Pemimpin Bukan ‘Petugas’ Zaenal A Budiyono  ;  Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta

REPUBLIKA, 17 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kongres PDIP IV di Bali belum lama ini mengirim pesan mengejutkan. Pesan ini dikirim oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menyindir para elite dan kader PDIP, termasuk Presiden Joko Widodo. "Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" Itulah kutipan pidato Mega yang setidaknya menggambarkan sikap politik PDIP terhadap jabatan publik. Idiom petugas partai bukan kali pertama ini muncul sebagai isu nasional. Sejak memenangi Pilpres 2014, polemik "petugas partai" sudah muncul dari Mega dan Puan Maharani. Kedua tokoh kunci PDIP saat itu menggambarkan posisi politik Presiden Jokowi dan relasinya dengan partai. Adalah benar kader partai merupakan pengikut, pelayan, atau petugas partai. Sebagaimana dikatakan Gabriel Almond, salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Partai melakukan penyeleksian kader partai untuk mengisi jabatan di pemerintahan. Dalam perkembangannya, partai menunjukkan sikap dan pengakuan adanya "batas antara kekuasaan partai dan kekuasaan rakyat". Seperti yang terjadi di Partai Demokrat AS awal 1960. Saat itu, John F Kennedy, kader Partai Demokrat, memenangkan Pilpres 1961. Sesaat setelah terpilih, Kennedy mengatakan, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins." Sikap tegas Kennedy menunjukkan dia bisa memisahkan antara ruang publik dan ruang partai, kepentingan negara dan kelompok. Meskipun saat kampanye presiden ia didukung Partai Demokrat, Kennedy merasa tidak ada salah dengan sikapnya itu. Partai Demokrat AS pun mendukung penuh loyalitas Kennedy ke negara di atas loyalitas ke partai. Partai Demokrat pada kongres partai atau acara lainnya tak pernah menyindir Kennedy terkait loyalitasnya. Sebaliknya, Demokrat justru menjadi kekuatan utama pendukung presiden di parlemen. Sikap atau ijtihad demokrasi Kennedy sangat besar pengaruhnya. Pandangan politik Kennedy mengilhami banyak elite partai di negara-negara demokrasi untuk menghargai dan memisahkan antara "tugas negara" dan "tugas partai". Tak terkecuali di Indonesia pasca-Orde Baru ketika demokrasi mulai tumbuh dan mekar. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih pada Pemilu 1999 tidak pernah menunjukkan sikap tunduk terhadap partainya, PKB, maupun koalisi pendukungnya. Sampai saat ia diturunkan oleh MPR yang di dalamnya termasuk koalisi partai pendukungnya, 2002, Gus Dur tak pernah menunjukkan tanda-tanda tunduk kemauan partai. Walaupun untuk itu, ia membayar mahal sikap kerasnya dengan terusir dari istana. Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Gus Dur juga tak pernah terlihat ditekan partainya dan koalisi. Ini karena Mega—sama seperti Gus Dur—juga memiliki pengaruh politik di atas elite PDIP manapun. Begitu pun dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa pada 2004-2014, tidak kesulitan mengendalikan Demokrat dan koalisi pendukungnya. Elite Partai Demokrat justru "memprotes" minimnya perhatian dan waktu SBY untuk partainya dibandingkan mengurus negara. Kendati kemudian, Demokrat mulai terbiasa dengan gaya kepemimpinan SBY yang mementingkan tugas negara dibandingkan partai. Bila ketiga pemimpin Indonesia terdahulu tidak banyak hambatan dalam relasi presiden-partai, tidak demikian dengan Presiden Jokowi. Publik melihat Mega dan PDIP seakan-akan mengintervensi Jokowi. Kalau ini benar terjadi, tentu ada sesuatu yang mis di PDIP, khususnya dalam manajemen konflik dan komunikasi politik internal antarkader yang biasanya berjalan harmonis, dengan Mega sebagai faktor tunggal. Manajemen konflik menjadi tema menarik untuk menggambarkan "pertarungan" pengaruh antara Mega dan Jokowi. Meskipun pengaruh Mega secara formal tak tergoyahkan hingga kini—kembali terpilih secara aklamasi di kongres—faksi pro-Jokowi di PDIP terus menguat. Faksi ini menganggap Jokowi lebih layak memimpin PDIP. Hal ini linier dengan temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai ketum PDIP pilihan rakyat. Hasil survei menunjukkan Jokowi diunggulkan dibandingkan Megawati dengan 36,8 persen, sedangkan Mega 23,9 persen. Meskipun memiliki modal sosial lebih dari cukup, faktanya Jokowi tak menggunakan itu untuk memperbaiki PDIP ke depan. Ia memilih diam dan menerima dominasi Mega meskipun ia "teralienasi" di tengah kongres lalu. Sudah menjadi konvensi bila presiden atau wapres hadir di kongres parpol, ia akan mendapat panggung untuk pidato. Parpol pun merasa terhormat bila RI-1 hadir dan memberikan sambutan. Namun, hal ini tidak terjadi di Bali. Presiden Jokowi yang sudah menyiapkan draf pidato tidak diberikan waktu pidato. Padahal, awalnya pihak Istana mengonfirmasi Jokowi akan tampil (Majalah Tempo, 13 April 2014). Seolah Presiden Jokowi "tak dianggap" oleh Mega dan PDIP. Dan puncaknya—sebagaimana awal tulisan ini—Mega menegaskan pentingnya loyalitas "petugas partai". Mega juga menyinggung pihak yang ia istilahkan "menyalip di tikungan" dan "pemimpin yang tidak taat konstitusi". Ketiga frasa di atas sulit untuk tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menyoal penekanan Mega agar pemimpin taat konstitusi dan penggunaan logika "kehendak partai sejalan dengan kehendak rakyat", itu terlalu menyederhankan masalah. Faktanya, keinginan rakyat kerap berseberangan dengan agenda parpol. Pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan yang mendapat penolakan masyarakat memaksa Presiden Jokowi tunduk pada tekanan publik. PDIP justru menyerang kebijakan Jokowi dan memaksa mengangkat BG karena penolakan Jokowi tak berdasarkan konstitusi. Namun, Jokowi terlihat gamang, dengan tidak segera mengambil keputusan yang membuat kegaduhan politik. Kegamangan Presiden Jokowi disinyalir akibat tekanan partainya sendiri, bahkan sempat muncul isu Jokowi akan menyeberang ke Koalisi Merah Putih (KMP). Apa yang terjadi pada Jokowi saat ini bukanlah sesuatu yang baru dalam politik. Di politik dikenal istilah populer, "tak ada lawan dan kawan abadi, yang ada kepentingan abadi". Dari sana Presiden Jokowi seharusnya bisa menyimpulkan dukungan dari Mega, PDIP, dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukanlah sesuatu yang mutlak. Semuanya sangat dinamis tergantung dari kepentingan masing-masing pihak. Sebaliknya, oposisi KMP juga bukanlah perlawanan tanpa akhir, selama kepentingannya bisa didamaikan. Dengan kata lain, meskipun mendapat tekanan dari Mega dan PDIP, sejatinya jalan Presiden Jokowi untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin 250 juta rakyat Indonesia sangat terbuka. Tinggal menunggu keberanian dan sikap tegas Jokowi untuk memilih dan mementingkan loyalitas kepada rakyat (pemilihnya) atau loyalitas kepada partai yang menganggapnya hanya seorang petugas. ●

Cerita ‘Jalan Tikus’ APEC

Cerita ‘Jalan Tikus’ APEC Zaenal A Budiyono  ;  Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi JARINGNEWS, 08 Oktober 2013

Kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi salah satu isu hot dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Indonesia 2013, 1-8 Oktober di Bali. Komoditi ini sejak setahun lalu memang terus menjadi isu utama yang diperdebatkan negara-negara APEC.

Bila pada APEC Summit Russia 2012 lalu terjadi kebuntuan terkait status kelapa sawit, maka kali ini ada jalan keluar untuk produk andalan Indonesia itu walaupun melalui jalan yang tidak mudah serta berliku. Ibaratnya kita mencari 'jalan tikus' di tengah kemacetan ibukota Jakarta. Opsi 'jalan tikus' ini memang tak terelakkan setelah negara-negara maju sejak KTT APEC Vladivostok lalu 'kosisten' mengganjal masuknya kelapa sawit. Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang mempersoalkan sawit melalui skema environmental goods(EG). Kelapa sawit dianggap kurang pro-lingkungan, dan oleh karenanya dipersulit mendapatkan sejumlah insentif dari forum APEC, termasuk bebas masuk ke negara-negara anggota.

Sebagai negara berlabel the biggest exporter, Indonesia sangat berkepentingan agar palm oilmemiliki pangsa pasar yang lebih luas lagi, khususnya ke negara-negara maju. Dan ini bukan sikap bonek atau bondho nekat semata, melainkan karena adanya pengakuan atas sawit dari sejumlah lembaga. Salah satunya dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AS, 2012 lalu, dimana lembaga sertifikasi tersebut telah melegalisasi status kelapa sawit. Meski begitu, isu minyak sawit di forum APEC bukan soal lingkungan dan ekonomi semata, melainkan juga politik dan kepentingan negara-negara anggotanya. Di sinilah pentingnya kemampuan diplomasi, negoisasi dan kemampuan membaca setiap perkembangan.

Skenario Baru
Maka dari itu, seiring adanya gejala penolakan sawit di awal perhelatan KTT APEC Bali—dengan kakunya parameter EG—Presiden SBY menginstruksikan agar delegasi Indonesia menyiapkan skenario baru untuk mengawal kelapa sawit agar bisa diterima negara-negara APEC. Ini adalah 'jalan tikus' sebagaimana dikutip di atas, agar kelapa sawit tetap sampai tujuan, meski melalui jalan yang sedikit berkelok. Jalan berkelok dimaksud adalah perubahan strategi dengan mengusulkan daftar baru dengan syarat tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga terbarukan, mendorong pembangunan perdesaan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan label Promoting Products with Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Developmnet and Poverty Alleviation, yang disampaikan dalam sesi persidangan di tingkat menteri KTT APEC 2013 di Nusa Dua, Bali, usulan atau inisiatif Indonesia tersebut akhirnya diterima. Skema terbaru ini diterima karena dianggap lebih konseptual. Di dalamnya mencakup empat parameter penting, yakni keberlanjutan, iklusivitas, pembangunan pedesaan, dan pembangunan pedesaan, serta pengentasan kemiskinan.

Bagi Indonesia, diterimanya CPO di APEC kali ini ibarat kejutan. Paling tidak itu yang bisa digambarkan, karena CPO di forum-forum internasional sebelumnya selalu dianggap ancaman lingkungan. Mengapa kali ini negara-negara APEC menerima sawit? Bila ditelisik mendalam, para APEC members kali ini mendapatkan pemahaman utuh, bahwa ujung dari skenario Indonesia itu juga akan meningkatkan kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat pedesaan juga akan merasakan langsung manfaat ekonominya. Ini akan direfleksikan secara umum dalam Deklarasi Pemimpin APEC. Prakarsa ini juga sejalan dengan aspirasi yang dibawa Indonesia di berbagai forum internasional, yaitu perhatian khusus pada kesenjangan pembangunan di negara-negara berkembang. Juga sejalan dengan tema dan prioritas APEC 2013 yang secara tidak langsung hendak membawa kerja sama APEC kembali ke 'khitah' Deklarasi Bogor 1994.

Bila Deklarasi Bogor tahun 1994 dipelajari dengan seksama, maka semangat para pemimpin APEC saat itu adalah sebuah kawasan Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam hal perdagangan dan investasi. Selain itu, para leaders juga membayangkan sebuah kawasan yang mengedepankan pemerataan keadilan. Pasca diterimanya CPO di APEC, kerangka waktu yang ditargetkan bagi prakarsa ini akan sama dengan APEC EG List, yakni pada tahun 2015. Term of Reference akan segera disusun bersama oleh pemrakarsa dan kosponsor untuk memulai sebuah analisis guna menjabarkan lebih lanjut parameter yang diusulkan, yaitu sustainable, inclusive, rural development, poverty alleviation.

Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara juga menjadi kosponsor dari 'jalan tikus' sawit di atas. Diantaranya China, Papua Nugini, Peru dan Malaysia. Bahkan AS yang sebelumnya terus mengganjal CPO, kali ini justru memberikan sumbangan ide dalam pembuatan working paper dari inisiatif ini. Dengan kata lain tidak ada negoisasi trade khusus dengan AS. Sementara Peru, dengan mendukung CPO yang diusulkan Indonesia, mereka ingin mendorong produk organiknya agar bisa lebih bersaing di perdagangan internasional. Bagi kalangan pengusaha sawit sendiri, hasil di Bali ini tampaknya akan disyukuri. Pasalnya sejak tahun lalu pelaku bisnis CPO sudah mendorong pemerintah agar aktif berdiplomasi mengamankan sawit di APEC. Sebagaimana disampaikan Joko Supriyanto, Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk bahwa pemerintah memang harus siap pasang badan membela sawit karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama terkait kepentingan petani sawit yang jumlahnya sangat besar. Ia berharap komitmen pemerintah membela sawit bisa diwujudkan dengan sungguh-sungguh, termasuk melalui negosiasi dengan negara-negara konsumen.

Bogor Goals
Di luar sawit, dalam skala yang lebih luas, APEC Bali 2013 pada dasarnya terus mendorong kesiapan negara-negara anggota APEC dalam mengimplementasi-kan Bogor Goals. Meskipun telah ada sejumlah kemajuan dalam road map Bogor Goals, namun masih banyak yang harus dilakukan APEC untuk mencapai perdagangan bebas tahun 2020. Kuncinya ada pada tiga pilar, yakni mencapai Bogor Goals, pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta konektivitas.

Pertama, memastikan aturan yang berbasis keterbukaan, sistem perdagangan multilateral yang transparan dan tidak diskriminatif. Sistem perdagangan multilateral bisa berfungsi sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan, dan stabilitas.

Kedua, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, APEC harus mencapai Tujuan Bogor pada 2020 sesuai dengan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution. Dalam hal ini pembangunan dan kerja sama teknis tetap penting untuk APEC.

Ketiga, walaupun APEC telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam kerja sama perdagangan dan investasi, tapi melihat dinamika yang kuat di kawasan Asia Pasifik saat ini, forum ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai perdagangan yang lebih produktif dan lebih besar, serta meningkatkan investasi.

Untuk memaksimalkan peluang ini, kawasan APEC perlu lebih saling terkoneksi dan saling terkait. Untuk itu, kita perlu membangun konektivitas yang lebih baik. Dengan konektivitas, negara-negara APEC akan memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk menuai keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

Akhirnya kita berharap KTT APEC Indonesia 2013 di Bali kali ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan nyata, praktis dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, sesuai sasaran Bogor Goals di atas. Salah satunya sebagaimana terlihat dalam intervensi kita pada isu kelapa sawit kali ini yang akhirnya bisa diterima negara-negara APEC. ●

‘Kerja Bakti’ Menuju Abad Asia

‘Kerja Bakti’ Menuju Abad Asia Zaenal A Budiyono  ;  Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi DETIKNEWS, 07 Oktober 2013

Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia terus menjadi sorotan dunia seiring silih-bergantinya event-event internasional diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia. Mulai Miss World 2013 yang disiarkan ke 163 negara di dunia, lalu Islamic Solidarity Games (ISG) di Palembang yang menyedot perhatian negara-negara Islam, hingga akhirnya KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Indonesia 2013 di Bali yang kini tengah berlangsung.

Banyaknya hajatan-hajatan kelas dunia dihelat di Indonesia ini juga sekaligus menunjukkan kapasitas ekonomi kita. Gampangnya begini, tidak mungkin Indonesia dipercaya menjadi host sejumlah event internasional bila ekonominya morat-marit. Gambaran pertumbuhan di atas 6% dalam empat tahun terakhir (tahun 2012 terbaik kedua setelah China) menunjukkan stabilitas, daya tahan dan posisi kita yang tengah melangkah maju untuk terus memperbaiki fundamen ekonomi.

APEC merupakan forum “kerja bakti” antar negara-negara Asia-Pasifik yang didirikan tahun 1989. Disebut kerja bakti karena tidak ada paksaan bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk bergabung. Presiden Soeharto, yang terlibat aktif di awal organisasi ini memilih untuk bergabung, karena Indonesia di masa depan tak bisa dipisahkan dari perkembangan kawasan dan dunia. Lihat saja misalnya negara-negara Asia yang masih menutup diri—seperti Myanmar dan Korea Urata—secara kasat mata kinerja ekonominya jauh di bawah negara-negara yang mau suka rela bergabung dalam kerja bakti kawasan itu.

Ini bisa dimaklumi, mengingat tren ekonomi dunia yang kian terintegrasi seiring makin menipisnya barrier yang sebelumnya menjadi penghalang pedagangan dan people to people contact. Bahkan Myanmar-pun akhir-akhirnya membuka diri dan memulai pembangunan era baru Burma pasca junta militer.

Dalam sejarahnya, APEC telah mengadakan Summit sebanyak 21 kali, dengan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang pernah menggelar KTT dua kali. Indonesia pertama kali menggelar APEC tahun 1994 dan yang kedua tahun ini. Pentingnya APEC bagi Indonesia dapat dilihat dari opportunity forum ini, baik dilihat dari populasi, GDP maupun volume perdagangan. Populasi negara-negara APEC adalah 40 persen dari total penduduk dunia. Dengan keberadaan sejumlah negara maju dan emerging di APEC, maka banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Tentu semua tergantung kreativitas, inovasi dan kemampuan pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat Indonesia.

Selain potensi populasi, APEC juga menyuguhkan lebih dari 55 persen GDP dunia yang berada di negara-negara APEC. Belum lagi statistik perdagangan dunia, dimana 45%-nya dicatat negara-negara forum “kerja bakti” ini. Maka tak heran bila Rusia, negara yang berada di Eropa—di luar lingkup Asia pasifik—sampai rela “kerja bakti” di APEC, ini mengindikasikan bahwa banyak opportunity yang bisa dimaksimalkan oleh forum ini.

Barangkali idiom “kerja bakti” bagi forum APEC tampaknya tidaklah salah. Ini terlihat dari logo APEC Indonesia 2013 yang terdiri dari bilah-bilah bambu yang berjajar, menyusun, membentuk kekuatan. Namun sebagaimana karakteristik bambu, APEC diharapkan mampu menahan setiap guncangan secara lentur tapi tidak sampai patah. Bambu bila diterjang angin kencang akan bergerak ke kiri dan kanan sebuai arah angin. Tetapi ia akan kembali tegak saat angin telah lewat. Itulah filosofi bambu yang dijadikan logo APEC 2013.

Dilengkapi dengan tema Resilient Asia Pasific : Engine of Global Growth atau Asia Pasifik yang Tangguh : Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global, Indonesia sebagai tuan rumah menetapkan tiga prioritas, yaitu mencapai Bogor Goals, pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan, serta konektivitas.

Pertama, implementasi Bogor Goals yang tak lain merupakan deklarasi KTT APEC 1994 di Bogor, yang bertujuan menciptakan liberalisasi sistem perdagangan dan investasi tahun 2010 untuk negara maju, dan selambat-lambatnya tahun 2020 bagi negara berkembang. Dalam hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bahwa ekonomi APEC telah mencapai kemajuan luar biasa menuju pencapaian Bogor Goals.

Walaupun begitu, meskipun APEC telah mengurangi tarif rata-rata dari 16,9 persen pada tahun 1989 menjadi 5,7 persen pada 2011, namun tindakan seperti prosedur kepabeanan yang panjang dan infrastruktur transportasi yang buruk masih menjadi tantangan untuk berdagang. Oleh karenanya, semua negara akan terus bekerja untuk membebaskan perdagangan dan investasi, serta integrasi ekonomi kawasan yang lebih mendalam.

Kedua, mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan. Tantangan terberat saat ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat yang jumlahnya mencapai 7 miliar jiwa. Pada tahun 2045, jumlah ini diperkirakan menjadi 9 miliar orang. Peningkatan terbesar terjadi di kawasan Asia-Pasifik, yang membuat beban terhadap pasokan energi, pangan, dan air.

Untuk mencapai tujuan APEC, penting bari negara-negara anggota untuk mempertahankan jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. APEC harus berupaya untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi, keterlibatan stakeholder, peningkatan daya saing global UKM melalui inovasi dan meningkatkan produktivitas perempuan dalam perekonomian.

Ketiga, meningkatkan konektivitas. Munculnya teknologi baru telah membuka cara baru bagi orang untuk melakukan bisnis dengan satu sama lain di seluruh negara. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas menjadi prioritas penting. SBY percaya peningkatan yang berfokus pada konektivitas, kelembagaan, dan people-to-people contact akan membantu mengintegrasikan wilayah Asia-Pasifik. Ini juga akan memfasilitasi arus barang, jasa, modal, dan orang-orang dari kawasan ini.

Dalam merespons tiga prioritas APEC hasil intervensi Indonesia di atas, kita sejauh ini tidak berada pada titik nol, melainkan sudah memiliki sejumlah modal untuk menghadapi persaingan. McKinsey memprediksi peluang bisnis di Indonesia akan meningkat hingga 1,8 triliun dolar AS pada tahun 2030. Persepsi linear juga disuarakan pelaku bisnis dunia yang setidaknya terlihat dari hasil survei terbaru Pricewaterhouse Coopers (PwC) terhadap 500 chief executive officers (CEO) di negara-negara Asia Pasifik (APEC).

Survei menunjukkan 68 persen para petinggi perusahaan tersebut berencana meningkatkan investasinya beberapa tahun ke depan. Setidaknya ada tiga negara yang menjadi tujuan investasi utama para CEO APEC untuk 3-5 tahun ke depan yaitu China urutan pertama, Indonesia urutan kedua dan AS urutan ketiga. Ini sekali lagi menegaskan posisi Indonesia yang cukup strategis dalam APEC.

Dalam konteks tersebut, menjadi menarik menyimak pandangan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mengenai fenomena pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur, dari Eropa-Amerika ke Asia. Hatta menganalisis, di tengah krisis yang melanda Eropa-Amerika dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia justru membukukukan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. 

Indikasinya, total nilai volume perdagangan di Asia tahun 2012 mencapai USD 1,8 triliun sedangkan Indonesia saat ini meningkat 10 kali lipat mencapai USD 290 miliar. Keyakinan Hatta diperkuat hasil riset IHS Global Insight yang berbasis di AS, dimana lembaga ini menyatakan ekonomi Eropa saat ini berada pada periode “dasawarsa yang hilang” yang dimulai pada tahun 2008. Di sinilah kita seharusnya memaknai KTT APEC 2013.  ●

Proposal untuk Suriah

Proposal untuk Suriah Zaenal A Budiyono  ;   Asisten Staf Khusus Presiden, Anggota Delegasi Indonesia di KTT G-20 Rusia 2013 KORAN SINDO, 14 September 2013

Sebuah perang sangat mudah dimulai tetapi sulit diprediksi kapan akan berakhir. Begitu juga ukuran kerusakan dan jumlah korban, semua sangat berbeda dengan rencana perang yang sudah disusun. 

Walaupun AS berkali-kali meyakinkan dunia bahwa serangannya lebih bersifat short strike dan limited target, tetap saja hal tersebut tidak menggaransi apa-apa tentang nasib rakyat Suriah ke depan. Indonesia secara tegas menolak opsi militer (hard power) yang tampaknya akan dipilih AS untuk menggulingkan Bashar al-Assad tanpa mandat PBB. Selanjutnya, Indonesia mengusulkan opsi politik dengan PBB sebagai pelaku utama. Waktu makin sempit bagi Suriah dan AS untuk menemukan solusi selain serangan. 

Kapal induk AS yang tengah merapat ke laut Suriah mengindikasikan suhu kian meninggi. Sampai-sampai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 St Petersburg, Rusia, 4–6 September 2013 sedianya hanya membahas isu-isu pemulihan ekonomi global—sebagaimana tujuan awal dibentuknya forum ini— berbelok juga dengan mendiskusikan perkembangan Suriah. Di sisi lain, host G-20–Rusia– kerap berada pada posisi berseberangan dengan negeri Paman Sam. 

Kontan saja sejuknya udara kota Leningrad seolah menghangat dengan berkembangnya isu ini. Dalam situasi semacam ini, di mana posisi Indonesia? Melansir pernyataan pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia mengatakan bahwa selama working dinner KTT G-20 berlangsung, pandangan para pemimpin dunia terpecah ke dalam dua arus besar terkait pilihan penyelesaian konflik Suriah. 

Arus pertama menghendaki penggunaan kekuatan militer untuk menghukum Pemerintah Suriah yang diduga menggunakan senjata kimia, dengan atau tanpa mandat PBB. Sedangkan arus lainnya berpendapat, tindakan terhadap Suriah harus disertai mandat PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan (DK). Pernyataan ini diulangi Presiden melalui akun twitter resminya, dengan penekanan khusus bahwa jangan sekali-sekali menggunakan aksi militer dan kekerasan terhadap Suriah bila tidak ada bukti sah penggunaan senjata kimia dimaksud. 

Sikap tegas SBY ini bisa dimengerti, mengingat AS dalam beberapa kali aksi militernya ke sejumlah negara kerap tidak memiliki bukti kuat dan tanpa restu PBB. Operasi militer di Irak, 2003, yang awalnya bertujuan menemukan senjata biologis rezim Saddam Hussein hingga kini tak pernah ada buktinya. Yang muncul justru hancurnya Banghdad dan kotakota bersejarah di Irak, serta perang sipil berkepanjangan. 

Hal yang sama juga berlaku di Afghanistan, di mana serangan AS dan koalisi untuk menghancurkan Al-Qaeda dan memusnahkan aksi terorisme di sarangnya tak pernah berhasil. Indikasinya dapat dilihat dari masih banyaknya aksi-aksi teror di sejumlah negara, termasuk di AS sendiri—bom Boston—beberapa waktu lalu. Sekali lagi aksiaksi militer tak akan bisa menciptakan perdamaian. 

Dengan latar belakang di atas, posisi Indonesia atas krisis Suriah—yang disampaikan Presiden SBY di depan 20 negara G-20—adalah menolak aksi militer tanpa restu PBB. Selanjutnya Indonesia memilih opsi kedua di mana yang diperlukan secepatnya untuk Suriah adalah aksi politik, dengan mandat dari PBB, seraya melakukan gencatan senjata kedua belah pihak. Hal yang mendasari sikap Indonesia tak lain karena akhir dari tindakan militer tidak pernah bisa diprediksi. 

Bahkan bisa jadi korban dan penderitaan warga Suriah makin berkepanjangan, sebagaimana kisah pilu Irak dan Afghanistan di atas. ”Penderitaan warga Suriah harus segera diakhiri, oleh karena itu dunia internasional harus merumuskan langkah tepat melalui penyelesaian politik”, tegas Presiden. Lebih lanjut, Indonesia menawarkan proposal penyelesaian konflik Suriah, di mana resolusi konflik harus memuat tiga elemen utama. Pertama,kekerasan harus segera diakhiri. 

Kedua, dengan diakhirinya perang saudara, maka bantuan kemanusiaan yang selama ini macet bisa dijalankan kembali. Ketiga, tanpa opsi tindakan militer melainkan opsi politik. Untuk menggolkan proposal itu, Presiden SBY bertemu secara maraton dengan para leaders dunia, termasuk dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Pesan kunci yang dibawa Presiden, perlunya diambil langkah gencatan senjata segera. 

Selanjutnya, Indonesia mengusulkan pemerintahan Bashar al-Assad dan oposisi harus menghentikan saling serang di antara mereka dengan penekanan PBB harus segera mengumumkan gencatan senjata. Kepada negaranegara lain yang selama ini turut mengupayakan penyelesaian konflik Suriah, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Iran, dan Turki, Indonesia mendorong semuanya harus bertemu. 

Organisasi kawasan juga perlu dilibatkan, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. Rumusan penyelesaian tersebut tetap harus dibawa ke PBB yang punya hak untuk memberi mandat. Setelah gencatan senjata terwujud, penyelesaian konflik harus diserahkan kepada bangsa Suriah sendiri. Inilah opsi paling rasional yang bisa diambil oleh PBB dan world leaders, dibandingkan penggunaan hard power. Makna lain sikap Indonesia yang jelas dan terang pada isu Suriah merupakan tekanan terhadap negara-negara kawasan Teluk yang seolah tidak peduli. 

Begitu pun suara negara-negara Islam lainnya yang tak terlalu lantang. Arab Saudi, Qatar, Iran, Uni Emirat Arab, Bahrain hingga Malaysia, yang secara ekonomi politik memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan, sejauh ini belum bersikap. Yang paling ironis adalah sikap negara-negara Arab (Liga Arab) yang berdekatan secara geografis, budaya dan agama dengan Suriah, tetapi masih gamang dan diam hingga kini. 

Sementara Indonesia yang letaknya berjauhan dengan Suriah, justru tampil ke depan memberi sinyal dan proposal penyelesaian konflik. Presiden SBY membuka alasan di balik kepedulain dan keaktifan Indonesia— bukan kali ini saja— pada sejumlah isu dunia dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan Suriah adalah negara Islam. 

Dengan demikian, Indonesia merasa perlu menyatakan sikapnya agar dunia Islam tidak diam dan tanpa sikap. Kedua, UUD 1945, konstitusi kita menyebutkan dalam pembukaannya bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Presiden menganggap Indonesia tidak salah bila peduli dan aktif mengupayakan perdamaian dunia. Satu poin penting yang menarik dicatat adalah konsistensi sikap Presiden SBY dalam merespons pelbagai konflik yang terjadi di dunia. 

SBY konsisten mengedepankan soft power approach, dibandingkan mendukung hard power show seperti aksi militer. Mulai dari konflik Aceh, Burma, Thailand-Kamboja, Irak, Mesir, kini Suriah. Di semua konflik itu SBY menawarkan solusi non-militer, termasuk politik, budaya, ekonomi-kesejahteraan hingga people to people contact. Mungkin negara-negara maju seperti AS dan NATO belum melihat soft power approach yang ditawarkan SBY sebagai kebutuhan mendesak. 

Tetapi bila mereka merasakan penderitaan korban sipil di negara-negara tersebut, pastinya akan melihat pentingnya opsi-opsi non-militer sebagai tradisi resolusi konflik di masa depan. SBY sendiri dengan soft power-nya bukanlah penggagas pertama pendekatan ini. Ide ini justru sudah dikenal di AS sejak pasca-Perang Dunia II, dan dimatangkan oleh para ilmuwan politik pada awal 1990-an. 

Para ilmuwan itu khawatir bila solusi perang dan kekerasan mendominasi peradaban bangsabangsa dunia. Salah satu pakarnya, Prof Joseph Nye dari Harvard University, menegaskan bahwa soft power merupakan the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments. Dengan kata lain, perdamaian bisa dicapai tanpa penggunaan aksi militer dan kekerasan bila para pemimpin dunia benar-benar menginginkannya.  ●  

Indomie Made in Kazakhstan

Indomie Made in Kazakhstan Zaenal A Budiyono  ;   Asisten Staf Khusus Presiden, Anggota Delegasi Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Kazakhstan KORAN TEMPO, 05 September 2013

Misi ekonomi menjadi fokus utama delegasi Indonesia dalam kunjungan kenegaraan ke Astana, Kazakhstan, 1-3 September 2013, di luar beberapa kerja sama bidang lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan hal tersebut seusai bilateral meeting dengan Presiden Nursultan Nazarbayev di Istana Kepresidenan Ak-Orda, Astana. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia tampaknya mulai menunjukkan "kekuatannya" dengan mendorong perusahaan-perusahaan nasional untuk berekspansi ke sejumlah kawasan. 

Di Kazakhstan, sebagaimana Memorandum of Understanding (MoU) di antara kedua belah pihak, perusahaan makanan sekelas PT Indofood Tbk, PT Pertamina (Persero), dan perusahaan ban nasional akan "mengibarkan" Merah Putih dengan aktivitas industri, dan mendorong volume ekspor ke kawasan Asia Tengah. Pengalaman Indonesia dalam industri mi instan yang sudah puluhan tahun mendorong Presiden Nazarbayev mengundang Indofood untuk masuk ke negara pecahan Uni Soviet tersebut.

Visi melihat keluar (outward-looking) memang terus ditekankan Presiden SBY kepada kalangan pengusaha nasional. Hal ini strategis, mengingat dalam sejarahnya tak ada perusahaan mapan dunia yang hanya eksis di negaranya sendiri. Sebut saja kampiun otomotif sekelas Toyota maupun BMW. Kedua merek tersebut seolah bisa kita temukan di berbagai penjuru dunia, tak hanya di Jepang dan Jerman. Indomie sejauh ini sudah menunjukkan kelasnya dengan kinerja ekspor ke sekitar 80 negara tujuan. 

Sebagaimana data Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman (Gapmmi), pada 2006 nilai ekspor mi instan Indonesia mencapai nilai US$ 36,5 juta. Angka itu melonjak menjadi US$ 95 juta pada 2009 dan melesat lagi ke level US$ 140 juta pada 2010. Namun membangun pabrik di negara lain menjadi lompatan penting untuk makin menguatkan brand Indonesia di dunia. Pilihan untuk berinvestasi di Kazakhstan juga terasa tepat, mengingat negara itu adalah salah satu penghasil utama gandum. Dengan demikian, akses Indomie terhadap bahan baku lebih mudah.

Akan halnya Pertamina, perusahaan minyak negara ini sejauh ini terus menunjukkan kinerja yang membanggakan. Pengakuan datang dari dunia, Juli 2013, saat untuk pertama kalinya Pertamina masuk daftar 500 perusahaan terbesar dunia versi majalah Fortune (Fortune Global 500). Seperti dirilis oleh majalah Fortune edisi Juli 2013, Pertamina menempati posisi ke-122, atau termasuk papan atas dari 500 perusahaan dunia lainnya. Pertamina sekaligus merupakan satu-satunya company dari Indonesia yang berhasil tercatat dalam daftar bergengsi ini. Di level ASEAN, prestasi Pertamina bahkan melebihi company Singapura, seperti Wilmar International, yang menduduki peringkat ke-224, dan Flextronics International di ranking ke-492.

Adapun untuk sektor industri ban, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa karet yang cukup berlimpah. Dengan pertumbuhan ekonomi Kazakhstan yang cukup tinggi (9 persen per tahun) dan adanya opportunity berupa Rusia Economic Integrity, kita optimistis pabrik ban nasional mampu mengembangkan usahanya di sana. Secara akumulatif, investasi Indonesia yang tengah didiskusikan Presiden SBY dan Presiden Nazarbayev mencapai sekitar US$ 500 juta-US$ 1 miliar, atau lebih dari Rp10 triliun. Dengan nilai sebesar itu, Indonesia tak akan lagi dikenal sebagai "pengekspor" TKI dan bahan mentah saja, tetapi juga mengirim perusahaan-perusahaan ke berbagai belahan dunia. Imbasnya, diperkirakan volume perdagangan Indonesia-Kazakhstan akan menembus angka US$ 100 juta pada 2017. Hal ini diperkuat dengan peningkatan nilai perdagangan selama 5 tahun terakhir-2008 sampai dengan 2012-di mana volume perdagangan naik dua kali lipat dari US$ 34 juta menjadi US$ 64 juta.

Neraca perdagangan kedua negara pada 2012, merujuk pada data Kementerian Perdagangan, mencapai US$ 63,156 juta, atau meningkat 90,5 persen dibanding angka pada 2011. Ekspor utama Indonesia ke Kazakhstan terdiri atas alat percetakan, produk elektronik, tembakau, minyak kelapa sawit, dan suku cadang kendaraan. Sementara impor kita utamanya seng, besi, timbal halus, dan kapas. Potensi besar peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara disadari betul, baik oleh Presiden SBY maupun Nazarbayev. Untuk itu, kedua belah pihak akan mengeluarkan policy yang bisa menjadi katalisator peningkatan perdagangan kedua belah pihak.

Dukungan penuh diberikan pemerintah Kazakhstan terkait dengan masuknya investor dari Indonesia. Presiden Nazarbayev berkomitmen akan membantu beroperasinya Indomie dan Pertamina di negara Asia Tengah tersebut. Nazarbayev juga melihat Indonesia sebagai negara penting dan berpengaruh di Asia Tenggara. Dengan demikian, menurut dia, sangat tepat meningkatkan kemitraan antara Jakarta dan Astana, khususnya di bidang ekonomi. Dan ini bukanlah pekerjaan semalam jadi, melainkan proses panjang yang dijajaki di antara kedua pemimpin negara. 

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan mitranya di Kazakhstan telah merampungkan persetujuan bebas visa diplomatik dan dinas antara Indonesia dan Kazakhstan. Persetujuan ini mulai diberlakukan sejak 26 Januari 2013. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Astana juga aktif mendorong awareness kelas menengah Kazakhstan terhadap pariwisata Indonesia. Tahun lalu, KBRI mengadakan fam trip ke Bali yang diikuti travel operator, maskapai penerbangan Air Astana, dan sejumlah jurnalis Kazakhstan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan makin banyak wisatawan Kazakhstan yang berkunjung ke Indonesia di waktu-waktu mendatang. Ini merupakan langkah-langkah kreatif yang oleh Presiden SBY disebut sebagai people-to-people contact.

Dengan berbagai terobosan tersebut, kita harapkan di masa depan makin banyak pelaku bisnis Tanah Air yang bisa eksis dan berekspansi ke sejumlah kawasan. Maka, jangan heran kalau nanti ada mi instan buatan Indomie tapi made in Kazakhstan. Itu bukan sesuatu yang utopis. ●  

Dunia Pasca 2015

Dunia Pasca 2015 Zaenal A Budiyono ;   Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi

DETIKNEWS, 02 April 2013

  

Apa yang akan terjadi di dunia kita pasca 2015? Jangan paranoid dulu, ini bukan soal alien yang akan menyerang bumi. Bukan pula kiamat yang akan datang lebih cepat dari perkiraan manusia. Bukan. Ini soal bagaimana negara-negara di Afrika, Asia, Eropa Timur, Pasifik dan Amerika Latin akan membangun dan memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Ini juga tentang upaya “memaksa” negara-negara maju dan non state actors untuk membangun kemitraan baru yang lebih berimbang antara Utara dan Selatan. Ini soal bagaimana hidup manusia di masa depan! Namun isu ini bisa lebih berbahaya dari serangan alien bila tidak ditangani secara tepat. Ia bisa menjadi “monster pembunuh” dengan terjadinya perang dan konflik. Perebutan sumber daya alam juga meningkatkan tensi di banyak kawasan. United Nations (UN) menyadari potensi destruktif dari adanya gap standar hidup di Utara (negara-negara maju) dan Selatan (negara berkembang). Upaya itu telah dimulai pada awal milenium dalam Millenium Development Goals (MDGs), 2000. Kini memasuki deadline, target-target MDGs dirasa belum tercapai secara menyeluruh, khususnya negara berkembang. Delapan agenda MDGs yang harus dijalankan negara-negara di dunia, sebagian belum terealisir. Padahal waktu tersisa kurang dari dua tahun. Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ban Ki Moon melihat MDGs tidak akan memenuhi target di 2015. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melihat MDGs bukanlah instrumen yang sempurna. Beberapa hal yang menjadi penyebab tumpulnya eksekusi MDGs antara lain, pertama, tidak adanya alat pemaksa dari proposal tersebut yang harus diratifikasi setiap negara. Sehingga semua negara menjalankannya secara sukarela, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kedua, skema pendanaan MDGs yang tidak mengikat, baik dalam besaran maupun waktu. Lembaga-lembaga donor juga masih melihat dana MDGs sebagai “bantuan” daripada kewajiban yang harus mereka jalankan. Pola hubungan yang demikian mengakibatkan komunikasi yang tidak sejajar sehingga negara berkembang lebih banyak berada di pihak yang dibantu. Ketiga, keengganan sebagian rezim di banyak negara berkembang untuk fokus pada MDGs. Mereka mengaku, agenda MDGs belum menjadi prioritas karena banyak negara masih disibukkan dengan agenda dalam negerinya masing-masing. Mandat PBB Maka pada Juni 2012, PBB membentuk High Level Panel on post 2015 Development (HLP). Panel ini dipimpin tiga leaders, yaitu Presiden SBY (Indonesia), Presiden Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) dan PM David Cameron (Inggris). Ketiganya mendapat mandat untuk menyusun draft pembangunan dunia baru pengganti MDGs. Terpilihnya Indonesia jelas sebuah prestasi, mengingat kita akan menyusun konsep pembangunan untuk seluruh dunia. PBB melihat Indonesia adalah negara berkembang yang mampu berperan aktif dalam diplomasi, serta konsisten mendorong demokrasi, transparansi dan menjaga stabilitas ekonomi. Lebih jauh, amanat UN ke Presiden SBY menunjukkan bagaimana SBY diakui kapasitasnya oleh lembaga dunia tersebut. Hingga meeting di Bali baru-baru ini, HLP sudah melakukan sidang sebanyak 4 kali, mulai dari New York, London, Monrovia dan akhirnya Bali. Dan pembahasan di Bali adalah forum final sebelum draft diserahkan ke PBB pada akhir Mei 2013, dimana Presiden SBY akan menjadi speaker dari HLP di forum PBB. Dalam tiga pertemuan HLP di London, fokus pembahasan mengarah pada aspek individu dan rumah tangga. Lalu berlanjut ke Monrovia, di mana terjadi peningkatan MDGs baru nanti, termasuk dalam skema pendanaan, transformasi ekonomi dan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Nah untuk forum terakhir di Bali, sebagaimana dikatakan Presiden Sirleaf, panel membahas dan mewujudkan paradigma dunia yang berdasar berkelanjutan, pemerataan, dan kemakmuran bersama. Perdebatan Sengit Tidak banyak publik yang tahu bahwa perdebatan antar ketiga pemimpin HLP dan para penelis cukup keras dan dinamis. Para penelis adalah tokoh dunia, aktivis, jurnalis, pejabat, private sectors dan pakar di berbagai bidang dari berbagai negara. Mereka berjumlah 25 orang yang bertugas memberi masukan untuk HLP. Beberapa di antaranya adalah Horst Kohler (mantan Presiden Jerman), Izabella Teixeira (Menteri Lingkungan Brasil), Sung Hwan Kim (Menteri Keuangan dan Industi Korea Selatan), Paul Polman (CEO Unilever) dan Tawakel Karman (Aktivis HAM dan Pemenang Nobel 2011 dari Yordania). Salah satu perdebatan terjadi saat Horst Kohler mendorong agar the new MDGs nantinya lebih keras memaksa negara-negara maju untuk mengucurkan dana pembangunan ke nenaga berkembang. Sementara banyak pihak, utamanya dari negara-negara maju menentang ide tersebut. Pasalnya, AS dan Eropa saat ini belum sembuh akibat krisis ekonomi, sehingga masing-masing negara juga mulai mengetatkan anggarannya. Nah, di sini Presiden SBY muncul sebagai penengah, karena banyak anggota panel lainnya yang sungkan dengan Kohler yang mantan Presiden. SBY menengahi perdebatan, bahwa yang dibutuhkan adalah dana untuk pembangunan pasca 2015 dari manapun itu berasal. Maka SBY menggulirkan pentingnya Public Private Partnership (PPP) sebagai alternatif dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Paul Polman yang mewakili dunia usaha setuju dengan opsi SBY tersebut, dimana ia menjelaskan bahwa dana CSR perusahaan-perusahaan raksasa dunia saat ini terus meningkat. Kalangan bisnis memahami bahwa kehadiran mereka di suatu negara sangat dipengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut. Dengan demikian kedua belah pihak saling membutuhkan. Dunia swasta bahkan ingin dilibatkan secara lebih jauh dalam program-program MDGs yang baru nantinya. Ini sekaligus menjadi jawaban atas kebuntuan yang dikhawatirkan Kohler. Setelah melalui perdebatan hangat, sampai akhirnya pada kesepakatan yang tertuang dalam Komunike Bali. Komunike ini merangkum seluruh tahapan sidang di Bali hingga akhirnya tersusun draft final yang akan diajukan ke PBB. Salah satunya adalah adanya kebutuhan untuk mempromosikan agenda pasca-2015 yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Semua hasil dan proses pembentukan agenda pembangunan pasca 2015 harus saling mendukung dan menguatkan, termasuk hasil dari Rio+20. Para panelis juga mengimbau komunitas global untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada lingkup lokal, nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi semata tidaklah cukup untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua. Komunike ini sejalan dengan penekanan Presiden SBY dalam tiga HLP sebelumnya, bahwa yang terpenting bukanlah semata-mata pertumbuhan, tetapi pertumbuhan berkelanjutan dengan pemerataan (gowth with equity). Munculnya SDGs Kejutan kedua dari Presiden SBY di HLP—setelah menjadi ice breaker dalam perdebatan panel—adalah keberaniannya memberi label pada draft new MDGs pasca 2015. “Dokumen tersebut akan diangkat dan dibahas secara multilateral oleh PBB. Sebelum 2015, insya Allah sudah ada penjelasan kerangka baru yang namanya kira-kira akan menjadi SDGs (Suistanable Development Goals)," itulah pernyataan kunci Presiden SBY di penutupan HLP Bali. Munculnya term SDGs cukup mengejutkan karena sebelumnya forum tersebut sudah ada sejak 1992 dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Sebagaimana kita tahu, SDGs selama ini stagnan dan tidak banyak disebut di panggung diplomasi. Melalui HLP Bali 2013, SBY coba mempertemukan ide besar SDGs-nya KTT Bumi dan pembangunan pasca 2015 yang tengah disusun. Satu terobosan penting, karena penekanan pada KTT Bumi dan HLP dalam beberapa isu beririsan. Secara singkat, SDGs yang akan dibawa ke forum PBB nanti terdiri dari 4 cluster dengan 11 poin penting. Ini melengkapi 8 sasaran MDGs yang akan berakhir. Empat cluster tersebut adalah mengakhiri kesenjangan, transformasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan good governance. Sementara 11 sasaran dimaksud antara lain, mengakhiri kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, penyediaan pendidikan berkualitas, menciptakan pertumbuhan yang peduli pro lingkungan, memperluas akses ekonomi ke setiap orang, peningkatan peran perempuan, mempertahankan ekosistem, pengurangan limbah, mengelola risiko, efektivitas akses ke institusi dan pelayanan publik serta mengatasi ancaman perubahan iklim. Dari target-target di atas, cukup jelas bahwa SDGs pasca 2015 sangat penting untuk dijalankan guna mendorong kesejahteraan di seluruh belahan. Tidak hanya Utara, melainkan juga Selatan. Kita tunggu respon PBB di akhir Mei nanti. ●

Asa Demokrat Pasca Prahara

Asa Demokrat Pasca Prahara Zaenal A Budiyono ;  Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia, Jakarta

DETIKNEWS, 04 Maret 2013

Partai Demokrat (PD) yang merupakan partai pemenang Pemilu 2009 dengan suara lebih dari 20% akhir-akhir ini dirundung prahara. Menurunnya popularitas Demokrat hingga hanya tersisa 8% menjadi “palu politik” yang menghentak Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan akhir cerita penyelamatan partai. Dalam pertemuan dengan DPD dari 33 Provinsi, SBY menggaransi tidak ada politisasi (termasuk kepada Ketua Umum) terkait upaya penyelamatan Demokrat yang tertuang dalam 8 solusi itu.  Sebagai tokoh yang dikenal konstitusionalis, SBY tahu bahwasannya tidak ada jalan untuk menggusur pimpinan partai melalui tekanan politik. Semua pertimbangan penyelamatan semata-mata berdasar reasons elektabilitas dan persepsi publik. SBY bahkan sampai menguji popularitas Demokrat dalam tiga bulan terakhir melalui 6 hasil survei dari lembaga-lembaga yang berbeda. Kesimpulannya, krisis di atas harus dicarikan solusi agar Demokrat tak tinggal kenangan pasca 2014. Sebab kemungkinan itu bisa saja terjadi bila menilik tren suara dari waktu ke waktu yang cenderung negatif.  Di sini solusi agar Majelis Tinggi Partai (MTP) berperan lebih besar di partai menjadi opsi yang paling realistis. MTP bukanlah personifikasi SBY, melainkan badan kolektif yang berisi beberapa tokoh kunci, termasuk Ketua Umum. Tak menunggu lama, MTP langsung bekerja, di antaranya terlihat dari sejumlah konsolidasi maraton, baik di Cikeas maupun daerah. Ujung dari gerakan ini mengarah pada hasil yang happy ending. Ya, memang demikian keadaannya kala SBY mengatakan dalam jumpa pers pasca Rapimnas Demokrat, 17 Februari 2013.  “Tak ada berita bombastis dari forum Rapimnas kali ini. Semua kader mendukung langkah penyelamatan MTP, dan ke depan kita akan kerja bersama”, itulah pernyataan manis SBY pada penutupan Rapimnas. Munculnya Prahara Situasi tampaknya mulai normal. Tanggapan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Demokrat pasca press statement SBY juga menguatkan aroma kemesraan antar kader PD. “KLB bagi kami adalah Kompak Luar Biasa”. Lalu Anas secara khusus mengomentari pidato mentornya, SBY sebagai sebuah speech yang TOP! Top itu semacam kondisi perfect, dan sesuai dengan ekspektasi semua kader. Sampai akhirnya “tsunami” itu datang saat Komisi Anti Korupsi (KPK) menetapkan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang. Ia diduga menerima gratifikasi mobil Toyota Harrier dari kontraktor dan sejumlah kasus lain yang belum dibuka KPK. Kondisi adem ayem Demokrat sontak mendidih. Anas hanya dalam beberapa jam setelah penetapan tersangka langsung menggelar konferensi pers yang menghentak jagat politik nasional. Ia menyatakan mundur dari Ketua Umum, tetapi itu baru awal dari prahara baru. Beberapa hal lainnya, Anas ibarat “melempar api” ke SBY dan KPK yang dituduhnya menyebabkan statusnya saat ini. Anas juga mengaku sejak awal tak diinginkan SBY di Demokrat yang ia istilahkan sebagai “bayi yang tak dikehendaki”. Setelah itu sejumlah ungkapan metafora Anas berdesingan di ruang publik, yang sebagian dapat diterjemahkan sebagai ancaman terhadap SBY dan KPK. Seperti ungkapan halaman-halaman buku. “Ini baru halaman pertama dari buku ke depan. Akan ada halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka bersama”, begitulah kira-kira pesan Anas. Sebagai lembaga yang selama ini dikenal kokoh dan steril dari tekanan politik, apa yang dikatakan Anas kepada institusi anti rasuah itu jelaslah menganggu. Johan Budi, Juru Bicara KPK menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk Cikeas dalam penetakan tersangka. Ia menngimbau pihak-pihak yang menduga KPK “main mata” dengan Cikeas agar membuka memori dan melihat track record komisi ini. Johan menguatkan, sejatinya langkah KPK menjerat Anas bukanlah sesuatu yang ujug-ujug, melainkan melalui suatu rangkaian penyelidikan panjang yang komprehensif. Hukum Bukan Politik Johan bahkan heran dengan sejumlah pihak yang kelabakan dengan status hukum baru Anas. Pasalnya tiga bulan lalu, pihak-pihak dimaksud justru berteriak paling keras mendesak agar Anas ditetapkan tersangka. Itulah politik, di mana setiap fakta bisa dimaknai dan disikapi berbeda—tergantung kepentingan saat itu. Padahal dalam rangka mendorong konsolidasi demokrasi, seharusnya semua stakeholders politik memiliki komitmen sama, yaitu mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kini waktu yang tersedia tidak banyak lagi bagi Demokrat untuk bangkit jelang pemilu. Setelah kepungan isu negatif beberapa waktu terakhir ini bisa diurai, saatnya para kader fokus pada gerakan pemenangan bersama. Beberapa agenda yang harus segera dilakukan antara lain, pertama, memperkuat sosialisasi capaian-capaian pemerintahan SBY. Ini merupakan kartu truf yang entah kenapa dalam dua tahun terakhir suaranya “nyaris tak terdengar”. Seolah ada gap antara PD dengan pemerintah, padahal mereka adalah the ruling party yang sudah seharusnya mendukung program-program Presiden. Sebagai catatan, sejak 2009 sampai dengan 2013, banyak prestasi pemerintah yang bisa dijadikan senjata bagi PD untuk memperkuat komunikasi dengan rakyat. Seperti tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan terbaik kedua di dunia setelah China (2012) dengan 6,5%. Kita tahu Eropa dan AS pada kurun tersebut justru masih tertatih akibat efek pasca krisis ekonomi 2008. Indonesia juga negara dengan PDB nomor 15 di dunia dan teratas di ASEAN. Belum lagi dengan peringkat investasi kita yang naik menjadi BBB+ atau layak investasi. Dengan status baru tersebut, volume investasi meningkat tajam, yang berimplikasi makin terbukanya peluang kerja.  Dan itu semua bukan “ilusi” ekonomi, melainkan fakta-fakta hasil kerja keras bersama, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Alangkah sayangnya bila deretan prestasi nyata itu hanya dipersepsikan publik secara minim yang linear dengan 8% suara PD. Di sisi lain terdapat paradoks di mana penurunan suara PD tidak linear dengan indeks kepuasan publik kepada pemerintah dan Presiden yang mencapai 52% (SMRC, Januari 2013). Yang ingin penulis tekankan, dengan berbekal rapor biru pemerintah di atas, PD sangat mungkin mendapat dukungan lebih banyak dari publik. Asa Itu Masih Ada Agenda kedua, konsolidasi organisasi harus dilakukan secara total football. Maksudnya, semua pengurus dari DPP sampai ranting harus memiliki sense of crisisatas apa yang menimpa Demokrat belakangan ini. Jangan sampai ada kader yang berfikir bahwa Demokrat sekarang dalam keadaan “biasa-biasa saja”.  Sebaliknya para kader harus menggunakan kacamata krisis, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Tak perlu ada pengkotak-kotakan bahwa kader daerah A loyalis X, atau kader daerah B loyalis tokoh Y. Episode riuh rendah telah selesai, saatnya semua bekerja dengan kekuatan penuh. Pembersihan organisasi juga harus dimaknai dan hanya berlaku bagi kader-kader yang yang tidak bersih, cerdas dan santun, sesuai motto partai ini, dan bukan ukuran-ukuran lainnya. Pasalnya perbedaan dalam setiap organisasi—apalagi sebesar partai politik—pastilah ada, dan itu merupakan hukum alam. Namun perbedaan tersebut tak boleh menganggu kepentingan partai yang lebih besar, termasuk menaikkan kepercayaan publik. Ketiga, memilih figur Ketua Umum baru yang tepat dan diterima semua kelompok. Ini tantangan tersendiri bagi SBY ataupun forum kongres ke depan.  Ketua baru nanti haruslah figur yang benar-benar diterima semua faksi, tidak memiliki agenda politik pribadi dan bisa menjadi administrator yang mumpuni. Mengapa PD butuh yang demikian? Sebab untuk simbol partai, fakta politik sulit memungkiri pengaruh kuat SBY. Ini artinya Demokrat sudah memiliki tokoh utama, dan tinggal membutuhkan administrator yang bisa memastikan semua elemen partai berfungsi baik hingga pemilu mendatang. Terkait hal tersebut dan dalam upaya menjaga komitmen demokrasi, SBY sudah membuat garis demarkasi bahwa keluarganya tidak akan bertarung merebut pos Ketua Umum di atas. Baik itu Ibu Ani Yudhoyono, yang namanya di Demokrat cukup kuat, maupun Edhie Baskoro, yang saat ini sebagai Sekretaris Jenderal. Ini sekaligus menggugurkan asumsi adanya skenario pendongkelan Anas untuk kepentingan Cikeas. Itu juga antitesa adanya dugaan SBY getol membangun dinasti politik yang bertentangan dengan demokrasi. Kini kita tunggu apakah Demokrat mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih hasil baik di 2014 mendatang. Waktu yang akan menjawabnya. ●

Saatnya Pheryperi Menentukan Arah Dunia

Saatnya Pheryperi Menentukan Arah Dunia Zaenal A Budiyono ;   Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Jakarta

NEWS.DETIK.COM, 01 Februari 2013

Pada tahun 2000 lalu, United Nations (UN) merilis program pembangunan dunia yang sekaligus mengawali hadirnya millenium baru. Berbagai persoalan yang menghinggapi negara-negara di Afrika, seperti konflik berkepanjangan, kelaparan dan kemiskinan ekstrim coba dicarikan solusi. Begitu juga kesenjangan di banyak negara Asia, pendidikan yang rendah di Amerika Latin hingga berkurangnya lapangan kerja di beberapa negara Eropa. Maka lahirlah proposal Millenium Development Goals (MDGs) yang dipercaya mampu mengatasi berbagai problematika di atas.  MDGs fokus pada delapan sasaran, pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Terakhir, kedelapan, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Dalam perjalanannya, target-target MDGs hingga tahun ke-12 (dari 15 tahun yang ditetapkan) tidak semua tercapai. Bahkan bisa dikatakan, pencapaian MDGs 2015 secara umum jauh dari harapan. Hal itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Rio+20 di Brasil Juni 2012. Presiden menyimpulkan, lebih dari separuh negara-negara di dunia saat ini tidak bisa memenuhi target MDGs. Penyebabnya beragam, namun yang paling menonjol adalah tidak adanya kemampuan negara-negara miskin dan berkembang untuk mengejar delapan target MDGs tersebut. Selain itu, negara-negara maju terkesan “lepas tangan” dari kewajiban yang seharusnya mereka lakukan.  Presiden SBY sendiri merupakan sedikit dari tokoh-tokoh dunia yang konsisten menyampaikan kritik (dan juga apresiasi) dari perjalanan MDGs hingga hari ini. Jauh sebelumnya, 2006, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik PBB (UN - ESCAP), di Jakarta, April 2006, Presiden mengkritik kealpaan negara-negara maju dalam menyalurkan komitmennya untuk MDGs. Negara Maju Cuek Akibat cuek-nya negara maju itu, negara-negara berkembang atau Pheryperi state kesulitan menjalankan delapan sasaran pembangunan millenium tadi. Padahal biaya yang diperlukan tidak mahal. Bayangkan saja, total anggaran pemenuhan pendidikan dasar dunia dalam skema MDGs diperkirakan memerlukan biaya sekitar US $ 10 Miliar dolar AS per tahun. Jumlah itu setara dengan dana yang dikeluarkan Uni Eropa untuk membeli es krim setiap tahunnya.  Berikutnya, untuk pemenuhan gizi negara berkembang dibutuhkan dana sekitar US $ 13 Miliar per tahun. Angka ini setara dengan pengeluaran AS dan Eropa untuk makanan hewan peliharaannya. Akumulasi setiap tahun, besaran dana yang dibutuhkan guna menyukseskan MDG’s sekitar US $ 100 Miliar.  Dengan demikian seharusnya pada 2006 komitmen negara maju yang sudah direalisasikan mencapai US $ 600 Miliar. Namun faktanya, sebagaimana kritik SBY saat itu, dana yang masuk ke negara-negara berkembang untuk MDG’s kurang dari 10%, atau hanya sekitar US $ 50 Miliar. Trennya sampai 2012 diperkirakan masih sama, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara implisit mengakui kegagalan MDGs 2000. Maka pada Juni 2012 lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon menunjuk Presiden SBY bersama Perdana Menteri (PM) Inggris, David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, menjadi pimpinan Panel Tingkat Tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons / HLPEP) untuk merumuskan kerangka kerja baru pembangunan dunia pasca MDGs. Pola pembangunan dunia baru ini kemudian dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbeda dengan MDG’s, pada SDG’s kali ini posisi negara-negara berkembang lebih aktif dalam perumusan pola pembangunan dunia ke depan.  Sebagaimana kita ketahui, sejak 1992 (perumusan MDGs), peran negara berkembang sangat kecil, di mana draft MDGs lebih banyak didominasi kepentingan negara-negara maju. Kali ini berbeda. Ditunjuknya Presiden SBY sebagai salah satu co-chairs yang bertugas memimpin HLPEP merupakan bentuk kepercayaan dunia atas peran dan kontribusi Indonesia selama ini. Ini juga representasi kepentingan Asia dan negara-negara berkembang pada umukmnya. Presiden SBY sejak HLP pertama hingga HLP sekarang ini di Monrovia, Liberia, menegaskan visi Indonesia terkait agenda pembangunan dunia Post-MDG’s 2015 adalah pembangunan yang berlandaskan pemerataan (sustainable growth with equity). Kompleksitas, ketidakpastian, serta saling ketergantungan antarnegara menuntut semakin intensnya kerja sama di tingkat global. Begitu juga dalam kerangka pencapaian target pembangunan dunia ke depan. Tentunya agenda pembangunan Post-MDGs 2015 akan meneruskan pencapaian agenda pembangunan yang tertuang dalam MDGs. Sekaligus dimungkinkan adanya perubahan dan penambahan agenda pembangunan baru disesuaikan dengan konteks dan perkembangan dunia saat ini dan ke depannya. Salah satu agenda MDGs yang memiliki peluang terbesar untuk tetap menjadi agenda penting dalam Post-MDGs 2015 adalah pengentasan kemiskinan ekstrem (extreme poverty). Di sini justru yang menarik dan strategis bagi Indonesia. Mengapa? Sebab dalam tiga tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mampu menurunkan angka kemiskinan. Kinerja positif ini dibukukan di tengah ketidakpastian dan krisis ekonomi global. Untuk diketahui, sejak 2010 Eropa dan Amerika Serikat (AS) dilanda krisis ekonomi yang menekan ekspor ke kawasan tersebut. Namun situasi yang kurang menguntungkan tersebut tidak berdampak lebih buruk bagi Indonesia.  Hal itu dapat dilihat pada tingkat kemiskinan Indonesia yang di tahun 2006 mencapai 17,8%. Dua tahun berikutnya, angkanya turun menjadi 15,4% dan kembali dapat ditekan menjadi 13,3% pada 2010. Tahun 2011 tingkat kemiskinan kembali turun ke level 12,36% dan pada 2012 lalu berhasil ditekan hingga 11,66%. Catatan ini sekaligus menjadi modal bagi Indonesia dalam merumuskan arah baru pembangunan dunia pada SDGs. Pe-er Kita di Sisa MDGs Selain kemiskinan, Indonesia juga memiliki raport biru lain dari sasaran-sasaran MDGs, yaitu bidang kesehatan. Seperti laporan Kementerian Kesehatan akhir tahun lalu bahwa Indonesia diklaim telah menurunkan prevalensi balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi (MDG-I), pengendalian penyebaran dan penurunan kasus baru tuberkolosis telah mencapai target (MDG-6), menurunkan angka kematian bayi dan Balita (MDG-4), mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru malaria (MDG-6).  Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) secara nasional periode 1994-2007 juga menunjukkan penurunan signifikan. Pada 2010, AKI nasional 214 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara target MDG-5 adalah menurunkan AKI hingga 3/4 pada tahun 2015 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Bila di dua target MDGs di atas, kinerja kita cukup baik, maka tidak demikian pada dua sasaran lainnya. Fakta itu disampaikan Kantor Utusan Khusus Presiden (KUKP) untuk Millenium Development Goals (MDGs) yang menyatakan setidaknya dua target MDGs yang masih stagnan dan memerlukan perhatian dan kerja keras pemerintah. Sasaran dimaksud adalah menurunkan penyebaran virus HIV/AIDS dan mengakses air minum bersih di daerah Indonesia bagian timur. Kesulitan menekan penderita jumlah HIV/AIDS karena penyebaran virus mematikan ini tidak hanya dari hubungan seksual tetapi juga melalui narkoba.  Sementara untuk akses penduduk terhadap air bersih masih menjadi tantangan karena sebagian kondisi geografis Indonesia di sejumlah daerah memang tidak mudah. Untuk itu, perlu crash programs agar masyarakat di kawasan-kawasan kering , seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa lebih cepat mendapat air. Sebab terdapat fakta menarik dimana kurangnya pasokan air bersih di provinsi tertentu linear dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di sana. Semoga HLPEP Liberia kali ini dapat merumuskan draft pembangunan dunia dalam MDGs yang lebih adil bagi negara Pheryperi ke depan. ●