive institutions gained control over the resources of this nation, things turned to disarray. Consequently, the people of the archipelago have lived under the yoke of injustice, poverty, inequality, fragmentation and dependency.

This exploitation gave rise to resistance, as clearly expressed by the Sukarno: “We struggle because of our suffering, we struggle because we want to live a decent life. We struggle not only because of ‘idealism’, we struggle because we want to have adequate food, adequate clothing, adequate land, adequate housing, adequate education and adequate art and culture. In short, we struggle because we want to improve our fate across all walks of life.” 

It is thus clear that the growing consciousness regarding the suffering and poverty inflicted by imperialism was what ignited the flames of the national independence movement.

Sukarno affirmed that “Independence is a ‘Golden Bridge’, at the other end of which we shall perfect the lives of our people [...] The principle is, no poverty in Independent Indonesia.” In essence, with independence we want to realize a just and prosperous Indonesian community. For this reason, the preamble of the 1945 Constitution clearly states that the purpose of the establishment of the Republic of Indonesia is, among other things, “to promote general welfare and educate the nation”. 

Bung Karno had encapsulated the goals of the nation in guidelines he named Trisakti (The Three Powers): “political sovereignty, economic independence and national character”. His revolutionary vision had revealed that those noble goals could not be realized without consistently applying the process of menjebol-membangun (constructive destruction) to abolish extractive institutions in various forms inherited from the colonial and feudal systems. 

The most fundamental push to implement this entailed the issuance of Law No. 2/1960 on sharecropping agreements, Law No. 5/1960 on basic regulation on agrarian principles (UUPA) and Law No. 56/1960 on the size of agricultural landholdings. 

These breakthroughs attempted to confront the structural injustice of the feudalistic colonial systems head-on, both in terms of production relationships and natural resource control in order to realize social justice for all Indonesians.

Now, we have officially been at the other end of the “Golden Bridge” for 68 years; high time for some soul searching. To borrow from one of Indonesia’s greatest poets, Chairil Anwar, we should ask ourselves, “Have we been faithfully keeping watch on the border between proclamations and dreams? Have we tried to attach meaning to the thousands of bones lying scattered between Karawang and Bekasi?” 

Does this mean that we have been deliberately letting our brothers and sisters remain poor, dominated and colonized? No, a host of initiatives and policies have been put in place since the early days of independence. Recently, four clusters of poverty alleviation programs were simultaneously carried out by the government in an attempt to address all facets of poverty: social protection, community empowerment, the empowerment of small- and medium-scale enterprises (SME) and cheap infrastructure programs for the people. 

These programs have begun to show some results. In 2007, the number of poor declined to 37.17 million (16.58 percent). Furthermore, the number living in poverty continued to decline to 34.97 million people in 2008, 32.53 million people in 2009 and 31.02 million people (13.33 percent) in 2010. 

This means that overall, from 2005 to 2010 about 4 million people managed to escape from poverty. This is a magnificent feat, but one should keep in mind the inordinate amount of funds dedicated to this endeavor.

Had the design and implementation of our poverty alleviation programs been more consistent, we could have garnered much better results, akin to Fome Zero of Brazil. It is also unfortunate that at the implementation level, the coordination among various government institutions both at the central and regional levels proved to be inadequate. As a consequence, complementarity among these programs has been at a minimum. Quite often we encounter cases where beneficiaries did not receive the planned amount.

Thus, despite all our hard work, the number of poor, near-poor and vulnerable remains around 96.4 million — about 40 percent of our population. Furthermore, a significant portion of our young are stunted, denoting chronic malnutrition. 

These people are materially poor, but the rest of us, those who are not materially poor yet seemingly oblivious of the dire plight of our fellow countrymen, must certainly be spiritually poor! 

These people are poor in mind, poor in solidarity, poor in imagination, poor in innovation and poor in a sense of togetherness. In short, lacking the very Indonesian essence! It is definitely heartbreaking that this 60 percent includes policymakers, policy executors, conglomerates, law enforcers, religious leaders and educated people. Yes, all of us claim to be Indonesians.

 “What went wrong?,” President Susilo Bambang Yudhoyono asked in mid-2012. Going back more than half a century ago, the spirit of solidarity, le desir d’etre ensemble (the willingness to become one), disappeared when efforts to abolish extractive institutions by Sukarno through UUPA were blocked by the plantation overlords and feudal landlords. This is a heartrending revelation that the local elites elected to assume the roles of the imperialists rather than restore the rights of the people.

Because we have been in denial about Sukarno’s nation- and character-building ideals, we have yet to be able to truly establish a solid Indonesian character. It comes as no surprise that the nation is fragmented and the colonial dualistic economy has been resurrected — the extractive greedy evils have re-established their stranglehold on institutions and policies in this country. Lamborghinis glide along majestically while beggars forage for scraps in the garbage cans on the roadside.

Confronted by the widest inequality since independence, driven by untrammeled markets, it is time to go back to basics. Let us empower the capacity and ability of the people so that they will be able to take full advantage of the economic opportunities we expressly create for them. We need to direct funds and forces to small farmers, farm laborers and SMEs while also supporting education and training in every corner of the country. 

Technological and institutional innovations and incentives created by affirmative fiscal and monetary policies will definitely shatter the colonial-feudal social structure and give rise to a social structure built on solidarity, in which every citizen will be secure that we are truly on the same boat.

Under the prevailing circumstances, the main challenge the republic has to face is how to drive out the “desire to subjugate” from the minds of those in power, in government and in businesses, both in the capital and in the regions. 

So please step forward, the true sons and daughters of the nation who want to honor the bones scattered between Kerawang and Bekasi. Provide meaning to all those who sacrificed themselves in securing our independence. 

The prevalence of poverty attests that this is yet to become an independent Indonesia. ● 

Pahlawan Devisa Diobral

Pahlawan Devisa Diobral HS Dillon ;  Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2002

KORAN TEMPO, 21 November 2012

Untuk kesekian kalinya kita dikejutkan oleh tindakan provokatif yang dilakukan sekelompok orang di negeri jiran. Selebaran iklan yang "mengobral tenaga kerja Indonesia (TKI)" sungguh mengoyak harga diri kita sebagai bangsa.  Mencermati provokasi yang selalu berulang di Malaysia, muncul kesan bahwa mereka menafikan kehadiran TKI meningkatkan kekayaan nasional mereka akibat wanita terdidik Melayu dapat bekerja leluasa di luar rumah. Memang patut dipertanyakan kepekaan rasa orang Melayu terhadap saudara serumpun ataupun saudara seagama yang mayoritas; apalagi Kerajaan Malaysia merupakan negara religius yang melestarikan kelembagaan/tatanan feodal Melayu.  Kejadian-kejadian ini lebih memilukan lagi apabila dibandingkan dengan perlakuan terhadap TKI oleh warga Hong Kong, yang sama sekali tidak memiliki ikatan agama dan etnis apa pun. Sudah saatnya pemuka adat Melayu, Minang, dan Bugis menggugah para kerabatnya di Semenanjung untuk lebih menghargai saudara-saudara mereka; tidak ada salahnya juga apabila para pemimpin partai politik berlandaskan agama kita tampil untuk mengingatkan rekan sejawat mereka di Malaysia bahwa, sebagai negara berlandaskan agama, mereka perlu lebih mengemukakan harkat kemanusiaan. Tetapi tidak cukup hanya memperingatkan warga Malaysia. Kita sendiri pun harus berintrospeksi dan retrospeksi. Apakah kita hanya gemar melakukan upacara atau sudah cukup cerdas menghargai para pahlawan secara substansial? Apakah benar kita sudah berkarya dan berbagi secara cerdas agar saudara-saudara kita tidak tergusur derita oleh kemiskinan di pedesaan sehingga rentan diperkosa kemanusiaannya oleh orang asing? Paradigma Pembangunan  Program pembangunan ekonomi nasional berbasis sektor pertanian yang dulu memungkinkan rakyat di pedesaan "naik kelas" keluar dari kemiskinan kini melenceng jauh sehingga semakin tidak jelas basis ekonomi yang hendak dituju. Kelambanan pemerintah memanfaatkan lahan pertanian di luar Jawa telah berakibat semakin mahalnya biaya untuk mengembangkan sektor pertanian. Gerak cepat dan fleksibilitas pendanaan pemodal besar hanya menyisakan lahan marginal dan bermasalah di luar Jawa untuk program pemerintah. Konsep dasar pembangunan ekonomi yang paling sesuai dengan komposisi dan kualitas pada tahapan ini adalah yang berawal dengan peningkatan kapasitas usaha tani skala kecil dan usaha kecil-mikro (UKM). Terobosan awal ini harus didukung penuh oleh kebijakan pengembangan teknologi, penyuluhan, pendidikan/pelatihan, kredit, infrastruktur, dan kelembagaan (termasuk di dalamnya aspek legalitas kepemilikan sumber daya dan usaha). Benar bahwa kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan konsep pembangunan tersebut sangat besar, tapi tiada pilihan lain apabila kita memang benar bertekad meningkatkan harkat rakyat. Manakala tata pemerintahan (public governance) bisa diwujudkan secara merata, niscaya akan terjadi penghematan yang dapat diarahkan pada penanggulangan kemiskinan.  Pembangunan ekonomi akan semakin berkesinambungan manakala kemampuan usaha tani skala kecil dan UMK dapat dibarengi pertumbuhan dan pengembangan industrialisasi yang berbasis teknologi padat karya serta menggunakan pola usaha inti plasma. Kombinasi industrialisasi padat karya dengan pola usaha inti plasma akan berkembang menjadi kekuatan yang dahsyat guna menyerap tenaga kerja terdidik atau yang sudah mendapat pelatihan khusus. Bagaimana caranya mewujudkan konsep pembangunan guna menghasilkan transformasi struktural sehingga mata pencarian rakyat semakin meningkat nilai tambahnya? Langkah pertama adalah mengkaji ulang strategi pembangunan, meliputi efektivitas perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan, serta program pembangunan nasional. Cakupan untuk dikaji ulang meliputi semua kebijakan investasi dan perdagangan kita, mulai peruntukan lahan hutan konversi dan reformasi agraria, infrastruktur, industrialisasi, UKM, pertanian (dalam artian luas), pendidikan (termasuk agama) dan pelatihan, hingga ke kebijakan afirmatif untuk penduduk marginal. Harus diingat bahwa pelaku sekaligus tujuan utama pembangunan adalah manusia, dan konstitusi kita menekankan pentingnya diwujudkan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Karena itu, selain pro-growth dan pro-environment, kebijakan pembangunan perlu senantiasa mengemukakan matra pro-job dan pro-poor. Potensi Besar  Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dalam artian yang sebenarnya, baik dari sisi jumlah penduduk maupun potensi sumber daya alamnya. Jumlah penduduk yang besar telah dijadikan pasar yang sangat baik oleh berbagai perusahaan multinasional, sementara potensi sumber daya alam kita telah "diekstraksi" oleh perusahaan raksasa lainnya. Data terakhir yang membuat kita terhenyak adalah belanja rokok masyarakat saat ini telah mencapai Rp 175 triliun per tahun, sementara impor pangan kita juga terus melejit hingga mencapai Rp 45 triliun selama periode Januari-Juni 2011. Kedua pengeluaran tersebut, apabila dijumlah dan kemudian dibagi dengan nilai UMR, sekitar Rp 2 juta per bulan; ternyata lebih dari cukup untuk mengatasi seluruh penganggur terbuka yang mencapai 7,24 juta orang. Tidak dapat disangkal bahwa timbulnya gejala TKI adalah kesalahan kita juga. Potensi lain yang cukup besar dan semestinya menjadi salah satu opsi untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah zakat. Badan Amil Zakat Nasional menghitung potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217,3 triliun, walaupun yang baru bisa dimobilisasi hanya sekitar Rp 1,7 triliun. Selain nilai ekonomi, dimensi sosial zakat sangat penting dalam mewujudkan perilaku berbagi dan membangun solidaritas untuk secara bersama-sama membantu saudara kita yang masih miskin. Sudah saatnya semua komponen bangsa menyatukan persepsi dan memperteguh tekad untuk bersama-sama mewujudkan bangsa Indonesia yang besar dan disegani, sehingga kita semakin bangga menjadi warga Indonesia. Bagaimana caranya? Mari kita pilih wakil rakyat yang mempunyai nurani dan rekam jejak keberpihakan kepada masyarakat. Selain itu, kita perlu mendesak institusi pemerintah pusat dan daerah untuk merancang dan mengimplementasikan program pembangunan berlandaskan hak asasi manusia. Tidaklah berkelebihan manakala kita mengimbau para sesepuh, guru, dan tokoh agama agar tampil sebagai teladan guna menginspirasi tumbuh suburnya manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang beretika, menjalankan kewajibannya terhadap bangsa dan negara, serta senantiasa berpihak kepada rakyat kecil. Manakala kita sungguh-sungguh mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah pasti kita akan dapat mewujudkan keadilan sosial-termasuk menyediakan kesempatan kerja dan berusaha yang bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan terdengar lagi warta tentang diobralnya pahlawan kita. ●